INFONUSANTARA.NET

OJK Sumbar Gelar Media Gathering Sosialisasikan UU P2SK

Deputi Direktur Pengawasan LJK 1 OJK Provinsi Sumatera Barat, Mendi Rahmadi sampaikan materi.

INFONUSANTARA.NET -- Deputi Direktur Pengawasan LJK 1 OJK Provinsi Sumatera Barat, Mendi Rahmadi mengatakan ada lima sektor ekonomi penyalur kredit produktif bank umum terbesar di Sumbar Oktober 2023.

“Sektor perdagangan besar dan eceran tumbuh 5,05 persen (yoy), pertanian, perburuan dan kehutanan tumbuh 8,71 persen (yoy), industri pengolahan terkontraksi 4,66 persen (yoy), penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum tumbuh 8,85 persen (yoy), transportasi, pergudangan dan komunikasi tumbuh 46,09 persen (yoy),” ujarnya saat kegiatan media gathering di Harau Kab. Lima Puluh kota, Jumat (8/12).

Pada kesempatan itu Ia juga memaparkan kinerja sektor keuangan Sumbar periode Oktober 2023.

“Pada Oktober 2023 Aset Perbankan tumbuh 5,54 persen (yoy), penyaluran kredit tumbuh 7,37 persen (yoy) sedangkan Dana Pihak Ketiga (DPK) terkontraksi sebesar 1,47 persen. Risiko kredit dengan rasio NPL 2,11 persen dan LDR 126,07 persen,” ujarnya.

Penyaluran kredit non UMKM tumbuh 5,38 persen dan kredit bagi UMKM tumbuh 9,96 persen.

Selanjutnya kinerja perbankan konvensional dan syariah di Sumbar pada periode yang sama.

Perbankan konvensional, dari sisi aset tumbuh 3,56 persen (yoy), kredit tumbuh 5,21 persen (yoy) dan DPK terkontraksi 5,21 persen (yoy).

Lonjakan signifikan terjadi pada perbankan syariah. Aset tumbuh 20,58 persen (yoy), DPK tumbuh 20,09 persen (yoy) dan pembiayaan tumbuh 25,46 persen. (yoy)

Pada kesempatan itu, Mendi juga memaparkan terkait Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

OJK Sumbar bersama 29 orang wartawan Sumbar dalam kegiatan Media Gathering 2023.

“UU P2SK mengatur beberapa aspek. Pertama penguatan fungsi kelembagaan. Diantaranya perubahan jumlah anggota Dewan Komisioner menjadi 11 orang. Kemudian penegasan status lembaga OJK sebagai lembaga negara yang independen,” ujarnya.

Kemudian UU P2SK menjelaskan, fungsi OJK dalam menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan. Memelihara stabilitas sistem keuangan secara aktif sesuai kewenangannya. Memberikan perlindungan kepada konsumen dan masyarakat.

Disisi lain ada juga perluasan mandat OJK yang mencakup kegiatan jasa keuangan derivatif dan bursa karbon, kegiatan usaha bulion, koperasi di sektor jasa keuangan, Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK), pengawasan perilaku pasar, sektor keuangan secara terintegrasi dan asesmen dampak sistemik konglomerasi keuangan.

Selain itu OJK juga bertugas melaksanakan pengembangan sektor keuangan dengan berkoordinasi dengan kementrian/lembaga otoritas terkait.

Tidak kalah penting, OJK juga memperkenalkan Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (SATGAS PASTI).

“SATGAS PASTI merupakan wadah koordinasi 16 Kementrian dan Lembaga dalam rangka pencegahan dan penanganan kegiatan usaha tanpa izin di sektor keuangan,” ujarnya menutup. (*)

Selasa, Desember 05, 2023

Ternyata Ini yang Dibicarakan Dari Silaturahim Ketua PDIP Sumbar H Alex Indra Lukman ke Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumbar

Info Positif On Selasa, Desember 05, 2023

Ketua PDI Perjuangan Sumbar H.Alex Indra Lukman berkunjung ke Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumbar.Senin (4/12/2023)

INFONUSANTARA.NET -- Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumbar terima kunjungan silaturahim Ketua PDI Perjuangan Sumbar, H Alex Indra Lukman, Senin siang (4/12/2023).

Dalam pertemuan itu, kedua belah pihak bicarakan agenda pembangunan ke ummatan sekaligus berbagai isu strategis dalam Pemilu legislatif serta pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024.

“Di Muhammadiyah, rekam jejak jadi acuan dalam mempertimbangkan seorang politisi untuk diterima di perserikatan. Sesuai taglinenya, rekam jejak, bukan rekam janji,” ungkap Wakil Ketua PW Muhammadiyah Sumbar, Buya Yosmeri tentang pertemuan tersebut.

Dalam pertemuan itu, ungkap Buya Yosmeri, H Alex Indra Lukman didampingi Kepala Badan Pemenangan Pemilu PDI Perjuangan Sumbar, Yogi Yolanda yang juga Wakil Ketua Lembaga Pengembangan Industri Halal PW Muhammadiyah Sumbar.

Dikatakan Buya Yosmeri Yusuf, sosok H Alex Indra Lukman bukan lah orang asing dalam perserikatan. Baik itu di level pengurus pusat maupun daerah.

“Kontribusinya bagi perserikatan, tidak diragukan lagi terutama saat H Alex diberi amanah jadi anggota DPR RI periode 2014-2019 lalu,” ungkap Buya Yosmeri.

Ditegaskan Buya Yosmeri, Muhammadiyah tidak berpolitik praktis di ajang Pemilu 2024 ini.

Namun, sebagai sebuah organisasi kemasyarakatan dengan jumlah anggota jutaan orang, tentunya hak-hak politik warganya perlu dikomunikasikan dengan berbagai stakeholder kepemiluan.

PP Muhammadiyah, terang Buya Yosmeri, kemudian mendorong Lembaga Hikmah Kebijakan Publik (LHKP) untuk berkomunikasi dengan stakeholder kepemiluan dalam memperjuangkan hak-hak politik warga Muhammadiyah.

Lembaga ini, urai dia, berperan untuk mendorong tokoh-tokoh dan kader yang punya kualitas, integritas dan juga yang telah berbuat membangun Muhammadiyah dengan perserikatannya.

“Selama ini, kan Muhammadiyah melepas saja suara itu pada masing-masing anggotanya. Sekarang, LHKP mengambil peran agar suara warga Muhammadiyah itu terakomodir secara politik,” tegasnya.

“Sekarang, LHKP memberikan guidance, merekomendasikan orang-orang yang telah berbuat dan membesarkan Muhammadiyah, baik sebagai kader maupun tokoh-tokoh yang layak untuk itu, artinya ikut bersama-sama membantu dakwah Muhammadiyah,” pungkasnya. (*)

Senin, November 27, 2023

KPID Sumbar Sabet Penghargaan KPI Inovatif dan Kolaboratif

Info Positif On Senin, November 27, 2023

INFONUSANTARA.NET - KPID Sumatera Barat raih penghargaan pada Malam Anugerah KPI Pusat 2023 dalam kategori KPI Inovatif dan Kolaboratif.

Penghargaan tersebut merupakan penghargaan perdana kepada KPI Daerah atas jasa dan kontribusi dalam menjamin masyarakat mendapatkan informasi yang layak dan benar, serta mendorong tumbuh kembangnya ekosistem penyiaran di daerah. Penghargaan diserahkan pada Malam Anugerah KPI 2023 di Ayana Midplaza Jakarta di Jalan Jenderal Sudirman, Kav. 10-11 Jakarta Pusat, Minggu 26 November 2023 malam.

KPID Sumatera Barat dinilai aktif dan mampu menjalankan menjalankan fungsi tugas dan wewenangnya dengan cara inovatif dan kolaboratif . Tidak hanya KPID Sumbar ada 9 KPI daerah lainnya yang juga mendapatkan anugerah diantaranya Bengkulu, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Banten, Sulawesi Tengah, dan D.I. Yogyakarta.

Dalam hal ini Ketua KPI Daerah Sumatera Barat mengaku bangga dan berterimakasih kepada seluruh staf KPID Sumbar khususnya seluruh team yg telah membantu sehingga KPID Sumbar mendapatkan penghargaan dari KPI pusat.

Lanjut, Robert juga mengatakan terimakasih atas sinergitas antara KPID Sumbar bersama Stakeholder lainnya yang turut andil dalam membangun penyiaran di Sumatera Barat dan penghargaan ini di persembahkan untuk kita semuanya dengan harapan kedepannya KPID Sumbar makin maju dan sukses lagi.(*)

Minggu, Oktober 08, 2023

Bagikan Bonus Pada 43 Atlet, Ketum Inkado Sumbar Wahyu IP Apresiasi Perhatian Evi Yandri Untuk Inkado

Info Positif On Minggu, Oktober 08, 2023

Pengprov Inkado Sumbar bagikan bonus pada 43 Atlet Inkado, Sabtu (7/10/2023).

INFONUSANTARA.NET - Sebanyak 43 orang atlet Inkado peraih emas, perak dan perunggu pada SSMC Cup II Piala Walikota Solok yang meraih juara II umum, juga kepada atlet berprestasi di kejurprov dan kejurnas merima bonus dari Pengurus Provinsi Indonesia Karate-Do (Inkado) Sumatera Barat (Sumbar).

Bonus itu dibagikan pada acara Temu Ramah Atlet, Pelatih, KSH, Pengurus dan Penyerahan Bonus Kejuaraan, bertempat di Kafe Rajo Durian Bypass Kota Padang, Sumatera Barat,Sabtu malam (7/10/ 2023).

Pada kesempatan itu hadir Ketua Umum Pengprov Inkado Sumbar H. Wahyu Iramana Putra, Ketua Harian Evi Yandri Rajo Budiman, Ketua Sabuk Hitam (KSH) Kompol Alvira SH.MH, Sekretaris Umum Nofrialdi Spd.MPD, Dewan Guru Pengurus Besar (PB) Inkado Jasman MM, pelatih serta atlet penerima bonus dan orang tua para atlet.

Ketua Umum Pengprov Inkado Sumbar H.Wahyu Iramana Putra mengatakan, bonus ini kami bagikan bagi 43 orang atlet peraih emas, perak dan perunggu pada SSMC Cup II Piala Walikota Solok dimana kita meraih juara II umum, juga kepada atlet berprestasi di kejurprov dan kejurnas.

Kita dapat hadiah pada kejuaraan SSMC Cup II Piala Walikota Solok, sebesar Rp.10 juta.Tetapi yang lebih hebat dan menariknya yakni para pelatih ikut menyumbangkan honor mereka untuk menambah bonus yang dibagikan untuk 43 orang atlet.

"Sehingga total bonus yang dibagikan saat ini sebesar Rp.33 juta dengan nilai bervariasi untuk masing-masing atlet peraih emas, perak dan perunggu.Pada intinya ini semua adalah untuk kebersamaan dan kekompakan," kata Wahyu.

Piala juara umum II pada SSMC Cup II Piala Walikota Solok.

Wahyu mengapresiasi Ketua Harian Pengprov Inkado Sumbar Evi Yandri Rajo Budiman yang telah memberikan perhatian, tidak hanya kepada organisasi, tetapi juga kepada atlet.

"Selaku Ketua Umum Inkado Sumbar, saya menyampaikan terimakasih kepada Pak Evi Yandri yang telah memberikan perhatian kepada Inkado. Saya berharap, kita menjaga ini semua, sehingga Inkado lebih besar lagi kedepannya," ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Harian Inkado Sumbar Evi Yandri Rajo Budiman mengatakan, pihaknya mengapresiasi manajer, pelatih, dewan guru, dan atlet yang telah bekerjasama, sehingga berhasil meraih prestasi di kejuaraan yang diikuti beberapa waktu lalu.

"Ini tidak terlepas dari kerja keras kita semua. Bagi yang berprestasi agar tidak berpuas diri, bagi yang belum agar lebih bersemangat lagi untuk latihan, sehingga nantinya juga meraih prestasi," kata Evi Yandri yang juga anggota DPRD Sumbar ini.

Dikatakan, soal penganggaran untuk Inkado Sumbar, sebagai anggota DPRD Sumbar Evi Yandri siap memperjuangkannya.Kita akan anggarkan di APBD melalui pokok -pokok pikiran (Pokir) selaku anggota dewan di DPRD Sumbar.

"Tahun ini sudah kita anggarkan, tahun besok ini juga kita anggarkan untuk perbaikan sarana prasarana, karena yang ada saat ini peralatan latihan sudah ada yang rusak karena kurang terawat. Insya Allah kita anggarkan untuk menambahnya di tahun 2024," ungkapnya.(bim)

Kamis, September 14, 2023

Prestasi Luar Biasa, Atlet IPSI Kota Padang Raih 3 Emas Dan 2 Perunggu Di Kejurnas Pencak Silat 2023 Solo

Info Positif On Kamis, September 14, 2023

Atlet IPSI Kota Padang Wakili Sumbar Raih Mendali Emas di Kejurnas Pencak Silat 2023 Solo, Jawa Tengah.

INFONUSANTARA.NET -- Atlet IPSI Kota Padang mewakili IPSI Sumbar berhasil memboyong 3 medali emas dan 2 medali perak di Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Pencak Silat Tahun 2023 yang di gelar di Auditorium UMS Solo, Jawa Tengah yang sekaligus merupakan kualifikasi PON XXI/2024 yang telah selesai dilaksanakan, pada Rabu (13/9/2023).

Adapun perolehan medali dari atlet IPSI Kota Padang yang mewakili IPSI Sumbar di Kejurnas/BK PON 2024 di Kota Solo, pada tanggal 11 - 14 September 2023, sebanyak 3 medali Emas dan 2 Perunggu.

Memperkuat IPSI Sumatera Barat 5 tiket PON dari Kota Padang dalam rangka BK PON XXI di Aceh dan Sumatera Utara 2024.

Berikut Nama-namanya:

1. M Iqbal Kelas A Putra (Emas)

2. Ramakeen Sigit Kelas E Putra (Emas)

3. M Bintang Tri Syang Kelas F Putra (Emas)

4. Winda Novri Yalni Kelas C Putri (Perunggu)

5. Velisa Dara Wardi Kelas F Putri (Perunggu)

Atas capaian ini Ketua IPSI Kota Padang Zulhardi Z Latif mengucapkan selamat atas prestasi luar biasa dari atlet IPSI Padang yang mewakili IPSI Sumbar yang keluar sebagai juara.

Zulhardi berharap semoga keberhasilan ini menjadi pijakan untuk pencapaian yang lebih besar. "Prestasi ini adalah bukti kerja keras dan dedikasi ananda yang luar biasa," ucapnya,Rabu (13/9/2023) malam.

"Semoga kesuksesan ini membawa kebahagiaan dan inspirasi bagi ananda dan semua orang di sekitar ananda. Teruslah berkarya dan meraih impian-impian lainnya," ungkap Zulhardi Z Latif yang juga anggota DPRD Kota Padang ini.

Zulhardi berpesan kepada atlet IPSI Kota Padang agar terus berlatih dengan tekun, tetap rendah hati, dan jadilah teladan bagi generasi mendatang."Kami yakin ananda akan mencapai banyak prestasi gemilang di masa depan," ujarnya.

Selain itu, dia juga berpesan kepada atlet yang belum berhasil pada Kejurnas kali ini, meskipun tidak mencapai kemenangan, ingatlah bahwa kompetisi adalah bagian dari perjalanan atletik.

Ketua IPSI Kota Padang ini sekali lagi mengajak semua atlet IPSI Padang agar terus berlatih dengan semangat, belajar dari pengalaman ini, dan jangan pernah menyerah.

"Keberhasilan tidak selalu datang dalam satu kesempatan, tetapi setiap usaha ananda membawa ananda lebih dekat kepada pencapaian yang anda impikan.Dan tentunya kami akan selalu mendukung ananda dalam perjalanan ke depan untuk meraih prestasi," pungkasnya.(*)

Kamis, Agustus 31, 2023

Ketua Pengprov INKADO Sumbar Lepas 46 Atlet Ikuti Kejuaraan Karate Open Walikota Cup II Serambi Madinah Kota Solok

Info Positif On Kamis, Agustus 31, 2023

Atlet INKADO Sumbar

INFONUSANTARA.NET - Ketua Pengprov INKADO Sumbar Wahyu Iramana Putra melepas atlet INKADO Sumbar yang akan berlaga di Kejuaraan Karate Open Walikota Cup II Serambi Madinah kota Solok, Kamis (31/8) bertempat di Pakunaga KAN Pauh IX Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat.

"Alhamdulillah, kami menurunkan sebanyak 46 atlet lengkap, dengan seluruh kelas yang akan dipertandingkan," katanya kepada awak media.

Dikatakan Wahyu, kejuaraan itu akan dilaksanakan pada Jumat hingga Minggu, 1-3 September 2023 antar perguruan FORKI se Sumatera Barat.

"INKADO menurunkan full team, atlet dan pelatih, sehingga rombongan berjumlah 56 orang," ungkapnya.

Disamping itu, para atlet juga didampingi oleh orang tua mereka dan INKADO Sumbar juga menyiapkan penginapan bagi mereka.Mereka ini adalah duta-duta INKADO Sumatera Barat. Kami menargetkan masuk 3 besar.

Wahyu Iramana Putra menjelaskan, saat ini, atlet-atlet yang dikirim berlaga, termasuk pada Kejuaraan Nasional oleh FORKI, terbanyak itu dari INKADO Sumbar.

"Ini menjadi kebanggan kita juga. Secara nasional, INKADO masuk ke 3 besar," katanya.

Wahyu menekankan, agar pada atlet dan pelatih untuk menjalin kebersamaan, sehingga akan muncul kekompakan.

"Saya berterimakasih kepada para pelatih, perguruan-perguruan, koai-koai, semua terjalin komunikasi yang baik," cakapnya. (*)

Senin, Agustus 28, 2023

Rapat Pleno PAW,H Satria Eka Putra Pimpin DPD REI Sumbar Gantikan H Ardinal

Info Positif On Senin, Agustus 28, 2023

INFONUSANTARA.NET -- Dewan Pengurus Daerah (DPD) Real Estate Indonesia (REI) Provinsi Sumatera Barat (Sumbat) menggelar Rapat Pleno Pergantian Antar Waktu (PAW), bertempat di Pengeran Beach Hotel Kota Padang, Sumatera Barat, Senin (28/8/2023).

Wakil Ketua Bidang Organisasi dan Pembinaan Anggota DPD REI Sumbar H Wahyu Iramana Putra mengatakan, rapat pleno tersebut bertujuan untuk mengisi kekosongan pengurus DPD REI Sumbar periode 2021-2025.

"Alhamdulillah, tadi kami telah menggelar rapat pleno pergantian antar waktu pengurus periode 2021-2025, karena beberapa orang pengurus DPD REI Sumbar mendapat amanah di kepengurusan DPP REI pusat," ungkap Wahyu Iramana Putra kepada awak media.

Dalam rapat pleno tersebut, terpilih sebagai Ketua DPD REI Sumbar antar waktu adalah H. Satria Eka Putra yang sebelumnya merupakan Sektetaris DPD REI Sumbar.

"Saya menggantikan Bapak H Ardinal yang mendapat amanah sebagai Wasekjen DPP REI pusat," ungkap H. Satria Eka Putra.

Sedangkan Sekretaris, jelas H. Satria Eka Putra, dipercayakan kepada Sekretaris Asmel Arianto Datuk Tunaro Mudo yang sebelumnya menjabat Wakil Bendahara.

H Satria Eka Putra menyatakan, masyarakat Sumbar cukup berbangga, karena enam orang anggota DPD REI Sumbar terpilih menjadi pengurus di DPP REI Pusat.

"Pada saat ini enam orang anggota REI Sumbar terpilih menjadi pengurus DPP REI Pusat. Selain H Ardinal yang diamanahkan sebagai Wasekjen DPP REI, ada juga Joni Halim sebagai Wasekjen, Edi Naswany Wasekjen dan Alkudri dan Indra Gunawan sebagai wakil Ketua Umum DPP REI, serta Wasekjen Pembiayaan Syariah DPP REI Meldian," jelasnya.

Lebih lanjut, H Satria Eka Putra berharap, dengan terpilihnya enam orang dari DPD REI Sumbar untuk menjabat di DPP REI Pusat, akan memberikan manfaat bagi perkembangan perumahan di Sumbar.

"Kita berharap lebih kepada putra - putra terbaik di Sumbar saat dapat mengemban amanat dan membantu perkembangan perumahan di Sumbar," jelas H Satria Eka Putra, didampingi Sekretaris Asmel Arianto Datuk Tunaro Mudo dan Bendahara Budi Harman.

H Satria Eka Putra mengatakan, dirinya hanya melanjutkan program yang telah ada dan dilakukan oleh ketua REI terdahulu hingga akhir masa jabatan.

"Kita akan melanjutkan program dan agenda yang telah di susun oleh ketua DPD REI terdahulu," jelasnya.(bim)

Jumat, Agustus 11, 2023

KPID Sumbar Akan Rekomendasikan Tiga Poin Penting Dalam Rakernas 2023

Info Positif On Jumat, Agustus 11, 2023

Komisioner KPID Sumbar

INFONUSANTARA.NET -- Komisi Penyiaran Indonesia kembali menggelar rapat kerja nasional tahun 2023, di gelar di Kabupaten Bintan Provinsi Riau.

Tak tanggung - tanggung 33 provinsi hadir di wilayah perbatasan antara Indonesia dengan Singapura ini, dijadwalkan kegiatan rakernas akan berlansung Minggu, 13 Agustus 2023 mendatang.

Beberapa isu strategis di munculkan oleh masing -masing KPID di indonesia yang nantinya akan dijadikan rekomendasi yang akan dijadikan rekomendasi dari rapat kerja nasional tahun 2023 ini.

Dasrul komisioner KPID Sumbar yang membacakan hasil rekomendasi menitik beratkan pada 3 poin yang saat ini di temui di lapangan, mendesak KPI Pusat dan pemerintah pusat untuk memperkuat kelembagaan KPID dibidang anggaran pada APBD di provinsi masin -masing, hal ini disebabkan karena tidak adanya aturan yang mengikat terkait anggaran untuk KPID.

Selain itu, terkait dengan ketiadaan kepastian anggaran tersebut dijadikan isu nasional dengan dibuktikan dengan gerakan bersama untuk menyelamatkan lembaga KPID.

Selanjutnya terkait ASO, mendesak KPI dan pemerintah pusat untuk memberikan teguran kepada pemegang muc untuk melengkapi sarana dan infrasturktur agar tidak ada lagi daerah yang tidak mendapatkan siaran televisi.

Komisioner KPID sumbar berharap, rekomendasi ini di terima dan di jalankan secara bersama -sama.

Pada rakernas tahun ini di hadiri 6 orang komisiner KPID sumbar, Eka Jumiarti, Robert Cennedi, Edra Mardi, Baldi Pramana dan Ficky Tri Saputra.(*)

Minggu, Juli 09, 2023

Encik Noor Nordin dan Shadiq Pasadigoe Inginkan Hubungan Baik Antar Sumbar Dan Negeri Sembilan Kembali Ditingkatkan

Info Positif On Minggu, Juli 09, 2023

INFONUSANTARA.NET -- Suasana mengharukan dan penuh kerinduan menyelimuti pertemuan Datuk H. Mohd Noor Nordin Bin Abdullah JP dengan mantan-mantan Ketua KNPI Sumatera Barat, bertempat di ruangan VIP Taman Pucuk Merah Kafe & Resto, Sabtu, 8 Juli 2023.

Pertemuan Mantan Presiden Majlis Belia Negeri Sembilan Malaysia & Mantan Presiden Karate Malaysia (MAKAF) yang akrab disapa Encik Noor Nordin difasilitasi oleh Wahyu Iramana Putra yang dikenal sebagai Konjen hubungan Sumatera Barat dan Negeri Sembilan.

Wahyu yang pernah dianugerahi bintang setia negara itu mengaku, sengaja mengundang para mantan Ketua KNPI Sumatera Barat untuk bertemu dengan Encik Noor Nordin.

Kata Wahyu, dia mengundang sekitar 60 orang, karena keterbatasan ruangan. Namun, sebagian ada yang berhalangan hadir, karena ada yang sedang pesta penikahan anak dan kabar duka karena ada sanak family yang meninggal dunia.

Namun, keharuan dan kerinduan antara tokoh pemuda Sumatera Barat dengan Encik Noor Nordin tetap berlangsung. Keakraban bak dunsanak yang sudah lama tak bersua terlihat saat makan bersama, mereka saling berbagi cerita dan kenangan sesama masih menjabat sebagai ketua atau pengurus KNPI Sumbar dan Majlis Belia Negeri Sembilan Malaysia.

Usai makan malam, dilanjutkan dengan berbagi cerita dan harapan kedepannya hubungan pemuda Sumatera Barat dan belia Negeri Sembilan, Malaysia. Encik Noor Nordin dan Shadiq Pasadigoe didaulat memberikan kata sambutan.

“Kami tidak pernah lupa teman-teman yang ada di sini. Apa saja acara di sini, kami diundang dan kami datang. Begitu pula, apa saja program di Malaysia, mereka datang. Baik pak Shadiqnya, pak Kandrisnya, pak Wahyunya, pak Hendranya, semua datang. Hubungan itu tidak pernah putus,” ungkap Encik Noor Nordin.

Encik Noor Nordin mengakui, hubungan antara belia Negeri Sembilan dan Sumatera Barat ada sedikit perlambatan, tak seperti di eranya menjabat Presiden Majlis Belia Negeri Sembilan Malaysia dulu.

“Hanya yang hendak kita pertingkatkan adalah hubungan daripada generasi yang terkini. Ada sedikit perlahan. Ada hubungan, tapi perlahan. Yang saya harap, hubungan yang baik, dia akan kekal lama. Contohnya ini. Apa yang kita cakap malam ini. Ini hubungan sudah 36 tahun. Saya harap hubungan ini terus (berlanjut, red),” cakapnya.

Ia pun mengaku bersedih diri karena sudah banyak teman-temannya sesama tokoh pemuda meninggal dunia, baik di Negeri Sembilan maupun di Sumatera Barat.

“Tapi yang selalu membuat saya membuat saya susah hati, bila baca group kita punya whatsapp, hari ini sekian-sekian meninggal. Setahun tiga, empat orang meninggal. Kita ini merasa, kita ini makin sehari makin kurang sahabat,” ungkapnya.

Untuk itu, Encik Noor Nordin mengajak tokoh pemuda di kedua belah pihak untuk kembali berupa meningkatkan hubungan baik antar Sumbar dan Negeri Sembilan.

“Soalan yang kedua, kita ini bila. Sebelum kita meninggal, kita perhebat hubungan ini balik, sehingga ada estafet, hubungan yang ada ini maju terus. Seperti siang tadi, saya di Bukittinggi. Trismon anaknya pesta, dua anaknya pesta, dua-duanya saya datang. Saya pesta, dia pun datang. Hubungan kekeluargaan ini tak boleh putus, mesti kita perjalinkan terus,” ujarnya.

Dikatakannya, hubungan antara Ranah Minang dan Negeri Sembilan sudah terjalin sejak ribuan tahuan yang lalu.

“Kalau kita lihat ya, pembangunan antara Sumatera Barat dan Negeri Sembilan ini bukan baru. Orang Minang sudah migrasi ke Negeri Sembila sudah hampir 1.000 tahun. Kita yang kemudian ini hanya di bidang pemuda. Mereka dulu di bidang sosial, ekonomi, kebajikan dan lain-lain,” terangnya.

Apa lagi di zaman sekarang, katanya lagi, dengan mode transportasi udara, jarak tempuh Padang ke Malaysia hanya satu jam.

“Hari ini kita senang, kita naik pesawat, satu jam sudah sampai. Dulu, dalam sejarahnya, dari Pagaruyung hendak ke Negeri Sembilan, tiga bulan baru sampai. Hendak tunggu angin yang cocok, baru seberang Selat Malaka. Menunggu angin itu pun kadang-kadang selama satu bulan. Turun dari Pagaruyung ke Pantai Barat Sumatera, bukan dekat, sebulan baru sampai, karena ikut lorong hutan, ikut lorong sungai, naik bot, ikut bot, lagi susah,” ceritanya.

“Itu sebab, saya tahu ini, karena datuk saya memang orang Pagaruyung. Saya suku saya, suku Payakumbuh. Moyang saya, keluarga saya, ibu saya, datangnya dari Payakumbuh. Inilah buktinya, hubungan kita ini bukan baru. Di sini dikenal sebagai negeri beradat, begitu juga di Malaysia, orang tahunya negeri beradat itu Negeri Sembilan, adat Perpatih,” urainya.

Senada dengan itu, Shadiq Pasadigoe juga berharap hubungan antar pemuda Sumatera Barat dan Negeri Sembilan, Malaysia tetap eksis dan berlanjut.

“Harus kita lanjutkan sepatutnya, karena generasi muda pada 36 tahun lalu sudah tua-tua. Tentu kami yang sudah tua-tua ini harus memotivasi generasi muda yang ada sekarang,” tegasnya.

“Dan saya adalah orang yang meraskan manfaat hubungan itu, tahun 1987 untuk pertama kali dan juga berkunjung ke Negeri Sembilan Malaysia setelah itu untuk bersilaturahmi. Dan manfaat itu saya rasakan dapat memotivasi diri kita dan banyak pengalaman-pengalaman yang kita peroleh selama mengunjungi Negeri Sembilan, Malaysia. Begitu juga sebaliaknya yang dari Negeri Sembilan berkunjung ke Ranah Minang,” urainya.

“Harapan saya, sebagaimana harapan Encik Noor Nordin tadi, dan juga mungkin teman-teman yang lain, hubungan ini harus tetap dilanjutkan, tak hanya antar pemuda, tetapi juga antar pemerintah daerah dengan Negeri Sembilan,” harapnya.

Pada kesempatan itu, juga tampak hadir, Drs. H. Kandris Asrin, Mantan Ketua KNPI Sumatera Barat, dan sejumlah tokoh pemuda lainnya. (*)

Senin, Juni 26, 2023

Kasus Penyiksaan Tahanan, PBHI Sumbar: Negara Nihil Aksi, Malah Dramatisasi

Info Positif On Senin, Juni 26, 2023

Jalan Terjal Komitmen Menghapus Penyiksaan: Negara Nihil Aksi, Malah Dramatisasi

INFONUSANTARA.NET, Padang, 26 Juni 2023 -- Hari ini, Indonesia sebagai bagian warga dunia, ikut memperingati Hari Anti Penyiksaan sedunia. Hari bersejarah di mana Majelis Umum PBB (Perserikatan Bangsa-bangsa) pada tanggal 10 Desember 1984 bersama Negara-negara pihak sepakat mendeklarasikan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia.

Resolusi No. 39/46 tanggal 10 Desember 1984 diberlakukan tanggal 26 Juni 1987. Indonesia sendiri meratifikasi pada 28 September 1998 melalui UU No. 5 tahun 1998 dan karenanya, Indonesia sebagai Negara Pihak harus tunduk pada Konvensi sebagaimana diatur secara konstitusional.

Namun, 25 tahun pasca ratifikasi, kasus-kasus Penyiksaan justru beranak pinak dengan subur di tubuh institusi penegak hukum. Yang lebih memprihatinkan lagi, impunitas pelakunya terus berulang dan langgeng dengan mengatasnamakan penegakan hukum dan ketertiban umum.

Praktek Penyiksaan Langgeng Dan Pembiaran oleh Negara

Sepanjang 2020-2023 PBHI Sumbar intens melakukan penyuluhan dan konsultasi hukum di Rutan Anak Aia, dan 6 bulan terakhir ini mencatat, 30 warga binaan mendapatkan bantuan hukum dalam bentuk konsultasi, lalu 10 diantaranya, menjadi korban penyiksaan dalam proses penyidikan di Kepolisian. Penyiksaan dilakukan rata-rata dengan motif untuk mengejar dan mendapatkan pengakuan dari tersangka.

Dari 10 kasus, 1 orang diantaranya “DS” mengalami penyiksaan pada saat proses penyidikan di Kepolisian Sektor Koto Tangah. Akibat dari penyiksaan tersebut DS sempat dirawat di RS Bhayangkara. Selama menjalani perawatan, keluarga dari pihak korban tidak di beri izin membesuk oleh kepolisian, DS ditangkap pada tanggal 14 April 2023. Pihak keluarga baru bisa bertemu dengan DS pada tanggal 4 Mei 2023 di RS Bhayangkara, dalam kondisi sangat memprihatinkan. Kondisi ini tentu menyedihkan dimana penegakan hukum pidana yang semestinya bernafaskan semangat keadilan dan kepatuhan hukum, justru dilakukan dengan melanggar hukum, dan berdampak luka fisik maupun psikis akibat penyiksaan.

Pada proses hukum tingkat kepolisian, praktik penyiksaan mengatasnamakan penegakan hukum, melanggar Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 11 menegaskan, “Setiap petugas/anggota Polri dilarang melakukan penyiksaan, pelecehan, penghukuman yang tidak manusiawi, melakukan kekerasan dan/ senjata api”.

Di samping dalam bentuk tindakan (by action), pelanggaran HAM lewat penyiksaan juga termasuk pembiaran atau pengabaian (by omission) terjadinya dugaan tindak kekerasan oleh aparatur negara sebagaimana yang terjadi dalam kasus kematian Syafrial di LAPAS Lubuk Basung. Kasus ini telah dilaporkan keluarga melalui surat tanggal 15 Januari 2022 yang kemudian ditindaklanjuti dengan pertemuan dan pemeriksaan saksi tanggal 22 Februari 2022.

Pada pertemuan dengan KasatReskrim Polres Lubuk Basuang, beserta jajarannya disepakati bahwa untuk pembuktian akan dilakukan otopsi dan pemeriksaan CCTV, namun sampai saat ini, para pelapor belum mendapatkan penjelasan mengenai perkembangan kasus tersebut.

Kedua kasus penyiksaan di atas adalah gambaran bahwa masih lemahnya bahkan tidak efektifnya mekanisme pengawasan dan tindakan internal institusi penegak hukum. Meskipun institusi penegak hukum memiliki sejumlah aturan dan standar penanganan kasus, namun mekanisme pengawasan internal untuk mencegah dan menindak praktik penyiksaan yang dilakukan aparat penegak hukum masih sangat lemah. Akibatnya, pemberian sanksi pidana yang tegas terhadap pelaku penyiksaan sangatlah langka.

Berdasarkan catatan-catatan yang disebutkan diatas, PBHI Sumbar mendesak agar :

Negara Republik Indonesia cq Pemerintah untuk berkomitmen dengan sungguh-sungguh memperbaiki sistem penegakan hukum (pidana) mulai dari tingkat penyidikan di kepolisian hingga proses persidangan agar tidak lagi terbuka ruang-ruang bagi penegak hukum melakukan pembenaran metode penyiksaan dalam mengejar keterangan dan pengakuan tersangka. Hal tersebut dapat terlasana jika Negara sesegera mungkin meratifikasi Protokol Opsional pada Konvensi Menentang Penyiksaan ( Optional Protocol Convention Again Torture) demi menakar dan membangun standar kebijakan pencegahan praktek penyiksaaan secara serius yang kerap terjadi ditempat-tempat penahanan.

Negara Republik Indonesia Cq Pemerintah kemudian dengan bersungguh-sungguh menerbitkan regulasi yang efektif untuk pemulihan hak-hak korban penyiksaan, karena regulasi yang ada saat ini belum mampu menjamin, melindungi serta memenuhi hak-ha korban penyiksaan.

Negara Republik Indonesia cq Pemerintah segera membentuk instrument hukum yang mengatur secara khusus mengenai delik Penyiksaan, karena pada penerapannya laporan dari korban penyiksaan selalu dilekatkan kepada Pasal Penganiayaan dalam KUHP, sementara Penyiksaan tidaklah sama dengan Penganiayaan.

Komnas HAM melakukan penyelidikan khusus terhadap berbagai kasus penyiksaan yang telah melembaga dan terus terjadi dalam proses peradilan pidana khususnya di tubuh kepolisian maupun di institusi penegak hukum lainnya.

Pemerintah harus mengambil langkah serius dan terukur melalui kebijakan holistik dan komprehensif, yang bisa menyasar di level nasional hingga daerah, untuk menjawab masalah di atas. Komnas HAM dan KuPP (Kerjasama untuk Pencegahan Penyiksaan) yang terdiri dari Komnas HAM, Komnas Perempuan, KPAI, Ombudsman RI, dan LPSK, harus bekerja cepat dan cermat, serta mengukur target capaian yang progresif ke depannya.

Merangkul dan mengajak public untuk terus aktif menyuarakan penentangan terhadap praktek penyiksaan serta berani menempuh upaya hukum untuk mencegah dan menindak pelaku praktek penyiksaan.

Perhimpunan Bantuan Hukum Dan HAM Indonesia (PBHI) Wilayah Sumbar

Ihsan Riswandi (Ketua Badan Pengurus Wilayah)

Rabu, Juni 14, 2023

Ketum Inkado Sumbar: Kita Bangga Atlet Inkado Sukses Meraih Prestasi Membanggakan di Kejuaraan Karate Rektor UNP Cup

Info Positif On Rabu, Juni 14, 2023

Ketua Umum Ikado Sumbar
Wahyu Iramana Putra.

INFONUSANTARA.NET -- Ketua Umum Indonesia Karete-do (Inkado) Sumatera Barat Sumatera Barat mengaku bangga atas prestasi yang diraih karateka Inkado dalam kejuaraan Karate Rektor UNP Cup pada 4 Juni lalu.

Dari kejuaraan itu, atlet-atlet yang berasal dari Inkado sukses mengondol 14 medali emas, 5 medali perak dan 22 medali perak.

"Alhamdulillah, atlet Inkado sukses meraih prestasi membanggakan di ajang kejuaraan Rektor UNP tersebut. Hal itu tentu menunjukkan pembinaan di Inkado berjalan sangat baik," kata Wahyu, Rabu (14/6).

Dikatakan, meskipun para atlet itu turun mewakili Forki berbagai daerah maupun tim karate, namun asal mereka adalah dari Inkado.

"Memang mereka turun mewakili Forki daerah masing-masing, namun mereka berlatih dan dibina di dojo-dojo Inkado," katanya.

Dikatakan, prestasi itu tentunya tidak terlepas dari komitmen jajaran Inkado mulai dari pengurus, Keluarga Sabuk Hitam (KSH), dewan guru dan pelatih dalam menggembleng atletnya.

"Kita ucapkan terimakasih kepada seluruh jajaran pengurus, KSH, dewan guru hingga pelatih Inkado yang telah komit menggembleng atlet guna menghasilkan prestasi," kata Wahyu.

Dia mengatakan, Inkado akan terus berupaya melahirkan atlet-atlet handal untuk bisa mengharumkan nama Sumatera Barat bahkan Indonesia di berbagai kejuaraan.

"Kita siap melahirkan karateka handal yang siap untuk mengharumkan bisa nama Sumatera Barat di berbagai kejuaraan," katanya.

Dia pun mengatakan akan menggelar liga karate Inkado yang akan digulirkan sekali enam bulan untuk terus mengasah pengalaman dan kemampuan bertanding karateka Inkado.

"Tanpa ada kejuaraan, pengalaman dan mental bertanding atlet tidak akan terasah. Makanya perlu kita adakan kejuaraan secara rutin," pungkasnya.(bim)

Rabu, Mei 31, 2023

Tegas! Ketua DPD LVRI Sumbar : Ketua PD PPM Sumbar yang Sah Masih Wahyu Iramana Putra

Info Positif On Rabu, Mei 31, 2023

INFONUSANTARA.NET -- Ketua Dewan Pimpinan Daerah Legiun Veteran Republik Indonesia (DPD LVRI) Sembar, Kolonel INF (Purn) Amir Syarifudin menegaskan tidak ada dualisme kepemimpinan di Pengurus Daerah Pemuda Panca Marga (PD PPM) Sumbar.

"Kepengurusan PD PPM Sumbar yang sah dan diakui oleh DPD LVRI Sumbar adalah pengurus dengan Ketua Wahyu Iramana Putra," jelas Amir Syarifudin, Rabu (31/5) kepada wartawan.

Dia menjelaskan, kepengurusan PD PPM Sumbar yang resmi adalah yang diakui oleh DPD LVRI. "Diluar itu adalah ilegal. Kalau ada yang mengaku-ngaku ketua PD PPM Sumbar selain Wahyu Iramana Putra, itu ilegal," tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Kolonel (Purn) Amir Syarifudin didampingi Ketua PD PPM Sumbar Wahyu Iramana Putra, mantan Ketua PD PPM Sumbar Heriyanto Rustam, sejumlah senior PPM Sumbar diantaranya Erizal Syaf dan lainnya.

Dia menjelaskan, kepengurusan PD PPM Sumbar dengan ketua Wahyu Iramana Putra dipilih melalui Musda yang sah dan diikuti oleh PC PPM se Sumatera Barat.

"Jadi kalau sekarang ada yang mengaku Ketua PD PPM Sumbar, jelas itu ilegal karena tidak melalui mekanisme yang sesuai AD/ART," katanya.

Dikatakan, untuk menjadi Ketua PPM, sesuai AD ART adalah anak bioligis dari Pejuang atau Veteran yang orangtuanya memiliki SKEP Veteran.

Dijelaskan yang veteran itu adalah pejuang, baik merebut kemerdekaan (veteran pejuang kemerdekaan), membela kemerdekaan (veteran pembela kemerdekaan), penugasan pembela perdamaian di keluar negeri atas nama PBB (veteran perdamaian) dan mereka yang gugur di medan perang fisik (veteran anumerta).

"Pejuang ini bisa siapa saja, bukan hanya tentara, namun mereka berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Tidak semuanya tentara otomatis menjadi veteran," katanya.

Ditambahkan Amir Syarifudin, bahwa Ketua-ketua PC PPM se-Sumatera Barat harus mengikuti Ketua DPC LVRI setempat.

"Jangan mau diadu domba karena yang SK oleh dikeluarkan Ketua PD PPM Sumbar H Wahyu Iramana Putra, SE dengan Sekretaris Andi Mastian, SE, kecuali Ketua PC Padang tidak diakui oleh Ketua DPC LVRI Kota Padang. Karena semua Ketua Pemuda Panca Marga di seluruh tingkatan harus diakui oleh LVRI mulai dari Pusat, Provinsi dan Kab/Kota Ketua Ranting/Kecamatan," tegasnya.

Sementara itu, Ketua PD PPM Sumbar Wahyu Iramana Putra pun menegaskan hingga saat ini masih Ketua PD PPM Sumbar periode 2020-2025 yang sah.

"Kami dipilih melalui mekanisme sesuai AD ART yakni Musda yang dihadiri seluruh PC PPM se Sumbar dan PP PPM," katanya.

Dia pun mengakui mendengar saat ini ada pihak yang mengaku Ketua PD PPM Sumbar, namun menurut Wahyu, hingga saat ini seluruh pihak di Sumbar pun masih mengakui dirinya sebagai Ketua PD PPM Sumbar.

"Dalam setiap kegiatan, undangan untuk PPM Sumbar selalu ditujukan kepada kami sebagai pengurus yang sah dan diakui DPD LVRI Sumbar," katanya.

Ditambahkan salah seorang pengurus PD PPM Sumbar, Ome Andika yang juga dimasukan kepada Pengurus PD PPM Sumbar baru tersebut mengakui bahwa Surat Keputusan (SK) yang dikeluarkan PP PPM penunjukan kepengurusan baru diketik di Padang bukan di Jakarta.

"Saya juga ditunjuk sebagai Formatur tapi saya mengetahui akal-akal Wantimpus Nehri Sutan Mangkuto yang membuat SK baru tersebut,"ungkapnya (*)

Sabtu, Mei 13, 2023

Maju Lagi Calon DPD RI, Nurkhalis Serahkan Berkas Pendaftaran ke KPU Sumbar

Info Positif On Sabtu, Mei 13, 2023

INFO|PADANG - Mengusung jargon 'Petani Menang', Nurkhalis, SH secara resmi mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) untuk bertarung memperebutkan kursi DPD-RI daerah pemilihan Sumbar pada Pemilu 2024.

Ketua Gerakan Pemuda Tani Indonesia atau Gempita Korwil Sumbar itu datang ke KPU Sumbar dengan diantar langsung oleh simpatisan dan tokoh-tokoh masyarakat menggunakan atribut caping petani, diantaranya Wakil Bupati Limapuluh Kota periode 2016-2021 H. Ferizal Ridwan, S.Sos, mantan Ketua DPRD Limapuluh Kota Ismardi, mantan anggota DPRD Limapuluh Kota Syahrisman Dt. Iyang Bosa, Hafnizal dan lainnya. Nurkhalis menyerahkan berkas ke KPU Sumbar, Sabtu (13/5/2023) pukul 16.00 Wib.

"Alhamdulillah, kami Nurkhalis telah menyerahkan semua persyaratan pencalonan secara resmi ke KPU Sumbar," sebut putra daerah Luak Limopuluah itu.

Pada kesempatan itu, Nurkhalis mengucapkan terima kasih kepada KPU Sumbar dan Bawaslu Sumbar yang telah menerima berkas pendaftaranya. Ia menyampaikan, bahwa motivasi dirinya maju sebagai calon DPD-RI adalah demi memperjuangkan nasib petani.

"Semangat perjungan seorang Nurkhalis tidak terlepas dari semangat untuk memajukan nasib petani Sumbar dan Indonesia pada umumnya," katanya.

"Kita maju sebagai senator juga merupakan amanah yang diberikan kawan-kawan petani Sumbar," kata Nurkhalis menambahkan.

Menurutnya, posisi DPD sangat strategis sebagai ujung tombak di daerah ke pusat untuk mengkomunikasikan kepentingan daerah. Kemudian membawa aspirasi itu ke daerah secara kebijakan politik nasional.

"Salah satu upaya kita adalah memberdayakan Undang-Undang No. 19 tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani, termasuk disana hak-hak petani. Target kita petani menang menjadi suara terbanyak di Sumbar pada Pemilu 2024," pungkasnya.

Penulis : Ady Parker

Editor : Heri Suprianto

Kamis, Maret 30, 2023

DPD LVRI Sumbar Lakukan Konsolidasi ke DPC LVRI Agam Guna Mendata Balik Personel Maupun Aset LVRI yang Ada di Seluruh Sumbar

Info Positif On Kamis, Maret 30, 2023

Foto bersama ketua DPD LVRI Sumbar dan Ketua PD PPM Sumbar di DPC LVRI Agam.

INFONUSANTARA.NET -- Ketua Dewan Pengurus Daerah Legiun Veteran Republik Indonesia (DPD LVRI) Sumatera Barat Kolonel Inf (Purn) Amis Syarifudin lakukan konsolidasi ke DPC LVRI Agam.

Konsolidasi ini, kata Amir Syarifudin merupakan perintah dari LVRI pusat guna mendata kembali para veteran pejuang untuk mendapatkan data sesungguhnya.

"Kita laksanakan konsolidasi sesuai perintah LVRI pusat untuk mendata balik personel maupun aset LVRI yang ada di seluruh Sumatera Barat," kata Amir Syarifudin, Rabu (29/3) di Kantor DPC LVRI Agam di Bukittinggi.

Turut mendampingi konsolidasi itu Ketua Pengurus Daerah Pemuda Panca Marga (PD PPM) Sumatera Barat, Wahyu Iramana Putra.

Dikatakan, konsolidasi ini penting dilakukan agar jumlah personel dan aset yang dimiliki LVRI dapat didata dengan pasti.

"Perintah ini dikeluarkan pusat karena ada kedapatan di daerah timur orang yang mengaku veteran padahal kenyataannya bukan. Sebab para veteran pejuang ini mendapat tunjangan khusus dari pemerintah. Mungkin itu yang dikejar," kata Amir Syarifudin.

Makanya pendataan ini penting baik bagi personel yang masih hidup maupun yang sudah meninggal.

"Walaupun sudah meninggal, janda dari veteran ini masih mendapatkan tunjangan tersebut," tambahnya.

Begitupun soal aset, saat ini banyak aset LVRI yang dikuasai dan dipergunakan bukan oleh LVRI.

"Dengan pendataan ini, kita akan ambil lagi aset milik LVRI dan akan dipergunakan sesuai dengan kebutuhan LVRI," katanya.

Sementara Ketua PD PPM Sumbar Wahyu Iramana Putra mengimbau anggota PPM di daerah untuk dapat membantu para veteran dalan pendataan itu maupun dalam operasional organisasi LVRI.

"PPM merupakan anak biologis atau anak kandung dari LVRI. Makanya sudah selayaknya kita sebagai anak membantu orang tua kita," kata Wahyu.

Dia mengatakan, jangan sampai anak PPM yang justru "menyusu" atau menyusahkan orang tua dengan meminta ini dan itu.

"Orang tua kita sudah susah berjuang memerdekakan negeri ini. Jangan dibebani lagi mereka yang sudah tua-tua itu. Saatnya kita yang membantu mereka," tegas Wahyu.

Dalam membantu itu, anak PPM bisa masuk ke organisasi LVRI itu misalnya menjadi wakil ketua, atau wakil sekretaris dan wakil bendahara.

"Untuk posisi KSB tetap orang tua kita, namun diposisi wakil anak PPM dibolehkan untuk membantu menjalankan organisasi," katanya.(*)

Selasa, Maret 21, 2023

Marhaban ya Ramadhan, Cerint Iralloza Tasya Bacalon DPD RI dari Independen Ucapkan Selamat Menunaikan Ibadah Puasa Ramadhan 1444 H

Info Positif On Selasa, Maret 21, 2023

Cerint Iralloza Tasya Bakal Calon DPD RI Sumbar.

INFONUSANTARA.NET -- Bakal calon DPD RI Sumbar dari independen Cerint Iralloza Tasya menyampaikan selamat memasuki bulan suci Ramadan 1444 H kepada segenap masyarakat Sumbar, yang mana puasa pertama akan dimulai pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023.

“Marhaban ya Ramadan. Saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan kepada umat muslim, khususnya masyarakat Sumbar,” ujar Cerint, Minggu (19/3/2023).

Menurut Cerint, puasa merupakan wadah bagi umat muslim untuk melatih diri dalam mengendalikan hawa nafsu, dan memperbanyak amaliyah, untuk membantu sesama yang membutuhkan.

“Dengan tidak makan dan minum di siang hari, serta larangan lainnya, maka di situlah iman kita diuji untuk bisa mengendalikan hawa nafsu. Kemudian di bulan suci Ramadan, pahalanya berlipat-lipat ketika kita mengerjakan amaliyah,” ucap putri peduli kesehatan dan pendidikan.

Cerint mengimbau semua pihak untuk dapat menjaga kekhusyukan umat di dalam beribadah di bulan suci Ramadan. Apakah itu dalam pelaksanaan puasanya, maupun saat ibadah salat tarawih, dan lainnya, yang dilaksanakan di malam hari.

Adanya para pihak yang memanfaatkan bulan suci Ramadan untuk berpolitik, menurut Cerint asal kegiatan yang dilakukan sesuai dengan aturan dan hukum-hukum positif yang ada, tidak mengganggu ibadah, kemudian bagi masyarakat aman-aman saja, dia kira sah-sah saja.

“Asalkan itu tidak melanggar aturan yang ada saja,” tegas alumni Kedokteran Baiturahmah ini.

Mengingatkan pemerintah daerah agar bisa mengendalikan harga-harga bahan pokok yang sering mengalami kenaikan saat memasuki bulan puasa, dan menjelang Hari Raya Idul Fitri.

“Beban ekonomi masyarakat yang baru mencoba bangkit setelah terpuruk akibat pandemi Covid-19, seharusnya tidak dibebani lagi dengan naiknya harga-harga bahan pokok, apalagi di bulan puasa Ramadan pula,” tukasnya.

Semoga saja Ramadan tahun ini, lanjutnya, dapat dilalui dengan khusyuk, dan sampai pada hari kemenangan Idul Fitri.(*)

Kamis, Maret 09, 2023

Sumbar Jadi Pilot Project Sekolah Lapangan Pertanian Udara Bersih, Field Indonesia

Info Positif On Kamis, Maret 09, 2023

INFONUSANTARA.NET --Yayasan FIELD INDONESIA melakukan Pelatihan Fasilitator Sekolah lapangan Pertanian Udara Bersih Indonesia bagi Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Provinsi Sumatera Barat. Pelatihan berlangsung dari tanggal 8-15 Maret 2023 di UPT Balai Diklat Pertanian Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat.

Pelatihan ini di buka oleh Dr.Heru Setyoko, MM, Direktur Field Indonesia. Selain itu juga dihadiri oleh Hillario Padilla, Regenerative Agriculture Advisor Earth Foundation dan Tim Fasilitator FIELD Indonesia.

“Program UDARA BERSIH INDONESIA (UBI) telah dilaksanakan mulai Februari 2020-Maret 2024, dalam upaya mitigasi perubahan iklim dengan mengurangi pembakaran lahan pertanian di Kalimantan dan Sumatera, memberikan pelatihan dan praktik Pertanian yang dapat menciptakan udara bersih, penguatan kelembagaan petani, dan meningkatkan pendapatan petani,"ujar Heru, dalam sambutanya.

Heru mengatakan daerah Sumbar dipilih sebagai pilot project program Pertanian Udara Bersih ini karena dukungan swluruh pihak di daerah Sumatera Barat dan antusias pelaku pertanian untuk menerapkan program pertanian ini.

Pernyataan tersebut pun dibenarkan oleh Plt Kadis Pertanian Provinsi Sumatera Barat, Ferdinal Asmin.

"Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Khususnya Dinas Pertanian sangat mendukung program Pertanian Udara Bersih karena tujuan nya selaras dengan visi dan misi serta progul prioritas kita yaitu meningkatkan pendapatan petani. Sesuai pula dengan konsep pertanian pokok murah yang saat ini sedang diterapkan petani mandiri di Sumatera Barat,"ucap Ferdinal Asmin.

Menurut Fasilitator Program Udara Bersih Sumatera Barat, Suhatril isra, Pelatihan ini diikuti oleh 40 orang Penyuluh pertanian lapangan (PPL) yang berasal dari 8 Kabupaten di Sumatera Barat yaitu Pesisir Selatan, Solok, Agam, Sijunjung, Dharmasraya, Tanah Datar, Solok Selatan dan Padang Pariaman. Setiap Kabupaten diikuti oleh 5 orang PPL dari lima Kecamatan di setiap kabupaten.

Adapun teknik yang akan dipelajari oleh PPL selama pelatihan adalah Mulsa-Tanpa Olah Tanah pada Bedengan, Ayam Serasah Dalam, Bedengan dengan Batang Kayu. Hasilnya lebih baik dan lebih stabil dan dapat menjaga keamanan pangan daripada metode konvensional.Teknik ini juga berbiaya rendah, menghilangkan kebutuhan untuk membakar, dan lebih baik untuk tanah, kualitas udara, mitigasi perubahan iklim, dan kesehatan masyarakat.

Setelah pelatihan, PPL akan melaksanakan Sekolah lapangan Udara Bersih Indonesia di daerahnya.(mns)

Senin, Maret 06, 2023

DPRD Sumbar Minta KPID Awasi Netralitas Lembaga Penyiaran Jelang Pemilu

Info Positif On Senin, Maret 06, 2023

INFONUSANTARA.NET -- Telah bergulir tahapan pelaksanaan pemilu 2024 Wakil Ketua DPRD Sumbar Suwirpen Suib meminta Komisioner KPID Sumbar memiliki pekerjaan yang cukup berat yakni dalam mengawasi netralitas tayangan jelang Pemilihan Umum 2024.

“Tahun 2023 ada PR yang lebih yaitu bagaimana menjaga agar TV dan radio ini tetap dapat melakukan siaran secara cerdas, netral, terhadap Pemilu 2024,” ujarnya, Jumat 3 Maret 2024 lalu.

Hal tersebut penting untuk dicermati mengingat apabila di hitung mundur, pemilihan umum hanya tinggal hitungan 11 bulan lagi.

“Ini tahun politik, tahun yang penuh tantangan bagi semua pihak terutama teman-teman di industri penyiaran. Jadi KPID harus dapat mengawasi netralitas tayangan,” pintanya

Melihat kondisi yang ada saat ini, ketua umum Solok Saiyo Sakato ini juga berharap adanya batasan batasan terkait dengan iklan partai politik yang saat ini menghiasi layar televisi, ada beberapa partai politik yang nota benenya juga memiliki media dengan masif lembaga penyiaran menyiarkan hal tersebut secara berulang ulang, saya melihat tidak ada keadilan disini, KPID Melalui KPI pusat hendaknya tela membuat regulasi yang jelas akan iklan politik tersebut.

Politisi Partai besutan SBY ini juga menerangkan, komisioner KPID Sumbar juga mengemban tugas perihal digitalisasi penyiaran yang disertai dengan masifnya berbagai konten, menyusul perkembangan transformasi digital di segala bidang.

Untuk itu, DPRD Sumbar menekankan pula pentingnya tugas dan fungsi KPID agar lebih inovatif, adaptif, lincah dalam membumikan program-program strategis pengawasan siaran.

“Dan penguatan pemirsa dalam hal ini literasi juga sosialisasi penyiaran yang sehat bagi masyarakat,” ujarnya

Selain menyinggung tentang iklan kampanye dan kepemiluan , wakil ketua DPRD Sumbar ini juga mengingatkan tugas yang selalu melekat pada KPI dalam mengawasi konten-konten siaran berbau kekerasan, termasuk melakukan kampanye antikekerasan seksual yang tidak menutup gender manapun, karena saat ini hal hal tersebut sangat marak terjadi di Sumatera Barat.

Menanggapi hal tersebut Ficky Tri Saputra korbid pengawasan isi siaran KPID Sumbar berjanji akan segera berkonsultasi dengan KPI Pusat terkait hal hal yang menjadi perhatian dari DPRD Sumbar, ficky juga mengakui monopoli iklan kampanye di beberapa lembaga penyiaran sangat kental sekali di lakukan oleh salah satu partai politik, apakah itu melanggar atau tidaknya, KPID Sumbar akan segera berkoordinasi dengan KPI Pusat.

Mewakili kawan -kawan komisioner di KPID Sumbar, mantan wartawan di salah satu TV lokal ini juga berterima kasih atas masukan dan pandangan pandangan yang di berikan oleh DPRD Sumbar terkait kinerja kedepan di tahun tahun politik yang saat ini telah dimulai.

KPID Sumbar juga pastikan, tidak akan tebang pilih kepada setiap lembaga penyiaran yang melanggar ketentuan dan tidak netral nantinya.(*)

Jumat, Februari 24, 2023

KPID Sumbar Minta Lembaga Penyiaran Proaktif Kampanye Stunting

Info Positif On Jumat, Februari 24, 2023

Koordinator bidang isi siaran KPID Sumbar, Ficky Tri Saputra (kanan) bersama Eri Sendjaya,Kepala Dinas DP3AP2KB Kota Padang (kiri).

INFONUSANTARA.NET -- Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumatera Barat meminta lembaga penyiaran di Sumbar ikut berperan aktif menginformasikan program pemerintah dalam menangani stunting. saat ini Sumbar masih dihadapkan dengan masalah gizi buruk dan stunting.

"Stunting bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi tanggung jawab bersama termasuk lembaga penyiaran. Kami minta lembaga penyiaran ikut berperan menginformasikan penanganan stunting," ujar koordinator bidang isi siaran KPID Sumbar, Ficky Tri Saputra, Jumat (24/2/2023).

Ficky juga mengatakan provinsi ini masih dihadapkan dengan masalah gizi buruk dan stunting. Stunting ditandai dengan pertumbuhan kurang optimal sesuai dengan usianya.

Terkait permasalahan tersebut, setiap Lembaga penyiaran di harapan ikut mengkampanyekan stunting dan gizi buruk setiap pemirsa dan pendengar dari setiap lembaga penyiaran, mulai dari pencegahan hingga apa yg harus dilakukan apabila terdapat anggota keluarga yang masuk kedalam kategori stunting.

'Lembaga penyiaran juga menjadi pejabat berwenang mulai dari kepala daerah baik itu gubernur hingga bupati dan walikota serta kepala dinas kesehatan untuk bisa memberikan informasi yang benar akan stunting itu sendiri," ujar ficky .

Sementara itu Eri Sendjaya,Kepala Dinas DP3AP2KB Kota Padang menambah, saat ini pemerintah terus menggalakkan program pencegahan stunting, dengan melahirkan berbagai inovasi dan program, salah satunya “Gerakan 1000 Telur” yang dicanangkan oleh salah satu kecamatan di kota Padang.

Eri Sendjaya mengatakan agar terminimalisir potensi anak stunting, pertumbuhan janin sejak di dalam kandungan harus diperhatikan.

"Ibu-ibu hamil makanlah yang banyak dan bergizi, penuhi protein hewani, agar pertumbuhan anak ideal. Kemudian untuk pencegahan, kita imbau calon pengantin agar menyiapkan kondisi ideal untuk hamil dan melahirkan," ungkap Eri.

Ia juga meminta agar para ibu mengunduh dan memanfaatkan aplikasi Elektronik Siap nikah dan Hamil (Elsimil). Aplikasi “Elsimil”, akan melakukan penilaian otomatis dalam menentukan apakah kondisi calon pengantin perempuan 'ideal' atau 'berisiko' untuk hamil dan melahirkan nantinya.

Eri juga meminta kepada setiap lembaga penyiaran yang ada di Kota Padang baik itu televisi dan radio bisa bekerjasama agar permasalahan stunting bisa di minimalisir di Kota Padang.(*)

Rabu, Februari 08, 2023

Tahun Politik! Gubernur Ajak KPID Sumbar Memainkan Perannya Memaksimalkan Pengawasan

Info Positif On Rabu, Februari 08, 2023

INFONUSANTARA.NET -- Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah ingatkan pentingnya pengawasan yang ketat terhadap lembaga penyiaran ditengah tahun politik agar suasana kondusif dapat terus terjaga di Sumatera Barat.

Hal tersebut disampaikan pada saat menerima kunjungan Ketua dan Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumatera Barat di Istana Gubernur, Selasa (7/2/23).

Mahyeldi menegaskan, jangan sampai konten siaran menjadi pemicu terjadinya konflik sosial ditengah masyarakat, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) berharap KPID dapat memainkan perannya dengan maksimal terkait hal tersebut.

“Gesekan antar masyarakat sangat rentan terjadi dalam tahun politik, lembaga penyiaran harus terawasi dari segi penyajian, jangan sampai kontennya menjadi pemicu, kita yakin KPID mampu untuk itu,” harap Mahyeldi

Menanggapi hal tersebut, Ketua KPID Sumbar, Rahmadi Sutrisno mengatakan dalam menjalankan fungsi KPID selalu berpedoman kepada pengawasan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS), sementara untuk pengoptimalan pengawasan tentu KPID butuh dukungan dari pemerintah daerah.

“Apa yang disampaikan Gubernur tadi sangat sesuai dengan tujuan kami di KPID, kami memiliki acuan yang jelas dalam pengawasan, terkait sarana prasarana monitoring tentu kami butuh dukungan dari Pemprov agar kedepan semakin baik,” ungkap Trisno.

Dalam kesempatan tersebut Gubernur Mahyeldi didampingi oleh Plt. Kadis Kominfotik, Widya Prima Hatta. Sementara dari pihak KPID Sumbar turut hadir Wakil Ketua Eka Jumiati, Koordinator Bidang Kelembagaan Edra Mardi, Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran Ficky Tri Saputra, Robert Cenedy serta Baldi Pramana. (*)

Rabu, Februari 01, 2023

Kongres Bundo Kanduang Se Dunia Sukses, Bupati Eka Putra dan Ketua TP KK di Dapuk Penghargaan

Info Positif On Rabu, Februari 01, 2023

INFO|PADANG - Bupati Tanah Datar Eka Putra, SE. MM menerima penghargaan sebagai Inisiator dan penangungjawab Kongres Bundo Kanduang se Dunia begitu juga dengan Ketua TP PKK Tanah Datar Ny. Lise Eka Putra menerima penghargaan sebagai Ketua Pelaksana Kongres Bundo Kanduang se Dunia.

Dua penghargaan itu diserahkan secara langsung oleh Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Barat Audy Jonaldy di acara Menaiki Rumah Gadang Bundo Kanduang Minangkabau, di Komplek Mesjid Raya Sumbar, Rabu (1/2/2023).

Bupati Eka mengatakan penghargaan itu, mengambarkan sinergitas

Pemerintah Daerah (Pemda) Tanah Datar untuk terus berkontribusi pada kegiatan organisasi Bundo Kandung.

"Alhamdulillah, penghargaan ini menjadi bentuk sinergi dalam mensukseskan program-progam yang dicanangkan organisasi Bundo Kanduang baik itu lingkup provinsi Sumbar maupun di daerah Tanah Datar," ujar Bupati Eka.

Bupati Eka menambahkan, bahwa tidak menutup kemungkinan Kongres Bundo Kandung se Dunia akan digelar untuk tahun-tahun selanjutnya.

"Insya Allah, kita akan bicarakan bersama pengurus organisasi Bundo Kanduang, terkait pelaksanaan Kongres Bundo Kanduang se Dunia ditahun selanjutnya," ujar Bupati Eka.

Sementara itu, Wagub Audy Joinaldy mengatakan Organisasi Bundo Kanduang memiliki peran sentral dalam pembangunan masyarakat di tengah-tengah percepatan digitalisasi.

“Tentunya Bundo Kanduang memiliki peran besar sebagai penengah dan penetralisir dalam percepatan digitalisasi,” ujar Wagub Audy.

Wagub Audy mendorong agar Bundo Kanduang juga semakin proaktif meningkatkan perannya di masyarakat. Tidak hanya di bidang kebudayaan, tapi juga ekonomi, politik, pendidikan dan sektor lainnya.

“Kita yakin Bundo Kanduang mampu berpartisipasi di segala aspek dan sendi aspek kehidupan masyarakat,” ujar Wagub Audy.

Ketua Bundo Kanduang Sumbar Puti Reno Raudhatul Hannah Thaib mengatakan, rumah gadang ini nantinya tidak hanya akan dimanfaatkan oleh Organisasi Bundo Kanduang Sumbar, tetapi juga dapat dimanfaatkan oleh semua masyarakat.

Ia pun berharap, adanya rumah gadang akan dapat semakin menggali dan mengembangkan potensi adat dan budaya Minangkabau yang selama ini terpendam akan dapat segera dimunculkan.

“Baik melalui pelatihan, penataran, diskusi, maupun perlombaan, dan sebagainya,” ujar Puti Reno Raudhatul Hannah Thaib di acara yang juga dihadiri Ketua LKAAM Sumbar Fauzi Bahar, Kepala DP3AP2KB Sumbar Gemala Ranti, serta Bundo Kanduang dari seluruh Kabupaten/Kota di Sumbar.

Penulis : Elvi