PILIHAN REDAKSI

Soft Launching Kantor Baru PWI Luak 50, Calon Anggota DPD RI Nurkhalis Silahturahmi Dengan Wartawan

INFO|Payakumbuh - Calon Anggota DPD RI pada Pemilu 2024, Nurkhalis Kanti menghadiri soft launching pemakaian kantor baru Persatuan Wartawan...

Budaya

Opini

Mentawai

Padang Panjang

Peristiwa

Pariwara

Sijunjung

padang

Buron Lima Bulan, Pelaku Curanmor Asal Riau Dibekuk Tim Aligator Polsek Padang Utara
Senin, Juni 10, 2024

On Senin, Juni 10, 2024

 

Lima bulan buron, pelaku curanmor ditangkap tim Aligator Polsek Padang Utara.foto:(Seputar Padang)


INFONUSANTARA.NET - Tim Aligator Polsek Padang Utara berhasil menangkap seorang pria bernama Marlin (26), warga Riau, di Desa Minaming, Kabupaten Rokan Hulu, Riau. Penangkapan ini dilakukan pada Minggu, 9 Juni 2024, setelah buron selama lima bulan terkait kasus pencurian motor.


Kronologi Penangkapan


Marlin ditangkap oleh tim yang dipimpin oleh Kanit Reskrim Polsek Padang Utara, Iptu Heru Gunawan. Penangkapan ini berawal dari informasi masyarakat yang melihat Marlin berada di Desa Minaming. Dengan cepat, Tim Aligator bergerak menuju lokasi dan berhasil mengamankan pelaku tanpa perlawanan.


"Penangkapan ini adalah hasil dari kerja keras dan penyelidikan intensif yang dilakukan oleh tim kami selama beberapa bulan terakhir. Informasi dari masyarakat sangat membantu dalam proses ini," ungkap Iptu Heru Gunawan dalam keterangannya pada Senin, 10 Juni 2024.


Modus Operandi dan Pengakuan Pelaku


Kasus pencurian yang melibatkan Marlin terjadi pada Rabu, 31 Januari 2024, di sebuah warung di Jalan Hamka, Kelurahan Air Tawar Barat, Kecamatan Padang Utara. Kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 06.00 WIB. Menurut pengakuan Marlin kepada pihak kepolisian, motor curian tersebut dijual di daerah Pekanbaru dengan harga Rp2,8 juta.


"Setelah lima bulan buron, akhirnya pelaku berhasil kita tangkap. Marlin mengakui bahwa motor hasil curian dijual di Pekanbaru seharga Rp2,8 juta. Uang dari penjualan motor tersebut digunakan untuk keperluan pribadinya," jelas Heru.


Tindak Lanjut dan Proses Hukum


Saat ini, Marlin telah ditahan di Polsek Padang Utara dan akan menjalani proses hukum lebih lanjut. Penyelidikan terus dilakukan untuk mengetahui apakah ada keterlibatan pihak lain dalam kasus ini dan untuk mendalami kemungkinan adanya jaringan pencurian motor.


"Kami sedang mendalami apakah ada jaringan yang lebih besar di balik kasus ini atau jika Marlin beraksi sendiri. Proses hukum akan dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku," tambah Heru.


Imbauan Kepada Masyarakat


Iptu Heru juga mengimbau kepada masyarakat untuk selalu waspada dan berhati-hati terhadap tindak kejahatan di lingkungan sekitar. Ia juga meminta masyarakat untuk segera melaporkan ke pihak berwajib jika mengetahui adanya tindakan mencurigakan atau tindak kejahatan di wilayah mereka.


"Kerjasama antara masyarakat dan polisi sangat penting dalam mencegah dan menindak kejahatan. Kami menghargai setiap informasi yang diberikan dan berkomitmen untuk menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah kami," tutup Heru.


Kasus ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa kejahatan dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Keberhasilan penangkapan Marlin merupakan bukti kerja keras dan kesigapan pihak kepolisian serta peran aktif masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan. Semoga dengan tertangkapnya pelaku, masyarakat Padang Utara bisa merasa lebih aman dan terlindungi dari tindak kejahatan serupa.(Inf)



Pelayanan Identitas Kependudukan Digital Jemput Bola di Komplek Permata Surau Gadang Nanggalo
Sabtu, Juni 08, 2024

On Sabtu, Juni 08, 2024




INFONUSANTARA.NET -- Pemko Padang terus menggiatkan aktivasi IKD (Identitas Kependudukan Digital) dengan sistem jemput bola. Di Kecamatan Nanggalo pada hari Sabtu dan Minggu diturunkan tim untuk melakukan aktivasi IKD ke tingkat RT. Seperti Sabtu (8/6/2024), dua anggota tim pelayanan IKD menyasar ke RT 07/01 Kompleks Permata Surau Gadang (PSG).


Camat Nanggalo Amrizal Rengganis menjelaskan, aktivasi IKD telah mulai dilakukan sejak dua minggu lalu yang menyasar masyarakat umum. Jika pada hari kerja, petugas siap melayani masyarakat untuk aktivasi IKD di Kantor Camat. Sedangkan Sabtu dan Minggu, tim pelayanan IKD akan mendatangi masyarakat ke pemukimannya atas permintaan dari Ketua RT atau RW setempat.


“Dan setiap warga yang berurusan di Kantor Camat Nanggalo, baik itu urusan terkait administrasi kependudukan (Adminduk), atau urusan lainnya, akan mendapat fasilitas aktivasi IKD ini. Kita ingin seluruh warga Nanggalo yang telah memiliki KTP untuk mengaktivasi IKD, sehingga nantinya upaya tertib Adminduk lebih mudah kita realisasikan," kata Camat Nanggalo didampingi Lurah Surau Gadang Rustam, saat meninjau pelaksanaan aktivasi IKD di Kompleks PSG, siang tadi.


Disampaikan Amrizal, aktivasi IKD ini tertuang jelas dalam Permendagri Nomor 72 tahun 2022, dan kemudian dilaksanakan oleh Dirjen Dukcapil agar semua KTP beralih ke KTP Digital atau IKD.


Kegiatan dimulai pukul 09.00 WIB. Warga PSG pun berdatangan ke Musala Ali bin Said. Setelah mengisi daftar absen, warga meletakkan handphone android di meja petugas. Sebelumnya warga diingatkan untuk mengunduh aplikasi IKD di playstore. Setelah mengisi itu, mengisikan NIK, Email, dan Nomor Hape serta melakukan swafoto. Hingga waktu Zuhur tiba, kegiatan pun berakhir.


“Alhamdulillah, dari semula 64 orang yang mengisi list di grup WA PSG untuk aktivasi IKD, akhirnya 79 orang berhasil diaktivasi. Itupun ada juga warga kita yang datang, namun tidak bisa diaktivasi karena Kartu Keluarganya belum Nanggalo,” ungkap Ketua RT 07/01, Desriandi SE, didampingi Sekretaris RT, Fitra Mulia.


Ketua RT 07/01 tak lupa mengucapkan terima kasih atas kedatangan Camat Nanggalo dan Lurah Surau Gadang, yang terlibat perbincangan akrab dengan warganya.


Cara untuk mengakses IKD yaitu harus dengan menggunakan handphone android minimal versi 7,1. Sementara, yang ditemui pihaknya di lapangan, masyarakat yang menggunakan android di bawah versi 7,1 dan Iphone, tidak bisa diaktivasi.


"Yup, ini menjadi salah satu kendala, sehingga ada dua warga kita yang tidak bisa menginstal aplikasi IKD tersebut," ungkap Fitra Mulia. (*)

SK Perpanjangan Jabatan PJ Bupati Mentawai di Serahkan Gubernur Sumbar
Senin, Mei 27, 2024

On Senin, Mei 27, 2024



INFO|PADANG Selain melantik Penjabat (PJ) Wali Kota Payakumbuh Suprayitno, Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansarullah serahkan keputusan perpanjangan jabatan Penjabat Bupati Kepulauan Mentawai.


Penyerahan surat keputusan Mendagri tentang perpanjangan masa jabatan PJ Bupati Mentawai, Fernando Jongguran Simanjuntak itu di serahkan Mahyeldi di Auditorium Istana Gubernur Sumbar, Senin (27/5/2024).

Seperti di ketahui Fernando Jongguran Simanjuntak sendiri saat ini menjabat Kepala Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar (BBPBAT) Sukabumi KKP RI.

Mahyeldi menyebut, Dalam pergantian kepemimpinan, di harapkan adanya keberlanjutan pengelolaan pemerintahan secara berkesinambungan. Sehingga, terwujud pemerintahan yang good dan clean governance. 

“Untuk itu, kepala daerah harus menjaga keharmonisan dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan,” ucap Gubernur dalam arahannya.

Gubernur mengingatkan, bahwa kepala daerah dan pejabat di pemerintahan mendapatkan berbagai fasilitas dari negara, dengan fasilitas tersebut, seluruh pejabat dapat fokus melaksanakan tugas dan kewajiban, serta mengutamakan kepentingan masyarakat ketimbang kepentingan pribadi, kelompok, golongan, politik, dan berbagai kepentingan lainnya.

“Kepala daerah berkewajiban menjalin komunikasi dan koordinasi dengan berbagai pihak, baik pemerintah pusat, provinsi, dan pihak swasta” ujarnya.

Selain itu, juga harus memaksimalkan segenap potensi yang ada di daerah masing-masing, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Di samping itu, Gubernur juga mengingatkan bahwa kepala daerah wajib menyukseskan segenap program pemerintahan, seperti mengentaskan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem, serta meningkatkan taraf kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. 

Patut juga diingat, sambung Gubernur bahwa kinerja kepala daerah selalu dievaluasi setiap triwulan, terutama dalam hal pelaksanaan program unggulan pemerintah, tutupnya.

Editor : Tim Redaksi

Maju Bakal Calon Wako Padang, Alkudri Ambil Formulir Pertama Pendaftaran ke DPC Partai Gerindra
Selasa, Mei 07, 2024

On Selasa, Mei 07, 2024

Alkudri Ambil Formulir Pertama Pendaftaran ke DPC Partai Gerindra Padang.Selasa (7/5/2024).



INFONUSANTARA.NET -- Pada hari pertama dibuka pendaftaran bakal calon walikota dan walikota Padang yang dilaksanakan oleh Partai Gerindra, yang pertama mengambil formulir yakni Alkudri.



Alkudri, bakal calon Walikota Padang ini  mengambil formulir, pada Pukul 10.00 WIB di Kantor DPC Gerindra Kota Padang, di Jalan Wahidin No.15 Gantiang Parak Gadang, Kecamatan Padang Timur, Selasa (7/5/2024).



Kedatangan Alkudri disambut langsung Ketua DPC Gerindra Kota Padang Verry Mulyadi, Eko Muhardi Sekretaris Tim Penjaringan dan Penyaringan, serta sejumlah pengurus lainnya.



Ketua DPC Gerindra Kota Padang, Verry Mulyadi kepada wartawan mengatakan, hari pertama dibuka pendaftaran bakal calon walikota dan walikota Padang yang dilaksanakan oleh Partai Gerindra, pertama kali Alkudri melakukan pengambilan formulir.



"Semoga semangat beliau mendaftar pertama kali di Partai Gerindra, sama dengan semangat beliau membangun Kota Padang kedepan,"ujarnya.



Verry juga menyampaikan, seluruh sosok partai yang ingin mendaftar di partai Gerindra, harus tampil menjadi orang pertama terlebih dahulu. Jangan berkeinginan menjadi orang kedua.



Partai Gerindra sebagai salah satu partai besar di Kota Padang, tentu tak ingin memiliki jagoan dipandang sebelah mata. Memiliki 7 kursi di DPRD Padang, tentu menjadi sebuah modal besar berbekal keyakinan bagi Partai Gerindra berlambang burung garuda.



“Tak ada cerita, tokoh yang ingin berlayar menggunakan kapal Gerindra, mencalonkan diri hanya sebagai orang dua di Kota Bingkuang. Yang jelas, bakal calon yang ingin maju dari Partai Gerindra harus berani tampil menjadi nomor satu,” ucapnya.



“Setelah para bakal calon mengembalikan formulir paling lambat pada 20 Mei mendatang, maka kami akan melakukan verifikasi terhadap semua formulir yang masuk. Setelah itu kita akan lihat faktor penentu dari bakal calon, seperti faktor elektabilitas, popularitas, serta pertimbangan lainnya,” ungkapnya.



Sementara itu, Alkudri mengatakan bahwa Gerindra partai terbesar di Kota Padang dengan tujuh kursi. Dirinya ingin sekali maju sebagai Walikota Padang dari Partai Gerindra.



Alkudri menilai, Partai Gerindra dianggap bisa memenangkan Pilkada Kota Padang. Karena memiliki mesin partai yang bagus dan kader terbilang solid, sehingga mendongkrak pemilih.



Terkait kondisi Kota Padang, Alkudri memiliki cita-cita Padang maju warganya sejahtera. Karena Padang jauh tertinggal dari kota besar lainnya di Indonesia, khususnya di wilayah sumatera.



Ia menginginkan agar kedepan Padang bisa sejajar dengan kota lainnya. Caranya yakni dengan membuka jaringan seluas-luasnya ke pusat, sehingga program-program pusat yang terletak di kementerian bisa diboyong ke Padang.



“Pembenahan mendasar Kota Padang sebut Alkudri adalah bagaimana menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya. Sementara persoalan mendasar yakni persoalan pendanaan. Karena Kota Padang kurang pendanaan, sehingga perkembangan pembangunan terhambat,” pungkasnya.(*)


Serahkan SK PPPK, Hendri Septa: Berikan Pelayanan Terbaik ke Masyarakat
Selasa, Mei 07, 2024

On Selasa, Mei 07, 2024

 

Wali Kota Padang Hendri Septa menyerahkan SK kepada 2.824 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).


INFONUSANTARA.NET, Padang -- Wali Kota Padang Hendri Septa menyerahkan SK kepada 2.824 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). SK diberikan di Lapangan Apeksi Balaikota, Senin (6/5/2024).


SK bagi PPPK terdiri dari tenaga teknis, tenaga Kesehatan dan guru. Wali Kota Padang Hendri Septa mengingatkan akan tanggung jawab dan amanah yang diemban. Ia juga mengajak agar PPPK untuk melayani masyarakat dengan ketulusan hati.


"Setiap ASN harus memegang teguh nilai-nilai dasar yang sama yaitu memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat bukan menjadi pejabat yang minta dilayani. Buktikan lah untuk bekerja lebih baik, jadilah abdi negara dan abdi masyarakat yang selalu siap sedia melayani masyarakat dengan ketulusan hati,” katanya. 


Kepala BKPSDM Mairizon mengatakan, dengan bertambahnya jumlah PPPK Pemko Padang diharapkan dapat meningkatkan capaian kinerja Pemerintah Kota Padang.


Dalam laporannya, Mairizon mengatakan PPPK yang menerima SK pada hari ini berjumlah 2.824 orang terdiri dari 2.331 tenaga guru, 379 tenaga Kesehatan, dan 118 tenaga teknis.


Turut hadir pada kegiatan tersebut Inspektur Pemko Padang Arfian, Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang Yopi Krislova, Kadis Kesehatan Kota (DKK) Padang Srikurnia Yati, Kepala Bappeda Kota Padang Yenni Yuliza, Kalaksa BPBD Hendri Zulviton, serta beberapa Kepala OPD terkait (Charlie / Hariz)

Elly Thrisyanti Tegaskan Dirinya Siap Maju di Pilkada Kota Padang Jika Diamanahkan Partai Gerindra
Rabu, Mei 01, 2024

On Rabu, Mei 01, 2024

Elly Thrisyanti,SE,Akt anggota DPRD Kota Padang Fraksi Partai Gerindra.




Elly Thrisyanti Tegaskan Siap Maju di Pilkada Jika Diamanahkan Partai Gerindra 

INFONUSANTARA.NET --Elly Thrisyanti ketika mengaku siap-siap saja maju sebagai bakal calon Walikota Padang dari Partai Gerindra di Pilkada Kota Padang 2024 ini.


"Jika partai menugaskan memberikan amanahnya, saya maju di Pilkada Kota Padang, sebagai kader akan tegak lurus bersama membesarkan partai. Secara pribadi saya siap, tegas Srikandi Gerindra Kota Padang ini.


Semetara itu ,Sekretaris DPC Partai Gerakan Indonesia (Gerindra) Kota Padang Mastilizal Aye sangat setuju dan mendorong sekaligus memang menyarankan Elly Thrisyanti Anggota DPRD Kota Padang untuk maju pada Pilkada Kota Padang.


Dorongan itu disampaikan Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Padang ini usai rapat paripurna DPRD Kota Padang di gedung baru DPRD Kota Padang Aia Pacah, dengan agenda tutup masa sidang I dan buka masa sidang II tahun 2024.Selasa sore (30/4/2024).


Disampaikannya, selaku Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Padang, dirinya mendorong Elly Thrisyanti maju di Pilkada Kota Padang 2024 ini.


Alasan pria yang akrab disapa Aye ini mendorong Elly Thrisyanti bukan tanpa alasan. Sosok seorang Elly Thrisyanti ini merupakan anggota DPRD Kota Padang 2 periode, yaitu 2014-2019 dan 2019-2024.


Selain itu, Elly Thrisyanti juga pernah menjabat Ketua DPRD Kota Padang pengganti Erisman Chaniago pada periode 2014-2019.


Di tubuh partai, Elly Thrisyanti saat ini menjabat Ketua Pengurus Cabang Perempuan Indonesia Raya (PC PIRA) Partai Gerindra Kota Padang.


DPC Partai Gerindra sendiri menurut rencana akan membuka pendaftaran bakal calon Walikota dan Wakil Walikota Padang pada Mei 2024.


"Berdasarkan rapat di DPC tadi, insya Allah pendaftaran akan kita buka pada bulan Mei 2024 ini," katanya beberapa waktu lalu. (*)



PAW Helmi Moesim dan Zalmadi Dijadwalkan 13 Mei 2024 Sesuai Hasil Rapat Bamus DPRD Kota Padang
Senin, April 29, 2024

On Senin, April 29, 2024

Ketua DPRD Kota Padang Syafrial Kani.


INFONUSANTARA.NET -- Proses Pergantian Antar Waktu (PAW) dua orang anggota DPRD Kota Padang sudah diputuskan oleh rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Kota Padang, Senin, 29 April 2024.


Dua orang anggota DPRD Kota Padang tersebut adalah Helmi Moesim dan Zalmadi. Keduanya merupakan anggota DPRD Kota Padang periode 2019-2024 dari partai Berkarya.


"PAW keduanya kita jadwalkan pada tanggal 13 Mei 2024," kata Ketua DPRD Kota Padang Syafrial Kani usai rapat Bamus di DPRD Kota Padang, Senin, 29 April 2024.


Dikatakannya, proses admisnistrasi PAW keduanya sudah selesai, dan Gubernur Sumatera Barat sudah menggeluarkan Surat Keputusan (SK) pemberhentian dan pengangkatan. 


"Secara administrasi, alhamdulillah sudah selesai, SK-nya sudah keluar, SK pengangkatan dan pemberhentian," ujarnya.


"Soal rencana Helmi Moseim akan mengunggat SK pemberhentiannya, Syafrial Kani menghormati langkah Helmi Moesim tersebut. Itu hak dari Pak Helmi Moesim," ujar politisi Partai Gerindra ini.


Tapi yang jelas, kata Syafrial, sesuai dengan SK dari Gubernur Sumbar, dan kesepakatan anggota Bamus, maka dijadwalkan proses PAW pada tanggal 13 Mei 2024.


Terkait hak-hak Helmi Moesim dan Zalmadi dengan keluarnya SK Gubernur, Syafrial Kani menegaskan, setelah SK pemberhentian keluar, maka otomatis hak dan kewajiban dihentikan. 


"Setelah SK keluar, otomatis hak dan kewajiban diputus. Dan penggantinya setelah dikukuhkan baru ada haknya," katanya.


Sebagai informasi, Helmi Moesim digantikan oleh Resmita dan Zalmadi digantika Khairul Karohan.


Pada pemilu, Rabu, 13 Februari 2024 lalu, Helmi Moesim maju dari Partai Golkar dan Zalmadi dari PKB untuk pemilihan anggota DPRD Kota Padang periode 2024-2029. 


Keduanya kembali berhasil meraih kursi DPRD Kota Padang untuk periode berikutnya. (*)

Gubernur Sumbar Keluarkan Surat PAW Dirinya,Helmi Moesim Pertanyakan Proses Hukum Sedang Berjalan, Saya Akan Lakukan Gugatan
Minggu, April 28, 2024

On Minggu, April 28, 2024

Helmi Moesim menjelaskan terkait dikeluarkan surat PAW dirinya oleh Gubernur Sumbar dalam jumpa pers.Minggu (28/4/2024)



INFONUSANTARA.NET -- Anggota DPRD Kota Padang 2019 - 2024 dari Partai Berkarya Helmi Moesim mempertanyakan surat Pergantian Antar Waktu (PAW) yang di putuskan Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) tentang peresmian PAW DPRD Kota Padang yang di tandatangani oleh Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah yang di tandatangani pada 23 April 2024.


Saya sangat menyayangkan Gubernur Sumbar mengeluarkan surat PAW saya. Biasanya, surat PAW keluar setelah adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.


"Dalam hal ini putusan pengadilan saya belum keluar, saya masih bersengketa dan mencari keadilan dari tingkat mahkamah partai , pengadilan negeri hingga ke Mahkamah Agung. Jadi dalam aturannya, PAW saya belum bisa di keluarkan, karena masih berproses," jelasnya saat jumpa pers dengan sejumlah awak media di The ZHM Premiere, Padang. Minggu (28/4)


Helmi Moesim menambahkan, dirinya tidak mempermasalahkan jika di PAW oleh partai. "Tetapi harus sesuai aturan hukum yang berlaku. Kalo keluar keputusan dari pengadilan yang menyatakan saya menang bagaimana? Tentu Gubernur Sumbar harus mengubah surat PAW saya yang di tanda tangani pada 23 April 2024," jelasnya.


Helmi Moesim menjelaskan juga, langkah yang akan dilakukannya adalah melakukan gugatan ke PTUN, melapor ke Ombudsman, KSN, Kemendagri, DPR RI Komisi II


"Jelas sangat buruk tata kelola pemerintahan di Pemprov Sumbar. Saya akan mengadu dan melaporkan permasalahan yang saya alami ke PTUN, melapor ke Ombudsman, KSN, Kemendagri, DPR RI Komisi II," tegasnya.


Di sisi lain, Helmi Moesim menjelaskan Walikota Padang Hendri Septa belum bisa melanjutkan usulan PAW dirinya ke provinsi hingga keluarnya putusan kasasi yang telah di ajukan.


"Walikota Padang saja, belum bisa melanjutkan usulan PAW diri saya. Hal ini setelah ada keputusan dari Walikota Padang pada 19 Februari 2024. Kenapa Pemprov beraninya mengeluarkan surat PAW saya," tanyanya.



Sebelumnya Helmi Moesim merupakan anggota DPRD Kota Padang 2019 - 2024 dari Partai Berkarya. Pada Pileg 2024 - 2029 Helmi Moesim terpilih menjadi anggota DPRD Padang dari Partai Golkar.


"Di pemilu 2024 - 2029, Partai Berkarya tidak ikut pemilu karena dualisme kepemimpinan. Oleh karena itu saya mendaftarkan diri kembali ke Partai Golkar. Pendaftaran ini, setelah Partai Berkarya membuka ruang untuk anggota Partainya yang ingin mencalon kan diri lagi dengan mendaftar di partai lain," ujarnya.


Sebelumnya, Helmi Moesim melakukan gugatan kepada Partai Berkarya di Pengadilan Negeri (PN) Padang. 

Hal itu karena Pergantian Antar Waktu (PAW) yang dialami oleh Helmi Moesim.


Helmi mengaku telah menyetor uang ke DPP Partai Berkarya dengan komitmen agar tidak diproses PAW.


"Saya sudah melakukan pembayaran untuk membuat komitmen agar tidak di PAW. Nyatanya, saya di PAW, dan ini sedang menunggu putusan pengadilan negeri padang," pungkasnya.(Inf)

Pasca Banjir Lahar Dingin, Pertamina Maksimalkan Kebutuhan Energi di Sumbar
Sabtu, April 06, 2024

On Sabtu, April 06, 2024




INFO|Padang - Pertamina Patra Niaga Sumatera Barat bergerak cepat, setelah terjadinya banjir lahar dingin yang melanda sejumlah daerah di sekitar Gunung Marapi, Jum’at (5/4/2024) kemarin. 


Ini dilakukan, berhubung beratnya medan terdampak bencana yang dapat memicu putusnya pasokan BBM ke daerah sekitar. Terutama di Payakumbuh dan Limapuluh Kota yang berbatas langsung dengan Riau. Sementara dari Teluk Kabung, untuk menuju kedua daerah itu harus melewati kawasan bencana.


“Benar (adanya pasokan BBM dari Riau,-Red), kami terapkan skema Reguler, Alternatif, dan Emergency (RAE),” kata Sales Area Manager Pertamina Sumbar Narotama Aulia Fazri, saat diwawancarai wartawan Sabtu (06/04) , usai melepas rangkaian pengawalan BBM dari IT Teluk Kabung.


Biasanya, pasokan BBM untuk seluruh daerah di Sumatera Barat, dilakukan dari Integrated Terminal (IT) Teluk Kabung, Padang. “Hari ini, kita kirim 272 Kiloliter (KL) BBM dari Fuel Terminal (FT) Siak, Riau,” jelas Narotama.


Narotama merinci, 272 KL BBM itu terdiri dari 176 KL pertalite, 80 KL biosolar dan 16 KL pertamax. “Kebijakan skema RAE ini akan kita lakukan sampai situasi di Agam dan sekitarnya benar-benar normal,” beber perwira Pertamina yang dikenal humanis itu.


Tidak hanya memprioritaskan stok BBM untuk Payakumbuh dan Limapuluh Kota yang dipasok langsung dari Riau, Tim Pertamina Patra Niaga Sumbar juga memastikan, menjamin semua stok BBM di seluruh wilayah daerah tersebut.


Gandeng Polda Sumbar


Mulai hari ini , Pertamina Sumbar bekerjasama dengan Polda Sumbar, mengirimkan 112 KL Pertalite, 72 kiloliter biosolar, 16 kiloliter Pertamax dan 8 kiloliter dexlite dengan cara dikawal Patwal dari IT Teluk Kabung.


Itu untuk daerah Padang Panjang, Bukittinggi, Agam, Tanah Datar, serta sebahagian Payakumbuh dan Limapuluh Kota. “Ada 13 MT (mobil tangki) dikawal dengan 2 mobil patwal. Sehingga di kawasan bencana tak ada keraguan publik terkait stok BBM, kami pastikan aman,” tutur Narotama.


Sebelumnya diberitakan, Jum’at (05/04), terjadi bencana lahar dingin di daerah sekitar Gunung Marapi. Terutama di Kabupaten Agam. Akibat bencana ini pula, beberapa akses jalan dan bangunan rusak parah serta menimbulkan kerugian material tak sedikit.


Pertamina Sumbar berduka, atas peristiwa ini dan memperkuat kinerja Satuan Tugas Ramadan serta Idul Fitri (Satgas RAFI) ke daerah tersebut. (Ady).



Editor : Tim Redaksi

Kasus Korupsi di PUPR Mentawai, Hakim Vonis EL 1,4 Tahun Penjara, FN dan MT 3 Tahun
Jumat, April 05, 2024

On Jumat, April 05, 2024



INFO|PADANG - Kasus perkara tindak pidana korupsi swakelola kegiatan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan pada Dinas PUPR Mentawai Tahun anggaran 2020 bergulir dengan agenda pembacaan vonis terhadap ketiga terdakwa.

 

Ketiga terdakwa divonis bersalah melanggar Pasal 3 jo. 18 Ayat (1) huruf a dan huruf b, Ayat (2) dan Ayat (3) UURI 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) angka 1 KUHPidana. 

 

Mantan Kepala Dinas PUPR Mentawai, terdakwa Elfi dipidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan, denda sebesar Rp.50.000.000 subsider 1 (satu) bulan kurungan, serta diwajibkan membayar uang pengganti Rp.1.236.936.625 dikurangi yang telah dikembalikan, sehingga total uang pengganti yang harus dibayar sebesar Rp.282.436.625, subsider 9 (sembilan) bulan penjara. 

 

"Kalau tidak dibayar uang pengganti tersebut, maka hartanya disita dan dilelang sebagai pengganti uang tersebut dan jika tidak akan ditambah pidana 9 bulan penjara,” sebutnya 

 

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) terdakwa Febrinaldy dipidana penjara selama 3 (tiga) tahun, denda sebesar Rp.50.000.000 subsider 1 (satu) bulan kurungan, serta uang pengganti sebesar Rp.927.702.468,75 dikurangi yang telah dikembalikan, sehingga total uang pengganti yang harus dibayar sebesar Rp.727.702.468,75 subsider penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan. Jika tidak dikembalikan hartanya akan disita, apabila tidak bisa menutupi itu maka akan ditambah pidana satu tahun tiga bulan.

 

Sedangkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) terdakwa Metridoni dipidana penjara selama 3 (tiga) tahun, denda Rp.50.000.000 subsider 1 (satu) bulan kurungan, serta uang pengganti sebesar Rp.927.702.U68,75 dikurangi yang telah dikembalikan, sehingga total uang pengganti yang harus dibayar sebesar Rp.787.702.468,75, subsider penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan.

 

Vonis terhadap ketiga terdakwa itu dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim, Juanda dalam sidang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Pengadilan Negeri Padang, jalan Khatib Sulaiman Padang, Kamis (4/4/2024). 

 

Informasi yang di rangkum dari Instagram Kejari Mentawai, vonis yang di berikan hakim kepada ketiga terdakwa, Jaksa Penuntut Umum menyatakan sikap pikir-pikir terhadap putusan tersebut, karena tidak sesuai dengan tuntutan yang dibacakan sebelumnya. 

 

Dimana tuntunan sebelumnya yang di bacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Aridona Bustari dan Zeneger terdakwa Elfi dituntut 2 (dua) tahun penjara dan denda sebesar Rp 100.000.000 subsider 3 (tiga) bulan kurungan, serta membayar uang pengganti sebesar Rp 1.236.936.625 dikurangi uang yang telah dikembalikan terdakwa sebesar Rp 954.500.000 sehingga uang pengganti yang harus dibayar sebesar Rp 282.436.625 subsider 1 (satu) tahun penjara. 

 

Sedangkan terdakwa Metridoni dituntut 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dan denda sebesar Rp.100.000.000 subsider 3 (tiga) bulan kurungan, serta uang pengganti sebesar Rp 1.236.936.625 dikurangi uang yang telah dikembalikan terdakwa sebesar Rp 140.000.000 sehingga uang pengganti yang harus dibayar sebesar Rp1.096.936.625 subsider selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan penjara. 

 

Terdakwa Febrinaldy dituntut 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dan denda sebesar Rp. 100.000.000 subsider 3 (tiga) bulan kurungan, serta uang pengganti sebesar Rp 1.236.936.625 dikurangi uang yang telah dikembalikan sebesar Rp 200.000.000 sehingga uang pengganti yang harus dibayar sebesar Rp 1.036.936.625 subsider pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan. 

 

Untuk di ketahui ketiga terdakwa ini terseret kasus korupsi kegiatan swakelola pekerjaan pemeliharaan jalan dan jembatan, dan pekerjaan pembangunan jalan non status oleh Dinas PUPR Mentawai tahun anggaran 2020 berawal dari laporan masyarakat kepada penyidik dan juga dikuatkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.



Editor : Tim Redaksi

 

Fraksi Persatuan Berkarya Nasdem Apresiasi Wako Padang Terkait Penerimaan Pegawai Non ASN, Helmi Moesim: Harus Dikawal!
Selasa, April 02, 2024

On Selasa, April 02, 2024

 

Helmi Moesim.


INFONUSANTARA.NET - Ketua Fraksi Persatuan Berkarya Nasdem Helmi Moesim mengapresiasi Walikota Padang Helmi Moesim terkait penerimaan pegawai non ASN.


Hal itu disampaikan Helmi Moesim disela-sela rapat paripurna DPRD Kota Padang tentang LKPJ Walikota Padang tahun 2023.Senin ( 1/4/2024).


"Alhamdullilah di penghujung Masa Jabatan Walikota dan Wakil Walikota Padang, kami mengapresiasi kerja Walikota dan Wakil Walikota dengan disetujui oleh Menpan RB izin prinsip tentang penerimaan Pegawai Non ASN sebanyak 5.391 orang," ungkapnya.


Untuk itu, Helmi Moesim mengingatkan Pemerintah Kota Padang melalui dinas terkait betul-betul mengawal hal tersebut.Sebab, jika hal itu berhasil, maka akan mengurangi beban Pemerintah Kota Padang.


"Untuk itu kami mengingatkan agar dinas terkait menjaga serta mengawal agar rencana Pemerintah Kota tersebut betul - betul terwujud agar beban Pemerintah Kota Jadi berkurang," tegasnya.


Sebelumnya diberitakan, usulan formasi kebutuhan pegawai yang disampaikan Pemko Padang kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur SIpil Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) akhinya disetujui.


Surat Persetujuan Prinsip Kebutuhan Pegawai ASN tahun 2024 dari Menpan RB itu diserahkan langsung oleh Menteri pan-RB kepada Wali Kota Padang Hendri Septa di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (14/3/2024) lalu.


Artinya, seluruh formasi yang diusulkan secara prinsip telah disetujui oleh Menpan RB. Dalam usulan yang disampaikan Pemko Padang kepada Menpan RB, terdapat 5.391 formasi. 


Pemko Padang mengusulkan sebanyak 464 tenaga guru dari PPPK. Kemudian Tenaga Kesehatan dari formasi CPNS sebanyak 64 orang, serta dari PPPK sebanyak 140 orang.


Tenaga Teknis dari formasi CPNS sebanyak 428 orang dan 4.295 dari tenaga PPPK.


Surat persetujuan dari Menpan RB yang diterima Wali Kota Padang bernomor B/1006/M.SM.01.00/2024, tanggal 13 Maret 2024. (*)

Safari Ramadhan 1445 H DPRD Padang, H.Muharlion Ajak Seluruh Elemen Masyarakat Saling Mengisi Agar Pembangunan Semua Sektor Lebih Baik Lagi
Senin, Maret 25, 2024

On Senin, Maret 25, 2024

 

Safari Ramadhan DPRD Kota Padang H.Muharlion,S.Pd, kunjungi Mushalla Al Hidayah dan Masjid Nurul Falah di Kecamatan Koto Tangah.


INFONUSANTARA.NET -- Ramadhan penuh berkah, pimpinan beserta seluruh anggota DPRD Kota Padang setiap tahunnya di bulan ramadhan menyerahkan bantuan hibah dengan mengunjungi satu masjid dan mushalla di dapil masing- masing. 


Anggota DPRD Kota Padang H. Muharlion,S.Pd melaksanakan Safari Ramadhan1445 Hijriah/ 2024 Masehi ini dengan mengunjungi pertama di hari Jum'at (22/3/2024) di Mushalla Al Hidayah di Komplek Pratama 2 Lubuk Buaya Kecamatan Koto Tangah. 


Pada hari kedua Sabtu (23/3/2024) di Masjid Nurul Falah Komplek Kuala Nyiur 2 Kelurahan Pasir Nan Tigo Kecamatan Koto Tangah Kota Padang.


Sesuai Perwako Padang yakni pada Safari Ramadhan ini sudah dianggarkan untuk hibah bantuan masing -masing mushalla atau surau sebesar Rp.10 juta dan masjid Rp.15 juta.

Anggota DPRD Kota Padang H.Muharlion,S.Pd, serahkan bantuan secara simbolis Rp.10 juta pada pengurus Mushalla Al Hidayah di Komplek Pratama 2 Lubuk Buaya Kecamatan Koto Tangah. 


"Bantuan itu telah kita serahkan secara simbolis pada pengurus surau dan masjid yang kita kunjungi,” kata Muharlion .


Dalam safari Ramadhan ini, setelah kita serahkan bantuan kepada pengurus masjid dan mushalla selanjutnya kita bersama warga juga melakukan dialog. 


Kita menerima masukan dari warga, ternyata masih ada beberapa usulan yang masih dibutuhkan. 


Seperti pembangunan jalan, perbaikan drainase dan juga lanjutan rehabilitasi masjid dan mushalla. Jalan yang utama dan disini mereka meminta tentang pengelolaan sampah.

Anggota DPRD Kota Padang H.Muharlion,S.Pd, serahkan bantuan secara simbolis Rp.15 juta pada pengurus Masjid Nurul Falah Komplek Kuala Nyiur 2 Kelurahan Pasir Nan Tigo Kecamatan Koto Tangah Kota Padang.


Muharlion mengatakan, untuk di Komplek Kuala Nyiur 2 Kelurahan Pasir Nan Tigo Kecamatan Koto Tangah, kita juga sudah merealisasikan pembangunan jalan lingkungan dan perbaikan drainase.


Selanjutnya di Komplek Pratama 2 Kelurahan Lubuk Buaya, Kecamatan Koto Tangah, kita juga sebelumnya sudah merealisasikan pembangunan drainase serta bantuan untuk TPQ.


“Mudahan -mudahan ini bermanfaat bagi warga setempat.Secara perlahan kedepan kita akan mencoba menata pembangunan dari semua sektor bagi masyarakat di Kecamatan Koto Tangah ini untuk lebih baik lagi agar masyarakat bisa lebih sejahtera dan masyarakat Kota Padang pada umumnya," ucap Muharlion.




Selain itu saya juga menyampaikan terimakasih kasih banyak kepada masyarakat Kecamatan Koto Tangah yang kembali memberikan amanahnya mempercayai saya untuk kembali  memperjuangkan aspirasi masyarakat di DPRD Kota Padang. 


"Insyaallah, kedepan marilah kita bersama- sama dari seluruh elemen masyarakat untuk saling mengisi agar pembangunan Kota Padang di semua sektor untuk lebih baik lagi," pungkasnya.


H. Muharlion,S.Pd, anggota DPRD Kota Padang dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kembali mendapat amanah duduk di DPRD Kota Padang periode 2024 -2029. Kepercayaan masyarakat dapil Koto Tangah menghantarkannya ke legislatif dengan perolehan suara terbanyak (7.306 suara) pada pemilu 2024 ini.(bim)

Ketum INKADO Sumbar Wahyu Iramana Putra Besuk Anggota DPRD Sumbar Evi Yandri Rajo Budiman yang Terbaring di Rumkit Pasca Lakalantas
Sabtu, Maret 23, 2024

On Sabtu, Maret 23, 2024

 

Ketua Umum Indonesia Karate -Do (INKADO) Sumbar,H.Wahyu Iramana Putra,SE, berserta jajaran membesuk anggota DPRD Sumbar Evi Yandri Rajo Budiman di RS Baiturrahmah Padang,Sabtu (23/3/2024).


INFONUSANTARA.NET - Sebagai Ketua Umum Indonesia Karate-Do (INKADO) Sumatera Barat, H. Wahyu Iramana Putra, SE., membesuk anggota DPRD Sumbar Evi Yandri Rajo Budiman yang terbaring di rumah sakit Baiturrahmah Padang, Sabtu (23/3/2024).


Pada kesempatan itu, Wahyu Iramana Putra didampingi oleh Ketua KSH dan Sekretaris INKADO Sumbar Kompol Alvira, SH, MH., dan jajaran pengurus lainnya.


Sebelumnya, usai kecelakaan lalu lintas di jalan lintas Pekanbaru-Kampar pada Kamis (21/3/2024) pagi, Evi Yandri sempat dirawat di rumah sakit di daerah tersebut.


Pria yang kembali terpilih sebagai Anggota DPRD Sumbar Dapil Sumbar 1 (Kota Padang) dari Partai Gerindra periode 2024-2029 itu mengalami kecelakaan di kawasan Rimbo Panjang, Kabupaten Kampar, Riau atau tidak jauh usai keluar dari Tol Bangkinang Riau.


Namun, sejak Jumat malam, 22 Maret 2024, Evi Yandri Rajo Budiman dirawat di ruangan Multazam 2 rumah sakit Baiturrahmah yang terletak di jalan Bypass Kota Padang.


"Alhamdulillah, kami segenap jajaran pengurus INKADO Sumbar dapat membesuk Pak Evi Yandri siang ini," ungkap Wahyu Iramana Putra.


Dikatakan Wahyu Iramana Putra, Evi Yandri Rajo Budiman merupakan bagian dari keluarga besar INKADO Sumbar.


Saat ini,  Evi Yandri Rajo Budiman menjabat Ketua Harian INKADO Sumbar, dan telah banyak berbuat untuk kemajuan INKADO Sumbar.


"Kami mendoakan Pak Evi Yandri segera sembuh dan pulih, sehingga dapat beraktivitas seperti sediakala," kata Wahyu.


Sementara itu, Evi Yandri Rajo Budiman mengaku terharu atas kunjungan Wahyu Iramana Putra dan jajaran INKADO Sumbar yang membesuknya di rumah sakit.


"Terimakasih atas kunjungannya. Doa dari sahabat adalah obat penawar rasa sakit atas cidera kaki kanan yang kami alami saat lakalantas," ujarnya. (*)

Dinding Rumah Jebol Akibat Longsor Pasca Banjir, Warga Rawang Padang Selatan Belum Tersentuh Bantuan
Minggu, Maret 17, 2024

On Minggu, Maret 17, 2024

 

Anggota Komunitas Basis Kebersamaan didampingi Babinsa Kelurahan Rawang Kecamatan Padang Selatan membantu membersihkan material longsor yang masuk ke rumah warga di RT 01 RW 06 Kelurahan Rawang Kecamatan Padang Selatan.Minggu(17/3/2024).


INFONUSANTARA.NET -- Satu rumah warga di RT 01 RW 06 Kelurahan Rawang, Kecamatan Padang Selatan, jebol akibat longsor dari atas bukit karan pasca banjir yang melanda Kota Padang beberapa waktu lalu.


Mendengar informasi tersebut, Komunitas Basis Kebersamaan berserta anggota didampingi Babinsa Kelurahan Rawang Kecamatan Padang Selatan, Serka Iwan AP, turun tangan mengambil inisiatif untuk membantu membersihkan material yang masuk ke rumah warga tersebut,pada Minggu (17/3/2024).


Ketua Komunitas Basis Kebersamaan, Hendra Wijaya Kusuma mengatakan,setelah menerima informasi dari warga ada rumah seorang warga yang jebol diterjang longsor dari atas bukit karan, kami mengambil inisiatif turun untuk membantu membersihkan material longsor yang masuk kedalam rumah.





Kami juga berkoordinasi dengan para pembina komunitas yakni Kapten Inf Ikhlas selaku Danramil 03/ Padang Selatan ,Mulya Perkasa selaku Camat Padang Selatan dan Kompol Nanang SH.MH, Kapolsek Padang Selatan.


"Para pembina sangat mensupport apa yang kami laksanakan. Atas nama berbuat kebaikan untuk orang banyak , Insyaallah mukjizat dari buah kebaikan itu akan datang pada diri kita masing-masing," pungkas Hendra.


Babinsa Kelurahan Rawang, Serka Iwan. AP, dalam kesempatan itu sangat apresiasi atas inisiatif yang dilakukan Komunitas Basis Kebersamaan.Tentunya hal ini sangat dibutuhkan oleh warga.


Memang pasca banjir melanda Kota Padang beberapa waktu lalu banyak terjadi musibah. Salah satu nya di RT 01 RW 06 Kelurahan Rawang ini. Ada 1 KK dimana kepala keluarga nya bapak Defitra dan istri Jumihartati dengan tiga orang anak.Dinding rumah mereka jebol ditimpa longsor. 


"Saya sangat berterima kasih kepada Ketua Komunitas Basis Kebersamaan,Hendra Wijaya Kusuma bersama rekan - rekan yang telah turun membantu masyarakat. Ini lah wujud keberadaan kita bisa membantu dan bermanfaat bagi masyarakat. Kedepannya sukses selalu," ungkap Serka Iwan.AP.

Keluarga korban longsor bapak Defitra didampingi istri Jumihartati bersama Babinsa Kelurahan Rawang Serka Iwan.AP dan Ketua Komunitas Basis Kebersamaa Hendra Wijaya Kusuma.


Sementara Defitra didampingi istri Jumihartati menyampaikan ucapan terima kasih kepada Komunitas Basis Kebersamaan di Babinsa Kelurahan Rawang yang telah membatu kami untuk membersihkan material yang masuk ke dalam rumah akibat diterjang  longsor beberapa hari lalu. 


"Kami juga berharap adanya bantuan dari pihak terkait dari pemerintahan setempat. Sampai saat ini kami belum ada mendapatkan bantuan," harap mereka.(bim)




Amanah Empat Periode, Muharlion Diprediksi Jadi Ketua DPRD Kota Padang
Jumat, Maret 01, 2024

On Jumat, Maret 01, 2024

 
Ketua DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Padang, H. Muharlion, S.Pd. diprediksi akan menjadi Ketua DPRD Kota Padang periode 2024/2029.


INFONUSANTARA.NET -- Ketua DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Padang, H. Muharlion, S.Pd. diprediksi akan menjadi Ketua DPRD Kota Padang periode 2024/2029. Hal ini berdasarkan raihan suara PKS yang menempatkan posisi terbanyak.


Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padang masih melakukan rekapitulasi perhitungan suara tingkat Kota Padang. Namun, gambaran untuk memimpin DPRD Kota Padang periode 2024/2029 sudah terlihat.


Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan mengulang sejarah sebagai Ketua DPRD Padang. Pada periode 2004/2009, PKS berhasil memperoleh suara terbanyak di Kota Padang. Kursi ketua dipercayakan pada Hadison.


Namun, 3 periode berikutnya PKS hanya mampu meraih posisi wakil ketua. Yakni, Budiman periode 2009/2014, Muhidi (2014/2019) dan Arnedi Yarmen (2019/2024).


Sebelumnya, di periode awal reformasi (1999/2004) Partai Keadilan (sebelum berganti nama (PKS) juga hanya sebagai wakil ketua. Waktu itu, dipercayakan pada Muhidi.


Kali ini PKS kembali menjadi partai peraih suara terbanyak di Kota Padang. Total suara yang diraih 81.408. Walau meninggalkan jauh peraih suara kedua terbanyak, PKS hanya mendapatkan 7 kursi di DPRD Kota Padang.


Walau begitu, Ketua DPRD Kota Padang sudah pasti dipegang PKS. Kemungkinan besar akan dipercayakan pada Muharlion. Karena, sudah tradisi di PKS ketua partai otomatis dipercaya sebagai ketua DPRD. Kecuali, kalau ketua gagal mendapatkan kursi.(*)