PILIHAN REDAKSI

Munas VII Gebu Minang di Kota Padang Sejumlah Tokoh Mencuat di Bursa Caketum

  Pembukaan Munas VII Gebu Minang di Kota Padang INFONUSANTARA.NET -- Munas VII Gebu Minang di Kota Padang FC yang akan berlangsung selama ...

Budaya

Opini

Mentawai

Padang Panjang

Peristiwa

Pariwara

Hukum

Diteriaki Maling! Pelaku Curanmor di Air Tawar Padang Utara Nyaris Diamuk Massa
Sabtu, Mei 21, 2022

On Sabtu, Mei 21, 2022

 

 pelaku dan barang bukti, foto:(ist)

INFONUSANTARA.NET -- Nyaris diamuk massa seorang pria inisial M (38)  diduga melakukan aksi tindak kriminal pencurian kendaraan bermotor (curanmor) di kawasan Air Tawar, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang.


Dalam melakukan aksinya, pelaku yang bekerja sehari-hari sebagai buruh itu nyaris diamuk massa sebab diketahui oleh korban dan diteriaki maling.


Kasat Reskrim Polresta Padang, Kompol Dedy Adriansyah Putra, Kamis (20/5) kemarin mengatakan, pelaku beraksi pada siang hari dan kami tangkap hari itu juga


Sebelum melancarkan aksinya, pelaku sempat berputar-putar sebanyak dua kali di dekat rumah korban. 


Dedy menjelaskan, pelaku mencuri sepeda motor dengan nomor polisi BA 5347 FD yang sedang dipanaskan mesinnya oleh korban. 


“Saat merasa aksinya bisa berjalan lancar, dia masuk ke dalam rumah yang juga dijadikan kafe tersebut. Korban sempat diteriaki maling dan ditangkap oleh pihak korban,” jelas Dedy


Sebelumnya pelaku sempat melarikan diri, tapi pelaku M sudah berhasil kami amankan dan saat pelaku ditangkap tanpa perlawanan di kawasan Parkit, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang.


"Pelaku saat ini sudah kami tahan bersama barang bukti satu unit sepeda motor milik korban,"ungkap Kompol Dedy.(InF)



 

Status Lampung Darurat Korupsi
Rabu, April 27, 2022

On Rabu, April 27, 2022

 


INFONUSANTARA.NET --Saya merasa merugi karena Sabtu pekan lalu tidak dapat menghadiri pelantikan teman-teman Pengurus Daerah Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Lampung.


Bukan karena tidak bisa menyaksikan dua politisi gaek Lampung bertemu dan nyaris saling bertukar cincin lantas saya merasa merugi, tetapi lebih karena saya tidak bisa mendengar dan melihat langsung Ketua KPK-RI dengan lantang menyebut status Lampung sebagai “Darurat Korupsi”.


Dalam orasi beliau, Ketua KPK juga mengingatkan betapa strategis dan penting peran media sebagai salah satu pilar demokrasi menjadi salah satu instrumen kontrol sosial untuk memastikan mekanisme check and balance berjalan dengan baik dan benar dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk di daerah.


Tulisan ini akan membahas dua isu pokok tersebut, kedaruratan praktek korupsi di Lampung dan kinerja media menjalankan fungsi kontrol sosialnya.


*Darurat Korupsi*


Tentu bukan tanpa alasan Ketua KPK-RI menyebut “Lampung Darurat Korupsi”, lembaga yang beliau pimpin pasti memiliki penilaian obyektif berdasarkan data yang mereka miliki selama ini. Dengan catatan 5 dari 16 kepala daerah pernah di tangkap, Lampung bisa jadi merupakan salah satu Provinsi tertinggi tingkat penangkapan perdaerahnya, 1 dari 3 kepala daerah di Lampung pernah ditangkap oleh KPK.


Pelajaran dasar di perkuliahan mengajarkan bahwa salah satu fungsi utama anggaran daerah (APBD) adalah menjadi alat redistribusi pendapatan dan pengungkit kesejahteraan rakyat, outputnya secara statistik berupa peningkatan pendapatan perkapita. Jika alat ini mengalami korosi akibat praktek korupsi maka fungsi redistribusi dan pengungkitnya tentu menjadi terganggu bahkan bisa mengalami impotensi. Tidak mampu meredistribusi pendapatan dan tidak kuasa mengungkit kesejahteraan. 


Karenanya menjadi mudah difahami mengapa pendapatan perkapita di Lampung selama ini tidak pernah mampu melonjak secara signifikan bahkan untuk tahun 2020 dan 2021 gagal mencapai target Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang mereka tetapkan sendiri, para kepala daerahnya patut diduga lebih memilih menggunakan APBD untuk mengonsentrasikan pendapatan dan menambah kesejahteraan diri, keluarga dan kroni mereka sendiri saja. 


Walhasil secara statistik outputnya menggambarkan praktek itu, di Lampung bukan pendapatan perkapita yang meningkat tajam tetapi justru penangkapan pejabat daerahnya yang bertambah.


Sejak tahun 2018 dan diulangi hampir setiap tahun, KPK membuat acara seremonial dengan Gubernur dan Bupati/Walikota se-Lampung, puncaknya penandatanganan deklarasi anti korupsi. Lihat saja di semua ruangan para kepala daerah itu, salinan deklarasinya dibingkai rapi dan dipajang. 


Ironisnya jika melihat deklarasi yang lama, terdapat nama-nama kepala daerah (dan Ketua DPRD) penandatangan deklarasi yang kemudian tetap terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK juga. Mungkin tidak cukup jika hanya dibuat setiap tahun sebagaimana di Provinsi lainnya, khusus di Lampung KPK mungkin mesti membuatnya setiap bulan.


Jika didekati dengan perspektif Penta Helix (Pemerintah, Dunia Usaha, Perguruan Tinggi, Komunitas, dan Media), menurut saya penyebutan status Lampung “Darurat Korupsi” itu sudah tepat. 


Penangkapan para kepala daerah dan ketua DPRD jelas menunjukkan pilar pemerintah sudah terjangkit kanker korupsi. Fakta bahwa 2 dari 8 perusahaan pengemplang pajak yang telah menyuap pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) ternyata perusahaan dari Lampung (PT Gunung Madu Plantations dan PT Indo Lampung Perkasa) saya yakini adalah puncak es dari perilaku koruptif dunia usaha di Lampung.


Jika kotak pandora kasus KONI Lampung terbuka dengan terang benderang bisa jadi wabah korupsi juga telah menginfeksi komunitas (khususnya komunitas olahraga) dan media (terkait potensi penyimpangan anggaran publikasi dan sosialisasi) di Lampung. Jika itu terjadi maka boleh dikatakan hampir semua pilar dari Penta Helix di Lampung mengalami kondisi kedaruratan meluasnya praktek korupsi.


*Fungsi Kontrol Media*


Bagaimana media di Lampung menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap penyelenggaraan pemerintahan di daerah dapat dengan mudah dicermati dari bagaimana organisasi kewartawanan dan organisasi perusahaan media mendefinisikan posisi mereka sendiri terhadap pemerintah daerah.


Jika para kandidat yang akan memimpin organisasi media secara personal terlebih dahulu masih harus mendapatkan “lampu hijau” dari kepala daerah jika ingin terpilih dalam kontestasi, jika organisasi media masih merasa amat sangat penting “dilantik” langsung oleh Gubernur, Bupati, Walikota, maka jangan berharap fungsi kontrol sosial dalam skema “check and balance” akan dapat dijalankan. 


Selama perilaku-perilaku seperti itu masih berlangsung maka selama itu pula media di Lampung secara sadar sejatinya alih-alih menjalankan fungsi kontrol justru menempatkan diri mereka sendiri di bawah kontrol pemerintah daerah.


Jika media-media di Lampung masih lebih memilih memberitakan tentang pertemuan dua orang politisi berusia senja yang memang sudah bersahabat lama ketimbang memberikan ruang pembahasan detail yang lebih luas tentang status “Lampung Darurat Korupsi” yang disebutkan oleh Ketua KPK-RI, maka begitulah sesungguhnya gambaran kapasitas media di Lampung dalam menjalankan fungsi social control mereka. 


Sepanjang kita masih lebih memilih yang seremonial dan artifisial daripada yang substansial dan orisinal maka selama itu pula spirit jurnalisme investigatif akan sulit kita semai dan tumbuhkan dalam aktualisasi peran media di Lampung.


Mencegah dan melawan perilaku koruptif dan kolutif dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah sesungguhnya hanya dapat dilakukan melalui kerja jurnalisme investigatif, bukan justru hanya menunggu rilis yang diberikan oleh pihak pemerintah daerah. Tanpa semangat jurnalisme investigatif, kinerja media hampir tidak ada bedanya dengan mesin fotocopy, hanya bisa sekedar menyalin peristiwa kemudian membagikannya kepada publik.


Saya kira itulah subtansi pesan yang disampaikan oleh Ketua KPK-RI Sabtu kemarin kepada teman-teman media di Lampung, khususnya para penggiat JMSI. Hubungan kausalitas yang sangat erat antara kondisi darurat korupsi dengan fungsi kontrol media di Lampung.


Selamat bekerja teman-teman Pengurus Daerah JMSI Lampung yang telah berhimpun, berikrar dan berikhtiar bersama untuk menjaga marwah perusahaan pers dan meningkatkan profesionalisme kerja jurnalistik di Lampung. Dayung sudah di tangan, perahu sudah di air, tentu dilambung ombak, pasti dihempas angin.(*)

Oleh: Nizwar Affandi

Pengurus Pusat JMSI


Kompak Pengedar Narkoba, Pasutri Ini di Tangkap Polres Payakumbuh
Jumat, April 15, 2022

On Jumat, April 15, 2022




INFO|Payakumbuh - Pengedar narkoba Pasangan Suami Istri (Pasutri) ditangkap Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Payakumbuh di rumahnya di Kelurahan Padang Tiakar, Kecamatan Payakumbuh Timur. 


Dari keduanya, polisi menemukan barang bukti 23 paket diduga narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik bening. Kedua tersangka itu berinisial DS (47) warga Padang Takar dan istrinya IA (25) warga Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh.



Kapolres Payakumbuh AKBP Alex Prawira, S. Sik melalui Kasat Narkoba IPTU Desneri, mengatakan, pasangan suami istri DS (47) dan IA (25) ditangkap diduga melakukan tindak pidana memiliki, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I jenis sabu


“Dua tersangka yang ditangkap itu adalah pasangan suami istri beralamat di Kelurahan Padang Tiakar, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh,” ungkap Kasat Resnarkoba, IPTU Desneri.


Pada saat dilakukan penangkapan  terhadap kedua tersangka, oasangan suami istri ini sedang berada di dakam rumah, ucap Desneri


Dari hasil penggeledahan ditemukan 23 paket narkotika jenis sabu-sab di simapn dalam kotak rokok, satu unit Handpone merk Samsung, satu buah dompet wanita warna hitam, kotak rokok merk Win dan uang hasil penjualan narkotika sebanyak Rp. 150.000. Pada saat penggeledahan dan penangkapan disaksikan oleh lurah setempat.


“Adapun barang bukti narkotika jenis sabu tersebut disimpan di dalam kotak rokok merk Win dan dimasukan ke dalam dompet warna hitam yang di letakan di belakang pintu kamar tersangka, “ ungkap Desneri.


Dari keterangan keduanya, kata Desneri mengaku membeli narkoba dari seorang pria inisial R yang sekarang dalam pengejaran pihak kepolisian (DPO).


Untuk proses hukum lebih lanjut keduanya ditahan di RTP Mapolres Payakumbuh, (Ady).




Editor : Heri Suprianto

Sidang Perdana Kamis Ini Bagi 13 Orang Tersangka Dugaan Korupsi Ganti Rugi Lahan Tol Padang-Pekanbaru
Rabu, April 13, 2022

On Rabu, April 13, 2022

 



INFONUSANTARA.NET --Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Kelas IA Padang, merilis jadwal sidang kasus korupsi penggantian lahan Tol Padang – Pekanbaru yang berlokasi di Taman Kehati Padang Pariaman.


Kasus korupsi yang merugikan negara sebesar Rp 27 Miliar, yang menyeret 13 orang tersangka, dijadwalkan sidang pada minggu ini.


“Untuk sidang perdananya, itu digelar pada Kamis tanggal 14 April 2022, dimana pada persidangan tersebut beragendakan pembacaan dakwaan,”kata humas Pengadilan Negeri Kelas IA Padang, Reza Himawan, Selasa (12/4).


Ia menjelaskan, dalam sidang tersebut, terdapat beberapa orang majelis hakim yang menangani perkara tersebut.


“Ada lima orang majelis hakim yang perkara tersebut, terdiri dari dua hakim ad hoc dan tiga hakim karir,” sebutnya.


Ditempat terpisah, Kasi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) pada Kejaksaan Tinggi Sumatra Barat Fifin Suhendra, juga membenarkan perihal tersebut.


“Ya benar sidang pada hari Kamis besok, karena kami pun baru saja menerima informasi tersebut dari pihak pengadilan,” imbuhnya.


Seperti diketahui, dugaan korupsi ini berawal dari pembebasan lahan untuk pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru seksi I Padang Sicincin. Saat itu, ternyata yang dibebaskan dan diganti rugi adalah lahan Keanekaragaman Hayati (Kehati) yang masuk dalam kawasan Ibu Kota Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang.


Lahan yang sama sebelumnya telah dibebaskan dan diganti rugi oleh Pemkab Padang Pariaman pada 2014. Dan, lahan yang dibebaskan telah tercatat sebagai aset daerah. Nah, ketika pembebasan lahan untuk tol, sejumlah tersangka mengajukan surat tanda kepemilikan baru. Surat itu sempat diakui dan ganti rugi dicairkan.


Sampai akhirnya, Kejati Sumbar kemudian melakukan penyelidikan dan penyidikan. Setelah bukti kuat, Kejati kemudian menetapkan 13 tersangka sesuai perannya. Ada yang sebagai penerima ganti rugi dan ada yang ikut membantu membuatkan surat kepemilikan baru.(*)


RUU TPKS Sah Jadi UU, Lisda Hendrajoni: Alhamdulilah Berkah Ramadhan
Rabu, April 13, 2022

On Rabu, April 13, 2022

 


INFONUSANTARA.NET - DPR RI akhirnya memutuskan untuk menyelesaikan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau TPKS dan disahkan menjadi Undang-undang. Ketok palu pengesahan dilakukan langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani pada Paripurna yang berlangsung pada Selasa (12/4).


"DPR RI sudah bisa mengesahkan UU Tindak Pidana Kekerasan seksual. Yang mana dalam penyampaian akhir Presiden yang diwakili oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak, bahwa pemerintah sudah menyetujui sehingga Insha Allah Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sudah dapat berlaku di Indonesia," ungkap Puan Maharani usai persidangan.


Menanggapi hal tersebut anggota DPR RI yang juga merupakan Anggota Badan Legislasi RUU TPKS, Lisda Hendrajoni menyampaikan rasa syukur yang mendalam, atas pengesahan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang dilangsungkan dalam bulan yang penuh berkah bagi umat Islam. 


" Alhamdulillah, akhirnya perjuangan ini membuahkan hasil yang sudah dinantikan oleh masyarakat. Dengan disahkannya Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang berlangsung di Bulan Suci Ramadhan, Semoga seluruh pihak yang terlibat diberkahi oleh Allah SWT,Aamiin," Ungkap Anggota Fraksi Nasdem tersebut dengan penuh rasa syukur.


Lisda yang sedari awal mendukung penuh dalam perjuangan pengesahaan Undang-undang tersebut, menyebut bahwa penantian masyarakat akan Undang- undang yang menjamin perlindungan dan berpihak pada para korban kekerasan seksual, akhirnya benar-benar dapat terwujud, meskipun sempat tertunda selama satu dekade.


"Meski sempat terganjal beberapa kali di parlemen, Indonesia akhirnya memiliki undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Undang-Undang baru ini akan menjamin dan memberi perlindungan lebih serta akan berpihak kepada korban kekerasan seksual, yang selama ini belum pernah dimiliki oleh Indonesia," jelasnya.


Selanjutnya setelah disahkannya UU TPKS, tentunya pemerintah harus segera membuat aturan-aturan turunan agar UU TPKS menjadi aplikatif dengan sosialisasi dan koordinasi bersama lintas kementerian/lembaga demikian juga pemerintah daerah, agar RUU betul-betul implementatif untuk kepentingan yang terbaik kepada korban kepada masyarakat dan penegak hukum, sehingga dapat diterapkan sesuai dengan aturan yang tertuang.


"Kita sangat yakin UU TPKS sangat Implemantif, sehingga kita berharap pihak pemerintah segera membuat aturan-aturan turunan, agar UU TPKS bisa diterapkan dan menjadi aplikatif,” pungkasnya. (*)

Dugaan Korupsi Gedung Kebudayaan Sumbar,Kejari Padang Panggil Saksi
Rabu, April 13, 2022

On Rabu, April 13, 2022

 



INFONUSANTARA.NET – Kasus dugaan korupsi pembangunan Gedung Kebudayaan Sumbar tahun anggaran 2021, saat ini Tim Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Padang mulai memeriksa saksi.


Kasi Pidana Khusus Kejari Padang Therry Gutama yang didampingi Kasi Intel Kejari Padang Roni Saputra dan Ketua Tim Penyidik yang diketuai oleh Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara Syafri Hadi menjelaskan, saksi yang diperiksa itu satu orang dari konsultan perencana PT M. Padahal sesuai pemanggilan, ada enam orang saksi yang bakal diperiksa.


“Yang datang memenuhi panggilan hanya satu orang saksi dari konsultan perencana PT M. PT M ini bukan yang membangun, beda. Tapi selaku konsultan perencana,” jelasnya, Selasa (12/4).


Lebih lanjut disampaikan, dari hasil pemeriksaan saksi tersebut ditemukan ada kejanggalan-kejanggalan dalam proses pembangunan Gedung Kebudayaan Sumbar.


“Tapi temuan ini akan ditelusuri lebih jauh lagi dari para saksi lain nantinya. Untuk saksi yang belum memenuhi panggilan akan kita buat jadwal ulang,” sebut Eks Kasi Intel Kejari Dharmasraya ini.


Dia mengharapkan para saksi yang dipanggil agar kooperatif memenuhi panggilan dari penyidik. Kita menghimbau kepada saksi yang telah dipanggil agar memenuhi panggilan dan bersikap kooperatif dalam proses penyidikan ini, ” sebutnya.


Sebelumnya, penyelidikan kasus dugaan korupsi ini dilakukan pihak Kejari Padang sejak 24 Februari dengan nomor Print -01/L.3.10/Fd.I/02/2021 berdasarkan adanya temuan BPK RI.


Sebelumnya, pada Rabu, 30 Maret 2022, Kejari Padang menaikkan status kasus dugaan tindak pidana korupsi ini dari penyelidikan ke tingkat penyidikan.

Hal ini sesuai dengan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik)yang dikeluarkan Kepala Kejari Padang Ranu Subroto, Rabu 30 Maret 2022.


Kepala Kejari Padang Ranu Subroto Rabu (30/3) menjelaskan, dugaan korupsi ini terjadi dalam kegiatan lanjutan Pembangunan Gedung Kebudayaan Sumbar oleh Dinas BMCKTR Provinsi Sumbar tahun 2021.


Nilai kontraknya sekitar Rp 31,073 Miliar. Penyidik Kejari Padang menemukan dugaan penyimpangan barang dan jasa. Ditemukan rekanan memakai produk impor sehingga tidak sesuai dengan instruksi Presiden agar menggunakan produk dalam negeri.


“Rekanan ini menggunakan produk impor luar negeri, sehingga terdapat kemahalan dalam pembangunannya,” jelas Ranu.


Dasar Kejari Padang dalam melakukan penyelidikan adalah karena tidak selesainya pekerjaan. Kejari Padang juga akan mengejar aliran uang yang diterima pihak terkait.


Dalam tahap penyelidikan, Kejari Padang telah meminta keterangan dan bahan dokumen kepada 13 orang yang terdiri dari unsur terkait. Hasilnya ditemukan unsur pidana yang menyebabkan kerugian negara.


Namun nilai pasti kerugian negaranya belum bisa diungkapkan pihak Kejari Padang. (Kld/inf)


RATU PENGGELAPAN di CV MAX-INDO MENJALANI SIDANG DI PENGADILAN NEGRI KOTA PADANG
Minggu, April 10, 2022

On Minggu, April 10, 2022

 


INFONUSANTARA.NET- Kejadian berawal saat terdakwa "MS" bekerja di CV. Max-indo sejak tahun 2010 dengan jabatan terdakwa "MS" sebagai Cs (Costumer service) dan sejak tahun 2014 terdakwa "MS" naik jabatan sebagai kepala service adalah "BR" selaku direktur CV. Max-indo yang mana tugas dan tanggung jawab "MS" selaku kepala service adalah membuat laporan service. (Sabtu 9 April 2022)


Yang mana akses khursus yang "MS" maksud berupa akun CV. Max-indo yang terdiri dari ID dan Pasword yang mana kegunaannya adalah untuk melakukan perubahan data service maupun pengubahan nominal service dengan mencetak ulang invoice dan pengubahan biaya / nominal yang terdapat pada invoice service. 


Cara "MS" melakukan tidak pidana penggelapan uang perusahaan CV. Max-indo dengan cara merubah data service yang ada di CV. Max- indo berupa pembatalan data dan pengubahan nominal service, ada dua (2) cara "MS" melakukan data service yaitu yang pertama dengan melakukan pembatalan servis seolah olah pembatalan tersebut terjadi padahal tidak ada terjadi dengan cara saat konsumen datang untuk melakukan jasa service.


"MS" mengeluarkan tanda terima service dan memberikannya kepada konsumen selanjutnya setelah barang diperbaiki "MS" mencetak invoice sebanyak (3) tiga rangkap yang terdiri dari warna putih merah dan kuning yang mana invoice service warna putih "MS" berikan kepada konsumen untuk dilakukan pembayaran, setelan dilakukan pembayaran oleh konsumen uang tersebut terdakwa simpan dan tidak terdakwa setorkan kekasir, sedangkan kertas struk warna merah dan kuning "MS" robek dan hilangkan.


Setelah itu "MS" memanggil kembali data invoice service sebelumnya dengan menggunakan login yang memiliki akses khursus yang diberikan oleh CV. Max-indo dan "MS" kembali mencetak ulang invoice service sebelumnya sebanyak (3) tiga rangkap lagi yang terdiri warna putih, merah dan kuning dan selanjutnya transaksi tersebut "MS"  buat seolah olah batal kemudian "MS" kembali menerbitkan bukti pengambilan barang sebanyak (3) tiga rangkap.


Akibat kejadian tersebut perusahaan rugi mencapai 75 juta rupiah menurut keterangan "MS" uang tersebut untuk kebutuhan adik "MS" kuliah dan kebutuhan hidup dan sebagian uangnya juga digantikan untuk stock sparepart computer yang hilang seperti LCD laptop dan keyboard. Dengan perbuatan tersebut "MS" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara.(*)


Resahkan Masyarakat, Aksi Balap Liar di Kawasan Kantor Bupati di Buru dan di Bubarkan Polres 50 Kota
Jumat, April 08, 2022

On Jumat, April 08, 2022




INFO|Limapuluh Kota - Mendapat keluhan masyarakat terkait aksi balap liar, membuat Satuan Satlantas Polres 50 Kota tidak tinggal diam. Polisi memburu para pembalap liar di Jalan Aziz Haily Bukit Limau, Kawasan Kantor Bupati KM 10, Sarilamak, Kec. Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota.


Satuan Satlantas Polres 50 Kota, langsung mengambil tindakan tegas terhadap para peserta balap liar , yang meresahkan masyarakat pada Jumat sore (8/4/22).


Satuan Satlantas Polres 50 Kota dan tim/petugas gabungan dibawah pimpinan Kasat Lantas Polres 50 Kota AKP. Dian Jumes Putra, mengatakan kegiatan itu dilakukan untuk merespon laporan masyarakat yang mengaku resah dengan aksi balap liar yang digelar sore hari jelang berbuka oleh puluhan remaja


” Iya, kita lakukan penertiban aksi balapan liar yang kerap digelar oleh para remaja di sepanjang Jalan Aziz Haily Kawasan Kantor Bupati Kabupaten Limapuluh Kota, dalam penertiban tersebut kita amankan puluhan kendaraan modifikasi/tidak sesuai spesifikasi dan tidak layak jalan,” sebut AKP. Dian Jumes.


Kasat Lantas Polres 50 Kota itu juga menambahkan, selain itu juga terdapat kendaraan yang tidak dilengkapi kaca spion, nomor polisi dan pengendara yang tidak menggunakan helm serta tidak adanya surat-surat kendaraan, sementara bagi mereka yang lengkap baik surat kendaraan maupun kelengkapan kendaraan diizinkan pulang.


”Selain kendaraan yang telah dimodifikasi (knalpot di ganti knalpot racing.red), kita juga mengamankan kendaraan yang tidak dilengkapi kelengkapan kendaraan dan surat-surat termasuk pengendara yang tidak menggunakan helm.” sebut AKP. Dian Jumes.


Selain AKP. Dian Jumes, juga ikut dalam penertiban tersebut, Kabagops Polres 50 Kota, Kompol. Rudi Munanda, Kasat Reskrim, AKP. Syafrinaldi serta Kasat Sabhara, Iptu. M. Nasir.


Akhirnya puluhan kendaraan yang terjaring tersebut dibawa ke Mapolres Limapuluh Kota di  kawasan Ketinggian untuk proses selanjutnya, (Ady).




Editor : Heri Suprianto

Masuki Ramadhan, Lagi -Lagi Dua Orang Diduga Pengedar Sabu Diamankan Satresnarkoba Polres Dharmasraya
Kamis, Maret 31, 2022

On Kamis, Maret 31, 2022

 


INFONUSANTARA.NET -- Bulan suci Ramadhan 1434H/2022 M diambang pintu, namun lagi -lagi jajaran anggota Satresnarkoba Polres Dharmasraya kembali berhasil mengamankan dua orang  yang diduga pengedar narkoba jenis Sabu berinisial TW dan SB di Jorong Ranah Makmur Nagari Ranah Palabi Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya, pada Rabu malam (30/03/2022).


Kapolres Dharmasraya, AKBP Nurhadiansyah, melalui Kasat Narkoba Polres Dharmasraya AKP Rajulan yang di temui awak media  pada Kamis (31/03/2022) di ruangannya mengatakan, betul sekali menjelang bulan suci ramadhan ini telah di amankan dua (2) orang pelaku yang di duga pemakai serta pengedar narkoba jenis sabu di Jorong Ranah Makmur Nagari Ranah Palabi Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya, pada Rabu malam (30/03/2022) semalam oleh anggota  kami Sat Narkoba Polres Dharmasraya.


Penangkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat setempat bahwa di daerah tersebut sering dilakukan transaksi narkotika.


Tak selang beberapa lama,tim Satresnarkoba langsung turun ke lokasi dan berhasil mengamankan dua orang pelaku, beserta barang bukti dari tangan pelaku. Barang bukti diantaranya satu buah dompet warna merah yang didalamnya terdapat empat paket yang dibungkus dengan plastik klip bening diduga narkotika gol 1 jenis sabu


Dan kemudian satu buah bantal warna merah yang didalamnya terdapat 6 (enam) paket sedang yang dibungkus dengan plastik klip bening dan 1 (satu) paket yang dibungkus dengan plastik klip bening yang berisikan diduga narkotika gol I jenis sabu. 


Selanjutnya satu buah timbangan digital merk CHQ dua pak plastik klip bening dua sendok terbuat dari pipet plastik  Uang kertas terdiri dari 1 (lembar) pecahan Rp.100.000,- dan 2 (dua) lembar pecahan Rp.10.000,-, kemudian satu unit handphone android merk Xiomi satu unit handphone merk Nokia, satu unit handphone android merk Oppo, satu buah korek api gas dan  seperangkat alat hisab sabu.



"Tersangka dan barang bukti dibawa ke Polres Dharmasraya guna proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut dengan konstruksi pasal 114 (2) jo 112 (2) jo 132 (1) UU RI NO 35 TH.2009 tentang Narkotika," ucap Kasat Narkoba Polres Dharmasraya AKP Rajulan. (*****).

Laporan:Msx

Pelaku Cabul di Rao Selatan Divonis 1 Tahun 6 Bulan, Tak Puas Keluarga Korban Bakal Banding
Kamis, Maret 31, 2022

On Kamis, Maret 31, 2022

Ilustrasi (ist)


INFONUSANTARA.NET -Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping menjatuhkan vonis terhadap terdakwa Khairul Azan  Pgl Azan atas kasus tindak pidana “perbuatan cabul” terhadap  anak dibawah umur yang masih berusia 7 tahun dengan pidana penjara 1  tahun 6  bulan dikurangi masa tahanan.


Meski pihak pengadilan telah memberikan sanksi hukuman kepada terdakwa, namun pihak keluarga korban merasa kecewa karena putusan tersebut dinilai sangatlah ringan. Apalagi pelakunya merupakan seorang PNS yang seharusnya dapat memberi contoh yang baik bagi masyarakat.


Seperti disampaikan keluarga korban, Freddi Yeselton Hasibuan." Kalau kecewa iya, kita maunya pelaku dihukum lebih berat lagi. Karena ini adalah perbuatan cabul dan korbannya adalah seorang anak masih dibawa umur," bebernya, Kamis (31/3).


Disampaikannya, majelis hakim memvonis pelaku dengan pasal 292 KUHP.  Pasal tersebut menyebutkan, orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.


"Sebenarnya kita inginnya pelaku diancam dengan UU Perlindungan anak yang menurut kami ancamannya lebih tinggi," katanya.


Dalam UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 81, (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).


(2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.


(3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).


"Atas dasar itulah kami pihak keluarga merasa tidak puas dan berencana akan melakukan banding atas putusan tersebut," ungkapnya.


Seperti diketahui, Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping menjatuhkan vonis terhadap terdakwa Khairul Azan Harahap Pgl Azan atas kasus tindak pidana “perbuatan cabul” terhadap seorang anak dibawah umur yang masih berusia 7 tahun dengan berupa pidana penjara selama 1  tahun 6  Bulan dikurangi masa tahanan. 


Sidang putusan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, pada Jumat (25/3/ 2022, diketuai oleh Forci Nilpa Darma, sebagai Hakim Ketua, Syukur Tatema Gea, Morando Audia Hasonangan Simbolon, sebagai Hakim Anggota.


Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Lbs sebagaimana tertera dalam direktori putusan Mahkamah Agung RI, Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “perbuatan cabul” sebagaimana diatur dalam Perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 292 KUHPidana.


Terpidana merupakan seorang oknum PNS  di  Badan Riset Inovasi Nasional  dan tinggal di Muara Gondang Nagari Tanjung Betung,  Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman dan Rawa Mangun Jl. Cipinang Baru Bunder Pulau Gadung Jakarta Timur.

 

Peristiwa pencabulan ini terjadi September 2021 lalu, sekira pukul 10.00 WIB di dalam warung milik Nurhaida yang beralamat di Muaro Gondang Jorong Rambahan Selatan Nagari Tanjung Betung Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman.


Saat itu korban disuruh ibunya pergi ke warung  untuk meminta uang kembaliannya sebesar Rp. 20.000, yang kebetulan saat itu pelaku yang menjaganya. 


Dengan mengelabuhi korban, pelaku mengajak korban masuk ke dalam warung tepatnya di dekat telivisi. Kemudian pelaku mengambil masker warna hijau guna untuk menutup kedua mata anak korban, setelah itu terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap korban. (*/Inf)

Jambret Handphone Pelajar, Pelaku Berprofesi Ojol di Sikat Polsek Padang Utara
Selasa, Maret 22, 2022

On Selasa, Maret 22, 2022

 



INFO|PADANG - Dalam waktu kurang dari 24 jam, pelaku pencurian dengan kekerasan (begal) berupa handphone, berhasil ditangkap Unit Reskrim Polsek Padang Utara. 


Pelaku RY (21) warga Kelurahan Banda Tabing Kecamatan Padang Utara ini, ditangkap petugas tidak jauh dari rumahnya, Senin (21/3) malam sekira pukul 22.30 WIB. 


"Alhamdulillah kurang dari 1x24 jam tim opsnal kita berhasil menangkap pelaku penjambretan HP seorang pelajar yang terjadi di jalan Perjuangan samping Transmart Padang, Senin 21 Maret 2022 pukul 12.30 WIB," kata Kapolsek Padang Utara Kompol Nahri Sukra, SH, Selasa (22/3/2022).


Ia menerangkan, RY melakukan begal dengan mengambil satu unit handphone terhadap korban seorang pelajar bernama Syabrina (16).


Ia menyebut, pelaku yang berprofesi sebagai ojek online tersebut merupakan residivis kasus pencurian kendaraan bermotor. 


"Pelaku dulu pernah kita amankan juga. Baru beberapa bulan menghirup udara bebas, akhirnya berurusan kembali dengan pihak kepolisian karena pencurian," ujarnya. 


Untuk barang bukti yang diamankan dari pelaku yakni satu unit handphone Samsung A11, sebuah jaket sweater warna hitam, satu helm dan satu unit sepeda motor Honda Beat Nopol BA 5698 BX


"Kini pelaku dan barang bukti telah dibawa ke Mapolsek Padang Utara untuk penyidikan dan proses hukum lebih lanjut," pungkasnya.(*)

Lagi lagi Seorang Pemakai dan Pengedar Sabu Diamankan Satresnarkoba Dharmasraya
Minggu, Maret 20, 2022

On Minggu, Maret 20, 2022

 


INFONUSANTARA.NET -Menjelang bulan Ramadhan, lagi - lagi anggota Satresnarkoba Polres Dharmasraya, mengamankan seorang laki -laki dewasa yang di duga pemakai dan pengedar narkoba jenis sabu di Tempat Kejadian Peristiwa daerah Jorong  Koto Nagari Koto Baru Kecamatan Koto Baru,Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat, Sabtu malam (19/03/22).


Kapolres Dharmasraya, AKBP Nurhadiansyah melalui Kasat Resnarkoba Iptu Rajulan Harahap yang di hubungi pada hari Minggu (20/03/2022) mengatakan, betul sekali tadi malam telah di amankan seorang laki laki dewasa di Tempat Kejadian Peristiwa daerah Jorong Koto Nagari Koto Baru Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya.


Berakat informasi dari masyarakat bahwa adanya serorang pelaku pemakai dan pengedar narkoba, anggota kami dari Satresnarkoba Polres Dharmasraya, melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap pelaku tersebut.


Pelaku yang telah kami amankan berinisial ACDA umur 32 tahun yang beralamat ,Jorong Koto Nagari Koto Baru Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya. 


Dalam penangkapan tersebut di amankan barang bukti di antaranya satu buah sepatu PDL warna hitam  yang didalamnya terdapat kemudian satu buah plastik klip bening yang berisikan lima paket kecil yang dibungkus dengan plastik bening diduga narkotika gol 1 jenis sabu,dan satu buah pipa kaca pirek,satu buah sendok terbuat dari pipet plastic, satu buah pipa terbuat dari kertas timah rokok, satu buah korek api gas.


Pelaku dan barang bukti tersebut  sudah diamankan di Mapolres Dharmasraya untuk pengembangan lebih lanjut hingga ke meja hijau.


"Atas perbuatan pelaku dijerat Pasal 114 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman penjara 


maksimal 20 tahun penjara," tegas Kasat Resnarkoba Polres Dharmasraya Iptu Rajulan Harahap. (****)

Laporan:MsX

Perjual Belikan Satwa di Lindungi, Seorang Pemuda di Tangkap Polda Sumbar
Selasa, Maret 15, 2022

On Selasa, Maret 15, 2022



INFO|PADANGPolda Sumatera Barat (Sumbar) bersama BKSDA Provinsi kembali mengungkap pelaku penjual hewan dilindungi.

Penangkapan terhadap pelaku disampaikan Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Pol Satake Bayu Setianto, S.Ik, di Mapolda Sumbar, Selasa, (15/3/2022).

“Pelaku tertangkap tangan saat memperniagakan satwa dilindungi dalam keadaan hidup oleh petugas,” katanya.

Ia menyebut, pelaku MAD (30), swasta, Kelurahan Kubu Marapalam Kecamatan Padang Timur, ditangkap di Jl. Kampang Jua Kelurahan Kampung Jua, Kecamatan Lubuk Begalung (Lubeg) pada Jumat 11 Maret 2022, pukul 08.00 WIB.

“Barang bukti yang diamankan, 3 ekor kucing hutan dalam keadaan hidup, seekor trenggiling, seekor kura-kura dalam keadaan hidup dan satu hanphone merk vivo warna hitam,” terangnya.

Lanjut Kombes Pol Satake Bayu, untuk modus operandi pelaku adalah memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup secara ilegal.

“Dengan cara memposting gambar maupun video melalui akun facebook miliknya ke grup facebook “hewan peliharaan Padang” maupun grup whatsapp jual beli hewan yang terdapat pada handphone miliknya,” ujarnya.

Terhadap pelaku, disangkakan Pasal 40 ayat (2) jo Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Sementara, Kanit I Subdit IV Ditreskrimsus Polda Sumbar AKP Gusnedi menyebut, pelaku ditangkap setelah pihaknya bersama BKSDA Sumbar mendapatkan informasi dari masyarakat. Dan pelaku juga ada keterkaitannya dengan pelaku yang sebelumnya ditangkap.

“Berdasarkan informasi dari masyarakat, memang jaringannya sama dengan pelaku yang ditangkap dan telah di realese sebelumnya,” sebutnya.

Kasus penjualan hewan di lindungi ini pelaku di sangakakan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,-,”

Tersandung Dana Covid-19, Pemko Payakumbuh Bakal Berhentikan BKZ Sebagai Kadinkes
Senin, Maret 14, 2022

On Senin, Maret 14, 2022



INFO|Payakumbuh - Hanya berselang beberapa hari pasca penahanan Oknum Kepala Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh berinisial BKZ oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Payakumbuh karena dugaan terlibat kasus Korupsi dana Covid-19 tahun 2020 lalu.


Pemko Payakumbuh langsung mengambil tindakan cepat dengan mengambil langkah pemberhentian sementara BKZ sebagai Kepala Dinas Kesehatan, selain itu Pemko Payakumbuh juga akan menunjuk pelaksana tugas. 


Hal itu diungkapkan Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh, Rida Ananda, Senin pagi 14 Maret 2022 di Kantor Balaikota Payakumbuh Ex. Lapangan Sepakbola Kapten Tantawi Kelurahan Bunian Kecamatan Payakumbuh Barat.


Menurut Rida, proses pemberhentian BKZ dan pengusulan pelaksanaan tugas orang nomor satu di Dinas Kesehatan Payakumbuh itu masih menunggu persetujuan Walikota. 


" Iya pasca penahanan Kadis Kesehatan Jumat kemarin, sesuai aturan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 11 dan 17 tahun 2011 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (ASN.red) dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2020 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan akan diberhentikan sementara sebagai ASN," Sebut Rida Ananda. 


Rida juga menambahkan, hari ini pihaknya juga sudah melakukan proses untuk pelaksana tugas Kadis Kesehatan untuk menggantikan BKZ. 


"Hari ini kita juga sudah proses untuk pelaksana tugas menggantikan (BKZ.red)," sebutnya. 


Jika pengusulan pelaksana tugas sudah disetujui Walikota, kata dia maka dalam Minggu ini akan didapatkan pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh. 


Sebelumnya diberitakan Penyidik Kejaksaan Negeri Payakumbuh melakukan penahanan terhadap oknum Kepala Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh berinisial BKZ yang diduga melakukan Korupsi penyimpangan dana Covid-19 tahun 2020 terkait Pengadaan Alat Pelindung Diri (APD). 


Penahanan terhadap tersangka BKZ dilakukan setelah 106 hari ia (sebelumnya ditulis BK) ditetapkan penyidik Kejaksaan Negeri Payakumbuh sebagai tersangka. 


" Iya, hari ini kita masuk tahap dua dalam kasus dugaan/penyimpangan dana Covid-19 di Kota Payakumbuh, untuk tersangka BKZ kita tahan hari ini," sebut Kajari Payakumbuh, Suwarno. SH melalui Kasi Pidsus, Saut Berhard Damanik, SH, Kasi Intel, Robby Prasetya, SH Jumat siang 11 Maret 2022. 


Ia juga menambahkan, tersangka BKZ akan ditahan selama dua puluh hari kedepan di Lapas Kelas II Payakumbuh, (Ady).




Editor : Heri Suprianto

Ditresnarkoba Polda Sumbar Berhasil Menyita 2,13 Gram Sabu Milik Pelaku
Jumat, Maret 11, 2022

On Jumat, Maret 11, 2022



INFO|PADANGKepolisian Daerah (Polda) Sumatera Barat melalui Jajaran Ditresnarkoba berhasil mengamankan satu orang tersangka terkait kepemilikan narkoba jenis sabu, Rabu 9 Maret 2022 di Jalan Ujung Bukik, Kelurahan Tarok, Kecamatan Guguak Panjang, Kota Bukittinggi.


“Tersangka Inisial R (48) ditangkap di kediamannya (TKP) dan Polisi berhasil menyita barang bukti sabu 23 paket kecil seberat 2.13 gram dan seperangkat alat hisap sabu (bong), Sebut Kabid Humas Polda Sumbar, Kombes Pol Satake Bayu Setianto dalam jumpa pers di lantai 4 Mapolda Sumbar, Jumat (11/3/2022).

Lebih lanjut Kabid humas Polda Sumbar menjelaskan, Selain menyita sabu, terlebih dulu Polisi juga menyita ratusan botol minuman keras berbagai merk dengan beralkohol tinggi.

“Polisi sebelumnya menyita ratusan minuman keras berbagai merk dengan alkohol tinggi yang dijual melalui online,” kata Kombes Satake.

“Saat ini tersangka dan barang bukti diamankan di Polda Sumbar untuk dilakukan pemeriksaan secara intensif,” pungkasnya, (*).