PILIHAN REDAKSI

Munas VII Gebu Minang di Kota Padang Sejumlah Tokoh Mencuat di Bursa Caketum

  Pembukaan Munas VII Gebu Minang di Kota Padang INFONUSANTARA.NET -- Munas VII Gebu Minang di Kota Padang FC yang akan berlangsung selama ...

Budaya

Opini

Mentawai

Padang Panjang

Peristiwa

Pariwara

Parlemen

Reses II DPRD kota Padang, Ja'far Beri Suport Kanvas Sumbar
Senin, Mei 16, 2022

On Senin, Mei 16, 2022


 
INFONUSANTARA.NET - Anggota DPRD Kota Padang dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Jakfar menggelar reses masa sidang II tahun 2022 di Parak Rumbio Kelurahan Sungai Sapih Kenagarian Pauh IX Kecamatan Kuranji Kota Padang, Sumatera Barat, Minggu (15/5/2022).


Dalam reses itu juga dihadiri oleh anggota Kanvas Sumbar yang bergerak di bidang distribusi barang-barang kebutuhan pokok. Usai reses, kegiatan dilanjutkan dengan kegiatan halal bihalal.


Kegiatan reses tersebut juga dihadiri oleh Lurah Sungai Sapih DR. Yunis Marni, Ketua LPMK Sungai Sapih, Ketua Kanvas Sumbar Dirmansyah Putra, tokoh pemuda, ninik mamak, bundo kanduang dan tokoh masyarakat.


Jakfar menegaskan, dirinya siap mensuport setiap kegiatan yang ada di tengah-tengah masyarakat di Sungai Sapih."Alhamdulillah, kami masing-masing anggota dewan bisa mengusulkan pokok-pokok pikiran (Pokir) sebesar Rp2,5 miliar," kata Jakfar yang juga Sekretaris DPD PKS Kota Padang ini.


Khusus untuk Kanvas Sumbar, Jakfar siap membantu kegiatan yang dilaksanakan. Pasalnya, sampai saat ini Kanvas Sumbar belum pernah disuport kegiatannya dalam APBD.


"Apa yang kita makan, pakai dan kebutuhan harian kita, sampai ke kita berkat jasa kawan-kawan di Kanvas Sumbar yang mendistribusikannya," katanya.


Ketua Kanvas Sumbar Dirmansyah Putra mengaku, Jakfar sudah seperti bapak angkat bagi Kanvas Sumbar.


"Selama ini, segala bentuk kegiatan Kanvas Sumbar selalu disuport oleh Ustad Jakfar. Bagi kami, Ustad Jakfar kami anggap bapak kami," katanya.


Sementara itu, Lurah Sungai Sapih DR. Yunis Marni mengaku, 50 persen dana Pokir anggota dewan melalui Jakfar dicurahkan di Kelurahan Sungai Sapih. "Alhamdulillah kita di Sungai Sapih memiliki anggota dewan langsung, yaitu Pak Jakfar," pungkasnya.(Inf)




DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota Selaras Akomodir Aspirasi Masyarakat
Senin, Mei 16, 2022

On Senin, Mei 16, 2022




Memang jarang dalam kegiatan reses ini dilakukan secara paket, biasanya kalau yang dilakukan  Padang, ya Padang saja,kalau provinsi ya provinsi saja. Tapi insha Allah ,kata Evi Yandri Rajo Budiman, kedepannya Partai Gerindra akan menyelaraskan, DPRD provinsi nya dengan DPRD Kota Padang nya dan rencananya sekalian dengan DPR RI nya. Namun karena jadwal di DPR RI agak sulit kita menyamakan nya maka yang bisa disesuaikan itu adalah DPRD provinsi dengan DPRD Kota dan Kabupaten, dan ini adalah perintah partai," kata Evi Yandri.

"Kami harus mengakomodir sebanyak-banyak aspirasi masyarakat. Kalau kabupaten/kota saja,banyak aspirasi yang tak terakomodir karena kewenangan dan keterbatasan anggaran sebagai mana yang disampaikan oleh anggota DPRD Kota Padang, Srikandi Gerindra Elly Thrisyanti tadi," ujarnya.

Reses II 2022 DPRD Padang, Zulhardi Z Latif Jemput Aspirasi Warga di Tiga Kelurahan
Minggu, Mei 15, 2022

On Minggu, Mei 15, 2022



INFONUSANTARA.NET  -- Reses II Tahun 2022  Anggota DPRD Kota Padang, Zulhardi Z Latif, pada Sabtu (14/5) menjemput aspirasi masyarakat di Komplek Mega Mulia Belimbing Kelurahan Kuranji Kecamatan Kuranji.


"Anggota DPRD Kota Padang Zulhardi Z Latif, SH.MM mengatakan, masukan dan informasi berupa aspirasi dari masyarakat perlu untuk menyempurnakan fungsi-fungsi legislator," sebutnya.


"Hal ini guna mewujudkan peran DPRD dalam mengembangkan check and balance antara DPRD dengan pemerintah daerah didalam menentukan tingkat prioritas pembangunan," ujar Zulhardi Latif yang juga merupakan Ketua PMI Padang itu.


"Insyaallah apa yang di usulkan menjadi pedoman bagi pemerintah dalam menyusun RKPD, karena hasil reses ini diakhir masa sidang akan di berikan kepada Walikota Padang," ujar pria yang akrab dipanggil Buya itu.


Selain itu, Zulhardi Z Latif juga mengatakan bahwa ada tiga kelurahan di Kecamatan Kuranji dalam Reses II ini yang ia laksanakan. Pada Rabu (11/5) di Sawah Layiang Kelurahan Gunung Sarik, pada Kamis (12/5) di Simpang Rambutan, Jum'at (13/5) di Kunci Korong Gadang Kelurahan Korong Gadang dan Sabtu (14/5) di Komplek Mega Mulia Kelurahan Kuranji.


Dari ketiga kelurahan itu ada beberapa aspirasi masyarakat yang kita tampung yakni tentang bantuan beasiswa bagi masyarakat miskin,baik tingkat SD,SMP,SMA, maupun mahasiswa.


Setelah itu UMKM , masyarakat minta bantuan modal usaha,pasca pandemi Covid-19 perekonomian warga banyak yang berkurang.Maka kita berikan bantuan untuk modal usaha. Selain itu, bantuan Majelis taklim, bantuan masjid dan mushalla, jalan rambat beton, drainase, pembangunan sekolah, kongsi kematian. 


"Ini yang kita tampung dan sebagai bahan bagi kita di DPRD untuk dimasukkan dalam pokok -pokok pikiran dan akan tertuang nanti dalam RKPD Pemerintah Kota Padang," jelasnya.

 

Dan program yang telah jalan di 2021 kemarin antara lain pengecoran jalan di Komplek Kemilau, di RW 2 Simpang Akhirat, dan di Banda Gadang Pasa Lalang. Termasuk ada membangun tiga Pustu yakni Pustu Belimbing letaknya di Tui, Pustu Kuranji letaknya di Astek Kelurahan Kalumbuk, Pustu Limau manis letaknya di Kelurahan Kapalo Koto. 


"Kemudian program untuk 2022 ini ada rehab pagar SD 48 Kuranji, SD 52 Kuranji, rehab gedung SD 22 Kuranji, termasuk rumah jaga sekolah SMP 41 Kuranji. Disamping itu juga ada rehab Pustu di Rimbo Tarok,Pustu di Taruko I Korong Gadang, Pustu di Lubuk Lintah dan rehab gedung PMI di Sawahan. Disamping itu juga ada untuk masjid dan mushalla, majelis taklim,umkm," pungkasnya.


Harapannya sebut Zulhardi Z Latif, tentunya semua pokir - pokir DPRD seluruh anggota dewan yang sudah tertuang kedalam APBD, hendaknya segera direalisasikan oleh Pemerintah Kota. 


"Sementara tokoh masyarakat Irwan Basir Datuk Rajo Alam yang turut hadiri undangan Reses II Tahun 2022 Anggota DPRD Padang Buya Zulhardi Z Latif, mengatakan dalam rangka menjaring aspirasi masyarakat, maka anggota DPRD wajib menggelar kegiatan reses diwilayah pemilihannya masing - masing," sebut Irwan Basir.


Selain Irwan Basir Dt Rajo Alam tampak juga hadir Camat Kuranji diwakili oleh Lurah Kuranji, Kapolsek Kuranji diwakili Kasi Bimas, Ketua RW 16 Usman Effendi dan beberapa Ketua RT bersama pemuda serta para tokoh masyarakat setempat.(bim)

Reses II Anggota DPRD Padang Dewi Susanti Disambut Antusias Warga Gurun Laweh Kecamatan Lubeg
Minggu, Mei 15, 2022

On Minggu, Mei 15, 2022

 



INFONUSANTARA.NET- Anggota DPRD Kota Padang Dewi Susanti dari fraksi Partai Gerindra Kota Padang menggelar Reses II tahun 2022, pada Sabtu (14/5) bertempat di lapangan sepakbola di RW 1 Kelurahan Gurun Laweh Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang.


Tampak dari pantauan media ini, ratusan masyarakat yang sangat antusias mengikuti reses II anggota DPRD Kota Padang Dewi Susanti ini. Suasana keakraban antara warga dengan dewan yang menjadi perwakilan mereka di legislatif sangat terasa dalam kegiatan reses itu.


"Reses merupakan istirahat masa sidang yang bertujuan untuk menjemput aspirasi masyarakat.Unfuk itu kepada warga yang ada usulan atau aspirasi, silahkan ajukan di reses ini dan selama hal itu urgent sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku, semua aspirasi akan kita tampung untuk kita masukkan dalam anggaran tahun depan. Silahkan ajukan dan masukan proposal nya segera mungkin, " sebut Dewi Susanti,Srikandi Gerindra DPRD Padang ini.


Hadir dalam kegiatan Reses II Dewi Susanti tersebut Plt Lurah Gurun Laweh, Luxani, Ketua RW 1 Yames Rosal, Ketua - ketua RT di RW 1, pemuda,karang taruna, majelis taklim, tokoh masyarakat setempat dan lainnya.


Plt Lurah Gurun Laweh Luxani mengatakan pihaknya sangat berterima kasih kepada anggota DPRD Kota Padang Buk Dewi Susanti yang selama ini terus memberikan perhatian untuk membangun masyarakat Kelurahan Gurun Laweh lebih baik kedepannya.


"Untuk realisasi dari aspirasi sebelum nya  telah terbukti dan dapat dirasakan manfaatnya oleh warga setempat. Seperti untuk infrastruktur yakni pembangunan jalan rambat beton bisa dikatakan hampir sudah merata semuanya disini, begitu juga bantuan untuk UMKM,"ujar Plt Lurah Luxani.


Selain itu Plt Lurah Gurun Laweh ini juga berharap untuk persoalan pendidikan kepada anggota DPRD Kota Padang Dewi Susanti agar dapat memperjuangkan beasiswa untuk keluarga yang tidak mampu. Harapannya ada bantuan beasiswa bagi anak - anak kita yang kurang mampu perekonomian keluarga nya.  Baik untuk beasiswa tingkat SD, SMP, SMA maupun Perguruan Tinggi. Jangan ada anak kita disini yang sampai putus sekolah, " ungkapnya.


Sementara Ketua RW 1 Yames Rosal menyampaikan, Alhamdulillah melalui buk Dewi Susanti selaku wakil kami di DPRD Kota Padang, sudah banyak manfaat dan bantuan maupun hibah yang dirasakan oleh warga setempat.


Seperti di 2021 susah terealisasi jalan rambat beton,taman bermain anak (TBA), bantuan untuk majelis taklim, becak motor, bantuan untuk karang taruna dan lainnya.


Sementara itu ada beberapa usulan, aspirasi warga pada Reses II ini yang telah disampaikan yakni pembangunan jalan rambat beton dengan panjang jalan sekitar 150 meter di RT 4 RW 1. Selanjutnya bantuan karpet untuk mushalla, majelis taklim bantuan tim rebana, dan dari pemuda akan mengadakan open tournamen sepakbola, serta Posyandu masalah  timbangan. 


"Nah usulan tersebut tadi dalam reses sudah disampaikan kepada anggota DPRD Kota Padang Buk Dewi Susanti, semoga semua dapat terealisasikan dan dirasakan manfaatnya oleh warga, " pungkasnya.


Diakhir kegiatan pada Reses II 2022 Anggota DPRD Kota Padang Dewi Susanti itu dilakukan foto bersama warga serta tokoh masyarakat setempat.(Inf)

Reses II 2022 Elly Thrisyanti di Parak Laweh Pulau Aia Nan XX Selaras Dapat Sokongan dari Dewan Provinsi
Sabtu, Mei 14, 2022

On Sabtu, Mei 14, 2022

 


INFONUSANTARA.NET -- Anggota DPRD Kota Padang Elly Thrisyanti jemput aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya Dapil III pada masa reses II 2022 di RW 4 dan RW 6 Kelurahan Parak Laweh Pulau Aia Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung, Jum'at (13/5/2022).


Dalam kegiatan reses II anggota DPRD Kota Padang Elly Thrisyanti kali ini juga turut didampingi oleh anggota DPRD dari provinsi,yakni Evi Yandri Rajo Budiman anggota DPRD Sumbar, ketua KONI Kota Padang, Lurah Parak Laweh Pulau Aia Nan XX,Sekretaris DPC LPM Kecamatan,ketua RW, dan tokoh masyarakat setempat.


Dalam sambutannya Elly Thrisyanti menyampaikan bahwa untuk APBD Kota Padang 2022 ini hanya sebesar 2,7 Triliun dengan PAD Rp 881 Miliar. Jadi melalui reses ini kita akan terima masukan atau aspirasi dari masyarakat dan tentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kemampuan keuangan daerah. 


"Dan Insha Allah kami bersama jajaran Pemko Padang akan berusaha semaksimal mungkin untuk kebaikan pembangunan Kota Padang kedepan. Sepanjang ada masukan dari masyarakat, akan kami masukkan usulan tersebut dalam anggaran di 2023, "kata Elly Thrisyanti.


Lebih lanjut disampaikan Elly Thrisyanti, Alhamdulillah untuk 2022 ini sudah bisa pencairan dana hibah untuk masjid seperti Masjid Darussalam, Baiturrahman,Baitul Nikmah dan untuk tahun depan di 2003 ada Masjid Al-furqan, MTI, TPQ, Tahfiz Baitul Hikmah dan juga kongsi kematian.


Kemudian permasalahan drainase yang disampaikan tadi, memang sampai saat ini di Kota Padang itu permasalahan krusial memang drainase. Karena hal ini tidak dapat dikerjakan sepotong -sepotong. "Dan Insha Allah,kami memohon doa restunya bahwa kami sedang menyusun dan meminta kepada Dinas PU Kota Padang untuk menyusun master plan drainase Kota Padang ini.


"Jadi di tahun - tahun kedepannya dapat dilaksanakan secara masif ,tidak sepotong- sepotong lagi permasalahan drainase ini"jelas Srikandi Gerindra DPRD Kota Padang ini.


Diakui dengan jumlah APBD Rp2,7 Triliun, dengan lebih dari 1 juta penduduk Kota Padang, dengan jumlah 11 kecamatan,104 kelurahan,tentunya Kota Padang keterbatasan soal anggaran. Untuk itu tentunya kita masih membutuhkan dukungan dari anggota dewan kita dari provinsi," ucap Elly Thrisyanti.


Sementara anggota DPRD Sumbar, Evi Yandri Rajo Budiman pada kesempatan itu mengungkapkan bahwa warga di RW 4 dan RW 6 Kelurahan Parak Laweh Pulau Aia Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung ini bersyukur karena pada hari ini kami hadir dari anggota DPRD Kota Padang dan juga anggota DPRD provinsi dalam rangka kegiatan reses II DPRD Kota Padang ini.


Dikatakan, memang jarang dalam kegiatan reses ini dilakukan secara paket, biasanya kalau yang dilakukan  Padang, ya Padang saja,kalau provinsi ya provinsi saja. Tapi insha Allah ,kata Evi Yandri Rajo Budiman, kedepannya Partai Gerindra akan menyelaraskan, DPRD provinsi nya dengan DPRD Kota Padang nya dan rencananya sekalian dengan DPR RI nya. Namun karena jadwal di DPR RI agak sulit kita menyamakan nya maka yang bisa disesuaikan itu adalah DPRD provinsi dengan DPRD Kota dan Kabupaten, dan ini adalah perintah partai," kata Evi Yandri.


"Kami harus mengakomodir sebanyak-banyak aspirasi masyarakat. Kalau kabupaten/kota saja,banyak aspirasi yang tak terakomodir karena kewenangan dan keterbatasan anggaran sebagai mana yang disampaikan oleh anggota DPRD Kota Padang, Srikandi Gerindra Elly Thrisyanti tadi," ujarnya.


Nah, dalam reses kali ini kata Evi Yandri Rajo Budiman,apa yang menjadi jatah kami di provinsi,nanti kami menunggu dari masukan anggota DPRD Kota Padang buk Elly Thrisyanti. Dan tentunya kami berharap sesuai dengan kewenangan dan yang membutuhkan anggaran yang besar. "Seperti tadi ada usulan perbaikan jalan dari simpang Pulau Aia sampai ke rel simpang Pampangan. Mari sama - sama kita kawal apa yang menjadi masukan dalam kegiatan reses ini, " pungkasnya.(Inf)


Sekretaris DPRD Sumbar Raflis Serahkan Bantuan pada Sejumlah Anak Yatim dan Janda
Jumat, Mei 13, 2022

On Jumat, Mei 13, 2022

 


INFONUSANTARA.NET -- Sekretaris DPRD Sumbar, Raflis menyerahkan bantuan untuk sejumlah anak yatim dan janda, Rabu (20/4). Mereka merupakan keluarga dari para staf sekretariat DPRD yang meninggal dunia saat masih berstatus PNS aktif. Raflis mengatakan bantuan itu berasal dari dana sumbangan yang terkumpul di Masjid Asyura DPRD Sumbar.


Pemberian santunan tersebut merupakan agenda rutin yang dilaksanakan Sekretariat DPRD pada bulan Ramadhan setiap tahun.


"Pemberian bantuan ini merupakan kewajiban moral karena anak yatim dan janda tersebut merupakan bagian dari keluarga besar sekretariat DPRD," ujar Raflis saat acara penyerahan bantuan tersebut dilaksanakan di ruang kerjanya. Apalagi, tambah dia, mereka merupakan anak dan istri dari PNS-PNS yang meninggal dunia di masa masih aktif bekerja di sekretariat DPRD.


"Para alamarhum dan almarhumah tersebut meninggal dunia ketika masih mengemban tugas sebagai PNS di sekretariat DPRD ini. Maka merupakan kewajiban sekretariat DPRD pula untuk menyantuni keluarga yang mereka tinggalkan," ujar Raflis.


Dia menjelaskan bantuan yang diserahkan tersebur merupakan dana yang terkumpul dari sumbangan di masjid Asyura DPRD Sumbar.


Menurut Raflis, sebagaimana ajaran Islam, saling tolong menolong demi kuatnya jalinan silaturahmi sangatlah penting. Terlebih lagi menyantuni anak yatim. Menurut Raflis dana yang terkumpul di masjid tersebut merupakan hak keluarga almarhum dan almarhumah PNS DPRD. Apalagi mengingat Islam mengajarkan untuk terlebih dahulu memberikan bantuan pada keluarga dan orang-orang dekat.


"Kami dari sekretariat DPRD berharap dengan bantuan ini, mereka bisa terbantu untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri dengan gembira," ujar Raflis. Salah seorang penerima santunan mengatakan, amat berterimakasih pada Sekretaris DPRD Sumbar Raflis. 


"Terimakasih kami ucapkan untuk pak sekwan, karena setiap tahun kami selalu dihubungi untuk menerima santunan, termasuk tahun ini," katanya.(fai) 

DPRD Sumbar Tetapkan Tatib dan Struktural BK.
Jumat, Mei 13, 2022

On Jumat, Mei 13, 2022

 


INFONUSANTARA.NET - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), menetapkan keanggotaan Badan Kehormatan (BK) periode 2022-3024 melalui sidang paripurna yang digelar, Rabu (11/5). 


Pada pemilihan tersebut, lima orang dari tujuh calon perwakilan fraksi-fraksi, ditetapkan untuk mengisi struktur BK.


Adapun proses pemilihan, dilaksanakan secara demokrasi dengan mengambil suara dari 39 dewan yang hadir pada paripurna tersebut. Sementara itu para kandidat yang mewakili tujuh fraksi untuk menjadi calon anggota BK, yaitu Jasma Juni (Gerindra), Firdaus (PDIP-PKB) Nurfirmanwansyah (PKS), Muzli M Nur (PAN) Irzal Ilyas (Demokrat), Ardinalis Kobal (Golkar) dan Syafril Huda (PPP-Nasdem).


Salah satu panitia pemilihan BK Daswanto mengatakan, satu dewan yang memberikan suara bisa memilih tiga calon, dari 39 suara yang dihimpun satu surat suara tidak sah karena memilih lebih dari tiga. Dari suara hasil penjaringan panitia, dua kandidat tidak mendapatkan suara, yaitu Jasma Juni dan Firdaus. 


Di sisi lain, lima calon anggota BK lainya masing-masing mendapatkan 38 suara.


Sementara itu Wakil Ketua DPRD Sumbar Irsyad Syafar yang memimpin Paripurna te mengatakan mengatakan, sidang paripurna penetapan anggota BK telah dilaksanakan beberapa kali, namun diskor karena tidak mencukupi kuorum. 


Pada kesempatan paripurna hari ini (Kemarin-red), jumlah anggota dewan yang hadir lebih dari setengah maka, pemilihan bisa dilanjutkan dan keanggotaan BK ditetapkan.


 Sebelum proses pemilihan ada perubahan sistem pemungutan suara, hal itu didasari surat keputusan Ketua DPRD Sumbar tentang teknis pemilihan BK.


" Semula pemilihan BK harus dihadiri oleh dua pertiga dewan, namun sekarang menjadi setengah, sesuai dengan pasal 97 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2012 tentang kuorum sidang paripurna," katanya.


Sekretaris DPRD Sumbar Raflis menyampaikan dalam Rapat Paripurna lanjutan pemilihan anggota BK DPRD Sumbar yang digelar di DPRD Sumbar Muzli M Nur terpilih sebagai ketua dan Syafril Huda dari fraksi PPP-Nasdem.


"Tadi langsung dilantik bersama anggota Badan Kehormatan saat paripurna kedua," ujar Raflis.


Dia menjelaskan tugas BK adalah memantau dan mengevaluasi disiplin kepatuhan, terhadap moral kode etik, atau peraturan tata tertib DPRD. Hal tersebut dilakukan untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.


Pada hari yang sama DPRD Sumbar juga melaksanakan Sidang Paripurna Penetapan Tata Tertib (Tatib) DPRD Sumbar, Juru bicara juru bicara panitia khusus pembahasan Tatib Ali Tanjung mengatakan, dari pembahasan rancangan perubahan tata tertib DPRD Sumbar, dan menimbang beberapa masukan dari sejumlah pihak, maka rancangan tatib mengalami beberapa perubahan sesuai dengan kondisi yang berkembang saat ini.


Diantara perubahan Tatib tersebut adalah pertama, dalam tatib sebelumnya kedudukan DPRD sebagai pejabat daerah belum diatur secara konkrit dalam muatan tatib, hal ini akan dipertegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 


Selanjutnya penambahan kewenangan, Komisi dalam memantau tindak lanjut LHP BPK yang selama ini tidak diketahui DPRD bagaimana tindak lanjut hasil temuan temuan itu.


" Bagaimana OPD-OPD mengembalikan, namun laporannya tidak pernah datang ke DPRD," kata Ali


Berikutnya, para wakil Ketua DPRD Sumbar tidak diberlakukan untuk membantu ketua, namun menurut aturan yang lebih tinggi kedudukan mereka sama sebagai unsur pimpinan.(Fai)

Tingkatkan Koordinasi Kinerja Ketua DPRD Sumbar Gelar Pertemuan Dengan Gubernur
Jumat, Mei 13, 2022

On Jumat, Mei 13, 2022

 

Tingkatkan Koordinasi Kinerja Ketua DPRD Sumbar Gelar Pertemuan Dengan Gubernur

INFONUSANTARA.NET --Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Supardi menggelar pertemuan dengan Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansarullah. Pertemuan tersebut bertujuan untuk meningkatkan koordinasi kinerja usai libur lebaran, dan membahas program prioritas dalam beberapa bulan ke depan.


Pada pertemuan yang berlangsung di rumah dinas Ketua DPRD, Senin (9/5) itu, Supardi mengungkapkan, tugas wakil rakyat dalam beberapa waktu ke depan akan semakin berat. Hal tersebut dipengaruhi oleh tahun politik yang semakin dekat.


Dengan kondisi demikian, dibutuhkan koordinasi yang optimal dengan para pemangku kepentingan, termasuk tenaga ahli DPRD Sumbar.


"Anggota DPRD tentunya memiliki keterbatasan dan tidak menguasai seluruh disiplin ilmu. Dengan adanya tenaga ahli, diharapkan bisa menjadi perpanjangan pemikiran dalam mendukungan tugas kedewanan," katanya.


Dalam silaturahmi yang juga dihadiri oleh Sekretaris Dewan (Sekwan) Raflis, para Kepala Bagian (Kabag) serta staff sekretariat, Ketua DPRD Sumbar Supardi mengungkapkan terima kasih kepada seluruh unsur tersebut karena telah bekerja optimal, khususnya Sekwan.


Ia menuturkan, jiwa professional harus dibangun dalam lingkungan kerja sekretariat, dengan harmonisasi yang terjalin maksimal, akan memberikan dampak positif terhadap tugas anggota dewan.


"Jika Sekwan dan staf tidak bekerja professional, maka akan berdampak buruk terhadap kinerja kedewanan,” ujarnya menegaskan.


Dia menyampaikan, dari informasi yang diterima dari Sekwan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI terkait penggunaan anggaran sekretariat DPRD Sumbar, bersih sesuai dengan aturan. Hal ini akan disampaikan pada sidang paripurna dengan agenda tersebut, dalam beberapa waktu ke depan.


“Dengan pertemuan yang melibatkan seluruh keluarga besar DPRD Sumbar serta gubernur, diharapkan bisa menjadi semangat baru dalam memulai pekerjaan setelah libur lebaran," katanya.(Fai)

Sejumlah Anggota Banggar Sorot Tupoksi TPSM Pemprov Sumbar
Jumat, Mei 13, 2022

On Jumat, Mei 13, 2022

 


INFONUSANTARA.NET - Sejumlah anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), menyorot tugas pokok dan fungsi Tim Percepatan Sumbar Madani (TPSM) Pemeritah Provinsi (Pemprov). Unsur  tersebut, dinilai terlalu memiliki intervensi dalam jalannya roda birokrasi di lingkungan OPD Pemprov.


Anggota Banggar DPRD Sumbar Hidayat  saat rapat pembahasan lanjutan arah kebijakan anggaran 2023 bersama TAPD Pemprov Sumbar, Selasa (10/5) mengatakan, Ketua Bappeda Sumbar Medi Iswandi pernah mengatakan salah satu fungsi TPSM membantu gubernur dan wakil dalam mengerjakan hal-hal teknis, namun hal tersebut tidak memiliki dasar hukum yang jelas.


" Dasar hukumnya apa, kenapa TPSM diberikan kewenangan untuk membantu gubernur dalam hal-hal teknis. Ini menjadi pertanyaan bagi kita," kata Hidayat yang juga ketua Fraksi Gerindra DPRD Sumbar itu.


Bercermin dari pembentukan tim yang menyerupai TPSM di Ibu Kota Jakarta, mereka hanya sebatas memberikan masukan kepada gubernur, tidak bisa  langsung dalam teknis pelaksanaan program kerja OPD. Disisi lain honor tim yang dibentuk Anies di Jakarta diambil dari upah pungut gubernur.


" Pertanyaannya, TPSM Sumbar gajinya diambil dari mana apakah mereka bekerja sukarela untuk gubernur," katanya.


Dia berharap keberadaan TPSM harus memiliki dasar hukum yang jelas agar tidak menjadi masalah dikemudian hari. Jangan aneh-aneh menjalankan pemerintah daerah, TPSM tidak hanya mengintervensi namun juga mengganggu jalanya roda birokrasi Pemprov.


Sementara itu Novrizon menurut informasi yang dia terima keberadaan TPSM telah memberikan tekanan terhadap OPD di lingkungan Pemprov Sumbar. Bahkan mereka masuk hingga persoalan internal OPD, bagaimana kedudukan mereka sebenarnya, tidak satu dua kepala OPD yang mengeluhkan hal itu. Ini mesti dipertanyakan, didaerah lain ada tim serupa tapi tidak terkesan mengganggu.


" Ini harus dijelaskan bagaimana sebenarnya kedudukan tim yang beranggotakan sembilan orang ini," katanya.


Dia mencontohkan pada rapat di Bappeda Sumbar, rapat itu yang memimpin adalah tim itu sudah tidak benar, belum saat pertemuan di Hotel Balairung Jakarta salah satu dari mereka memaki dengan kasar pengelola hotel.


Sementara itu Sekertaris Daerah Provinsi Sumbar Hansastri mengungkapkan belum bisa menjelaskan secara rinci keberadaan tim ini, anggota TPSM memang di berikan SK oleh gubernur, namun dengan tugas yang mereka jalani masih belum diketahui dengan seksama. Sejauh informasi yang diterima honor TPSM tidak dianggarkan, namun belum jelas hingga sekarang. (Fai) 

 Reses Masa Sidang Kedua 2021-2022,  DPRD Sumbar Jaring 2,326 Aspirasi Masyarakat
Jumat, Mei 13, 2022

On Jumat, Mei 13, 2022

 

Suasana sidang paripurna DPRD Sumbar dalam  penyampaian hasil reses masa sidang kedua 2021-2022 yang dipimpin oleh Ketua Supardi.


INFONUSANTARA.NET -- Pada reses masa sidang kedua 2021-2022, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat  (Sumbar) menghimpung sebanyak 2,326 aspirasi dari delapan daerah pemilihan yang dilaksanakan oleh masing-masing dewan.


Dari ribuan aspirasi tersebut, persoalan infrastruktur masih menjadi keluhan mayoritas masyarakat yang mesti diperhatikan oleh pemerintah daerah.


Ketua DPRD Sumbar Supardi saat diwawancarai, Minggu (8/5) mengatakan, infrastruktur yang menjadi perhatian saat reses dewan mencakup sejumlah  aspek, diantaranya penunjang produksi pertanian dan jalan akses masyarakat.


“ Sektor pertanian merupakan program unggulan (progul) gubernur, namun konsentrasi untuk mengoptimalkan fungsi irigasi masih rendah,” kata Supardi.


Secara kewenangan, lanjut Supardi, pengembangan irigasi terletak pada Pemerintah Provinsi (Pemprov), dengan tidak optimalnya fungsi irigasi akan  berdampak buruk terhadap target pencapaian sektor pertanian.


Berangkat dari fakta yang ditemui oleh anggota dewan saat reses ini, lanjut Supardi, perlu dilakukan pembahasan bersama antara DPRD dan Pemprov Sumbar.


Begitupun infrastruktur publik, kata Supardi, banyak anggota dewan yang merekomendasikan pentingnya pemerataan pembangunan dan berkelanjutan. Jangan ada proses pengerjaan yang tidak tuntas, konsistensi sangat diperlukan, jika kebutuhan pembangunan jalan sepanjang 100 KM maka realisasi pengerjaan per tahun harus sama. Contoh, tahun pertama 21 KM maka pengerjaan tahun selanjutnya harus dengan panjang yang sama, hingga kebutuhan itu terpenuhi.


“ Jangan sampai tidak konsisten, karena akan mengurangi azas manfaat dari penggunaan jalan yang menjadi akses masyarakat tersebut,” tegasnya.


Sebelumnya DPRD Sumbar telah menyampaikan hasil kunjungan ke daerah pemilihan selama masa istirahat bersidang (reses) dalam rapat paripurna, Kamis (28/4).


Dia menjelaskan, reses menjadi wadah bagi anggota DPRD dalam menghimpun aspirasi masyarakat di setiap masa persidangan. Reses masa sidang kedua dilakukan pada tanggal 12 sampai 19 Februari 2022 lalu.


“Dari kunjungan reses tersebut, bertemu langsung dengan masyarakat di daerah pemilihan masing-masing, sangat banyak aspirasi yang berhasil dihimpun dan menjadi kewajiban bagi anggota DPRD tersebut untuk diperjuangkan sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban moral dan politis kepada konstituen,” kata Supardi.


Dia menambahkan, hasil reses merupakan bahan yang digunakan untuk menyusun pokok-pokok pikiran anggota DPRD untuk menjadi telaahan bagi pemerintah daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).


 “Untuk itu hasil reses disampaikan langsung kepada gubernur dalam rapat paripurna agar masyarakat mengetahui bahwa aspirasinya telah diperjuangkan untuk masuk ke dalam program pembangunan daerah,” ulas Supardi.


Terkait pelaksanaan kegiatan selama masa persidangan kedua, Supardi mengakui ada kelemahan kinerja dari sisi pelaksanaan fungsi legislasi atau pembentukan peraturan daerah. Dari 12 target kinerja Program Pembentukan Peraturan Daerah tahun 2022 belum satupun Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang masuk dalam pembahasan.


“Oleh sebab itu pada masa persidangan ketiga nanti, DPRD bersama pemerintah daerah mendorong OPD terkait untuk segera menyampaikan usul pembahasannya ke DPRD,” sarannya.


Sekdaprov Sumatera Barat Hansastri menyambut penyampaian laporan tersebut menyampaikan apresiasi pemerintah daerah kepada DPRD. Dia menegaskan, hasil reses DPRD akan menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam menyusun RKPD.


Dia menambahkan, selama masa persidangan kedua, banyak agenda yang berhasil dituntaskan bersama antara DPRD dan pemerintah daerah. Dia juga berharap, di masa persidangan ketiga seluruh agenda yang telah direncanakan dapat berjalan lancar. (fai)




Fraksi Gerindra Minta Gubernur Naikkan Gaji Guru Honorer
Rabu, Mei 11, 2022

On Rabu, Mei 11, 2022

 


INFONUSANTARA.NET -- Fraksi Gerindra DPRD Sumbar meminta Gubernur melalui TAPD untuk menaikkan besaran nilai honor untuk guru guru honorer yang mengajar pada jenjang pendidikan menengah. Besaran kenaikan yang diminta dan diusulkan Gerindra pada anggaran 2023 nanti mencapai 100%. Lantas, bagimana respon Hans Sastri, Sekretaris Daerah? 


Usulan menaikkan penghasilan guru honorer ini disampaikan Hidayat, Ketua Fraksi Gerindra pada  Rapat Kerja Badan Aggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) tentang Kebijakan Anggaran tahun 2023 di gedung DPRD Sumbar, Selasa, 10 Mei 2022 kemarin. 


Hidayat mengutarakan, rata-rata guru guru honor yang mengajar di SMA/SMK/SLB) yang menjadi kewenangan Pemrov Sumbar menerima honor pada kisaran anatara Rp650 ribu sampai Rp1 jutaan sebulan, jauh di bawah Upah Minimum Provinsi di angka Rp2,5 juta pada 2022 ini. 


"Bayangkan saja, bagaimana kita berharap banyak kepada guru guru honor, bisa optimal memberikan proses pembelajaran kepada peserta didik ketika persoalan "urusan perut dan keluarganya" tidak memadai karena penghasilannya jauh dibawah UMP," tanya Hidayat. 


GTK atau Guru dan Tenaga Kependidikan berstatus tidak tetap alias honor ini jumlahnya mencapai 5.697 orang dari total 16.669 orang GTK, "Bila semua GTK Non PNS ini serentak mogok kerja saja, bisa membuat proses belajar mengajar setengah lumpuh, atau akan ada lokal yang tidak memiliki guru, karena jumlah guru kita masih terbatas, sementara penerimaan ASN guru baru boleh disebut tidak seberapa," ungkapnya. 


Selama ini, penerimaan GTK honorer ini dihargai Pemrov Rp50 ribu per jam, itu pun bukan jam kerja berdiri di depan kelas. "Disamping sudah lama tidak naik, maka untuk anggaran tahun 2023 kita meminta dengan sangat agar Gubernur berkenan menaikkan besarannya menjadi Rp100 ribu per jam, kita sudah hitung hitung secara kasar, kalau Rp100 ribu per jam maka penerimaan guru guru honorer kita bisa minimal mendekati UMP," jelas Anggota Komisi V ini. 


Usulan ini bukan tanpa alasan, "Lebih substansial Partai Gerindra berpendapat bahwa pembangunan sektor pendidikan merupakan prasyarat utama agar Bangsa dan Negara ini bisa tetap berdiri tegak sejajar dengan negara negara lain di kemudian hari melalui pembangunan SDM SDM yang tangguh dari hasil pendidikan yang serius dan sungguh sungguh. Salah satunya tentu kesejahteraan GTK harus menjadi perhatian selain saranan prasaran pendidikan dan kurikulum yang tepat manfaat," katanya. 


Ditanya bagaimana tanggapan Sekdaprov, Hidayat mengungkapkan bahwa saat rapat kerja yang dipimpin Supardi, Ketua DPRD Sumbar dihadiri Hans Sastri, Sekdaprov berserta anggota TAPD, ada Kepala Bappeda, Badan Keuangan, berapa OPD dan tenaga ahli Gubernur. "Alhamdulillah, Sekda merespon positif," ungkap Hidayat.  


Saat rapat kerja tersebut Sekda menyatakan bahwa permintaan dan masukan dari Fraksi Gerindra menaikkan jadi Rp100 ribu per jam akan dijadikan arahan dan rujukan dalam menyusun kebijakan keuangan ditingkat Pemrov terutama saat menyusun dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) sebagai acuan menyusun Rencana APBD tahun 2023 nanti. 


"Usulan dan masukan Fraksi Gerindra akan kita  bicarakan khusus ditingkat TAPD, tentu jelas akan menghitung kembali dengan pertimbangan kemampuan keuangan daerah. Bahkan Sekda berpikiran juga untuk mengusulkan memaksimalkan jam mengajar para guru honor, agar penghasilannya juga meningkat," jelas Hidayat menuturkan respon Sekretaris Daerah yang sebelumnya merupakan Kepala Bappeda Sumbar ini. 


Respon awal Sekda ini kata Hidayat patut diapresiasi, bahwa Ketua TAPD dapat memahami kegelisahan dan nasib kurang bahagia GTK Non PNS soal kesejahteraan ini. 


Namun kata Hidayat, kami akan menagihnya nanti saat dokumen KUA PPAS disampaikan Gubernur, apakah permintaan Fraksi Gerindra ini direspon kongret atau tidak. 


"Jelaslah, Ini sudah komitmen Partai Gerindra dan Ketua DPRD mendukung. Kami akan mengawal bila anggarannya dimasukkan agar tidak hilang di APBD dan akan menagih bila Gubernur tidak memasukkan permintaan kenaikan honor ini di dokumen KUA PPAS untuk APBD 2023 nanti," tegas Anggota DPRD Sumbar dari Daerah Pemilihan Kota Padang ini.(*)

Kiprah Athari Gauthy Ardi Tiga Tahun di DPR RI Berjuang untuk Pembangunan Sumbar
Kamis, April 28, 2022

On Kamis, April 28, 2022





INFONUSANTARA.NET - Sempat diragukan dari awal, bahkan banyak dipredikasi pengamat politik tidak akan lolos bisa duduk menjadi anggota DPR RI ketika mengikuti pesta demokrasi pemilihan calon legislatif di tahun 2019. Tidak hanya karena masih muda, tetapi juga dijustis minim pengalaman. Bahkan dikhawatirkan hanya sebagai pelengkap saja. Athari Gauthi Ardi malah berbalik, dan membuktikan terpilih sebagai peraih suara terbanyak untuk daerah pemilihan (dapil) I Sumatera Barat.


Bahkan hari ini, sebagai politikus muda, eksistensi Anggota DPR RI Athari Ghauti Ardi terus memberi bukti, serta terus menunjukkan konsistensi progres perjuangannya dalam hal pembangunan untuk Sumatera Barat.


Bahkan dengan pencapaiannya sekarang, Sumatera Barat patut berbangga hati dengan sosok Srikandi Partai Amanat Nasional (PAN) dan pengusaha muda asal Kabupaten Solok ini, berkat kepiawaian dan perjuangannya di senayan, walau bersaing ketat dengan senior lainnya. Anak dari mantan anggota DPR RI tiga periode Capt. Epyardi Asda, M, Mar ini berhasil membawa ratusan milyar dana pokok pikirannya ke propinsi yang terkenal dengan rumah adat bagonjong.


Tidak seperti banyak wakil rakyat lainnya, wanita muda yang sekarang menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jendral DPP PAN ini, justru terlihat banyak bekerja nyata. Bahkan tidak dipungkiri ada media yang menyebutkan dirinya minim publikasi, atau boleh dikatakan pencitraan. 


Bukan tanpa alasan, karena memang dalam jabatannya sebagai pemegang amanah wakil rakyat di Sumbar, Athari terlihat lebih banyak memilih turun langsung dan memberi manfaat kepada masyarakat, dengan bertanya dan melihat langsung kebutuhan rakyatnya tanpa sungkan, ketimbang sedikit berbuat, justru banyak bicara di media.


Untuk diketahui, dari awal menjabat sebagai wakil rakyat di senayan di tahun 2020 Athari Gauthi Ardi di tahun pertama menjabat, sudah berhasil memperlihatkan kematangannya dengan menyalurkan dana pokok pikiran (pokir) yang tersebar di dapil I Sumatera Barat dari sejumlah mitranya di kementerian pusat, hingga mencapai nilai Rp46.875.000.000,00 dengan bentuk berbagai program, yakni;


1. PISEW (CK-PUPR), jumlah usulan 13 unit kegiatan, masing-masing Rp60.000.000,00. dengan jumlah total Rp7.800.000.000,00.

2. KOTAKU (CK-PUPR), jumlah usulan 5 unit kegiatan, masing- masing Rp1.000.000.000,00. dengan jumlah total 5.0000.000.000,00.

3. BSPS (Perumahan-PUPR), jumlah usulan 1000 unit, masing-masing Rp17.000.500,00. dengan jumlah total Rp17.500.000.000,00. 

4. P3TGAI (SDA-PUPR), jumlah usulan 75 unit kegiatan, masing-masing Rp195.000.000,00. dengan jumlah total Rp14.625.000.000,00.

5. Pengadaan Bus Sekolah (HUBDAR-PERHUBUNGAN), jumlah usulan 2 unit, masing-masing Rp600.000.000,00. dengan jumlah total Rp1.200.000.000,00.

6. Bantuan BUMNAG (Kemendes PDTT), jumlah 5 usulan, masing-masing Rp50.000.000,00. dengan jumlah total Rp250.000.000,00.

7. Desa Wisata (Kemendes PDTT), 1(satu) usulan, dengan anggaran Rp500.000.000,00.


Kemudian, di tahun 2021 perjuangan putri mantan politikus senior nasional itu terus bertambah. Tidak hanya dari sisi anggaran APBN yang digelontorkan, tetapi Athari juga berhasil menambah jumlah dana aspirasinya dari sisi program kegiatan yang lebih bervariatif sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang diwakilinya, dengan jumlah total anggaran meningkat ke angka Rp74.675.000.000,00 dari berbagai program. Diantaranya yakni;


1. PISEW (CK-PUPR), jumlah usulan 17 unit kegiatan, masing-masing Rp600.000.000,00. dengan jumlah total Rp10.200.000.000,00.

2. KOTAKU ( CK-PUPR), jumlah usulan 5 unit kegiatan, masing-masing Rp1.000.000.000,00. dengan jumlah total Rp5.000.000.000,00.

3. BSPS (Perumahan-PUPR), jumlah usulan 1500 unit, masing-masing Rp20.000.000,00. dengan jumlah total Rp30.000.000.000,00.

4. RUSUNAWA Pesantren (Perumahan-PUPR), 1(satu) usulan, dengan anggaran Rp30.000.000.000,00.

5. P3TGAI (SDA-PUPR), jumlah usulan 100 unit kegiatan, masing-masing Rp195.000.000,00. dengan jumlah total Rp19.500.000.000,00.

6. Jembatan Gantung (BINA MARGA), 1(satu) usulan, dengan anggaran Rp6.000.000.000,00.

7. Pengadaan BUS Sekolah (HUBDAR-PERHUBUNGAN), 1(satu) usulan. dengan anggaran Rp600.000.000,00.

8. Bantuan BUMNAG (KemendesPDTT), jumlah 5 usulan, masing-masing Rp75.000.000,00. dengan jumlah total Rp375.000.000,00.

9. Desa Wisata (KemendesPDTT), 1(satu) usulan, dengan anggaran Rp60.000.000,00.



Makin menjadi, di tahun 2022 Athari Gautri Ardi Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional ini makin menunjukkan konsistensi dan eksistensinya untuk perjuangan demi Sumatera Barat. Dengan semangat muda dan bekal pengalaman warisan dari sang ayah, serta dua tahun di komisi V DPR RI, Atahri di tahun ketiga masa jabatannya melejit dengan total dana aspirasi fantastis untuk dapil I di angka Rp134.825.000.000,00 yang ditelurkan dari berbagai program yang lebih bervariatif, yakni;


1. PISEW (CK-PUPR), jumlah usulan 6 unit kegiatan, masing-masing Rp500.000.000,00. dengan jumlah total anggaran Rp3.000.000.000,00.

2. KOTAKU (CK-PUPR), jumlah usulan 5 unit kegiatan, masing-masing Rp1.000.000.000,00. dengan jumlah total anggaran Rp5.000.000.000,00.

3. SANIMAS (CK-PUPR), jumlah usulan 2 unit kegiatan, masing-masing Rp500.000.000,00. dengan jumlah total anggaran Rp1.000.000.000,00

4. SANITASI PEDESAAN (CK-PUPR), jumlah usulan 9 unit kegiatan, masing-masing Rp500.000.000,00. dengan jumlah total anggaran Rp4.500.000.000,00.

5. SANITASI LPK (CK-PUPR), jumlah usulan 20 unit kegiatan, masing-masing Rp200.000.000,00. dengan jumlah total anggaran Rp4.000.000.000,00.

6. PAMSIMAS (CK-PUPR), jumlah usulan 12 unit kegiatan, masing-masing Rp400.000.000,00. dengan jumlah total anggaran Rp4.800.000.000.000,00.

7. BSPS (Perumahan-PUPR), jumlah usulan 1750 unit, masing-masing Rp20.000.000,00. dengan jumlah total anggaran Rp35.000.000.000,00.

8. P3TGAI (SDA-PUPR), jumlah usulan 125 unit kegiatan, masing-masing Rp195.000.000,00. dengan jumlah total anggaran Rp24.375.000.000,00.

9. Normalisasi Batang Lembang (SDA-PUPR), 1(satu) usulan, dengan anggaran Rp19.200.000.000,00.

10. Normalisasi Batang Tapan (SDA-PUPR), 1(satu) usulan, dengan anggaran Rp32.000.000.000,00.

11. Pengadaan Bus Sekolah (HUBDAR-Perhubungan), jumlah 2 usulan, masing-masing Rp600.000.000,00. dengan jumlah total anggaran Rp1.200.000.000,00.

12. Bantuan BUMNAG (KemendesPDTT), jumlah 5 usulan, masing-masing Rp50.000.000,00. dengan jumlah total anggaran Rp250.000.000,00.

13. Desa Wisata (KemndesPDTT), 1(satu) usulan, dengan anggaran Rp500.000.000,00.


Terkait dengan pencapainnya selama di komisi V DPR RI, Atahri Ghauti Ardi menyampaikan berada di komisi V ini ibarat mata air dan bermitra dengan Kementerian PUPR, Athari berjuang sendirian. Karena ia satu satunya anggota DPR RI duduk di komisi V tersebut. Kerja keras terus dilakukan untuk mengkaitkan dana pusat untuk daerah pemilihannya. Sejak tahun 2020, ratusan miliyar dana APBN diraih. Baik, untuk progam bedah rumah, Kotaku, Pisew, MCK untuk pesantren, pansimas. Termasuk juga, Jalan Lintas Sumatera, Sijunjung-Dharmasraya, Batas Jambi - Batas Riau. Juga rehabilitasi Batang Lembang dan Batang Tapan. Untuk tahun 2022 ini, Athari juga sukses mengaet dana pusat.


"Anggaran tersebut melalui perjuangan berat dan kerja keras. Demi pembangunan infrastruktur di Sumbar, saya jemput bola dan pelajari sendiri teknisnya, sebab nggak ada satupun yang melaporkan atau berkoordinasi ke saya di Komisi V," ungkap Athari dengan kecewa.


Posisinya yang strategis di komisi V, sayangnya, tak satupun OPD Pemrov Sumbar berkoordinasi dengannya. Padahal, Sumbar sangat minim mengalokasian untuk pembangunan infrastruktur. Sebab, sudah tersedot untuk anggaran rutin.


"Apalagi, ada undang undang baru, jalan nasional, juga bisa mengerjakan jalan provinsi, kabupaten dan kota. Disini dituntut peran kepala daerah untuk bisa menggaet dana pusat dan bisa berkoordinasi di Komisi V, namun memang ada beberapa bupati dan walikota sudah melakukan koordinasi," terangnya.


Meskipun demikian, dirinya tetap bertekat membangun infrastruktur di Sumbar melalui komisi V. Bekerja dan terus bekerja, "karena usia masih muda, saya ingin memberikan yang terbaik untuk Sumbar, kerja cepat tepat dan selamat," katanya mengakhiri. (HT/MK)

Nevi Zuairina Anggota Komisi VI DPR RI Dapil Sumbar II Serahkan TJSL Bantuan dari Bukit Asam dan Angkasa Pura
Rabu, April 27, 2022

On Rabu, April 27, 2022

 



INFONUSANTARA.NET –Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PKS dari Daerah Pemilihan Sumatera Barat II Nevi Zuairina menyerahkan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) pada Sembilan lembaga yang tersebar di Padang Pariaman, Pasaman Barat, Pasaman dan Agam. Kegiatan ini bertepatan dengan masa reses persidangan sehingga selain penyerahan bantuan, juga menyerap aspirasi masyarakat untuk di bawa nanti ketika masa sidang berlangsung kembali.


Adapun lembaga-lembaga yang mendapat Bantuan pada penghujung Ramadhan kali ini antara lain, MDTA Raudhatul Ilmi, Pesantren Nurul Yaqin Imam Al Gazali Anduring Kayu Tanam, Keltan Bakti Bersama Lubuk Alung, Masjid Nurul Falah Koto Rajo Sinuruik, TK IT Darul Ahkam Air Bangis, Musholla Birrul Walidain Padang Luar, Mushola Istiqomah Nagari Manggopoh Lubuk Basung, dan Musholla Al Mujahidin Korong Subarang Padang Kampung Kandang Nan Sabaris.


“Saya berpesan kepada seluruh lembaga penerima, agar memanfaatkan bantuan ini semaksimal mungkin sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh sebanyak-banyaknya masyarakat di sekitar lembaga berada. Bertepatan dengan momentum ramadhan dan menjelang Lebaran, semoga bantuan dari lembaga usaha milik pemerintah ini memberikan semangat kepada masyarakat untuk tetap bangkit di masa pandemi yang belum usai”, tutur Nevi.


Legislator kelahiran ranah minang ini juga mengucapkan kepada segenap direksi dan pimpinan di Bukit Asam dan Angkasa Pura yang terus menerus memperhatikan perkembangan sosial kemasyarakatan di daerah Sumatera Barat. Perhatian ini sangat penting untuk memberikan kegiatan positif yang meningkatkan kekompakan di masyarakat sehingga nilai-nilai yang dipegang selama ini menjadi warisan bangsa dan negara dapat terus di kembangkan dan ditingkatkan.


Politisi PKS ini menambahkan, bahwa bantuan-bantuan ini sudah berlangsung sejak lama bahkan sejak ia menjabat sebagai anggota DPR RI, sudah ratusan lembaga yang ia aspirasikan agar mendapat bantuan.


“Alhamdulillah selama ini semua BUMN sangat aktif untuk menyalurkan TJSL nya di Sumatera Barat. Meskipun sudah ratusan lembaga sejak 2019 yang tersalur, saya berharap, BUMN dengan TJSL nya tetap terus menyisir lembaga-lembaga masyarakat yang layak untuk menerima bantuan sehingga meningkatkan kapasitas masyarakat baik secara sosial, pendidikan, keagamaan, kesehatan, pertanian dan lain sebagainya. Peningkatan indeks pembangunan manusia juga diharapkan pada masyarakat sekitar lembaga penerima bantuan sehingga secara hitungan, ada evaluasi terukur pada manfaat TJSL ini”, tutup Nevi Zuairina.(A-416)


Kabar Duka, Anggota DPRD Padang Aswar Siry Meninggal Dunia
Senin, April 18, 2022

On Senin, April 18, 2022

 


INFONUSANTARA.NET – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang, Azwar Siry meninggal dunia, Minggu (17/4/2022) sekitar pukul 22.00 WIB malam.


Kabar wafatnya anggota Fraksi Partai Demokrat itu tersebar luas melalui sejumlah pesan berantai di media sosial (medsos) WhatsApp.


“Innalillahi Wainnailaihi Rojiuun. Telah berpulang ke Rahmatullah, Bapak Azwar Siry pada Minggu (17/4/2022) malam di RSUD Padang,” tulis pesan tersebut.


Dalam pesan itu juga disebutkan bahwa alamat duka berada di belakang SMA Negeri 3 Padang, kawasan Gunung Pangilun, Kecamatan Padang Utara.


“Semoga ibadah almarhum diterima dan segala dosa diampuni Allah SWT. Semoga almarhum husnul khotimah, wassalam,” sambung pesan tersebut.


Dari informasi yang didapatkan, rencana jenazah Azwar Siry akan dimakamkan di kampungnya di Tanah Datar, Senin (18/4)


Lebih kurang jam 07.00 WIB pagi, jenazah almarhum dimandikan, selanjutnya disholatkan di Mesjid Al Iman dekat rumah duka


Lalu, pukul 09.00 WIB jenazah almarhum disemayamkan di Gedung DPRD Kota Padang.


Selanjutnya jenazah dibawa ke Pasia Laweh Tanah Datar untuk dikebumikan di sana. (*)


Atasi Kekeringan,Elly Thrisyanti Salurkan Bantuan Air Bersih di Pengambiran Ampalu Nan XX
Minggu, April 17, 2022

On Minggu, April 17, 2022

 


INFONUSANTARA.NET --Siang itu, beberapa kelompok warga telah menyiapkaan ember untuk menampung air bersih yang akan di salurkan oleh Perumda Air Minum Kota Padang melalui truk tanki air kapasitas 5000 ltr milik Perumda Air Minum Kota Padang.


Biasanya, dalam pemenuhan kebutuhan air, warga Kelurahan Ampalu, Pegambiran Padang bergantung pada mata air yang berada di perbukitan Ampalu yang berada di belakang rumah mereka.


Air dari sumber mata air di perbukitan, di salurkan melalui selang air yang di salurkan ke rumah-rumah warga. "Untuk menyalurkan air dari perbukitan ke rumah, kami membeli selang air yang di salurkan ke rumah-rumah warga. Tetapi hari ini, sumber mata air itu mengering, dan kita berharap pemenuhan air minum dari bantuan saja," ucap Ali (35) salah seorang warga, Minggu (17/4).


Dari pantauan terdapat enam titik kelompok warga yang menerima bantuan air minum ini. "Dalam pendistribusian bantuan air minum dari anggota DPRD Elly Thrisyanti, kita mengelompokan beberapa warga berdasarkan alamat rumah mereka. Jadi, pengelompokan ini membantu warga, karena tidak perlu repot dalam mengangkat air ke rumah nya," ucap Ketua RT 01 RW 18 Kelurahan Pengambiran Ampalu Nan XX, Kecamatan Lubeg, Gusmaleni saat ditemui disela-sela penyaluran.


Gusmaleni menjelaskan kemarau yang dirasakan warga baru dua kali dalam kurun waktu lima tahun kebelakang.


"Dalam kurun waktu lima tahun ini, kamu baru dua kali mengalami kekeringan seperti ini. Alhamdullilah Elly Thrisyanti selalu menyalurkan bantuan air bersih ke daerah kami. Kami tidak tahu penyebab kekeringan ini," tambahnya.


Anggota DPRD Kota Padang Elly Thrisyanti dalam kesempatan tersebut menjelaskan, penyaluran bantuan air bersih ke daerah pemilihannya ini karena warga telqh mengalami kekeringan hampir sebulan. 


"Kemarau membuat warga Kelurahan Ampalu Pagambiran, Kecamatan Lubeg membutuhkan air bersih pada saat ini. Oleh karena itu kita menyalurkan bantuan satu truk air bersih yang dapat dimanfaatkan warga untuk memasak," ucapnya.


Elly Thrisyanti berharap, kedepan masyarakat harus memelihara kelestarian lingkungan yang ada di perbukitan Ampalu.


"Harapan kita, warga dapat melakukan penghijauan di perbukitan Ampalu agar tidak terjadi kekeringan seperti saat ini. Bagaimanapun dengan banyaknya pohon di Bukit Ampalu, tentu menyimpan cadangan air di bukit dan tidak akan kekeringan seperti ini," tambahnya.


Lebih lanjut, Elly Thrisyanti akan memfasilitasi warga yang ini  rumahnya dialiri oleh air dari Perumda Air Minum Kota Padang.


"Kita tentu tidak ingin kekeringan seperti ini terjadi lagi. Solusinya mengaliri rumah dengan air dari Perumda Air Minum Kota Padang. Tentu bisa berjalan dengan adanya peran aktif dari warga," tutupnya.


Selain Kelurahan Ampalu, Pegambiran, Kota Padang, kawasan yang terpapar kekeringan hingga saat ini adalah Kelurahan Padang Besi, Kecamatan Lubuk Kilangan.(inf)