PILIHAN REDAKSI

Hadiri Latihan Gabungan FORKI Tanah Datar, Wabup Richi : Jadikan Wadah Perkuat Tali Persaudaraan

INFO|Tanah Datar - Federasi Olahraga Karate-Do Indonesia (FORKI) Tanah Datar mengelar latihan gabungan (latgab) yang diikuti oleh seluruh p...

Budaya

Opini

Mentawai

Padang Panjang

Peristiwa

Pariwara

Parlemen

8 Orang Anggota DPRD Dari 4 Fraksi Berbeda Gunakan Hak Interpelasi Kepada Walikota Padang
Kamis, Agustus 25, 2022

On Kamis, Agustus 25, 2022



INFONUSANTARA.NET -- Di sela acara Bimtek DPRD Kota Padang di Hotel Grand Rocky Bukittinggi, 8 orang anggota DPRD Kota Padang menyerahkan permintaan interpelasi dari 4 fraksi DPRD yang berbeda.


DPRD Padang akan mengunakan hak interpelasi kepada Walikota Padang Hendri Septa. Hal ini dikarenakan gagalnya Pemko Padang dalam membuka formasi guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang telah di buka oleh pemerintah pusat. Hal ini diungkapkan oleh sekretaris komisi I Budi Syahrial, Kamis (25/8).


"Kita dari komisi I DPRD akan menginisiasi mempergunakan hak interpelasi kepada Walikota Padang karena ketidakmampuan Walikota Padang dalam memperjuangkan hak 1228 guru honorer yang seharusnya telah mendapatkan hak sebagai guru PPPK di Kota Padang," ucapnya.


Lebih lanjut, Budi Syahrial menambahkan, permintaan interpelasi ini langsung diterima oleh Ketua DPRD Kota Padang Syahrial Kani. "Ini lah moment kita membela guru-guru honorer yang telah lulus passing grade ini," tutupnya.



Hak interpelasi, adalah hak DPRD untuk meminta keterangan kepada walikota mengenai kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat.


Sebelumnya, Forum Guru Lulus Passing Grade (FGLPG) Kota Padang melakukan unjuk rasa di DPRD Kota Padang. Mereka meminta DPRD Kota Padang turut serta memperjuangkan hak mereka untuk mendapatkan status guru PPPK di Kota Padang.


Saat itu, Ketua FGLPG Kota Padang Imran menjelaskan, Pemerintah pusat telah meminta Pemko Padang untuk membuka formasi PPPK di Kota Padang, tetapi tidak dilakukan oleh Pemko Padang.


"KemenPAN-RB tidak mungkin lagi membuka formasi PPPK untuk Kota Padang. Jika di buka lagi, tentu daerah-daerah lain di berbagai daerah di Indonesia menuntut juga untuk di buka lagi formasi PPPK di daerah mereka. Walikota harus bertanggung jawab jika nasib guru honorer di Kota Padang tidak terselesaikan," jelasnya saat itu. Senin (22/8)


Tak hanya itu, FGLPG juga mendatangi kantor Ombusman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat di jalan Sawahan Kota Padang. Mereka meminta Ombusman membantu mereka yang kehilangan hak untuk mendapatkan status sebagai guru PPPK di Kota Padang.(Edg)

Wakil Rakyat Zulhardi Z Latif Turun Kelapangan Serap Aspirasi Warga Komplek Wahana IV Kasik Lolo Gunung Sarik
Minggu, Juli 31, 2022

On Minggu, Juli 31, 2022



INFONUSANTARA.NET - Anggota DPRD Kota Padang, Zulhardi Z Latif kerap turun ke lapangan, menyerap aspirasi masyarakat atau mengawasi pelaksanaan program Pemerintah Kota Padang agar betul-betul tepat sasaran.


Kali ini, Zulhardi Zakaria Latif menggelar silaturahmi dengan ibu-ibu warga Komplek Wahana IV Kasik Lolo Kelurahan Gunung Sarik Kecamatan Kuranji Kenagarian Pauh IX, Minggu,31 Juli 2021.


Tujuannya, tidak lepas dari pelaksanaan tupoksi anggota DPRD Kota Padang, yaitu membuat peraturan daerah, penganggaran, dan melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD.


"Alhamdulillah, pada kesempatan ini, kami bersilaturrahim bersama ibu-ibu Komplek Wahana IV Kasik Lolo. Banyak masukan yang kami terima," ujar Sekretaris DPD Partai Golkar Kota Padang ini.


Dikatakan Zulhardi, beberapa usulan program yang menjadi perhatian pemerintah, diantaranya untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, seperti pemberdayaan UMKM.


"Selain itu, warga mengusulkan bantuan hibah untuk MTI, dan bantuan sosial untuk masyarakat miskin," ungkapnya.


Tak hanya itu, warga juga mengusulkan bantuan beasiswa untuk anak sekolah dan bantuan peralatan olahraga buat anak remaja.


"Ini tentu menjadi catatan kita, dan Insya Allah akan kita perjuangkan melalui pokok-pokok pikiran anggota dewan," ujarnya. (by/inf)

Pembangunan Gedung DPRD Padang Sudah Direncanakan Sejak 2011,Faisal Nasir: Sudah Dikaji Matang Dari Berbagai Aspek
Sabtu, Juli 30, 2022

On Sabtu, Juli 30, 2022

Faisal Nasir 

INFONUSANTARA.NET -- Pembangunan gedung DPRD Padang kini sedang dikerjakan di depan Balaikota Padang, kawasan By Pass. Ditelusuri, rencana pembangunan gedung wakil rakyat itu dimulai sejak 2011. 


"Sempat dianggarkan pada APBD 2020, tapi mengingat bencana Pandemi Covid-19 menimpa negeri ini, termasuk Kota Padang, Walikota bersama DPRD sepakat dana awal untuk pembangunan gedung DPRD itu direcofusing untuk penanganan pandemi Covid-19,"kata Ketua Fraksi PAN DPRD Padang Faisal Nasir ,kemarin di Padang. 


Dia menjelaskan, seingatnya pembangunan gedung DPRD Padang itu merupakan bagian dari percepatan pembangunan kawasan pemerintahan pasca pemindahan pusat pemerintahan Kota Padang dari Jalan M Yamin ke kawasan Air Pacah, jalan Padang By Pass sejak 2011. 


Bahkan saat DPRD rapat dengan pejabat Pemko Padang terkait, saat dirinya baru enam bulan dilantik sebagai anggota DPRD Padang, pada akhir 2014, Walikota Padang saat masih dijabat Mahyeldi, menjelaskan Pemko Padang sudah menyiapkan DED gedung DPRD dan Masjid Raya sejalan dengan DED kantor Balaikota Padang yang telah selesai dibangun dan diresmikan pada 30 September 2013. Gedung DPRD yang akan dibangun berada di sebelah Selatan kantor Balaikota di Ala Pacah Jalan Padang By Pass. 


“Ketika disampaikan Walikota, Pemko Padang akan membangun gedung DPRD Padang yang baru dengan sistem tahun jamak. Untuk pembangunan itu disediakan dan Rp104.4 miliar dan dialokasikan bertahap dalam tiga tahun (2015 hingga 2017). Dana yang dialokasikan bersumber dari APBD setiap tahun dari 2015 hingga 2017,” kata Faisal yang menjadi anggota DPRD Padang sejak Juli 2014 ini. 


Menurut dia, tiap tahun terus dibahas soal pembangunan gedung DPRD Padang ini. Sebab keberadaan Gedung Bundar Sawahan Nomor 50 Padang itu dinilai sudah tidak memadai. 


Gedung wakil rakyat ini semula digunakan untuk 20 anggota dewan. Sementara saat ini anggota DPRD Padang berjumlah 45 orang. Di sisi lain, jumlah penduduk Padang saat ini sudah melebihi 1 juta jiwa. maka tahun 2024 diprediksi jumlah Anggota DPRD Kota Padang mencapai 50 orang. 


“DPRD dan Pemko Padang telah melakukan penandatanganan nota kesepakatan KUA PPAS APBD 2020 sekaligus penandatanganan kesepakatan bersama untuk pembangunan gedung baru kantor DPRD Kota Padang di Kawasan Aia Pacah dengan penganggaran tahun jamak dimulai pada 2020. Tapi karena ada pandemi Covid-19, 1 ditunda dan dana dialihkan - untuk penanganan Covid-19," terangnya, 


Kemudian, bila ada sidang paripurna di DPRD, apalagi setiap peringatan Hari Jadi Kota Padang, gedung tak muat lagi. Padahal beberapa tokoh masyarakat diundang. Jalan utama di sana (jalan Sawahan) terpaksa ditutup. Dan ini merugikan pengguna jalan. Mobilitas di jalan ini, juga tinggi. 


"Para perantau dan tokoh masyarakat, sempat bilang tak mau lagi datang jika kondisi tidak berubah. Kapasitas gedung tak muat lagi, perparkiran dan lainnya. Jadi gedung DPRD Padang dialihkan dan dibangun baru di kawasan By Pass, sudah dikaji matang dari berbagai aspek. Sudah menjadi kebutuhan,” terang dia. 


Sebelumnya, Ketua DPRD Padang Syafrial Kani mengatakan, dengan adanya gedung yang representatif ini nantinya akan memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat Kota Padang. 


“Perjalanan pembangunan gedung DPRD ini cukup panjang. Perencanaan pembangunannya sudah kita mulai sejak 8 tahun lalu. Dan baru di tahun anggaran 2021, disepakati pembangunan gedung DPRD Padang tersebut. Kita terlambat membangun demi untuk kepentingan masyarakat Kota Padang.” jelasnya. 


Gedung DPRD Padang ini akan dibangun tiga lantai dengan konstruksi tahan gempa. “Kami berharap pembangunan gedung DPRD Padang ini bisa berjalan lancar. Kalau bisa setahun ke depan, gedung ini selesai dibangun dan tidak harus menunggu kontrak multiyearsnya.” harap Syafrial. 


la mengatakan, besaran anggaran untuk pembangunan gedung baru DPRD Kota Padang tersebut tidak masalah karena yang terpenting pembangunan kantor baru DPRD Padang itu kembali dianggarkan dan benar-benar dapat terealisasi. 


Sementara Ketua DPC PDI Perjuangan Padang sekaligus Anggota DPRD Sumbar, Albert Hendra Lukman seperti dikutip dari covesia.com, mengatakan pembangunan itu sah-sah saja. Jika ada masyarakat yang berkomentar ratusan miliar digunakan untuk pembangunan sementara perekonomian belum pulih, itu juga hal yang sah-sah saja," katanya. 


“Kita lihat dari sisi manfaat dan kebutuhan DPRD Padang yang sekarang memang tidak layak lagi. Setahu saya saat dua periode di DPRD Padang, sering terjadi kemacetan karena banyak mobil anggota dan tamu yang terpaksa parkir di bahu jalan,” ungkapnya. 


Ketidaklayakan tersebut karena gedung yang sekarang sudah cukup lama. “Keadaan dulu dan sekarang jauh berbeda, sekarang ada badan musyawarah, badan anggaran, dan fraksi lain butuh ruangan. Kalau ditunda lagi kapan dibangunnya.” ujar Albert. 


Terkait dari sisi anggaran yang mencapai Rp117,.4 miliar, menurutnya tentu telah dalam pertimbangan Pemko Padang. Sementara, di sisi lain, untuk membantu perekonomian masyarakat juga telah disediakan anggarannya.(Inf/105)



Zulhardi Z Latif Anggota DPRD Kota Padang, Berikan Bantuan Bedah Rumah Pada Warga Kuncia
Kamis, Juli 21, 2022

On Kamis, Juli 21, 2022

 


INFONUSANTARA.NET - Anggota DPRD Kota Padang Zulhardi Z Latif, SH MM dari Fraksi Golkar PDI Perjuangan kunjungi warga penerima bantuan bedah rumah di Kuncia Korong Gadang, Kelurahan Korong Gadang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, yang bersumber dari pokok-pokok pikirannya (Pokir) selaku Anggota DPRD Kota Padang senilai Rp58 juta per unit rumah, pada Kamis (21/7).


Dalam kunjungan ini Zulhardi mengatakan bahwasanya bantuan ini bertujuan untuk memberikan rumah yang layak huni kepada masyarakat yang ada di Kecamatan Kuranji. Karena rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh setiap orang. 


"Ketiadaan rumah bagi keluarga berimplikasi terhadap keterlantaran keluarga dan menyebabkan ketunaan atau kerusakan sosial," ungkap Zulhardi yang juga Ketua PMI Kota Padang ini.


Keberadaan rumah ungkap Zulhardi, memiliki fungsi yang sangat penting bagi kehidupan manusia baik secara individu maupun keluarga mencakup aspek fisik, psikis dan sosial.


Sebab rumah tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal, tetapi juga sebagai tempat perlindungan dari terpaan sinar panas matahari dan hujan, ancaman penyakit serta serangan binatang.


Selanjutnya Zulhardi juga mengatakan bahwa rumah yang baik atau layak huni itu adalah tempat tinggal yang memenuhi syarat kesehatan, keamanan dan sosial. Terpenuhinya kebutuhan rumah yang layak huni diharapkan sebagai upaya mencapai ketahanan keluarga. 


Sebaliknya ucap Zulhardi, jika tidak terpenuhi akan menimbulkan permasalahan seperti keterlantaran ataupun permasalahan Kesejahteraan sosial keluarga.


Terakhir untuk bantuan bedah rumah ini sendiri, kata Zulhardi ada di 3 (tiga) titik, yang pertama di Kuncia Kelurahan Korong Gadang, Kedua di Belimbing Kelurahan Kuranji dan terakhir di Rimbo Tarok Kelurahan Kuranji.


Dalam kesempatan yang sama, Yuli selaku pemilik rumah mengucapkan terimakasih kepada Anggota DPRD Kota Padang Zulhardi Z Latif,SH MM. Yang telah memberikan bantuan ini. Karena selama ini rumah kami sudah tidak layak lagi di huni. Sengnya sudah bocor, lantainya juga sudah banyak di makan oleh rayap.


Untuk itu Ia mendoakan semoga beliau diberikan umur yang panjang dan sehat selalu. Dan diberikan kebijaksanaan dan tetap memperhatikan masyarakat yang ada di daerah pemilihannya.


Selanjutnya Ia mengatakan bahwasanya program rumah tidak layak huni ini sangat pro rakyat dan dampaknya benar-benar dirasakan langsung oleh masyarakat penerima, sehingga menjadi lebih nyaman dan lingkungannya juga tertata,” katanya. (Dori)

 Anggota Dewan Zulhardi Z Latif Meninjau Irigasi Tersier Dan Akan Membuka Jalan Penghubung Baru di Sawah Laiang
Kamis, Juli 14, 2022

On Kamis, Juli 14, 2022

 

Anggota DPRD Kota Padang Zulhardi Z Latif tinjauan saluran irigasi tersier di Sawah Laiang Gunung Sarik Kuranji. 


INFONUSANTARA.NET -- Anggota DPRD Kota Padang Zulhardi Z Latif, SH.MM dari Fraksi Golkar PDI Perjuangan meninjau irigasi tersier dan sekaligus akan membuka jalan baru, penghubung antara RW 12 dengan RW 04 Sawah Laiang, Kelurahan Gunung Sarik Kecamatan Kuranji, pada Selasa (12/7).


Zulhardi Z Latif mengatakan, bahwa irigasi tersier ini sangat penting sekali bagi masyarakat atau petani. Karena ini merupakan salah satu faktor terpenting dalam keberhasilan usaha tani.


"Dengan ini air akan tersedia di lahan dan meningkatkan produksi serta terjalinnya hubungan baik antar kelompok tani baik dalam kelompok tani maupun dalam  kawasan  RT atau RW bahkan kelurahan," ungkap Zulhardi yang akrab disapa Buya ini, yang juga Ketua PMI Kota Padang.



Selanjutnya sebut Zulhardi, untuk jalan penghubung ini,akan segera mengupayakan bantuan melalui pokok-pokok pikirannya. Karena jalan ini adalah salah satu akses jalan penghubung antara RW 12 dengan RW 04 Sawah Laiang di Kelurahan Gunung Sarik Kecamatan Kuranji ini.


Tentunya jalan ini sangat penting sekali, dengan dibukanya akses jalan baru ini tentu akan dapat menambah geliat ekonomi masyarakat.

"Dimana yang tadinya belum ada transportasi kini sudah dapat dilalui, sehingga bisa memperbaiki ekonomi masyarakat setempat dan juga dapat menaikan nilai harga tanah masyarakat ke depannya," pungkas Ketua IPSI Kota Padang ini. (Inf/Dori)


Kritikan Keras Elly Thrisyanti, Harusnya Dinas Pertanian Kota Padang Cari Penyebab Mahalnya Harga Cabai Merah di Pasaran
Jumat, Juli 08, 2022

On Jumat, Juli 08, 2022

Elly Thrisyanti,SE.Akt
Anggota Komisi II DPRD Kota Padang 


INFONUSANTARA.NET -- Anggota komisi II DPRD Kota Padang Elly Thrisyanti mengkritik keras himbauan dari Dinas Pertanian Kota Padang Syahrial Kamat. Lantaran menghimbau warga Kota Padang untuk meninggalkan budaya mengkonsumsi cabai segar.


“Saya mengkritik keras statement Dinas Pertanian Kota Padang yang menghimbau warga kota meninggalkan budaya konsumsi cabai segar.”


“Seharusnya tugas Dinas Pertanian Kota Padang menggandeng Dinas Perdagangan Kota Padang agar harga cabai merah kembali normal,” ucapnya, Kamis (7/7/2022)


Lebih lanjut, Elly Thrisyanti menghimbau Dinas Pertanian Kota Padang untuk mencari penyebab mahalnya hargai cabai di pasaran di Kota Padang.


“Mahalnya cabai disebabkan faktor cuaca, hama, pupuk kurang, mahalnya pembasmi hama tanaman, atau ulah dari spekulan.”


“Bagaimanapun Dinas Pertanian Kota Padang harus mencari solusi agar harga cabai kembali normal. Tidak pasrah dan memberikan solusi warga tidak mengkonsumsi cabai segar,” tegasnya.


Lebih lanjut, Elly Thrisyanti meminta Dinas Perdagangan untuk gencar melakukan operasi pasar hingga harga cabai kembali normal di pasaran.


“Sekarang semua di rugikan oleh mahalnya harga cabai. Bagaimana pun pola konsumsi masyarakat Minangkabau itu mengkonsumsi cabai segar.”


“Kita butuh solusi. Gencarnya operasi pasar harus dilakukan oleh Dinas Perdagangan Kota Padang hingga cabai kembali normal di pasaran,”tegas Elly Thrisyanti.


Sebelumnya, Kepala Dinas Pertanian Kota Padang Syahrial Kamat mengajak warga Kota Padang untuk meninggalkan budaya menkonsumsi cabai segar.


Hal ini lantaran harga cabai merah di Kota Padang tembus hingga Rp125 ribu rupiah perkilogram.


“Warga mampu menyiasatinya dengan mengkonsumsi cabai bubuk. Selain itu, meminta cabai disimpan didalam mesin pendingin yang mempunyai freezer,” ucapnya beberapa waktu lalu.


Lebih lanjut, Syahrial Kamat mengajak warga Kota Padang untuk menanam cabai dalam polibag.


Dengan menanam cabai sendiri di rumah, akan mendapatkan hasil (panen) sekitar sembilan bulan ke depan.


“Mari manfaatkan lahan kosong dengan bertanam cabai, dengan menanam cabai di dalam 15 buah polibag akan membantu kita mencukupi kebutuhan akan cabai untuk empat bulan ke depan,” pungkas Kadis Pertanian Kota Padang saat itu.(Inf/*)


Sidak Komisi IV DPRD Padang, Ini Alasan Terkait Mark Up Nilai 50 Orang Siswa di SMP Negeri 1 Padang
Kamis, Juni 30, 2022

On Kamis, Juni 30, 2022

Komisi IV DPRD Padang lakukan sidak ke SMP Negeri 1 Padang. Rabu (29/6/2022).


INFONUSANTARA.NET -- Beberapa orang walikelas SMP 1 Padang tidak bisa membendung air mata saat bertemu dengan Komisi IV DPRD Padang di ruangan Kepala Sekolah SMP 1 Padang. Para walikelas seakan meratapi dosa yang diperbuat karena melakukan mark up nilai siswa kelas IX di SMP 1 Padang.


Anggota Komisi IV DPRD Kota Padang Irawati Meuraksa dengan geramnya meminta jawaban apakah mark up nilai siswa di SMP 1 Padang diketahui oleh Kepala Sekolah, walimurid dan siswa saat sidak Komisi IV DPRD ke SMP 1 Padang.


"Saya ingin bertanya, apakah mark up nilai di SMP 1 Padang ini diketahui oleh Kepala Sekolah, walimurid dan siswa kelas IX SMP," tanyanya, Rabu (29/6)


Lebih lanjut, Irawati Meuraksa yang juga alumni dari SMP 1 Padang ini menyesalkan telah terjadi mark up nilai yang dilakukan oleh sekolah tempat ia menimba ilmu dahulu.


"Jujur, kami alumni SMP 1 sangat kecewa dengan mark up nilai ini. Saya selalu di tanya alumni kenapa ini bisa terjadi. Apalagi saya juga anggota DPRD Kota Padang," tegasnya.


Karena terus di desak oleh Komisi IV DPRD Padang, guru Bimbingan Konseling SMP 1 Padang Erdawati menjelaskan, mark up nilai dilakukan setelah melakukan pertemuan dengan walimurid, dan siswa kelas IX.


"Kami minta maaf, mark up nilai ini dilakukan setelah dilakukan pertemuan dengan walimurid dan siswa kelas IX SMP 1 Padang," ucapnya.


Lebih lanjut, Erdawati meminta bantuan kepada Komisi IV DPRD Kota Padang untuk tidak menghukum siswa, karena siswa tidak bersalah dalam hal ini.


"Jangan hukum siswa kami pak, kami iklas kena hukum, asal anak-anak kami diselamatkan. Ini kami lakukan sebagai bentuk kepedulian kami terhadap siswa kami," jelasnya sambil menyeka air mata.


Erdawati menambahkan, mark up nilai dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap siswa yang beralamat di blank zone. "Kami melakukannya, sebagai bentuk kepedulian kami kepada siswa yang beralamat di blank zone. Kita kasihan, mereka tidak dapat sekolah di sekolah negeri lanjutan," tambahnya.


Salah seorang walikelas yang lain, menambahkan, mereka kasihan melihat siswa yang telah lulus bersekolah di sekolah lanjutan swasta tidak memakai jilbab.


"Kami berusaha menanamkan nilai-nilai aqidah kepada siswa kami. Tetapi, ketika mereka melanjutkan sekolah ke sekolah lanjutan swasta, jilbab mereka sudah melepas jilbab. Aturan sekolah swasta tersebut melarang siswanya memakai jilbab," ucapnya sambil menitikkan air mata.


Lebih lanjut, walikelas tersebut menjelaskan juga, tidak mengerti perintah dari kepala sekolah perihal penarikam nilai yang telah di mark up.


"Kita tidak mengerti maksud perintahndari kepala sekolah, apakah nilai yang telah di mark up ditarik atau rapor yang ditarik. Alhasil tidak ada kejelasan dari kepala sekolah," jelasnya.


Sebanyak 50 orang siswa SMP 1 kelas IX terindikasi melakukan mark up nilai demi mendapatkan sekolah lanjutan lewat  jalur Prestasi PPDB.


Kepala Sekolah SMP 1 dalam kesempatan tersebut, Yan Hedrik menegaskan penggelembungan nilai rapor yang terjadi merupakan inisiatif dari para walikelas IX SMP 1 Padang. Hal ini dilakukan karena, pada tahun kemarin, banyak siswa yang tidak dapat diterima di SMA negeri, karena berdasarkan Kartu keluarga, siswa tersebut berada di blank zonk.


"Timbul rasa ke ibuan dari para walikelas karena ditahun sebelumnya banyak siswa yang beralamat di blank zonk tidak dapat bersekolah di sekolah negeri," ungkapnya.


Lebih lanjut, Yan Hedrik menambahkan, mark up nilai telah ditarik sebelum berlangsungnya PPDB jalur prestasi.


"Jadi kita telah menarik nilai-nilai yang telah ditambahkan tersebut. Entah kenapa masih ada penambahan nilai terhadap 50 orang siswa," ucapnya.


Ketua tim verifikasi Dinas pendidikan Kota Padang Maidison menjelaskan, semua permasalahan mark up nilai di SMP 1 Padang ini pada saat ini telah ditangani oleh tim inspektorat.


"Kita tunggu saja hasil investigasi dari tim inspektorat. Semoga hasilnya bisa memuaskan semua," ucapnya.


Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Padang Zulhardi Z Latif meminta agar siswa tidak dikorbankan dalam permasalahan ini. Hal ini di ungkapkan 

Zulhardi Z Latif karena ada informasi dari Dinas Pendidikan Sumbar, bahwa siswa yang melakukan mark up nilai.


"Saya tidak setuju kalau siswa di salahkan. Berdasarkan informasi dari Dinas Pendidikan Sumbar, sekolah menyatakan yang melakukan mark up nilai adalah siswa. Yang harus dilakukan saat ini adalah bagaimana menyelamatkan siswa yang berjumlah 50 orang ini. Jelas mereka korban," tutupnya.(inf/*)

DPRD Kota Padang Kembali Berduka, Lawwira Berpulang ke Pangkuan-Nya
Rabu, Juni 15, 2022

On Rabu, Juni 15, 2022

 


INFONUSANTARA.NET -- Kabar duka kembali datang dari Gedung Bundar Sawahan, tempat anggota DPRD Kota Padang sehari-hari berkantor.


Salah seorang anggota DPRD Kota Padang dari Fraksi Partai Golkar-PDIP Perjuangan 'Lawira', meninggal dunia disaat semua anggota DPRD Kota Padang mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) di Jakarta, yang dimulai Selasa kemaren, 14 Juni 2022.


Kabar duka atas wafatnya Lawira, politisi PDIP yang baru saja beberapa bulan lalu dilantik (PAW) mengantikan Mailasa Waruwu yang juga wafat disaat melaksanakan tugas kedewanan, disampaikan oleh beberapa orang anggota DPRD Kota Padang.


"Ketua DPRD Kota Padang Syafrial Kani mengungkapkan rasa duka yang mendalam. Menurutnya, Lawwira adalah orang yang baik. Selama menjadi anggota DPRD Kota Padang, Lawwira sudah menunjukan dedikasinya yang baik mengikuti kegiatan kedewanan dan tugas-tugas sebagai anggota dewan, "ujarnya 


Dalam rentang tahun 2021-2022, telah tiga orang anggota DPRD Kota Padang yang berpulang ke pangkuan Tuhan. Yaitu Mailasa Waruwu (PDIP), Azwar Siri (Demokrat) dan Lawwira (PDIP). 


Ucapan belasungkawa atas meninggalnya Lawwira turut disampaikan oleh anggota DPRD kota padang lainnya. Rekan satu komisi Lawwira tersebut mengungkapkan, bahwa Lawwira meninggal dunia pada Rabu, 15 Juni 2022 pada pukul 08.00 WIB pagi ini.(*bim)

Es Habis Terus Terjual Pencapaian PAD Rendah, Delma Putra Tegaskan Dinas Perikanan Kota Padang untuk Serius
Kamis, Juni 02, 2022

On Kamis, Juni 02, 2022

Anggota DPRD Kota Padang Delma Putra dari fraksi partai Gerindra.


INFONUSANTARA.NET - Anggota DPRD Kota Padang Delma Putra yang juga merupakan salah seorang tokoh masyarakat dari Koto Tangah, juga pelaku usaha nelayan ini angkat bicara masalah tidak maksimalnya pencapaian PAD dari hasil produksi pada Pabrik Es TPI milik Pemko Padang yang berada di Padang Sarai Kecamatan Koto Tangah Kota Padang.


Selaku pelaku usaha nelayan dikatakan, untuk berapa banyaknya kebutuhan es batang produksi dari Pabrik Es TPI Padang Sarai, bagi para nelayan khususnya yang ada di Koto Tangah saja saat ini bagi kami memang masih sangat kurang. 


Dia mengatakan, khusus kita bicarakan dulu untuk nelayan dari Kota Tangah saja ada 40 kapal dan kebutuhan akan es ini dalam sekali muat satu kapal sebanyak 150 batang es, belum lagi kebutuhan para masyarakat para pedagang ikan setempat dalam sehari itu kebutuhan bisa mencapai 150 batang es.


Sementara dari pihak pabrik es TPI yang kapasitas 15 ton itu sekali masak pembuatan es itu dalam sehari (24 jam) bisa menghasilkan 600 batang es. Namun dari 600 batang es itu yang bisa di keluarkan untuk kebutuhan nelayan dan juga untuk para pedagang ikan setempat hanya bisa 400 atau 500 batang saja, sementara 100 batang es lagi memang harus tinggal didalam mesin untuk stabilan suhu dalam ruangan pabrik.


Jadi pada intinya kebutuhan nelayan dan pedagang ikan setempat saja saat sudah tidak dapat terpenuhi dan artinya hasil produksi dari pabrik es itu terus habis terjual, iya kan?.


Bagi kami para pelaku usaha nelayan dan masyarakat pedagang ikan Kota Padang dan terkhususnya saja untuk di Koto Tangah memang sangat memerlukan sekali akan kebutuhan es batang ini.


"Malahan ketika musim ikan, kami para nelayan dan para pedagang ikan rebutan untuk bisa mendapatkan es tersebut. Kalau tidak musim ikan, dalam sehari itu bisa habis 500 batang es, jadi untung - untung saja jual es ini.Cerita es tidak laku itu tidak ada itu, dimana ruginya, "ucap Delma anggota DPRD Kota Padang, dua periode ini dari fraksi partai Gerindra dihubungi via selulernya, Kamis (2/6/2022).


Lebih lanjut dikatakan, selaku anggota dewan tentunya kita sangat mendorong pada Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang ini untuk serius dalam membenahi manajemen serta pengawasan pada Pabrik Es TPI Padang Sarai ini, demi maksimalnya pencapaian target PAD nya. 


Selama ini alasannya dari pihak UPTD bahwa proses produksi es lama masaknya, Sementara anggaran untuk perbaikan mesin untuk kapasitas 30 ton tersebut sudah dikeluarkan. Jadi pihak UPTD harus melakukan pengecekan rutin, jangan sampai ada kelalaian- kelalaian lagi.


Untuk itu kedepan jagan ada lagi alasan pencapaian PAD nya tidak maksimal. Sementara selama ini hasil produksi es dari pabrik ini terus laku habis terjual. Ini jadi tanda tanya besar bagi Dinas Pangan dan Perikanan Kota Padang.Jika ada oknum dari dinas terkait yang bermain selama ini segera saja di evaluasi.


Dan saya anggota dewan juga selaku pelaku usaha nelayan di Koto Tangah ini mewakili masyarakat sudah sangat paham kondisi yang terjadi untuk pabrik es TPI milik Pemko Padang ini. Apa kontribusi yang telah diberikan selama ini.


"Kepada walikota tolong jangan dibiarkan siapapun oknum nya yang ada di lingkup Pemko Padang yang tidak becus dalam hal pencapaian target PAD ini, jika perlu di evaluasi dan berikan sanksi tegas bagi mereka, "tegas Delma Putra anggota dewan dari fraksi Gerindra, putra asli dari Kota Tangah Kota Padang ini.


Selain itu tambah anggota DPRD Kota Padang dua periode ini, banyak pemasukan lainnya bagi Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang ini. Seperti pemasukan Kastorid Central, tempat penampungan Ikan semacam lemari besar untuk pendingin ikan yang dikontrakkan, kalau tak salah sebesar Rp 3,5 juta perbulannya. 


"Sementara berapa kontribusinya untuk PAD Kota Padang. Jadi serius lah Dinas Perikanan dan Pangan ini dalam mengembangkan dan memaksimalkan capaian pendapatan ini," tegas Delma Putra anggota DPRD Kota Padang dua periode dari fraksi partai Gerindra ini.(Inf)

Capaian PAD Hasil Produksi Pabrik Es TPI Rendah, Komisi II DPRD Padang Lakukan Sidak
Rabu, Juni 01, 2022

On Rabu, Juni 01, 2022

Komisi II DPRD Kota Padang Sidak ke Pabrik Es TPI Padang Sarai Koto Tangah Kota Padang, Selasa (31/5/2022).


INFONUSANTARA.NET -- Komisi II DPRD Kota Padang selaku komisi di legislatif yang mempunyai salah satu tupoksi yakni kontrol pengawasan dan yang mengurusi masalah pendapatan asli daerah, melakukan kunjungan lapangan atau sidak ke OPD - OPD penghasil PAD Kota Padang.


Komisi II DPRD Kota Padang akan menilik satu persatu OPD -OPD penghasil pendapatan daerah ini kenapa capaian PAD masih sangat rendah. Kunjungan lapangan yang dilakukan komisi II DPRD Kota Padang pada Selasa (31/5) kemarin, yakni ke UPT Pabrik Es Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dibawah naungan Dinas Pangan dan Kelautan Kota Padang di Padang Sarai, Kecamatan Koto Tangah Kota Padang.


Pabrik es TPI milik Pemko Padang ini merupakan salah satunya UPT yang memberikan kontribusi PAD nya yang rendah yang didapatkan melalui produksi Pabrik Es Balok khusus untuk kebutuhan para nelayan.


"Diketahui untuk saat ini capaian PAD Kota Padang sudah masuk pada bulan ke enam di 2022 ini belum sampai 25 persen, baru hanya sekitar 20 atau 21 persen saja. Ini miris kita," kata Elly Thrisyanti anggota Komisi II DPRD Kota Padang ini dihubungi via selulernya oleh media ini, Rabu (1/6/2022).


Lebih lanjut disampaikan Elly Thrisyanti, kita selaku komisi II berharap dari penjualan es batu balok yang produksi melalui dua Pabrik Es Balok yang ada saat ini, dari target PAD yang ditetapkan Rp 4,5 Miliar tersebut tentu berharap dapat tercapai.Namun hal ini tidak tercapai. Makanya kita turun langsung ke UPT terkait.


"Dari kunjungan tersebut, kita mendapatkan informasi dari kepala dinasnya bahwasanya dari dua mesin yang ada, salah satunya rusak tidak dapat beroperasi secara maksimal. Untuk mesin yang lama yang kapasitas 15 ton di pabrik pertama, masih maksimal dengan waktu 1 kali 24 jam semua es batu balok siap produksi. Sementara pada mesin kapasitas 30 ton di pabrik kedua tak maksimal, butuh waktu 72 jam sehingga kebutuhan masyarakat nelayan dari hasil produksi batu es balok di pabrik ke dua ini tidak terpenuhi, "jelas Srikandi Fraksi Gerindra DPRD Padang ini.


Dengan kondisi demikian, kita juga sudah menganggarkan untuk membangun satu lagi pabrik dengan kapasitas 30 ton.Dimana pabrik ketiga akan dibangun masih berada didalam lingkungan pabrik itu juga. Dan dinas terkait menargetkan pada Oktober 2022 ini pembangunan pabrik ketiga ini selesai. Selain itu kita juga merekomendasikan anggaran untuk perbaikan pada mesin kapasitas 30 ton di pabrik ke dua. Ada alat atau onderdil mesin yang harus diganti supaya bisa beroperasi dengan maksimal. 


"Diharapkan diawal tahun 2023, tiga pabrik es balok dapat mencukupi permintaan dan kebutuhan nelayan di Kota Padang dengan beroperasional tiga pabrik es dengan kapasitas dua mesin 30 ton dan satu kapasitas 15 ton, "pungkas Elly Thrisyanti, Srikandi dari fraksi Gerindra yang juga mantan ketua DPRD Kota Padang ini. 


Terpisah Ketua Komisi II,Jumadi mengatakan, memang benar bahwasanya kunjungan lapangan yang dilakukan komisi II dalam rangka menyikapi kondisi saat ini dimana capaian PAD Kota Padang masih sangat rendah. 


"Kita rombongan komisi II turun langsung ke OPD -OPD penghasil PAD untuk mengetahui apa yang menjadi permasalahan guna dicarikan solusinya supaya kinerja OPD -OPD terkait bisa maksimal," ujarnya.



Sementara itu, Delma Putra anggota DPRD Kota Padang yang juga merupakan salah seorang pelaku usaha nelayan dari Koto Tangah ini mengatakan, khusus kita bicarakan dulu untuk nelayan dari Kota Tangah saja ada 40 kapal dan kebutuhan akan es ini dalam sekali muat untuk satu kapal sebanyak 150 batang es, belum lagi kebutuhan para masyarakat para pedagang ikan setempat dalam sehari itu kebutuhan bisa mencapai 150 batang es.


"Jadi bagi kami para pelaku usaha nelayan dan masyarakat pedagang ikan Kota Padang dan terkhususnya saja untuk di Koto Tangah memang sangat memerlukan sekali. Malahan ketika musim ikan, kami para nelayan dan pedagang rebutan untuk bisa mendapatkan es tersebut," kata Delma dihubungi via selulernya.


Saya selaku anggota dewan, dan khususnya dari komisi II sendiri tentunya sangat mendorong pada Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang untuk serius membenahi manajemen pabrik es TPI Padang Sarai ini demi maksimalnya pencapaian target PAD nya. Apalagi sudah dianggarkan dari APBD yang itu adalah uang rakyat untuk pembangunan pabrik yang ketiga dengan kapasitas mesin baru 30 ton.  


"Jagan ada lagi alasan pencapaian PAD nya sangat rendah. Sementara selama ini hasil produksi es dari pabrik ini terus laku habis terjual. Ini jadi tanda tanya besar bagi Dinas Pangan dan Perikanan Kota Padang," tegas Delma Putra anggota dewan dari fraksi Gerindra, putra asli dari Kota Tangah Kota Padang ini.

Dalam kunjungan lapangan komisi II DPRD Kota Padang didampingi oleh ketua Komisi II, Jumadi dari Golkar, wakil komisi II, Edmon, anggota komisi Elly Thrisyanti, Muharlion, Wismar Panjaitan,Zalmadi, Rustam Efendi,Amran Tono dan Manufer Putra Firdaus .(Inf)




Teguran Keras! Sidak Komisi III DPRD Padang Temui Para Pekerja Pembangunan Youth Center Tak Pakai APD
Selasa, Mei 31, 2022

On Selasa, Mei 31, 2022


Ketua Komisi III DPRD Padang Boby Rustam Tegur pekerja pembangunan Youth Center tak pakai APD. 

INFONUSANTARA.NET  - Pemerintah Kota Padang menargetkan percepatan pengerjaan Youth Center menjelang Rakernas Apeksi pada Agustus 2022 nanti. Hingga saat ini, progres pengerjaan sudah mencapai 63 persen.


"Kami mengapresiasi Pemerintah Kota Padang melalui dinas teknis terkait yang sudah menyelesaikan progres pengerjaan Youth Center sudah mencapai 63 persen," ungkap Ketua DPRD Kota Padang Syafrial Kani di sela-sela kunjungan lapangan komisi III DPRD Kota Padang ke lokasi pengerjaan Youth Center pada Selasa (31/5/2022).


Meski demikian, Syafrial Kani menyorot para pekerja yang tidak memakai Alat Pelindung Diri (APD) saat mengerjakan bangunan tersebut."Ini sangat disayangkan, para pekerja tidak memakai APD, padahal resikonya sangat tinggi," kata Syafrial Kani.


Senada dengan Syafrial Kani, Ketua Komisi III DPRD Kota Padang Boby Rustam juga menyorot para pekerja yang tidak memakai APD. Ini sangat berbahaya sekali. Jika terjadi kecelakaan kerja, maka tak hanya kontraktor pelaksana yang disorot, tetapi juga pemko. 


"Kontraktor yang memperkerjakan para pekerja itu wajib memberikan safety bagi pekerja. Kami meminta kontraktor yang mengerjakan proyek ini untuk memberikan safety kepada pekerja. Ini adalah kewajiban kontraktor,"tegas Boby. 


Boby Rustam juga meminta konsultan pengawas bekerja sesuai tupoksinya mengawasi pelaksanaan pengerjaan, termasuk safety bagi pekerja.


"Ini harus diperhatikan oleh konsultan pengawas, harus betul-betul mengawasi dengan tegas, jangan sampai pekerja tidak memakai safety," ucapnya.


Sementara Project Manager PT Primdos Jaya Meli mengaku, pihaknya sudah menyediakan APD bagi pekerja. "Kami sudah menyiapkan. Namun personil yang bekerja di lapangan sulit diajak ikut mematuhi aturan," ungkapnya.(by/inf)

Reses II DPRD kota Padang, Ja'far Beri Suport Kanvas Sumbar
Senin, Mei 16, 2022

On Senin, Mei 16, 2022


 
INFONUSANTARA.NET - Anggota DPRD Kota Padang dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Jakfar menggelar reses masa sidang II tahun 2022 di Parak Rumbio Kelurahan Sungai Sapih Kenagarian Pauh IX Kecamatan Kuranji Kota Padang, Sumatera Barat, Minggu (15/5/2022).


Dalam reses itu juga dihadiri oleh anggota Kanvas Sumbar yang bergerak di bidang distribusi barang-barang kebutuhan pokok. Usai reses, kegiatan dilanjutkan dengan kegiatan halal bihalal.


Kegiatan reses tersebut juga dihadiri oleh Lurah Sungai Sapih DR. Yunis Marni, Ketua LPMK Sungai Sapih, Ketua Kanvas Sumbar Dirmansyah Putra, tokoh pemuda, ninik mamak, bundo kanduang dan tokoh masyarakat.


Jakfar menegaskan, dirinya siap mensuport setiap kegiatan yang ada di tengah-tengah masyarakat di Sungai Sapih."Alhamdulillah, kami masing-masing anggota dewan bisa mengusulkan pokok-pokok pikiran (Pokir) sebesar Rp2,5 miliar," kata Jakfar yang juga Sekretaris DPD PKS Kota Padang ini.


Khusus untuk Kanvas Sumbar, Jakfar siap membantu kegiatan yang dilaksanakan. Pasalnya, sampai saat ini Kanvas Sumbar belum pernah disuport kegiatannya dalam APBD.


"Apa yang kita makan, pakai dan kebutuhan harian kita, sampai ke kita berkat jasa kawan-kawan di Kanvas Sumbar yang mendistribusikannya," katanya.


Ketua Kanvas Sumbar Dirmansyah Putra mengaku, Jakfar sudah seperti bapak angkat bagi Kanvas Sumbar.


"Selama ini, segala bentuk kegiatan Kanvas Sumbar selalu disuport oleh Ustad Jakfar. Bagi kami, Ustad Jakfar kami anggap bapak kami," katanya.


Sementara itu, Lurah Sungai Sapih DR. Yunis Marni mengaku, 50 persen dana Pokir anggota dewan melalui Jakfar dicurahkan di Kelurahan Sungai Sapih. "Alhamdulillah kita di Sungai Sapih memiliki anggota dewan langsung, yaitu Pak Jakfar," pungkasnya.(Inf)




DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota Selaras Akomodir Aspirasi Masyarakat
Senin, Mei 16, 2022

On Senin, Mei 16, 2022




Memang jarang dalam kegiatan reses ini dilakukan secara paket, biasanya kalau yang dilakukan  Padang, ya Padang saja,kalau provinsi ya provinsi saja. Tapi insha Allah ,kata Evi Yandri Rajo Budiman, kedepannya Partai Gerindra akan menyelaraskan, DPRD provinsi nya dengan DPRD Kota Padang nya dan rencananya sekalian dengan DPR RI nya. Namun karena jadwal di DPR RI agak sulit kita menyamakan nya maka yang bisa disesuaikan itu adalah DPRD provinsi dengan DPRD Kota dan Kabupaten, dan ini adalah perintah partai," kata Evi Yandri.

"Kami harus mengakomodir sebanyak-banyak aspirasi masyarakat. Kalau kabupaten/kota saja,banyak aspirasi yang tak terakomodir karena kewenangan dan keterbatasan anggaran sebagai mana yang disampaikan oleh anggota DPRD Kota Padang, Srikandi Gerindra Elly Thrisyanti tadi," ujarnya.

Reses II 2022 DPRD Padang, Zulhardi Z Latif Jemput Aspirasi Warga di Tiga Kelurahan
Minggu, Mei 15, 2022

On Minggu, Mei 15, 2022



INFONUSANTARA.NET  -- Reses II Tahun 2022  Anggota DPRD Kota Padang, Zulhardi Z Latif, pada Sabtu (14/5) menjemput aspirasi masyarakat di Komplek Mega Mulia Belimbing Kelurahan Kuranji Kecamatan Kuranji.


"Anggota DPRD Kota Padang Zulhardi Z Latif, SH.MM mengatakan, masukan dan informasi berupa aspirasi dari masyarakat perlu untuk menyempurnakan fungsi-fungsi legislator," sebutnya.


"Hal ini guna mewujudkan peran DPRD dalam mengembangkan check and balance antara DPRD dengan pemerintah daerah didalam menentukan tingkat prioritas pembangunan," ujar Zulhardi Latif yang juga merupakan Ketua PMI Padang itu.


"Insyaallah apa yang di usulkan menjadi pedoman bagi pemerintah dalam menyusun RKPD, karena hasil reses ini diakhir masa sidang akan di berikan kepada Walikota Padang," ujar pria yang akrab dipanggil Buya itu.


Selain itu, Zulhardi Z Latif juga mengatakan bahwa ada tiga kelurahan di Kecamatan Kuranji dalam Reses II ini yang ia laksanakan. Pada Rabu (11/5) di Sawah Layiang Kelurahan Gunung Sarik, pada Kamis (12/5) di Simpang Rambutan, Jum'at (13/5) di Kunci Korong Gadang Kelurahan Korong Gadang dan Sabtu (14/5) di Komplek Mega Mulia Kelurahan Kuranji.


Dari ketiga kelurahan itu ada beberapa aspirasi masyarakat yang kita tampung yakni tentang bantuan beasiswa bagi masyarakat miskin,baik tingkat SD,SMP,SMA, maupun mahasiswa.


Setelah itu UMKM , masyarakat minta bantuan modal usaha,pasca pandemi Covid-19 perekonomian warga banyak yang berkurang.Maka kita berikan bantuan untuk modal usaha. Selain itu, bantuan Majelis taklim, bantuan masjid dan mushalla, jalan rambat beton, drainase, pembangunan sekolah, kongsi kematian. 


"Ini yang kita tampung dan sebagai bahan bagi kita di DPRD untuk dimasukkan dalam pokok -pokok pikiran dan akan tertuang nanti dalam RKPD Pemerintah Kota Padang," jelasnya.

 

Dan program yang telah jalan di 2021 kemarin antara lain pengecoran jalan di Komplek Kemilau, di RW 2 Simpang Akhirat, dan di Banda Gadang Pasa Lalang. Termasuk ada membangun tiga Pustu yakni Pustu Belimbing letaknya di Tui, Pustu Kuranji letaknya di Astek Kelurahan Kalumbuk, Pustu Limau manis letaknya di Kelurahan Kapalo Koto. 


"Kemudian program untuk 2022 ini ada rehab pagar SD 48 Kuranji, SD 52 Kuranji, rehab gedung SD 22 Kuranji, termasuk rumah jaga sekolah SMP 41 Kuranji. Disamping itu juga ada rehab Pustu di Rimbo Tarok,Pustu di Taruko I Korong Gadang, Pustu di Lubuk Lintah dan rehab gedung PMI di Sawahan. Disamping itu juga ada untuk masjid dan mushalla, majelis taklim,umkm," pungkasnya.


Harapannya sebut Zulhardi Z Latif, tentunya semua pokir - pokir DPRD seluruh anggota dewan yang sudah tertuang kedalam APBD, hendaknya segera direalisasikan oleh Pemerintah Kota. 


"Sementara tokoh masyarakat Irwan Basir Datuk Rajo Alam yang turut hadiri undangan Reses II Tahun 2022 Anggota DPRD Padang Buya Zulhardi Z Latif, mengatakan dalam rangka menjaring aspirasi masyarakat, maka anggota DPRD wajib menggelar kegiatan reses diwilayah pemilihannya masing - masing," sebut Irwan Basir.


Selain Irwan Basir Dt Rajo Alam tampak juga hadir Camat Kuranji diwakili oleh Lurah Kuranji, Kapolsek Kuranji diwakili Kasi Bimas, Ketua RW 16 Usman Effendi dan beberapa Ketua RT bersama pemuda serta para tokoh masyarakat setempat.(bim)

Reses II Anggota DPRD Padang Dewi Susanti Disambut Antusias Warga Gurun Laweh Kecamatan Lubeg
Minggu, Mei 15, 2022

On Minggu, Mei 15, 2022

 



INFONUSANTARA.NET- Anggota DPRD Kota Padang Dewi Susanti dari fraksi Partai Gerindra Kota Padang menggelar Reses II tahun 2022, pada Sabtu (14/5) bertempat di lapangan sepakbola di RW 1 Kelurahan Gurun Laweh Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang.


Tampak dari pantauan media ini, ratusan masyarakat yang sangat antusias mengikuti reses II anggota DPRD Kota Padang Dewi Susanti ini. Suasana keakraban antara warga dengan dewan yang menjadi perwakilan mereka di legislatif sangat terasa dalam kegiatan reses itu.


"Reses merupakan istirahat masa sidang yang bertujuan untuk menjemput aspirasi masyarakat.Unfuk itu kepada warga yang ada usulan atau aspirasi, silahkan ajukan di reses ini dan selama hal itu urgent sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku, semua aspirasi akan kita tampung untuk kita masukkan dalam anggaran tahun depan. Silahkan ajukan dan masukan proposal nya segera mungkin, " sebut Dewi Susanti,Srikandi Gerindra DPRD Padang ini.


Hadir dalam kegiatan Reses II Dewi Susanti tersebut Plt Lurah Gurun Laweh, Luxani, Ketua RW 1 Yames Rosal, Ketua - ketua RT di RW 1, pemuda,karang taruna, majelis taklim, tokoh masyarakat setempat dan lainnya.


Plt Lurah Gurun Laweh Luxani mengatakan pihaknya sangat berterima kasih kepada anggota DPRD Kota Padang Buk Dewi Susanti yang selama ini terus memberikan perhatian untuk membangun masyarakat Kelurahan Gurun Laweh lebih baik kedepannya.


"Untuk realisasi dari aspirasi sebelum nya  telah terbukti dan dapat dirasakan manfaatnya oleh warga setempat. Seperti untuk infrastruktur yakni pembangunan jalan rambat beton bisa dikatakan hampir sudah merata semuanya disini, begitu juga bantuan untuk UMKM,"ujar Plt Lurah Luxani.


Selain itu Plt Lurah Gurun Laweh ini juga berharap untuk persoalan pendidikan kepada anggota DPRD Kota Padang Dewi Susanti agar dapat memperjuangkan beasiswa untuk keluarga yang tidak mampu. Harapannya ada bantuan beasiswa bagi anak - anak kita yang kurang mampu perekonomian keluarga nya.  Baik untuk beasiswa tingkat SD, SMP, SMA maupun Perguruan Tinggi. Jangan ada anak kita disini yang sampai putus sekolah, " ungkapnya.


Sementara Ketua RW 1 Yames Rosal menyampaikan, Alhamdulillah melalui buk Dewi Susanti selaku wakil kami di DPRD Kota Padang, sudah banyak manfaat dan bantuan maupun hibah yang dirasakan oleh warga setempat.


Seperti di 2021 susah terealisasi jalan rambat beton,taman bermain anak (TBA), bantuan untuk majelis taklim, becak motor, bantuan untuk karang taruna dan lainnya.


Sementara itu ada beberapa usulan, aspirasi warga pada Reses II ini yang telah disampaikan yakni pembangunan jalan rambat beton dengan panjang jalan sekitar 150 meter di RT 4 RW 1. Selanjutnya bantuan karpet untuk mushalla, majelis taklim bantuan tim rebana, dan dari pemuda akan mengadakan open tournamen sepakbola, serta Posyandu masalah  timbangan. 


"Nah usulan tersebut tadi dalam reses sudah disampaikan kepada anggota DPRD Kota Padang Buk Dewi Susanti, semoga semua dapat terealisasikan dan dirasakan manfaatnya oleh warga, " pungkasnya.


Diakhir kegiatan pada Reses II 2022 Anggota DPRD Kota Padang Dewi Susanti itu dilakukan foto bersama warga serta tokoh masyarakat setempat.(Inf)