Diikuti Jajaran Humas Polres Se-Polda Sumbar, Rakernis Kehumasan T.A 2024 Resmi di Buka Kapolda Sumbar

Diikuti Jajaran Humas Polres Se-Polda Sumbar, Rakernis Kehumasan T.A 2024 Resmi di Buka Kapolda Sumbar

Info Positif On Wednesday, July 24, 2024

INFO|PADANG - Bidang Hubungan Masyarakat (Bidhumas) Polda Sumbar menggelar kegiatan Rakernis Kehumasan tahun 2024. Rapat bidang kehumasan ini dilaksanakan di ruang Jenderal Hoegeng Mapolda Sumbar, Kota Padang, Rabu (24/7/2024).

Rakernis dibuka langsung Kapolda Sumbar, Irjen Pol. Suharyono dengan mengusung tema 'Mewujudkan Bidhumas Polda Sumbar yang presisi siap menjaga stabilitas Kamtibmas yang kondusif dalam mengawal tahapan Pilkada Serentak 2024 menuju percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan'. 

Dalam sambutannya, Polda Sumbar Irjen Pol. Suharyono mengapresiasi personil humas jajaran Polres Polda Sumbar yang selalu aktif memberikan informasi kepada masyarakat baik melalui media massa maupun platform media sosial (medsos). 

"Humas itu adalah corong nya informasi. Menyebarkan informasi sesuai dengan fakta yang terjadi, bukan hanya teori. Saya sangat mengapresiasi personil jajaran Polda Sumbar, yang selama ini aktif memberikan informasi yang update kepada masyarakat," ujarnya. 

Kapolda menyebut, bahwa berkembang pesat nya teknologi saat ini menjadi tantangan besar bagi Polri. Informasi cepat beredar dan cepat berubah. Untuk itu, ia menekankan kepada personil humas jajaran Polda Sumbar untuk selalu update informasi. 

"Artinya, andaikata humas ketinggalan informasi, ya akan tergilas oleh informasi itu sendiri. Sebab, informasi yang terlambat adalah penghianatan, apalagi tidak memberikan informasi sama sekali. Untuk itu kepada kita semua saya tekankan bahwa informasi itu sangat penting," katanya. 

Kegiatan Rakernis di hadiri, Wakapolda Sumbar Brigjend Pol. Gupuh Setiyono, penjabat utama Polda Sumbar, Kabid Humas Humas Polda Sumbar Kombes Pol. Dwi Sulistyawan, Jajaran Humas Polres se-Polda Sumbar termasuk Kasi Humas Polres 50 Kota, AKP Aurman, wartawan dan narasumber. (Ady).

Editor : Tim Redaksi

Kabar Duka, Ibunda Sekwan DPRD Padang Cut Rostia Saleh Berpulang ke Rahmatullah

Kabar Duka, Ibunda Sekwan DPRD Padang Cut Rostia Saleh Berpulang ke Rahmatullah

Info Positif On Friday, July 19, 2024

 

Sekwan DPRD Padang Hendrizal Azhar melepas jenazah ibunda tercinta almarhumah Cut Rostia Saleh di usia 75 tahun sebelum di shalat kan di masjid Al Munawwarah.

INFONUSANTARA.NET -- Innalilahi wa innailaihi raji'un. Kabar duka telah berpulang ke Rahmatullah Almarhumah Cut Rostia Saleh, ibunda dari Sekretaris DPRD Kota Padang Hendrizal Azhar, pada Jumat (19/7/2024).

Terlihat dalam pelepasan jenazah dan di sholat kan sebelum dibawa ke Pandam Pekuburan,Hendrizal Azhar imami shalat jenazah orang tuanya, Cut Rostia Saleh di Masjid Al Munawarah Komplek Perumnas Siteba, bakda shalat Jumat.

Ibunda kami meninggal Jumat pagi setelah shalat subuh, sekitar pukul 06.15 WIB. Sebagai salah seorang warga yang telah menempati Perumnas Siteba ini sejak tahun 1979.

"Atas nama ahli waris kami mengucapkan permintaan maaf atas berbagai kesalahan yang disengaja ataupun tidak disengaja," ungkap Hendrizal Azhar saat pelepasan jenazah di rumah duka.

Dikesempatan itu, Sekretaris DPRD Kota Padang ini, mengisahkan perjalanan hidup sang ibunda, yang juga melakoni profesi sebagai guru mengaji di Masjid Al Munawarah dan Masjid Hidayah.

Kedua masjid ini berada di Komplek Perumnas Siteba, lokasi almarhumah menutup mata dalam usia 75 tahun.

"Jika ada utang piutang yang mungkin saja terjadi semasa ibunda kami hidup, kami ahli waris siap mempertanggungjawabkannya sepanjang disertai bukti yang cukup," ungkap Hendrizal Azhar yang merupakan anak kedua.

Sang ibunda, meninggalkan 6 orang anak dengan 18 orang cucu. Usai dishalatkan, jenazah langsung dibawa ke Pandam Pekuburan Jirek di Kelurahan Seberang Palinggam Kecamatan Padang Selatan.

Tampak hadir di rumah duka, Pj Wako Padang, Andree Algamar, Yosefriawan (Pj Sekda), Amrizal (Camat Nanggalo) serta sejumlah pimpinan OPD dan ASN di Kota Padang.

Juga tampak hadir melayat, Hendri Septa (Wali Kota Padang 2018-2023), Maigus Nasir (anggota DPRD Sumbar), Buya Masoed Abidin (ulama Sumbar) dan sejumlah tokoh lainnya. (*)

Pengurus FWP DPRD Kota Padang Audiensi dengan Sekwan Hendrizal Azhar

Pengurus FWP DPRD Kota Padang Audiensi dengan Sekwan Hendrizal Azhar

Info Positif On Wednesday, July 17, 2024

 

INFONUSANTARA.NET - Pengurus Forum Wartawan Parlemen (FWP) DPRD Kota Padang beraudiensi dengan Sekretaris DPRD Kota Padang Hendrizal Azhar, Rabu, 17 Juli 2024.

Rombongan FWP dipimpin oleh Al Imran selaku ketua didampingi oleh pembina Saribulih, Wakil Ketua Zamri Yahya, dan Hanny Tanjung selaku Sekretaris.

Kedatangan rombongan FWP bermaksud melaporkan pergantian kepengurusan yang baru pasca terpilihnya ketua yang lama Dasrul sebagai Komisioner KPID Sumbar.

"Alhamdulillah, kepengurusan baru sudah terbetuk setelah tiga tahun vakum," kata Al Imran, Ketua FWP DPRD Sumbar.

Pada kesempatan itu, Al Imran menyerahkan daftar kepengurusan baru kepada Sekwan.

"Jumlah anggota kami saat ini 18 orang. Kami menyesuaikan dengan regulasi dan aturan yang ada di organisasi," katanya.

Dikatakan Al Imran, sesuai arahan dari para pendiri, anggota FWP haruslah media yang bermitra dengan DPRD Kota Padang.

"Tentunya anggota sudah bersertifikat dewan pers, baik muda, madya atau utama, medianya terdaftar di dewan pers dan pimpinan redaksinya wartawan utama," cakap Al Imran.

Sekwan Hendrizal Azhar menyambut baik kedatangan pengurus FWP DPRD Kota Padang yang baru.

"Tentunya kami berharap, keberadaan FWP di DPRD Kota Padang dapat bersinergi dengan sekretariat dan anggota dewan. Saling menjaga dan mengingatkan kita demi menjaga kebaikan lembaga ini," ujarnya. (*)

Ketua PMI Kota Padang Zulhardi Serahkan Bantuan 12 Unit Kendaraan Bermotor untuk PMI Kecamatan Se-Kota Padang

Ketua PMI Kota Padang Zulhardi Serahkan Bantuan 12 Unit Kendaraan Bermotor untuk PMI Kecamatan Se-Kota Padang

Info Positif On Friday, July 12, 2024

INFONUSANTARA.NET -- Sebanyak 12 (dua belas) unit motor operasional diterima Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Padang dari Pj Walikota Padang Andree Algamar.

Serah terima 12 kendaraan bermotor PMI Kota Padang untuk operasional PMI Kecamatan dari Pemerintah Kota Padang yang bersumber dari anggaran dana hibah Pokir Anggota DPRD Kota Padang Zulhardi Z Latif dari Fraksi Partai Golkar yang dititip melalui Dinas Kesehatan Kota Padang.

Penyerahan itu secara simbolis langsung melalui Pj Walikota Padang Andre Algamar kepada ketua PMI Kota Padang Zulhardi Z Latif, bertempat di Aula Pertemuan, Dinas Kesehatan Kota, Jumat (12/7/2024) sore.

Ketua PMI Kota Padang, Zulhardi menyampaikan, 12 unit sepeda motor ini melalui pokirnya, dimana anggaranya dititip di Dinas Kesehatan Kota Padang untuk PMI Kota Padang. Dimana nantinya per unit motor akan diserahkan kepada PMI Kecamatan se-Kota Padang.

"Jadi ada sebanyak 12 unit sepeda motor, itu gunanya untuk kendaraan operasional bagi PMI Kecamatan untuk penanggulangan bila terjadi bencana, khususnya di kecamatan mereka masing masing," ungkapnya.

Selanjutnya disampaikan, di PMI itu kerja ikhlas, dimana mereka bekerja di lapangan tanpa pamrih dan kita tidak memberikan apa apa dari kegiatan mereka di tempat terjadi bencana. 

"Apalagi mereka sudah mengorbankan tenaga, pikiran, materil dan moril, semuanya sudah dikorbankan, kan tidak salah kita memberikan apresiasi sebuah sepeda motor," katanya.

Zulhardi, menuturkan bagaimana kondisi ketua PMI Kecamatan dilapangan dan meyakini mereka hanya punya satu motor dirumahnya yang dipakai untuk segala keperluan.

"Karena itulah kita berikan motor untuk operasional, supaya tidak ada lagi halangan bagi mereka untuk segera dan paling pertama hendaknya ditempat lokasi bencana," pungkas Zulhardi.

Pj. Walikota Andree Algamar kesempatan itu menyampaikan, dengan penyerahan unit motor kepada PMI Kecamatan merupakan upaya PMI dalam mengantarkan jasa kepada masyarakat, membantu masyarakat disaat damai maupun disaat bencana.

"Sehingga bencana pun bisa diasesmen dan ini juga bentuk menunjukan PMI yang betul - betul menjadi mitra stategis pemerintah membantu warga, masyarakat," ungkapnya.

Kesempatan itu Andree juga mengapresiasi Buya Zulhardi dengan Pokirnya selaku Dewan untuk mempercepat memobilisasi dalam penanggulangan bencana kedepannya.

Andree juga mengajak seluruh warga kota untuk mau berperan serta berdonor darah. Agar stok kantong darah, khususnya di pelayanan transfusi darah mencukupi.

"Kita butuh 200 kantong perhari, sementara yang masuk itu tidak sampai 70 kantong perharinya. Tentu perlu kesadaran kita semua, termasuk jajaran di ASN Kota Padang," ungkap Pj Walikota Andree.

Ia pun berharap akan mencoba rutin per 2 bulan untuk donor darah dilingkungan Pemko Padang, juga jajaran dilingkungan swasta, termasuk TNI/Polri.

"Mari kita bersama sama melaksanakan donor darah secara sukarela sekali 2 bulan. Sehingga mengurangi beban dari PMI mencari pendonor aktif seperti ini, juga saya minta kawan kawan media juga aktif mendonor," pungkas Andree.

Hal senada juga diungkapkan oleh Ketua PMI Provinsi Sumatera Barat, Aristo Munandar, juga mengapresiasi yang dilakukan PMI Kota Padang untuk memberikan fasilitas motor operasional dijajaran PMI Kecamatan.

"Ini yang pertama, mungkin belum ada di daerah lainnya.Baik itu secara nasional maupun di dalam provinsi Sumatera Barat ini. Tentu harapan kita, dengan adanya kendaraan operasional di PMI Kecamatan ini akan menambah semangat sukarelawan mereka," pungkasnya.(*)

Jelang Pilkada Sikapi Laporan Netralitas ASN,Komisi I DPRD Kota Padang Panggil Seluruh Camat dan Lurah

Jelang Pilkada Sikapi Laporan Netralitas ASN,Komisi I DPRD Kota Padang Panggil Seluruh Camat dan Lurah

Info Positif On Tuesday, July 02, 2024

 

INFONUSANTARA.NET - Komisi I DPRD Kota Padang dengan sigap menyikapi laporan netralitas ASN Pemko Padang menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), Rabu, 27 November 2024.

Untuk itu, Komisi I DPRD Kota Padang melakukan pemanggilan terhadap Camat dan Lurah se Kota Padang, Senin (1/7/2024).

Pertemuan Komisi I dengan camat dan lurah tersebut digelar di ruang sidang utama gedung baru DPRD Kota Padang, jalan Bypass Sungai Sapih Kecamatan Kuranji Kota Padang.

Pertemuan itu dipimpin oleh Sekretaris Komisi I DPRD Kota Padang Budi Syahrial yang dihadiri anggota Komisi I Muzni Zen, Miswar Jambak, Salisma, dan Dasman.

Pada pertemuan itu, para camat diminta untuk menyatakan sikap untuk menjaga netralitas ASN di lingkungan mereka.

Menurut Budi Syahrial, pemanggilan itu dilakukan dalam rangka menyikapi laporan terkait netralitas ASN Pemko Padang menjelang pelaksanaan Pilkada 2024.

"Beberapa laporan masuk ke kami terkait dengan netralitas ASN Pemko Padang jelang Pilkada," ujar Budi.

Meski demikian, Budi Syahrial enggan menyebutkan laporan tersebut terkait keberpihakan ASN Pemko Padang ke bakal calon yang mana.

"Gak usah sebut nama. Tapi laporan itu menyebutkan hampir ke setiap bakal calon. Jadi saya gak usah sebut nama tertentu," ungkapnya.

Dikatakan, walau belum ada penetapan calon oleh KPU Kota Padang, namun ketidaknetralan ASN tetap bisa dipidana.

"Sanksinya pidana bagi ASN yang jelas-jelas tidak netral meski belum ada penetapan calon oleh KPU Kota Padang," pungkasnya.(bim)

Buron Lima Bulan, Pelaku Curanmor Asal Riau Dibekuk Tim Aligator Polsek Padang Utara

Buron Lima Bulan, Pelaku Curanmor Asal Riau Dibekuk Tim Aligator Polsek Padang Utara

Info Positif On Monday, June 10, 2024

 

Lima bulan buron, pelaku curanmor ditangkap tim Aligator Polsek Padang Utara.foto:(Seputar Padang)

INFONUSANTARA.NET - Tim Aligator Polsek Padang Utara berhasil menangkap seorang pria bernama Marlin (26), warga Riau, di Desa Minaming, Kabupaten Rokan Hulu, Riau. Penangkapan ini dilakukan pada Minggu, 9 Juni 2024, setelah buron selama lima bulan terkait kasus pencurian motor.

Kronologi Penangkapan

Marlin ditangkap oleh tim yang dipimpin oleh Kanit Reskrim Polsek Padang Utara, Iptu Heru Gunawan. Penangkapan ini berawal dari informasi masyarakat yang melihat Marlin berada di Desa Minaming. Dengan cepat, Tim Aligator bergerak menuju lokasi dan berhasil mengamankan pelaku tanpa perlawanan.

"Penangkapan ini adalah hasil dari kerja keras dan penyelidikan intensif yang dilakukan oleh tim kami selama beberapa bulan terakhir. Informasi dari masyarakat sangat membantu dalam proses ini," ungkap Iptu Heru Gunawan dalam keterangannya pada Senin, 10 Juni 2024.

Modus Operandi dan Pengakuan Pelaku

Kasus pencurian yang melibatkan Marlin terjadi pada Rabu, 31 Januari 2024, di sebuah warung di Jalan Hamka, Kelurahan Air Tawar Barat, Kecamatan Padang Utara. Kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 06.00 WIB. Menurut pengakuan Marlin kepada pihak kepolisian, motor curian tersebut dijual di daerah Pekanbaru dengan harga Rp2,8 juta.

"Setelah lima bulan buron, akhirnya pelaku berhasil kita tangkap. Marlin mengakui bahwa motor hasil curian dijual di Pekanbaru seharga Rp2,8 juta. Uang dari penjualan motor tersebut digunakan untuk keperluan pribadinya," jelas Heru.

Tindak Lanjut dan Proses Hukum

Saat ini, Marlin telah ditahan di Polsek Padang Utara dan akan menjalani proses hukum lebih lanjut. Penyelidikan terus dilakukan untuk mengetahui apakah ada keterlibatan pihak lain dalam kasus ini dan untuk mendalami kemungkinan adanya jaringan pencurian motor.

"Kami sedang mendalami apakah ada jaringan yang lebih besar di balik kasus ini atau jika Marlin beraksi sendiri. Proses hukum akan dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku," tambah Heru.

Imbauan Kepada Masyarakat

Iptu Heru juga mengimbau kepada masyarakat untuk selalu waspada dan berhati-hati terhadap tindak kejahatan di lingkungan sekitar. Ia juga meminta masyarakat untuk segera melaporkan ke pihak berwajib jika mengetahui adanya tindakan mencurigakan atau tindak kejahatan di wilayah mereka.

"Kerjasama antara masyarakat dan polisi sangat penting dalam mencegah dan menindak kejahatan. Kami menghargai setiap informasi yang diberikan dan berkomitmen untuk menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah kami," tutup Heru.

Kasus ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa kejahatan dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Keberhasilan penangkapan Marlin merupakan bukti kerja keras dan kesigapan pihak kepolisian serta peran aktif masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan. Semoga dengan tertangkapnya pelaku, masyarakat Padang Utara bisa merasa lebih aman dan terlindungi dari tindak kejahatan serupa.(Inf)

Pelayanan Identitas Kependudukan Digital Jemput Bola di Komplek Permata Surau Gadang Nanggalo

Pelayanan Identitas Kependudukan Digital Jemput Bola di Komplek Permata Surau Gadang Nanggalo

Info Positif On Saturday, June 08, 2024

INFONUSANTARA.NET -- Pemko Padang terus menggiatkan aktivasi IKD (Identitas Kependudukan Digital) dengan sistem jemput bola. Di Kecamatan Nanggalo pada hari Sabtu dan Minggu diturunkan tim untuk melakukan aktivasi IKD ke tingkat RT. Seperti Sabtu (8/6/2024), dua anggota tim pelayanan IKD menyasar ke RT 07/01 Kompleks Permata Surau Gadang (PSG).

Camat Nanggalo Amrizal Rengganis menjelaskan, aktivasi IKD telah mulai dilakukan sejak dua minggu lalu yang menyasar masyarakat umum. Jika pada hari kerja, petugas siap melayani masyarakat untuk aktivasi IKD di Kantor Camat. Sedangkan Sabtu dan Minggu, tim pelayanan IKD akan mendatangi masyarakat ke pemukimannya atas permintaan dari Ketua RT atau RW setempat.

“Dan setiap warga yang berurusan di Kantor Camat Nanggalo, baik itu urusan terkait administrasi kependudukan (Adminduk), atau urusan lainnya, akan mendapat fasilitas aktivasi IKD ini. Kita ingin seluruh warga Nanggalo yang telah memiliki KTP untuk mengaktivasi IKD, sehingga nantinya upaya tertib Adminduk lebih mudah kita realisasikan," kata Camat Nanggalo didampingi Lurah Surau Gadang Rustam, saat meninjau pelaksanaan aktivasi IKD di Kompleks PSG, siang tadi.

Disampaikan Amrizal, aktivasi IKD ini tertuang jelas dalam Permendagri Nomor 72 tahun 2022, dan kemudian dilaksanakan oleh Dirjen Dukcapil agar semua KTP beralih ke KTP Digital atau IKD.

Kegiatan dimulai pukul 09.00 WIB. Warga PSG pun berdatangan ke Musala Ali bin Said. Setelah mengisi daftar absen, warga meletakkan handphone android di meja petugas. Sebelumnya warga diingatkan untuk mengunduh aplikasi IKD di playstore. Setelah mengisi itu, mengisikan NIK, Email, dan Nomor Hape serta melakukan swafoto. Hingga waktu Zuhur tiba, kegiatan pun berakhir.

“Alhamdulillah, dari semula 64 orang yang mengisi list di grup WA PSG untuk aktivasi IKD, akhirnya 79 orang berhasil diaktivasi. Itupun ada juga warga kita yang datang, namun tidak bisa diaktivasi karena Kartu Keluarganya belum Nanggalo,” ungkap Ketua RT 07/01, Desriandi SE, didampingi Sekretaris RT, Fitra Mulia.

Ketua RT 07/01 tak lupa mengucapkan terima kasih atas kedatangan Camat Nanggalo dan Lurah Surau Gadang, yang terlibat perbincangan akrab dengan warganya.

Cara untuk mengakses IKD yaitu harus dengan menggunakan handphone android minimal versi 7,1. Sementara, yang ditemui pihaknya di lapangan, masyarakat yang menggunakan android di bawah versi 7,1 dan Iphone, tidak bisa diaktivasi.

"Yup, ini menjadi salah satu kendala, sehingga ada dua warga kita yang tidak bisa menginstal aplikasi IKD tersebut," ungkap Fitra Mulia. (*)

SK Perpanjangan Jabatan PJ Bupati Mentawai di Serahkan Gubernur Sumbar

SK Perpanjangan Jabatan PJ Bupati Mentawai di Serahkan Gubernur Sumbar

Info Positif On Monday, May 27, 2024

INFO|PADANG – Selain melantik Penjabat (PJ) Wali Kota Payakumbuh Suprayitno, Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansarullah serahkan keputusan perpanjangan jabatan Penjabat Bupati Kepulauan Mentawai.

Penyerahan surat keputusan Mendagri tentang perpanjangan masa jabatan PJ Bupati Mentawai, Fernando Jongguran Simanjuntak itu di serahkan Mahyeldi di Auditorium Istana Gubernur Sumbar, Senin (27/5/2024).

Seperti di ketahui Fernando Jongguran Simanjuntak sendiri saat ini menjabat Kepala Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar (BBPBAT) Sukabumi KKP RI.

Mahyeldi menyebut, Dalam pergantian kepemimpinan, di harapkan adanya keberlanjutan pengelolaan pemerintahan secara berkesinambungan. Sehingga, terwujud pemerintahan yang good dan clean governance. 

“Untuk itu, kepala daerah harus menjaga keharmonisan dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan,” ucap Gubernur dalam arahannya.

Gubernur mengingatkan, bahwa kepala daerah dan pejabat di pemerintahan mendapatkan berbagai fasilitas dari negara, dengan fasilitas tersebut, seluruh pejabat dapat fokus melaksanakan tugas dan kewajiban, serta mengutamakan kepentingan masyarakat ketimbang kepentingan pribadi, kelompok, golongan, politik, dan berbagai kepentingan lainnya.

“Kepala daerah berkewajiban menjalin komunikasi dan koordinasi dengan berbagai pihak, baik pemerintah pusat, provinsi, dan pihak swasta” ujarnya.

Selain itu, juga harus memaksimalkan segenap potensi yang ada di daerah masing-masing, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Di samping itu, Gubernur juga mengingatkan bahwa kepala daerah wajib menyukseskan segenap program pemerintahan, seperti mengentaskan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem, serta meningkatkan taraf kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. 

Patut juga diingat, sambung Gubernur bahwa kinerja kepala daerah selalu dievaluasi setiap triwulan, terutama dalam hal pelaksanaan program unggulan pemerintah, tutupnya.

Editor : Tim Redaksi

Maju Bakal Calon Wako Padang, Alkudri Ambil Formulir Pertama Pendaftaran ke DPC Partai Gerindra

Maju Bakal Calon Wako Padang, Alkudri Ambil Formulir Pertama Pendaftaran ke DPC Partai Gerindra

Info Positif On Tuesday, May 07, 2024

Alkudri Ambil Formulir Pertama Pendaftaran ke DPC Partai Gerindra Padang.Selasa (7/5/2024).

INFONUSANTARA.NET -- Pada hari pertama dibuka pendaftaran bakal calon walikota dan walikota Padang yang dilaksanakan oleh Partai Gerindra, yang pertama mengambil formulir yakni Alkudri.

Alkudri, bakal calon Walikota Padang ini  mengambil formulir, pada Pukul 10.00 WIB di Kantor DPC Gerindra Kota Padang, di Jalan Wahidin No.15 Gantiang Parak Gadang, Kecamatan Padang Timur, Selasa (7/5/2024).

Kedatangan Alkudri disambut langsung Ketua DPC Gerindra Kota Padang Verry Mulyadi, Eko Muhardi Sekretaris Tim Penjaringan dan Penyaringan, serta sejumlah pengurus lainnya.

Ketua DPC Gerindra Kota Padang, Verry Mulyadi kepada wartawan mengatakan, hari pertama dibuka pendaftaran bakal calon walikota dan walikota Padang yang dilaksanakan oleh Partai Gerindra, pertama kali Alkudri melakukan pengambilan formulir.

"Semoga semangat beliau mendaftar pertama kali di Partai Gerindra, sama dengan semangat beliau membangun Kota Padang kedepan,"ujarnya.

Verry juga menyampaikan, seluruh sosok partai yang ingin mendaftar di partai Gerindra, harus tampil menjadi orang pertama terlebih dahulu. Jangan berkeinginan menjadi orang kedua.

Partai Gerindra sebagai salah satu partai besar di Kota Padang, tentu tak ingin memiliki jagoan dipandang sebelah mata. Memiliki 7 kursi di DPRD Padang, tentu menjadi sebuah modal besar berbekal keyakinan bagi Partai Gerindra berlambang burung garuda.

“Tak ada cerita, tokoh yang ingin berlayar menggunakan kapal Gerindra, mencalonkan diri hanya sebagai orang dua di Kota Bingkuang. Yang jelas, bakal calon yang ingin maju dari Partai Gerindra harus berani tampil menjadi nomor satu,” ucapnya.

“Setelah para bakal calon mengembalikan formulir paling lambat pada 20 Mei mendatang, maka kami akan melakukan verifikasi terhadap semua formulir yang masuk. Setelah itu kita akan lihat faktor penentu dari bakal calon, seperti faktor elektabilitas, popularitas, serta pertimbangan lainnya,” ungkapnya.

Sementara itu, Alkudri mengatakan bahwa Gerindra partai terbesar di Kota Padang dengan tujuh kursi. Dirinya ingin sekali maju sebagai Walikota Padang dari Partai Gerindra.

Alkudri menilai, Partai Gerindra dianggap bisa memenangkan Pilkada Kota Padang. Karena memiliki mesin partai yang bagus dan kader terbilang solid, sehingga mendongkrak pemilih.

Terkait kondisi Kota Padang, Alkudri memiliki cita-cita Padang maju warganya sejahtera. Karena Padang jauh tertinggal dari kota besar lainnya di Indonesia, khususnya di wilayah sumatera.

Ia menginginkan agar kedepan Padang bisa sejajar dengan kota lainnya. Caranya yakni dengan membuka jaringan seluas-luasnya ke pusat, sehingga program-program pusat yang terletak di kementerian bisa diboyong ke Padang.

“Pembenahan mendasar Kota Padang sebut Alkudri adalah bagaimana menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya. Sementara persoalan mendasar yakni persoalan pendanaan. Karena Kota Padang kurang pendanaan, sehingga perkembangan pembangunan terhambat,” pungkasnya.(*)

Serahkan SK PPPK, Hendri Septa: Berikan Pelayanan Terbaik ke Masyarakat

Serahkan SK PPPK, Hendri Septa: Berikan Pelayanan Terbaik ke Masyarakat

Info Positif On Tuesday, May 07, 2024

 

Wali Kota Padang Hendri Septa menyerahkan SK kepada 2.824 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

INFONUSANTARA.NET, Padang -- Wali Kota Padang Hendri Septa menyerahkan SK kepada 2.824 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). SK diberikan di Lapangan Apeksi Balaikota, Senin (6/5/2024).

SK bagi PPPK terdiri dari tenaga teknis, tenaga Kesehatan dan guru. Wali Kota Padang Hendri Septa mengingatkan akan tanggung jawab dan amanah yang diemban. Ia juga mengajak agar PPPK untuk melayani masyarakat dengan ketulusan hati.

"Setiap ASN harus memegang teguh nilai-nilai dasar yang sama yaitu memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat bukan menjadi pejabat yang minta dilayani. Buktikan lah untuk bekerja lebih baik, jadilah abdi negara dan abdi masyarakat yang selalu siap sedia melayani masyarakat dengan ketulusan hati,” katanya. 

Kepala BKPSDM Mairizon mengatakan, dengan bertambahnya jumlah PPPK Pemko Padang diharapkan dapat meningkatkan capaian kinerja Pemerintah Kota Padang.

Dalam laporannya, Mairizon mengatakan PPPK yang menerima SK pada hari ini berjumlah 2.824 orang terdiri dari 2.331 tenaga guru, 379 tenaga Kesehatan, dan 118 tenaga teknis.

Turut hadir pada kegiatan tersebut Inspektur Pemko Padang Arfian, Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang Yopi Krislova, Kadis Kesehatan Kota (DKK) Padang Srikurnia Yati, Kepala Bappeda Kota Padang Yenni Yuliza, Kalaksa BPBD Hendri Zulviton, serta beberapa Kepala OPD terkait (Charlie / Hariz)

Elly Thrisyanti Tegaskan Dirinya Siap Maju di Pilkada Kota Padang Jika Diamanahkan Partai Gerindra

Elly Thrisyanti Tegaskan Dirinya Siap Maju di Pilkada Kota Padang Jika Diamanahkan Partai Gerindra

Info Positif On Wednesday, May 01, 2024

Elly Thrisyanti,SE,Akt anggota DPRD Kota Padang Fraksi Partai Gerindra.

Elly Thrisyanti Tegaskan Siap Maju di Pilkada Jika Diamanahkan Partai Gerindra 

INFONUSANTARA.NET --Elly Thrisyanti ketika mengaku siap-siap saja maju sebagai bakal calon Walikota Padang dari Partai Gerindra di Pilkada Kota Padang 2024 ini.

"Jika partai menugaskan memberikan amanahnya, saya maju di Pilkada Kota Padang, sebagai kader akan tegak lurus bersama membesarkan partai. Secara pribadi saya siap, tegas Srikandi Gerindra Kota Padang ini.

Semetara itu ,Sekretaris DPC Partai Gerakan Indonesia (Gerindra) Kota Padang Mastilizal Aye sangat setuju dan mendorong sekaligus memang menyarankan Elly Thrisyanti Anggota DPRD Kota Padang untuk maju pada Pilkada Kota Padang.

Dorongan itu disampaikan Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Padang ini usai rapat paripurna DPRD Kota Padang di gedung baru DPRD Kota Padang Aia Pacah, dengan agenda tutup masa sidang I dan buka masa sidang II tahun 2024.Selasa sore (30/4/2024).

Disampaikannya, selaku Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Padang, dirinya mendorong Elly Thrisyanti maju di Pilkada Kota Padang 2024 ini.

Alasan pria yang akrab disapa Aye ini mendorong Elly Thrisyanti bukan tanpa alasan. Sosok seorang Elly Thrisyanti ini merupakan anggota DPRD Kota Padang 2 periode, yaitu 2014-2019 dan 2019-2024.

Selain itu, Elly Thrisyanti juga pernah menjabat Ketua DPRD Kota Padang pengganti Erisman Chaniago pada periode 2014-2019.

Di tubuh partai, Elly Thrisyanti saat ini menjabat Ketua Pengurus Cabang Perempuan Indonesia Raya (PC PIRA) Partai Gerindra Kota Padang.

DPC Partai Gerindra sendiri menurut rencana akan membuka pendaftaran bakal calon Walikota dan Wakil Walikota Padang pada Mei 2024.

"Berdasarkan rapat di DPC tadi, insya Allah pendaftaran akan kita buka pada bulan Mei 2024 ini," katanya beberapa waktu lalu. (*)

PAW Helmi Moesim dan Zalmadi Dijadwalkan 13 Mei 2024 Sesuai Hasil Rapat Bamus DPRD Kota Padang

PAW Helmi Moesim dan Zalmadi Dijadwalkan 13 Mei 2024 Sesuai Hasil Rapat Bamus DPRD Kota Padang

Info Positif On Monday, April 29, 2024

Ketua DPRD Kota Padang Syafrial Kani.

INFONUSANTARA.NET -- Proses Pergantian Antar Waktu (PAW) dua orang anggota DPRD Kota Padang sudah diputuskan oleh rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Kota Padang, Senin, 29 April 2024.

Dua orang anggota DPRD Kota Padang tersebut adalah Helmi Moesim dan Zalmadi. Keduanya merupakan anggota DPRD Kota Padang periode 2019-2024 dari partai Berkarya.

"PAW keduanya kita jadwalkan pada tanggal 13 Mei 2024," kata Ketua DPRD Kota Padang Syafrial Kani usai rapat Bamus di DPRD Kota Padang, Senin, 29 April 2024.

Dikatakannya, proses admisnistrasi PAW keduanya sudah selesai, dan Gubernur Sumatera Barat sudah menggeluarkan Surat Keputusan (SK) pemberhentian dan pengangkatan. 

"Secara administrasi, alhamdulillah sudah selesai, SK-nya sudah keluar, SK pengangkatan dan pemberhentian," ujarnya.

"Soal rencana Helmi Moseim akan mengunggat SK pemberhentiannya, Syafrial Kani menghormati langkah Helmi Moesim tersebut. Itu hak dari Pak Helmi Moesim," ujar politisi Partai Gerindra ini.

Tapi yang jelas, kata Syafrial, sesuai dengan SK dari Gubernur Sumbar, dan kesepakatan anggota Bamus, maka dijadwalkan proses PAW pada tanggal 13 Mei 2024.

Terkait hak-hak Helmi Moesim dan Zalmadi dengan keluarnya SK Gubernur, Syafrial Kani menegaskan, setelah SK pemberhentian keluar, maka otomatis hak dan kewajiban dihentikan. 

"Setelah SK keluar, otomatis hak dan kewajiban diputus. Dan penggantinya setelah dikukuhkan baru ada haknya," katanya.

Sebagai informasi, Helmi Moesim digantikan oleh Resmita dan Zalmadi digantika Khairul Karohan.

Pada pemilu, Rabu, 13 Februari 2024 lalu, Helmi Moesim maju dari Partai Golkar dan Zalmadi dari PKB untuk pemilihan anggota DPRD Kota Padang periode 2024-2029. 

Keduanya kembali berhasil meraih kursi DPRD Kota Padang untuk periode berikutnya. (*)

Gubernur Sumbar Keluarkan Surat PAW Dirinya,Helmi Moesim Pertanyakan Proses Hukum Sedang Berjalan, Saya Akan Lakukan Gugatan

Gubernur Sumbar Keluarkan Surat PAW Dirinya,Helmi Moesim Pertanyakan Proses Hukum Sedang Berjalan, Saya Akan Lakukan Gugatan

Info Positif On Sunday, April 28, 2024

Helmi Moesim menjelaskan terkait dikeluarkan surat PAW dirinya oleh Gubernur Sumbar dalam jumpa pers.Minggu (28/4/2024)

INFONUSANTARA.NET -- Anggota DPRD Kota Padang 2019 - 2024 dari Partai Berkarya Helmi Moesim mempertanyakan surat Pergantian Antar Waktu (PAW) yang di putuskan Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) tentang peresmian PAW DPRD Kota Padang yang di tandatangani oleh Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah yang di tandatangani pada 23 April 2024.

Saya sangat menyayangkan Gubernur Sumbar mengeluarkan surat PAW saya. Biasanya, surat PAW keluar setelah adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

"Dalam hal ini putusan pengadilan saya belum keluar, saya masih bersengketa dan mencari keadilan dari tingkat mahkamah partai , pengadilan negeri hingga ke Mahkamah Agung. Jadi dalam aturannya, PAW saya belum bisa di keluarkan, karena masih berproses," jelasnya saat jumpa pers dengan sejumlah awak media di The ZHM Premiere, Padang. Minggu (28/4)

Helmi Moesim menambahkan, dirinya tidak mempermasalahkan jika di PAW oleh partai. "Tetapi harus sesuai aturan hukum yang berlaku. Kalo keluar keputusan dari pengadilan yang menyatakan saya menang bagaimana? Tentu Gubernur Sumbar harus mengubah surat PAW saya yang di tanda tangani pada 23 April 2024," jelasnya.

Helmi Moesim menjelaskan juga, langkah yang akan dilakukannya adalah melakukan gugatan ke PTUN, melapor ke Ombudsman, KSN, Kemendagri, DPR RI Komisi II

"Jelas sangat buruk tata kelola pemerintahan di Pemprov Sumbar. Saya akan mengadu dan melaporkan permasalahan yang saya alami ke PTUN, melapor ke Ombudsman, KSN, Kemendagri, DPR RI Komisi II," tegasnya.

Di sisi lain, Helmi Moesim menjelaskan Walikota Padang Hendri Septa belum bisa melanjutkan usulan PAW dirinya ke provinsi hingga keluarnya putusan kasasi yang telah di ajukan.

"Walikota Padang saja, belum bisa melanjutkan usulan PAW diri saya. Hal ini setelah ada keputusan dari Walikota Padang pada 19 Februari 2024. Kenapa Pemprov beraninya mengeluarkan surat PAW saya," tanyanya.

Sebelumnya Helmi Moesim merupakan anggota DPRD Kota Padang 2019 - 2024 dari Partai Berkarya. Pada Pileg 2024 - 2029 Helmi Moesim terpilih menjadi anggota DPRD Padang dari Partai Golkar.

"Di pemilu 2024 - 2029, Partai Berkarya tidak ikut pemilu karena dualisme kepemimpinan. Oleh karena itu saya mendaftarkan diri kembali ke Partai Golkar. Pendaftaran ini, setelah Partai Berkarya membuka ruang untuk anggota Partainya yang ingin mencalon kan diri lagi dengan mendaftar di partai lain," ujarnya.

Sebelumnya, Helmi Moesim melakukan gugatan kepada Partai Berkarya di Pengadilan Negeri (PN) Padang. 

Hal itu karena Pergantian Antar Waktu (PAW) yang dialami oleh Helmi Moesim.

Helmi mengaku telah menyetor uang ke DPP Partai Berkarya dengan komitmen agar tidak diproses PAW.

"Saya sudah melakukan pembayaran untuk membuat komitmen agar tidak di PAW. Nyatanya, saya di PAW, dan ini sedang menunggu putusan pengadilan negeri padang," pungkasnya.(Inf)

Pasca Banjir Lahar Dingin, Pertamina Maksimalkan Kebutuhan Energi di Sumbar

Pasca Banjir Lahar Dingin, Pertamina Maksimalkan Kebutuhan Energi di Sumbar

Info Positif On Saturday, April 06, 2024

INFO|Padang - Pertamina Patra Niaga Sumatera Barat bergerak cepat, setelah terjadinya banjir lahar dingin yang melanda sejumlah daerah di sekitar Gunung Marapi, Jum’at (5/4/2024) kemarin. 

Ini dilakukan, berhubung beratnya medan terdampak bencana yang dapat memicu putusnya pasokan BBM ke daerah sekitar. Terutama di Payakumbuh dan Limapuluh Kota yang berbatas langsung dengan Riau. Sementara dari Teluk Kabung, untuk menuju kedua daerah itu harus melewati kawasan bencana.

“Benar (adanya pasokan BBM dari Riau,-Red), kami terapkan skema Reguler, Alternatif, dan Emergency (RAE),” kata Sales Area Manager Pertamina Sumbar Narotama Aulia Fazri, saat diwawancarai wartawan Sabtu (06/04) , usai melepas rangkaian pengawalan BBM dari IT Teluk Kabung.

Biasanya, pasokan BBM untuk seluruh daerah di Sumatera Barat, dilakukan dari Integrated Terminal (IT) Teluk Kabung, Padang. “Hari ini, kita kirim 272 Kiloliter (KL) BBM dari Fuel Terminal (FT) Siak, Riau,” jelas Narotama.

Narotama merinci, 272 KL BBM itu terdiri dari 176 KL pertalite, 80 KL biosolar dan 16 KL pertamax. “Kebijakan skema RAE ini akan kita lakukan sampai situasi di Agam dan sekitarnya benar-benar normal,” beber perwira Pertamina yang dikenal humanis itu.

Tidak hanya memprioritaskan stok BBM untuk Payakumbuh dan Limapuluh Kota yang dipasok langsung dari Riau, Tim Pertamina Patra Niaga Sumbar juga memastikan, menjamin semua stok BBM di seluruh wilayah daerah tersebut.

Gandeng Polda Sumbar

Mulai hari ini , Pertamina Sumbar bekerjasama dengan Polda Sumbar, mengirimkan 112 KL Pertalite, 72 kiloliter biosolar, 16 kiloliter Pertamax dan 8 kiloliter dexlite dengan cara dikawal Patwal dari IT Teluk Kabung.

Itu untuk daerah Padang Panjang, Bukittinggi, Agam, Tanah Datar, serta sebahagian Payakumbuh dan Limapuluh Kota. “Ada 13 MT (mobil tangki) dikawal dengan 2 mobil patwal. Sehingga di kawasan bencana tak ada keraguan publik terkait stok BBM, kami pastikan aman,” tutur Narotama.

Sebelumnya diberitakan, Jum’at (05/04), terjadi bencana lahar dingin di daerah sekitar Gunung Marapi. Terutama di Kabupaten Agam. Akibat bencana ini pula, beberapa akses jalan dan bangunan rusak parah serta menimbulkan kerugian material tak sedikit.

Pertamina Sumbar berduka, atas peristiwa ini dan memperkuat kinerja Satuan Tugas Ramadan serta Idul Fitri (Satgas RAFI) ke daerah tersebut. (Ady).

Editor : Tim Redaksi

Kasus Korupsi di PUPR Mentawai, Hakim Vonis EL 1,4 Tahun Penjara, FN dan MT 3 Tahun

Kasus Korupsi di PUPR Mentawai, Hakim Vonis EL 1,4 Tahun Penjara, FN dan MT 3 Tahun

Info Positif On Friday, April 05, 2024

INFO|PADANG - Kasus perkara tindak pidana korupsi swakelola kegiatan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan pada Dinas PUPR Mentawai Tahun anggaran 2020 bergulir dengan agenda pembacaan vonis terhadap ketiga terdakwa.

 

Ketiga terdakwa divonis bersalah melanggar Pasal 3 jo. 18 Ayat (1) huruf a dan huruf b, Ayat (2) dan Ayat (3) UURI 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) angka 1 KUHPidana. 

 

Mantan Kepala Dinas PUPR Mentawai, terdakwa Elfi dipidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan, denda sebesar Rp.50.000.000 subsider 1 (satu) bulan kurungan, serta diwajibkan membayar uang pengganti Rp.1.236.936.625 dikurangi yang telah dikembalikan, sehingga total uang pengganti yang harus dibayar sebesar Rp.282.436.625, subsider 9 (sembilan) bulan penjara. 

 

"Kalau tidak dibayar uang pengganti tersebut, maka hartanya disita dan dilelang sebagai pengganti uang tersebut dan jika tidak akan ditambah pidana 9 bulan penjara,” sebutnya 

 

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) terdakwa Febrinaldy dipidana penjara selama 3 (tiga) tahun, denda sebesar Rp.50.000.000 subsider 1 (satu) bulan kurungan, serta uang pengganti sebesar Rp.927.702.468,75 dikurangi yang telah dikembalikan, sehingga total uang pengganti yang harus dibayar sebesar Rp.727.702.468,75 subsider penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan. Jika tidak dikembalikan hartanya akan disita, apabila tidak bisa menutupi itu maka akan ditambah pidana satu tahun tiga bulan.

 

Sedangkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) terdakwa Metridoni dipidana penjara selama 3 (tiga) tahun, denda Rp.50.000.000 subsider 1 (satu) bulan kurungan, serta uang pengganti sebesar Rp.927.702.U68,75 dikurangi yang telah dikembalikan, sehingga total uang pengganti yang harus dibayar sebesar Rp.787.702.468,75, subsider penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan.

 

Vonis terhadap ketiga terdakwa itu dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim, Juanda dalam sidang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Pengadilan Negeri Padang, jalan Khatib Sulaiman Padang, Kamis (4/4/2024). 

 

Informasi yang di rangkum dari Instagram Kejari Mentawai, vonis yang di berikan hakim kepada ketiga terdakwa, Jaksa Penuntut Umum menyatakan sikap pikir-pikir terhadap putusan tersebut, karena tidak sesuai dengan tuntutan yang dibacakan sebelumnya. 

 

Dimana tuntunan sebelumnya yang di bacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Aridona Bustari dan Zeneger terdakwa Elfi dituntut 2 (dua) tahun penjara dan denda sebesar Rp 100.000.000 subsider 3 (tiga) bulan kurungan, serta membayar uang pengganti sebesar Rp 1.236.936.625 dikurangi uang yang telah dikembalikan terdakwa sebesar Rp 954.500.000 sehingga uang pengganti yang harus dibayar sebesar Rp 282.436.625 subsider 1 (satu) tahun penjara. 

 

Sedangkan terdakwa Metridoni dituntut 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dan denda sebesar Rp.100.000.000 subsider 3 (tiga) bulan kurungan, serta uang pengganti sebesar Rp 1.236.936.625 dikurangi uang yang telah dikembalikan terdakwa sebesar Rp 140.000.000 sehingga uang pengganti yang harus dibayar sebesar Rp1.096.936.625 subsider selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan penjara. 

 

Terdakwa Febrinaldy dituntut 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dan denda sebesar Rp. 100.000.000 subsider 3 (tiga) bulan kurungan, serta uang pengganti sebesar Rp 1.236.936.625 dikurangi uang yang telah dikembalikan sebesar Rp 200.000.000 sehingga uang pengganti yang harus dibayar sebesar Rp 1.036.936.625 subsider pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan. 

 

Untuk di ketahui ketiga terdakwa ini terseret kasus korupsi kegiatan swakelola pekerjaan pemeliharaan jalan dan jembatan, dan pekerjaan pembangunan jalan non status oleh Dinas PUPR Mentawai tahun anggaran 2020 berawal dari laporan masyarakat kepada penyidik dan juga dikuatkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Editor : Tim Redaksi