PILIHAN REDAKSI

Hadiri Latihan Gabungan FORKI Tanah Datar, Wabup Richi : Jadikan Wadah Perkuat Tali Persaudaraan

INFO|Tanah Datar - Federasi Olahraga Karate-Do Indonesia (FORKI) Tanah Datar mengelar latihan gabungan (latgab) yang diikuti oleh seluruh p...

Budaya

Opini

Mentawai

Padang Panjang

Peristiwa

Pariwara

Nasional

10 Kali Berturut Raih WTP, Penghargaan Kembali di Terima Bupati Eka Putra Dari Menkeu RI
Kamis, September 22, 2022

On Kamis, September 22, 2022




INFO|JAKARTA - Capaian yang membanggakan dari laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar. 10 kali berturut-turut terima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar.


Penghargaan itu diterima langsung Bupati Eka Putra, SE, MM dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, pada acara Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2022 di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan Jakarta, Kamis (22/9/2022).


Kabupaten Tanah Datar juga merupakan satu-satunya kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat yang mendapat penghargaan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia, selain Provinsi Sumatera Barat yang juga menerima penghargaan yang sama dan juga langsung diterima oleh Gubernur Mahyeldi Ansharullah. 


“Alhamdulillah kita mendapat penghargaan dari Kementerian Keuangan RI yang diserahkan langsung oleh Menkeu Sri Mulyani, dan terima kasih kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang telah mampu menpertahankan pelaporan keuangan sehingga kita WTP 10 kali berturut-turut dan mendapat penghargaan dari Kementerian Keuangan,” ucapnya. 


Dikatakan Bupati Eka Putra bahwa pemerintah daerah akan terus berupaya menpertahankan WTP dan berharap kerjasama OPD untuk mendukung ini, walau berat namun itulah upaya pemerintah daerah agar selalu tertib dalam pelaporan keuangan. 


“Sekarang ini kita sudah yang ke 11 kali menerima opini WTP, bagaimana ini kedepan terus berlanjut untuk seterusnya, Ibu Sri Mulyani berpesan, selamat untuk Kabupaten Tanah Datar, pertahankan dan jangan berpuas diri dulu,” ucapnya sembari menyampaikan pesan Menteri Keuangan. 


Bupati Eka Putra juga sampaikan rasa bangga bisa menerima langsung penghargaan tersebut, karena di Sumatera Barat hanya satu dari 19 kabupaten dan kota dan di Indonesia hanya 38 kabupaten yang langsung diundang menerima penghargaan selain kota. 


Sementara itu Menteri Keuangan Sri Mulyani pada rakor yang bertemakan, “Mengawal Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja untuk Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat tersebut menyampaikan ucapan selamat kepada Kementerian, Lembaga, Pemerintahan Provinsi, Kabupaten dan Kota atas pencapaian WTP minimal 5 kali, 10 kali dan 15 kali berturut-turut. 


“Rakernas ini juga bertujuan memberikan apresiasi atas capaian WTP, mewujudkan penguatan kualitas dan akuntabilitas keuangan dan kinerja pemerintah, meningkatkan awareness dan menjaga komitmen serta kesamaan langkah dalam percepatan pemulihan dan kebangkitan ekonomi nasional,” ucapnya. 


Sri Mulyani menyebutkan pencapaian WTP tersebut tidak semata-mata dari hasil audit BPK saja, namun bagaimana APBN dan APBD itu bermanfaat instrumen keuangan pusat dan daerah dalam memecahkan masalah yang dihadapi oleh bangsa dan negara Indonesia. 


“Tahun ini kita mencatat banyak kementerian, lembaga dan pemerintah daerah yang mendapat WTP, kalau untuk daerah 92,25 persen naik dari tahun sebelumnya 89,7 persen atau 500 pemerintah daerah mendapat WTP, sementara untuk pusat 83 dari 87 Laporan Keuangan Kementerian dan Lembaga (LKKL) yang mendapatkan WTP,“ ucapnya. 


Disadari Sri Mulyani, jika keuangan negara Pusat dan Daerah dua tahun belakangan ini masih menjadi andalan dalam hal penanganan Covid-19 dan itu sangat ekstra ordinery dan tidak biasa serta sangat kritis namun masih mengedepankan azas akuntabilitas. 


Turut mendampingi Bupati Eka Putra saat menerima penghargaan tersebut Asisten Administrasi Umum Helfi Rahmi Harun, Kepala Badan Keuangan Daerah Darfizal, Inspektur Desi Rima, Sekretaris BKD Wina Martayeni, Kabid Pengelolaan Aset Jammi Saputra dan Kabit Akuntansi Fitria. (YB/Prok)

Bupati Eka Putra Rakor Dengan Pemerintah Pusat Untuk Perjuangkan Nasib Non ASN
Rabu, September 21, 2022

On Rabu, September 21, 2022




INFO|JAKARTA - Penghapusan pegawai Non Aparatur Sipil Negara (Non-ASN) yang masih gonjang ganjing informasinya terus menjadi perbincangan di kalangan pemerintah daerah di seluruh wilayah Indonesia mengingat kebutuhan pegawai yang bekerja di lembaga atau institusi pemerintahan itu terus meningkat, namun dengan kemampuan keuangan negara maupun daerah juga tidak semua bisa diakomodir. 


Mengingat hal itu Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, mengadakan Rapat Koordinas (Rakor) dengan tema, “Tindak Lanjut Penyelesaian Permasalahan Tenaga Non ASN Dilingkungan Pemerintah Daerah di Puri Agung Convention Hall, Hotel Sahid Jakarta Jl. Jendral Sudirman, Kav 86 Jakarta Pusat, Rabu (21/9/2022).


Bupati Tanah Datar Eka Putra, SE, MM yang menghadiri langsung rakor tersebut mengingat pentingnya hal ini dan masih banyak tenaga non ASN yang bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar dan perlu diperjuangkan, berharap tidak ada pemberhentian pegawai Non ASN yang telah mengabdi dan bekerja di Pemda. 


“Kita berharap tidak ada pemberhentian tenaga non ASN, kita beri kesempatan hingga 2025 nanti, dan terkait tenaga P3K juga harus ada anggaran dari Pemerintah Pusat karena kita daerah juga tidak akan mampu membiayai keseluruhannya, karena kita Tanah Datar juga daerah yang tidak memiliki industri ataupun sumber kekayaan alam yang dapat dikembangkan,” ujarnya. 


Dikatakan Bupati Eka Putra pada Rakor yang dihadiri hampir seluruh kepala daerah se-Indonesia itu, bahwa intinya bagaimanapun kepala daerah harus memperjuangkan agar tidak ada pemberhentian bagi tenaga non ASN. Pemerintah Pusat juga harus mengalokasikan anggaran bagi tenaga P3K untuk daerah-daerah yang memang memiliki anggaran terbatas termasuk Kabupaten Tanah Datar. 


“Kita menyampaikan aspirasi kepada Kemenpan RB, Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kepala BKN yang diundang sekaligus menjadi narasumber pada rakor kali ini,” tambah Eka Putra. 


Sementara itu, Menpan RB Abdullah Azwar Anas mengatakan permasalahan pegawai ASN maupun Non ASN terkait dengan Undang-Undang dan Peraturan Presiden (PP).


“Kami selalu berkoordinasi dengan BKN dan itu intens untuk menyamakan data sehingga tidak ada penumpang gelap yang menyusup,” ujarnya. 


Dikatakan Azwar Anas, ke depan Kemenpan akan didesign dengan sistem ke arah digital karena ini lebih murah dan lebih efisien dan ini juga arahan dari Presiden. Ini sebuah keniscayaan, tidak ada pilihan di luar distrubsi atau suatu era perubahan secara besar dan inovasi yang secara fundamental sehingga berubah pada tatanan dan sistem secara yang lebih baru. 


Digambarkan Azwar Anas teori management Peter Drucker, ASN itu dalam melayani harus cepat (Speed), punya (inovasi) dan marketing sehingga betul-betul efektif dan efisien. 


Azwar Anas menyebut terakhir pengangkatan pegawai honorer itu pada tahun 2005 PP 48 dari data BKN ada 920.702 tenaga honorer dan diangkat menjadi PNS secara otomatis dengan hanya seleksi administrasi. Tersisa sebanyak 60 ribu, dan sejak itu tidak ada lagi pengangkatan. 


Berdasarkan PP 56 tahun 2012 pendaftaran diluar PP 48 tahun 2005 membengkak lebih besar, jadi setiap pendataan terus bertambah. Terdapat afirmasi penurunan passing grade dari 100 ke 80, terus 60 kemudian tinggal 10 masih ada yang tidak lulus sebanyak 438.000, jadi kapan selesainya. 


“Dari data yang masuk usulan dari daerah sampai tadi malam dari sisa yang harus diselesaikan 438.000 masuk data sebanyak 1.100.000 non ASN dan jika ini diangkat semua tanpa ada formasi umum tentu akan menjadi masalah juga bagi daerah,” ujarnya. 


Sebelumnya Ketua Umum Apkasi Sutan Riska Tuanku Kerajaan Bupati Dharmasraya minta Menpan RB dapat menyelesaikan permasalahan tenaga Non ASN tersebut dan juga tenaga P3K yang sesuai dengan PP Nomor 49 tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja. 


Dikatakan Sutan Riska, dari pembicaraan sebelumnya bahwa pegawai Non ASN atau honorer hingga Oktober 2023 mendatang akan dihapuskan dan ini menjadi kegelisahan bagi kepala daerah diseluruh Indonesia. 


Sementara itu daerah masih sangat membutuhkan seperti tenaga guru, kesehatan, Satpol PP dan Damkar, Perhubungan dan lainnya menjadi khawatir akan kehilangan pekerjaanya. 


“Sementara untuk kesempatan menjadi tenaga P3K melalui seleksi terbuka dengan persyaratan tertentu menjadi kendala bagi tenaga honorer yang sudah lama terlebih jika bersaing dengan lulusan sarjana yang baru lulus, sedangkan bagi pemerintah daerah pengangkatan P3K sebagai konsekuensi dan penghapusan honorer jelas akan membebani,” ujarnya. 


Dikatakan Sutan Riska terkait P3K ini, karena standar gaji sama dengan ASN, maka ia minta Pemerintah Pusat juga mengucurkan anggaran kepada daerah. (YB/Prok)

Dikukuhkan Sebagai Warga Kehormatan Kostrad, Kapolri : Kita Bersama TNI Terus Bersinergi Jaga Kedaulatan NKRI
Selasa, September 13, 2022

On Selasa, September 13, 2022



INFO|JABAR -  Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) Letjen Maruli Simanjuntak mengukuhkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai warga kehormatan keluarga besar Kostrad.


Penyematan baret dan brevet warga kehormatan Kostrad terhadap Kapolri tersebut dilaksanakan usai Upacara penutupan latihan standardisasi prajurit Kostrad di Pantai Palangpang Kecamatan Ciemas, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Selasa, 13 September 2022.

“Hari ini adalah hari istimewa. Karena pada saat pelantikan penutupan latihan ini Bapak Kapolri berkenan untuk menjadi keluarga besar Kostrad. Beliau juga akan kita sematkan kualifikasi cakra,” kata Maruli.

Maruli menjelaskan, pengukuhan warga kehormatan tersebut lantaran, Kapolri Jenderal Listyo Sigit merupakan sosok yang memiliki integritas dan dedikasi yang tinggi dalam memberikan pengabdian terbaik kepada Bangsa dan Negara Indonesia.

“Kebetulan saya mengenal beliau, saya yakin dengan integritas dan dedikasi beliau untuk pengabdian kepada bangsa dan negara. Oleh karena itu saya atas nama keluarga besar Kostrad mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Kapolri untuk menjadi keluarga besar Kostrad,” ujar Maruli.

Menurut Maruli, Kostrad dan Polri merupakan ujung tombak dalam rangka menjunjung dan mempertahankan persatuan dan kesatuan Negara Indonesia. Mengingat, TNI dan Polri terus bersinergi dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta mempertahankan kedaulatan bangsa.

“Saya ingatkan lagi, TNI-Polri ujung tombak persatuan dan kesatuan. Maka hal ini, terus kita pelihara. Bukan hal baru kita bekerjasama dengan kepolisian baik di perkotaan, maupun kita hadapi separatisme. Kita kerja sama, berjalan bertahun-tahun dan berjalan dengan baik,” tegas Maruli.

Usai dikukuhkan menjadi warga kehormatan keluarga besar Kostrad, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan apresiasi dan rasa bangganya lantaran mendapatkan penyematan tersebut.

“Hari ini saya selaku Kapolri, sangat bangga bisa menyaksikan langsung latihan standardisasi yang hari ini ditutup. Dan Alhamdulillah hari ini saya selaku Kapolri mendapatkan kehormatan luar biasa, dimana pak Pangkostrad dan seluruh jajaran Kostrad memberikan penghargaan untuk saya selaku Kapolri menjadi warga kehormatan Kostrad,” kata Sigit dalam kesempatan yang sama.

Menurut eks Kabareskrim Polri itu, dengan adanya pengukuhan tersebut merupakan wujud nyata dari terbentuk dan terjaganya sinergitas serta soliditas antara TNI-Polri, yang selama ini sudah berjalan dengan baik.

Selama ini, kata Sigit, TNI khususnya Kostrad dan Polri terus bersinergi dalam rangka memberikan rasa aman dan nyaman terhadap seluruh rakyat, bangsa dan negara Indonesia, dari segala bentuk gangguan maupun ancaman yang ada.

“Selama ini kami telah bertugas bersama-sama TNI khususnya Kostrad banyak membantu di dalam melaksanakan tugas-tugas yang dilaksanakan oleh kepolisian. Kita bersama-sama menghadapi musuh-musuh negara, gangguan kamtibmas yang akan mengancam masyarakat baik di kota, gunung-gunung, di perbatasan dan daerah-daerah terpencil,” ujar Sigit.

Oleh karena itu dalam kesempatan ini, Sigit menginstruksikan kepada seluruh jajaran kepolisian di seluruh Indonesia untuk terus menjaga dan meningkatkan kekompakan, sinergitas serta soliditas terhadap TNI maupun Kostrad.

“Saya perintahkan kepada seluruh jajaran Polri di manapun bertugas yang selama ini bersama dengan rekan-rekan Kostrad, untuk terus menjaga kekompakan, tingkatkan sinergitas dan soliditas sebagai keluarga besar. Sakitnya Polri adalah sakitnya Kostrad. Demikian pula senangnya Polri adalah senangnya Kostrad. Siapa yang menjadi musuh Polri adalah musuh Kostrad. Dan siapa yang menjadi teman, dan sahabat Polri adalah teman dan sahabat Kostrad. Cakra,” ucap Sigit dengan dibalas teriakan cakra oleh keluarga besar Kostrad.

Lebih dalam, Sigit memastikan, TNI dan Polri akan terus berjuang bersama-sama dalam menjaga kewibawaan negara serta melindungi dari segala bentuk ancaman yang dapat mengganggu persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia.

Menurut Sigit, sinergitas, soliditas dan berjalan beriringan bersama dengan TNI harus selalu ditanamkan dalam sanubari prajurit kepolisian Indonesia dalam menjalankan tugasnya.

“Itu tolong tanamkan dalam sanubari seluruh rekan-rekan. TNI-Polri, Kostrad dan Polri selalu menjaga kewibawaan negara dari ancaman kedaulatan dan siapapun yang merongrong. Yang akan menjadi musuh negara, siapapun yang akan mengganggu kamtibmas itu adalah musuh-musuh kami. Sahabat kami adalah, rakyat, masyarakat yang harus selalu kita lindungi, bangsa, negara dan kedaulatan negara yang harus selalu kita kawal dan kita jaga,” tutup Sigit.


Langgar Kode Etik Polri, Eks Kapolres Bandara Soetta di Sanksi PTDH
Rabu, Agustus 31, 2022

On Rabu, Agustus 31, 2022



JAKARTA|INFO - Komitmen Kapolri untuk berbenah memerangi narkoba dan judi terus berlanjut. Teranyar, eks mantan Kapolres Bandara Soekarno Hatta (Soetta) Kombes Edwin Hatorangan Hariandja dilakukan sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) lantaran tidak profesional dan menyalahgunakan wewenang.


Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan, saat menjabat sebagai Kapolres Bandara Soetta, Kombes Edwin selaku atasan penyidik tidak mengawasi dan mengendalikan terkait penanganan perkara Laporan Polisi Nomor: LP/103/K/VI/2021/RESTA BSH tanggal 30 Juni 2021 yang ditangani oleh Penyidik Satresnarkoba Polresta Bandara Soetta, sehingga proses penyidikan yang dilakukan oleh anggotanya tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

Selain itu, Kombes Edwin juga diduga menerima uang dari Kasat Reserse Narkoba yang berasal dari barang bukti yang disita dari penanganan kasus sebesar USD 225 ribu dan SGD 376 ribu yang digunakan untuk kepentingan pribadi.

Atas hal tersebut, Kombes Edwin bersama 10 anggotanya menjalani sidang kode etik yang berlangsung pada Selasa, 30 Agustus 2022 di ruang Sidang Divpropam Polri Gedung TNCC lt 1 Mabes Polri.

“Berdasarkan hasil sidang KKEP terduga pelanggar terbukti telah melakukan ketidakprofesionalan dan penyalahgunaan wewenang sehingga komisi memutuskan sanksi bersifat etika yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela, dan sanksi administratif berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri,” kata Dedi dalam keterangan tertulisnya, Rabu 31 Agustus 2022.

Atas putusan tersebut, Kombes Edwin menyatakan banding. Selain Kombes Edwin, komisi sidang KKEP juga memutuskan sebanyak dua anggota yakni mantan Kasat Reserse Narkoba Polres Bandara Soetta, AKP Nasrandi dan Kasubnit Satresnarkoba Polres Bandara Soetta Iptu Triono A untuk diberikan sanksi PTDH.

Adapun putusan demosi lima tahun diberikan kepada Kanit Satresnarkoba Polres Bandara Soetta Iptu Pius Sinaga dan demosi dua tahun diberikan kepada 7 personel Bintara yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Bandara Soetta.

“Langkah ini sebagai wujud komitmen Kapolri dengan menindak tegas anggota yang bermain-main dengan tindak kejahatan terutama narkoba dan judi,” katanya.

Bantah Tudingan Senator Australia, Wamentan Harvick: Indonesia Sudah Lama Bebas PMK
Senin, Agustus 08, 2022

On Senin, Agustus 08, 2022

 


INFONUSANTARA.NET - Senator Australia Pauline Hanson mengeluarkan pernyataan yang menyudutkan Indonesia, terkait dengan asal wabah Penyakit Kuku dan Mulut (PMK) pada hewan.

Menurut Pauline wabah PMK berasal dari Bali, karena sapi bisa bebas berjalan di mana saja sehingga kotorannya bertebaran.


Wakil Menteri Pertanian Harvick Hasnul Qolby membantah keras pernyataan Pauline tersebut, menurutnya wabah Penyakit PMK yang saat ini melanda beberapa negara bukan berasal dari Indonesia.

Indonesia sudah bebas dari Penyakit PMK sejak lama, bahkan juga ada pengakuan dari internasional.


"Itu pernyataan yang tidak berdasar, hanya berdasarkan persepsi semata. Kita ini ketularan juga dari luar, jadi bukan berasal dari Indonesia atau Bali," ujarnya melalui keterangan tertulis kepada wartawan, Senin (8/8/2022).


Menurut Wamen Harvick, Penyakit PMK merupakan wabah lama yang kemudian kembali mewabah beberapa waktu terakhir.

Sampai saat ini Kementan bersama pihak-pihak terkait sedang menelusuri penyebab dan asal dari wabah ini.


"Dulu di awal tahun 80-an, banyak negara termasuk negara-negara ASEAN sempat dilanda wabah ini. Tapi Indonesia berhasil mengatasinya, bahkan pada sekitar tahun 1990 wabah ini berhasil hilang dari Indonesia. Dan ini juga mendapat pengakuan dari dunia internasional melalui Resolusi OIE Nomor IX Tahun 1990," terangnya.


Kementan menduga kembalinya wabah Penyakit PMK pada hewan ternak ini, kemungkinan besar berasal dari daging import atau produk susu ilegal yang masuk dari luar negeri.


Guna mengatasi semakin merebaknya wabah ini, Kementan juga sudah menyiapkan program vaksinasi massal terhadap hewan-hewan ternak.


"Saya hanya meminta kepada seluruh pihak untuk tidak saling tuding, termasuk kepada Australia. Kita sedang bekerja keras untuk mengatasi ini. Bahkan sudah ada dalam bentuk kebijakan dan aturan serta pembentukan gugus tugas khusus sampai pada level kabupaten dan kota," lanjutnya.


Guna mempercepat pengentasan masalah wabah PMK ini, Kementan juga menjalin koordinasi dan kerja sama dengan pihak-pihak lain seperti TNI, POLRI dan Kejaksaan.


"Untuk vaksinasi, Kementan juga mendatangkan sekitar 3 juta dosis vaksin dari luar. Ada juga vaksin lokal. Vaksinasi itu sudah berjalan dengan baik dan cepat. Yang pasti kita sangat serius dalam mengatasi ini semua," pungkas Wamen Harvick.(Inf)

Uji Klinis Fase 3 Vaksin Covid-19 BUMN,Bio Farma Optimis Rampung Sesuai Jadwal
Senin, Agustus 01, 2022

On Senin, Agustus 01, 2022

 



INFONUSANTARA.NET, JAKARTA --Direktur Utama Bio Farma, Honesti Basyir mengatakan, saat ini Bio Farma sudah mendaftarkan hasil Uji klinis fase 3 tersebut sebagai rangkaian proses untuk mendapatkan Izin Edar Dalam Keadaan Darurat (Emergency Use Authorization/EUA) dari Badan POM.


Parerel dengan hal tersebut, Bio Farma juga telah menyelesaikan audit Vaksin Covid-19 oleh LPPOM MUI dan dalam waktu dekat akan tersertifikasi untuk aspek kehalalannya.


"Presiden sudah menyiapkan nama khusus untuk Vaksin Covid-19 BUMN dan Bio Farma sedang berproses untuk mendaftarkan nama tersebut ke Ditjen HKI Kemenkumham, mudah-mudahan di tanggal 17 Agustus 2022 Indonesia akan memiliki vaksin buatan Indonesia, persembahan untuk Indonesia guna memutus mata rantai Covid-19," ungkap Honesti.


Medical Advisor Tim Uji Klinis Vaksin Covid-19 BUMN, Prof Soedjatmiko memastikan, uji klinis tahap III yang tengah dilaksanakan ini, bertujuan untuk membuktikan bahwa vaksin Covid-19 buatan Bio Farma ini aman, dapat meningkatkan kadar antibodi secara bermakna untuk melawan virus Covid.


"Sehingga diharapkan berkhasiat (effikasi) melindungi subjek dari sakit berat dan kematian karena Covid sesuai standar Badan POM," ungkap Prof Sudjatmiko dalam siaran pers yang diterima, Senin (1/8/2022).


Disebutkan, uji klinis fase 3 vaksin Covid-19 BUMN ini dilaksanakan di empat Center Studi yakni Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Indonesia di Jakarta, FK Universitas Diponegoro di Semarang, FK Universitas Andalas di Padang dan FK Universitas Hasanuddin di Makassar.


"Ada 4.050 subyek relawan secara nasional. Uji klinis ini masih berjalan dan optimistis akan selesai sesuai jadwal," ungkap Prof Sudjatmiko.


Vaksin Covid 19 BUMN merupakan hasil kerjasama BUMN Farmasi yakni Bio Farma dengan Baylor College of Medicine, USA, yang sudah terdaftar di tahap pengembangan kandidat vaksin WHO Covid-19 sejak Juni 2021 lalu.


Ditegaskan Prof Soedjatmiko, sesuai standard uji klinis vaksin WHO dan BPOM, semua jenis vaksin baru, harus melalui 3 tahapan uji klinis.


"Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi yang paling umum dilaporkan yaitu nyeri lokal di sekitar area suntik dan nyeri otot dengan intensitas ringan, demam pasca penyuntikan yang akan hilang dengan sendirinya dalam kurun waktu 1 hingga 2 hari kedepan," ungkapnya.


Vaksin Covid-19 BUMN yang menggunakan teknologi Subunit Protein Rekombinan (protein receptor binding domain/RBD), harus melalui perjalanan yang panjang, sampai nantinya bisa digunakan.


Bermula di Uji Klinis Fase I untuk mengevaluasi keamanan dan preliminary imunogenisitas vaksin, yang melibatkan 175 subjek berusia mulai dari 18 tahun, dimulai sejak 16 Februari 2022 dengan hasil baik.


Pada Uji Klinis Fase II, bertujuan mengevaluasi dan memilih dosis vaksin terbaik untuk berlanjut ke fase 3, dengan dua kandidat formula dan melibatkan 360 subjek relawan berusia 18 tahun ke atas, dimulai pada 13 April 2022.


Terakhir merupakan Uji Klinis fase 3 yang melibatkan 4.050 subjek usia 18 tahun ke atas.


"Sejak Uji klinis tahap 1 hingga tahap 3, membutuhkan kerja keras tim sekitar 8 bulan. Jika lancar uji klinis tahap tiga ini, akan selesai sebelum Agustus 2022. Kemudian, akan dilanjutkan dengan evaluasi 6 bulan hingga 1 tahun kedepan," tambah anggota tim uji klinis, dr Yetty Movieta Nency.


Dalam kondisi darurat seperti saat ini, penelitian semua vaksin Covid-19 bisa dilakukan akselerasi, dengan tetap memperhatikan standar keamanan, khasiat, atau efikasi, dan mutu yang dikeluarkan oleh Badan POM serta memenuhi standar tinggi dari WHO seperti vaksin Covid-19 lain yang saat ini sudah dipakai dalam program vaksinasi COVID di Indonesia.


Prof Soedjatmiko mengharapkan, dengan adanya vaksin COVID yang diproduksi oleh Bio Farma nantinya, Indonesia tidak perlu mengimpor dari negara lain, harganya lebih murah, menghemat cadangan devisa, bahkan bisa di eksport ke negara lain.


Sementara itu, Ketua Tim Peneliti Uji Klinis Fase 3 FK Universitas Andalas Padang, Asrawati mengatakan, bahwa uji klinis fase tiga di Kota Padang dan Kabupaten Padang Pariaman mencatatkan jumlah 1.725 relawan.


Dimana, untuk menjadi relawan uji klinis, harus melalui serangkaian tes untuk memastikan kesehatan calon relawan dengan, pada rentang usia antara 18-70 tahun dan belum pernah terpapar virus Covid-19.


Setiap relawan akan mendapatkan dua kali suntikan dengan rentang waktu 28 hari. Sampai dengan hari ini, hasil uji klinis fase 3, menunjukan hasil yang baik dan tidak ada relawan yang mengalami Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) yang serius.


Para relawan akan dipantau selama satu tahun kedepan guna memastikan keamanan serta keefektifan vaksin dalam memunculkan kekebalan dalam tubuh.


Direktur Utama Bio Farma, Honesti Basyir mengatakan, saat ini Bio Farma sudah mendaftarkan hasil Uji klinis fase 3 tersebut sebagai rangkaian proses untuk mendapatkam Izin Edar Dalam Keadaan Darurat (Emergency Use Authorization/EUA) dari Badan POM.


Parerel dengan hal tersebut, Bio Farma juga telah menyelesaikan audit Vaksin Covid19 oleh LPPOM MUI dan dalam waktu dekat akan tersertifkasi untuk aspek kehalalannya.


"Presiden sudah menyiapkan nama khusus untuk Vaksin Covid-19 BUMN dan Bio Farma sedang berproses untuk mendaftarkan nama tersebut ke Ditjen HKI Kemenkumham, mudah-mudahan di tanggal 17 Agustus 2022 Indonesia akan memiliki vaksin buatan Indonesia, persembahan untuk Indonesia guna memutus mata rantai Covid-19," ungkap Honesti.(inf)


AKBP Raden Brotoseno di Jatuhi Sanksi PTDH Sebagai Anggota Polri
Jumat, Juli 15, 2022

On Jumat, Juli 15, 2022



INFO|JAKARTASidang Komisi Kode Etik Peninjauan Kembali (KKEP PK) telah memutuskan untuk menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap AKBP Raden Brotoseno.


Kabagpenum Divisi Humas Polri Kombes Nurul Azizah mengungkapkan, putusan itu berdasarkan sidang KKEP PK yang dilaksanakan pada Jumat 8 Juli 2022 sekitar pukul 13.30 WIB.

“Memutuskan untuk memberatkan putusan sidang komisi kode etik Polri nomor PIT/72/X/2020 tanggal 13 Oktober 2020 menjadi sanksi administratif berupa PTDH. Saya ulangi sanksi administratif berupa PTDH sebagai anggota Polri,” kata Nurul dalam jumpa pers di Gedung Humas Polri, Jakarta, Kamis (14/7).

Nurul memaparkan, nomor putusan KKEP PK tersebut adalah PUT/KKEP PK/1/VII/2022. Nantinya, putusan tersebut akan diserahkan kepada SSDM Polri untuk ditindaklanjuti.

“Akan dikirimkan putusan KKEP PK ke SDM untuk ditindaklanjuti dengan terbitkan KEP PTDH. Jadi saat ini untuk KEP PTDH-nya masih berproses,” ujar Nurul.

Sidang KKEP itu sendiri berlandaskan Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang telah resmi diundangkan.

Komisi Kode Etik Polri Peninjauan Kembali AKBP Raden Brotoseno dipimpin oleh Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono.

Jauh sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memastikan telah menyerap dan menampung seluruh aspirasi terkait dengan munculnya masalah status dari Brotoseno. Ia menekankan, Polri terus mencari solusi demi menyelesaikan polemik.

Penyerapan aspirasi masyarakat dan mencari solusi tersebut, ditegaskan Sigit bahwa hal itu merupakan wujud dari komitmen Polri dalam pemberantasan praktik korupsi di Indonesia.


Editor : Heri Suprianto

Terkait RUU 5 Provinsi, FPD Sorot Masalah Batas Wilayah dan Kesejahteraan Rakyat
Sabtu, Juni 25, 2022

On Sabtu, Juni 25, 2022




INFO|JAKARTA - Fraksi Partai Demokrat (FPD) DPR RI menyampaikan batas wilayah lima provinsi yang dibahas dalam RUU Lima Provinsi harus jelas dan didasarkan pada data mutakhir.


Hal ini disampaikan Rezka Oktoberia saat meyampaikan pandangan mini FPD dalam dalam rapat kerja tingkat 1 Komisi II DPR RI dengan pimpinan DPR RI, Mendagri, Menteri PPN/ Kepala Bappenas, Menkumham dan Menteri Keuangan yang membahas RUU Lima Provinsi di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta (21/6/) lalu.


“Harus jelas (batas wilayah provinsi) mana yang menjadi otoritas dari satu provinsi. Sehingga tidak terjadi lempar kewenangan dan lempar dalam hal pembangunan serta penanganan dalam provinsi tersebut. Misalnya dalam hal wilayah perbatasan,” papar Rezka.


Dikatakan, setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda dan sangat berpengaruh pada kewenangan dan pengembagannya.


’Contohnya, ada satu wilayah yang rawan gempa. Ketika karakteristik ini jelas, pemerintah dan masyarakat bisa mengantisipasi dari awal. Sehingga (jika terjadi bencana, misalnya) wilayah tersebut bisa menanggulanginya dengan baik, melakukan deteksi awal dan dapat meminimalkan korban maupun kerugian materi akibat bencana,’’ terangnya kepada media, Sabtu (25/6/2022).


Bersama fraksi lain di Komisi II DPR RI, FPD sepakat melanjutkan RUU Lima Provinsi untuk masuk dalam pengambilan keputusan di Rapat Paripurna. Kelima Provinsi tersebut yaitu provinsi Sumatera Barat, Riau, Jambi, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.


Catatan FPD, sekaligus menjadi penguat argumen atas persetujuan terhadap undang-undang ini. Rezka menegaskan harapan agar kelak undang-undang ini menjadi dasar bagi daerah-daerah di Indonesia dalam mengembangkan kehidupan damai dan berkemajuan di tengah keberagaman.


Karena, ‘’Seperti yang pernah disampaikan oleh Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono,  Keberagaman merupakan kekuatan dan fondasi dari kehidupan berbangsa,’’ kata Uni Rezka.


Lebih rinci, catatan FPD mengenai RUU ini difokuskan pada pentingnya penataan kembali dasar hukum pembentukan daerah-daerah, pentingnya memperhatikan kebutuhan daerah selaras perkembangan zaman dan tekanan pada upaya menjaga serta melestarikan karakteristik  masing-masing daerah.


‘’Perubahan alas hukum kelima provinsi ini merupakan sebuah awal yang sangat baik dalam penataan kembali dasar hukum pembentukan daerah-daerah yang diselaraskan dengan kondisi dan perkembangan ketatanegaraan di Indonesia. Tentu, sejalan dengan Pancasila dan UUD 1945 dan NKRI,’’ kata legislator asal Minangkabau ini.


‘’Naskah final undang-undang ini juga harus menjawab kebutuhan daerah dan sesuai dengan perkembangan zaman.  Perhatikan kondisi terkini  agar pengelolaan kawasan dan perbatasan dapat dilakukan semaksimal mungkin. Kita juga berharap undang-undang ini tentu meningkatkan kesejateraan masyarakat daerah,’’ lanjut Rezka kepada media,  usai sidang komisi di DPR RI.


Catatan terakhir, berkaitan dengan pentingnya undang-undang ini menjadi penjaga dan pelestari karakteristik serta kekayaan budaya masing-masing provinsi.


‘’Tentu, ini terkait dengan karakteristik geografis, kekhasan budaya, dan lain-lain. Dasar pandangan kami bahwa karakteristik dan kekhasan ini adalah kekayaan kita sebagai bangsa yang beragam. Penghargaan terhadap eksistensi kekhasan daerah adalah fondasi dari seluruh upaya kita untuk tetap menjaga kerekatan bangsa ini,’’ terangnya lagi. (***).



Penulis : Ady

Editor : Heri Suprianto


Ketua KPI Pusat : Perda Penyiaran Lokal Wajib Ada di Daerah
Kamis, Juni 23, 2022

On Kamis, Juni 23, 2022

 


INFONUSANTARA.NET -- Rencana KPID SUMBAR menggagas peraturan daerah (Perda) Penyiaran, diapresiasi oleh komisioner Komisi Penyiaran Indonesia. 


Apresiasi ini disampaikan saat rapat koordinasi antara KPID Sumbar dengan ketua KPI pusat Agung Supriyo pada Rabu (22/6) di kantor KPI pusat. 


Hadir dalam kesempatan tersebut ketua KPID Sumbar Dasrul, wakil ketua KPID Sumbar Eka Jumiati dan sejumlah komisioner KPI. 


Ketua KPI Pusat Agung Supriyo memandang keberadaan regulasi penyiaran daerah di setiap provinsi penting diterbitkan agar aktivitas dunia kepenyiaran di daerah berjalan sesuai dengan amanah undang-undang dan mampu mengakomodir kepentingan hak masyarakat daerah.  


"Nanrtinya dalam peraturan daerah tersebut dapat diatur pedoman siaran lokal, sehingga dapat menggali, menumbuhkan, mengembangkan, melestarikan khasanah budaya lokal, potensi ekonomi, sosial, budaya, agama, dan media pendidikan bagi generasi bangsa yang ada di daerah. Tidak hanya itu, kami berharap dengan adanya Perda Penyiaran tersebut mampu memperkuat kelembagaan KPID di Sumatera Barat," ujar Agung.

 

"Meskipun demikian, regulasi atau Perda itu nantinya harus sejalan dengan undang-undang yang berlaku di negara ini," terang komisioner yang telah dua periode di KPI pusat ini. 


Sementara itu, komisioner KPI Nunung Rodiyah yang saat ini berada di bidang Kelembagaan KPI pusat memandang keberadaan regulasi penyiaran lokal merupakan amanah undang-undang No 20  tentang penyiaran. 


Untuk itu, dipandang penting diwujudkan di setiap daerah. Karena akan mampu mempermudah kinerja lembaga KPID di setiap daerah. Saat ini, KPID di setiap daerah belum mampu maksimal menjalankan tupoksinya.


"Eskalasi politik lokal, saya pandang sering mengganggu kelancaran kewenangan KPID di setiap daerah, kepastian mendapatkan dana hibah APBD sering dikeluhkan oleh lembaga KPID, kekurangan infrastruktur dan SDM serta keterbatasan anggaran kian menyulitkan KPID menjalankan tanggung jawabnya dalam mengawal undang-undang penyiaran di daerah," terang komisioner asal Jawa Timur ini. 


"Sya berharap dengan adanya rencana Sumbar merancang Perda tentang Penyiaran, tolong diakomodir pasal-pasal tentang penguatan kelembagaan KPID," ujarnya.


Menanggapi apresiasi dari KPI pusat, ketua KPID Sumbar Dasrul mengucapkan terimakasih dan akan dijadikan motivasi untuk mengkampanyekan terwujudnya Perda Penyiaran di Sumbar. (mbb)

Gara-gara Minyak Goreng, Eks Mendag M Lutfi: Saya Sudah Kayak Keset Diinjak-injak Semua Orang
Jumat, Juni 17, 2022

On Jumat, Juni 17, 2022

 

Mantan Menteri Perdagangan, M Lutfi (foto: Instagram)


INFONUSANTARA.NET -- Muhammad Lutfi resmi menyerahkan jabatan Menteri Perdagangan kepada Zulkifli Hasan usai Presiden Joko Widodo mereshuffle dirinya, Rabu (15/6/2022). Masalah kelangkaan dan mahalnya minyak goreng diduga kuat jadi biang keroknya.


Langka dan mahalnya minyak goreng membuat mantan Menteri Perdagangan M. Lutfi menjadi bulan-bulanan. Bahkan, Lutfi terang-terangan menyebut dirinya sudah seperti keset yang diinjak sana-sini.


“Saya kalau lapor bos di rumah itu. Saya ini sudah kayak keset. Sudah dinjek-injek sama semua orang,” ucap Lutfi dilansir dari akun Instagramnya, Kamis (16/6/2022).


Meski begitu, ia percaya bahwa pekerjaannya memberi manfaat bagi orang banyak.


“Tapi ya itu risiko jabatan saya, sesuatu yang harus saya terima,” ujarnya.


Di tengah ketidakpastian ekonomi dunia karena perang dan inflasi Amerika, M. Lutfi percaya, Indonesia telah siap menghadapi tantangan tersebut.


“Kita ini beruntung karena investasi di Indonesia masih menguntungkan,” ungkapnya.


Adapun lima anggota baru Kabinet Indonesia Maju yang dilantik Presiden Joko Widodo pada Rabu (15/06/2022) adalah Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan (Mendag), Hadi Tjahjanto sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Wempi Wetipo sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri, Afriansyah Noor sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan, dan Raja Juli Antoni sebagai Wamen ATR/Wakil Kepala BPN.


Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung memastikan bahwa perombakan atau reshuffle kabinet oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) sudah melalui pertimbangan matang.


“Reshuffle ini dilakukan bukan hal yang tiba-tiba. Dengan pemikiran yang sudah cukup matang dan diskusi yang panjang, Presiden memang memerlukan semacam refreshing dari beberapa menteri dan wakil menteri,” ujar Seskab, di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta.


Pramono pun berharap kehadiran lima anggota baru Kabinet Indonesia Maju yang terdiri dari dua menteri dan tiga wakil menteri ini dapat memperkuat kabinet yang ada. Penyegaran kabinet juga diharapkan dapat membuat kerja kabinet menjadi lebih lincah termasuk dalam menghadapi tantangan global seperti persoalan pangan dan inflasi.

Sumber: fajar.co.id


Seleksi Catar Kemenkumham RI, Masyarakat Bisa Pantau Melalui Live Score Youtube Official CAT BKN.
Minggu, Juni 12, 2022

On Minggu, Juni 12, 2022




INFO|JAKARTA - Seleksi Calon Taruna (Catar) Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (Poltekip) dan Politeknik Imigrasi (Poltekim) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) memasuki tahapan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD). 


Sebanyak 19.390 peserta SKD mengikuti tes dengan sistem Computer Assisted Test (CAT), hasil kerja sama Kemenkumham dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN). 


Sistem ini merupakan tes berbasis komputer sehingga nilai peserta bisa dipantau oleh masyarakat melalui live score di Youtube Official CAT BKN. 


Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Komjen Pol. Andap Budhi Revianto mengatakan penggunaan sistem CAT menunjukkan komitmen Kemenkumham untuk melakukan seleksi secara transparan dan tanpa kecurangan. 


"Seleksi ini sangat transparan. Setiap orang bisa melihat nilai peserta secara real time. Panitia atau peserta tidak bisa curang mengubah nilai," ujar Andap, Sabtu (11/06) di Jakarta. 


Soal SKD berjumlah 110 soal berjenis pilihan ganda. Bobot nilainya adalah nol hingga lima poin untuk tiap soal. Setiap kali peserta memilih jawaban benar, maka nilai peserta pada live score langsung berubah secara otomatis. 


"Jika peserta memilih jawaban yang benar, maka nilainya akan berubah secara otomatis. Jika salah, maka nilainya tidak berubah karena jawaban salah mendapat bobot nilai nol," jelasnya. 


Live score hanya bisa diakses oleh masyarakat, bukan peserta yang sedang mengikuti tes di dalam ruangan. Peserta dapat melihat nilai akhirnya sendiri setelah peserta menekan tombol "selesai" pada komputer tes. 


Andap terus mengingatkan peserta untuk mempersiapkan diri dengan baik dan tidak percaya pada semua pihak yang menawarkan kelulusan tes dengan meminta bayaran. 


"Tak henti-hentinya saya ingatkan agar peserta dan keluarga jangan percaya pada orang yang meminta sejumlah uang dengan janji kelulusan seleksi. Andalkan saja doa dan kemampuan diri sendiri," tutur Andap. 


Kemenkumham terus melakukan seleksi yang transparan dan bersih dari kecurangan untuk menghasilkan kader Kemenkumham yang berkemampuan tinggi serta memiliki loyalitas. 


"Semoga dapat terpilih putera-puteri Indonesia terbaik dari yang terbaik untuk memberikan pengabdian di Kemenkumham," pungkasnya. 


Panitia juga membuka kesempatan bagi masyarakat untuk melaporkan aduan jika menemui dugaan kecurangan selama rangkaian seleksi catar. Layanan pengaduan dapat diakses melalui aplikasi SIAP Kumham yang tersedia di Play Store. 


Adapun soal SKD terdiri dari tiga kategori soal yaitu Tes Wawasan Kebangsaan, Tes Intelegensia Umum, dan Tes Karakteristik Pribadi. 


Lokasi tes dilakukan pada 33 provinsi yang memiliki Kantor Wilayah Kemenkumham. Setiap provinsi memiliki jadwal tes masing-masing dalam rentang waktu 9-27 Juni 2022. 


Peserta yang lolos SKD nantinya akan mengikuti tahapan seleksi selanjutnya yaitu seleksi kesehatan; seleksi kesamaptaan; seleksi psikotes; dan seleksi wawancara, pengamatan fisik, dan keterampilan. 



Penulis : Rel/yb.Ism

Editor : Heri Suprianto

Mbak Puan dan Bang Anies Satu Panggung di Formula E, Alex: Saatnya Indonesia Bersatu
Kamis, Juni 09, 2022

On Kamis, Juni 09, 2022

 



INFONUSANTARA.NET - Ajang Formula E, telah jadi momentum bertemunya politisi beraliran nasionalis dan agamais. Keduanya bertemu dalam momentum yang sangat modern, ajang balap mobil yang jauh dari latar belakang keseharian mereka. Sebuah ruang modern yang sangat netral secara politik. 


Demikian penilaian Akademisi Universitas islam Negeri Imam Bonjol (UIN IB) Padang, Muhammad Taufik, Senin, ketika diminta pendapatnya tentang kehadiran Ketua DPR RI, Dr (HC) Puan Maharani yang memenuhi undangan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, menyaksikan pergelaran Formula E di Jakarta International E-Prix Circuit (JIEC) Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (4/6/2022) lalu. 


“Menyimpulkan keduanya sebagai pasangan di kontestasi Pemilu 2024 mendatang, terlalu dini pula. Bisa saja ini semacam cek pasar. Apakah konfigurasi seperti ini (agamais dan nasionalis-red), bisa berterima secara politik di tanah air,” ungkap Taufik. 


Menurut Taufik, setiap tokoh yang berpotensi maju di putaran Pilpres 2024 mendatang, tentunya akan selalu menjaga ritme tampil di ruang publik. “Formula E, telah mampu membangun spektrum baru, pertemuan arus besar politik tanah air, kelompok nasionalis dan agamais,” ungkapnya. 


“Ini sangat menarik untuk dicermati karena pertemuannya jauh dari hal-hal yang berbau formalitas dan bersifat keagamaan, sebagaimana terjadi selama ini di panggung politik tanah air,” tukas Taufik. 


“Sebenarnya, arena Pilpres masih sangat jauh. Tapi, setiap tokoh tentu tak mau kehilangan momentum untuk menjaga popularitas dan elektabilitas dirinya. Terlebih bagi Anies yang akan mengakhiri jabatannya di Oktober 2022. Jika tak mampu menjaga popularitas, akan tenggelam dari ruang publik. Membangkitkannya kembali, butuh energi yang amat besar,” nilai Taufik. 


Catatan penting dari Taufik, kehadiran keduanya dalam satu panggung, bisa dilihat dalam konteks kepentingan yang lebih besar. Salah satunya, dalam kerangka keutuhan bangsa yang jauh dari praktek politik pragmatis. 


“Pada masanya, politik itu akan dinamis dan cair. Saya yakin, dinamika ini akan terus berkembang,” terangnya. 


Saatnya Bersatu Kembali


Terpisah, Ketua PDIP Sumatera Barat, Alex Indra Lukman menilai, kehadiran Mbak Puan dan Bang Anies dalam momentum  Formule E tersebut, membuktikan ke publik bahwa hubungan di antara mereka, sangat baik. 


“Semoga pertemuan dua tokoh tersebut dapat menyejukan hati masyarakat dan netizen yang terbelah cukup lama. Sehingga, akan menampilkan emoticon senyum tanpa mengeluarkan taring,” ungkap Alex.

 

Menurut Alex, aneka pembelahan di masyarakat sejak arena Pilpres 2019 yang kemudian terus berlanjut di arena pemilihan kepala daerah, selayaknya dihentikan secara sadar oleh seluruh elemen anak bangsa. 


“Sudah saatnya Indonesia bersatu kembali,” tegas Alex.


Walaupun begitu, Alex menilai, publik tetap harus kritis. Melakukan pengawasan tetap harus berjalan, baik itu secara langsung maupun melalui media sosial. “Dalam alam demokrasi, kritik tersebut merupakan fungsi kontrol terhadap pejabat publik, tapi tidak perlu disertai dengan caci-maki,” terang Alex. 


Diketahui, kehadiran Mbak Puan di arena Formula E, didampingi Anggota DPR RI Dapil DKI Jakarta III, Charles Honoris. Mbak Puan menyaksikan balapan ini bersama Presiden Joko Widodo, Gubernur DKI Anies Baswedan, Ketua MPR, Bambang Soesatyo, Ketua Panitia Pelaksana (Organizing Committee/ OC) Formula E Jakarta, Ahmad Sahroni serta Chief Championship Officer dan Co-Founder Formula E, Alberto Longo di panggung utama.


“Diundang Pak Gubernur nonton balapan formula E dan saya cukup merasa senang, karena balapan Formula E membawa hiburan bagi rakyat Indonesia,” tutur Puan melalui keterangan tertulisnya.  


Bersama Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno, Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bahlil Lahadalia, Puan berharap, kemeriahan Jakarta E-Prix 2022 dapat mencerminkan nama baik Indonesia, tidak hanya di mata balap internasional, namun juga di mata seluruh dunia. 


“Alhamdulillah acaranya berlangsung lancar. Semoga, ajang balap mobil listrik dunia ini akan meningkatkan citra positif Indonesia,” tutup Puan. (*)

 Puan Maharani Ajak Kader PDI P Bahu Membahu Jadikan Kopi Dari Indonesia Jadi Juara Dunia
Selasa, Mei 31, 2022

On Selasa, Mei 31, 2022

 

Ketua DPP PDIP, Djarot Saiful Hidayat menerima kopi khas Minang dari Wakil Ketua PDIP Sumatera Barat, Syahrial pada iven Festival Kopi Tanah Air 2022 yang digelar di Parkir Timur Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, Jakarta, Jumat (27/5/2022).

INFONUSANTARA.NET -- Ketua DPR RI, Puan Maharani mengajak seluruh kader PDI Perjuangan, bahu-membahu menjadikan kopi dari Indonesia, juara dunia. Menurutnya, bijih kopi dari berbagai daerah di Indonesia, kualitasnya bagus-bagus bahkan sampai dicari-cari di manca negara.


“Sudah sewajarnya, kader PDI Perjuangan membawa Indonesia menjadi juara dunia kopi,” ujar Puan saat membuka Festival Kopi Tanah Air 2022 yang digelar di Parkir Timur Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, Jakarta, Jumat (27/5). 


Menurut Puan, Festival Kopi Tanah Air ini merupakan wujud dukungan untuk majunya petani Indonesia. “Kita bangun bangsa ini secara bergotong-royong,” imbuhnya.


Puan yang juga Ketua DPP PDIP itu mengatakan, setiap berkeliling Indonesia, kedai kopi hampir ada di tiap kota yang disinggahi.  


“Saya harap, kita bisa kasih souvenir berupa kopi untuk tamu-tamu yang datang. Mari kita dukung petani Indonesia,” ajak Puan.


Iven ini merupakan gagasan PDIP sebagai rangkaian kegiatan peringatan HUT ke-49 PDIP. Hadir Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto bersama jajaran DPP seperti Sukur Nababan, Mindo Sianipar, Ribka Tjiptaning, Djarot Saiful Hidayat dan Wiryanti Sukamdani. 


Juga tampak hadir, Menkop dan UKM, Teten Masduki serta Wakil Menteri Pertanian, Harvico Hasnul Qolbi. 


Hadir juga jajaran anggota fraksi PDIP seperti Charles Honoris, Dolfie OVP, Sudin, Gus Nabil Haroen, Vita Ervina, Masinton Pasaribu, Trimedya Panjaitan, Krisdayanti, Adian Napitupulu dan Aria Bima. 


Penerima Kalpataru dan Aktivis Lingkungan pembina Komunitas Sangga Buana, Chairuddin, karib disapa Babe Iddin juga hadir beserta ribuan peserta acara yang hadir dari berbagai daerah. Acara ini melibatkan 5 kementerian, 29 DPD PDI Perjuangan dari seluruh Indonesia, 4 komunitas produsen kopi dan puluhan merk kopi lokal. 


Terpisah, Ketua PDIP Perjuangan Sumatera Barat, Alex Indra Lukman mengharapkan, Pemprov beserta kabupaten dan kota di Sumatera Barat, tak hanya fokus pada produk pertanian. Sektor perkebunan yang bernilai ekspor seperti bijih kopi, sudah selayaknya diurus secara serius.


“Banyak daerah di Sumatera Barat yang cocok jadi budidaya tanaman kopi. Sayangnya, tanaman ekspor ini masih belum dilirik secara serius oleh petani. Pemerintah mesti berperan agar petani kita tertarik bertanam kopi, karena Indonesia sudah dikenal memiliki potensi besar atas kopi sejak lama,” ungkap Alex. 


Dulunya, ungkap Alex, Sumatera Barat merupakan salah satu penyumbang produksi kopi di Indonesia. “Saat ini, kebutuhan kopi dunia mencapai angka 8,2 juta ton per tahun. Sementara, produksi kopi Indonesia baru diangka 750-an ribu ton per tahun. Potensi pasar masih besar untuk digarap terutama oleh kader-kader PDIP yang berprofesi sebagi petani kopi,” ungkap Alex. 


Jika kader PDIP Sumatera Barat yang terlibat dalam perkebunan kopi terlibat aktif memenuhi kebutuhan pasar nasional bahkan internasional, ungkap Alex, maka telah berkontribusi dalam upaya pemulihan ekonomi pascapandemi. 


“Kita telah mewujudkan salah satu instruksi Ibu Ketua Umum, Ibu Megawati Sukarnoputi, tentang kebangkitan nasionalisme Indonesia, yang jadi tema festival kopi itu,” ungkap Alex.  


Ketua Panitia Festival Kopi Tanah Air 2022, Ono Surono mengatakan, festival inin diawali dengan dialog kopi Tanah Air yang digelar beberapa bulan lalu. Saat itu, melibatkan sejumlah pejabat pemerintahan dan pengusaha kopi lokal. Di situ dibahas topik kopi dari hulu sampai hilir. Termasuk gelar sulang kopi terbanyak yang akan menjadi rekor MURI.  


Ada juga kegiatan pameran oleh sejumlah barista, workshop, pasar lelang biji kopi, mini museum kopi dan pertunjukan seni budaya dan penampilan artis. 


“Ada 535 peserta pelatihan barista. Ada juga photo competition yang pemenangnya diumumkan tiap hari,” kata Ono. (*)

RUU TPKS Sah Jadi UU, Lisda Hendrajoni: Alhamdulilah Berkah Ramadhan
Rabu, April 13, 2022

On Rabu, April 13, 2022

 


INFONUSANTARA.NET - DPR RI akhirnya memutuskan untuk menyelesaikan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau TPKS dan disahkan menjadi Undang-undang. Ketok palu pengesahan dilakukan langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani pada Paripurna yang berlangsung pada Selasa (12/4).


"DPR RI sudah bisa mengesahkan UU Tindak Pidana Kekerasan seksual. Yang mana dalam penyampaian akhir Presiden yang diwakili oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak, bahwa pemerintah sudah menyetujui sehingga Insha Allah Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sudah dapat berlaku di Indonesia," ungkap Puan Maharani usai persidangan.


Menanggapi hal tersebut anggota DPR RI yang juga merupakan Anggota Badan Legislasi RUU TPKS, Lisda Hendrajoni menyampaikan rasa syukur yang mendalam, atas pengesahan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang dilangsungkan dalam bulan yang penuh berkah bagi umat Islam. 


" Alhamdulillah, akhirnya perjuangan ini membuahkan hasil yang sudah dinantikan oleh masyarakat. Dengan disahkannya Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang berlangsung di Bulan Suci Ramadhan, Semoga seluruh pihak yang terlibat diberkahi oleh Allah SWT,Aamiin," Ungkap Anggota Fraksi Nasdem tersebut dengan penuh rasa syukur.


Lisda yang sedari awal mendukung penuh dalam perjuangan pengesahaan Undang-undang tersebut, menyebut bahwa penantian masyarakat akan Undang- undang yang menjamin perlindungan dan berpihak pada para korban kekerasan seksual, akhirnya benar-benar dapat terwujud, meskipun sempat tertunda selama satu dekade.


"Meski sempat terganjal beberapa kali di parlemen, Indonesia akhirnya memiliki undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Undang-Undang baru ini akan menjamin dan memberi perlindungan lebih serta akan berpihak kepada korban kekerasan seksual, yang selama ini belum pernah dimiliki oleh Indonesia," jelasnya.


Selanjutnya setelah disahkannya UU TPKS, tentunya pemerintah harus segera membuat aturan-aturan turunan agar UU TPKS menjadi aplikatif dengan sosialisasi dan koordinasi bersama lintas kementerian/lembaga demikian juga pemerintah daerah, agar RUU betul-betul implementatif untuk kepentingan yang terbaik kepada korban kepada masyarakat dan penegak hukum, sehingga dapat diterapkan sesuai dengan aturan yang tertuang.


"Kita sangat yakin UU TPKS sangat Implemantif, sehingga kita berharap pihak pemerintah segera membuat aturan-aturan turunan, agar UU TPKS bisa diterapkan dan menjadi aplikatif,” pungkasnya. (*)

Lempar Batu Sembunyi Tangan
Sabtu, April 09, 2022

On Sabtu, April 09, 2022

 


*LEMPAR BATU SEMBUNYI TANGAN*

Oleh : Adian Napitupulu


Yang bicara Perpanjangan masa jabatan Presiden bukanlah Jokowi tapi ada tiga Menteri lalu kenapa yang di demo Jokowi bukan para Menteri itu? Ada tiga Ketua Partai yang bicara perpanjangan masa jabatan Presiden tapi sekali lagi kenapa yang di Demo Jokowi bukan tiga partai itu? Yang bicara Presiden 3 Periode itu salah satu lembaga Survey dan salah satu kader Partai tapi kenapa yang di demo Jokowi bukan lembaga Survey atau Kantor partai ?


Untuk merealisasikan Perpanjangan atau pun merubah dari 2 Periode menjadi 3 Periode kewenangannya ada di Senayan bukan di Istana tapi kenapa yang di Demo justru Istana bukan Senayan?


Yang mengatakan tidak berminat 3 periode adalah Jokowi. Yang mengatakan bahwa mereka yang menginginkan 3 Periode adalah orang yang cari muka juga Jokowi. Yang mengatakan bahwa mengenai masa Jabatan ia akan tunduk pada Konstitusi adalah Jokowi, yang mengatakan bahwa menteri tidak boleh lagi bicara tentang perpanjangan masa Jabatan juga Jokowi. Tapi aneh kenapa yang di Demo justeru Jokowi?


Membingungkan ya? 

Kalau kita tanya kenapa yang di Demo Jokowi maka kita akan masuk pada ruang perdebatan dengan argumentasi yang tidak jauh dari asumsi terhadap perasaan Jokowi, terhadap dugaan bahwa semua pernyataan para Menteri dan Ketua Umum Partai tersebut berasal dari keinginan Jokowi. Para insan Terpelajar dan Intelektual itu kemudian tidak lagi mengkaji apa yang di katakan tapi menganalisa perasaan, mendiskusikan keinginan dalam hati Jokowi bukan pernyataan yang di sampaikan.


Wacana perpanjangan maupun tiga periode tersebut membuat banyak orang menjadi gelisah lalu sibuk menganalisa perasaan dan keinginan Jokowi, karena menganalisa rasa tidak punya alat ukur maka sebagian Mahasiswa konon berencana Demo besar besaran ke Istana tanggal 11 April nanti. Nah kalau situasi sudah seperti ini kemana para Menteri dan Ketua Partai yang melemparkan wacana itu? Kenapa semua tiba tiba menjadi diam dan seolah membiarkan semua dampak dari ide dan wacana yang mereka lemparkan di tanggung akibatnya sendirian oleh Jokowi. Tidak ada satupun dari pemilik wacana yang berteriak lantang pasang badan berkata : *"Demo kami, jangan Jokowi.... demo ke tempat saya, jangan ke Istana !!!"*


Cerita belum berakhir, di sosial media baik Whatsapp, Tiktok dll muncul beragam narasi tuntutan yang berkembang, tidak lagi soal wacana perpanjangan maupun 3 periode belaka, sekarang bahkan ada poster atas nama Mahasiswa yang isinya menuntut agar Jokowi mundur dari jabatan Presiden.


Untunglah Mahasiswa segera membantah bahwa tuntutan Jokowi Mundur bukanlah tuntutan Mahasiswa dan Poster itu Hoax belaka. Nah lho.... lalu tuntutan Jokowi mundur itu tuntutan siapa dong? Lalu yang membuat poster Hoax itu siapa dong?


Di pemerintah ada yang lempar wacana lalu sembunyi, di rencana Demo juga ada yang lempar poster lalu sembunyi.... ternyata pepatah lempar batu sembunyi tangan tidak cuma terjadi di lingkaran kekuasaan tapi juga dalam  aksi di jalanan. Mau di manapun itu, istana maupun jalanan, sepertinya para "pelempar batu sembunyi tangan" itu mungkin selalu ada walau dilakukan orang yang berbeda namun berangkat dari motif yang sama yaitu, duduk di lingkaran kekuasaan. Ada yang ingin kekuasaan melalui perpanjangan masa jabatan ada juga yang melalui penggulingan kekuasaan.


Kalo berangkat dari cerita lempar batu sembunyi tangan maka tidak Presiden tidak juga Mahasiswa saat ini jangan jangan sama sama sedang menjadi "korban klaim". Kalau benar begitu, mungkin ada baiknya Presiden Jokowi dan Mahasiswa duduk ngopi bareng di tepi Danau Lebak Wangi sambil bakar ikan dan main gitar di bawah rembulan. Kopi mungkin tidak menjanjikan apa apa, tapi semoga bisa membuat kita duduk bersama, gitar juga tak bisa menyelesaikan masalah tapi setidaknya bisa membuat kita bernyanyi bersama tentang Cinta kita pada Indonesia.


Jakarta, 8 April 2022

Hormat Saya

Adian Napitupulu

*Sekjen PENA 98*  *(Persatuan Nasional Aktivis 98)*