PILIHAN REDAKSI

Bio Farma Kembangkan Program Budidaya Pisang: Program Empowerment TJSL Kepada Masyarakat Terdampak Pembangunan Waduk Jatigede

  Masyarakat Desa Mekarasih Kabupaten Sumedang menerima bibit pohon Pisang yang merupakan Program TJSL Bio Farma. INFONUSANTARA.NET -- Bio ...

Budaya

Opini

Mentawai

Padang Panjang

Peristiwa

Pariwara

RAGAM

Ini Tugas Dan Besaran Pendapatan Komisioner KI Sumbar, Hasil Seleksi Periode 2023 -2027 Menunggu Keputusan DPRD
Monday, January 30, 2023

On Monday, January 30, 2023

 

Adrian Tuswandi, Komisioner KI Sumbar 2 periode.(ist)


PADANG,Infonusantara.net-- Menghitung jam kayaknya, Komisi I DPRD Sumbar akan memutuskan lima Komisioner Komisi Informasi Sumatera Barat (KI Sumbar) periode 2023-2027. 


Seleksi Calon Komisioner KI Sumbar ini sudah berlangsung sejak empat bulan lebih. Komisi I DPRD Sumbar diketuai Syawal, Wakil Ketua Maigus Nazir dan Sekretaris Rafdinal sudah menyelesaikan fit and proper test 15 Calon Komisioner KI Sumbar pada tanggal 19- 20 Januari 2023. 


Terus apa sih tugas Komisioner KI Sumbar itu, menurut Komisioner KI Sumbar 2 periode, Adrian Tuswandi, tugas utama adalah menerima, memeriksa dan memutus sengketa informasi publik. 


“Tugas berdasarkan UU 14 Tahun 2008 lainnya adalah memperkuat penerapan keterbukaan informasi publik di badan publik dan memasifkan ke masyarakat bahwa informasi publik itu hak anda untuk tahu,” ujar Adrian Tuswandi, Sabtu (28/1/2023) kemarin di Padang. 


Tugas penting itu selama dua periode di KI Sumbar 2008-2019 dan 2019- 2023 dilakukan dalam bentuk monitoring evaluasi terhadap badan publik dengan indikator terukur yang ditutup dengan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik. 


Lalu ada tugas Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) 2023 ini adalah tahun ketiga IKIP dilaksanakan, merupakan program KI Pusat bersama Kementerian Koordinator  Polhukam RI melibatkan Komisi Informasi seluruh Indonesia. 


“Tugas lain memberikan supervisi dan berkoordinasi dengan seluruh stakholder badan publik dan publik,” ujar Adrian. 


Terus apa yang diperoleh komisioner KI Sumbar itu, menurut Adrian Tuswandi sebagai lembaga yang dilahirkan berdasarkan UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, penganggaran lembaga ini dibebankan kepada APBN untuk KI Pusat dan APBD untuk KI provinsi, kota dan kabupaten. 


Komisioner KI Provinsi itu di SK-kan dan dilantik oleh Gubernur, Dan di Sumbar setiap bulan Komisioner KI Sumbar ini menerima honor Rp 10 juta untuk ketua Rp 9,5 juta untuk Wakil Ketua dan Rp 9 juta untuk anggota.


"Periode pertama dulu (2014-2019) besaran honor nya Ketua Rp 7 juta, Wakil Ketua Rp 6,5 juta dan Komisioner Rp 6 juta,. Naik sejak periode KI Sumbar 2019 - 2023,”ujar Toaik biasa Adrian Tuswandi disapa berbagai kalangan di Sumbar maupun di kalangan pegiat keterbukaan informasi publik nasional. 


Selain honor, Komisioner KI Sumbar itu juga mendapatkan perjalanan dinas dalam dan luar provinsi, serta anggaran untuk peningkatan kapasitas, seperti pelatihan mediator bersertifikat maupun pelatihan lain yang berbayar (berkontribusi). 


“Untuk perjalanan dinas ini berdasarkan Pergub Sumbar terbaru Ketua disetarakan dengan Eselon ll, Wakil Ketua dan Anggota disetarakan Eselon III,” ujar Adrian. 


Siapapun Komisioner KI Sumbar periode ketiga ini terpilih, Toaik mengingatkan untuk selalu menjaga harmonisasi dengan Pemprov Sumbar, biasanya Dinas Kominfotik dan Komisi I DPRD Sumbar selaku mitra strategis KI Sumbar. 


“Menjalin kemitraan harmonis itu penting, soal independen dan kemandirian di Kl itu adanya di ruang sidang saat komisioner itu menerima, memeriksa dan memutuskan sengketa informasi publik,” ujar Toaik. (***) 


Waspada Akun Twitter Palsu, Perhatikan Tanda-Tanda Akun Resmi KAI Ini
Friday, January 27, 2023

On Friday, January 27, 2023

 


INFONUSANTARA.NET -- PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional II Sumatera Barat mengingatkan masyarakat agar waspada terhadap akun media sosial palsu yang mengatasnamakan Contact Center KAI di platform Twitter. Akun-akun palsu tersebut memiliki foto profil dengan logo KAI121 dan memiliki nama akun Kereta Api Indonesia namun dengan username yang berbeda, bukan @KAI121 yang merupakan username resmi Contact Center KAI.


“KAI menyayangkan aksi tidak bertanggung jawab oknum yang membuat akun seolah mengatasnamakan akun Twitter resmi Contact Center KAI. Masyarakat diimbau agar lebih teliti dan berhati-hati, saat berinteraksi dengan akun-akun penipuan yang mengatasnamakan akun resmi Contact Center KAI,” ujar Kepala Humas PT KAI (Persero) Divre II Sumbar Yudi. 


Akun resmi Twitter KAI121 telah terverifikasi atau memiliki ciri centang biru, memiliki username @KAI121 dengan nama akun Kereta Api Indonesia, memiliki lebih dari satu juta followers, dan telah beroperasi sejak Maret 2012. 


Akun media sosial palsu yang mengatasnamakan KAI tersebut tidak memiliki centang biru verifikasi dan jumlah followersnya masih sedikit. Akun tersebut juga kerap meminta korban menghubungi nomor WhatsApp yang tidak resmi atau pribadi dan meminta data-data pribadi pelanggan.  


Akun Twitter resmi KAI121 tidak pernah mengarahkan untuk berinteraksi melalui nomor WhatsApp pribadi. Nomor WhatsApp resmi KAI121 yaitu 0811-1211-1121 dengan ciri sudah mendapat centang hijau terverifikasi.


Yudi menambahkan, jika masyarakat menemukan akun palsu dengan ciri-ciri di atas, masyarakat dapat segera melaporkanya langsung ke Twitter melalui fitur Report atau menyampaikannya ke akun resmi KAI untuk dapat segera ditindaklanjuti. 


“Kami terus mengimbau kepada masyarakat untuk terus waspada terhadap segala jenis penipuan yang mengatasnamakan KAI melalui media sosial ataupun dengan modus lainnya. Hal tersebut untuk menghindari dampak kerugian yang ditimbulkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Akun media sosial resmi KAI hanyalah Kereta Api Kita dan KAI121 yang telah memiliki centang biru.” tutup Yudi.(Inf)


Melanggar P3SPS, Komisioner KPID Sumbar Ingatkan LP di Sumbar Tidak Latah Tayangkan Fajar Sadboy
Wednesday, January 18, 2023

On Wednesday, January 18, 2023

 

Koordinator bidang isi siaran KPID Sumatera Barat Ficky Tri Saputra

Infonusantara.net -- Komisi penyiaran daerah Indonesia Sumatera Barat ingatkan lembaga penyiaran swasta dan lembaga penyiaran public yang berjaringan  di Sumbar  untuk tidak latah menyiarkan progam acara Fajar Sadboy yang bertemakan percintaan yang saat ini ramai di layar kaca demi mengerjar rating dan jumlah penonoton.


Fajar menjadi sangat viral karena unggahan video dirinya yang menangis karena di putusi oleh sang pujaan hati. Sembari menangis Fajar berucap “Cinta Memang Tidak Selama nya Indah, Tapi Setidaknya Saya Punya Perjuangan Di Hargai”.


Koordinator bidang isi siaran KPID Sumatera Barat Ficky Tri Saputra menjelaskan , sesuai dengan peraturan komisi penyiaran Indonesia nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang pedoman perilaku penyiaran yang terdapat padang BAB ketiga tentang anak - anak dan remaja sebagai narasumber hal ini diungkapkan Ficky, Rabu (18/1/2023).


Lebih rinci Ficky menguraikan dalam PKPI tersebut setiap lembaga penyiaran dalam menyiarkan program yang melibatkan anak atau remaja sebagai narasumber wajib mengikuti beberapa ketentuan , dimana lembaga penyiaran tidak boleh mewawancari anak atau remaja dibawah umur mengenai hal hal diluar kapasitas mereka untuk menjawab pertanyaan seperti kematian, perceraian , perselingkuhan orang dan keluarga , serta kekerasan , konflik serta bencana yang menimbulkan dampa traumatik.


Tidak itu saja dalam PKPI tersebut menurut mantan koordinator liputan disalah satu TV lokal ini juga menambahkan  setiap lembaga penyiaran wajib mempertimbangkan kemanan dan masa depan anak dan remaja yang menjadi narasumber dari program siaran yang di tampilkan , dan yang terpenting menurut Ficky lembaga penyiaran menyamarkan identitas anak baik sebagai korban maupun pelaku.


Melihat kenyataan saat ini, program siaran yang viral saat ini adalah tentang Fajar Sadboy tentang drama percintaan dengan mantannya yang saat ini menjadi tontonan yang paling banyak digemari,namun faktanya merujuk kepada PKPI nomor 1 tahun 2012 tersebut fajar dan mantanya tidak tepat untuk dijadikan sebagai narasumber diluar kapasitasnya.


Ficky juga mencermati, tayangan televisi di Indonesia sering kali mengambil adegan pergaulan para pemuda-pemudi atau sindrom bintang yang dialami oleh anak-anak muda. Banyak adegan yang mencontohkan hal-hal yang tidak baik untuk kalangan anak-anak di lingkungan. Misalnya adegan percintaan, panggilan mesra, bahkan adegan-adegan bermesraan.


Hal tersebut, menurutnya, dapat mendorong anak-anak dan remaja mengerti bahwa pacaran atau bermesraan telah menjadi sebuah  wajar untuk dilakukan. Sehingga gaya dan pola pergaulan yang disiarkan di televisi maupun Youtube dapat dengan mudah ditiru anak-anak dan remaja yang psikologisnya masih labil dan mudah untuk dipengaruhi.


Fenomena progam reality show di Indonesia saling berlomba mengambil simpati masyarakat demi keuntungan semata tanpa memikirkan dampak dari tayangan tersebut untuk anak-anak sebagai generasi penerus bangsa,” terangnya


Saat ini di Sumatera Barat saat ini terdapat sebanyak 21 TV swasta dan 1 TV pemerintah , 50 radio baik milik pemerintah maupun swasta, komisioner kpid sumbar ini berharap kepada semua lembaga penyiaran untuk mematuhi setiap pedoman perilaku siaran dan program siaran atau P3SPS yang menjadi kiblat suci bagi setiap lembaga penyiaran dalam melakukan penayangan di televisi maupun radio.(*)

Tujuh Kali Erupsi Dari Sabtu Pagi, Gunung Merapi Sumbar Berstatus Waspada
Sunday, January 08, 2023

On Sunday, January 08, 2023

 


Penampakan Gunung Merapi di Sumbar ,Sabtu (7/1/2023) - (Foto : Antara)

Sumbar, Infonusantara.net --Sudah tujuh kali erupsi sejak Sabtu (7/1/2023) pagi hingga Sabtu siang. Gunung Marapi Sumatera Barat (Sumbar) yang berada di Kabupaten Agam dan Kabupaten Tanah Datar tersebut mengeluarkan abu vulkanik dan berstatus level II atau waspada.


Berdasarkan data dari Pos Pengamatan Gunung Api Marapi, Pusat Vulkanologi Mitigasi dan Bencana Geologi (PVMBG), sejak Sabtu pagi Gunung Marapi mengeluarkan abu vulkanik.


Staf Pos Pengamatan Gunung Api Marapi PVMBG, Ahmad Rifandi menyebutkan hingga pukul 14.51 WIB siang ini, tercatat sudah tujuh kali terjadi erupsi.


“Erupsi pertama kali terjadi pada pukul 06.11 WIB dengan ketinggian semburan abu vulkanik sekitar 300 meter di atas puncak gunung, beramplitudo 13,4 mm serta durasi 45 detik,” kata dia di Bukittinggi, Sabtu (7/1/2023).


Erupsi kedua terjadi pukul 09.44 WIB dengan semburan abu vulkanik setinggi 200 meter yang terekam seismograf 2,4 mm, berdurasi 1 menit 49 detik.


Erupsi ketiga pukul 10.34 WIB dengan ketinggian abu vulkanik 250 meter yang terekam seismograf beramplitudo 11 mm berdurasi 40 detik.


Erupsi keempat pukul 11.35 WIB, namun tidak teramati secara visual lantaran tertutup kabut tebal meski terekam seismograf 4,5 mm berdurasi 30 detik.


Sementara erupsi kelima pukul 11.44 WIB juga tidak teramati juga karena tertutup kabut pekat beramplitudo 2,2 mm durasi 31 detik.


Erupsi keenam pukul 12.30 WIB tidak teramati walau terekam seismograf 23.4 mm berdurasi 39 detik.


Selanjutnya erupsi ketujuh pada pukul 14:51 WIB dengan tinggi kolom abu teramati ± 200 m di atas puncak (± 3.091 m di atas permukaan laut).


“Kolom abu teramati berwarna putih dengan intensitas tebal condong ke arah tenggara, erupsi ini terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 7.2 mm dan durasi 46 detik,” katanya.


Ahmad Rifandi mengatakan Gunung Marapi ini terakhir kali tercatat mengalami erupsi pada 2017 lalu.


“Berdasarkan hasil pengamatan, analisis data visual maupun instrumental hingga tanggal 07 Januari 2023 pukul 08.00 WIB, maka tingkat aktivitas Gunung Marapi masih tetap pada Level II atau waspada, dengan radius aman 3 kilometer dari kawah,” ungkapnya.


Rekomendasi pada tingkat aktivitas Level II atau waspada ini, masyarakat di sekitar Gunung Marapi, dan pengunjung atau wisatawan agar tidak beraktivitas atau mendekati radius 3 Kilometer dari kawah atau puncak, mengingat kawah sebagai pusat letusan dan sumber keluarnya gas-gas vulkanik yang dapat membahayakan bagi kehidupan.


“Selain itu masyarakat yang ada di sekitar Gunung Marapi diharapkan tetap tenang tidak terpancing isu-isu tentang letusan, berharap selalu berkoordinasi dengan PVMBG, dan mengikuti arahan dari pemerintah daerah,” kata dia.


Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Agam, Bambang Warsito meminta informasi terkini dari situasi Gunung Marapi agar dapat diteruskan oleh kelompok pecinta alam dan pendaki.


“Agar langkah antisipasi dapat dijalankan, informasi berantai dari kelompok pecinta alam dan pendaki gunung untuk mengantisipasi kemungkinan buruk yang mungkin bisa terjadi,” kata Bambang.


Diketahui, masih ada puluhan pendaki gunung yang tetap menempuh pendakian dan berkemping di sekitaran Gunung Marapi.


Saat ini Gunung Marapi berada pada status Level II atau Waspada, BKSDA mengeluarkan rekomendasi agar masyarakat di sekitar Gunung Marapi dan pengunjung atau wisatawan tidak diperbolehkan mendaki dan mendekat pada radius tiga kilometer dari puncak.


PD IAI Sumbar Periode 2022-2026 Dilantik, Pusat Harapkan Sinkronisasi Kebijakan Strategis Progam Pusat Dan Daerah
Saturday, January 07, 2023

On Saturday, January 07, 2023

Foto bersama Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah pada acara pelantikan PD Ikatan Apoteker Indonesia Sumbar 2022 -2026.Sabtu (7/1/2023)


INFONUSANTARA.NET --Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia (IAI), diwakili Wakil Ketua Umum IAI Apt. Drs. Muhammad Nasrudin, melantik Pengurus Daerah IAl Sumatera Barat periode 2022-2026 di Aula Kantor Gubernur Sumbar, Sabtu (7/1/23).


Berdasarkan Keputusan PP IAI nomor: Kep.055/PP.IAI/2226/XII/2022 tentang susunan dan personalia pengurus daerah Ikatan Apoteker Indonesia Sumatera Barat masa bakti 2022-2026, hingga lima tahun mendatang PD IAI Sumbar resmi diketuai Apt. Dedi Almasdy, M.Si., Ph.D (Clin.Pharm).


Pelantikan tersebut disaksikan oleh Gubernur Sumatera Barat Buya Mahyeldi dan dihadiri oleh Kepala Dinas Kesehatan Sumbar dr. Lila Yanwar, Kepala BBPOM Padang Drs. Abdul Rahim, Apt., M.Si, beserta ketua dan perwakilan organisasi profesi kesehatan lainnya. 


Wakil Ketua Umum IAI Apt. Drs. Muhammad Nasrudin, pengurus pusat telah menetapkan program pokok dan kebijakan strategis secara bersama sama dalam Kongres untuk menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan IAI. 


"Untuk itu, kami berharap, ada Sinkronisasi antara program pusat dan daerah, sehingga keberadaan IAI betul-betul dirasakan manfaatnya oleh anggota dan masyarakat,’' ujarnya.


"Pengurus daerah dalam menyusun program harus mengacu kepada Restra dari pusat. Sehingga, antara pusat, daerah dan cabang ada keseragaman dalam kebijakan.Dengan demikian, maka program akan berjalan secara bersama-sama dan sinergis,''katanya. 


Sementara itu, Ketua IAl Sumbar Apt. Dedi Almasdy, M.Si., Ph.D (Clin.Pharm)., pihaknya siap bekerjasama dengan pemerintah daerah, tidak hanya dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam menyukseskan pembangunan di bidang kefarmasian daerah. 


"Soal Mou, kita tak hanya ada MoU dengan Pemprov, tetapi juga dengan Pemerintah Daerah. Bahkan dengan kepolisian dan instansi lainnya kita juga ada Mou," sebutnya.


IAI pada prinsipnya bersifat mengkoordinasikan para apoteker yang tersebar di berbagai instansi. 


"Ada yang di rumah sakit, balai POM, apotik dan sebagainya. Nah, kita mengkoordinasikan para apoteker tersebut, sehingga mereka memberikan pelayanan secara maksimal kepada masyarakat," ungkapnya. 


H Afdal dari Majelis Kode Etik IAI Sumbar menegaskan, pihaknya siap mengawal para apoteker yang ada di daerah ini untuk bekerja secara profesional sesuai dengan kode etik yang sudah ditetapkan organisasi. 


Sementara itu, DR. Hansen Nasir selaku Dewan Pengawas mengatakan, Dewas IAl Sumbar akan selalu mengawasi jalannya roda organisasi, sehingga pengurus betul-betul menjalankan organisasi sesuai pedoman yang ada.


Dalam sambutannya, Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah mengakui hingga saat ini Sumatera Barat masih mengalami kekurangan tenaga kesehatan, termasuk apoteker. 

Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah sampaikan sambutan pada pelantikan PD IAI Sumbar periode 2022 -2026.


Dengan dilantiknya PD IAl Sumbar tersebut beliau berharap IAI Sumbar dapat berperan dalam mengisi dan mendukung penguatan apoteker di Sumatera Barat. 


"Tenaga kesehatan yang tersedia di Sumatera Barat, dokter sebanyak 1.662, perawat 10.159, dan tenaga kesehatan lainnya 12.629. Disamping penguatan fasilitas kesehatan, perlu juga penguatan SDM tenaga kesehatan, dalam hal ini khususnya apoteker,’'katanya.


Dikatakan, pemerintah tengah mendorong kemandirian bahan obat. Mendorong apoteker untuk dapat menciptakan inovasi produk-produk kesehatan. 


Menurutnya hal tersebut juga akan berdampak pada ekonomi masyarakat, khususnya Sumatera Barat sebagai salah satu produsen berbagai produk hasil pertanian yang dapat diolah menjadi bahan-bahan untuk kebutuhan pengobatan. 


"Diperlukan para apoteker untuk melakukan kajian, penelitian dan upaya upaya agar produk-produk pertanian dapat diolah menjadi obat-obatan maupun kosmetik," pungkas Mahyeldi.


Sementara Woro Supeni mewakili PD IAl Sumbar menyampaikan, pihaknya mengharapkan peran apoteker di dunia kesehatan semakin diperhitungkan dengan perubahan farmasi berorientasi produk, menuju pada farmasi yang berorientasi keamanan dan kerasionalan obat. 


Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap apoteker sebagai ujung tombak dari keamanan dan kerasionalan obat. Sehingga masyarakat percaya bahwa obat itu aman jika dikonsumsi secara tepat. 


"IAl mengharapkan dukungan stakeholder, knususnya Dinas Kesehatan dan BPOM agar profesi apoteker dapat memberikan manfaat seluas-luasnya untuk masyarakat melalui upaya hilirisasi produk obat obatan herbal Sumatera Barat," ujarnya.


Usai pelantikan, acara dilanjutkan dengan Rakerda PD IAI Sumbar dan diskusi panel yang diikuti lebih dari 325 tenaga kesehatan dari berbagai bidang keahlian. (Inf)


Refleksi Akhir Tahun, KPID Sumbar Sebut Ada Tren Positif Turunnya Angka Pelanggaran Pada Televisi Dan Radio
Thursday, December 29, 2022

On Thursday, December 29, 2022

 


INFONUSANTARA.NET, -- Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumbar menyebut ada tren positif di Sumatera Barat pada kategori penyiaran. Salah satu tren positif tersebut yakni turunnya angka pelanggaran di Sumatera Barat, terutama pada Televisi dan Radio.


Hal ini diungkapkan Ketua KPID Sumbar, Rahmadi Sutrisno, SH, dalam giat Refleksi Akhir Tahun, Diseminasi dan Evaluasi Akhir Tahun Lembaga Penyiaran se- Sumatera Barat tahun 2022, Selasa (27/12/22) di Youth Centre Padang.


Tahun 2021 KPID Sumbar memiliki data yaitu 26 total pelanggaran yang dilakukan oleh televisi dan radio. Kemudian di tahun 2022 ini mengalami penurunan, walaupun penurunannya ini tidak terlalu signifikan, tapi setidaknya membentuk tren positif.


Sampai hari ini di tahun 2022, KPID hanya menemukan 24 pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga penyiaran. "Artinya ada dua pengurangan. Kalau kita persentasekan ada sekitar hampir 8 persen penurunannya," ujarnya.


Tentu ini sebuah pertanda yang baik untuk lembaga penyiaran, semoga di tahun 2023 bisa jadi nol pelanggaran di penyiaran Sumatera Barat. "Apalagi KPID Sumbar merupakan ujung tombak pengawal undang undang penyiaran di Sumatera Barat," katanya.


Dalam amanah Undang-Undang penyiaran tersebut KPID memiliki Tupoksi untuk mengawasi aktivitas Lembaga Penyiaran Swasta maupun milik pemerintah baik itu radio maupun televisi yang bersiaran dan berizin di daerah Provinsi Sumatera Barat.


"Dalam hal menjalankan Tupoksi tersebut KPID Sumbar diatur dalam peraturan dalam Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 dan SPS). Sehingga KPID senantiasa selalu mengawasi isi konten-konten yang di siarkan oleh Lembaga Penyiaran agar masyarakat khususnya Sumatera Barat dapat menikmati siaran sehat dan berkualitas," ujarnya.


Sebagai induk lembaga penyiaran, yang dianggarkan oleh APBD, KPID Sumbar harus memberikan report terhadap kegiatan - kegiatan yang telah dilaksanakan.


Sejak April lalu hingga hari ini, KPID Sumbar telah melaksanakan beberapa kegiatan berupa literasi media. Literasi media ditujukan untuk masyarakat, bagaimana masyarakat bisa menyaring informasi-informasi yang ada di lembaga penyiaran dan mereka juga diberikan edukasi untuk memilih bagaimana program siaran yang baik untuk mereka.


"Kemudian kita juga melaksanakan workshop penyiaran sehat bagi konten - konten creator yang ada di Sumbar. Kita berharap konten konten yang diciptakan oleh konten creator ini memenuhi Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 dan SPS)," paparnya.


Tentu ini kalau bisa meminta kepada teman-teman televisi untuk mengakomodir konten kreator. Di Sumbar konten kreator cukup banyak, tentu mereka membutuhkan tempat untuk menyalurkan konten mereka, tidak hanya melalui media sosial yang ada.


"Kemudian kita juga melakukan diseminasi informasi terhadap masyarakat adat, kaum -kaum adat yang ada di Sumatera Barat, bagaimana penyiaran itu dikatakan sehat. Target kita adalah banyak masyarakat dapat berbicara mengenai bagaimana sebuah penyiaran itu dikatakan sehat. Semakin banyak kita berbicara ini merupakan sebuah kampanye untuk memasifkan informasi, ketimbang hanya melalui media sosial dan media mainstream lainnya," terangnya.


Kemudian juga mengadakan literasi media terhadap sekolah- sekolah, kerja sama dengan kampus- kampus. Dan yang terakhir kemarin kita menggelar anugerah KPID. 


"KPID menghimbau agar kedepan kawan-kawan di penyiaran menciptakan program - program siaran yang lebih sehat dan membangun mental juga karakter masyarakat yang lebih sehat," katanya.(Mel)

Hadiri Rakernas Forsesdasi, Gubernur Sumbar Minta Maksimalkan Fungsi Baznas Turunkan Angka Kemiskinan Ekstrem
Tuesday, December 20, 2022

On Tuesday, December 20, 2022

 

Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah.



INFONUSANTARA.NET -- Permasalahan kemiskinan dan kebijakan P3K di daerah juga menjadi isu yang dibahas pada agenda Rapat Kerja Nasional Forum Sekretaris Daerah se Indonesia (Forsesdasi) yang diselenggarakan di Hotel Santika, Padang Sumatera Barat, Senin (19/12/2022).


Dalam sambutannya Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah menyampaikan, kemiskinan masih menjadi problem serius yang dihadapi oleh berbagai daerah termasuk  berbagai negara di belahan dunia. 


"Ini merupakan tujuan utama kami untuk mengentaskan kemiskinan dan kelaparan dalam agenda pembangunan berkelanjutan," kata Gubernur Sumbar.


Salah satu Indikator dari kemiskinan ekstrem adalah penduduk yang memiliki pendapatan kurang dari Rp11 ribu perkapita/hari. Rata-rata masyarakat dengan status itu adalah kalangan lansia atau disabilitas.


Menurutnya, sebagian besar lansia dan disabilitas bukanlah merupakan masyarakat yang produktif, sehingga perlu dicarikan solusi, salah satu upaya yang bisa diambil untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem tersebut adalah dengan cara sistem subsidi. 


"Dalam hal ini peran Baznas sangat dibutuhkan untuk memberikan subsidi, maka lebih pas jika kita memaksimalkan fungsi Baznas, karena warga tidak mampu tersebut termasuk kedalam kategori yang berhak untuk menerima zakat," ujarnya.


Gubernur Sumbar minta Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota bisa memaksimalkan perannya untuk membantu menurunkan angka kemiskinan ekstrem menjadi nol persen pada 2024.


"Kita telah melakukan koordinasi dan mengsinergikan program dalam menurunkan angka kemiskinan ekstrem dengan Baznas, termasuk dengan BUMD dan BUMN. Insya Allah apa kita harapkan bisa terwujud," harapnya.


Namun, kondisi ini juga memperlihatkan bahwa dalam pengentasan kemiskinan masih membutuhkan strategi dan pendekatan-pendekatan yang ekstrem sehingga berbagai program pengentasan kemiskinan dapat diwujudkan dengan optimal.


Salah satu strategi dan pendekatan yang dapat dilaksanakan tersebut adalah dengan mengoptimalkan pengelolaan zakat secara masif pada seluruh tingkatan pemerintahan. 


"Maka sebab itu kata kuncinya adalah sinergi dan kolaborasi dengan semua pihak untuk pengentasan kemiskinan," ucapnya.


Menurut Gubernur Mahyeldi, pada tahun 2019, Indikator Pemetaan Potensi Zakat (IPPZ) yang telah dilakukan secara Nasional di 34 Provinsi di seluruh Indonesia dan diperoleh data potensi zakat Indonesia senilai Rp.233,8 triliun atau setara dengan 1,72% dari PDB tahun 2018 yang senilai Rp. 13.588,8 triliun.


Berdasarkan data tersebut dapat dilihat optimalisasi pengelolaan zakat dapat menjadi salah satu opsi yang sangat strategis dalam percepatan pengentasan kemiskinan di tingkat daerah maupun di tingkat nasional. 


Opsi ini hanya akan berhasil dilaksanakan apabila pemerintah mampu berkolaborasi dengan Baznas baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah dalam menciptakan program-program strategis dalam pengentasan kemiskinan.


Selain itu, Gubernur Mahyeldi juga menyampaikan permasalahan terkait pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), memang ada beberapa daerah di Sumbar yang tidak mengusulkan penerimaan P3K, padahal daerah tersebut perlu, karena kekurangan pegawai.


"Kenapa!, karena keterbatasan anggaran daerahnya, namun kami sangat berharap biaya P3K dibebankan pada anggaran pusat," tutur Mahyeldi.


Permasalahan kebijakan P3K di daerah juga menjadi isu yang harus diselesaikan bersama. Kebijakan P3K saat ini sebagai implikasi dari penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018


Gubernur Mahyeldi berharap dengan hadirnya Sekjen Kementerian Dalam Negeri, Bapak Dr. H. Suhajar Diantoro, M.Si dapat memberikan solusi permasahan P3K ini. 


"Kita ingin agar pembiayaan terkait penggajian tenaga P3K bisa ditanggulangi oleh pusat, karena keterbatasan anggaran didaerah," pintanya.


Oleh karena itu melalui forum ini sangat besar harapan kami kiranya dapat menghasilkan kesepakatan yang mampu menjawab isu-isu strategis saat ini.


Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Dr. H. Suhajar Diantoro, M.Si menjelaskan tingkat kemiskinan ekstrem di Indonesia masih tinggi dari data tahun 2021. 


Mengenai tingkat kemiskinan ekstrem perlu mendapat perhatian khusus pemerintah. Suhajar menjelaskan, fakta masih ada ratusan ribu warga yang alami kemiskinan ekstrem sangat penting untuk dicermati.


"Tadi Gubernur Sumbar telah menjelaskan, bahwa Indikator dari kemiskinan ekstrem adalah penduduk yang memiliki pendapatan kurang dari Rp11 ribu perkapita/hari. Ini masih banyak kita jumpai, terutama pada kota kota besar," sebut Suhajar.


Suhajar juga mengatakan, Kemendagri mendorong Pemda agar program-program BAZNAS menjadi gerakan masif di seluruh penjuru Republik Indonesia. Zakat yang terkumpul tersebut nantinya dapat membantu kemaslahatan umat terutama dalam pengentasan kemiskinan. 


"Hal ini sangat penting mengingat masih banyak jutaan rakyat Indonesia yang hidup miskin dan berada dalam kondisi kemiskinan ekstrim," ujarnya.


Pemerintah pusat berharap pengentasan kemiskinan ini dapat dilakukan secara bahu-membahu. Apalagi urusan pengentasan kemiskinan melalui dukungan BAZNAS akan mempertemukan cita-cita setiap kepala daerah untuk membantu orang miskin.


"Saya setuju apa yang disampaikan Gubernur Sumbar masyarakat yang penyandang miskin ekstrim, adalah masyarakat paling miskin yang wajib kita bantu," kata Suhajar.


Untuk itu perlu sinergitas yang kuat, selain menggerakkan seluruh pegawai, kemudian Pemda bisa dorong BUMD, dan pihak swasta turun bersama mengetaskan kemiskinan di daerah.


Pada kesempatan itu, Ketua Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si juga menyampaikan banyaknya ketidakhadiranya Srkda pada forum ini. 


Alasannya, karena tugas dasar Sekda, yaitu membantu kepala daerah dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah serta lembaga teknis daerah. Sekda memiliki peranan penting dalam proses pengelolaan pemerintahan daerah.


"Sekda, baik itu di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, punya fungsi dasar sebagai eksekutor, koordinator, dan fasilitator. Sekda merupakan posisi yang strategis," kata Lalu Gita.


Ketua Forsesdasi Jabar, H. Acep Jamhuri menyampaikan Raker Komwil Forsesdasi ini digelar sebagai wadah untuk meningkatkan koordinasi dan komunikasi antar para Sekda di Jabar.


Forsesdasi merupakan wadah partisipasi Sekda guna merumuskan berbagai kebijakan nasional terkait dengan Pemerintahan Daerah sekaligus memberikan ide dan solusi dalam pelayanan pada masyarakat.


"Seperti diketahui, sebanyak 34 provinsi di Indonesia memiliki permasalahan yang berbeda- beda. Maka, hari ini kita akan membahas dua fokus, yaitu permasalahan Kemiskinan dan P3K," ulasnya.


Menurutnya melalui forum ini dapat menginventarisir permasalahan, peraturan maupun penerapannya di daerah, agar dapat menghasilkan suatu rekomendasi kepada Pemerintah Pusat untuk ditindaklanjuti dengan melakukan revisi terhadap ketentuan perundang-undangan terkait Pemerintahan Daerah.


"Mudah mudah forum ini bisa berjalan lancar dan menghasilkan kesepakatan sesuai apa yang kita inginkan bersama," ujarnya. 


Acara Rapat Kerja Nasional Forum Sekretaris Daerah se Indonesia juga dihadiri oleh Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PAN dan RB Dr. Ir. Alex Denni, M.M, Ketua Badan Amil Zakat Nasional, Prof. Dr. KH. Noor Achmad, MA, Kepala Biro Organisasi dan Tatalaksana Kemendagri Ir Suprayitno, MA dan Para Sekretaris Daerah Provinsi, Kepala Biro Organisasi, Komisariat Wilayah Seluruh Indonesia, serta para pimpinan OPD di lingkungan Pemprov Sumbar.(*)


Musda I Granat Sumbar, Fajar Rusvan Terpilih Aklamasi Sebagai Ketua Umum
Sunday, December 04, 2022

On Sunday, December 04, 2022

 

Fajar Rusvan 


INFONUSANTARA.NET -- Fajar Rusvan terpilih aklamasi sebagai ketua umum Gerakan Nasional Anti Narkotika (Granat) Sumatera Barat pada musyawarah daerah (Musda) I yang digelar di Sutan Mudo Room Hotel Padang, Sabtu. 


“Organisasi ini merupakan wujud dari pengabdian terhadap bangsa dan negara. Oleh karena itu, atas dasar semangat kolaborasi, saya siap menerima tantangan untuk bersama-sama memajukan Granat di Sumatera Barat,” ungkap Fajar Rusvan dalam sambutannya usai terpilih secara aklamasi.

 

Fajar Rusvan lebih dikenal lewat karya-karyanya sebagai penulis sekaligus pendiri dan pemimpin JC Institute, sebuah lembaga yang bergerak dibidang penulisan dan penerbitan buku. 


Bertemu dengan berbagai tokoh inspiratif, memberikan banyak pelajaran bagi sosok Fajar Rusvan di antaranya perkara kepedulian. Hal inilah yang jadi latar belakang keikutsertaannya dalam organisasi Granat.  


Selama beberapa bulan belakangan, Fajar Rusvan aktif dalam berbagai kegiatan Granat Sumatera Barat baik kegiatan intern pengurus maupun dalam diskusi dan dialog di depan publik untuk mengemukakan gagasan dan pandangannya, terhadap berbagai kasus penyalahgunaan Narkotika di Sumbar.


“Kita membuka diri untuk berkolaborasi dengan semua elemen masyarakat, dalam upaya melakukan tindakan preventif peredaran dan penggunaan narkoba. Sebab, narkoba itu adalah mesin perusak potensi Indonesia yang akan mengalami masa bonus demografi,” tegas Fajar yang sehari-hari disibukkan dengan aktivitas menulis Buku Biografi tersebut.


Setelah 15 tahun berdedikasi untuk masyarakat Sumbar, DPD Granat Sumatera Barat melakukan Musda untuk pertama kalinya. Musda I DPD Granat Sumbar ini mengusung tema ‘Sumatera Barat Ledakkan Peredaran Narkotika Menuju Indonesia Emas 2045.’ 


Kegiatan dibuka dengan serangkaian acara pembukaan dan sambutan dari penyelanggara yang diwakili oleh Asril serta Ketua DPD Granat Sumatera Barat, Novi Zulfikar.  


Asril dalam sambutannya berharap, pelaksanaan Musda I ini akan membangkitkan organisasi Granat untuk mewujudkan Generasi Emas Bebas Narkotika 2045 sebagaimana tema yang diusung. 


Sementara, Ketua Granat Sumatera Barat demisioner, Novi Zulfikar mengawali sambutannya dengan bernostalgia mengingat bagaimana sejarah awal pendirian Granat. Ormas ini pada tingkat nasional dideklarasikan pertama kali pada tahun 1999 di Jakarta. 


Pendiriannya dilatarbelakangi maraknya penyalahgunaan dan peredaran narkotika terutama dikalangan generasi muda yang begitu pesat pada masa itu. Untuk mengoptimalkan kinerja pendirian organisasi cabang dilakukan di berbagai daerah di seluruh Indonesia, termasuk Sumatera Barat. 


Granat Sumatera Barat terbentuk dan aktif sejak tahun 2007 dengan ketua pertama, Novi Zulfikar yang kemudian menahkodai Ormas tersebut selama tiga periode. Dalam perjalanannya, Granat Sumatera Barat mengambil posisi sebagai wadah untuk mengedukasi masyarakat, agar terhindar dari penyalahgunaan Narkotika. 


Menjalankan tugasnya, Granat Sumbar turut berkontribusi dalam melakukan penyuluhan kepada masyarakat, audiensi dengan stake holder seperti Kejati, Kesbang dan Kapolda serta berkontribusi dalam mendampingi kepolisian melakukan razia dan penangkapan beberapa kasus penyalahgunaan narkotika. 


Dalam laporan pertanggungjawabannya, Novi Zulfikar mengakui, kegiatan Granat dibawah kepemimpinannya masih kurang optimal. Dia berharap, penerusnya akan dapat mengoptimalkan pelaksanaan Visi, Misi dan Tujuan organisasi dengan lebih baik. 


Ia juga berharap, seluruh jajaran pengurus yang baru, dapat bekerjasama untuk mengembangkan Granat dengan mengaktifkan DPC yang telah vakum dan membentuk DPC baru di daerah yang belum ada sebelumnya. 


“Saya optimistis, teman-teman yang hadir hari ini bisa mengoptimalkan dan membangun Granat lebih baik, sehingga suatu hari nanti para orangtua di Sumbar ini akan tenang. Sebab, anak mereka telah jauh dari bahaya penyalahgunaan narkotika. Perjuangan ini memang berat, tetapi bukan tidak bisa kita lakukan,” ujar Novi Zulfikar. 


Musda I ini dihadiri pengurus dan perwakilan Granat dari berbagai cabang sebagai pemilik hak suara penuh dalam penetapan ketua umum. Peserta musda yang hadir di antaranya ialah  Novi Zulfikar (Ketua DPD Sumbar), Asril (Wakil Ketua DPD Sumbar), Oktoniadi (Wakil DPC Kota Solok), Harfani dan Ropi Irandi (Perwakilan DPC Tanah Datar), Andri Satria M (Perwakilan DPC Padang Pariaman). 


Kemudia, Dedy AR (Perwakilan DPC Pasaman Barat), Radek Jul (Perwakilan DPC Mentawai), Kisrawidoni (Perwakilan DPC Kabupaten Solok) dan Sri Wahyuni Riza (Perwakilan DPC Padang). (RS)

 Irjen Pol Suharyono lepas Bantuan  di Cianjur
Thursday, December 01, 2022

On Thursday, December 01, 2022

 



INFONUSANTARA.NET  - Gempa bumi yang melanda wilayah Cianjur, Jawa Barat beberapa hari lalu, mengakibatkan duka bagi tanah air. 


Sebagai bentuk rasa kepedulian, Polda Sumbar mengirimkan sejumlah bantuan untuk masyarakat yang menjadi korban gempa bumi di Cianjur tersebut. 


Bantuan kemanusiaan dari Polda Sumbar dan Bhayangkari Daerah Sumbar ini dilepas langsung oleh Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono, S.Ik. SH di depan Mapolda Sumbar, Kamis (1/12) siang.


Pelepasan bantuan kemanusiaan tersebut juga dihadiri oleh Wakapolda Sumbar Brigjen Pol Edi Mardianto, S.Ik. M.Si, Pejabat Utama Polda Sumbar, Ketua Bhayangkari Daerah Sumbar Ny. Iis Suharyono dan Pengurus Bhayangkari Daerah Sumbar. 


Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Pol Dwi Sulistyawan, S.Ik. M.Si mengatakan, bantuan yang disalurkan hari ini merupakan bantuan tahap pertama. 


"Barusan bapak Kapolda (Sumbar) melepas bantuan tahap pertama dari Polda Sumbar berupa beras 5 ton, mie instant 500 dus, kemudian uang Rp. 138 juta rupiah, pakaian bekas layak pakai 4 dus," sebutnya.



Dirinya menerangkan, untuk Polres jajaran Polda Sumbar dan juga Polda Sumbar, pengiriman bansos kembali akan dilakukan pada tahap kedua dan akan ditentukan waktunya. 


"Jadi bansos pertama ini dilepas oleh bapak Kapolda dan Ketua Bhayangkari Daerah Sumbar langsung ," ujarnya.(*)

Zulhardi Z Latif Berikan Apresiasi,IPSI Sumbar Raih Juara Umum Pra Popnas Zona 1 Tingkat Sumatera
Thursday, December 01, 2022

On Thursday, December 01, 2022

 

Zulhardi Z Latif Berikan Apresiasi,IPSI Sumbar Raih Juara Umum Pra Popnas Zona 1 Tingkat Sumatera.


INFONUSANTARA.NET -- IPSI Sumbar keluar sebagai Juara Umum Pra Popnas zona 1 tingkat Sumatera di Hotel Grand Sa'id Jaya Jakarta yang digelar dari  25 - 30 November 2022 yang di ikuti oleh enam provinsi, yakni Provinsi Sumatera Barat, Riau, Sumatera Barat, Jambi, Kepulauan Riau dan Aceh.


Pada pergelaran kejuaraan Pra Popnas ini, IPSI Sumbar berhasil meraih 15 medali, 9 medali emas, 3 medali perak dan 3 medali perunggu.Di posisi ke dua ditempati oleh Provinsi Riau, dengan mengemas 14 medali, 5 medali emas, 4 medali perak dan 5 medali perunggu.


Sedangkan posisi ke tiga, Provinsi Sumatera Utara dengan 14 medali, 3 medali emas, 4 medali perak dan 7 medali perunggu.Selanjutnya di posisi ke empat di tempati oleh, Provinsi Jambi dengan torehan 11 medali. Dan disusul oleh Kepulauan Riau dengan 9 medali dan terakhir Aceh dengan 6 medali.


Zulhardi Z Latif, SH.MM Waketum Bidang Binpres yang juga Ketua IPSI Kota Padang yang datang langsung ke lokasi pergelaran kejuaraan, menyampaikan rasa bangga dan apresiasi yang luar biasa kepada atlit IPSI Sumbar, pelatih, opesial dan manejer, yang telah membantu atlet Pencak Silat Sumbar dalam melakukan persiapan, sehinga keluar sebagai Juara Umum Pra Popnas zona 1.


"Berkat kerjasama ini, alhamdulillah atlit pencak silat Provinsi Sumbar keluar sebagai juara umum 1 dengan mengemas 15 medali, 9 medali emas, 3 medali perak dan 3 medali perunggu," ungkapnya, pada Rabu (30/11).


Kata Zulhardi, Ini adalah bukti bahwa atlet yang terpilih dari seleksi kejuaraan multi single event yang diselenggarakan pada 15 -16 Oktober 2022 lalu, memang adalah atlet terbaik IPSI Sumbar."Mereka berhasil lolos mengikuti kejuaraan ini setelah berhasil menyisihkan 70 bahkan 80 atlet yang berprestasi di Sumatera Barat," ungkap ketua IPSI Kota Padang.


Selain itu kata Zulhardi, prestasi ini dapat diraih oleh atlet IPSI Sumbar karena telah bertanding dengan penuh tanggungjawab dan menjunjung tinggi semangat sportivitas serta daya juang yang luar biasa.


Seterusnya Zulhardi menyampaikan, keberhasilan hari ini, tidak terlepas dari pembinaan berkelanjutan dan proses regenerasi pesilat.


Terakhir Ia berharap dengan hasil ini, kontingen pencak silat Provinsi Sumbar agar tidak jemawa. Tetaplah terus berlatih, karena di tahun depan akan banyak lagi kejuaraan yang akan diikuti.(Inf/Dori)




KPU Sumbar Gelar Rakor Dan Sosialisasi Pendaftaran Penyerahan Dan Verifikasi Persyaratan Minimal Dukungan Pemilih Bakal Calon Anggota DPD, Pemilu 2024
Wednesday, November 30, 2022

On Wednesday, November 30, 2022

 

KPU Sumbar Gelar Rakor Dan Sosialisasi Pendaftaran Penyerahan Dan Verifikasi Persyaratan Minimal Dukungan Pemilih Bakal Calon Anggota DPD, Pemilu Serentak 2024



INFONUSANTARA.NET -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menggelar Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Pendaftaran Penyerahan dan Verifikasi Persyaratan Minimal Dukungan Pemilih Bakal Calon Anggota DPD RI pada Pemilu Serentak 2024.

Rabu (30/11/2022) di ZHM Premier Hotel Padang.


Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Yanuk Sri Mulyani, mengatakan kegiatan ini sangat penting karena bagian dari Tahapan Pemilu Serentak 2024. Kegiatan ini juga merujuk pada PKPU No. 3 Tahun 2022 tentang Calon Perseorangan. 


"Selain itu, pada Desember 2022 ini juga dimulai pendaftaran calon anggota DPD RI," ujar Yanuk Sri Mulyani dalam sambutannya saat membuka Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Pendaftaran Penyerahan dan Verifikasi Persyaratan Minimal Dukungan Pemilih Bakal Calon Anggota DPD RI pada Pemilu Serentak 2024.


Dijelaskan Yanuk, yang didampingi Gebril Daulau, Kordiv Penyelenggaraan Pemilu dan Yuzalmon, Kordiv Data dan Informasi (Datin) KPU Sumbar serta Jumiati (Kabag Keuangan),  terkait dengan bakal calon Dewan Perwakilan Daerah (DPD), maka sebelum pendaftaran, bakal calon terlebih dahulu mengisi berita acara dukungan yang telah disiapkan oleh KPU Sumbar. 


"Beda dengan pemilu sebelumnya, pada Pemilu serentak 2024 nanti, bakal calon anggota DPD harus mengisi formulir dukungan. Untuk Provinsi Sumbar, ditetapkan minimal 2.000 dukungan yang tersebar di minimal 50 persen kabupaten kota. Jadi untuk Sumbar, dukungan harus tersebar di 10 kabupaten kota," ujarnya dalam acara yang dihadiri Anggota Bawaslu Sumbar, Nurhaeda Yetty dan calon anggota DPD RI Pemilu 2019 serta perwakilan Partai Politik, Ormas, OKP dan tokoh masyarakat.


Dia mengimbau pada masyarakat yang berminat untuk menjadi bakal calon anggota DPD RI, untuk bisa segera melengkapi persyaratannya.


"Namun jika ada yang diragukan, termasuk bagi pengurus parpol, silakan datang ke kantor KPU Sumbar untuk konsultasi. KPU Sumbar selalu terbuka," jelasnya.


Sementara itu Kordiv Penyelenggaraan Pemilu KPU Sumbar, Gebriel Daulay dalam paparannya menyampaikan, seseorang belum bisa mendaftar sebagai Calon Anggota DPD RI, bila tidak lolos verifikasi administrasi yang terkait dengan surat pernyataan dukungan dan surat prsyaratan dukungan.


"Jadi, lolos dulu verifikasi administrasi dan faktual termasuk syarat dukungan, baru bisa mendaftar sebagai calon anggota DPD RI. Jadi, sejak awal data-data calon harus terverifikasi," jelas Gebriel dalam diskusi yang dipandu oleh Sutrisno, Kabag Teknis dan Humas KPU Sumbar.


Sebelumnya, Kasubag Teknis Sekretariat KPU Sumbar, Rahman Al Amin dalam laporannya menyampaikan, dasar pelaksanaan kegiatan ini UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu. mengingat tahapan calon perseorangan untuk Pemilu Serentak 2024, dimulai pada 6 Desember hingga 25 November 2023. 


"Karena itu, untuk kelancaraan pelaksanaan tahapan ini, maka KPU Sumbar menggelar Rakor dan Sosialisasi ini,"pungkasnya.(Inf)


Konferda Dan Seminar Ilmiah PD IAI Sumbar, 60 Persen Puskesmas di Sumbar Belum Punya Apoteker
Saturday, November 19, 2022

On Saturday, November 19, 2022

 

PD IAI Sumbar Gelar Konferda dan Seminar Ilmiah Optimalisasi Peran Apoteker dalam Upaya Pencapaian Program Nasional Kesehatan, Sabtu (19/11/2022).


INFONUSANTARA.NET -- Sebanyak 60 persen puskesmas di Sumatera Barat belum memiliki apoteker. Padahal apoteker itu diberi tanggung jawab mengamankan masyarakat dari dampak negatif pengunaan obat-obatan.


Hal itu diungkapkan Ketua PD Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) Provinsi Sumbar apt. Dr. (Clin Parm) Dedy Almasdy, M.Si di sela-sela Konferda dan Seminar Ilmiah yang diselenggarakan oleh PD IAI Sumbar di Hotel Truntum Padang, Sabtu (19/11).


Konferda ini mengangkat tema "Optimalisasi Peran Apoteker dalam Upaya Pencapaian Program Nasional Kesehatan".


Dibuka oleh Gubernur Sumbar diwakili oleh Kepala Dinas Kesehatan Sumbar dr. Lila Yanwar, Mars. 


Dedy melanjutkan PD IAI Sumbar pernah mendorong gubernur untuk membuat surat edaran dalam upaya pemenuhan apoteker di puskesmas-puskesmas yang ada di Sumbar.


"Pak gubernur sudah membuat edaran. Tapi kewenangan  kan ada di kabupaten/kota lapangan. Untuk itu, sinkronisasi diperlukan," tuturnya.


Menurut Dedy, dengan tidak adanya apoteker maka obat-obatan di puskesmas hanya dikerjakan tenaga teknis kefarmasian.Seharusnya untuk pelayanan farmasi klinis merupakan kompetensi Apoteker.


Kalau dari segi jumlah, dengan menjamurnya perguruan tinggi swasta maka kebutuhan apoteker sebenarnya sudah cukup memadai.


"Untuk memenuhi kebutuhan puskesmas sebenarnya sudah memadai. Atau minimal strateginya itu adalah mewajib kerjakan apoteker di puskesmas, sebelum mereka diberi izin. Jadi pemerintah terbantu, masyarakat terbantu, apoteker itu sendiri kompetensinya bertambah dari apa yang mereka dapatkan ketika menempuh pendidikan. Sama seperti dokter, mereka kan ada internsif, harusnya apoteker baru juga begitu, mereka dikaryakan di desa semua," jelas Dedy.


Sementara itu, Dedy menambahlan Konferda ini bertujuan untuk menambah wawasan apoteker se Sumatera Barat.


"Dalam rangka Konferda, kita juga adakan seminar ilmiah. Di samping itu juga memilih pengurus baru untuk masa bhakti 2022-2026, tetapi juga menggelar rapat kerja daerah," terangnya.


Sementara itu, Wakil Sekjen DPP IAI Pusat Ardiyansyah menjelaskan, sesuai dengan Permenkes No. 74 tahun 2016, dinyatakan bahwa setiap puskesmas wajib ada apoteker.


"Namun di beberapa daerah, tidak hanya di Sumbar, ada kendala kekurangan apoteker. Kami dari pengurus pusat sudah meminta pengurus daerah untuk mengadvokasi kepada pemerintah daerah setempat dalam pengadaan tenaga apoteker saat rekrutmen PNS. Memang pengadaannya melalui rekrutmen PNS butuh waktu, tapi untuk sementara sebenarnya bisa diatasi melalui pengadaan honor daerah," ujarnya.


Menurutnya, keberadaan apoteker di puskesmas itu adalah wajib untuk menjamin safety, edukasi dan quality obat itu sampai ke masyarakat.


Pada Konferda ini, ia berharap dapat terpilih pengurus yang bisa meneruskan dan menjalankan program-program yang sudah ditetapkan oleh pengurus pusat.

Kepala Dinas Kesehatan Sumbar Dr Lila Yanwar menabuh gong pembukaan seminar ilmiah dimulai.


Kepala Dinas Kesehatan Sumbar Dr Lila Yanwar mengatakan dengan digelarnya Konferda dan seminar ilmiah ini dapat meningkatkan pengetahuan para apoteker yang ada di Sumatera Barat.


Baik wawasan keilmuan apotekernya itu sendiri yang makin berkembang, tentunya juga program-program nasional yang ada sekarang, dan juga dengan kasus-kasus yang ada sekarang terkait dengan pengawasan obat dan makanan.


Ia pun mengajak para apoteker di Sumbar untuk hadir sampai ke pelosok dan nagari yang ada di Sumbar.


"Tadi kita sudah bersama Pak Dedy, kita mengajak bersama organisasi lainnya untuk memberikan edukasi ke masyarakat dalam penggunaan dan pengawasan obat yang dikonsumsi masyarakat," ujarnya.


Terpisah, Ketua Dewan Pengawas IAI Sumbar Nur Yanuar mengatakan, pelaksanaan Konferda sudah sesuai dengan AD/ART.


"Tempo hari kita juga telah melaksanakan kongres nasional di Lampung dalam rangka memilih pengurus pusat IAI. Aturannya, dalam AD/ART kita itu, enam bulan setelah kongres, semua pengurus daerah sudah melakukan Konferda. Alhamdulillah kita di Sumbar, sudah sesuai dengan planning kita dari awal pasca kongres," ujarnya. 


Ketua Panitia Pelaksana apt.Juni Fitrah,M.Farm mengungkapkan dalam Konferda ini dukungan dari Apoteker Sumbar kembali menginginkan ketua periode 2018- 2022 untuk kembali memimpin pada periode selanjutnya 2022 -2026 ditandai dengan dukungan ketua PC se Sumatera Barat Kepada Ketua PD terpilih Apt. Dr.Dedy Almasdi,M.Si.Dalam Konferda ini juga terpilih Ketua Dewan Pengawas Daerah Sumatera Barat apt.Dr.Hansen Nasif,Sp.FRS serta terpilihnya apt.H.Afdhal sebagai Ketua MKEI daerah Sumatera Barat.(bim)






Rektor UMSB: Andre Rosiade Politisi Muda Banyak Karya Dan Kinerja Yang Bisa Dinikmati Masyarakat Sumbar
Sunday, November 06, 2022

On Sunday, November 06, 2022

 


INFONUSANTARA.NET -- Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat (UMSB) Dr Riki Saputra menilai Andre Rosiade sebagai politisi muda dari Sumbar yang punya jaringan relasi yang kuat. Menurutnya banyak karya dan kinerja Andre yang bisa dinikmati oleh masyarakat Sumbar.


Hal itu disampaikan Riki saat memberikan sambutan Wisuda ke-71 Periode II tahun ajaran 2021/2022 UMSB, Sabtu (5/11).


"Kita semua sama-sama melihat bagaimana dia bekerja. Merangkul semua kepala daerah, tidak pandang asal. Yang menarik, Andre Rosiade sangat kuat nilai keagamaannya. Terbukti dengan banyaknya membantu masjid dan musala di Sumbar. Banyak kinerjanya dinikmati warga Sumbar," kata Riki Saputra dikutip dalam keterangan tertulis, Minggu (6/11/2022).


Pada wisuda yang digelar di Kampus UMSB di Pasie Nan Tigo, Kototangah Padang itu, Riki berharap Andre Rosiade juga memberikan dukungan terhadap kampus-kampus perguruan tinggi swasta.


"Selamat kepada semua wisudawan dan wisudawati UMSB yang akan turun ke dunia bisnis, usaha, kerja, atau pendidikan lanjutan," cetus Andre.


Andre yang juga Ketua DPD Partai Gerindra Sumbar menyampaikan sebagai wakil rakyat dia terus membantu percepatan pembangunan Sumbar. Salah satunya membantu penyelesaian masalah pembangunan tol Padang-Sicincin. Proyek tersebut pun akan segera dilanjutkan.


"Kami sebelumnya juga mendapatkan kabar proposal pembangunan Flyover Sitinjau Lauik ditolak pemerintah pusat. Sebagai wakil rakyat, kami mencoba kembali menghubungi Kementerian PUPR yang ternyata merespon. Akhirnya pembangunan bisa dijadwalkan 2023 dan pak Menteri PUPR Basuki Hadimuljono sendiri yang sudah datang ke lokasi," papar Andre.


"Untuk membangun Sumbar, tentu tidak bisa hadir begitu saja tanpa ada keseriusan dan kemampuan pemimpin daerah. Kebersamaan adalah jalan untuk membangun Sumbar. Bukan sendiri-sendiri atau satu kelompok saja. Untuk membangun Sumbar dibutuhkan kemampuan lobi yang baik di tingkat pusat. Dibutuhkan networking atau jaringan yang luas," ujar ketua harian DPP Ikatan Keluarga Minang (IKM) itu.(*)

Irjen Pol Suharyono Resmi di Lantik Kapolri Sebagai Kapolda Sumbar
Tuesday, October 18, 2022

On Tuesday, October 18, 2022



INFONUSANTARA.NET - Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, M.Si Lantik Irjen Pol Suharyono, S.Ik. SH sebagai Kapolda Sumbar bertempat di Mabes Polri, Jakarta, Selasa, (18/110/2022).


Selain Kapolda Sumbar, Kapolri juga melantik Pejabat Utama Mabes Polri dan beberapa Kapolda yakni Kadiv Hubinter, Kapolda Jatim, Kapolda DIY, Kapolda Sumsel, Kapolda Jambi, Kapolda NTT, Kapolda Kalsel, Kapolda Sulut dan Kapolda Malut.

Mantan Perwira Tinggi (Pati) Bareskrim Polri penugasan pada OJK (Otoritas Jasa Keuangan) ini, dilantik berdasarkan Surat Telegram Kapolri dengan Nomor: ST/2223/X/KEP./2022, tertanggal 14 Oktober 2022.

Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Pol Dwi Sulistyawan, S.Ik mengatakan, usai pelantikan Kapolda Sumbar, Irjen Pol Suharyono SIK, SH direncanakan akan tiba di Padang Kamis (20/10), dan akan mengikuti sejumlah kegiatan.

“Agenda kegiatan yang di ikuti itu acara Welcome Dinner sekaligus silaturahmi dengan pejabat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Istana Gubernuran, pada malam hari,” kata Dwi

Selanjutnya, setelah kegiatan Welcome Dinner, pada Jumat tanggal 21 Oktober 2022 akan dilakukan penyambutan di Mapolda Sumbar.

“Rangkaian kegiatan setelah penyambutan Kapolda dilanjutkan laporan kesatuan, kemudian commander wish Kapolda, dan arahan”ujarnya.

“Saya mengajak kepada seluruh anggota Polda Sumbar dan masyarakat Sumbar agar selalu mendo’akan Kapolda agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik di Sumatera Barat,” tuturnya (*).

Ditlantas Polda Sumbar Serahkan Sejumlah Bantuan Bagi Mushalla Ali Bin Said Kelurahan Surau Gadang Nanggalo
Tuesday, October 18, 2022

On Tuesday, October 18, 2022

 

Koordinator Program Peduli Masjid dan Mushalla Ditlantas Polda Sumbar, Ipda Yasliman serahkan bantuan mukena, al Quran dan lainnya pada Wirzal Hidayat (pengurus mushalla Ali bin Said) usai aksi bersih-bersih, Selasa pagi.

INFONUSANTARA.NET -- Ditlantas Polda Sumbar, serahkan sejumlah bantuan bagi Mushalla Ali bin Said di RT 07 RW 01 Kelurahan Surau Gadang, Kecamatan Nanggalo, Padang, Selasa pagi (18/10/2022).


"Bantuan kali ini, perdana untuk mushalla. Sebelumnya, diserahkan khusus untuk masjid. Sejak digulirkan Februari 2022 lalu, telah 150 unit masjid yang diberikan bantuan," ungkap Koordinantor Program Peduli Masjid dan Mushalla Ditlantas Polda Sumbar, Ipda Yasliman.


Dikatakan, program ini diinisiasi Dirlantas Polda Sumbar, Kombes Hilman Wijaya. Bantuan yang diserahkan berupa Sajadah, al Quran, mukena, kain sarung dan uang tunai. 


Selain menyerahkan bantuan, sedikitnya 1 regu  (10 orang) personel Ditlantas Polda Sumbar ditambah Pegawai Harian Lepas (PHL) dan PNS, membersihkan lingkungan mushalla. 


Mulai dari WC, tempat berwudhu, pekarangan mushalla dan tempat areal shalat, dibersihkan. Karpet divacum dan disemprotkan wewangian. 


Bantuan tersebut diserahkan Ipda Yasliman didampingi Aipda Riky Siswandi, Aiptu Lijal Lesmon dan Bripka Debi Maiday. 


Ikut hadir dalam penyerahan bantuan ini, Bhabinkamtibmas Polsek Nanggalo di Kelurahan Surau Gadang, Aipda Hendri Hartono. 


Bantuan diterima pengurus mushalla Ali bin Said, Wirzal Hidayat didampingi tokoh masyarakat di antaranya Afdil, Eka, Aguswarman, Fahmi dan lainnya. 


Sementara, pengurus mushalla, Wirzal Hidayat mengucapkan terimakasih atas bantuan yang diberikan jajaran Ditlantas Polda Sumbar. 


Wirzal juga mengapresiasi program yang diinisiasi Kombes Hilman Wijaya beserta jajaran ini. Menurutnya, program ini merupakan wujud kepedulian Polri yang terus bermitra bersama masyarakat. 


"Semoga bantuan ini jadi amal jariyah dan program ini terus berlanjut walau pimpinannya nanti berganti," harap Wirzal. (inf)