PILIHAN REDAKSI

Tinjau Lokasi Jogging Track, Dandim 0319 Mentawai : Ini Sarana Olahraga Untuk Bersama

INFO| MENTAWAI   – Untuk menjadi lebih sehat, harus membiasakan diri dengan pola hidup yang sehat. Pola hidup sehat dimulai dari pikiran jer...

Budaya

Opini

Mentawai

Padang Panjang

Peristiwa

Pariwara

RAGAM

Searching Aja di Google Asal Mula Fly Over Sitinjau Lauik,Andre Rosiade: Jangan Sok Klaim Ya !
Thursday, February 22, 2024

On Thursday, February 22, 2024

 

Andre Rosiade bersama Erick Thohir saat meninjau Sitinjau Lauik, beberapa waktu lalu.(dok:ist)


INFONUSANTARA.NET -- Anggota DPR RI asal Sumatra Barat (Sumbar) H Andre Rosiade dari jejak digital adalah sosok dibalik bergeliatnya progres Fly Over (FO) Sitinjau Lauik.


Didesak wartawan terkait banyak yang berjasa dari pembangunan itu Andre Rosiade hanya berucap, silahkan searching google aja.


Andre Rosiade menjelaskan progres terkini pembangunan fly over Sitinjau Lauik yang menghubungkan Kota Padang dengan Kabupaten Solok dan daerah terusannya.


Andre meyakini, peletakan batu pertama mega proyek 2,8 KM itu akan dilakukan sebelum Presiden Jokowi berganti dengan Presiden baru.Insya Allah, Prabowo Subianto.


Alhamdulillah, progres pembangunan fly over Sitinjau Lauik sangat menggembirakan. Progress Kerja Sama Pemerintah Badan Usaha Fly Over (KPBU FO) Sitinjau Lauik telah masuk dalam PPP Book 2023. 


"Saat ini KPBU FO Sitinjau Lauik dalam tahapan persiapan pengadaan BUP (Badan Usaha Pelaksana), yang akan dimulai setelah terbitnya konfirmasi final dari Kementerian Keuangan dan penetapan lokasi dari Gubernur Sumbar,” kata Anggota Komisi VI DPR itu, Kamis (22/2-2024).


Andre Rosiade menjelaskan, paralel dengan hal tersebut, permohonan pengecualian moratorium penggunaan kawasan hutan lindung telah diproses ke Kementerian LHK (Lingkungan Hidup dan Kehutanan).


“Untuk meningkatkan bank ability dan memberikan kepastian investasi badan usaha, penjaminan pemerintah juga saat ini dalam proses pengajuan penjaminan di PII (Penjamin Infrastruktur Indonesia),” kata Anggota Dewan Pembina Partai Gerindra ini.


Andre menyebut, pembangunan FO Sitinjau Lauik ini awalnya diajukan Pemprov Sumbar dan mendapat penolakan dari Pemerintah Pusat. 


Namun sebagai wakil rakyat dari Dapil Sumbar, Andre mengambil inisiatif dengan menemui sejumlah petinggi di pusat. Seperti Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri BUMN Erick Thohir, pimpinan BUMN Karya dan lainnya.


“Alhamdulillah, akhirnya ada jalan untuk membangun infrastruktur senilai Rp4,8 Triliun ini. Yaitu dengan sistem KPBU, kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur atau layanannya untuk kepentingan umum. Akhirnya, fly over ini bisa segera dibangun karena prosesnya sudah dekat,” kata Ketua DPD Partai Gerindra Sumbar ini.


Andre menegaskan, progres ini merupakan bagian dari kerja nyatanya sebagai kader Partai Gerindra, partainya Prabowo Subianto. “Ini kerja nyata kader Gerindra. Bukan janji-janji manis atau omon-omon atau yang mulai mengaku-ngaku dan mengklaim. Progres ini sengaja kami sampaikan agar semua masyarakat Sumbar tahu, karena sangat menantikan fly over ini,” kata Andre Rosiade yang juga Ketua Harian DPP Ikatan Keluarga Minang (IKM) ini.


Andre kembali menyebutkan, kerja nyata ini dilakukannya mengambil alih apa yang belum bisa dikerjakan Pemprov Sumbar.


“Kami melihat program yang diusulkan Pemprov Sumbar ditolak oleh pusat. Makanya kami ambil alih dan Alhamdulillah saat ini progresnya bagus. Insya Allah, peletakan batu pertamanya bisa digelar sebelum Presiden Jokowi lengser dan digantikan Insya Allah oleh Presiden Prabowo,”ucap Andre Rosiade.


Andre berterima kasih kepada Presiden Jokowi yang berperan membantu percepatan semua proses pembangunan. Jokowi lah yang membantu mempercepat komunikasi proses antara kementerian dan lembaga.


“Kami juga berterima kasih kepada Menteri PUPR, Menteri BUMN, Hutama Karya dan semua yang terlibat dalam proses ini. Insya Allah fly over ini akan segera dibangun dan bisa dinikmati semua masyarakat Sumbar,” ungkapnya.(dri)


 


Pengusaha Nasional Joni Sikumbang Satu Visi dengan Efendi Guci Membangun Cabor Tinju Sumbar
Wednesday, February 21, 2024

On Wednesday, February 21, 2024

 



INFONUSANTARA.NET - Joni Sikumbang dan Efendi Guci dua sosok yang ingin membangun cabang olahraga tinju Sumbar. Mereka kenal tak begitu lama, tapi langsung sesuai, sarupo jangguik pulang ka daguak. satu visi dan misi.


Pengusaha kakap Joni Sikumbang bukanlah orang biasa tapi tampilannya biasa-biasa saja. Tak ada kesan wah, dia bersahaja, maklum sudah kenyang hidup di rantau.


Kalau sahabatnya jangan ditanya lagi, pergaulannya mulai dari artis penyanyi era 80-an Jamal Mirdad sampai tokoh berpengaruh di tanah air. Tapi banyak yang tak tahu siapa dia. Karena Joni selalu selalu bermain di belakang layar.


Lalu kenapa pengusaha sekelas Joni mau bergabung dan mendukung Efendi Guci maju sebagai ketua Pertina Sumbar?


“Saya sangat tersentuh dengan program yang dipaparkan Efendi untuk memajukan olahraga tinju Sumbar. Jadi kapan lagi saya mengabdi ke kampung halaman kalau tidak sekarang,” ujar putera Kuranji ini, Selasa (20/2/2024). 


Menurut Joni olahraga tinju Sumbar jauh merosot sejak beberapa tahun belakangan, seandainya Efendi dipercaya sebagai ketua Pertina Sumbar dia bersedia membantu secara finansial demi kemajuan tinju di Ranah Minang.” Kebetulan saya hobi olahraga tinju, maklum tipikal orang pelabuhan adalah olahraga keras,” katanya.


Joni Sikumbang yang baru beberapa tahun pulang kampung bertekad menyumbangkan pemikirannya untuk kemajuan daerahnya. Salah satunya membantu cabang olahraga tinju agar disegani di nasional.” Jadi saya coba membantu kecil-kecil saja dulu,” kata sahabat Dan Lantamal II Teluk Bayur ini.


Bantuan yang diberikan Joni Sikumbang tersebut kata calon kuat ketua Pertina Sumbar, Efendi tak dapat dinilai. Sulit mencari sosok yang begitu tulus membantu olahraga tinju.” Saya secara pribadi mengucapkan terima kasih kepada beliau tanpa pamrih ikhlas mau membantu kemajuan cabor tinju Sumbar,” kata Efendi.


Munculnya figur Joni Sikumbang di kabinet Pertina Sumbar periode mendatang merupakan angin segar. Karena, problem finansial selama ini dapat teratasi hadirnya pengusaha nasional tersebut.


Namun satu yang dia tegaskan, Pertina Sumbar jangan sampai terseret-seret dengan politik praktis. Malahan untuk pelaksanaan Musyawarah Pertina Sumbar berkat bantuannya bisa digelar di salah satu hotel berbintang tanggal 2 Maret 2024 mendatang. Bukan di rumah dinas walikota Padang. (almadi)


Miris! 750 Lebih Perolehan Suara HM Tauhid untuk DPRD Sumbar Hilang di Sirekap KPU
Wednesday, February 21, 2024

On Wednesday, February 21, 2024

 

Perolehan suara Caleg Partai Nasdem HM Tauhid untuk DPRD Sumbar berubah dalam Sirekap KPU.  


INFONUSANTARA.NET - Sangat miris sekali. Hasil perolehan suara Caleg Partai NasDem untuk DPRD Sumbar, HM Tauhid dalam Sirekap KPU dalam rentang waktu satu jam langsung berubah drastis.


Anehnya, perolehan suara HM Tauhid justru berkurang. 


Mendapati kondisi ini, jelas membuat tim IT HM Tauhid mencak-mencak. Mungkin banyak Caleg se Indonesia juga melakukan hal itu, karena suara di sistem KPU menyusut atau anjlok.



“Ada apa dengan sistem KPU, perolehan suara saya pukul 22.00 WIB, hari Selasa masih 3962. Pas pukul 23.00 WIB nya berubah menjadi 3204,” ujar HM Tauhid setelah dilaporkan jam per jam dari relawan IT, Rabu (21/2-2024) kepada wartawan.


Menurut para relawan dikira kerja Sirekap KPU tidak mereka pantau.


“Kami setiap menit memelototi sistem KPU itu, bahkan kami tahu pernah sistem ini tidak update dan lain-lain, tapi kalau sistem bisa menyusutkan suara ini ada apa?,” ujar beberapa relawan HM Tauhid kepada HM Tauhid.


Pihak KPU diinfokan masih bungkam, terkait ini, alasan apa mau dibuat koreksi atau bagaimana?


“Kalau koreksi tentu tidak saya saja, mesti ada koreksi di suara Caleg lain di partai saya yang tiba - tiba melonjak drastis,” ujar HM Tauhid.


HM Tauhid berencana mendatangi KPU Sumbar untuk mempertanyakan hal itu. Kenapa bisa terjadi pengurangan suaranya.(*)



Peringati HPN 2024, Ketua KI Sumbar Musfi Yendra: Komisi Informasi dan Pers Harus Bersinergi Mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik
Tuesday, February 20, 2024

On Tuesday, February 20, 2024

 

Ketua Komisi Informasi Sumbar,Musfi Yendra  menghadiri acara puncak peringatan Hari Pers Nasional di Ancol, Jakarta, Selasa (20/2/2024).(ist)


INFONUSANTARA.NET - Ketua Komisi Informasi (KI) Sumbar, Musfi Yendra, menghadiri acara puncak peringatan Hari Pers Nasional di Ancol, Jakarta, Selasa (20/2/2024).

Musfi mengatakan visi Komisi Informasi sejalan dengan Pers yakni mengusung keterbukaan informasi publik.

“Pers adalah pilar utama demokrasi dan menjadi instrumen penting mengawasi dan mendorong keterbukaan informasi badan publik,” ujar Musfi Yendra.


Musfi menilai Pers dan Komisi Informasi harus bersinergi dan bahu membahu mendorong terwujudnya keterbukaan informasi publik di badan publik dan menjadi budaya dalam birokrasi di Indonesia.


“Sebagai lembaga yang mengusung keterbukaan informasi publik, keberadaan kedua lembaga ini tentu tidak bisa dipisahkan, KI dan Pers harus bersinergi mewujudkan keterbukaan informasi publik,” pungkas Musfi Yendra.


Peringatan Hari Pers Nasional di Jakarta dihadiri oleh Presiden Joko Widodo. Jokowi beserta rombongan tiba di lokasi acara pada pukul 16.00 WIB.


Tampak turut hadir dalam acara Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi dan Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.


Sebagai catatan, HPN yang diperingati setiap 9 Februari menjadi salah satu pijakan jurnalis di tanah air. Peringatan ini sekaligus merayakan Hari Ulang Tahun Persatuan Wartawan Indonesia (HUT PWI) yang dibentuk sejak 1946.(*)


Peringati HUT REI ke-52, DPD REI Sumbar Harap Dukungan Pemerintah Soal PBB
Monday, February 12, 2024

On Monday, February 12, 2024

 



INFONUSANTARA.NET, PADANG - Di moment peringatan HUT ke-52, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Real Estate Indonesia (DPD REI) Sumatera Barat, H Satria Eka Putra, mengungkapkan harapannya terhadap dukungan pemerintah terhadap para pengembang properti, terutama terkait kebijakan pajak bumi dan bangunan (PBB).


Menurutnya, penerapan kebijakan PBB yang menetapkan nilai objek pajak (NJOP) lebih tinggi dari harga pasar aktual menjadi kendala serius bagi para pengembang. Hal ini telah mengakibatkan berbagai hambatan dalam pengembangan properti di wilayah Sumatera Barat.


"Dalam beberapa tahun terakhir, para pengembang properti di Sumatera Barat menghadapi tantangan serius terkait kebijakan PBB yang mendasarkan NJOP pada nilai yang tidak sesuai dengan kondisi pasar aktual," ungkapnya.


Ia menjelaskan bahwa NJOP yang ditetapkan lebih tinggi dari harga pasar tidak hanya menyulitkan para pengembang dalam menetapkan harga jual yang kompetitif, tetapi juga memberikan dampak negatif terhadap daya beli masyarakat dan pertumbuhan sektor properti di wilayah tersebut.


"Kami berharap pemerintah dapat mempertimbangkan ulang kebijakan PBB ini, sehingga dapat memberikan ruang bagi pengembang untuk berkontribusi lebih besar terhadap pembangunan properti yang berkelanjutan dan terjangkau bagi masyarakat," tambahnya.


Pengurus DPD REI Sumbar bersama jajaran BSI Padang.(ist)


Dalam moment HUT REI ini, dia juga berharap kuota rumah bersubdisi tetap ada dan perekonomian terus membaik sehingga daya beli masyarakat terus meningkat.


"Kita berharap berbagai kemudahan dapat diberikan pemerintah bagi masyarakat untuk bisa memiliki rumah dengan harga lebih terjangkau," katanya didampingi Sekretaris Asmel Arianto dan Bendahara Piko Animasri.


Dalam peringatan HUT REI di DPD REI Sumbar itu, turut hadir sejumlah pengurus REI diantaranya H Wahyu Iramana Putra (Wakil Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan), Agung Hariyona (Wakil Ketua Bidang Promosi dan Pameran), Hendra Gunawan (Wakil Ketua DPP REI), Joni Halim (Wasekjen DPP REI), juga sejumlah tamu diantaranya jajaran BSI Padang dipimpin Satria Finhardi dan BTN Syariah Padang dibawah pimpinan Kepala Cabang BTN Syariah Padang Toni Ardiansyah, Kacap BTN Padang,Eryc Albert.


Dalam kesempatan itu, juga didengarkan sambutan Ketua Umum DPP REI Joko Suranto didampingi Sekjen : Raymond Arfandy yang diikuti serentak oleh DPD REI se Indonesia.


Jajaran Pengurus DPD REI Sumbar bersama jajaran BTN Syariah Cabang Padang.(ist)


Kepala Cabang BTN Syariah Padang Toni Ardiansyah mengatakan pihaknya sangat mendukung perkembangan perumahan karena masih sangat menjanjikan. Untuk rumah subsidi masih aman, tapi harus mempercepat penjualan sampai pertengahan tahun karena kuota agak sedikit berkurang dari tahun lalu.


"Untuk dukungan, BTN Syariah maupun BTN konvensional siap untuk membantu pengembang melakukan penjualan perumahan," ujarnya.


Untuk tahun ini, pihak BTN menargetkan Rp120 miliar dukungan terhadap pengembang. "Kalau tahun lalu, capaian kita sebesar Rp112 miliar. Kita harap dengan kesediaan dana ini, para pengembang bisa memanfaatkannya untuk membangun perumahan baik komersil maupun subsidi untuk masyarakat bisa mendapatkan rumah," pungkasnya.(*)


Lima Orang Komisioner KI Sumbar Periode 2023 -2027 Dilantik Gubernur
Thursday, February 08, 2024

On Thursday, February 08, 2024

 

Lima orang komisioner KI Sumbar Periode 2023 -2027.


INFONUSANTARA.NET -- Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah secara resmi melantik 5 orang komisioner Komisi Informasi (KI) Sumbar untuk periode 2023-2027, di Auditorium Istana Gubernuran, Rabu (7/2/2024).


Pada sambutannya, Mahyeldi menekankan pentingnya keterbukaan informasi bagi masyarakat Sumbar dan berharap agar KI Sumbar dapat terus bersinergi dengan pemerintah daerah dalam mengawal keterbukaan informasi.


Gubernur menyatakan bahwa KI Sumbar sebagai lembaga mandiri yang diamanatkan oleh undang-undang, memiliki peran penting dalam mengawal terlaksananya keterbukaan informasi.


Dengan semakin banyaknya disinformasi dan mis-informasi yang beredar di ruang publik, penting bagi KI Sumbar untuk bekerja sama dengan lembaga pemberitaan dan pemerintah guna menjamin kehadiran informasi yang jelas, pasti, dan berimbang bagi masyarakat.


Selain itu, gubernur juga menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Sumbar berkomitmen untuk mendukung pelaksanaan tugas KI Sumbar.


“Keterbukaan informasi merupakan hak masyarakat dan berdampak langsung pada penyelenggaraan pemerintahan yang baik”, ujarnya.


Dalam melaksanakan tugasnya, KI Sumbar bertanggung jawab untuk mengawasi keterbukaan informasi pembangunan, kebijakan publik, dan proses pengambilan kebijakan.


Hal ini bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan, efektif, efisien, akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan.


Kelima komisioner KI Sumbar yang dilantik oleh Gubernur adalah Musfi Yendra, Riswandy, Tanti Endang Lestari, Mona Siska, dan Idham Fadhli.


Acara pelantikan juga dihadiri oleh beberapa pejabat Pemprov Sumbar dan tamu undangan lainnya, serta dari pengurus Perhimpunan Jurnalis Keterbukaan Informasi Publik (PJKIP).(*)


Wahyu Iramana Putra Ingatkan Anggota PPM Tak Bawa Atribut Organisasi Dalam Kegiatan Politik Praktis
Tuesday, December 19, 2023

On Tuesday, December 19, 2023

 

Wakil Menteri Pertahanan RI Letnan Jendral TNI. M Herindra foto bersama dengan Ketua PD PPM Sumbar Wahyu Iramana Putra dan yang lainnya.


INFONUSANTARA.NET -- Ketua Umum Pengurus Daerah Pemuda Panca Marga (PD PPM) Provinsi Sumatera Barat H. Wahyu Iramana Putra, SE., mengingatkan pengurus dan anggota PPM agar tak membawa atribut organisasi dalam kegiatan politik praktis.


Hal itu disampaikan Wahyu Iramana Putra usai menghadiri upacara Hari Bela Negara ke-75, Selasa 19 Desember 2023 Padang di halaman kantor Gubernur Sumatera Barat.


Bertindak sebagai Inspektur Upacara pada peringatan Hari Bela Negara ke-75 tersebut adalah Wakil Menteri Pertahanan RI Letnan Jendral TNI. M Herindra, dan dihadiri oleh Gubernur Sumatera Barat yang juga Ketua Forum Bela Negara Sumatera Barat H Mahyeldi Ansharullah. 


Turut menghadiri Wakil Gubernur Sumatera Barat Audy Joinaldy, Ketua PD PPM Sumatera Barat H Wahyu Iramana Putra, anggota DPR RI Andre Rosiade, anggota DPD RI/MPR RI Leonardi Harmaini, Wakil Ketua DPRD Sumbar Suwirpen, dan segenap undangan lainnya.


Wahyu Iramana Putra bersama Wakil Gubernur Sumbar Audy Joinaldy.


"Imbauan ini saya sampaikan berdasarkan surat dari Ketua Umum Legium Veteran RI Letjen TNI Purn HBL Mantili tertanggal 28 November 2023," ungkap Wahyu kepada awak media.


Surat yang dimaksud Wahyu adalah surat peringatan kepada Ketua Umum Pimpinan Pusat PPM Berto Izaak Doko terkait dukung mendukung calon presiden. 


Meski demikian, Wahyu tetap mengajak pengurus dan anggota PPM untuk menyukseskan pemilu 2024. Sebab, pemilu merupakan pertaruhan legitimasi bernegara.

Wahyu Iramana Putra bersama anggota DPR RI Andre Rosiade.


"Silahkan dukung kader PPM yang maju sebagai capres, kepala daerah atau caleg, tapi jangan bawa atribut PPM," tegasnya.


Pasalnya, pada pileg kali ini banyak anak veteran yang ikut maju. Contohnya, Andre Rosiade, Fauzi Bahar, Shadiq Pasadigue, dan lain-lain untuk DPR RI. 


Begitu juga untuk calon anggota DPD RI, DPRD Provinsi, DPRD Kota dan Kabupaten.


Terkait penertiban kepengurusan di lingkungan PPM Sumatera Barat, Wahyu menegaskan akan dilakukan setelah pemilu.


"Yang berhak menjadi Ketua PPM di berbagai jenjang kepengurusan adalah anak veteran, baik bapak atau ibu kandungnya sebagai veteran yang dibuktikan dengan NPV (Nomor Pokok Veteran, red)," cakapnya.


"Penertiban ini sangat penting dilakukan, karena sekarang banyak yang mengaku-ngaku anak veteran dan bahkan membawa atribut organisasi dalam kegiatan politik praktis," pungkasnya.(*)


OJK Sumbar Gelar Media Gathering Sosialisasikan UU P2SK
Monday, December 11, 2023

On Monday, December 11, 2023

 

Deputi Direktur Pengawasan LJK 1 OJK Provinsi Sumatera Barat, Mendi Rahmadi sampaikan materi.


INFONUSANTARA.NET -- Deputi Direktur Pengawasan LJK 1 OJK Provinsi Sumatera Barat, Mendi Rahmadi mengatakan ada lima sektor ekonomi penyalur kredit produktif bank umum terbesar di Sumbar Oktober 2023.


“Sektor perdagangan besar dan eceran tumbuh 5,05 persen (yoy), pertanian, perburuan dan kehutanan tumbuh 8,71 persen (yoy), industri pengolahan terkontraksi 4,66 persen (yoy), penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum tumbuh 8,85 persen (yoy), transportasi, pergudangan dan komunikasi tumbuh 46,09 persen (yoy),” ujarnya saat kegiatan media gathering di Harau Kab. Lima Puluh kota, Jumat (8/12).


Pada kesempatan itu Ia juga memaparkan kinerja sektor keuangan Sumbar periode Oktober 2023.


“Pada Oktober 2023 Aset Perbankan tumbuh 5,54 persen (yoy), penyaluran kredit tumbuh 7,37 persen (yoy) sedangkan Dana Pihak Ketiga (DPK) terkontraksi sebesar 1,47 persen. Risiko kredit dengan rasio NPL 2,11 persen dan LDR 126,07 persen,” ujarnya.


Penyaluran kredit non UMKM tumbuh 5,38 persen dan kredit bagi UMKM tumbuh 9,96 persen.


Selanjutnya kinerja perbankan konvensional dan syariah di Sumbar pada periode yang sama.


Perbankan konvensional, dari sisi aset tumbuh 3,56 persen (yoy), kredit tumbuh 5,21 persen (yoy) dan DPK terkontraksi 5,21 persen (yoy).


Lonjakan signifikan terjadi pada perbankan syariah. Aset tumbuh 20,58 persen (yoy), DPK tumbuh 20,09 persen (yoy) dan pembiayaan tumbuh 25,46 persen. (yoy)


Pada kesempatan itu, Mendi juga memaparkan terkait Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

OJK Sumbar bersama 29 orang wartawan Sumbar dalam kegiatan Media Gathering 2023.


“UU P2SK mengatur beberapa aspek. Pertama penguatan fungsi kelembagaan. Diantaranya perubahan jumlah anggota Dewan Komisioner menjadi 11 orang. Kemudian penegasan status lembaga OJK sebagai lembaga negara yang independen,” ujarnya.


Kemudian UU P2SK menjelaskan, fungsi OJK dalam menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan. Memelihara stabilitas sistem keuangan secara aktif sesuai kewenangannya. Memberikan perlindungan kepada konsumen dan masyarakat.


Disisi lain ada juga perluasan mandat OJK yang mencakup kegiatan jasa keuangan derivatif dan bursa karbon, kegiatan usaha bulion, koperasi di sektor jasa keuangan, Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK), pengawasan perilaku pasar, sektor keuangan secara terintegrasi dan asesmen dampak sistemik konglomerasi keuangan.


Selain itu OJK juga bertugas melaksanakan pengembangan sektor keuangan dengan berkoordinasi dengan kementrian/lembaga otoritas terkait.


Tidak kalah penting, OJK juga memperkenalkan Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (SATGAS PASTI).


“SATGAS PASTI merupakan wadah koordinasi 16 Kementrian dan Lembaga dalam rangka pencegahan dan penanganan kegiatan usaha tanpa izin di sektor keuangan,” ujarnya menutup. (*)


Ternyata Ini yang Dibicarakan Dari Silaturahim Ketua PDIP Sumbar H Alex Indra Lukman ke Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumbar
Tuesday, December 05, 2023

On Tuesday, December 05, 2023

 

Ketua PDI Perjuangan Sumbar H.Alex Indra Lukman berkunjung ke Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumbar.Senin (4/12/2023)


INFONUSANTARA.NET -- Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumbar terima kunjungan silaturahim Ketua PDI Perjuangan Sumbar, H Alex Indra Lukman, Senin siang (4/12/2023).

 

Dalam pertemuan itu, kedua belah pihak bicarakan agenda pembangunan ke ummatan sekaligus berbagai isu strategis dalam Pemilu legislatif serta pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024. 


“Di Muhammadiyah, rekam jejak jadi acuan dalam mempertimbangkan seorang politisi untuk diterima di perserikatan. Sesuai taglinenya, rekam jejak, bukan rekam janji,” ungkap Wakil Ketua PW Muhammadiyah Sumbar, Buya Yosmeri tentang pertemuan tersebut. 


Dalam pertemuan itu, ungkap Buya Yosmeri, H Alex Indra Lukman didampingi Kepala Badan Pemenangan Pemilu PDI Perjuangan Sumbar, Yogi Yolanda yang juga Wakil Ketua Lembaga Pengembangan Industri Halal PW Muhammadiyah Sumbar. 

 

Dikatakan Buya Yosmeri Yusuf, sosok H Alex Indra Lukman bukan lah orang asing dalam perserikatan. Baik itu di level pengurus pusat maupun daerah. 


“Kontribusinya bagi perserikatan, tidak diragukan lagi terutama saat H Alex diberi amanah jadi anggota DPR RI periode 2014-2019 lalu,” ungkap Buya Yosmeri. 


Ditegaskan Buya Yosmeri, Muhammadiyah tidak berpolitik praktis di ajang Pemilu 2024 ini. 


Namun, sebagai sebuah organisasi kemasyarakatan dengan jumlah anggota jutaan orang, tentunya hak-hak politik warganya perlu dikomunikasikan dengan berbagai stakeholder kepemiluan. 


PP Muhammadiyah, terang Buya Yosmeri, kemudian mendorong Lembaga Hikmah Kebijakan Publik (LHKP) untuk berkomunikasi dengan stakeholder kepemiluan dalam memperjuangkan hak-hak politik warga Muhammadiyah. 


Lembaga ini, urai dia, berperan untuk mendorong tokoh-tokoh dan kader yang punya kualitas, integritas dan juga yang telah berbuat membangun Muhammadiyah dengan perserikatannya. 


“Selama ini, kan Muhammadiyah melepas saja suara itu pada masing-masing anggotanya. Sekarang, LHKP mengambil peran agar suara warga Muhammadiyah itu terakomodir secara politik,” tegasnya.  


“Sekarang, LHKP memberikan guidance, merekomendasikan orang-orang yang telah berbuat dan membesarkan Muhammadiyah, baik sebagai kader maupun tokoh-tokoh yang layak untuk itu, artinya ikut bersama-sama membantu dakwah Muhammadiyah,” pungkasnya. (*)

 KPID Sumbar Sabet Penghargaan KPI Inovatif dan Kolaboratif
Monday, November 27, 2023

On Monday, November 27, 2023

 



INFONUSANTARA.NET - KPID Sumatera Barat raih penghargaan  pada Malam Anugerah KPI Pusat 2023 dalam kategori KPI Inovatif dan Kolaboratif. 


Penghargaan tersebut merupakan penghargaan perdana kepada KPI Daerah atas jasa dan kontribusi dalam menjamin masyarakat mendapatkan informasi yang layak dan benar, serta mendorong tumbuh kembangnya ekosistem penyiaran di daerah. Penghargaan diserahkan pada Malam Anugerah KPI 2023 di Ayana Midplaza Jakarta di Jalan Jenderal Sudirman, Kav. 10-11 Jakarta Pusat, Minggu 26 November 2023 malam.


KPID Sumatera Barat dinilai aktif dan mampu menjalankan menjalankan fungsi tugas dan wewenangnya dengan cara inovatif dan kolaboratif . Tidak hanya KPID Sumbar ada 9 KPI daerah lainnya yang juga mendapatkan anugerah diantaranya Bengkulu, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Banten, Sulawesi Tengah, dan D.I. Yogyakarta.


Dalam hal ini Ketua KPI Daerah Sumatera Barat mengaku bangga dan berterimakasih kepada seluruh staf KPID Sumbar khususnya seluruh team yg telah membantu sehingga KPID Sumbar mendapatkan penghargaan dari KPI pusat. 



Lanjut, Robert juga mengatakan terimakasih atas sinergitas antara KPID Sumbar bersama Stakeholder lainnya yang turut andil dalam membangun penyiaran di Sumatera Barat dan penghargaan ini di persembahkan untuk kita semuanya dengan harapan kedepannya KPID Sumbar makin maju dan sukses lagi.(*)

Bagikan Bonus Pada 43 Atlet, Ketum Inkado Sumbar Wahyu IP Apresiasi Perhatian Evi Yandri Untuk Inkado
Sunday, October 08, 2023

On Sunday, October 08, 2023

Pengprov Inkado Sumbar bagikan bonus pada 43 Atlet Inkado, Sabtu (7/10/2023).


INFONUSANTARA.NET - Sebanyak 43 orang atlet Inkado peraih emas, perak dan perunggu pada SSMC Cup II Piala Walikota Solok yang meraih juara II umum, juga kepada atlet berprestasi di kejurprov dan kejurnas merima bonus dari Pengurus Provinsi Indonesia Karate-Do (Inkado) Sumatera Barat (Sumbar).


Bonus itu dibagikan pada acara Temu Ramah Atlet, Pelatih, KSH, Pengurus dan Penyerahan Bonus Kejuaraan, bertempat di Kafe Rajo Durian Bypass Kota Padang, Sumatera Barat,Sabtu malam (7/10/ 2023).


Pada kesempatan itu hadir Ketua Umum Pengprov Inkado Sumbar H. Wahyu Iramana Putra, Ketua Harian Evi Yandri Rajo Budiman, Ketua Sabuk Hitam (KSH) Kompol Alvira SH.MH, Sekretaris Umum Nofrialdi Spd.MPD, Dewan Guru Pengurus Besar (PB) Inkado Jasman MM, pelatih serta atlet penerima bonus dan orang tua para atlet.


Ketua Umum Pengprov Inkado Sumbar H.Wahyu Iramana Putra mengatakan, bonus ini kami bagikan bagi 43 orang atlet peraih emas, perak dan perunggu pada SSMC Cup II Piala Walikota Solok dimana kita meraih juara II umum, juga kepada atlet berprestasi di kejurprov dan kejurnas.


Kita dapat hadiah pada kejuaraan SSMC Cup II Piala Walikota Solok, sebesar Rp.10 juta.Tetapi yang lebih hebat dan menariknya yakni para pelatih ikut menyumbangkan honor mereka untuk menambah bonus yang dibagikan untuk 43 orang atlet. 


"Sehingga total bonus yang dibagikan saat ini sebesar Rp.33 juta dengan nilai bervariasi untuk masing-masing atlet peraih emas, perak dan perunggu.Pada intinya ini semua adalah untuk kebersamaan dan kekompakan," kata Wahyu.

Piala juara umum II pada SSMC Cup II Piala Walikota Solok.


Wahyu mengapresiasi Ketua Harian Pengprov Inkado Sumbar Evi Yandri Rajo Budiman yang telah memberikan perhatian, tidak hanya kepada organisasi, tetapi juga kepada atlet.


"Selaku Ketua Umum Inkado Sumbar, saya menyampaikan terimakasih kepada Pak Evi Yandri yang telah memberikan perhatian kepada Inkado. Saya berharap, kita menjaga ini semua, sehingga Inkado lebih besar lagi kedepannya," ungkapnya.





Sementara itu, Ketua Harian Inkado Sumbar Evi Yandri Rajo Budiman mengatakan, pihaknya mengapresiasi manajer, pelatih, dewan guru, dan atlet yang telah bekerjasama, sehingga berhasil meraih prestasi di kejuaraan yang diikuti beberapa waktu lalu.


"Ini tidak terlepas dari kerja keras kita semua. Bagi yang berprestasi agar tidak berpuas diri, bagi yang belum agar lebih bersemangat lagi untuk latihan, sehingga nantinya juga meraih prestasi," kata Evi Yandri yang juga anggota DPRD Sumbar ini.


Dikatakan, soal penganggaran untuk Inkado Sumbar, sebagai anggota DPRD Sumbar Evi Yandri siap memperjuangkannya.Kita akan anggarkan di APBD melalui pokok -pokok pikiran (Pokir) selaku anggota dewan di DPRD Sumbar.


"Tahun ini sudah kita anggarkan, tahun besok ini juga kita anggarkan untuk perbaikan sarana prasarana, karena yang ada saat ini peralatan latihan sudah ada yang rusak karena kurang terawat. Insya Allah kita anggarkan untuk menambahnya di tahun 2024," ungkapnya.(bim)





Prestasi Luar Biasa, Atlet IPSI Kota Padang Raih 3 Emas Dan 2 Perunggu Di Kejurnas Pencak Silat 2023 Solo
Thursday, September 14, 2023

On Thursday, September 14, 2023

 

Atlet IPSI Kota Padang Wakili Sumbar Raih Mendali Emas di Kejurnas Pencak Silat 2023 Solo, Jawa Tengah.


INFONUSANTARA.NET -- Atlet IPSI Kota Padang mewakili IPSI Sumbar berhasil memboyong 3 medali emas dan 2 medali perak di Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Pencak Silat Tahun 2023 yang di gelar di Auditorium UMS Solo, Jawa Tengah yang sekaligus merupakan kualifikasi PON XXI/2024 yang telah selesai dilaksanakan, pada Rabu (13/9/2023).


Adapun perolehan medali dari atlet IPSI Kota Padang yang mewakili IPSI Sumbar di Kejurnas/BK PON 2024 di Kota Solo, pada tanggal 11 - 14 September 2023, sebanyak 3 medali Emas dan 2 Perunggu.


Memperkuat IPSI Sumatera Barat 5 tiket PON dari Kota Padang dalam rangka BK PON XXI di Aceh dan Sumatera Utara 2024.


Berikut Nama-namanya:


1. M Iqbal Kelas A Putra (Emas)


2. Ramakeen Sigit Kelas E Putra (Emas)


3. M Bintang Tri Syang Kelas F Putra (Emas)


4. Winda Novri Yalni Kelas C Putri (Perunggu)


5. Velisa Dara Wardi Kelas F Putri (Perunggu)



Atas capaian ini Ketua IPSI Kota Padang Zulhardi Z Latif mengucapkan selamat atas prestasi luar biasa dari atlet IPSI Padang yang mewakili IPSI Sumbar yang keluar sebagai juara.


Zulhardi berharap semoga keberhasilan ini menjadi pijakan untuk pencapaian yang lebih besar. "Prestasi ini adalah bukti kerja keras dan dedikasi ananda yang luar biasa," ucapnya,Rabu (13/9/2023) malam.


"Semoga kesuksesan ini membawa kebahagiaan dan inspirasi bagi ananda dan semua orang di sekitar ananda. Teruslah berkarya dan meraih impian-impian lainnya," ungkap Zulhardi Z Latif yang juga anggota DPRD Kota Padang ini.


Zulhardi berpesan kepada atlet IPSI Kota Padang agar terus berlatih dengan tekun, tetap rendah hati, dan jadilah teladan bagi generasi mendatang."Kami yakin ananda akan mencapai banyak prestasi gemilang di masa depan," ujarnya.


Selain itu, dia juga berpesan kepada atlet yang belum berhasil pada Kejurnas kali ini, meskipun tidak mencapai kemenangan, ingatlah bahwa kompetisi adalah bagian dari perjalanan atletik. 


Ketua IPSI Kota Padang ini sekali lagi mengajak semua atlet IPSI Padang agar terus berlatih dengan semangat, belajar dari pengalaman ini, dan jangan pernah menyerah.


"Keberhasilan tidak selalu datang dalam satu kesempatan, tetapi setiap usaha ananda membawa ananda lebih dekat kepada pencapaian yang anda impikan.Dan tentunya kami akan selalu mendukung ananda dalam perjalanan ke depan untuk meraih prestasi," pungkasnya.(*)





Ketua Pengprov INKADO Sumbar Lepas 46 Atlet Ikuti Kejuaraan Karate Open Walikota Cup II Serambi Madinah Kota Solok
Thursday, August 31, 2023

On Thursday, August 31, 2023

 

Atlet INKADO Sumbar 


INFONUSANTARA.NET - Ketua Pengprov INKADO Sumbar Wahyu Iramana Putra melepas atlet INKADO Sumbar yang akan berlaga di Kejuaraan Karate Open Walikota Cup II Serambi Madinah kota Solok, Kamis (31/8) bertempat di Pakunaga KAN Pauh IX Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat.


"Alhamdulillah, kami menurunkan sebanyak 46 atlet lengkap, dengan seluruh kelas yang akan dipertandingkan," katanya kepada awak media.


Dikatakan Wahyu, kejuaraan itu akan dilaksanakan pada Jumat hingga Minggu, 1-3 September 2023 antar perguruan FORKI se Sumatera Barat.


"INKADO menurunkan full team, atlet dan pelatih, sehingga rombongan berjumlah 56 orang," ungkapnya.


Disamping itu, para atlet juga didampingi oleh orang tua mereka dan INKADO Sumbar juga menyiapkan penginapan bagi mereka.Mereka ini adalah duta-duta INKADO Sumatera Barat. Kami menargetkan masuk 3 besar.


Wahyu Iramana Putra menjelaskan, saat ini, atlet-atlet yang dikirim berlaga, termasuk pada Kejuaraan Nasional oleh FORKI, terbanyak itu dari INKADO Sumbar. 


"Ini menjadi kebanggan kita juga. Secara nasional, INKADO masuk ke 3 besar," katanya.


Wahyu menekankan, agar pada atlet dan pelatih untuk menjalin kebersamaan, sehingga akan muncul kekompakan.


"Saya berterimakasih kepada para pelatih, perguruan-perguruan, koai-koai, semua terjalin komunikasi yang baik," cakapnya. (*)

Rapat Pleno PAW,H Satria Eka Putra Pimpin DPD REI Sumbar Gantikan H Ardinal
Monday, August 28, 2023

On Monday, August 28, 2023




INFONUSANTARA.NET  -- Dewan Pengurus Daerah (DPD) Real Estate Indonesia (REI) Provinsi Sumatera Barat (Sumbat) menggelar Rapat Pleno Pergantian Antar Waktu (PAW), bertempat di Pengeran Beach Hotel Kota Padang, Sumatera Barat, Senin (28/8/2023).


Wakil Ketua Bidang Organisasi dan Pembinaan Anggota DPD REI Sumbar H Wahyu Iramana Putra mengatakan, rapat pleno tersebut bertujuan untuk mengisi kekosongan pengurus DPD REI Sumbar periode 2021-2025.


"Alhamdulillah, tadi kami telah menggelar rapat pleno pergantian antar waktu pengurus periode 2021-2025, karena beberapa orang pengurus DPD REI Sumbar mendapat amanah di kepengurusan DPP REI pusat," ungkap Wahyu Iramana Putra kepada awak media.


Dalam rapat pleno tersebut, terpilih sebagai Ketua DPD REI Sumbar antar waktu adalah H. Satria Eka Putra yang sebelumnya merupakan Sektetaris DPD REI Sumbar.


"Saya menggantikan Bapak H Ardinal yang mendapat amanah sebagai Wasekjen DPP REI pusat," ungkap H. Satria Eka Putra.


Sedangkan Sekretaris, jelas H. Satria Eka Putra, dipercayakan kepada Sekretaris Asmel Arianto Datuk Tunaro Mudo yang sebelumnya menjabat Wakil Bendahara. 



H Satria Eka Putra menyatakan, masyarakat Sumbar cukup berbangga, karena enam orang anggota DPD REI Sumbar terpilih menjadi pengurus di DPP REI Pusat.


"Pada saat ini enam orang anggota REI Sumbar terpilih menjadi pengurus DPP REI Pusat. Selain H Ardinal yang diamanahkan sebagai Wasekjen DPP REI, ada juga Joni Halim sebagai Wasekjen,  Edi Naswany Wasekjen dan Alkudri dan Indra Gunawan sebagai wakil Ketua Umum DPP REI, serta Wasekjen Pembiayaan Syariah DPP REI Meldian," jelasnya.


Lebih lanjut, H Satria Eka Putra berharap, dengan terpilihnya enam orang dari DPD REI Sumbar untuk menjabat di DPP REI Pusat, akan memberikan manfaat bagi perkembangan perumahan di Sumbar.


"Kita berharap lebih kepada putra - putra terbaik di Sumbar saat dapat mengemban amanat dan membantu perkembangan perumahan di Sumbar," jelas H Satria Eka Putra, didampingi Sekretaris Asmel Arianto Datuk Tunaro Mudo dan Bendahara Budi Harman. 


H Satria Eka Putra mengatakan, dirinya hanya melanjutkan program yang telah ada dan dilakukan oleh ketua REI terdahulu hingga akhir masa jabatan. 


"Kita akan melanjutkan program dan agenda yang telah di susun oleh ketua DPD REI terdahulu," jelasnya.(bim)

KPID Sumbar Akan Rekomendasikan Tiga Poin Penting Dalam Rakernas 2023
Friday, August 11, 2023

On Friday, August 11, 2023

Komisioner KPID Sumbar 


INFONUSANTARA.NET -- Komisi Penyiaran Indonesia kembali menggelar rapat kerja nasional tahun 2023, di gelar di Kabupaten Bintan Provinsi Riau. 


Tak tanggung - tanggung 33 provinsi hadir di wilayah perbatasan antara Indonesia dengan Singapura ini, dijadwalkan kegiatan rakernas akan berlansung Minggu, 13 Agustus 2023 mendatang.


Beberapa isu strategis di munculkan oleh masing -masing KPID di indonesia yang nantinya akan dijadikan rekomendasi yang akan dijadikan rekomendasi dari rapat kerja nasional tahun 2023 ini.


Dasrul komisioner KPID Sumbar yang membacakan hasil rekomendasi menitik beratkan pada 3 poin yang saat ini di temui di lapangan, mendesak KPI Pusat dan pemerintah pusat untuk memperkuat kelembagaan KPID dibidang anggaran pada APBD di provinsi masin -masing, hal ini disebabkan karena tidak adanya aturan yang mengikat terkait anggaran untuk KPID.


Selain itu, terkait dengan ketiadaan kepastian anggaran tersebut dijadikan isu nasional dengan dibuktikan dengan gerakan bersama untuk menyelamatkan lembaga KPID.


Selanjutnya terkait ASO, mendesak KPI dan pemerintah pusat untuk memberikan teguran kepada pemegang muc untuk melengkapi sarana dan infrasturktur agar tidak ada lagi daerah yang tidak mendapatkan siaran televisi.


Komisioner KPID sumbar berharap, rekomendasi ini di terima dan di jalankan secara bersama -sama. 


Pada rakernas tahun ini di hadiri 6 orang komisiner KPID sumbar, Eka Jumiarti, Robert Cennedi, Edra Mardi, Baldi Pramana dan Ficky Tri Saputra.(*)

Encik Noor Nordin dan Shadiq Pasadigoe Inginkan Hubungan Baik Antar Sumbar Dan Negeri Sembilan Kembali Ditingkatkan
Sunday, July 09, 2023

On Sunday, July 09, 2023




INFONUSANTARA.NET -- Suasana mengharukan dan penuh kerinduan menyelimuti pertemuan Datuk H. Mohd Noor Nordin Bin Abdullah JP dengan mantan-mantan Ketua KNPI Sumatera Barat, bertempat di ruangan VIP Taman Pucuk Merah Kafe & Resto, Sabtu, 8 Juli 2023.


Pertemuan Mantan Presiden Majlis Belia Negeri Sembilan Malaysia & Mantan Presiden Karate Malaysia (MAKAF) yang akrab disapa Encik Noor Nordin difasilitasi oleh Wahyu Iramana Putra yang dikenal sebagai Konjen hubungan Sumatera Barat dan Negeri Sembilan.


Wahyu yang pernah dianugerahi bintang setia negara itu mengaku, sengaja mengundang para mantan Ketua KNPI Sumatera Barat untuk bertemu dengan Encik Noor Nordin.


Kata Wahyu, dia mengundang sekitar 60 orang, karena keterbatasan ruangan. Namun, sebagian ada yang berhalangan hadir, karena ada yang sedang pesta penikahan anak dan kabar duka karena ada sanak family yang meninggal dunia.


Namun, keharuan dan kerinduan antara tokoh pemuda Sumatera Barat dengan Encik Noor Nordin tetap berlangsung. Keakraban bak dunsanak yang sudah lama tak bersua terlihat saat makan bersama, mereka saling berbagi cerita dan kenangan sesama masih menjabat sebagai ketua atau pengurus KNPI Sumbar dan Majlis Belia Negeri Sembilan Malaysia.


Usai makan malam, dilanjutkan dengan berbagi cerita dan harapan kedepannya hubungan pemuda Sumatera Barat dan belia Negeri Sembilan, Malaysia. Encik Noor Nordin dan Shadiq Pasadigoe didaulat memberikan kata sambutan.


“Kami tidak pernah lupa teman-teman yang ada di sini. Apa saja acara di sini, kami diundang dan kami datang. Begitu pula, apa saja program di Malaysia, mereka datang. Baik pak Shadiqnya, pak Kandrisnya, pak Wahyunya, pak Hendranya, semua datang. Hubungan itu tidak pernah putus,” ungkap Encik Noor Nordin.


Encik Noor Nordin mengakui, hubungan antara belia Negeri Sembilan dan Sumatera Barat ada sedikit perlambatan, tak seperti di eranya menjabat Presiden Majlis Belia Negeri Sembilan Malaysia dulu.


“Hanya yang hendak kita pertingkatkan adalah hubungan daripada generasi yang terkini. Ada sedikit perlahan. Ada hubungan, tapi perlahan. Yang saya harap, hubungan yang baik, dia akan kekal lama. Contohnya ini. Apa yang kita cakap malam ini. Ini hubungan sudah 36 tahun. Saya harap hubungan ini terus (berlanjut, red),” cakapnya.


Ia pun mengaku bersedih diri karena sudah banyak teman-temannya sesama tokoh pemuda meninggal dunia, baik di Negeri Sembilan maupun di Sumatera Barat.


“Tapi yang selalu membuat saya membuat saya susah hati, bila baca group kita punya whatsapp, hari ini sekian-sekian meninggal. Setahun tiga, empat orang meninggal. Kita ini merasa, kita ini makin sehari makin kurang sahabat,” ungkapnya.


Untuk itu, Encik Noor Nordin mengajak tokoh pemuda di kedua belah pihak untuk kembali berupa meningkatkan hubungan baik antar Sumbar dan Negeri Sembilan.


“Soalan yang kedua, kita ini bila. Sebelum kita meninggal, kita perhebat hubungan ini balik, sehingga ada estafet, hubungan yang ada ini maju terus. Seperti siang tadi, saya di Bukittinggi. Trismon anaknya pesta, dua anaknya pesta, dua-duanya saya datang. Saya pesta, dia pun datang. Hubungan kekeluargaan ini tak boleh putus, mesti kita perjalinkan terus,” ujarnya.


Dikatakannya, hubungan antara Ranah Minang dan Negeri Sembilan sudah terjalin sejak ribuan tahuan yang lalu.


“Kalau kita lihat ya, pembangunan antara Sumatera Barat dan Negeri Sembilan ini bukan baru. Orang Minang sudah migrasi ke Negeri Sembila sudah hampir 1.000 tahun. Kita yang kemudian ini hanya di bidang pemuda. Mereka dulu di bidang sosial, ekonomi, kebajikan dan lain-lain,” terangnya.


Apa lagi di zaman sekarang, katanya lagi, dengan mode transportasi udara, jarak tempuh Padang ke Malaysia hanya satu jam.


“Hari ini kita senang, kita naik pesawat, satu jam sudah sampai. Dulu, dalam sejarahnya, dari Pagaruyung hendak ke Negeri Sembilan, tiga bulan baru sampai. Hendak tunggu angin yang cocok, baru seberang Selat Malaka. Menunggu angin itu pun kadang-kadang selama satu bulan. Turun dari Pagaruyung ke Pantai Barat Sumatera, bukan dekat, sebulan baru sampai, karena ikut lorong hutan, ikut lorong sungai, naik bot, ikut bot, lagi susah,” ceritanya.


“Itu sebab, saya tahu ini, karena datuk saya memang orang Pagaruyung. Saya suku saya, suku Payakumbuh. Moyang saya, keluarga saya, ibu saya, datangnya dari Payakumbuh. Inilah buktinya, hubungan kita ini bukan baru. Di sini dikenal sebagai negeri beradat, begitu juga di Malaysia, orang tahunya negeri beradat itu Negeri Sembilan, adat Perpatih,” urainya.


Senada dengan itu, Shadiq Pasadigoe juga berharap hubungan antar pemuda Sumatera Barat dan Negeri Sembilan, Malaysia tetap eksis dan berlanjut.


“Harus kita lanjutkan sepatutnya, karena generasi muda pada 36 tahun lalu sudah tua-tua. Tentu kami yang sudah tua-tua ini harus memotivasi generasi muda yang ada sekarang,” tegasnya.


“Dan saya adalah orang yang meraskan manfaat hubungan itu, tahun 1987 untuk pertama kali dan juga berkunjung ke Negeri Sembilan Malaysia setelah itu untuk bersilaturahmi. Dan manfaat itu saya rasakan dapat memotivasi diri kita dan banyak pengalaman-pengalaman yang kita peroleh selama mengunjungi Negeri Sembilan, Malaysia. Begitu juga sebaliaknya yang dari Negeri Sembilan berkunjung ke Ranah Minang,” urainya.


“Harapan saya, sebagaimana harapan Encik Noor Nordin tadi, dan juga mungkin teman-teman yang lain, hubungan ini harus tetap dilanjutkan, tak hanya antar pemuda, tetapi juga antar pemerintah daerah dengan Negeri Sembilan,” harapnya.


Pada kesempatan itu, juga tampak hadir, Drs. H. Kandris Asrin, Mantan Ketua KNPI Sumatera Barat, dan sejumlah tokoh pemuda lainnya. (*)

Kasus Penyiksaan Tahanan, PBHI Sumbar: Negara Nihil Aksi, Malah Dramatisasi
Monday, June 26, 2023

On Monday, June 26, 2023

 



Jalan Terjal Komitmen Menghapus Penyiksaan: Negara Nihil Aksi, Malah Dramatisasi


INFONUSANTARA.NET, Padang, 26 Juni 2023 -- Hari ini, Indonesia sebagai bagian warga dunia, ikut memperingati Hari Anti Penyiksaan sedunia. Hari bersejarah di mana Majelis Umum PBB (Perserikatan Bangsa-bangsa) pada tanggal 10 Desember 1984  bersama Negara-negara pihak sepakat mendeklarasikan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia.


Resolusi No. 39/46 tanggal 10 Desember 1984 diberlakukan tanggal 26 Juni 1987. Indonesia sendiri meratifikasi pada 28 September 1998 melalui UU No. 5 tahun 1998 dan karenanya, Indonesia sebagai Negara Pihak harus tunduk pada Konvensi sebagaimana diatur secara konstitusional. 


Namun, 25 tahun pasca ratifikasi, kasus-kasus Penyiksaan justru beranak pinak dengan subur di tubuh institusi penegak hukum. Yang lebih memprihatinkan lagi, impunitas pelakunya terus berulang dan langgeng dengan mengatasnamakan penegakan hukum dan ketertiban umum. 


Praktek Penyiksaan Langgeng Dan Pembiaran oleh Negara


Sepanjang 2020-2023 PBHI Sumbar intens melakukan penyuluhan dan konsultasi hukum di Rutan Anak Aia, dan 6 bulan terakhir ini mencatat, 30 warga binaan mendapatkan bantuan hukum dalam bentuk konsultasi, lalu 10 diantaranya, menjadi korban penyiksaan dalam proses penyidikan di Kepolisian. Penyiksaan dilakukan rata-rata dengan motif untuk mengejar dan mendapatkan pengakuan dari tersangka.


Dari 10 kasus, 1 orang diantaranya “DS” mengalami penyiksaan pada saat proses penyidikan di Kepolisian Sektor Koto Tangah. Akibat dari penyiksaan tersebut DS sempat dirawat di RS Bhayangkara. Selama menjalani perawatan, keluarga dari pihak korban tidak di beri izin membesuk oleh kepolisian, DS ditangkap pada tanggal 14 April 2023. Pihak keluarga baru bisa bertemu dengan DS pada tanggal 4 Mei 2023 di RS Bhayangkara, dalam kondisi sangat memprihatinkan. Kondisi ini tentu menyedihkan dimana penegakan hukum pidana yang semestinya bernafaskan semangat keadilan dan kepatuhan hukum, justru dilakukan dengan melanggar hukum, dan berdampak luka fisik maupun psikis akibat penyiksaan. 


Pada proses hukum tingkat kepolisian, praktik penyiksaan mengatasnamakan penegakan hukum, melanggar Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 11 menegaskan, “Setiap petugas/anggota Polri dilarang melakukan penyiksaan, pelecehan, penghukuman yang tidak manusiawi, melakukan kekerasan dan/ senjata api”.


Di samping dalam bentuk tindakan (by action), pelanggaran HAM lewat penyiksaan juga termasuk pembiaran atau pengabaian (by omission) terjadinya dugaan tindak kekerasan oleh aparatur negara sebagaimana yang terjadi dalam kasus  kematian Syafrial di LAPAS Lubuk Basung. Kasus ini telah dilaporkan keluarga melalui surat tanggal 15 Januari 2022  yang kemudian ditindaklanjuti dengan pertemuan dan pemeriksaan saksi tanggal 22 Februari  2022.


Pada pertemuan dengan KasatReskrim Polres Lubuk Basuang, beserta jajarannya disepakati bahwa untuk pembuktian akan dilakukan otopsi dan pemeriksaan CCTV, namun sampai saat ini, para pelapor belum mendapatkan penjelasan mengenai perkembangan kasus tersebut.


Kedua kasus penyiksaan di atas adalah gambaran bahwa masih lemahnya bahkan tidak efektifnya mekanisme pengawasan dan tindakan internal institusi penegak hukum. Meskipun institusi penegak hukum memiliki sejumlah aturan dan standar penanganan kasus, namun mekanisme pengawasan internal untuk mencegah dan menindak praktik penyiksaan yang dilakukan aparat penegak hukum masih sangat lemah. Akibatnya, pemberian sanksi pidana yang tegas terhadap pelaku penyiksaan sangatlah langka.




Berdasarkan catatan-catatan yang disebutkan diatas, PBHI Sumbar mendesak agar :


Negara Republik Indonesia cq Pemerintah untuk berkomitmen dengan sungguh-sungguh memperbaiki sistem penegakan hukum (pidana) mulai dari tingkat penyidikan di kepolisian hingga proses persidangan agar tidak lagi terbuka ruang-ruang bagi penegak hukum melakukan pembenaran metode penyiksaan dalam mengejar keterangan dan pengakuan tersangka. Hal tersebut dapat terlasana jika Negara sesegera mungkin meratifikasi Protokol Opsional pada Konvensi Menentang Penyiksaan ( Optional Protocol Convention Again Torture) demi menakar dan membangun standar kebijakan pencegahan praktek penyiksaaan secara serius yang kerap terjadi ditempat-tempat penahanan.


Negara Republik Indonesia Cq Pemerintah kemudian dengan bersungguh-sungguh menerbitkan regulasi yang efektif untuk pemulihan hak-hak korban penyiksaan, karena regulasi yang ada saat ini belum mampu menjamin, melindungi serta memenuhi hak-ha korban penyiksaan.


Negara Republik Indonesia cq Pemerintah segera membentuk instrument hukum yang mengatur secara khusus mengenai delik Penyiksaan, karena pada penerapannya laporan dari korban penyiksaan selalu dilekatkan kepada Pasal Penganiayaan dalam KUHP, sementara Penyiksaan tidaklah sama dengan Penganiayaan. 


Komnas HAM melakukan penyelidikan khusus terhadap berbagai kasus penyiksaan yang telah melembaga dan terus terjadi dalam proses peradilan pidana khususnya di tubuh kepolisian maupun di institusi penegak hukum lainnya.


Pemerintah harus mengambil langkah serius dan terukur melalui kebijakan holistik dan komprehensif, yang bisa menyasar di level nasional hingga daerah, untuk menjawab masalah di atas. Komnas HAM dan KuPP (Kerjasama untuk Pencegahan Penyiksaan)  yang terdiri dari Komnas HAM, Komnas Perempuan, KPAI, Ombudsman RI, dan LPSK, harus bekerja cepat dan cermat, serta mengukur target capaian yang progresif ke depannya. 


Merangkul dan mengajak public untuk terus aktif menyuarakan penentangan terhadap praktek penyiksaan serta berani menempuh upaya hukum untuk mencegah dan menindak pelaku praktek penyiksaan.    

 

Perhimpunan Bantuan Hukum Dan HAM Indonesia (PBHI) Wilayah Sumbar

Ihsan Riswandi (Ketua Badan Pengurus Wilayah)


Ketum Inkado Sumbar: Kita Bangga Atlet Inkado Sukses Meraih Prestasi Membanggakan di Kejuaraan Karate Rektor UNP Cup
Wednesday, June 14, 2023

On Wednesday, June 14, 2023

 

Ketua Umum Ikado Sumbar
Wahyu Iramana Putra.


INFONUSANTARA.NET -- Ketua Umum Indonesia Karete-do (Inkado) Sumatera Barat Sumatera Barat mengaku bangga atas prestasi yang diraih karateka Inkado dalam kejuaraan Karate Rektor UNP Cup pada 4 Juni lalu.


Dari kejuaraan itu, atlet-atlet yang berasal dari Inkado sukses mengondol 14 medali emas, 5 medali perak dan 22 medali perak.


"Alhamdulillah, atlet Inkado sukses meraih prestasi membanggakan di ajang kejuaraan Rektor UNP tersebut. Hal itu tentu menunjukkan pembinaan di Inkado berjalan sangat baik," kata Wahyu, Rabu (14/6).


Dikatakan, meskipun para atlet itu turun mewakili Forki berbagai daerah maupun tim karate, namun asal mereka adalah dari Inkado.


"Memang mereka turun mewakili Forki daerah masing-masing, namun mereka berlatih dan dibina di dojo-dojo Inkado," katanya.


Dikatakan, prestasi itu tentunya tidak terlepas dari komitmen jajaran Inkado mulai dari pengurus, Keluarga Sabuk Hitam (KSH), dewan guru dan pelatih dalam menggembleng atletnya.


"Kita ucapkan terimakasih kepada seluruh jajaran pengurus, KSH, dewan guru hingga pelatih Inkado yang telah komit menggembleng atlet guna menghasilkan prestasi," kata Wahyu.


Dia mengatakan, Inkado akan terus berupaya melahirkan atlet-atlet handal untuk bisa mengharumkan nama Sumatera Barat bahkan Indonesia di berbagai kejuaraan.


"Kita siap melahirkan karateka handal yang siap untuk mengharumkan bisa nama Sumatera Barat di berbagai kejuaraan," katanya.


Dia pun mengatakan akan menggelar liga karate Inkado yang akan digulirkan sekali enam bulan untuk terus mengasah pengalaman dan kemampuan bertanding karateka Inkado.


"Tanpa ada kejuaraan, pengalaman dan mental bertanding atlet tidak akan terasah. Makanya perlu kita adakan kejuaraan secara rutin," pungkasnya.(bim)

Tegas! Ketua DPD LVRI Sumbar : Ketua PD PPM Sumbar yang Sah Masih Wahyu Iramana Putra
Wednesday, May 31, 2023

On Wednesday, May 31, 2023




INFONUSANTARA.NET -- Ketua Dewan Pimpinan Daerah Legiun Veteran Republik Indonesia (DPD LVRI) Sembar, Kolonel INF (Purn) Amir Syarifudin menegaskan tidak ada dualisme kepemimpinan di Pengurus Daerah Pemuda Panca Marga (PD PPM) Sumbar.


"Kepengurusan PD PPM Sumbar yang sah dan diakui oleh DPD LVRI Sumbar adalah pengurus dengan Ketua Wahyu Iramana Putra," jelas Amir Syarifudin, Rabu (31/5) kepada wartawan.


Dia menjelaskan, kepengurusan PD PPM Sumbar yang resmi adalah yang diakui oleh DPD LVRI. "Diluar itu adalah ilegal. Kalau ada yang mengaku-ngaku ketua PD PPM Sumbar selain Wahyu Iramana Putra, itu ilegal," tegasnya.


Dalam kesempatan itu, Kolonel (Purn) Amir Syarifudin didampingi Ketua PD PPM Sumbar Wahyu Iramana Putra, mantan Ketua PD PPM Sumbar Heriyanto Rustam, sejumlah senior PPM Sumbar diantaranya Erizal Syaf dan lainnya.


Dia menjelaskan, kepengurusan PD PPM Sumbar dengan ketua Wahyu Iramana Putra dipilih melalui Musda yang sah dan diikuti oleh PC PPM se Sumatera Barat.


"Jadi kalau sekarang ada yang mengaku Ketua PD PPM Sumbar, jelas itu ilegal karena tidak melalui mekanisme yang sesuai AD/ART," katanya.


Dikatakan, untuk menjadi Ketua PPM, sesuai AD ART adalah anak bioligis dari Pejuang atau Veteran yang orangtuanya memiliki SKEP Veteran.


Dijelaskan yang veteran itu adalah pejuang, baik merebut kemerdekaan (veteran pejuang kemerdekaan), membela kemerdekaan (veteran pembela kemerdekaan), penugasan pembela perdamaian di keluar negeri atas nama PBB (veteran perdamaian) dan mereka yang gugur di medan perang fisik (veteran anumerta).


"Pejuang ini bisa siapa saja, bukan hanya tentara, namun mereka berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Tidak semuanya tentara otomatis menjadi veteran," katanya.


Ditambahkan Amir Syarifudin, bahwa Ketua-ketua PC PPM se-Sumatera Barat harus mengikuti Ketua DPC LVRI setempat.


"Jangan mau diadu domba karena yang SK oleh dikeluarkan Ketua PD PPM Sumbar H Wahyu Iramana Putra, SE dengan Sekretaris Andi Mastian, SE, kecuali Ketua PC Padang tidak diakui oleh Ketua DPC LVRI Kota Padang. Karena semua Ketua Pemuda Panca Marga di seluruh tingkatan harus diakui oleh LVRI mulai dari Pusat, Provinsi dan Kab/Kota Ketua Ranting/Kecamatan," tegasnya.


Sementara itu, Ketua PD PPM Sumbar Wahyu Iramana Putra pun menegaskan hingga saat ini masih Ketua PD PPM Sumbar periode 2020-2025 yang sah.


"Kami dipilih melalui mekanisme sesuai AD ART yakni Musda yang dihadiri seluruh PC PPM se Sumbar dan PP PPM," katanya.


Dia pun mengakui mendengar saat ini ada pihak yang mengaku Ketua PD PPM Sumbar, namun menurut Wahyu, hingga saat ini seluruh pihak di Sumbar pun masih mengakui dirinya sebagai Ketua PD PPM Sumbar.


"Dalam setiap kegiatan, undangan untuk PPM Sumbar selalu ditujukan kepada kami sebagai pengurus yang sah dan diakui DPD LVRI Sumbar," katanya.


Ditambahkan salah seorang pengurus PD PPM Sumbar, Ome Andika yang juga dimasukan kepada Pengurus PD PPM Sumbar baru tersebut mengakui bahwa Surat Keputusan (SK) yang dikeluarkan PP PPM penunjukan kepengurusan baru diketik di Padang bukan di Jakarta.


"Saya juga ditunjuk sebagai Formatur tapi saya mengetahui akal-akal Wantimpus Nehri Sutan Mangkuto yang membuat SK baru tersebut,"ungkapnya (*)

Maju Lagi Calon DPD RI, Nurkhalis Serahkan Berkas Pendaftaran ke KPU Sumbar
Saturday, May 13, 2023

On Saturday, May 13, 2023



INFO|PADANG - Mengusung jargon 'Petani Menang', Nurkhalis, SH secara resmi mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) untuk bertarung memperebutkan kursi DPD-RI daerah pemilihan Sumbar pada Pemilu 2024. 


Ketua Gerakan Pemuda Tani Indonesia atau Gempita Korwil Sumbar itu datang ke KPU Sumbar dengan diantar langsung oleh simpatisan dan tokoh-tokoh masyarakat menggunakan atribut caping petani, diantaranya Wakil Bupati Limapuluh Kota periode 2016-2021 H. Ferizal Ridwan, S.Sos, mantan Ketua DPRD Limapuluh Kota Ismardi, mantan anggota DPRD Limapuluh Kota Syahrisman Dt. Iyang Bosa, Hafnizal dan lainnya. Nurkhalis menyerahkan berkas ke KPU Sumbar, Sabtu (13/5/2023) pukul 16.00 Wib. 


"Alhamdulillah, kami Nurkhalis telah menyerahkan semua persyaratan pencalonan secara resmi ke KPU Sumbar," sebut putra daerah Luak Limopuluah itu. 


Pada kesempatan itu, Nurkhalis mengucapkan terima kasih kepada KPU Sumbar dan Bawaslu Sumbar yang telah menerima berkas pendaftaranya. Ia menyampaikan, bahwa motivasi dirinya maju sebagai calon DPD-RI adalah demi memperjuangkan nasib petani. 


"Semangat perjungan seorang Nurkhalis tidak terlepas dari semangat untuk memajukan nasib petani Sumbar dan Indonesia pada umumnya," katanya. 


"Kita maju sebagai senator juga merupakan amanah yang diberikan kawan-kawan petani Sumbar," kata Nurkhalis menambahkan. 


Menurutnya, posisi DPD sangat strategis sebagai ujung tombak di daerah ke pusat untuk mengkomunikasikan kepentingan daerah. Kemudian membawa aspirasi itu ke daerah secara kebijakan politik nasional.


"Salah satu upaya kita adalah memberdayakan Undang-Undang No. 19 tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani, termasuk disana hak-hak petani. Target kita petani menang menjadi suara terbanyak di Sumbar pada Pemilu 2024," pungkasnya. 


Penulis : Ady Parker

Editor : Heri Suprianto