Latest Post

INFONUSANTARA.NETPerjalanan yang cukup jauh tidak mengurangi semangat Forkopimda mentawai untuk melakukan peninjauan gerai vaksinasi massal di daerah pulau terluar yang berada di Desa Malakopak, Kecamatan Pagai Selatan.

Untuk menuju hingga sampai di lokasi kegiatan, rombongan Forkopimda mentawai menggunakan kapal cepat KM.SB Rimata milik pemkab mentawai dengan jarak tempuh dari dermaga wisma lestari menuju Desa Malakopak di perkirakan 30 menit.

Kegiatan peninjauan gerai vaksinasi TNI-Polri ini di dampingi Kapolsek Sikakap, AKP.Tirto Edhi bersama rombongan yaitu, Bupati Mentawai, Yudas Sabaggalet,Wakil Bupati, Kortanius Sabeleake, Kapolres Mentawai, AKBP.Mu’at, SH,MM, Dandim 0319/Mentawai, Letkol.Czi.Bagus Mardyanto, Danlanal Mentawai serta rombongan.

Dilokasi kegiatan, Kapolres Mentawai, AKBP.Mu’at, SH,MM dan Kapolsek Sikakap AKP. Tirto Edhi, SH bersama Forkopimda melakukan koordinasi dengan Camat Pagai Selatan dan Staf Desa yang bertempat di Kantor Desa Malakopak, Kecamatan Pagai Selatan, Sabtu (24/7).

Koordinasi sekaligus diskusi pembahasan kegiatan itu dalam rangka pemberian sosialisasi dan pemahaman kepada masyarakat Desa Malakopak tentang Vaksinasi Covid-19.

Berikutnya membahas tentang Pos PPKM berskala Mikro yang harus diterapkan di setiap Desa untuk pencegahan Virus Covid-19 khususnya di desa malakopak, pada umumnya kabupaten kepulauan mentawai.

“Kita juga melakukan koordinasi dengan Bhabinkamtibmas untuk melakukan penanganan jika ada masyarakat yang terpapar Virus Covid-19 bekerjasama dengan petugas posko PPKM setempat” ucap Kapolres di dampingi kapolsek Sikakap, Senin (26/7/2021).

Rangakaian kegiatan selanjutnya, Kapolres Mentawai bersama Forkopimda melakukan pengecekan vaksinasi yang laksanakan di mako polsek sikakap sekaligus melakukan pertemuan dengan unsur Fokopimca, Kepala Desa, Tokoh agama dan tokoh adat.

“Pertemuan kita lakukan ini sebagai tindak lanjut dalam komitmen bersama untuk satu persepsi melakukan penanganan dan pencegahan covid-19 di tingkat desa khususnya wilayah kecamatan sikakap” sebut Kapolsek.

Diakhir pertemuan di sepakati secara bersama untuk menandatangani pakta integritas duta prokes Tomas,Toga,Todat dan Toda di wilayah Sikakap, di harapkan komit mendukung penanganan pencegahan covid-19 dengan menerapkan prokes, 5M, 3T dan vaksin.


Editor : Heri Suprianto

Gubernur beri dukungan moral pada pasien COVID-19 di RSUP M.Djamil

INFONUSANTARA.NET -- Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi memberikan dukungan moral kepada pasien COVID-19 di RSUP M Djamil Padang untuk meningkatkan semangat agar bisa kembali pulih dan berkumpul dengan keluarga.

"Dekatkan diri terus kepada Yang Maha Menyembuhkan. Jaga pikiran positif agar bisa cepat pulih kembali," katanya melalui pengeras suara sehingga terdengar hingga ke kamar-kamar pasien isolasi COVID-19, Senin (26/7/2021)

Gubernur mengatakan pihak RSUP memberikan segala upaya hingga batas maksimal agar semua pasien yang masuk ruang isolasi bisa kembali pulih.

Dalam kesempatan itu ia juga mengapresiasi keikhlasan dan komitmen tenaga kesehatan yang memberikan usaha terbaik untuk pelayanan kepada pasien.

Apresiasi tinggi juga diberikan kepada seribu lebih relawan di RSUP M Djamil yang membantu tenaga kesehatan untuk menangani pasien COVID-19.

Mahyeldi mengatakan ruangan di rumah sakit rujukan itu masih tersedia, namun ada beberapa kekurangan diantaranya tempat tidur, ventilator dan peralatan lain.

"Ini akan kita komunikasikan dengan pemerintah pusat agar bisa dibantu secepatnya," ujarnya.

Ia juga meminta agar Rumah Sakit lain di Sumbar bisa memilah pasien, tidak mengirimkan semua ke RSUP M Djamil supaya tidak terjadi penumpukan pasien.

"Kita minta dukungan dari semua pihak untuk mengatasi penyebaran COVID-19 di Sumbar," katanya.

Gubernur juga mengingatkan agar masyarakat patuh protokol kesehatan agar jumlah yang terpapar bisa ditekan.

"Tingkatkan imun dan iman kita agar tidak mudah terpapar," pungkasnya.

BIRO ADPIM SETDAPROV SUMBAR

 


INFONUSANTARA.NET - Bank BPD Sumatera Barat atau Bank Nagari meluncurkan program Melawan Rentenir di Ranah Minang (Marandang) dengan Kredit pembiayaan melawan rentenir (KPMR) di auditorium Gubernuran.

"Rentenir ini kadang-kadang menjadi beban bagi usaha super mikro karena bunganya yang mencekik. Ini yang coba diantisipasi Bank Nagari dengan terobosan program Marandang ini," kata Gubernur Sumbar, Mahyeldi saat peluncuran di Auditorium Gubernuran di Padang, Senin (26/7/2021).

Menurut Gubernur, masyarakat yang terjerat praktik rente hanya akan jadi pencari uang bagi rentenir karena bunganya yang tinggi sehingga lama kelamaan akan makin terjerat.

Dengan hadirnya program marandang akan memudahkan dan memberikan keleluasaan dan menguntungkan masyarakat ekonomi lemah yang memiliki usaha.

"Dalam masa pandemi COVID-19 memang perlu terobosan yang dilakukan untuk bisa membantu usaha mikro kecil agar bisa bertahan bahkan kalau memungkinkan terus berkembang," ujarnya.

Ia menyebut pemerintah daerah juga akan berupaya memberikan keringanan lebih diantaranya dengan "membeli" bunga bank dari pinjaman usaha super mikro.

"Dalam pertemuan dengan bupati/wali kota ada yang berisiatif akan membeli bunga pinjaman di bank sehingga pinjaman di masyarakat akan lebih rendah bunganya," ujarnya.

Ia berharap dengan program Bank Nagari dan bantuan pemerintah tersebut kesejahateraan masyarakat akan bisa tingkatkan.

Dirut Bank Nagari M. Irsyad mengatakan Program KUR Super Mikro yaitu Marandang (Melawan Rentenir di Ranah Minang) merupakan salah satu upaya pemerintah untuk membantu erekonomian usaha mikro dalam masa sulit akibat pandemi.

"Kita mendorong perekonomian, mendorong usaha mikro dengan program ini," katanya.

Program itu tidak perlu agunan, cukup usaha yang layak. Lama usaha juga bisa kurang dari enam bulan. "Bunganya hanya 6 persen setahun. Bahkan sampai akhir tahun 2021 pemerintah memberikan subsidi bunga 3 persen sehingga masyarakat hanya perlu membayar bunga 3 persen.

Ia melanjutkan karena tujuannya melawan keberadaan rentenir, maka harus bisa menciptakan proses kredit pembiayaan cepat dan syarat yang mudah.

Bank nagari telah didukung aplikasi untuk memberikan segala kemudahan itu dengan proses pencairan cukup cepat 2-3 hari.

Kepala OJK Perwakilan Sumbar, Yusri mengapresiasi program dari Bank Nagari tersebut dan berharap itu bisa menjadi solusi bagi usaha mikro di Sumbar 

Ia menyebut persoalan bagi masyarakat yang berusaha di sektor mikro bukan suku bunga tetapi ketersediaan akses ke lembaga pembiayaan formal dan proses yang cepat disamping syarat yang mudah.

"Kalau rentenir, kapanpun orang mau, hari itu bisa langsung cair. Ini tantangan bagi perbankan untuk bisa melakukan hal yang sama," katanya.

Ia berharap program itu tidak hanya dilakukan oleh Bank Nagari tetapi juga bisa dilakukan perbankan lain.***

BIRO ADPIM SETDAPROV SUMBAR

INFONUSANTARA.NETSukseskan pelaksanaan vaksinasi di wilayah kabupaten pesisir selatan, Kasdim 0311/Pessel lakukan peninjauan vaksinasi tahap II  bagi karyawan BRI cabang Painan, jln.H.Agus Salim Painan, Kecamatan IV Jurai, Senin (26/7/2021).

Vaksinasi tahap II yang di laksanakan karyawan Bank BRI Cabang Painan ini merupakan kegiatan lanjutan vaksinasi yang sudah dilakukan sebelumnya yakni vaksin tahap I.

Kasdim 0311/Pessel Mayor Inf.Syawal mengatakan, kegiatan serbuan vaksinasi covid-19 kali ini merupakan kerja sama TNI-Polri, BRI, Dinas Kesehatan dan Pemda Kabupaten Pesisir Selatan.

“Dengan mengikuti vaksinasi ini dapat memutus mata rantai penyebaran virus covid-19 yang mewabah saat ini serta mendukung program pemerintah” ucapnya.

Sementara Pasiter Kodim 0311/Pessel, Kapten. Arm.Hengky mengungkapkan, di tengah pandemi saat ini seluruh arahan dan ketentuan pemerintah harus benar -benar di pahami masyarakat.

“Bagi masyarakat yang sudah melaksanakan vaksin, tetap patuhi protokol kesehatan dan tetap menjaga pola hidup bersih dan sehat” ajaknya.

Vaksinasi yang di terapkan pemerintah kepada seluruh masyarakat, agar bersama-sama mencegah dan menekan perkembangan virus covid-19 yang sudah mewabah di negeri kita ini.

“Maka dari itu vaksinasi itu sangat penting di lakukan agar meningkatkan kekebalan tubuh, tandasnya.



Editor : Heri Suprianto

INFONUSANTARA.NETUntuk menjaga imunitas tubuh agar tak mudah terserang virus corona atau penyakit lainnya, personel polres kepulauan mentawai melakukan olahraga pagi dengan cara berjemur di halaman mako polres mentawai, Senin (26/7/2021).

Selain mendapatkan vaksin untuk kekebalan tubuh, personel polres mentawai ini juga melakukan aktivitas pagi hari jelang melaksanakan tugas, setidaknya tubuh semakin sehat dan jauh dari penyakit.

“Dengan melakukan olahraga pagi dengan cara berjemur, setidaknya dapat meningkatkan imun tubuh serta vitamin D” ucap Kapolres Mentawai, AKBP.Mu’at, SH,MM.

Dia menyebut, ada beragam manfaat matahari pagi untuk kesehatan. Bukan hanya bayi, semua orang dengan berbagai tingkat usia dapat memperoleh manfaat paparan sinar matahari pagi.

Anjuran untuk berjemur di pagi hari, misalnya sambil berolahraga atau sekadar duduk di teras rumah, bukanlah tanpa alasan. Di samping meningkatkan produksi vitamin D di dalam tubuh, ada beragam manfaat paparan sinar matahari pagi bagi kesehatan.

Ada beberapa manfaat sinar matahari pagi yang dapat merangsang produksi vitamin D di dalam tubuh. Vitamin D diperlukan untuk meningkatkan penyerapan kalsium dan fosfor di usus, sehingga dapat memperkuat tulang, gigi, serta otot.

Tidak hanya itu, vitamin D juga dapat membantu mencegah beragam penyakit, seperti rakitis, osteoporosis, hipertensi, diabetes tipe 1 dan 2, serta multiple sclerosis, penjelasan ini merupakan dari berbagai para dokter, terangnya.

Selain itu, paparan sinar matahari pagi juga dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Saat terpapar sinar matahari, tubuh akan menghasilkan lebih banyak sel darah putih yang berfungsi sebagai perlindungan tubuh.

“Sel darah putih memegang peranan penting dalam melawan berbagai penyebab infeksi, maka dari itu kita selalu mengajak personel untuk meluangkan waktu untuk mendapatkan sinar matahari pagi” ucap Kapolres.

Olahraga pagi dengan cara berjemur ini, diharapakan menjadi rutinitas yang harus di lakukan setiap pagi, agar tetap sehat bugar serta terbendung dengan berbagai serangan penyakit, apalagi di masa pandemi saat ini, pungkasnya.


Editor : Heri Suprianto

Wakil Ketua DPRD Padang Ilham Maulana (kiri) didampingi kuasa hukumnya Yul Akhyari Satra (kanan) Mengklarifikasi Dugaan Korupsi Dana Pokir yang Dituduhkan Kepadanya.(Inf)

INFONUSANTARA.NET -- Dugaan kasus korupsi dana pokok pikiran (Pokir) dari Wakil ketua DPRD Kota Padang untuk bantuan sosial (Bansos) bagi masyarakat kurang mampu yang terdampak akibat pandemi Covid-19 saat ini dalam penyidikan oleh pihak Kepolisian Resor Kota (Polresta) Padang.

Wakil ketua DPRD Kota Padang, Ilham Maulana yang juga merupakan Ketua DPC Partai Demokrat, didampingi kuasa hukumnya, Yul Akhyari Satra,kepada sejumlah awak media, Sabtu (24/7) di Padang, mengklarifikasi dan membantah terkait dugaan korupsi dana pokir tersebut yang dituduhkan kepada dirinya tersebut adalah tidak benar.

Diketahui dana pokir tersebut merupakan bantuan sosial (Bansos) bagi masyarakat kurang mampu yang terdampak akibat pandemi Covid-19 di daerah pemilihan (Dapil) Ilham Maulana, yakni di kawasan Seberang Padang.

Ia menjelaskan sebelumnya Bansos itu merupakan pengusulan tahun 2019 yang di serap melalui kegiatan agenda reses dewan untuk anggaran tahun 2020. Namun di pertengahan perjalanan terjadi Covid-19 dan APBD Kota Padang direfocusing. Kemudian kata Ilham diusulkan kembali namun jumlahnya berkurang.

Dikatakan, jika sebelumnya di anggarkan ada sekitar Rp4 hingga Rp5 Miliar, kemudian berkurang menjadi Rp1 Miliar lebih. Saat itu dari data pengusulan untuk penerima bantuan ada sekitar 320 orang, dan pas terjadi refocusing berkurang menjadi 100 orang penerima bantuan. Jadi Bansos tersebut setelah disetujui yang diperuntukan kepada 100 orang penerima, dan untuk proses verifikasi penerima Bansos ini ada di masing-masing dinas.

"Kemudian baru dari Pemko Padang melalui DPKAD untuk proses pencarian dana bantuan itu. Dan perlu kita ketahui semuanya bahwa uang tersebut ditransfer ke rekening masing-masing penerima,” ungkap Ilham.

Dikatakan, sebelum uang ditransfer, penerima bantuan diwajibkan memberikan tiga lembar surat pernyataan, seperti form isian data diri, perjanjian fakta integritas, sebagai penguat dalam penyaluran bantuan tersebut. Dalam hal ini kata Ilham, sebagai pemilik pokir, ia hanya mengusulkan nama-nama penerima Bansos. Sedangkan untuk pencairan diserahkan kepada dinas terkait kepada penerima, setelah melengkapi persyaratan.

“Jadi, saya hanya sebagai pengusul. Untuk penyalurannya oleh dinas terkait. Dan uang tidak mungkin masuk ke rekening pribadi saya. Mana mungkin saya melakukan penyelewengan tersebut,” sebutnya.

Disamping itu kata Ilham, dari hasil audit BPK RI, tidak ditemukan yang namanya temuan di dalam keuangan Pemerintah Kota atau salah dalam pentransferan yang berakibat temuan korupsi.

“Kalau APBD itu lari dari ketentuannya, maka BPK RI melalui inspektorat melakuan audit disini, jika ada temuan diberilah interval waktu kepada pemilik pokir untuk menyelesaikan kewajiban-kewajibannya. Dan ketika tidak menyelesaikan kewajiban-kewajibannya, maka naiklah laporannya kepada pihak yang berwajib,” katanya.

Ilham Maulana menyampaikan untuk menghadapi kasus ini, kenapa selama ini dirinya masih bungkam, ia menyebutkan bahwa dirinya tidak mau gegabah, dan hal tersebut langsung dikoordinasikannya dengan pengurus Partai Demokrat hingga tingkat pusat. Kemudian diarahkan agar didampingi dengan pengacara.

“Jadi saya memutuskan untuk menghadapi kasus ini dengan pengacara untuk mendampingi saya berdasarkan rekomendasi dari partai,” ungkap Ilham.

Sementara itu kuasa hukumnya, Yul Akhyari Sastra menegaskan, dalam kasus ini kliennya hanya sebagai pengusul. Sedangkan dana Bansos itu langsung masuk ke rekening masing-masing penerima bantuan dari rekening Pemda.

“Sehingga tidak ada sangkut pautnya dengan anggota DPRD lagi. Penerima bantuan bertanggung jawab terhadap uang yang didapatkannya, mau dipakai seperti apa. Jadi tidak ada Ilham Maulana meminta uang tersebut, seperti dalam berita yang beredar,” sebutnya.

"Jika kasus ini naik, pihaknya telah siap untuk menghadapi tuntutan dari pihak Kepolisian. Kita siap dipanggil pihak kepolisian, dan membeberkan semua kronologisnya dan bukti-bukti yang kita punya. Dan jika perlu kita akan menempuh jalur hukum lain jika kasus ini berlanjut,” tegasnya.

Diberitakan sebelumnya, terungkap dugaan korupsi itu atas laporan masyarakat bahwa telah terjadi penyelewengan anggaran dana pokir. Untuk menindaklanjuti hal tersebut, Polresta Padang memeriksa sejumlah saksi, termasuk terlapor.

Kapolresta Padang, Kombes Pol Imran Amir mengatakan, dana pokir ini diperuntukkan untuk bantuan sosial (bansos) Covid-19. Namun dari laporan masyarakat, dana pokir ternyata diberikan tidak sesuai dengan aturan pemerintah.

Jadi Dana Pokir tersebut diberikan kepada 80 orang. Masing-masingnya dikasih Rp1,5 juta. Namun yang bersangkutan meminta kembalian Rp500 ribu perorangnya.

“Dana pokir itu merupakan anggaran tahun 2020. Diduga, dalam temuan ini negara mengalami kerugian hingga ratusan juta,” ungkap Kapolres Imran Amir. (inf)




 

Pelaku kuliner di Kota Medan angkat bendera putih. (Istimewa)

INFONUSANTARA.NET -- Lantaran imbas dari pandemi virus corona dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4, pelaku usaha atau pedagang kuliner di Kota Medan serentak menggelar aksi pasang bendera putih di tempat usahanya, Sabtu, 24 Juli 2021.

Imbas PPKM, pelaku kuliner di Medan angkat bendera putih: kami tak sanggup! 

Hal tersebut sebagai bentuk menyerah dengan kondisi usaha kolaps dan terpuruk.

“Pak tolong kami. Kami sudah mengangkat bendera putih. Kami sudah tak sanggup lagi,” kata salah seorang pelaku kuliner malam di Pajak Kedan, Komplek MMTC, Kota Medan, Andi, kepada wartawan.

Selain di lokasi ini, seperti dilansir dari viva.co.id, Sabtu 24 Juli 2021, aksi serupa juga dilaksanakan di sejumlah pasar kuliner malam lainnya di Kota Medan.

Andi mengatakan usaha mereka terpuruk selama Covid-19 ini. Apalagi, ditambah lagi ada larangan tidak boleh melayani konsumen makan di tempat. Sehingga, mereka lebih memilih menutup usahanya dan merumahkan karyawan.

“Selain di sini, aksi juga dilakukan di Megapark, PRR Marelan, Metrolink, Pajak Kedan. Ini akan berlanjut dengan kawan-kawan yang lain. Ada ribuan pedagang yang terdampak,” bebernya.

Selama PPKM Darurat berganti menjadi PPKM Level 4 di Kota Medan. Andi dan sesama pedagang mengikuti peraturan dengan membuka usahanya hingga pukul 20.00 WIB.

Ia mengatakan, kondisi tersebut membuat omset mereka drastis menurun. Dampaknya, mereka semua mengalami kerugian.

“Kami mengangkat bendera putih sebagai tanda kami menyerah pada keadaan. Kami adalah rakyat yang taat kepada peraturan. Tapi keadaan dan peraturan itu tidak memihak kami. Tidak memihak pedagang kuliner malam,” imbuh Andi.

Atas kondisi tersebut, Andi mengatakan ada pelaku usaha gulung tikar sebab tidak mampu lagi untuk menyewa tempat usaha dan menggaji pekerja. Bahkan, sebelum PPKM diberlakukan pun, perekonomian mereka sudah memburuk.

“Kami cari makan hari ini untuk makan hari ini. Bukan untuk foya-foya. Selama ini kami mencoba untuk bertahan. Peraturan yang ada membuat kami tidak sanggup. Tidak sanggup membayar uang sekolah, tidak sanggup membayar listrik dan lainnya,” jelasnya.

Sementara itu, seorang pedagang lainnya, Widiya mengatakan agar usahanya tidak semakin terpuruk, ia harus memutar otak dengan melakukan penjualan dagangan secara online. Namun, tidak mengalami peningkatan penjualan seperti offline.

“Habis omset kami. Untuk modal esok hari pun gak bisa. Terpaksa cari utangan. Terkadang sehari. Saya harus menghidupi dua anak. Karyawan saya ada lima.  Banyak yang sudah dipulangkan. Karena gak sanggup menggaji. Sementara ini pekerjaan utama kami,” ungkapnya.

Para pedagang berharap pemerintah bisa memberikan solusi. Sehingga, mereka bisa menyambung hidup di tengah pandemi Covid-19 yang belum menunjukkan tren penurunan.

“Kita minta dibantu dari sisi kebijakannya. Jadi bisa berjualan. Selama ini gak ada kami dapat bantuan. Bansos itu pekerja, saya saja tidak dapat,” imbuh Robin, pedagang lainnya.

Source: terkini.id

 

Menteri Keuangan Sri Mulyani. (Istimewa)

INFONUSANTARA.NET - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati angkat suara terkait penambahan hutang negara di tengah pandemi Covid-19.

Ini alasan Sri Mulyani tambah hutang di tengah pandemi Covid-19.

Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan jika hutang tersebut untuk menyelamatkan perekonomian negara di saat menghadapi wabah pandemi virus corona.

Dia menegaskan, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI merespons kondisi pandemi untuk menyelamatkan warga negara dan perekonomian.

“Kenapa kita harus menambah hutang seolah-olah menambah hutang menjadi tujuan? Padahal dia (hutang) merupakan instrumen, whatever it takes, untuk menyelamatkan warga negara dan perekonomian kita,” bebernya dalam Youtube DJPPR Kementerian Keuangan, Sabtu 24 Juli 2021.

Sri Mulyani mengungkapkan, stigma hutang sebagai sesuatu yang buruk harus diubah dengan edukasi yang baik kepada masyarakat.

“Sehingga mereka tidak hanya bicara hutang sebagai stigma,namun dia bisa memahami (hutang) sebuah instrumen yang dijaga secara profesional dan bertanggung jawab,” imbuhnya, seperti dilansir dari detikcom, Sabtu 24 Juli 2021.

Kementerian Keuangan dalam menghadapi tantangan pandemi saat ini melakukan segala cara supaya bisa menyelamatkan warga negara dan perekonomian Indonesia.

Namun ternyata berimplikasi pada defisit Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Sri Mulyani menegaskan, Kami di Kemenkeu merespons dengan whatever it takes.

"Apapun kita lakukan untuk menyelamatkan warga negara dan perekonomian Indonesia. Dan itu berimplikasi kepada defisit APBN, "tegasnya.

(*)

INFONUSANTARA.NETBabinsa Koramil 04/Sikakap dampingi pelaksanaan vaksinasi massal hari ketiga di Desa Sikakap di ikuti sebanyak 230 orang, Sabtu (24/7/2021).

Pelaksanaan kegiatan ini melibatkan personel 3 orang dari Anggota Koramil 04/Sikakap, 3 Anggota Kamla, 5 Anggota Polsek Sikakap, Satpol PP dan 6 Timkes puskesmas sikakap.

Adapun masyarakat yang ikut vaksinasi massal di hari ketiga ini sebanyak 230 orang terdiri dari vaksin tahap I di ikuti 195 orang dan tahap II sebanyak 35 orang.

Danramil 04/Sikakap,Kapten.Inf.Putra Irawan Damanik menyebut, pelaksanaan vaksinasi massal yang di mulai di hari pertama sampai hari ketiga ini dapat berjalan dengan baik.

“Kita berterima kasih kepada masyarakat yang sangat antusias berbondong-bondong datang ikut vaksin, ini menunjukan warga mendukung program pemerintah” ucapnya.

Masyarakat yang sudah divaksin, Danramil mengajak untuk tetap mematuhi prokes dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari seperti yang sudah di tetapkan pemerintah.

Semoga dengan banyaknya warga ikut melaksanakan vaksinasi, di harapkan penyebaran virus covid-19 dapat di tekan di wilayah kecamatan sikakap, khususnya di kabupaten kepulauan mentawai.



Editor : Heri Suprianto

Polres Dharmasraya Gelar Patroli Skala Besar di Jalan Lintas Sumatera Km 2 Pulau Punjung.

INFONUSANTARA.NET -- Polres Dharmasraya menggelar Patroli Skala Besar di jalan lintas Sumatera Km 2 Pulau Punjung depan Kantor Bupati Dharmasraya, pada hari Jumat malam (23/07/2021) yang di pimpin langsung oleh Kapolres Dharmasraya AKBP Anggun Cahyono didampingi oleh Kabag Ops Polres Dharmasraya Kompol Nasrul Efendi.

Dalam kegiatan Patroli Skala Besar, Menindak lanjuti surat telegram nomor: STR/ 655 NIOPS.2/2021 TGL. 23 -72021 dari Mabes Polri. Kemudian Anggota Polres Dharmasaraya bersama Anggota Kodim 0310/SS tersebut melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan yang melintas di jalan lintas Sumatera baik yang menuju ke Kota Padang atau sebaliknya. 


Kapolres Dharmasraya, AKBP Anggun Cahyono yang di dampingi oleh Kabag Ops Polres Dharmasraya Kompol Nasrul Efendi mengatakan, malam ini Polre Dharmasraya bersama bersama Anggota Kodim 0310/SS,melaksanakan kegiatan Patroli Skala Besar. 

"Kemudian di lanjutkan dengan kegiatan razia kendaraan yang dari daerah Jambi menuju Padang dan sebaliknya dari Padang  ke Jambi. Kami melakukan pemeriksaan hal - hal yang mencurigakan, " terangnya.

Dikatakan, untuk Kabupaten Dharmasraya sekarang ini statusnya adalah kabupaten level 3 dalam zona orange. Dalam kegiatan ini kami tidak melakukan penyekatan kendraan hanya saja melakukan pemeriksaan  kendaraan.

Malam ini Prosonil yang di turunkan 80 % kekuatan dan masing - masing Polsek di wilayah hukum Polres Dharmasraya juga melakukan kegiatan Patroli Sekala Besar.

"Kapolres Dharmasraya AKBP Anggun Cahyono mangatakan saat ini masih dalam situasi pandemic, kami menghimbau tetap mematuhi protokol kesehatan, jaga jarak memakai masker demi perlindungan dan kesehatan kita,"pungkasnya.

Laporan:MsX

INFONUSANTARA.NETDalam rangka menyukseskan pelaksanaan serbuan vaksinasi, Dandim 0319/Mentawai bersama unsur Fokopimda turun kelapangan bertempat di Desa Malakopa, Kecamatan Pagai Selatan, Sabtu (2/7/2021).

Kunjungan unsur forkopimda mentawai yang terdiri dari Bupati Mentawai, Yudas Sabaggalet, Wakil Bupati Mentawai, Kortanius Sabeleake Dandim 0319/Mentawai, Letkol.Czi.Bagus Mardyanto, AKBP.Mu’at, SH,MM serta Danlal Mentawai di dampingi Danramil 04/Sikakap, Kapten.inf.Putra Irawan Damanik dan Kapolsek Sikakap, AKP. Tirto Edhi.

Peninjauan yang di lakukan unsur Fokopimda ini sekaligus sosialisasi tentang serbuan vaksinasi Kodam I BB kepada masyarakat yang berada di Desa Malakopak.

Pada kesempatan itu, unsur Fokopimda juga memantau posko PPKM di baregi dengan diskusi ringan untuk mengajak petugas, posko yang sudah di bentuk ini harus aktif serta di awasi Babinsa dan Bhabinkamtibmas.

Di sesi kegiatan, unsur forkopimda memberikan pemahaman terkait sosialisasi serbuan vaksinasi dan pengarahan tentang fungsi posko PPKM yang ada di wilayah kecamatan pagai utara selatan.

Diakhir kegiatan di lakukan penandatanganan pakta integritas dalam rangka mendukung penanganan pencegahan covid-19 dengan menerapkan prokes, 5M, 3T dan vaksin.

Masyarakat yang hadir dalam kegiatan tersebut animo warga luar biasa ikut vaksinasi dan saling berbaur dengan unsur forkopimda dalam mendengarkan arahan dari pimpinan tiga pilar kabupaten mentawai.



Editor : Heri Suprianto

 


INFONUSANTARA.NET - Gubernur Sumatera Barat mahyeldi meminta dukungan tambahan 800 ribu dosis vaksin kepada pemerintah pusat dalam rapat koordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto secara virtual, Sabtu.

"Sumbar sudah mengusulkan tambahan vaksin sebanyak 800 ribu dosis. Sekarang sudah dipenuhi 30,7 ribu dosis. Kami berharap dukungan untuk sisa kebutuhan vaksin di Sumbar," katanya saat menghadiri rapat terkait penerapan level 4 di luar Jawa dan Bali diikuti secara virtual di Istana Bung Hatta Kota Bukittinggi, Sabtu (24/7/2021).

Gubernur mengatakan antusiasme masyarakat untuk divaksin sudah meningkat signifikan sementara ketersediaan vaksin sudah menipis bahkan sebelumnya sempat kosong.

"Karena itu dibutuhkan dukungan dari pemerintah pusat untuk menambah ketersediaan vaksin di Sumbar agar health immunity bisa tercapai," katanya.

Terkait Kota Padang yang masih masuk dalam daerah penerapan PPKM level 4, Mahyeldi mengatakan pihaknya akan terus berupaya untuk memperbaiki indikator cakupan penanganan COVID-19 agar daerahbitu segera bisa diturunkan level asesmentnya.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah menambah jumlah konversi tempat tidur di Rumah Sakit untuk kebutuhan pasien COVID-19 sehingga persentase keterisian tempat tidur pasien atau BOR bisa diturunkan.

Selain rumah sakit dan Pemprov Sumbar juga sudah melakukan tambahan tempat isolasi mandiri bagi pasien dengan gejala ringan, di antaranya di asrama haji Padang.

"Ke depan kita akan terus mengupayakan perbaikan indikator penanganan COVID-19 di daerah Sumatera Barat," ujarnya.

Sementara itu distribusi bantuan sosial yang berasal dari Kementerian Sosial dan Bulog juga mulai dilakukan untuk membantu meringankan beban masyarakat yang terdampak pandemi.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam kesempatan itu mengatakan ada 45 daerah pada 21 provinsi yang akan dilanjutkan penerapan PPKM level 4 pada 26 Juli sampai 8 Agustus 2021.

Daerah itu diantaranya Kota Bengkulu di Bengkulu, Kota Jambi di Jambi, Kalimantan Barat (Kota Pontianak), di Kalimantan Selatan Kota Banjarbaru dan Banjarmasin kemudian juga beberapa kota di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

Di Bangka Belitung Kota Bangka Barat Belitung dan Belitung Timur, Kepulauan Riau naik di Batam dan Tanjungpinang, di Provinsi Lampung Kota Bandar Lampung. 

Pekanbaru di Riau, Padang di Sumbar, Lubuk Linggau, Musi Banyuasin, Musi Rawas di Sumatera Selatan dan beberapa daerah lainnya.

Aturan pada penerapan PPKM level 4 masih relatif sama dengan sebelumnya yaitu sektor non esensial "work from home" 100 persen, belajar secara daring, untuk industri bisa bekerja 50 persen.

Restoran  dan cafe seluruhnya hanya melayani "take away", mal tutup 100 persen kecuali untuk apotek dan toko obat. Beribadah di rumah, kegiatan sosial budaya juga masih dilarang.

Sedikit perbedaan untuk penerapan kali ini pedagang kaki lima dan PKL diberikan keringanan untuk bisa buka dengan penerapan protokol kesehatan dan waktu yang dibatasi. 

Pasar tradisional juga boleh buka dengan beberapa pembatasan-pembatasan.

Sementara itu Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pemerintah mengupayakan memanfaatkan APBN untuk membantu masyarakat terdampak. Ia juga mendorong pemerintah daerah agar secepatnya mencairkan alokasi anggaran penanganan COVID-19 melalui bantuan sosial dan program pendorong perekonomian.

Ia menyebut puluhan juta masyarakat dibantu melalui APBN dalam beberapa skema diantaranya Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sosial Tunai (BST) Kemensos, Bantuan Sosial Dana Desa, Subsidi listrik bagi rumah tangga 450 dan 900  VA, subsidi kuota belajar hingga bantuan beras Bulog.

Ia berharap berbagai bantuan berasal dari APBN itu bisa membuat masyarakat merasakan bahwa pemerintah hadir untuk meringankan beban saat pemberlakukan PPKM.

Rakor tersebut diikuti oleh di Menteri Keuangan, Menkes, perwakilan Mendagri, Perwakilan Kapolri, Panglima dan Kejaksaan Agung, dan para seluruh Gubernur serta Bupati, Walikota.

BIRO ADPIM SETDA PROV. SUMBAR

Formulir Kontak

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.