PILIHAN REDAKSI

Gunung Semeru Keluarkan Guguran Awan Panas, BNPB Imbau Warga Untuk Tidak Beraktivitas di Sepanjang Daerah Aliran Sungai

INFONUSANTARA.NET - Gunung Semeru yang berada di Kabupaten Lumajang mengalami peningkatan aktivitas vulkanik terjadinya guguran awan panas ...

Budaya

Opini

Peristiwa

Pariwara

Parlemen

Anjal Marak di Padang! Zulhardi Z Latif Minta Pemko Memberikan Perhatian Khusus
Senin, November 29, 2021

On Senin, November 29, 2021

 


INFONUSANTARA.NET -- Anggota DPRD Kota Padang Zulhardi Z Latif meminta Pemko Padang untuk memberikan perhatian khusus terhadap anak jalanan (anjal) yang pada saat ini mengais rezeki di persimpangan lampu merah. Selain itu, Anggota DPRD tersebut meminta Pemko Padang menindak orang-orang yang melakukan eksploitasi terhadap anak.


"Anak yang turun kejalan dalam pemenuhan ekonomi terbagi dalam dua katagori. Pertama, anak yang ekonominya orang tuanya yang tidak mampu, dan anak yang sengaja di eksploitasi orang dewasa untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi," ucapnya. Senin (29/11)


Zulhardi Z Latif berharap, adanya penindakan yang dilakukan terhadap anak-anak yang diekploitasi oleh orang dewasa, khususnya yang mengemis di persimpangan lampu merah.


"Anak jalanan harus mendapat perhatian khusus oleh Pemko Padang. Jika anak tersebut turun ke jalan karena kebutuhan ekonomi, itu harus kita bantu, salah satunya dengan menyekolahkan mereka kembali. Rumah singgah harus di efektifkan kembali," tambahnya.



Zulhardi Z Latif pun berjanji, untuk turun kelapangan melihat langsung anjal yang mengais rezeki yang ada di persimpangan lampu merah.


"Kasihan kita, masa depan mereka masih panjang. Seharusnya mereka berada di sekolah, bukan di jalanan," tutupnya.


Undang-Undang Dasar 1945 telah menjelaskan bahwa  setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Bagaimanapun hidup dijalanan bukan keinginan dari mereka. Tetapi keserakahan orang dewasa yang memaksa mereka untuk memelas wajah di jalanan.(Inf)

Konsen Pada Pemberdayaan Ekonomi,Muhidi Serahkan 23 Set Mesin Jahit untuk 2 KUB di Jati
Kamis, November 25, 2021

On Kamis, November 25, 2021

 


INFONUSANTARA.NET -- Anggota DPRD Padang Muhidi serahkan 23 set mesin jahit untuk dua Kelompok Usaha Bersama (KUB) di Kelurahan Jati, Kamis (25/11). Dua KUB yang mendapatkan bantuan mesin jahit tersebut adalah KUB Jawara Modiste dan KUB Faeyza Tailor.


Dalam kesempatan itu, Muhidi mengatakan bantuan mesin jahit itu merupakan kelanjutan dari program sebelumnya yakni pelatihan menjahit selama sebulan dan magang selama setahun. 


"Itu program tahun 2020. Tahun ini kita berikan mesin jahit agar mereka bisa mengembangkan usaha dan menjadi mandiri," kata politisi PKS ini.


Dengan adanya pemberian bantuan mesin jahit dari dana pokok pikiran anggota DPRD tersebut, Muhidi berharap agar masyarakat Jati yang tergabung dalam KUB tersebut bisa mandiri dan meningkatkan perekonomian keluarga mereka.


"Kita tentunya ingin masyarakat sejahtera. Dengan bantuan ini kita harap agar mereka bisa mengembangkan usahanya," katanya.


Dalam kesempatan itu, ia juga menjelaskan bantuan itu memang telah menjadi programnya sebagai anggota DPRD Padang, yang konsen di tiga sektor yakni pendidikan, kesehatan dan ekonomi.


"Selama ini saya juga telah konsen bagaimana pemberdayaan ekonomi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung," katanya.


Untuk pemberdayaan ekonomi yang langsung berupa bantuan modal bagi UMKM dan yang tidak langsung yakni pembentukan KUB, nanti masyarakat bergabung dan anggotanya diberi pelatihan lebih kurang sebulan, lalu dimagangkan dan diberi alat sesuai kebutuhannya.


"Mudah-mudahan dengan program ini kita bisa memberikan manfaat bagi masyarakat dengan peningkatan perekonomian mereka," pungkasnya. (bim)

Reses III, Rustam Efendi :Bansos per KK Akan Cair Jelang Akhir Tahun untuk Warga Kota Tangah
Senin, November 01, 2021

On Senin, November 01, 2021

 


INFONUSANTARA.NET -- Reses III pada Tahun 2021 Anggota DPRD Kota Padang Rustam Efendi laksanakan di pantai Pasir Jambak pada, Senin (1/11).


Anggota DPRD Kota Padang, Rustam Efendi menyampaikan Bantuan Sosial (Bansos) per KK akan cair jelang akhir Tahun 2021 untuk warga di Kecamatan Koto Tangah.Bansos yang diberikan kepada warga itu berasal dari dana pokirnya usulan Tahun 2020.


" Saat ini proses verifikasi data sedang berlangsung di Dinas Sosial Padang serta penerimanya tersebar di tiap-tiap Kelurahan di Kecamatan Koto Tangah," ujar kader PAN ini usai kegiatan Reses III pada Tahun 2021.


Ia mengatakan, bantuan itu jenisnya dua macam yakni Bansos untuk usaha dan dana pendidikan. Masing-masing bansos yang akan dicairkan nilainya Rp2 juta dan pencairannya dilakukan lewat rekening penerima.


"Jumlah penerima bansos jenis pendidikan sebanyak 112 dan bansos per orangan 214," ucapnya.


Ia meminta penerima bantuan nanti, dapat memanfaatkan anggarannya sesuai permohonan yang diajukan. Jangan disalahgunakan untuk kepentingan lain.


Untuk syarat penerimanya, kriterianya telah ada pada dinas terkait yang salah satunya datanya masuk dalam DTKS Kemensos RI.


"Ke depan kita akan terus bantu warga dalam bentuk apapun. Hal ini agar beban mereka ringan dan kesejahteraan terwujud,"paparnya.


Tak hanya itu, untuk bagian insfrastruktur pada Kelurahan juga siap direalisasikan seperti betonisasi jalan, drainase dan lainnya. Supaya kemajuan daerah terlihat dan ketertinggalan dari kawasan lain tak terjadi.(mbb)


Anggota Dewan Tegas Luapkan Kekecewaan Pada Dinas Terkait,Hibah Bansos Harus Segera Dicairkan
Sabtu, Oktober 23, 2021

On Sabtu, Oktober 23, 2021

 



DPRD Padang melakukan dengar pendapat dengan Dinas Sosial dan Dinas Kesra Kota Padang membahas tentang pokir dan hibah bansos yang hingga saat ini belum cair oleh pemerintah Kota Padang.

Ketua Komisi I DPRD Kota Padang Elly Thrisyanti mengaku kecewa dengan Pemko Padang karena pemerintah tidak memberitahukan dari awal, apa permasalahannya.

"Seharusnya eksekutif mengkomunikasikan dengan legislatif tentang permasalahan yang terjadi. Komunikasi ini tidak berjalan dengan baik hingga proses pembahasan telah terjadi," ucapnya.Jumat (22/10).

Layanan Kesehatan di Puskesmas Pengambiran Bertambah,Elly Thrisyanti Serahkan Bantuan Alat Pemeriksa Mata
Selasa, Oktober 05, 2021

On Selasa, Oktober 05, 2021

 


INFONUSANTARA.NET - Pegambiran sebagai kelurahan yang terpadat masyarakat di Kota Padang dan dimana saat ini Puskesmas Pengambiran Kecamatan Lubuk Begalung ini sudah ada layanan rawat inap.

Anggota DPRD Kota Padang Elly Thrisyanti menyampaikan, Alhamdulillah saat ini bertambah lagi layanan kesehatan di Puskesmas Pengambiran Lubeg, yaitu alat periksa mata melalui pokok pikiran (Pokir) 2021 yang baru saja saya serahkan ke puskesmas. Penyerahan alat pemeriksa mata ini diterima Kapus Pengambiran Drg.Ires, pihak DKK Kota Padang dan Lurah Pengambiran," sebut Elly Thrisyanti, Senin (4/10/2021) via WhatsApp pada media ini.


Lebih lanjut ungkap Elly Thrisyanti, dirinya selaku wakil rakyat tentunya sangat peduli akan kondisi dan kebutuhan apa yang harus direalisasikan untuk masyarakat, salah satunya untuk pelayanan kesehatan yang ada di Puskesmas Pengambiran Kecamatan Lubuk Begalung yang sudah ada layanan rawat inap nya.

Saat ini Puskesmas Pegambiran sudah dapat melayani masyarakat dengan sarana pelayanan yang sudah yakni, Poli Gigi, Pemeriksaan jantung dengan EKG. Dan Pemeriksaan Mata yang baru saja kita realisasi alat pemeriksa mata ini.

Kemudian pelayana Poli umum,Poli bersalin dan Rawat Inap. Selain itu untuk untuk fasilitas physik berupa mobiler dan teralis besi. "Semua sarana pelayanan kesehatan ini kita coba penuhi satu persatu demi pelayanan kesehatan maksimal bagi masyarakat,  agar masyarakat semakin dekat dan mudah dalam mendapatkan pelayanan kesehatan," ujarnya.

" Insyaallah dengan sarana layanan kesehatan yang sudah ada di Puskesmas Pengambiran ini dapat membantu Pemko Padang dalam upaya meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat, " ucap Ketua Komisi I DPRD Kota Padang ini.

Diharapkan pihak puskesmas dapat mensosialisasikan dan mempromosikan pada masyarakat tentang beberapa pelayanan kesehatan yang sudah tersedia di Puskesmas Pengambiran ini.Harapannya, bahwa agar masyarakat dapat memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan yang sudah tersedia di puskesmas secara maksimal dan tentunya dengan  tetap mematuhi prokes yang ketat, "harap Elly Thrisyanti kader Partai Gerindra Kota Padang ini.

Selain itu kata Elly Thrisyanti, pada kesempatan itu dia juga melihat pelayanan vaksinasi oleh pihak puskesmas. "Kami berterima kasih kepada masyarakat yang sudah mau vaksinasi dan menghimbau masyarakat yang belum dan atau blm mau vaksin agar segara vaksinasi. Dengan vaksinasi, kita dapat mengurangi resiko dan melindungi diri sendiri, keluarga dan lingkungan," pungkasnya.(Inf)



 Hearing DPRD Memanas, Elly Thrisyanti : Terungkap Disebutkan Dispora Kepengurusan KONI Padang Ilegal
Jumat, September 03, 2021

On Jumat, September 03, 2021

INFONUSANTARA.NET - Hearing DPRD Kota Padang dengan menghadirkan jajaran pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang, dan jajaran Pemerintah Kota Padang pada Jumat, 3 September 2021, berlangsung panas.

Pasalnya, dalam hearing tersebut terungkap jika kepengurusan KONI Kota Padang ilegal. Akibatnya, hearing tidak bisa dilanjutkan.

Hearing tersebut dilaksanakan dengan melibatkan lintas komisi dengan pengundang Komisi I DPRD Kota Padang yang diketuai oleh Elly Thrisyanti dan dihadiri Ketua Komisi IV Azwar Siri serta segenap anggota komisi lainnya.

Dalam hearing yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Padang, Syafrial Kani tersebut, terungkap kondisi kepengurusan KONI Kota Padang yang ilegal dan itu dibenarkan oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang Mursalim. 

Ketua Komisi I Elly Thrisyanti kepada wartawan mengatakan, sebagai organisasi, KONI Kota Padang tentu harus mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang ada, termasuk aturan turunannya berupa Peraturan Organisasi (PO). 

"Saat ini kan PLT, kita mempertanyakan proses segala sesuatu itu, kan butuh proses yang benar sesuai aturan yang berlaku. Nah, tentu dalam suatu organisasi, sebelum kita melangkah pada kegiatan organisasi itu, kita lihat dulu proses, siapa yang akan mengerjakan? Apakah orangnya sudah benar atau tidak? Itu yang dikaji tadi," ungkap Elly Thrisyanti.

Untung saja, kata Elly, Ketua Komisi IV Azwar Siri mengingatkan hal tersebut dalam hearing. "Akhirnya kita kaji, dengan pindahnya pengurus Kota Padang menjadi pengurus provinsi, tentu (kepengurusan Kota Padang, red) kosong. Nah, pengisian kepengurusan ini tentu ada prosedur. Semua organisasi itu kembali ke AD/ART. Itu kitab kita dalam berorganisasi," pungkas Elly.

Dalam AD/ART, jika Ketua KONI berhalangan tetap atau sementara, dapat digantikan oleh Wakil Ketua, tapi ternyata yang sekerang duduk adalah sekretaris. 

"Tentu kita pertanyakan. Ternyata prosedur itu, mereka menunjuk dalam rapat pleno. Kalau hal itu terjadi, ada dua hal yang harus mereka lakukan. Pertama merubah AD/ART. Kedua, mereka harus musyawarah luar biasa. Nah, kedua-dua hal ini tidak dilakukan, sehingga menyalahi aturan," urai Elly.  

Untuk itu, Elly Thrisyanti meminta agar kepengurusan KONI Kota Padang dilegalkan terlebih dahulu. "Saya katakan ke Pak Mursalim, silahkan legalkan terlebih dahulu, baru kita lanjut untuk rapat berikutnya," ujar Elly.

Apakah Menjurus ke Dugaan Tindak Pidana Korupsi Terkait Penggunaan Angggaran?

Terkait dengan adanya tindak pidana korupsi terhadap penggunaan dana KONI dengan kepengurusan yang dianggap ilegal tersebut, Ketua Komisi IV Azwar Siri menjelaskan, indikasi mentakan itu sebuh pelanggaran, tentu ada indikatornya. 

"Kami belum punya indikator itu, tapi perkiraan sementara dari kawan-kawan ada seperti itu? Tapi belum bisa dipastikan itu sebuah pelanggaran sudah resmi, karena itu harus ada kejian hukumnya terlebih dahulu," katanya.

Namun Azwar Siri menegaskan, jika ada indikasi pelanggaran, maka pihaknya bisa saja mengambil langkah meneruskan kepada pihak yang berwenang. "Kalau memang ada indikasi-indikasi pelanggaran itu, kalau perlu kita teruskan kepada pihak berwenang," tegas politisi Partai Demokrat ini. 

"Sampai sekarang kami di DPRD belum ada menuduh sudah terjadi korupsi," cakapnya.

Sementara itu, Budi Syahrial, anggota Komisi I DPRD Kota Padang menegaskan, persoalan indikasi korupsi, jika Kejaksaan mau melirinya, silahkan saja. 

"Kalau kami dari Komisi I dilihat dari aspek legal, kami pun sudah berkoordinasi dengan Komisi IV. Makanya ada rapat lintas komisi sekarang? Bagi kami, ketika Pak Mursalim (Kadispora Kota Padang, red) menyatakan itu ilegal, buka kami yang menyatakan ilegal. Otomatis, kalau mereka melakukan penggunaan anggaran, justru kami menyelamatkan pengurus KONI sekarang. Bekukan dulu, karena kalau (anggaran yang ada, red) digunakan kepengurusan KONI (yang dipimpin PLT Sekretaris, red), itu berbahaya dan ada indikasi hukumnya," katanya.

Ditegaskan Budi, jika aturan yang dipakai adalah PO, maka sifatnya ke bawah, bukan ke pengurus. "Kalau AD/ART dikalahkan oleh PO, itu melanggar asas hukum, karena hukum yang dibawah tidak boleh berlawanan dengan hukum yang di atas. Yang mana Al Qurannya? AD/ART? Ya AD/ART ikuti, kenapa PO?" tegas Budi.

Pada kesempatan itu, Budi juga menjelaskan soal mekanisme temuan. "Nanti kan ada pemeriksaan BPK dan inspektorat. Kalau ada penyelewengan, kalau BPK, ada masa 60 hari mengembalikan uang. Jika tidak dikembalikan, maka otomatis akan diteruskan ke penegak hukum. Kalau kami di DPRD, tidak punya kekuasan eksekusi," kata Budi menguraikan. (by)


Elly Thrisyanti : JPT ASN Pimpin 2 OPD dan Banyak OPD di Pimpin Plh, Ini Tidak Bagus
Jumat, September 03, 2021

On Jumat, September 03, 2021

 


INFONUSANTARA.NET -- Hearing Komisi I DPRD Kota Padang bersama sejumlah perangkat daerah Kota Padang yang telah diagendakan pada Kamis (2/9/2021) diruang konsultasi lantai II DPRD Padang harus ditunda karena kehadiran pejabat yang bisa mengambil keputusan hasil rapat tidak hadir.

Agenda hearing komisi 1 DPRD Padang  tersebut melalui surat undangan resmi DPRD Padang meminta walikota menugaskan kepada yakni Asisten Pemerintah dan Kesra Kota Padang, Kepala BKPSDM Kota Padang,Inspektur Kota Padang,Kabag Hukum Setda Kota Padang dan Kabag Organisasi Setda Kota Padang untuk hadir rapat di DPRD Padang, diketahui bahwa pejabat terkait hanya mengirim utusan mereka.

Ketua Komisi I DPRD Kota Padang, Elly Thrisyanti menjelaskan, rapat harus ditunda sampai esok, karena tidak ada pejabat pemerintah yang tidak berwenang dalam membuat keputusan, sehingga rapat tidak dapat dilanjutkan.

“Kepala BKSDM Kota Padang tidak ada, diwakilkan dengan sekretaris BKSDM nya. Oleh sebab itu,menurut pimpinan DPRD rapat di tunda karena perlu tambahan dari para ahli.” jelas Elly Thrisyanti.

Agenda dalam rapat tersebut, Komisi I DPRD Padang akan mempertanyakan tentang banyaknya kekosongan pelaksana kegiatan di beberapa OPD di Kota Padang.

Dikatakan Elly Thrisyanti, yang kita lihat sekarang ini, Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) ASN mengurus dua OPD sekaligus. Ini tidak bagus, mereka bukan Super Hero.

Sebagai contoh Dinas Pariwisata, yang dijabat oleh Plt. Dengan adanya kepala dinas saja tidak mencapai target PAD, apalagi hanya di isi oleh Plt,” tegas srikandi politisi Gerindra Kota Padang ini.

Oleh karena itu, Elly Thrisyanti meminta Pemko Padang harus membuat panitia seleksi (pansel) untuk menentukan siapa yang akan diangkat sebagai pejabat defenitif di OPD yang kosong tersebut.

“Pemko harus membuat pansel untuk menentukan siapa yang akan diangkat sebagai pejabat defenitif di OPD yang kosong. Pansel tersebut adalah kewenangan walikota. Untuk apa berlalai-lalai juga. Jika telah ada, tentu kinerjanya OPD tersebut akan sangat obtimal dalam menggerakan roda pemerintahan di Pemko Padang,” tegasnya.

Saat ini beberapa OPD tidak hanya di pimpin oleh Plt. Beberapa diantaranya adalah, Dinas Pariwisata Kota Padang, Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kota Padang, Disdukcapil Kota Padang, kepala inspektorat. Selain itu posisi Sekda Kota Padang dijabat oleh seorang Plh dan tentu posisi Wawako yang tetap kosong hingga saat ini. (Inf)

Ketua DPRD Padang bersama Komisi IV Tinjau Lahan untuk Bangun SMK di Bungus Teluk Kabung
Rabu, Agustus 18, 2021

On Rabu, Agustus 18, 2021


Ketua DPRD Padang bersama Komisi IV Tinjau Lahan untuk Bangun SMK di Bungus Teluk Kabung.

INFONUSANTARA.NET -- Sejak tahun 2004 pihak KAN serta masyarakat setempat berharap berdiri sebuah sekolah menengah kejuruan (SMK) di Bungus Teluk Kabung.

Merespon hal itu, Ketua DPRD Kota Padang Syafrial Kani bersama anggota Komisi IV laksanakan kunjungan lapangan untuk melihat lahan pembangunan SMK di Kelurahan Bungus Teluk Kabung Tengah Kecamatan Bungus Teluk Kabung.

“Kita sengaja merespon permintaan masyarakat untuk dibangunkan sekolah untuk mendirikan unit sekolah baru. Masyarakat berharap pemerintah membangun SMK,” ujar Ketua DPRD Padang Syafrial Kani, Selasa (17/8).

Menurut Syafrial Kani, masalah teknis diserahkan kepada Gubernur Sumbar, karena SMK merupakan kewenangan Provinsi.

“Lahan sudah konfirmasi dengan ketua KAN Bungus Teluk Kabung, karena lahan merupakan tanah Nagari yang akan dihibahkan kepada pemerintah provinsi,” ujar Syafrial Kani merupakan politisi Gerindra ini.

Lanjut Syahrial Kani, pihaknya sengaja menjajaki untuk dibangun sekolah untuk mengkondisikan lahan ini.

“Semoga niat baik ini dapat terwujud, karena membangun pendidikan akan menjadi amal ibadah pahala mengalir terus menerus,” ucap Syahrial Kani.

Ketua Komisi IV, pihaknya melihat keinginan masyarakat telah memenuhi persyaratan, karena masih ada anak dilingkungan ini tidak sekolah.

“Masyarakat kampung sekolah, banyak faktor dipertimbangkan, karena apapun terjadi, maka dengan ada sekolah disini, merupakan langkah awal baik,” ujar Azwar Siri.

Menurut Azwar Siri, pihaknya berharap kepada tokoh masyarakat untuk berkerja optimal, karena kalau ninik mamak terdepan tidak akan ada menghalangi.

“Saya sangat mendukung rencana pembangunan sekolah disini,” ujar Azwar Siri.

Ketua KAN Bungus Teluk Kabung Dasril Datuk Putih mengatakan, pihaknya sejak tahun 2004 berharap berdiri sebuah sekolah di Bungus Teluk Kabung.

“Kami sangat berharap berdiri SMK dan lapangan sepak bola, karena kami tidak memiliki medan nan bapaneh. Lahan disiapkan 4,5 hektar, kami siapkan,” ujar Edi.

Camat Bungus Teluk Kabung Harnoldi, pihaknya mengucapkan terima kasih kepada Ketua DPRD Kota Padang Syahrial Kani didampingi Komisi IV mengunjungi Bungus Teluk Kabung.

”Kami segera akan menggelar rapat dengan KAN untuk membuat surat keputusan untuk menghibahkan lahan 4,5 hektar ini,” ujar Harnoldi

Dalam kunjungan tersebut turut mendampingi anggota Komisi IV DPRD Padang, Muhklis, Zalmadi, juga mantan anggota DPRD Padang Datuk Arpendi, Kabag Umum , Kasubag Humas Suzi Helda dan sekretariat lainnya.(yc)


Keberhasilan Siswa Selesaikan Tugas Belajar Daring Dipertanyakan! Drs.Wismar Panjaitan:Guru Harus Jemput Bola
Rabu, Agustus 11, 2021

On Rabu, Agustus 11, 2021

Keberhasilan Siswa Selesaikan Tugas Belajar Daring Dipertanyakan! Drs.Wismar Panjaitan:Guru Harus Jemput Bola.(inf)

INFONUSANTARA.NET -- Proses pembelajaran selama pandemi dengan pemberian tugas oleh guru kepada siswa dirasa sangat menyita banyak waktu, biaya, dan energi. Anak-anak berada di dalam rumah seharian menyelesaikan tugas dari guru.

Peran orangtua dituntut aktif mendampingi anak dalam proses belajar daring. Selain itu, kemampuan memanajemen waktu dan menyelesaikan masalah dengan tepat juga menjadi dorongan keberhasilan terhadap tugas yang diberikan guru.

Faktanya, keberhasilan siswa dalam menyelesaikan tugas yang diberikan cukup di pertanyakan. Banyak wali murid “menggantikan” perannya dalam hal mengerjakan tugas-tugas yang diberikan.

Menjawab persoalan itu, Anggota DPRD Kota Padang Drs. Wismar Panjaitan M.Pd meminta Dinas Pendidikan Kota Padang agar memerintahkan guru-guru untuk mengunjungi para siswanya ke rumah siswa dalam membantu memberikan materi pendidikan.

Guru tidak boleh lepas tangan dalam memberikan pendidikan melalui daring saja. Carilah model pembelajaran lain yang dapat menjangkau tingkat kepribadian anak. Ada anak yang bisa mendengar langsung paham, dan ada anak dengan metode melihat baru bisa paham.

"Jadi, guru selama PPKM ini harus mempunyai kewajiban untuk menemui murid-muridnya kerumahnya masing-masing untuk mengontrol itu semua,” tegasnya, Rabu (11/8)

Hal ini diungkapkan oleh Wismar Panjaitan karena mendidik selama masa PPKM, guru harus melihat aspek psikologi dari siswa yang dibutuhkan oleh seorang siswa. 

“Jika ilmu sains saja yang dibutuhkan siswa, tidak perlu guru. Yang dibutuhkan hanyalah paket internet untuk mencari sumber di Google. Jadi dalam menanamkan etika, seorang guru selama masa PPKM ini harus menjemput bola ke rumah siswa dalam memberikan contoh, yang dilakukan sesuai prokes,” tutupnya. 

Anggota Dewan Geram: Tiga Pustu dan Puskesmas Tutup di Bungus Teluk Kabung
Senin, Agustus 02, 2021

On Senin, Agustus 02, 2021

INFONUSANTARA.NET - DPRD Padang menggelar hearing dengan Pemerintah Kota Padang yang dihadiri Asisten Edy Hasymi, DKK, BKSDM dan unsur lainnya.

Hearing itu dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Padang Syafrial Kani, Wakil Ketua Amril Amin, Ketua Komisi IV Azwar Siri, Wakil Ketua Komisi IV Mastilizal Aye, dan anggota DPRD lainnya, yaitu Amran Tano, Manuver Putra Firdaus, Dewi, Zalmadi, Rustam Effendi, Andi Wijaya, Yandri Hanafi dan Budi Syahrial.

Hearing sempat berlangsung panas. Pasalnya, anggota DPRD Kota Padang dari Fraksi Gerindra Amran Tono terlihat geram dengan pelayanan dasar kesehatan kepada masyarakat di Bungus Teluk Kabung.

"Ibu-ibu berdosa kepada masyarakat karena mengabaikan pelayanan dasar kesehatan dasar kepada masyarakat di sana. Saya minta Pimpinan dan Pemko menyelesaikan persoalan ini," tegas Amran Tono.

Geramnya Amran Tono bukan tanpa alasan. Karena baru-baru ini, berdasarkan sidak Ketua DPRD Kota Padang Syafrial Kani, ada satu Puskesmas dan tiga Pustu yang tutup dan tidak memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat.

"Saya lihat ini tidak hanya terjadi di Bungus, daerah pemilihan saya, tetapi juga di beberapa daerah lainnya di Kota Padang. Jangan gara-gara ego dan kepentingan jabatan, pelayanan ke masyarakat terganggu," tegas Amran.

"Ini semua terjadi karena adanya regulasi pergantian pegawai. Dan pegawai yang diganti mengajukan mosi tidak percaya. Dampak terbesar dirasakan di Bungus, tiga Pustu dan datu Puskesmas tutup, karena tidak ada pegawai. Pegawai yang ada di sana dipindahkan, pegawai yang masuk belum jelas," jelas Amran.

Makanya, Amran berkesimpulan, sudah dirasakan masyarakat, Dinas Kesahatan Kota (DKK) Kota Padang kinerjanya tidak jelas, sehingga merugikan masyarakat.

"Sebagai wakil rakyat, kami harus bersikap, memperjuangkan hak-hak dasar kesehatan bagi masyarakat. Apalagi ini dalam kondisi pandemi dan masyarakat butuh pelayanan kesehatan di pusat-pusat pelayanan kesehatan, terutama milik pemerintah," tegasnya.

Parahnya lagi, kata Amran, Bungus berada jauh dari pusat Kota Padang. Rumah sakit dan praktek dokter nyaris tidak ada di daerah itu. Masyarakat hanya mengandalkan Puskesmas dan Pustu.

Sementara itu, Ketua Komisi IV Azwar Siri dalam hearing tersebut meminta semua pihak melihat persoalan dengan proposional, bukan emosional.

Azwar Siri menilai, kinerja DKK Kota Padang sudah maksimal di tengah pandemi.

Laporan: Zamri Yahya

Wakil Ketua DPRD Padang Ilham Maulana Mengklarifikasi Dugaan Korupsi Dana Pokir yang Dituduhkan Kepadanya
Minggu, Juli 25, 2021

On Minggu, Juli 25, 2021

Wakil Ketua DPRD Padang Ilham Maulana (kiri) didampingi kuasa hukumnya Yul Akhyari Satra (kanan) Mengklarifikasi Dugaan Korupsi Dana Pokir yang Dituduhkan Kepadanya.(Inf)

INFONUSANTARA.NET -- Dugaan kasus korupsi dana pokok pikiran (Pokir) dari Wakil ketua DPRD Kota Padang untuk bantuan sosial (Bansos) bagi masyarakat kurang mampu yang terdampak akibat pandemi Covid-19 saat ini dalam penyidikan oleh pihak Kepolisian Resor Kota (Polresta) Padang.

Wakil ketua DPRD Kota Padang, Ilham Maulana yang juga merupakan Ketua DPC Partai Demokrat, didampingi kuasa hukumnya, Yul Akhyari Satra,kepada sejumlah awak media, Sabtu (24/7) di Padang, mengklarifikasi dan membantah terkait dugaan korupsi dana pokir tersebut yang dituduhkan kepada dirinya tersebut adalah tidak benar.

Diketahui dana pokir tersebut merupakan bantuan sosial (Bansos) bagi masyarakat kurang mampu yang terdampak akibat pandemi Covid-19 di daerah pemilihan (Dapil) Ilham Maulana, yakni di kawasan Seberang Padang.

Ia menjelaskan sebelumnya Bansos itu merupakan pengusulan tahun 2019 yang di serap melalui kegiatan agenda reses dewan untuk anggaran tahun 2020. Namun di pertengahan perjalanan terjadi Covid-19 dan APBD Kota Padang direfocusing. Kemudian kata Ilham diusulkan kembali namun jumlahnya berkurang.

Dikatakan, jika sebelumnya di anggarkan ada sekitar Rp4 hingga Rp5 Miliar, kemudian berkurang menjadi Rp1 Miliar lebih. Saat itu dari data pengusulan untuk penerima bantuan ada sekitar 320 orang, dan pas terjadi refocusing berkurang menjadi 100 orang penerima bantuan. Jadi Bansos tersebut setelah disetujui yang diperuntukan kepada 100 orang penerima, dan untuk proses verifikasi penerima Bansos ini ada di masing-masing dinas.

"Kemudian baru dari Pemko Padang melalui DPKAD untuk proses pencarian dana bantuan itu. Dan perlu kita ketahui semuanya bahwa uang tersebut ditransfer ke rekening masing-masing penerima,” ungkap Ilham.

Dikatakan, sebelum uang ditransfer, penerima bantuan diwajibkan memberikan tiga lembar surat pernyataan, seperti form isian data diri, perjanjian fakta integritas, sebagai penguat dalam penyaluran bantuan tersebut. Dalam hal ini kata Ilham, sebagai pemilik pokir, ia hanya mengusulkan nama-nama penerima Bansos. Sedangkan untuk pencairan diserahkan kepada dinas terkait kepada penerima, setelah melengkapi persyaratan.

“Jadi, saya hanya sebagai pengusul. Untuk penyalurannya oleh dinas terkait. Dan uang tidak mungkin masuk ke rekening pribadi saya. Mana mungkin saya melakukan penyelewengan tersebut,” sebutnya.

Disamping itu kata Ilham, dari hasil audit BPK RI, tidak ditemukan yang namanya temuan di dalam keuangan Pemerintah Kota atau salah dalam pentransferan yang berakibat temuan korupsi.

“Kalau APBD itu lari dari ketentuannya, maka BPK RI melalui inspektorat melakuan audit disini, jika ada temuan diberilah interval waktu kepada pemilik pokir untuk menyelesaikan kewajiban-kewajibannya. Dan ketika tidak menyelesaikan kewajiban-kewajibannya, maka naiklah laporannya kepada pihak yang berwajib,” katanya.

Ilham Maulana menyampaikan untuk menghadapi kasus ini, kenapa selama ini dirinya masih bungkam, ia menyebutkan bahwa dirinya tidak mau gegabah, dan hal tersebut langsung dikoordinasikannya dengan pengurus Partai Demokrat hingga tingkat pusat. Kemudian diarahkan agar didampingi dengan pengacara.

“Jadi saya memutuskan untuk menghadapi kasus ini dengan pengacara untuk mendampingi saya berdasarkan rekomendasi dari partai,” ungkap Ilham.

Sementara itu kuasa hukumnya, Yul Akhyari Sastra menegaskan, dalam kasus ini kliennya hanya sebagai pengusul. Sedangkan dana Bansos itu langsung masuk ke rekening masing-masing penerima bantuan dari rekening Pemda.

“Sehingga tidak ada sangkut pautnya dengan anggota DPRD lagi. Penerima bantuan bertanggung jawab terhadap uang yang didapatkannya, mau dipakai seperti apa. Jadi tidak ada Ilham Maulana meminta uang tersebut, seperti dalam berita yang beredar,” sebutnya.

"Jika kasus ini naik, pihaknya telah siap untuk menghadapi tuntutan dari pihak Kepolisian. Kita siap dipanggil pihak kepolisian, dan membeberkan semua kronologisnya dan bukti-bukti yang kita punya. Dan jika perlu kita akan menempuh jalur hukum lain jika kasus ini berlanjut,” tegasnya.

Diberitakan sebelumnya, terungkap dugaan korupsi itu atas laporan masyarakat bahwa telah terjadi penyelewengan anggaran dana pokir. Untuk menindaklanjuti hal tersebut, Polresta Padang memeriksa sejumlah saksi, termasuk terlapor.

Kapolresta Padang, Kombes Pol Imran Amir mengatakan, dana pokir ini diperuntukkan untuk bantuan sosial (bansos) Covid-19. Namun dari laporan masyarakat, dana pokir ternyata diberikan tidak sesuai dengan aturan pemerintah.

Jadi Dana Pokir tersebut diberikan kepada 80 orang. Masing-masingnya dikasih Rp1,5 juta. Namun yang bersangkutan meminta kembalian Rp500 ribu perorangnya.

“Dana pokir itu merupakan anggaran tahun 2020. Diduga, dalam temuan ini negara mengalami kerugian hingga ratusan juta,” ungkap Kapolres Imran Amir. (inf)




Ditegur DPD Gerindra, Ini Alasannya Ketua DPRD Padang ke Jambi Bersama Gubernur Sumbar
Kamis, Juli 22, 2021

On Kamis, Juli 22, 2021

Ketua DPRD Kota Padang, Syafrial Kani.SH

INFONUSANTARA.NET - Ketua DPRD Kota Padang sekaligus Ketua DPC Gerindra Kota Padang, Syafrial Kani, SH sebagai inisiator pertemuan antara Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansarullah dengan pemilik PT CASSIA COOP Adrian Akhza di Kerinci, Jambi beberapa waktu lalu.

Syafrial Kani mengatakan, perjalanan dalam jangka waktu satu malam tepatnya berangkat pada 17 Juli sore hingga 18 Juli malam.

“Perjalanan ini bertujuan untuk mempertemukan Gubernur Sumbar langsung dengan pemilik Perusahaan PT CASSIA COOP Adrian Akhza,” kata Syafrial Kani, Kamis (22/7/2021).

Sebagai fasilitator, Syafrial Kani juga menindaklanjuti kunjungan sebelumnya Jumat (2/7) lalu, terkait rencana investasi kakap PT Cassia COOP di Sumbar, khususnya di Kota Padang.

Adrian Akhza sendiri merupakan putra asli Balai Baru Kuranji yang saat ini sukses mengembangkan pabrik kulit manis dengan kualitas ekspor. Perusahaannya sudah go internasional sampai ke Eropa dan Amerika Serikat.

Selain itu, Pria yang bergelar Datuak Rajo Jambi itu menyebut kunjungan yang ia lakukan bukan merupakan kunjungan resmi kedewanan DPRD Padang dan tidak menggunakan dana APBD Kota Padang.

Kunjungan tersebut bertujuan untuk menumbuhkembangkan hasil pertanian dan perkebunan di Sumbar agar tembus pasar internasional.

Ia mengakui, dalam pertemuan itu membuahkan hasil bahwa Adrian berjanji datang ke Sumbar untuk mempresentasikan usahanya dan akan membantu para petani di Sumbar khususnya Padang dalam hal eksport hasil bumi seperti kayu manis, nilam dan pala.

“Saya bersama Gubernur Sumbar mengunjungi eksportir asal Padang di Kerinci yang bernama Adrian. Kami disambut langsung oleh Adrian di pabriknya, yang mempekerjakan karyawan sebanyak 250 orang. Jadi, kunjungan saya ke Kerinci murni bertujuan untuk meningkatkan taraf kehidupan petani di Kota Padang dan Sumbar umumnya. Perlu disampaikan juga, kunjungan tersebut tanpa menggunakan dana APBD,” katanya.

Lebih lanjut Syafrial Kani menambahkan, potensi untuk ekspor komoditi hasil bumi dari Sumbar berpeluang dapat bersaing di pasar internasional, jika digarap dengan profesional.

“Ke depannya, Adrian berjanji kepada kami untuk datang ke Padang dalam hal mempresentasikan cara eksport produk hasil bumi dari Sumbar yang berpeluang besar dipasarkan di Eropa maupun Amerika,” terangnya.

Selanjutnya, Syafrial Kani menegaskan dalam pertemuan tersebut dirinya merupakan inisiatornya. “Tidak mungkinlah saya tidak ikut, karena saya inisiator pertemuan pengusaha tersebut dengan Gubernur Sumbar,” ujarnya.

Menjawab kenapa berangkat ke Kerinci saat Kota Padang menjalankan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat, Syahrial Kani menjawab, kunjungan tersebut telah dijadwalkan jauh-jauh hari. Untuk mencocokkan jadwal pertemuannya dengan Gubernur Sumbar sangatlah susah, karena agenda Gubernur yang sangat padat.

“PPKM Darurat artinya kita bukan tidak boleh bepergian. Saya ulangi lagi, Keberangkatan saya ini demi menjawab semua kebutuhan warga kota dalam hal ini sektor pertanian dan perkebunan. Lebih dari 2500 Hektare lahan terbengkalai, kenapa tidak kita kembangkan, apalagi gubernur Sumbar menjanjikan 10 persen dari APBD untuk pertanian,” tuturnya

“Di samping itu juga saya menjalankan perintah Pak Prabowo Ketua Gerindra yang menyatakan bahwa, kader Gerindra harus hadir ditengah tengah masyarakat, untuk membangkitkan ekonomi masyarakat,”tegasnya.

Sementara itu, Kasubag Humas DPRD Padang Suzi Helda mengatakan, perjalanan Ketua DPRD Padang ke Kerinci beberapa hari lalu bukan perjalanan kedewanan.

“Artinya perjalanan pak Ketua bersama Gubernur Sumbar menggunakan anggaran pribadi. Bukan perjalanan dinas,” katanya.

Selain itu, Suzi menyebutkan, selama PPKM tidak ada kunjungan kerja anggota DPRD Padang ke luar daerah.(*/Inf)


Penerapan PPKM, Boby Rustam Berharap Walikota Padang Berikan Solusi untuk Masyarakat Golongan Bawah
Rabu, Juli 14, 2021

On Rabu, Juli 14, 2021

Penerapan PPKM, Boby Rustam Berharap Walikota Padang Berikan Solusi untuk Masyarakat Golongan Bawah. (Inf)

INFONUSANTARA.NET -- Kita berharap dan berdo'a semoga Kota Padang dengan penanganan yang bagus dan baik dari walikota, akan ada penurunan status Covid 19 dan tidak akan ada perpanjangan dari Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang saat ini telah ditercapkan terhitung 8 - 20 Juli 2021.

Hal itu disampaikan Sekretaris Komisi II DPRD Kota Padang,Boby Rustam, pada Rabu (14/7) di DPRD Padang, yang juga berharap kepada masyarakat agar mematuhi apa apa yang menjadi aturan pada protokol kesehatan.

Lebih lanjut Boby Rustam menyampaikan, kita tetap mendukung adanya penerapan PPKM ini guna memuluskan mata rantai Covid 19 namun pemko harus juga memperhatikan kondisi ini.Sebab  ketika PPKM itu diberlakukan otomatis banyak sendi - sendi perekonomian terutama perekonomian masyarakat golongan bawah akan terganggu. 

"Jadi pada prinsipnya tolong berikan juga solusinya.Apa solusinya yang terbaik bagi masyarakat kita, " kata kader Gerindra Kota Padang ini.

Sekali lagi kata Boby Rustam, walikota harus memikirkan kehidupan perekonomian masyarakat golongan bawah. Harus ada sosialisasi yang jelas,karena pemahaman masyarakat itu kan semuanya tidak sama.

Jangan nantinya ketika datang tiba-tiba sidak dari para petugas kita dilapangan sudah dikenakan sangsi saja pada  pelaku usaha yang dimana mereka adalah masyarakat golongan ekonomi bawah, bukan pelaku usaha besar.

Dengan adanya sangsi denda sebesar 500 ribu, itu cukup besar bagi mereka, khususnya pelaku ekonomi atau masyarakat golongan bawah.Jangankan untung malah buntung yang dapat dimana omset mereka tidak mencapai 500 ribu, terus di denda lagi. 

"Ketika vonis harus membayar denda itu dilakukan harus kajiannya dan ada toleransinya. Ada kalanya dan baiknya diberikan peringatan (SP1 - SP3) yang sifatnya mendidik, bukan mematikan untuk pedagang atau pelaku usaha," pungkas Bobby Rustam.(inf)

Polisi Segera Panggil Saksi Ahli untuk Kasus Dugaan Korupsi Dana Pokir Wakil Ketua DPRD Padang
Minggu, Juni 27, 2021

On Minggu, Juni 27, 2021

Kasat Reskrim Polresta Padang Kompol Rico Fernanda. (Foto: ist)

INFONUSANTARA.NET - Polisi akan memanggil saksi ahli untuk penetapan tersangka dalam kasus dugaan penyelewengan dana pokok pikiran Wakil Ketua DPRD Padang, Ilham Maulana. Saksi ahli diperlukan untuk melengkapi proses gelar perkara.

Sebelumnya, gelar perkara dalam kasus ini telah dilakukan di Kepolisian Daerah (Polda) Sumatra Barat (Sumbar) pada Kamis (24/6/2021). Kasus tersebut mencuat dari laporan masyarakat sejak dua bulan belakangan.

“Gelar kamarin. Hasilnya masih ada yang kami penuhi. Masih ada penambahan saksi ahli seperti ahli pidana,” kata Kasat Reskrim Polresta Padang, Kompol Rico Fernanda, sebagaimana dilansir dari langgam.id, pada Minggu (27/6/2021).

Rico menyebutkan pihaknya melibatkan saksi ahli pidana untuk menentukan pasal yang nantinya akan disangkakan. Sehingga kasus ini bisa segera naik status ke penyidikan.

“Tunggu sekitar satu sampai dua minggu inilah. Dengan penambahan saksi nanti baru bisa kami tingkatkan ke sidik kasus ini,” ujarnya.

Selain saksi ahli, pihak kepolisian juga berencana akan melibatkan saksi ahli dari pemerintah daerah. Rico menegaskan pihaknya secepatnya merampungkan status kasus ini.

Seperti diketahui, dalam kasus ini pihak kepolisian telah memeriksa ratusan orang saksi. Ilham Maulana yang juga merupakan Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat juga telah memenuhi panggilan polisi untuk dimintai keterangan.

Sebelumnya, Kapolresta Padang, Kombes Pol Imran Amir mengatakan, dana pokir ini diperuntukkan untuk bantuan sosial (bansos) covid-19. Namun dari laporan masyarakat, dana pokir yang diberikan tidak sesuai dengan aturan pemerintah.

Imran mengungkapkan dana pokir tersebut anggaran tahun 2020. Diduga, dalam temuan ini negara mengalami kerugian hingga ratusan juta.

“Kerugian negara ratusan juta. Kami klarifikasi, kami pastikan perbuatan itu terjadi apa tidak,” tuturnya.


Dugaan Kasus Pemotongan Pokir Bansos, Kuat Motifnya Pribadi dan Politik,Ilham Maulana: Saya Akan Bongkar Semuanya
Senin, Juni 14, 2021

On Senin, Juni 14, 2021

INFONUSANTARA.NET - Warga kota  dan juga lembaga legislatif di DPRD Padang serta partai politik sempat heboh dengan adanya pemberitaan di media masa terkait pemeriksaan Wakil Ketua DPRD Kota Padang Ilham Maulana yang juga Ketua DPC Demokrat Padang itu terkait pemeriksaan dirinya di Polresta Padang atas kasus dugaan pemotongan dana pokok pikiran (Pokir).

Menanggapi hal tersebut, Ilham Maulana angkat bicara. Menurutnya pelaporan dirinya ke Polresta Padang didasari pribadi dan kepentingan politik.

Dia menduga ada aktor dan pemeran atau dalang dalam pelaporan masalah ini. Kuat motifnya pribadi dan politik,"tegas Ilham Maulana saat dikonfirmasi melalui pesan suaranya ke Whatsapp infonusantara.net, Senin (14/6/2021).

Ketua DPC Demokrat Padang itu mengungkapkan akan mendalami masalah ini segera dengan mencari siapa aktor dibalik semua ini. Menurut Ilham, timnya sudah bekerja dengan mengumpulkan semua data dan informasi.

Wakil Ketua DPRD Kota Padang ini juga menyatakan kenapa dari 45 anggota dewan hanya dia sendiri saja yang  masuk laporan ke Polresta Padang. Sedangkan yang memasukkan pokir bansos itu hampir rata - rata semua anggota dewan. Kenapa hanya dirinya saja yang dikejar untuk pokir bansos ini.

Ilham berjanji akan membongkar semuanya "permainan" oknum-oknum yang sengaja mendeskreditkan dirinya.

"Saya akan buka semuanya nanti dan akan melaporkan pula ke Polresta Padang ,"tegas Ilham.

Ilham menjelaskan saat ini dirinya belum bisa memenuhi panggilan penyidik disebabkan kesibukannya melaksanakan kegiatan dinas kedewanan.

"Saya sudah menyurati Polresta Padang sejak dari pembahasan LKPD Walikota di Bukittinggi hingga perjalanan kunjangan dinas sebagai Koordinator II Pansus LKPD Walikota 13-17 Juni 2021. Jadikan cukup koorperatif saya dalam menyikapi hal ini, " katanya.

Surat tersebut dikirim ke Polresta Padang dengan kop surat Sekretariat DPRD Padang.

Sebelumnya diberitakan, Wakil Ketua DPRD Padang, Ilham Maulana tersangkut dugaan kasus penyelewengan dana pokir anggota DPRD. Kasus ini sudah ditangani pihak Satuan Reserse dan Kriminal (Satreskrim) Polresta Padang.

Informasi yang dihimpun, dugaan penyelewengan dana pokir itu mencapai Rp 500 ribu perorang yang terjadi di wilayah daerah pemilihannya.

Kasatreskrim Polresta Padang, Kompol Rico Fernanda mengatakan kasus ini dalam pemeriksaan Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Rico menambahkan sejumlah saksi sudah diperiksa dan termasuk Ilham Maulana yang juga akan diminta keterangan.(Inf)