PILIHAN REDAKSI

Unggul Dalam Pilwanag, Al Aswandi di Percaya Masyarakat Pimpin Nagari Batu Payuang

INFO|Limapuluh Kota - Pemilihan Wali Nagari (Pilwanag) di Nagari Batu Payuang, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten 50 Kota. Hasil pilwa...

Budaya

Opini

Mentawai

Padang Panjang

Peristiwa

Pariwara

Nasional

RUU TPKS Sah Jadi UU, Lisda Hendrajoni: Alhamdulilah Berkah Ramadhan
Rabu, April 13, 2022

On Rabu, April 13, 2022

 


INFONUSANTARA.NET - DPR RI akhirnya memutuskan untuk menyelesaikan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau TPKS dan disahkan menjadi Undang-undang. Ketok palu pengesahan dilakukan langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani pada Paripurna yang berlangsung pada Selasa (12/4).


"DPR RI sudah bisa mengesahkan UU Tindak Pidana Kekerasan seksual. Yang mana dalam penyampaian akhir Presiden yang diwakili oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak, bahwa pemerintah sudah menyetujui sehingga Insha Allah Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sudah dapat berlaku di Indonesia," ungkap Puan Maharani usai persidangan.


Menanggapi hal tersebut anggota DPR RI yang juga merupakan Anggota Badan Legislasi RUU TPKS, Lisda Hendrajoni menyampaikan rasa syukur yang mendalam, atas pengesahan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang dilangsungkan dalam bulan yang penuh berkah bagi umat Islam. 


" Alhamdulillah, akhirnya perjuangan ini membuahkan hasil yang sudah dinantikan oleh masyarakat. Dengan disahkannya Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang berlangsung di Bulan Suci Ramadhan, Semoga seluruh pihak yang terlibat diberkahi oleh Allah SWT,Aamiin," Ungkap Anggota Fraksi Nasdem tersebut dengan penuh rasa syukur.


Lisda yang sedari awal mendukung penuh dalam perjuangan pengesahaan Undang-undang tersebut, menyebut bahwa penantian masyarakat akan Undang- undang yang menjamin perlindungan dan berpihak pada para korban kekerasan seksual, akhirnya benar-benar dapat terwujud, meskipun sempat tertunda selama satu dekade.


"Meski sempat terganjal beberapa kali di parlemen, Indonesia akhirnya memiliki undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Undang-Undang baru ini akan menjamin dan memberi perlindungan lebih serta akan berpihak kepada korban kekerasan seksual, yang selama ini belum pernah dimiliki oleh Indonesia," jelasnya.


Selanjutnya setelah disahkannya UU TPKS, tentunya pemerintah harus segera membuat aturan-aturan turunan agar UU TPKS menjadi aplikatif dengan sosialisasi dan koordinasi bersama lintas kementerian/lembaga demikian juga pemerintah daerah, agar RUU betul-betul implementatif untuk kepentingan yang terbaik kepada korban kepada masyarakat dan penegak hukum, sehingga dapat diterapkan sesuai dengan aturan yang tertuang.


"Kita sangat yakin UU TPKS sangat Implemantif, sehingga kita berharap pihak pemerintah segera membuat aturan-aturan turunan, agar UU TPKS bisa diterapkan dan menjadi aplikatif,” pungkasnya. (*)

Lempar Batu Sembunyi Tangan
Sabtu, April 09, 2022

On Sabtu, April 09, 2022

 


*LEMPAR BATU SEMBUNYI TANGAN*

Oleh : Adian Napitupulu


Yang bicara Perpanjangan masa jabatan Presiden bukanlah Jokowi tapi ada tiga Menteri lalu kenapa yang di demo Jokowi bukan para Menteri itu? Ada tiga Ketua Partai yang bicara perpanjangan masa jabatan Presiden tapi sekali lagi kenapa yang di Demo Jokowi bukan tiga partai itu? Yang bicara Presiden 3 Periode itu salah satu lembaga Survey dan salah satu kader Partai tapi kenapa yang di demo Jokowi bukan lembaga Survey atau Kantor partai ?


Untuk merealisasikan Perpanjangan atau pun merubah dari 2 Periode menjadi 3 Periode kewenangannya ada di Senayan bukan di Istana tapi kenapa yang di Demo justru Istana bukan Senayan?


Yang mengatakan tidak berminat 3 periode adalah Jokowi. Yang mengatakan bahwa mereka yang menginginkan 3 Periode adalah orang yang cari muka juga Jokowi. Yang mengatakan bahwa mengenai masa Jabatan ia akan tunduk pada Konstitusi adalah Jokowi, yang mengatakan bahwa menteri tidak boleh lagi bicara tentang perpanjangan masa Jabatan juga Jokowi. Tapi aneh kenapa yang di Demo justeru Jokowi?


Membingungkan ya? 

Kalau kita tanya kenapa yang di Demo Jokowi maka kita akan masuk pada ruang perdebatan dengan argumentasi yang tidak jauh dari asumsi terhadap perasaan Jokowi, terhadap dugaan bahwa semua pernyataan para Menteri dan Ketua Umum Partai tersebut berasal dari keinginan Jokowi. Para insan Terpelajar dan Intelektual itu kemudian tidak lagi mengkaji apa yang di katakan tapi menganalisa perasaan, mendiskusikan keinginan dalam hati Jokowi bukan pernyataan yang di sampaikan.


Wacana perpanjangan maupun tiga periode tersebut membuat banyak orang menjadi gelisah lalu sibuk menganalisa perasaan dan keinginan Jokowi, karena menganalisa rasa tidak punya alat ukur maka sebagian Mahasiswa konon berencana Demo besar besaran ke Istana tanggal 11 April nanti. Nah kalau situasi sudah seperti ini kemana para Menteri dan Ketua Partai yang melemparkan wacana itu? Kenapa semua tiba tiba menjadi diam dan seolah membiarkan semua dampak dari ide dan wacana yang mereka lemparkan di tanggung akibatnya sendirian oleh Jokowi. Tidak ada satupun dari pemilik wacana yang berteriak lantang pasang badan berkata : *"Demo kami, jangan Jokowi.... demo ke tempat saya, jangan ke Istana !!!"*


Cerita belum berakhir, di sosial media baik Whatsapp, Tiktok dll muncul beragam narasi tuntutan yang berkembang, tidak lagi soal wacana perpanjangan maupun 3 periode belaka, sekarang bahkan ada poster atas nama Mahasiswa yang isinya menuntut agar Jokowi mundur dari jabatan Presiden.


Untunglah Mahasiswa segera membantah bahwa tuntutan Jokowi Mundur bukanlah tuntutan Mahasiswa dan Poster itu Hoax belaka. Nah lho.... lalu tuntutan Jokowi mundur itu tuntutan siapa dong? Lalu yang membuat poster Hoax itu siapa dong?


Di pemerintah ada yang lempar wacana lalu sembunyi, di rencana Demo juga ada yang lempar poster lalu sembunyi.... ternyata pepatah lempar batu sembunyi tangan tidak cuma terjadi di lingkaran kekuasaan tapi juga dalam  aksi di jalanan. Mau di manapun itu, istana maupun jalanan, sepertinya para "pelempar batu sembunyi tangan" itu mungkin selalu ada walau dilakukan orang yang berbeda namun berangkat dari motif yang sama yaitu, duduk di lingkaran kekuasaan. Ada yang ingin kekuasaan melalui perpanjangan masa jabatan ada juga yang melalui penggulingan kekuasaan.


Kalo berangkat dari cerita lempar batu sembunyi tangan maka tidak Presiden tidak juga Mahasiswa saat ini jangan jangan sama sama sedang menjadi "korban klaim". Kalau benar begitu, mungkin ada baiknya Presiden Jokowi dan Mahasiswa duduk ngopi bareng di tepi Danau Lebak Wangi sambil bakar ikan dan main gitar di bawah rembulan. Kopi mungkin tidak menjanjikan apa apa, tapi semoga bisa membuat kita duduk bersama, gitar juga tak bisa menyelesaikan masalah tapi setidaknya bisa membuat kita bernyanyi bersama tentang Cinta kita pada Indonesia.


Jakarta, 8 April 2022

Hormat Saya

Adian Napitupulu

*Sekjen PENA 98*  *(Persatuan Nasional Aktivis 98)*

Hari Nelayan Indonesia ke-62,KPK RI Akan Kawal Anggaran Peningkatan Kesejahteraan Nelayan
Kamis, April 07, 2022

On Kamis, April 07, 2022

 


INFONUSANTARA.NET - Ketua KPK RI Firli Bahuri menegaskan jika dirinya selaku pimpinan di lembaga antikorupsi, akan senantiasa mengawal dan memastikan anggaran bagi peningkatan kesejahteraan nelayan di seluruh Indonesia.


Hal tersebut disampaikan Firli Bahuri, dalam keterangan tertulisnya dalam rangka peringatan Hari Nelayan Indonesia ke-62, Rabu (06/04/2022), di Jakarta.


“Selamat Hari Nelayan Indonesia ke-62,” kata H Firli Bahuri.


Dikatakannya kemudian, nelayan adalah profesi penting bagi perekonomian Indonesia, dan setiap nelayan di tanah air, bertaruh jiwa dan harga setiap harinya di laut lepas dan samudera untuk mencari nafkah, dan berkontribusi terhadap ekonomi negara ini.


Perjuangan nelayan itu sangat keras, tambah Firli lagi. Karena itu, semua pihak harus menghargai profesi nelayan, sebab mereka bekerja merauh rupiah sebagai pencari ikan dengan cara yang hak dan halal.


Keteguhan profesi nelayan dalam mencari nafkah dan menghidupi keluarganya, terkadang tidak dibarengi dengan tingkat kesejahteraan para nelayan. Hal itu terlihat dari taraf hidup kebayakan nelayan adalah miskin. 


“Kebanyakan nelayan di Indonesia itu tinggal di rumah reot di bibir Pantau, dan muara. Hal itu sungguh miris dan memprihatikan,” ucap Firli kemudian.


Karena itu, KPK akan memastikan untuk mengawal setiap kebijakan, anggaran, yang dialokasi bagi peningkatan kesejahteraan nelayan di seluruh tanah air.

Pada Hari Nelayan Indonesia ke-62 ini, tukas Firli Bahuri, dia mengusulkan agar nelayan diangkat sebagai pahlawan ekonomi devisa samudera dan Pahlawan pertanahan dan kedaulatan negara. 


“Saya pikir, para nelayan di tanah air, layak mendapatkan gelar tersebut,” usulnya.


Ditengah persoalan faktor kemiskinan nelayan di tanah air, banyak aparat penyelenggaran negara justru menjadikan hal tersebut untuk meraup keuntungan dengan melakukan tindak pidana korupsi.


Sebut saja korupsi ekspor benih lobster, pengadaan kapal nelayan, tukar guling tanah untuk tambak dan lain sebagainya, papar Firli.


“Saya pastikan, KPK, Polri dan Kejaksaan RI akan bongkar praktek korupsi yang merugikan nelayan,” tegasnya.


Pemerintah sebenarnya banyak membuat kebijakan dan program kesejahteraan bagi para nelayan. Namun sayangnya tidak sedikit program kesejahteraan tersebut dijadikan peluang oleh oknum-oknum penyelenggara negara, untuk meraup keuntungan dengan cara tidak halal, yakni korupsi. 


“Karena itu, saya ingatkan aparatur pemerintah dan pejabat, untuk tidak main-main dengan hajat hidup nelayan di Indonesia, atau akan berhadapan dengan institusi penegak hukum seperti KPK,” tegas Firli Bahuri.[*]

Ketahui Bedanya! Ini Aturan Jokowi Hadapi Ramadan dan Idul Fitri 2022
Kamis, Maret 24, 2022

On Kamis, Maret 24, 2022



Infonusantara.net --  Bulan suci Ramadan tahun ini diperkirakan dimulai pada awal April 2022 dan menjadi Ramadan ketiga dalam suasana pandemi Covid-19.


Ini tiga aturan yang dikeluarkan Presiden Jokowi dalam menghadapi masuknya Bulan Ramadan dan Lebaran Idul Fitri 1443 H/ 2022 tahun ini yang masih dalam situasi pandemi Covid-19.


Keputusan ini diambil setelah melihat perkembangan kasus Covid-19 yang kian melandai. Pertama, mengizinkan masyarakat untuk melakukan perjalanan mudik pada libur lebaran. 


"Situasi pandemi membaik membawa optimisme menjelang datangnya Bulan Suci Ramadan. Bagi masyarakat yang ingin mudik lebaran dipersilakan.


Namun demikian, Jokowi menetapkan syarat para pemudik telah menerima vaksinasi Covid-19 sebanyak dua kali  atau satu kali booster serta menerapkan protokol kesehatan secara ketat," kata Jokowi dalam keterangan resminya, Rabu (23/3) dikutip dari CNN Indonesia.


Selanjutnya, beda dari Ramadan tahun lalu, kebijakan pada Ramadan tahun ini memberi izin umat Islam melaksanakan ibadah sholat Tarawih secara berjamaah di masjid tetap dengan prokes. 


Kemudian terakhir, aturan melarang pejabat dan aparatur sipil negara (ASN) menggelar acara buka bersama sepanjang bulan Ramadan. Ia juga melarang pejabat dan ASN melaksanakan open house.


"Untuk pejabat dan pegawai pemerintah, kita masih melarang untuk lakukan buka puasa bersama dan juga open house," kata Jokowi.(Inf)


Ketum Markoni Koto : Jalankan Program, Ormas Pekat IB Harus Mampu Mandiri Tanpa Mengemis
Jumat, Maret 18, 2022

On Jumat, Maret 18, 2022



INFO|MALUKUKetua Umum DPP PEKAT Indonesia Bersatu, H. Markoni Kotto, SH didampingi Bendahara Umum Steven Mbow, SE serta Ketua OKK Ketua Brigade Nasional Ridwan Hayoto, Ketua Umum Srikandi Aiko, Wabendum dan Rombongan DPP PEKAT IB hadiri di Musyawarah Wilayah (Muswil) Provinsi Maluku bertempat di Gedung LPMP kota Ambon, Jum”at, (18/3/2022).


Ketum Markoni Koto dalam arahannya berharap Pekat IB Maluku dibawah kepemimpinan Bung Benni Adam dapat membawa perubahan serta berkembang pesat ormas di wilayahnya.

” Saya meminta jaga kondusifitas dan stabilitas Maluku tetap aman, rukun, damai dan sejahtera” pintanya.

Dia menyebut, Ambon dan Maluku ini punya sejarah panjang terhadap gesekan gesekan seperti Sara, maka dari itu Pekat IB sebagai Ormas Nasionalis yang berperan aktif untuk ikut serta bersama Pemerintah harus menjaga keutuhan, keamanan dan Kedaulatan NKRI.

“Hal ni sangat dibutuhkan kehadirannya di Ambon dan Maluku” ujar Tokoh Nasional asal Minangkabau ini.

Apalagi dalam situasi dan kondisi bangsa pasca Pandemi serta pindahnya ibukota, kata dia berkemungkinan banyak isu isu Sara ditambah lagi suhu Politik saat ini jelang Pemilu dan Piokada 2024, ujarnya

Dengan hal demikian, maka peran Pekat IB sangat dibutuhkan hadir sebagai Ormas pemersatu, penyejuk dan mitra strategis Pemerintah untuk ikut serta mewujudkan masyarakat yang aman, damai, rukun dan sejahtera, tuturnya lagi.

Dia menegaskan, pekat IB mulai dari DPP sampai tingkat daerah harus mampu menjadi ormas yang mandiri, karena kita punya koperasi, punya produk air kemasan dan menjadi produsen berbagai produk kebutuhan yang dikemas dari bahan bahan alami pertanian seperti Madu, shampoo, sabun, herbal dsb.

“Kader kader Pekat IB diharapkan bisa maju, jaya dan mandiri diseluruh daerah tanpa harus mengemis dengan menyebar proposal untuk buat program” ucap Markoni.

Sementara, Ketua DPW Prkat IB Maluku, Benny Adam S.H yang secara bersamaan dilantik dengan DPD Kota Ambon siap akan membesarkan Pekat IB ini diseluruh Provinsi Maluku

“Dalam menjalankan program nantinya, kita juga akan berkordinasi dan bersinergi dengan Aparatur Daerah, masyarakat dan para Tokoh serta Lembaga lainnya untuk ikut serta membangun Ambon dan Maluku ini menjadi daerah yang damai, rukun dan sejahtera” ucap Benny.

Pada kesempatan itu, Gubernur Maluku yang diwakili Pjs Kepala Kesbangpol menyampaikan harapan kepada ormas Pekat IB maluku ini dan Kota Ambon dapat menjadi mitra strategis Pemetintah di Maluku dalam upaya menjaga stabilitas dan Persatuan serta keutuhan masyarakat dalam bingkai NKRI.

Demi efisiensi dan efektifas waktu maka kegiatan Musyawarah Wilayah Provinsi ini digabungkan dengan Musda Kota Ambon berlangsung pada Jum’at, 18 sd 19 Maret 2022 dan langsung usai Muswil dan Musda, hasil penyusunan struktur Pengurus DPW dan DPD hasil Formatur langsung dikukuhkan dan dilantik DPP PEKAT IB di Gedung LPMP Ambon.

Hadir dalam acara ini dari Forkopimda se-Provinsi Maluku dan Kota Ambon serta undangan dan Kader serta jajaran Pengurus PEKAT IB se Provinsi Maluku, (*)


Editor : Heri Suprianto


Tinjau Pabrik Migor, Kapolri : Kita Pastikan Tak Ada Lagi Kelangkaan Minyak Goreng
Rabu, Maret 16, 2022

On Rabu, Maret 16, 2022

 



INFO|Bekasi - Untuk memastikan ketesediaan minyak goreng di tengah masyarakat, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo kembali melakukan peninjauan salah satu pabrik minyak goreng milik PT Mikie Oleo Nabati Industri Bekasi, Jawa Barat, Rabu (16/3/2022).


Dalam pengecekannya, Kapolri menyebut untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pelru di pastikan proses produksi hingga pendistribusian ke pasar.


"Tadi kita melihat langsung dan melakukan pengecekan untuk produksi dari PT Mikie Oleo Nabati Industri Bekasi, berjalan normal.  Bahkan di bulan Februari, produksinya jauh lebih besar dari pada produksi bulan sebelumnya. Dimana mereka memproduksi 200 ribu liter setiap hari dan didistribusikan dengan jumlah yang sama," kata Sigit dalam tinjauannya.


Dalam kesempatan itu, Sigit juga mensosialisasikan kebijakan terbaru Pemerintah Indonesia yang diumumkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto soal subsidi harga minyak curah dari harga Rp 11.500 per liter menjadi Rp 14.000 per liter. Terkait minyak kemasan akan disesuaikan dengan nilai keekonomian.


"Tentunya dalam kesempatan ini saya imbau kepada seluruh stakeholder terkait mulai dari perusahaaan produsen kemudian perusahaan CPO yang mempersiapkan bahan baku dan juga penjual yang mendistribusikan baik di pasar modern maupun tradisional, saya harapkan untuk barang-barang bisa didistribusikan seperti biasa jangan sampai ada kelangkaan. Sehingga stok tetap terjaga," ujar eks Kabareskrim Polri ini.


Dengan adanya kebijakan tersebut, Sigit berharap, kedepannya tidak kembali terjadi fenomena-fenomena antrean panjang dari masyarakat yang hendak mendapatkan minyak goreng dipasaran.


"Sekali lagi harapan kita kedepan dengan adanya kebijakan-kebijakan yang ada, tidak ada lagi antrean terkait dengan masyarakat yang membutuhkan minyak karena adanya kelangkaan," ucap mantan Kapolda Banten tersebut.


Oleh sebab itu, Sigit mengimbau kepada seluruh produsen, distributor, para pedagang di pasar modern dan tradisional untuk memberikan pelayanan terbaik serta mendistribusikan minyak goreng kepada masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.


"Karena tidak perlu ada kepanikan. Saya lihat dari beberapa produsen yang ada kita dapatkan informasi produksinya juga akan kembali normal. Jadi tentunya untuk jamin ketersediaan minyak dilapangan betul-betul tersedia," tutur Sigit.


Lebih dalam, Kapolri beserta seluruh jajarannya di Indonesia akan melakukan pemantauan dan pengawasan terkait minyak goreng mulai dari produksi hingga distribusi. Hal itu untuk mengawal kebijakan terbaru Pemerintah benar-benar terimplementasi dengan baik dilapangan.


"Paling penting adalah barang berada di pasar khususnya untuk kebutuhan masyarakat yang banyak menggunakan minyak curah. Maka ketersediaan minyak curah dan harganya akan di pantau, dan kemudian kita harapkan harga eceran tertingginya betul-betul bisa dilaksanakan. Karena memang ada kebijakan-kebijakan dari Pemerintah untuk memberikan subsidi," tutup Sigit, (*).

Untuk Memenuhi Kebutuhan Masyarakat, Kapolri Bersama Mendag Tinjau Ketersediaan Minyak Goreng di Pabrik
Selasa, Maret 15, 2022

On Selasa, Maret 15, 2022



INFO|JAKARTA -  Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama dengan Menteri Perdagangan RI Muhammad Lutfi meninjau langsung pabrik minyak goreng PT. Bina Karya Prima di Cilincing, Jakarta Utara.


Peninjauan yang di lakukan kedua petinggi ini untuk memastikan ketersediaan hingga produksi minyak goreng guna memenuhi kebutuhan masyarakat.

Dalam kesempatan itu, Sigit memastikan, kedepannya akan melakukan peninjauan secara langsung ke pabrik-pabrik minyak goreng lainnya untuk memastikan ketersediaan stok hingga harga penjualan minyak goreng dipasaran sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan Pemerintah, yakni Rp.14.000/liter.

“Saya akan melaksanakan pengecekan lagi ke wilayah lain, untuk memastikan sebenarnya kebijakan terkait DMO sudah berjalan dari pabrik minyak goreng sendiri. Khususnya menjual sampai dengan pasar dengan harga Rp.14.000, sesuai dengan apa yang ditetapkan Pemerintah,” kata Sigit dalam tinjauannya.

Dalam pengecekannya di PT. Bina Karya Prima di Cilincing, Sigit menyebut bahwa, dari laporan pihak produsen bahwa telah mendapatkan bahan baku sesuai dengan harga eceran tertinggi.

“Saya bersama Mendag meninjau langsung terkait dengan proses mulai dari kebijakan DMO yang diputuskan beliau. Kami langsung bicara dengan para produsen CPO yang memiliki kewajiban DMO. Tadi kita tanyakan dari bahan oline dijual sesuai HET Rp10.300. Beliau terima juga dari produsen CPO dengan harga Rp 9.300. Kemudian diolah dan beliau menjual dengan harga sesuai HET Rp14.000. Beliau sampaikan bahwa proses produksinya saat ini bisa dua kali lipat dari yang biasanya,” ujar eks Kabareskrim Polri itu.

Dengan harga itu, kata Sigit, pihak produsen mengaku masih mendapatkan margin jika dalam melakukan penjualan minyak goreng dengan harga sesuai kebijakan Pemerintah.

Sigit menekankan, pengecekan ke pabrik-pabrik lainnya kedepan, juga bertujuan untuk melihat apa yang menjadi penyebab masih diketemukannya harga minyak goreng yang dijual dipasaran tidak sesuai dengan harga eceran tertinggi yang ditetapkan Pemerintah.

“Tentu ada hal yang nanti akan kita luruskan dan cek juga ke pabrik-pabrik lain. Apakah ada pabrik lain yang produksinya menurun ataukah ada yang tidak produksi sama sekali atau tetap normal. Menjadi catatan kita untuk melakukan pengecekan di tempat lain, terkait dengan adanya perbedaan harga yang terjadi di pasar,” ucap Sigit.

Kesempatan yang sama, Menteri Perdagangan RI Muhammad Lutfi menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kapolri untuk ikut memastikan produksi minyak goreng di dalam negeri.

“Saya terima kasih ke pak Kapolri ditengah kesibukannya bisa datang melihat sendiri proses DMO dengan domestik price obligation. Ketika dikerjakan dengan baik sebenarnya bisa jalan. Dalam 28 hari terakhir sudah terkumpul lebih dari 500 juta liter minyak goreng yang ada di masyarakat. Tapi keadaannya meskipun barang ada harganya belum sesuai pak Kapolri,” tutur Lutfi.

Oleh sebab itu, Lutfi menekankan, pihaknya bersama dengan jajaran Kepolisian akan bersinergi memutus praktik-praktik mafia minyak goreng yang memanfaatkan situasi demi keuntungan pribadi.

“Sekarang ini kita juga masih melihat kemungkinan karena tingginya harga dunia sebabkan orang-orang yang sebelumnya tidak berpikir berbuat curang bisa-bisa berbuat curang. Ini sedang kita cek, kita mau peringatkan terutama bagi mafia-mafia minyak goreng yang berusaha untuk dapatkan keuntungan sesaat, kita datang dan tertibkan, kita sikat bersama,” tutup Lutfi, (*).

Tim Gabungan Damai Cartenz Berhasil Selamatkan Satu Orang Karyawan PTT Dari Penembakan KKB
Sabtu, Maret 05, 2022

On Sabtu, Maret 05, 2022



INFO|JAKARTATim Gabungan Operasi Damai Cartenz 2022 berhasil mengevakuasi salah satu pekerja PTT (Palapa Timur Telematika) dari penembakan Kelompok Kriminal Besenjata (KKB).


“Kurang dari 2 jam, korban selamat atas nama Nelson Sarira berhasil dievakuasi oleh personel gabungan OPS Damai Cartenz,” kata Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabag Penum) Divisi Humas Polri Kombes Gatot Repli Handoko kepada wartawan, Jakarta, Sabtu (5/3/2022).

Menurut Gatot, dalam proses evakuasi tersebut Personil Ops Damai Cartes berhasil mengevakuasi satu orang korban penembakan dari PTT (Palapa Timur Telematika).

Berbekal dari informasi dan data yang dimiliki tim evakuasi langsung menuju sasaran keberadaan dari korban yang selamat. Sinergitas personel TNI-Polri diterjukan dan berhasil untuk melakukan evakuasi korban.

Sinergitas TNI-Polri itupun kini berhasil menyelamatkan satu orang korban tersebut. Aksi heroik penyelamatan tersebut menerjang kondisi geografis yang sulit dan cuaca ekstrem yang dapat berubah-ubah setiap saat.

Hingga saat ini korban selamat masih dalam proses pemulihan guna dimintai keterangan terkait dengan keberadaan rekan-rekan dari karyawan PTT lainya guna dilakukan evakuasi lanjutan.

“Korban selamat telah berhasil dievakuasi, selanjutnya diarahkan ke Mapolres Mimika guna mendapat perawatan medis lebih lanjut,” tutur Gatot.

Setelah mendapatkan penyelamatan dari TNI-Polri, korban yang berhasil diselamatkan itupun menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada tim Damai Cartenz yang telah mengevakuasinya, (*).

Menuju Indonesia Maju, Kapolri Siap Sukseskan Seluruh Pembangunan Nasional
Kamis, Maret 03, 2022

On Kamis, Maret 03, 2022



INFO|JAKARTAKapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memastikan bahwa Polri siap mengimplementasikan dan mewujudkan seluruh pembangunan nasional menuju Indonesia Maju sebagaimana instruksi dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).


Pernyataan tersebut disampaikan Sigit saat menutup Rapat Pimpinan (Rapim) Polri Tahun 2022 di Gedung Auditorium STIK-PTIK, Jakarta Selatan, Rabu (2/3/2022).

“Selama dua hari kita melaksanakan kegiatan Rapim, yang pertama Rapim TNI-Polri yang kegiatannya dihadiri Presiden Jokowi. Beliau memberikan arahan, yang kami tindaklanjuti dengan melaksanakan implementasi arahan beliau khususnya terkait dengan agenda Polri yang Presisi dalam pemulihan ekonomi nasional dan reformasi struktural serta mengamankan agenda Pemerintah guna mensukseskan pembangunan nasional menuju Indonesia Maju,” kata Sigit.

Dalam Rapim tersebut, Sigit menekankan bahwa seluruh jajaran kepolisian telah diinstruksikan untuk menjalankan seluruh agenda kebijakan pembangunan nasional yang dicanangkan oleh Pemerintah.

Sigit menyebut, pengamanan dan pengawalan akan dilakukan secara maksimal. Pasalnya Presiden Jokowi, kata Sigit, telah mengingatkan bahwa dinamika perkembangan global yang ada saat ini akan berdampak ke dalam negeri. Sehingga, segala sesuatunya harus dipersiapkan dengan baik.

“Sebagaimana kita ketahui, saat ini kita menghadapi ketidakpastian akibat perkembangan global Pandemi Covid-19. Kelangkaan energi juga tentunya berdampak ke kebutuhan-kebutuhan bahan pokok. Perlu dan harus kita antisipasi dengan langkah-langkah di lapangan. Sehingga hal-hal tersebut bisa kita jaga dan ketersediaannya harus tetap ada,” ujar Sigit.

Lebih dalam, mantan Kabareskrim Polri itu juga menegaskan bahwa, seluruh jajaran Kepolisian di wilayah Indonesia harus menciptakan iklim investasi yang kondusif, aman dan damai.

“Kewajiban Polri untuk mengawal dan memastikan investasi baik dari PMDN maupun PMA seluruhnya bisa berjalan baik. Dan tentu peran Polri bagaimana membantu menyelesaikan proses yang ada sehingga berjalan dengan baik,” ucap eks Kapolda Banten itu.

Pada Rapim tersebut, Sigit juga mengingatkan kepada seluruh jajarannya untuk mengawal dan mengamankan agenda nasional dan internasional yang mana Indonesia akan menjadi tuan rumah, di tengah Pandemi Covid-19.

“Dan juga terkait event-event yang ada seperti event internasional yang akan kita hadapi yaitu Presidensi G-20 akan berlangsung selama setahun dan juga event-event yang lain . Perlu pengamanan yang dilakukan oleh TNI dan Polri.” tutur Sigit.

Tak hanya itu, Sigit meminta kepada seluruh personel Kepolisian untuk terus berada di garda terdepan dalam rangka pengendalian Pandemi Covid-19. Kemudian, Ia juga berharap, Polisi harus tanggap bencana untuk membantu meringankan beban dari masyarakat yang terdampak bencana alam.

“Kita harus pastikan aman di tengah Pandemi Covid-19 varian baru. Bagaimana kita bisa menjaga ini berjalan, namun laju Covid-19 kita bisa kendalikan,” tutup Sigit, (*).

KPK Dalami Kasus Dugaan Suap Mantan Bupati PPU, Tiga Saksi di Periksa
Rabu, Maret 02, 2022

On Rabu, Maret 02, 2022



INFO|JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa tiga saksi terkait kasus dugaan suap Bupati Penajam Paser Utara (PPU) nonaktif Abdul Gafur Mas'ud (AGM). Ketiga saksi didalami soal pemberian uang dan barang sebagai bentuk upeti kepada Abdul Gafur dari beberapa perusahaan yang mengerjakan proyek di Pemkab PPU.


"Para saksi hadir dan di dalami pengetahuannya antara lain terkait dugaan berbagai aliran sejumlah uang maupun pemberian sejumlah barang sebagai bentuk 'upeti' dari beberapa perusahaan yang mengerjakan proyek di Pemkab PPU untuk tersangka AGM," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (2/3/2022).


Saksi itu adalah Direktur PT Damar Putra Mandiri, Dede Fachrizal; PT Borneo Sumber Mineral, Abdullah Santoso; dan karyawan swasta, Faisal Rifky Perdana. Pemeriksaan dilakukan pada Selasa (1/3) di gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.


Sementara itu, tiga saksi, yakni karyawan PT Prima Surya Silica, A Yora; Direktur PT Bara Widya Utama, Aat Prawira; dan Direktur PT BM Energy Inti, Bisyri Mustofa; tidak memenuhi panggilan KPK. Pemanggilan mereka akan dijadwalkan ulang.


"Para saksi tidak hadir dan konfirmasi pada tim penyidik untuk dilakukan penjadwalan ulang," ujarnya.


Abdul Gafur Mas'ud sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap proyek pembangunan jalan bersama dengan Plt Bendahara DPC Partai Demokrat Balikpapan Nur Afifah Balqis. KPK pun akan menyusuri ada-tidaknya aliran dana suap ke partai.


Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, sejatinya kepala daerah bukan tidak mungkin akan berafiliasi dengan partai politik. Abdul Gafur pun diketahui saat ini adalah kader Partai Demokrat.


"Kita semua tahu bahwa kepala daerah itu semua terafiliasi dengan partai. Kebetulan AGM ini dari Partai Demokrat," kata Alex dalam jumpa pers di gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (14/1).


Kemudian, kata Alex, di Kalimantan Timur saat ini tengah ada pemilihan Ketua DPD Partai Demokrat. Abdul Gafur, sebut Alex, menjadi salah seorang kandidat calon ketua di sana.


"Dan betul tadi yang disampaikan di sana sedang ada pemilihan Ketua DPD Partai Demokrat di Kalimantan Timur, salah satu calonnya adalah AGM," kata Alex, (*).




Sumber Detik.com


Hadiri Pelantikan dan Rakernas LPRI, Ketua DPD Sumbar : Untuk Kemajuan Daerah Kita Lakukan Kontrol dan Masukan
Minggu, Februari 27, 2022

On Minggu, Februari 27, 2022



INFO|JAKARTALembaga Pengawasan Reformasi Indonesia (LPRI) yang dipimpin Ir Syarifuddin Tahir ST SE MM terus melakukan pembenahan organisasi yang juga diikuti oleh Garda Bela Negara Nasional (GBNN).


LPRI dan GBNN melakukan pelantikan dan pengukuhan kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat periode 2022 – 2027 pada 26-27 Februari 2022 di Gedung Diklat BAJAKA Cianjur Jawa Barat.

Tak hanya melakukan pelantikan dan pengukuhan, LPRI juga melaksanakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas). Kegiatan tersebut diikuti seluruh DPD dan DPC se Indonesia.

Ketua Umum LPRI Syarifuddin Tahir mengatakan bahwa LPRI merupakan organisasi mitra pemerintahan. Oleh sebab itu LPRI dalam melakukan kontrol terhadap pemerintah harus bersifat membangun dan mencarikan solusi terhadap apa yang dikontrol tersebut.

Program dan visi misi LPRI, sebutnya terus akan melakukan pembenahan serta inovasi ditubuh organisasi yang dipimpinnya untuk melakukan kerja sama dengan Pemerintah pusat dan daerah. Baik di bidang hukum maupun pembangunan-pembangunan untuk disegala sektor dalam mewujudkan Nawa cita Pemerintahan Republik Indonesia dibawah pimpinan Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo.

“LPRI mendukung penuh segala kebijakan yang pro kerakyatan dengan capaian aspek birokrasi dari sinergisitas terhadap LPRI dan (GBNN). Kontrol terhadap pemerintahan harus dilakukan tetap dengan cara yang baik dan mencarikan solusinya, ujar Syarifuddin Tahir.

Syarifuddin Tahir yang merupakan Ketum LPRI dan juga pendiri GBNN ini berharap dengan pengukuhan dan pelatihan DPP LPRI dan GBNN yang dilaksanakan ini, bisa membuat LPRi dan GBNN semakin baik dan berkembang di seluruh indonesia serta dapat berbuat untuk bangsa dan negara.

Dalam acara yang diikuti DPD dan DPC LPRI se Indonesia tersebut juga terlihat Mayor (Pun TNI) Syamsir Burhan, Ketua DPD LPRI Sumbar dan Ismail Novendra, Sekretaris DPD LPRI Sumbar. Perwakilan dari Sumbar itu juga ikut dalam Rakernas untuk kemajuan LPRI.

Syamsir Burhan mengatakan bahwa DPD LPRI Sumbar terus berupaya untuk memberikan masukan dan kritik kepada pemerintah di Sumbar. Kritik yang akan diberikan juga diiringi dengan saran dan masukan agar apa yang dikritik tersebut berdampak positif nantinya.

” DPD Sumbar selama ini telah melakukan kritik serta kontrol sosial terhadap pemprov, pemko dan pemkab di Sumbar. Kami juga memberikan masukan agar terciptanya pemerintahan yang bersih dan dapat mensejahterakan masyarakat”, ujarnya (*).


Editor : Heri Suprianto

Raja Se-Nusantara Dukung Napak Tilas bapak Republik, Tan Malaka
Jumat, Februari 25, 2022

On Jumat, Februari 25, 2022





INFO|BALI - Raja Klungkung, Bali dan Raja Lombok menyatakan dukungan penuh napak tilas bapak republik yang diselenggarakan dari Bali dan berakhir di tanah kelahiran Tan Malaka.


Dalam pertemuan antara delegasi yayasan Ibrahim Tan Malaka dengan Raja Klungkung ke XII, di istana Puri Semarapura, Kabupaten Klungkung, mengatakan sangat mengapresiasi kegiatan napak tilas bapak republik. 


"Jasa Tan Malaka sangat besar dalam perjuangan kemerdekaan, dengan bergerilya di nusantara bahkan sampai ke beberapa negara di dunia", ujar Raja  Klungkung XII, Ida Dalem Smara Putra.


Di masa Tan Malaka bergerilya, semua konsep Indonesia sudah ditulis dan disebar luas ke seluruh wilayah nusantara. Terutama dalam menggagas negara Republik Indonesia, seperti sekarang ini. Maka sepatutnya kita sebagai bangsa yang besar, mengenang dan melanjutkan pokok pokok pikiran Tan Malaka.


Gerilya Tan Malaka juga sampai ke wilayah teritorial Kerajaan Klungkung, di seluruh pulau Bali. Seperti diketahui kerajaan Klungkung merupakan kerajaan tertua di Bali yang sudah berdiri dengan Raja Klungkung I, Dewa Agung Jambe  (Sri Agung Jambe) 1686 M.


Bersama delegasi yayasan Ibarahim Tan Malaka ke Puri Semarapura itu juga ikut serta, Raja Lombok, Nusa Tenggara Barat, Shri Lalu Gde Pharma

(Lalu Pharmanegara). Raja Lombok yang menjabat ketua asosiasi Raja dan Kesultanan Nusantara mengatakan  lebih dulu mendukung kegiatan napak tilas bapak republik. 


Kegiatan napak tilas bapak republik sangat penting sekali, untuk menelusuri dan menggali sejarah perjuangan Tan Malaka. "Napak tilas bapak republik tidak saja ditelusuri di wilayah nusantara, tapi juga di beberapa negara yang pernah disinggahi Tan Malaka", jawab Lalu Pharmanegara.


Ada tiga hal penting yang digagas yayasan Ibratama.  "Pertama griliya fisik, kedua Napak tilas pemikiran dan pembelajaran dan ketiga Napak tilas Enerji spirit dari Tan Malaka," ujarnya.


Untuk memaksimalkan ketiga bentuk napak tilas itu, yayasan menyepakati  membentuk tiga delegasi dan tim kerja. Pertama pengurusan administrasi legal dan persyaratan sesuai regulasi yang berlaku. Regulasi ini tidak saja hanya untuk di Indonesia, tapi juga di Internasional. 


Kedua, tim kerja kajian pemikiran dan transfer perjuangan pada masa sekarang. Aspek sangat penting, sehingga bisa tauladan dan barometer bagi generasi penerus dalam melanjutkan perjuangan Tan Malaka. "Tentunya hal ini disesuaikan kondisi sekarang, misalnya era digital yang mulai menguasai dunia.


Kemudian yang ketiga, lanjut Yang Mulia Lalu Pharmanegara tim iven kegiatan girilya Tan Malaka. Tim tersebut akan menghimpun Enerji dan kekuatan melalui yayasan Ibratama. Serta merencanakan perjalanan ke Belanda, negara negara Asia Tenggara , Moscow dan negara negara lain untuk penelusuran jejak Tan Malaka. "Makanya seperti disebutkan tadi, dari aspek regulasi perlu diurus sampai ke tingkat internasional," ujar Yang mulia Lalu Pharmanegara.


Sementara itu ketua Yayasan Ibrahim Tan Malaka, Ferizal Ridwan mengatakan, akan mempersiapkan administrasi dalam rangka kunjungan ke beberapa daerah. Termasuk administrasi ke beberapa KBRI di negara kunjugan. Untuk dapat memfasilitasi kunjungan dalam menelusuri jejak Tan Malaka.


"Saat kunjungan nanti yayasan akan mengikutsertakan, pihak keluarga Tan Malaka, sejarahwan, Pers," ujar Ferizal Ridwan yang juga mantan wakil bupati Limapuluh Kota itu, (Ady).




Editor : Heri Suprianto

Kapolri Imbau Warga Terpapar Covid-19 Khusus Komorbid Untuk Jalani Perawatan di Isoter
Kamis, Februari 24, 2022

On Kamis, Februari 24, 2022




INFO|JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengimbau kepada warga yang terpapar virus Covid-19 khususnya dengan riwayat komorbid untuk menjalani perawatan di lokasi isolasi terpusat (isoter). 


Hal itu disampaikan Sigit saat meninjau secara langsung lokasi isolasi terpusat di Asrama Haji Pekanbaru, Riau, Kamis (24/2/2022)


"Khususnya bagi masyarakat yang memiliki komorbid. Karena memang dokter-dokter dan tenaga kesehatan akan mengikuti setiap hari  terkait kondisi kesehatan. Dan ini akan kurangi risiko fatalitas yang terjadi," kata Sigit. 


Selain yang memiliki riwayat komorbid, Sigit juga menyarankan agar masyarakat yang tidak memiliki sarana dan prasarana penunjang untuk menjalani isolasi mandiri, agar melakukan perawatan di lokasi isoter tersebut. 


"Karena memang ada aturan dan standar untuk isolasi mandiri. Dimana harus dipenuhi syaratnya agar tidak terjadi penyebaran. Tentunya ini bisa dilakukan evaluasi atau pengecekan, apakah kemudian fasilitas untuk mandi juga terpisah, kemudian memiliki kamar-kamar yang cukup yang bisa digunakan untuk memisahkan antara yang sakit dan tidak sakit. Kalau memang tidak memiliki syarat-syarat standar tersebut, tentunya saran kita lebih baik dirawat di isoter," ujar Sigit.


Khusus di wilayah Riau, mantan Kabareskrim Polri itu mengaku mendapatkan laporan bahwa telah disediakan 41 lokasi isoter dengan tingkat BOR sebesar 9,25% atau berkapasitas 1.697 tempat tidur. Dan saat ini sudah terpakai 157 tempat tidur sehingga tersisa 1.540.


Dari tinjauannya secara langsung itu, Sigit menyatakan bahwa, lokasi isoter tersebut telah ditempatkan dokter dan tenaga kesehatan untuk melakukan pemantauan intensif bagi pasien Covid-19. Kemudian, dari segi pelayanan, fasilitas, obat-obatan, serta makanan di isoter tersebut sudah berjalan baik. 


"Saya terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Riau yang sudah menyiapkan isoter ini dengan sangat baik. Dan tentunya ini juga menjadi pilihan bagi masyarakat yang saat ini terpapar varian baru omicron, khususnya karena memang ada risiko walaupun sudah vaksin saat ini bisa terpapar. Walaupun tingkat fatalitasnya jauh lebih rendah dibandingkan dengan yang belum vaksin," papar Sigit. 


Menurut mantan Kapolda Banten itu, isoter juga merupakan upaya yang baik dalam rangka menghadapi kemungkinan terjadinya peningkatan laju pertumbuhan Covid-19 kedepannya. Mengingat, dari data yang diterima tingkat positivity rate di Riau saat ini mengalami peningkatan dibandingkan beberapa waktu belakangan. 


"Oleh karena itu dalam kesempatan ini positivity rate yang saat ini di Riau mulai meningkat dibandingkan minggu lalu dari 7 persen. Saat ini mungkin 13 sampai 14 persen. Artinya terhadap masyarakat yang terpapar dan miliki risiko komorbid walaupun alami gejala ringan, saya sarankan melaksanakan kegiatan isolasi di isoter-isoter. Karena tentunya akan mendapatkan perawatan yang jauh lebih baik daripada kalau kita melaksanakan isolasi mandiri," ucap Sigit.


Meski mengalami peningkatan, Sigit menekankan kepada seluruh masyarakat untuk tetap tenang atau tidak panik. Menurut Sigit, untuk mencegah terjadinya lonjakan Covid-19, seluruh masyarakat harus tetap disiplin dalam penetapan protokol kesehatan (prokes).


Tak hanya prokes, Sigit menyebut bahwa, strategi dan upaya lainnya untuk menekan penyebaran Covid-19, adalah dengan melakukan akselerasi percepatan vaksinasi. Karena itu, Sigit meminta untuk masyarakat melakukan vaksinasi dosis satu dan dua, serta dosis ketiga atau booster, apabila memang sudah waktunya. 


"Ini kita lakukan untuk pastikan bahwa imunitas masyarakat dalam hadapi varian baru ataupun kedepan ada varian mutasi lain, kita semua dalam kondisi memiliki imunitas dalam menghadapi varian tersebut. Dan juga mari kita manfaatkan isoter untuk memberikan perawatan yang lebih baik untuk masyarakat," tutur Sigit.


Dalam kesempatan itu, Sigit juga berdialog langsung dengan beberapa pasien Covid-19 yang menjalani perawatan di isoter. Sigit ingin memastikan perawatan dan pelayanan yang didapatkan oleh masyarakat berjalan dengan baik. 


Dari dialognya dengan beberapa pasien, Sigit bersyukur bahwa masyarakat mendapatkan pelayanan dan perawatan kesehatan yang baik dari dokter maupun tenaga kesehatan di isolasi terpusat tersebut. 


"Tetap semangat ya bu, yang penting dengan perawatan di isoter tingkat kesembuhan baik dan support dari rekan-rekan di isoter sangat membantu mempercepat kesembuhan. Khusus teman-teman di isoter tetap semangat dan berdoa agar semuanya sembuh dan bertemu dengan keluarga di rumah," tutup Sigit, (*).

Kapolri Minta Seluruh Jajaran Maksimalkan Vaksinasi Booster
Rabu, Februari 23, 2022

On Rabu, Februari 23, 2022



INFO|JABAR Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meminta kepada jajaran TNI, Polri, Forkopimda dan seluruh pihak terkait untuk memaksimalkan akselerasi percepatan vaksinasi booster atau dosisi ketiga bagi kelompok lanjut usia (lansia).


Hal itu disampaikan Sigit saat meninjau pelaksanaan akselerasi vaksinasi di seluruh Provinsi Indonesia, dengan menghadiri secara langsung di Obyek
Wisata Taman Bunga Nusantara, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Rabu (23/2/2022).

“Dalam kesempatan ini juga, kembali saya ingatkan terhadap masyarakat khususnya lansia sesuai Surat Edaran dari Kemenkes bahwa sudah diberikan kesempatan bagi yang sudah tiga bulan untuk bisa melaksanakan vaksin booster ketiga. Tentunya harapan saya ini betul-betul bisa dimaksimalkan,” kata Sigit dalam kunjungannya.

Diketahui, dalam Surat Edaran bernomor SR.02.06/II/1123/2022, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sudah menyatakan waktu pelaksanaan vaksinasi booster sudah bisa dilakukan dalam waktu tiga bulan setelah mendapatkan vaksinasi kedua bagi kelompok lanjut usia.

Dalam satu minggu kedepan, Sigit mengungkapkan, akan mengejar target dari vaksinasi booster bagi kelompok lansia. Menurutnya, dengan mendapatkan dosis ketiga itu, masyarakat khususnya yang sudah berusia dan memiliki komorbid, akan memiliki imunitas lebih kuat dari paparan virus Covid-19.

“Karena kalau kita lihat bahwa data-data yang rentan memiliki angka fatalitas tinggi tentunya adalah usia lansia yang disertai komorbid ataupun yang vaksinnya belum lengkap. Jadi ini saya harapkan untuk terus bisa dikerjakan,” ujar Sigit.

Mantan Kabareskrim Polri itu menekankan, untuk mencegah laju pertumbuhan Covid-19 saat ini, khususnya varian Omicron, vaksinasi menjadi upaya penting dalam penanganan dan pengendalian Pandemi Covid-19.

Sebab itu, kata Sigit, kedepannya, capaian target akselerasi vaksinasi dalam rangka mewujudkan kekebalan komunal, akan ditingkatkan jumlah, dari 1,1 juta menjadi 1,6 juta vaksinasi per hari.

“Secara nasional terjadi peningkatan vaksinasi kemarin kita berada di angka 1,1 juta. Hari ini target kita 1,6 juta. Ini akan terus kita jaga dan kita pertahankan, serta kita tingkatkan,” ucap eks Kapolda Banten tersebut.

Dengan begitu, Sigit berharap, bisa menghadapi perkembangan pertumbuhan Covid-19 jenis Omicron. Mengingat, menurut Sigit, dari data yang ada tingkat kesembuhan saat ini secara rata-rata nasonal berada di angka 80 hingga 90 persen.

“Tingkat kematian bisa kita jaga walaupun di beberapa wilayah ada yang diangka 5 atau 6 persen. Tapi rata-rata masih berada di angka tiga atau bahkan ada juga yang di bawah angka tiga persen. Ini adalah modal kita untuk kemudian melewati situasi Pandemi khususnya varian baru Omicron,” tutur Sigit.

Sigit optimis tren-tren positif itu bisa dipertahankan dan ditingkatkan. Pasalnya, lanjut Sigit, Indonesia pernah menjadi salah satu negara terbaik dalam rangka penanganan dan pengendalian Pandemi Covid-19.

Ini harus kita jaga terus, karena ini berdampak tentunya bagi aktivitas masyarakat dan tentunya akan membawa pertumbuhan positif terhadap pertumbuhan ekonomi.  Harapan kita bisa menjaga target Pemerintah diangka 5,5 persen. Ini bisa kita jaga,” papar Sigit.

Tak hanya meninjau, Sigit juga memberikan pengarahan tentang upaya dan strategi menekan laju pertumbuhan Covid-19 di seluruh Indonesia, dengan sambungan virtual, (*).


Kapolri : Keikusertaan Para Ulama dan Tokoh Agama Vaksinasi Jadi Motivasi Untuk Masyarakat
Selasa, Februari 22, 2022

On Selasa, Februari 22, 2022



INFO|BANTEN - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau akselerasi percepatan vaksinasi di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Badan Diklat Banten, Kabupaten Pandeglang, Selasa (22/2/2022). Kegiatan ini, juga terlaksana secara serentak di 34 Provinsi Indonesia.


Akselerasi vaksinasi yang digelar di Banten ini disaksikan dan dihadiri langsung para ulama dan tokoh agama. Hal ini, kata Sigit menjadi motivasi bagi masyarakat yang masih ragu untuk melaksanakan vaksinasi.


"Saya dapat informasi bahwa rata-rata beliau-beliau (tokoh agama dan ulama) saat ini minimal sudah vaksin kedua dan bahkan rata-rata sudah mau masuk vaksin ketiga. Jadi ini tentunya kabar baik kita semua dan bisa menjadi motivasi bagi masyarakat yang masih ragu-ragu untuk bisa vaksin," kata Sigit.


Mantan Kabareskrim Polri ini menegaskan, percepatan vaksinasi saat ini sangat penting dilakukan, mengingat angka Covid-19 khususnya varian Omicron masih tinggi. Hingga saat ini, angka harian Covid-19 masih berada di sekitar angka 34 ribu hingga 64 ribu.


"Tentunya kita harus tetap waspada tapi tak perlu takut dan salah satunya yang terus kita gencarkan bagi masyarakat yang belum vaksin agar mau melaksanakan vaksin," ujar Sigit.


Sigit mengimbau bagi masyarakat yang sudah vaksin pertama tapi belum melakukan penyuntikan vaksin dosis kedua agar segera datang ke gerai-gerai vaksin yang sudah disiapkan. Begitupun juga bagi masyarakat yang sudah waktunya melaksanakan vaksinasi ketiga atau booster untuk disegerakan.


Apalagi, kata Sigit, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sudah menyatakan waktu pelaksanaan mendapatkan vaksinasi booster sudah bisa 3 bulan sejak dapatkan vaksinasi kedua bagi kelompok lanjut usia (lansia).


Kementerian Kesehatan memperpendek jeda vaksinasi booster bagi warga usia 60 tahun ke atas. Warga lanjut usia bisa memperoleh vaksin dosis ketiga dengan jarak tiga bulan dari vaksin kedua.


Aturan itu tertuang dalam Surat Edaran bernomor SR.02.06/II/1123/2022 yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Maxi Rein Rondonuwu pada 21 Februari 2022.


"Ini sangat penting, khususnya bagi keluarga kita yang lansia harus betul-betul kita jaga karena memang kondisi tertentu varian delta dan omicron masih ada. Angkanya masih tinggi dan ada risiko yang harus kita hindari dan jaga," ucap Sigit.


Sigit menekankan, seluruh pihak tidak boleh lengah ataupun abai dalam pengendalian Pandemi Covid-19. Untuk itu, perlu soliditas dan kekompakan semua elemen, baik stakeholder terkait maupun masyarakat.


"Indonesia sudah berada di urutan keempat dunia untuk vaksinasi. Dan harapan kita sebentar lagi bisa ketiga atau kedua dengan kerja sama kita semua," tutur Sigit.


Akselerasi vaksinasi dilakukan guna membentuk kekebalan kelompok. Hal Ini sangat berpengaruh terhadap aktivitas masyarakat dan juga pertumbuhan ekonomi.


Ia berharap pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal ini bisa berada di angka 5 persen. Negara lain, kata Sigit, ada yang mengalami stagnasi pertumbuhan ekonomi, bahkan ada yang mengalami tingkat inflasi yang cukup dalam.


"Harapan kita dengan semua yang kita lakukan bisa menjaga ekonomi kita bertumbuh dengan baik, tingkat inflasi kita jaga dan ini perlu dukungan dari masyarakat dan seluruh stakeholder," papar Sigit.


Dalam kesempatan itu, Kapolri juga memberikan pengarahan terkait upaya dan strategi percepatan vaksinasi untuk menekan laju pertumbuhan Covid-19 di seluruh Indonesia,(*).