Laporan Keuangan Kementerian PUPR Tahun 2023 Banyak di Temukan Masalah Oleh BPK

Laporan Keuangan Kementerian PUPR Tahun 2023 Banyak di Temukan Masalah Oleh BPK

Info Positif On Tuesday, July 16, 2024

JAKARTA - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan perhatian khusus untuk Laporan Keuangan (LK) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Tahun 2023. BPK menemukan banyak masalah dalam laporannya. 

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tersebut mencakup LK Bagian Anggaran Belanja Subsidi (BA 999.07)-Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan dan Subsidi Bunga Kredit Perumahan-Tahun 2023 pada Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara.

Selain itu, sebanyak 13 LHP atas Program Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (PHLN) Asian Development Bank (ADB) dan World Bank di lingkungan Kementerian PUPR Tahun 2023.

“Pemeriksaan dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan,” ujar Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara IV BPK, Haerul Saleh yang memberikan LHP secara langsung kepada Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, Jakarta, Senin (15/7/2024).

Beberapa perhatian khusus itu, di antaranya terkait pelaksanaan pekerjaan fisik belanja barang, belum sepenuhnya sesuai ketentuan. Ditemukan ketidaksesuaian dengan ketentuan pembayaran, pembayaran mendahului progres pekerjaan, ketidaktepatan perhitungan penyusunan harga satuan, dan harga timpang tidak dilakukan negosiasi.

Selanjutnya, dalam pelaksanaan belanja modal atas pelaksanaan pekerjaan fisik belanja modal belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai ketentuan, antara lain pekerjaan tambah yang masih menggunakan harga satuan timpang, kekurangan volume pekerjaan, volume kontrak belum disesuaikan dengan perubahan kriteria desain dan kondisi lapangan yang sebenarnya.

Bagian ini, juga termasuk ketidaksesuaian realisasi dengan ketentuan pembayaran, ketidaktepatan perhitungan penyusunan harga satuan pekerjaan, dan pembayaran mendahului kemajuan fisik pekerjaan (termasuk di Balai Prasarana Pemukiman Wilayah (BPPW) Provinsi Kalimantan Timur).

Di sisi penerapan mekanisme pelaksanaan anggaran atas pekerjaan menggunakan Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPTA) pada Kementerian PUPR, BPK mencatat adanya permasalahan terkait pengajuan RPATA atas paket tahun jamak (Multi Years Contract/MYC) yang bukan akhir tahun kontrak, belum terdapat pengakuan atas peningkatan progres fisik pekerjaan sejak penampungan RPATA hingga 31 Desember 2023.

Kemudian pembayaran yang diajukan kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) lebih dari lima hari kerja setelah tanggal Berita Acara Serah Terima (BAST), serta penyedia jasa tidak memperpanjang masa berlakunya jaminan pelaksanaan atas paket yang diberikan kesempatan melanjutkan sisa pekerjaan ke tahun anggaran berikutnya.

Untuk LK Belanja Subsidi Bunga Kredit Perumahan dan Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan Tahun 2023, BPK menemukan di antaranya penyaluran subsidi perumahan berindikasi tidak sepenuhnya tepat sasaran, yaitu pada 1.663 debitur penerima Standar Biaya Khusus (SBK) perumahan. Kedua, pengendalian pengelolaan SBK kepada debitur Kredit Perumahan Rakyat (KPR) bersubsidi yang klaim asuransinya telah dibayar asuradur (perusahaan asuransi) kurang memadai.

Kata Aco, sapaan akrab Hairul Saleh, pejabat Kementerian PUPR segera menindaklanjuti rekomendasi LHP dengan memberikan jawaban, atau penjelasan kepada BPK selambat-lambatnya 60 hari pasca LHP diterima.

Dalam hal ini, kata dia, BPK mengharapkan peran aktif Inspektorat Jenderal (Irjen) Kementerian PUPR untuk mengkoordinasikan pelaksanaan tindak lanjut, sesuai kewenangannya dengan menggunakan sistem aplikasi Sistem Informasi Tindak Lanjut (SIPTL).

“Kami mengingatkan kembali kepada Sekjen (Sekretariat Jenderal) dan Irjen Kementerian PUPR untuk melakukan upaya-upaya tindak lanjut rekomendasi BPK secara maksimal agar LHP dapat memberikan manfaat untuk perbaikan pengelolaan keuangan negara,” kata Haerul, (inilah.com).

Editor : Tim Redaksi

PWI Sumbar Perkuat Kerjasama Dengan LKBPH Dalam Hal Bantuan Hukum Wartawan

PWI Sumbar Perkuat Kerjasama Dengan LKBPH Dalam Hal Bantuan Hukum Wartawan

Info Positif On Tuesday, July 09, 2024

INFO|JAKARTA - Lembaga Konsultan Bantuan dan Penegakan Hukum (LKBPH) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat menerima kunjungan Pengurus PWI Sumatera Barat (Sumbar) pada Selasa,(9/7/ 2024). Kunjungan tersebut dipimpin oleh Ketua PWI Sumbar terpilih, Widya Navies.

Dalam kunjungan tersebut, Wakil Sekretaris Jenderal PWI Pusat, Raja Pane, menyambut rombongan dari PWI Sumbar. Sementara itu, Sekretaris LKBPH PWI Pusat, Naek Pangaribuan, beserta para pengurus lainnya juga turut hadir.

Raja Pane menjelaskan bahwa pendirian LKBPH PWI tidak hanya sebagai departemen semata. "LKBPH PWI dapat berkoordinasi dengan Dewan Pers dan lembaga negara lainnya untuk memberikan bantuan hukum sengketa pers, terutama kepada anggota PWI yang mengalami permasalahan hukum dalam menjalankan tugas jurnalistik," ujar Raja Pane.

Naek Pangaribuan menambahkan bahwa LKBPH PWI dibentuk berdasarkan amanat Kongres di Bandung dan dikuatkan dalam HPN 2024. "Lembaga ini penting untuk memberikan bantuan hukum saat terjadi sengketa pers dan melindungi wartawan dalam menjalankan tugas kewartawanan," terang Naek. Ia menambahkan, "Apalagi kita lihat kejadian di Sumatera Utara, di mana wartawan mengalami teror dan penganiayaan. Untuk itulah pentingnya lembaga ini."

Ketua PWI Sumbar, Widya Navies, menyambut baik adanya LKBPH PWI. "Anggota PWI di Sumbar sangat antusias dengan LKBPH PWI. Banyak yang bertanya mengenai syarat dan ketentuan pembentukan LKBPH PWI," ujar Navies.

Dalam pertemuan tersebut, juga dibahas mengenai korelasi kerja antara LKBPH PWI Sumbar dan LKBPH PWI Pusat. Di akhir pertemuan, Widya Navies berharap ada petunjuk lebih lanjut terkait pembentukan LKBPH PWI. "Mungkin diperlukan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pembentukan serta tupoksi kerja LKBPH PWI agar kami di daerah lebih paham," tandasnya.

Kunjungan ini diharapkan dapat memperkuat kerja sama antara PWI Sumbar dan PWI Pusat dalam memberikan perlindungan dan bantuan hukum kepada wartawan di seluruh Indonesia. (Ady).

Editor : Tim Redaksi

Jalani Operasi Kaki Kiri, Prabowo Subianto: Setelah Masa Pemulihan Semakin Siap Mengabdi Untuk Negara dan Rakyat Indonesia

Jalani Operasi Kaki Kiri, Prabowo Subianto: Setelah Masa Pemulihan Semakin Siap Mengabdi Untuk Negara dan Rakyat Indonesia

Info Positif On Monday, July 01, 2024

 

Presiden RI Jokowi (kiri) menjenguk Menteri Pertahanan Prabowo Subianto (kanan)di RSPPN Bintaro, Jakarta, setelah setelah Prabowo menjalani operasi kaki kiri. ANTARA/HO-Tim Media Prabowo Subianto.

INFONUSANTARA.NET - Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto baru-baru ini menjalani operasi penting di Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara (RSPPN) Panglima Besar Soedirman, Jakarta. Operasi ini dilakukan untuk mengatasi cedera pada kaki kirinya yang ia alami saat bertugas sebagai tentara pada 1980-an. 

Kronologi Cedera

Prabowo mengungkapkan bahwa cedera kaki kirinya berasal dari dua kecelakaan terjun payung yang dialaminya saat masih bertugas di TNI. "Saya mengalami dua kali kecelakaan terjun payung di tahun 1980-an yang menyebabkan cedera pada kaki kiri saya. Rasa sakit dan dampak cedera ini masih saya rasakan hingga saat ini," ungkap Prabowo dalam pernyataan resmi yang dirilis melalui akun Instagram pribadinya, @prabowo.

Proses Operasi dan Pemulihan

Operasi tersebut dilakukan minggu lalu dengan persiapan matang. Prabowo berterima kasih kepada tim medis yang terlibat, menyebut beberapa dokter terkemuka seperti Brigjen TNI (Purn.) dr. Robert Hutauruk, Kolonel dr. Sunaryo, dr. Siska Widayati, dan dr. Thomas. Ia juga menegaskan bahwa tindakan medis ini penuh dengan risiko dan membutuhkan kepercayaan yang besar kepada tim dokter.

"Saya menyadari risiko besar dalam tindakan medis ini, tetapi saya meyakinkan diri bahwa ini semua untuk negara dan bangsa," kata Menhan Prabowo. "Saya yakin tim dokter dan tenaga medis yang menangani saya sangat profesional."

Dukungan dan Doa

Selama masa pemulihan, dukungan dari berbagai pihak terus mengalir. Presiden RI Joko Widodo bahkan datang langsung menjenguk Prabowo di RSPPN, menunjukkan dukungan moril yang signifikan. Dalam foto-foto yang dibagikan di media sosial, terlihat Jokowi dan Prabowo berbincang di kamar rawat, dengan kehadiran putra Prabowo, Ragowo Hediprasetyo Djojohadikusumo, dan Ajudan Menteri Pertahanan, Mayor Inf. Teddy Indra Wijaya.

"Terima kasih kepada Presiden RI Joko Widodo atas dukungan moril dan doanya," ujar Prabowo.

Tekad untuk Bangkit

Prabowo menegaskan bahwa setelah masa pemulihan, ia bertekad untuk kembali beraktivitas dengan semangat yang baru. "Insya Allah, dengan kondisi sehat ke depan, saya semakin siap untuk berbakti dan mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia," katanya.

Pernyataan ini memperlihatkan komitmen Prabowo untuk terus mengabdi meskipun menghadapi tantangan kesehatan. Dukungan dari masyarakat dan keyakinan terhadap tim medis menjadi kunci dalam proses pemulihan ini.

Operasi yang dijalani Prabowo Subianto menunjukkan tekadnya yang kuat untuk tetap melayani bangsa meskipun dihadapkan pada cobaan fisik. Proses pemulihan ini bukan hanya tentang kesehatan pribadi, tetapi juga tentang dedikasi dan komitmen terhadap tugas negara. Prabowo, yang juga calon presiden terpilih periode 2024–2029, berharap dapat segera pulih sepenuhnya dan melanjutkan pengabdiannya kepada Indonesia dengan semangat yang tidak berkurang.
(*)

AEON Supermarket Segera Hadir di EASTVARA Mall BSD City Pada 2024

AEON Supermarket Segera Hadir di EASTVARA Mall BSD City Pada 2024

Info Positif On Wednesday, June 12, 2024

 

INFONUSANTARA.NET -EASTVARA Mall bekerja sama dengan PT AEON Indonesia (AEON), salah satu merek ritel internasional, akan menghadirkan AEON Supermarket di EASTVARA Mall pada akhir tahun 2024. 

Kerja sama tersebut ditandai dengan Signing Ceremony EASTVARA Mall dan AEON pada Jumat, 7 Juni 2024

Kami sangat senang bekerjasama dengan AEON Indonesia, kolaborasi ini sejalan dengan komitmen kami untuk meningkatkan pengalaman belanja dan kenyamanan para pelanggan kami. 

"EASTVARA Mall terus berkembang sebagai pusat ritel dan komunitas yang dinamis, dan dengan bergabungnya AEON Indonesia, kami harap dapat akan memberikan warna, semangat baru maupun memberikan ketertarikan tersendiri serta memenuhi kebutuhan belanja rumah tangga dan kehidupan sehari-hari bagi para pengunjung EASTVARA Mall," ujar Direktur Utama EASTVARA Mall di BSD, Surya Adil Wijaya, dalam keterangan resmi, Jumat (7/6).

Menurutnya, kehadiran AEON Supermarket ini diharapkan dapat membawa dan memiliki konsep yang berbeda dibandingkan dengan toko-toko sebelumnya yang telah ada. 

AEON Supermarket ini akan dibuka dengan luas area ±5.247 meter persegi. Kehadiran AEON Supermarket juga melengkapi atraksi, hobi, hiburan dan kuliner yang sudah ada di EASTVARA Mall.

Selain lokasi yang strategis, kemudahan akses toll langsung, serta pasar yang menjanjikan, membuat AEON Supermarket memilih EASTVARA Mall sebagai mitra yang tepat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. 

AEON Supermarket di EASTVARA Mall ini akan lebih fokus pada produk kebutuhan sehari-hari juga produk kesehatan dan kecantikan.

Dalam kesempatan yang sama, Presiden Direktur PT AEON Indonesia Takahiro Osugi mengatakan bahwa pihaknya akan berdedikasi untuk memberikan pengalaman berbelanja kepada pelanggan yang berkualitas.

"Kami yakin kehadiran kami di EASTVARA Mall dengan rangkaian produk dan layanan berkualitas, dapat membuat EASTVARA Mall menjadi destinasi utama bagi keluarga,pengunjung yang gemar berbelanja, dan pecinta kuliner," imbuh Takahiro.

Gerai AEON Supermarket ini ditujukan menjadi destinasi keluarga yang gemar mencari barang-barang, aksesoris, hingga makanan khas Jepang. Sehingga beragam produk yang disajikan di AEON Supermarket antara lain bahan makanan segar, aneka masakan Jepang, perlengkapan rumah tangga, health and hygienie goods, kosmetik, dan masih banyak lagi.

Komplotan Oknum Koruptor di PWI Segera Dilaporkan ke APH, Wilson Lalengke Minta Hendry dan Sayid Dicekal

Komplotan Oknum Koruptor di PWI Segera Dilaporkan ke APH, Wilson Lalengke Minta Hendry dan Sayid Dicekal

Info Positif On Friday, April 19, 2024

 

INFONUSANTARA.NET, Jakarta – Sejumlah pihak yang konsen dengan pemberantasan tindak pidana korupsi berencana segera melaporkan para oknum pengurus pusat Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) ke aparat penegak hukum. Alumni PPRA-48 Lemhannas RI, Wilson Lalengke, S.Pd, M.Sc, MA, meminta agar pihak terkait mempertimbangkan untuk mencegah-tangkal (cekal) ke luar negeri para oknum PWI terduga koruptor, Hendry Ch Bangun, Sayid Iskandarsyah, dan gerombolannya.

Dari informasi yang diterima media ini, Presiden LIRA (Lumbung Informasi Rakyat), Drs. KRH HM. Jusuf Rizal, S.H., S.E., M.Si, melalui pesan WhatsApp-nya menyampaikan bahwa pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Mabes Polri untuk melaporkan dugaan tindak pidana penggelapan dan korupsi yang dilakukan oleh para oknum pengurus pusat PWI. “Kami akan segera bergerak ke Mabes Polri untuk menindaklanjuti temuan dan informasi tentang kasus penyelewengan dana hibah BUMN ini,” ujar Jusuf Rizal yang juga adalah Ketua Umum PWMOI (Perkumpulan Wartawan Media Online Indonesia).

Menurut dia, dugaan pelanggaran pidana yang dapat dipersangkakan adalah pasal 374 KUHPidana tentang penggelapan dan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. “Dugaan pelanggaran pidananya adalah penggelapan jo korupsi karena ini dana BUMN,” tambahnya.

Dalam kasus korupsi oleh para oknum pengurus pusat PWI yang santer diberitakan ribuan media di tanah air, negara dirugikan hampir 3 miliar rupiah. Hal ini sesuai pernyataan yang disampaikan oleh Dewan Kehormatan kepada publik dan Dewan Penasehat PWI kepada Menteri BUMN.

Dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi oleh Hendry Ch Bangun dan kawan-kawannya semakin menguat manakala Bendahara Umum PWI, Marthen Selamet Susanto, telah memberikan informasi terkait kronologi dana cash back bantuan BUMN untuk UKW yang ditransfer ke rekening PWI. Dalam keterangan yang telah menyebar luas itu, Marthen menjelaskan bahwa dirinya terkaget-kaget ketika mendapat kabar ada uang keluar dalam jumlah besar dari rekening PWI tanpa sepengetahuan dirinya sebagai Bendaraha Umum.

“Desas-desus cash back BUMN sudah merebak di beberapa kalangan pengurus PWI sebelum peringatan HPN 20 Februari 2024. ⁠Kabar ini saya redam dulu hingga peringatan HPN pada 20 Februari 2024 usai. Saya sebagai Ketua Pelaksana HPN tentu harus konsentrasi ke HPN agar acara berjalan lancar,” ungkap Marthen dalam pernyataan pers-nya setebal 2 halaman yang beredar beberapa hari ini.

⁠

Selesai HPN, sambungnya, dirinya sebagai Bendahara Umum PWI mencari tahu kebenaran kabar desas-desus cash back tersebut. “Bagaimana bisa saya sebagai Bendahara Umum PWI tidak mengetahui (kalau benar) ada dana keluar dalam jumlah besar,” kata pimpinan redaksi harian Koran Jakarta itu.

Marthen Selamet Susanto kemudian menanyakan soal hal-ihwal uang hibah dari BUMN itu ke staf sekretariat PWI bagian keuangan, bernama Lia. “Menurut Lia, dari Rp 6 miliar dana BUMN tersebut sudah masuk ke rekening PWI sebesar 3,6 M. Rinciannya pada akhir Desember 1,3 M dan 500 juta, kemudian pada 12 Februari masuk 1,8 M,” terangnya.

⁠Berdasarkan penuturan Lia, dari 3,6 M dana yang sudah masuk itu, sudah keluar dari rekening PWI sebagai cash back sebesar 540 juta pada akhir Desember, 540 juta pada 13 Februari. “Ada juga fee kepada yang dianggap berjasa disetujuinya bantuan BUMN tersebut (Syarif) sebesar 691 juta (19 persen dari dana masuk). Total dana yang keluar 1,771 M atau sekitar 49 persen dari 3,6 M,” imbuh Marthen lagi.

Di bagian kesimpulannya, pria berusia 57 tahun ini mengatakan bahwa dana sponsorship BUMN untuk UKW yang sudah disetor ke rekening PWI adalah Rp 4,6 Miliar. Sebesar 1,5 M telah digunakan untuk UKW di 10 provinsi. ⁠Dikeluarkan untuk cash back kepada orang BUMN Rp 1,080 M.

“⁠Ditransfer untuk fee Syarif karena dianggap berjasa menggolkan bantuan BUMN tersebut sebesar Rp 691 juta. Apa benar Syarif ini yang berjasa menggolkan dana bantuan BUMN. Bukankah ini atas perintah Presiden Jokowi saat menerima pengurus PWI di Istana?” ujar Marthen dengan nada sewot.

⁠Yang lebih mengherankan, ternyata Kementerian BUMN mengatakan bahwa tidak satu pun orang BUMN yang menerima cash back dari PWI. “⁠Uang sudah keluar Rp 1,080 M dari rekening PWI untuk cash back, tapi pihak BUMN membantah menerima cash back tersebut. Kemana larinya uang Rp 1,080 M tersebut. Lantas siapa yang terima cash back Rp 540 juta akhir Desember 2023 dan kemana larinya cash back Rp 540 juta pada 13 Februari 2024 dengan tanda terima yang ditandatangani Sekjen tersebut?” pungkas Marthen Selamet Susanto.

Mencermati kasus tersebut dan rencana LIRA melaporkan para pengurus pusat PWI ke aparat berwajib, Wilson Lalengke mengatakan bahwa pihaknya mendorong penyelesaian kasus korupsi ini ke ranah hukum sesegera mungkin. Selain itu, dia berharap kepada para terduga koruptor dana rakyat yang bercokol di organisasi pers PWI agar bertanggung jawab dan tidak melarikan diri.

“Melihat keterangan dari Bendahara Umum PWI, Marthen Selamet Susanto, sudah terang-benderang adanya tindak pidana korupsi dan penggelapan uang rakyat oleh gerombolan oknum bertameng wartawan di PWI itu. Saya mendukung Presiden LIRA dan semua pihak yang anti korupsi untuk segera melaporkan para oknum wartawan korup tersebut ke aparat penegak hukum. Dan kepada terduga koruptor Hendry Ch Bangun, Sayid Iskandarsyah, dan teman-temannya yang menikmati uang haram tersebut harus secara jantan berani mempertanggungjawabkan perbuatan tercelanya, jangan lari ke luar negeri ya,” beber Wilson Lalengke, Kamis, 18 April 2024.

Kepada aparat yang menangani kasus ini nanti, lulusan pasca sarjana dari tiga universitas ternama di Eropa itu berharap agar menerapkan juga pasal terkait pencucian uang yang di-junto-kan pada Pasal 55 KUHPidana. “Mohon kepada aparat berwajib yang menangani kasus dugaan korupsi Hendry Ch Bangun, dan kawan-kawannya itu nanti, perlu diterapkan UU money laundry dan di-junto-kan ke Pasal 55, ikut serta melakukan kejahatan,” pungkas trainer jurnalistik yang sudah melatih ribuan anggota TNI, Polri, wartawan, guru, PNS, mahasiswa, dan berbagai kalangan ini. (APL/Red)

Kordiv HP2H Bawaslu Mentawai Ikuti Rakor dan Konsolidasi di Bawaslu RI

Kordiv HP2H Bawaslu Mentawai Ikuti Rakor dan Konsolidasi di Bawaslu RI

Info Positif On Saturday, March 16, 2024

INFO|JAKARTA – Untuk menyamakan persepsi, Bawaslu RI adakan Rapat Koordinasi dan Konsolidasi terkait data pencegahan hasil pengawasan kampanye, pemungutan dan perhitungan suara serta rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu tahun 2024.

Kegiatan rakor di buka anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty yang di ikuti seluruh Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas (HP2H) Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota yang berlangsung selama tiga hari di mulai dari tanggal 13-15 Maret 2024 bertempat di Grand Mercure, Kemayoran Jakarta Pusat.

Dalam sambutannya, Lolly Suhenty menyampaikan, bahwa bulan ramadhan ini merupakan bulan yang tepat untuk menguji keimanan, kejujuran serta profesionalitas jajaran pengawas pemilu.

“Dalam proses pleno Rekapitulasi penghitungan perolehan suara kita bisa rasakan bagaimana keimanan kita diuji untuk bisa sabar dalam menghadapi para saksi parpol maupun masalah- masalah lain yang harus diselesaikan secara cepat dan bijak.” sebutnya.

Seperti diketahui tugas dan fungsi Bawaslu dalam mengawal suara rakyat bagaimana proses dan hasilnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

“Dalam menghadapi proses rekapitulasi tentunya Bawaslu harus bersikap tegas dalam mengambil keputusan untuk memberikan rasa keadilan bagi semua pihak,” tegasnya.

Lolly mengingatkan, untuk proses penanganan pelanggaran yang masih berjalan ia mempersilahkan untuk berkonsultasi ke Bawaslu RI melalui para Tenaga Ahli. Mengingat putusan sudah harus dikeluarkan sebelum selesai rekap nasional paling lambat tanggal 20 Maret 2024.

“Jadi bagi Bawaslu Kabupaten/Kota yang masih ada proses penanganan pelanggaran diharapkan sebelum selesai rekap nasional tersebut sudah mengeluarkan putusan yang inkrah.” tegasnya lagi.

Ketua Bawaslu Mentawai, Perius Sabaggalet melalui Kordiv Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas (HP2H), Nasrullah Siritoitet menyebut, rakor dan konsolidasi yang di gelar Bawaslu RI ini untuk menyamakan persepsi Data Pencegahan, Hasil Pengawasan Kampanye, Pemungutan dan Penghitungan Suara serta Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Tahun 2024.

“Data hasil pengawasan yang di tegaskan Bawaslu RI untuk setiap wilayah kerja masing-masing, kita di Bawaslu Mentawai siap segera untuk di lengkapi” ucapnya.

Dia menyampaikan, setelah tahapan Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kabupaten dan Provinsi, Bawaslu Mentawai melalui Bawaslu Provinsi Sumbar telah menyerahkan data Hasil Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilu 2024 ke Bawaslu RI.

“Rakor dan konsolidasi yang di gelar Bawaslu RI ini menjadi acuan serta di harapkan berjalan dengan baik hingga sampai pengumuman Real count hasil pemilu 2024 nanti” tukasnya, (Ers).

Editor : Tim Redaksi

Pemerintah Tetapkan Awal Puasa Ramadhan 12 Maret 2024

Pemerintah Tetapkan Awal Puasa Ramadhan 12 Maret 2024

Info Positif On Sunday, March 10, 2024

INFO|JAKARTA - Pemerintah mengumumkan 1 Ramadan 1445 Hijriah atau awal puasa di Indonesia jatuh pada 12 Maret 2024 berdasarkan pemantauan hilal di ratusan titik di seluruh Indonesia.

Hal itu diputuskan melalui Sidang Isbat yang digelar Kementerian Agama (Kemenag) bersama perwakilan ormas-ormas keagamaan hingga Majelis Ulama Indonesia (MUI), di Jakarta, Minggu (10/3).

"Hilal tidak memenuhi kriteria MABIMS baru, Sidang Isbat secara mufakat menetapkan 1 Ramadhan 1445 Hijriah jatuh pada Selasa, 12 Maret 2024 Masehi," ujar Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengumumkan hasil sidang isbat tersebut, Minggu (10/3) malam.

Indonesia menggunakan kriteria yang disepakati Menteri-menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura (MABIMS) sebagai penentu awal bulan hijriah.

Patokannya adalah tinggi hilal minimal 3 derajat dan elongasi minimal 6,4 derajat.

Sebelumnya, Cecep Nurwendaya, anggota tim hisab rukyat Kemenag, mengungkap rukyat pada hari int mengungkap tinggi hilal di seluruh wilayah NKRI antara -0° 20' 01" (-0,33°) sampai dengan 0° 50' 01" (0,83") dan elongasi antara 2° 15° 53 (2.26") sampai dengan 2° 35' 15" (2,59°). 

"Saya simpulkan berdasarkan kriteria MABIMS 3 ketinggian, dan elongasi 6,4 tanggal 29 Sya'ban 1445 Hijriah/10 Maret 2024 Masehi, posisi hilal di seluruh wilayah NKRI belum masuk kriteria minimum tinggi hilal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat," ujar dia pada Seminar Posisi Hilal di Kantor Kemenag, Jakarta, Minggu (10/3).

"Sehingga tanggal 1 Ramadan secara hisab jatuh bertepatan dengan hari Selasa Pon, tanggal 12 Maret 2024 Masehi," lanjutnya.

Hasil sidang isbat itu merujuk pada pemantauan bulan atau rukyatul hilal awal di 134 titik di seluruh Indonesia pada Minggu petang di masing-masing wilayah.

Pengamatan hilal itu dilakukan Kanwil Kementerian Agama dan Kemenag Kabupaten/Kota, bekerja sama dengan Pengadilan Agama dan Ormas Islam serta instansi lain di daerah setempat.

Prosesi sidang Isbat penentuan awal Ramadan dilakukan dengan mempertimbangkan informasi awal berdasarkan hasil perhitungan secara astronomis atau hisab, serta hasil konfirmasi lapangan melalui mekanisme pemantauan hilal.

Sementara, Muhammadiyah, yang menganut hisab hakiki wujudul hilal, lebih dulu menetapkan 1 Ramadhan 1445 H jatuh pada Senin (11/3). (lom/arh)

Editor : Tim Redaksi

Polisi Jemput Gus Samsudin Terkait Konten Kontroversial Tukar Pasangan Suami-Istri

Polisi Jemput Gus Samsudin Terkait Konten Kontroversial Tukar Pasangan Suami-Istri

Info Positif On Thursday, February 29, 2024

 

Gus Samsudin diperiksa di Polda Jatim terkait konten tukar pasangan suami istri

INFONUSANTARA.NET - Gus Samsudin, seorang individu yang membuat konten kontroversial mengenai pertukaran pasangan suami-istri, akhirnya dijemput paksa oleh petugas kepolisian dari kediamannya di Blitar, Jawa Timur pada Kamis (29/2/2024).

Tindakan penjemputan ini dilakukan oleh petugas karena adanya kekhawatiran bahwa Samsudin akan melarikan diri atau menghambat proses penyidikan.

Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Dirmanto, menjelaskan bahwa penjemputan paksa terhadap Gus Samsudin dilakukan karena adanya kekhawatiran bahwa ia akan melarikan diri atau menghambat proses penyidikan yang sedang berlangsung. 

Polda Jatim telah mengambil alih kasus ini dari Polres Blitar karena adanya perubahan-perubahan dalam keterangan yang diberikan oleh Samsudin, terutama terkait dengan lokasi pembuatan konten tersebut.

Saat ini, Gus Samsudin masih berstatus sebagai saksi dalam kasus ini. Penyidik Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Jatim menganggap keterangannya masih diperlukan untuk proses penyidikan lebih lanjut.

Dirmanto juga menambahkan bahwa Polda Jatim telah memeriksa dua saksi lainnya, salah satunya adalah pembuat atau perekam video konten yang melibatkan pertukaran pasangan suami-istri oleh Samsudin.

Menyikapi pemeriksaannya, Gus Samsudin enggan memberikan komentar dan hanya menyatakan "Saya no comment" kepada awak media. Meskipun demikian, ia terlihat mengenakan busana serba hitam dan menunjukkan senyuman ketika ditanya oleh awak media.

Kasus ini menjadi perhatian publik setelah konten video yang dibuat oleh Gus Samsudin tentang pertukaran pasangan suami-istri menjadi viral.

Dalam video tersebut, terlihat seorang lelaki yang berpakaian seperti kiai lengkap dengan sorban dan seorang perempuan yang bercadar. Si lelaki menyatakan bahwa pertukaran pasangan suami-istri diperbolehkan dalam agama jika terdapat rasa saling suka di antara pasangan tersebut.

Kasus ini kemudian diambil alih oleh Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Jatim untuk penyelidikan lebih lanjut.(*)

Kritik Pemberian Gelar Jenderal Kehormatan Prabowo, Dosen Filsafat UGM: Cacat Moral dan Nir-Empati!

Kritik Pemberian Gelar Jenderal Kehormatan Prabowo, Dosen Filsafat UGM: Cacat Moral dan Nir-Empati!

Info Positif On Thursday, February 29, 2024

 

INFONUSANTARA.NET -- Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa pemberian gelar kehormatan Jenderal TNI kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dilakukan atas dasar kontribusi yang diberikan kepada negara.

Menurut Jokowi, pemberian gelar bintang empat kepada Prabowo sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2009.

Penyematan tanda kehormatan kepada Prabowo dilakukan di Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, yang terletak di kawasan Cilangkap, Jakarta Timur, pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024.

Pengangkatan ini dilakukan sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 13/TNI/Tahun 2024 yang dikeluarkan pada tanggal 21 Februari 2024, yang mengatur tentang Penganugerahan Pangkat Secara Istimewa berupa Jenderal TNI Kehormatan.

Jokowi juga menyebutkan bahwa Prabowo sebelumnya telah menerima penghargaan Bintang Yudha Dharma Utama pada 2022 atas jasanya dalam bidang pertahanan.

Menurut Jokowi, kontribusi yang telah diberikan oleh Prabowo sangat luar biasa dalam meningkatkan kemajuan TNI dan negara secara keseluruhan.

Hal ini diungkapkan oleh Jokowi setelah acara seremoni di Markas Besar Tentara Nasional Indonesia.

Dosen Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada, Agus Wahyudi, menyatakab pendapatnya tentang tindakan Presiden Jokowi memberikan pangkat jenderal kehormatan kepada Prabowo sebagai suatu cacat moral dan kurangnya empati.

“Keputusan ini mencerminkan cacat moral karena tidak mempertimbangkan argumen mengenai kesalahan moral masa lalu Prabowo, yang menjadi alasan pemecatannya dari TNI. Hal ini menyoroti kurangnya pertimbangan terhadap dampak moral dari tindakan tersebut,” kata dia kepada Tempo.co. pada Rabu, 28 Februari 2024.

Selain itu, Agus Wahyudi menyatakan bahwa keputusan ini kurang memiliki empati karena tidak memperhitungkan perasaan dan potensi luka yang masih dirasakan oleh sebagian keluarga korban penculikan aktivis 1998. Prabowo telah mengakui perannya dalam kejadian tersebut.

"Sehingga keputusan untuk memberinya pangkat jenderal secara penuh tanpa mempertimbangkan hal ini menunjukkan kurangnya empati terhadap penderitaan korban dan keluarganya," ujar Agus.

Lebih lanjut, Agus menyatakan bahwa Jokowi seharusnya menyadari kesalahan yang telah dilakukannya.

"DPR perlu memanggil dan meminta pertanggungjawaban langsung kepada Jokowi," katanya.

Menurutnya, apakah Jokowi menyadari bahwa tindakannya memberikan pangkat Jenderal Kehormatan kepada Prabowo tersebut berpotensi membuatnya dianggap sebagai pengkhianat terhadap reformasi dan demokrasi yang telah berlangsung di Indonesia.

Dalam konteks ini, peran DPR sebagai lembaga pengawas dan pengatur dalam sistem demokrasi menjadi sangat penting.

Mereka memiliki tanggung jawab untuk mengawasi dan memastikan bahwa keputusan-keputusan yang diambil oleh presiden sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan.

Dengan memanggil Jokowi untuk pertanggungjawaban, DPR dapat menegaskan kembali pentingnya prinsip akuntabilitas dalam menjalankan pemerintahan.

Selain itu, perlu adanya refleksi yang mendalam dari Jokowi dan pemerintahannya tentang dampak dari keputusan ini terhadap integritas moral dan legitimasi politik mereka di mata masyarakat.

Sumber Berita / Artikel Asli : tempo

Kenaikan Pangkat Istimewa Prabowo Subianto,Ini Penjelasan Panglima TNI

Kenaikan Pangkat Istimewa Prabowo Subianto,Ini Penjelasan Panglima TNI

Info Positif On Thursday, February 29, 2024

 

Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto menerima kenaikan pangkat Jenderal Kehormatan dari Presiden Jokowi.

INFONUSANTARA.NET -- Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menjelaskan terkait prosedur pemberian kenaikan pangkat istimewa kepada Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto yang kini menyandang pangkat Jenderal kehormatan Purnawirawan.

Penjelasan itu disampaikan Agus atas Tanda Kehormatan Bintang Yudha Dharma Utama yang didapat Prabowo merupakan usulan sejak tahun 2022 silam.

“Menhan bapak Prabowo Subianto telah dianugerahi Tanda Kehormatan Bintang Yudha Dharma Utama yang ditetapkan dengan Keppres Nomor 13/TK/TAHUN 2022 tanggal 28 Januari 2022,” kata Agus saat dihubungi, Rabu (28/2/2024).

Selama itu, kata dia, proses pengusulan Tanda Kehormatan Bintang Yudha Dharma Utama kepada Prabowo telah melalui proses pengusulan, verifikasi dan pertimbangan Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.

“Sesuai Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/34/V/2011 tanggal 10 Mei 2011, Bintang Yudha Dharma Utama ini hanya diberikan kepada Menhan dan Panglima TNI,” jelasnya.

Maka, sebagaimana Pasal 33 ayat 1 dan 3, Undang Undang Nomor 20 Tahun 2009 Prabowo pun berhak diberikan pengangkatan dan kenaikan pangkat secara istimewa. Sebagaimana Surat Panglima TNI Nomor R/216/II/2024 tanggal 16 Februari 2024.

Yang kemudian ditindaklanjuti dengan Keppres Nomor 13/TNI/Tahun 2024 tanggal 21 Februari 2024 tentang Penganugerahan Pangkat Secara Istimewa berupa Jenderal TNI Kehormatan.

“Panglima TNI merekomendasikan penganugerahan Jenderal TNI Kehormatan. Maka pada hari ini, Presiden memberikan Kenaikan Pangkat Secara Istimewa kepada Menhan bapak Prabowo Subianto,” jelasnya.

Ucapan Selamat Dari Panglima

Tak lupa, Agus juga mengucapkan selamat atas penganugerahan yang didapat Prabowo sebagai jenderal TNI Kehormatan. Atas jasa dan dedikasinya selaku Menteri Pertahanan ( Menhan) dalam memperkuat TNI.

“Saya ucapkan selamat dan sukses kepada Bapak menteri pertahanan yang sudah dianugerahi kenaikan pangkat secara istimewa menjadi jenderal TNI kehormatan,” ujarnya.

“Atas jasa-jasa beliau dan dedikasi yang tinggi dalam menjaga keutuhan negara RI, dan membangun kekuatan TNI yang profesional. Semoga beliau selalu ada dalam lindungan Allah SWT dalam pengabdiannya kepada bangsa dan negara Indonesia yang kita cintai,” tambah dia.

Kata Prabowo Usai Menerima Kenaikan Pangkat

Menteri Pertahanan sekaligus calon presiden (capres) nomor urut 2, Prabowo Subianto resmi menerima kenaikan pangkat Jenderal Kehormatan dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Menurut Prabowo, pemberian jenderal bintang empat kepada dirinya dari Jokowi, merupakan amanah dan tanggung jawab yang berat.

"Kayaknya berat yah," singkat Prabowo saat ditanya awak media usai acara Rapim TNI Polri 2024 di Mabes TNI, Jakarta Timur, Rabu (28/2/2024).

Sebelumnya, Jokowi membantah anggapan bahwa pemberian kenaikan pangkat Jenderal Kehormatan ke Prabowo merupakan bagian dari transaksi politik.

Dia mengatakan, dirinya sengaja memberikan kenaikan pangkat kepada Prabowo usai Pemilu 2024. Hal ini agar tak ada anggapan ada transaksi politik dibalik pemberian kenaikan pangkat.

"Ya kalau transaksi politik kita berikan aja sebelum Pemilu. Ini kan setelah Pemilu supaya tidak ada anggapan-anggapan seperti itu," kata Jokowi usai memberikan kenaikan pangkat secara istimewa kepada Prabowo saat Rapim TNI-Polri di Mabes TNI Jakarta Timur, Selasa (28/2/2024).

Sumber: liputan6.com

Desak Turunkan Harga Bahan Pokok, Ribuan Buruh Bersiap Demo Didepan Istana Negara

Desak Turunkan Harga Bahan Pokok, Ribuan Buruh Bersiap Demo Didepan Istana Negara

Info Positif On Thursday, February 29, 2024

 

Ilustrasi demo buruh. (ist)

INFONUSANTARA.NET - Partai Buruh bersama Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) akan menggelar demonstrasi di depan Istana Negara, Jakarta, pada Kamis (29/2/2024). Presiden Partai Buruh dan sekaligus Presiden KSPI, Said Iqbal, telah mengumumkan bahwa sekitar 1 hingga 2 ribu orang dari berbagai daerah, termasuk Jabodetabek, Jawa Barat, Tangerang Raya, Serang, dan Cilegon, akan berpartisipasi dalam aksi tersebut.

Menurut Said Iqbal, demonstrasi ini akan menyuarakan tiga tuntutan utama. Pertama, mereka menuntut pemerintah untuk menurunkan harga bahan pokok yang terus melonjak. Kedua, mereka mendesak pencabutan Omnibus Law Cipta Kerja. Dan yang ketiga, mereka menekankan perlunya penyelenggaraan pemilu yang bersih dan adil.

Said Iqbal menegaskan bahwa situasi ekonomi saat ini memaksa kaum buruh untuk turun ke jalan. Meskipun upah terus naik, namun kenaikan tersebut tidak mampu menutupi lonjakan harga bahan pokok. Terlebih lagi, dengan mendekati bulan suci Ramadan, kebutuhan pokok masyarakat semakin meningkat.

"Dalam menghadapi bulan suci Ramadan, kami mengharapkan pemerintah untuk mengendalikan harga-harga bahan pokok. Jika tidak, kenaikan harga jelang puasa akan semakin tak terkendali," tegasnya.

Situasi ini memicu kekhawatiran serius di kalangan buruh, yang merasa bahwa kenaikan upah yang tidak sebanding dengan lonjakan harga barang kebutuhan pokok telah memberikan dampak yang merugikan bagi kehidupan sehari-hari mereka.

Dengan demikian, demo yang akan digelar di depan Istana Negara diharapkan dapat menjadi panggilan keras kepada pemerintah untuk bertindak cepat dalam menanggapi masalah ekonomi yang tengah dihadapi oleh masyarakat, terutama kaum buruh.(*)

Jokowi Lantik AHY Jadi Menteri ATR/BPN, Hadi Tjahjanto Jabat Menko Polhukam

Jokowi Lantik AHY Jadi Menteri ATR/BPN, Hadi Tjahjanto Jabat Menko Polhukam

Info Positif On Wednesday, February 21, 2024

 

Jokowi lantik AHY sebagai Menteri ATR/BPN dan Hadi Tjahjanto sebagai Menko Polhukam. (Dok:ist)

INFONUSANTARA.NET, Jakarta - Dalam langkah yang signifikan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah melantik Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Ketua Umum Partai Demokrat, sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) / Kepala Badan Pertanahan Nasional. Ini menandai momen penting dalam politik Indonesia saat AHY mengambil peran kunci dalam membentuk kebijakan pertanahan dan tata ruang.

Penunjukan AHY menegaskan komitmen Presiden Jokowi terhadap inklusivitas dan pemanfaatan beragam talenta untuk pembangunan nasional. Dalam pidato pengantar, AHY menekankan pentingnya pengelolaan lahan yang berkelanjutan dan tata ruang yang adil untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan harmoni sosial.

Menyertai AHY dalam perombakan kabinet ini adalah mantan Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI), Hadi Tjahjanto, yang mengambil peran sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam). Latar belakang militer Tjahjanto yang luas membawa perspektif strategis dalam mengatasi tantangan politik, hukum, dan keamanan Indonesia.

Upacara pelantikan berlangsung di Istana Presiden di Jakarta pada hari Rabu, 21 Februari 2024, pukul 11:00 WIB. Suasana dipenuhi dengan semangat patriotik saat lagu kebangsaan, "Indonesia Raya," bergema di koridor, melambangkan komitmen baru terhadap kemakmuran dan kesatuan bangsa.

Di antara tokoh-tokoh terkemuka yang hadir adalah Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

Juga hadir adalah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima Tentara Nasional Indonesia Jenderal Agus Subiyanto, Kepala Badan Intelijen Nasional (BIN) Jenderal Polisi (Purn.) Budi Gunawan, dan Jaksa Agung ST. Burhanuddin.

Penunjukan AHY dan Tjahjanto menandakan pergeseran strategis dalam lanskap pemerintahan Indonesia, dengan fokus pada penyelesaian masalah terkait pengelolaan lahan, keamanan, dan reformasi hukum. Saat bangsa ini melalui tantangan yang kompleks, penunjukan ini menandakan pendekatan proaktif terhadap tata kelola efektif dan pembangunan nasional.(*)

Peringati HPN 2024, Ketua KI Sumbar Musfi Yendra: Komisi Informasi dan Pers Harus Bersinergi Mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik

Peringati HPN 2024, Ketua KI Sumbar Musfi Yendra: Komisi Informasi dan Pers Harus Bersinergi Mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik

Info Positif On Tuesday, February 20, 2024

 

Ketua Komisi Informasi Sumbar,Musfi Yendra  menghadiri acara puncak peringatan Hari Pers Nasional di Ancol, Jakarta, Selasa (20/2/2024).(ist)

INFONUSANTARA.NET - Ketua Komisi Informasi (KI) Sumbar, Musfi Yendra, menghadiri acara puncak peringatan Hari Pers Nasional di Ancol, Jakarta, Selasa (20/2/2024).

Musfi mengatakan visi Komisi Informasi sejalan dengan Pers yakni mengusung keterbukaan informasi publik.

“Pers adalah pilar utama demokrasi dan menjadi instrumen penting mengawasi dan mendorong keterbukaan informasi badan publik,” ujar Musfi Yendra.

Musfi menilai Pers dan Komisi Informasi harus bersinergi dan bahu membahu mendorong terwujudnya keterbukaan informasi publik di badan publik dan menjadi budaya dalam birokrasi di Indonesia.

“Sebagai lembaga yang mengusung keterbukaan informasi publik, keberadaan kedua lembaga ini tentu tidak bisa dipisahkan, KI dan Pers harus bersinergi mewujudkan keterbukaan informasi publik,” pungkas Musfi Yendra.

Peringatan Hari Pers Nasional di Jakarta dihadiri oleh Presiden Joko Widodo. Jokowi beserta rombongan tiba di lokasi acara pada pukul 16.00 WIB.

Tampak turut hadir dalam acara Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi dan Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.

Sebagai catatan, HPN yang diperingati setiap 9 Februari menjadi salah satu pijakan jurnalis di tanah air. Peringatan ini sekaligus merayakan Hari Ulang Tahun Persatuan Wartawan Indonesia (HUT PWI) yang dibentuk sejak 1946.(*)

Wajib Tahu! Ini Besaran Gaji Terbaru KPPS, Pengawas TPS, Saksi dan Linmas di Pemilu 2024

Wajib Tahu! Ini Besaran Gaji Terbaru KPPS, Pengawas TPS, Saksi dan Linmas di Pemilu 2024

Info Positif On Friday, January 26, 2024

INFONUSANTARA.NET -- Saksi, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Perlindungan Masyarakat (Linmas), dan pengawas TPS memiliki peran penting dalam Pemilu 2024.

Memiliki peran dan tugas masing-masing, tapi keberadaan Saksi, KPPS, Linmas, dan Pengawas TPS merupakan satu kesatuan dalam kesuksesan penyelenggaraan Pemilu 2024

Jika melihat daftar gaji sejumlah unsur di TPS seperti petugas KPPS dan pengawas pemilu 2024 mengalami kenaikan yang berpotensi pada kenaikan gaji saksi pemilu 2024 juga ikut naik.

Daftar Gaji Saksi, KPPS, Linmas, dan Pengawas TPS di Pemilu 2024

1. Gaji Saksi Pemilu 2024

Hingga saat ini, belum ditetapkan secara resmi berapa gaji atau honor untuk saksi Pemilu 2024.

Merujuk pada Pemilu 2019, setiap saksi mendapatkan gaji sekira Rp 100 ribu hingga Rp 250 ribu.

Jika melihat daftar gaji sejumlah unsur di TPS seperti petugas KPPS dan pengawas pemilu 2024 mengalami kenaikan yang berpotensi pada kenaikan gaji saksi pemilu 2024 juga ikut naik.

Gaji saksi pemilu 2024 di prediksi berkisar Rp 150.000- Rp 300.000 yang akan dibayarkan oleh partai politik atau peserta pemilu 2024.

2. Gaji KPPS Pemilu 2024

Gaji KPPS 2024 tercantum dalam Surat Kementerian Keuangan Nomor S-647/MK.02/2022 tanggal 5 Agustus 2022.

Ada perbedaan gaji antara ketua KPPS dengan anggota KPPS. Dengan selisih Rp 100 ribu dari upah yang di terima ketua dan anggota KPPS. Ketua KPPS akan mendapatkan gaji Rp 1,2 juta, sedangkan anggota KPPS menerima honor sebanyak Rp 1,1 juta.

Sedangkan pada Pemilu 2019, ketua KPPS hanya mendapat Rp 550 ribu dan anggota KPPS Rp 500 ribu.

3. Gaji Linmas

Upah untuk linmas atau pengamanan TPS juga tertera dalam Surat Kementerian Keuangan Nomor S-647/MK.02/2022 tanggal 5 Agustus 2022.

Linmas mendapatkan sekitar Rp 700 ribu saat pengamanan TPS 2024. Sementara di Pemilu 2019, linmas TPS menerima honor Rp 500 ribu.

Di luar negeri, pengamanan TPS/Satlinmas juga akan mendapatkan gaji sebesar Rp 4,5 juta pada Pemilu 2024.

4. Upah Pengawas TPS 2024

Kenaikan gaji juga di rasakan Pengawas TPS 2024 sebagaimana yang tertuang dalam Surat Menteri Keuangan Nomor: 5/5715/MK.302/2022.

Melihat dari besarannya, ada kenaikan gaji Pengawas TPS pada pemilu 2024 di banding Pemilu 2019.

Sedangkan saat Pemilu 2019, Pengawas TPS di bayar Rp 650 ribu per bulan. Namun pada Pemilu 2024, mereka akan mendapatkan gaji sebesar Rp 1 juta. Artinya ada kenaikan sebanyak Rp 350 ribu.

Apa Itu Kota Metaverse, Ini Konsepnya Yang Akan Dibangun Prabowo Jika Jadi Presiden

Apa Itu Kota Metaverse, Ini Konsepnya Yang Akan Dibangun Prabowo Jika Jadi Presiden

Info Positif On Thursday, November 30, 2023

 

INFONUSANTARA.NET,Jakarta -- Calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto disebutkan berencana untuk membangun kota Metaverse bila terpilih menjadi presiden Indonesia pada Pilpres 2024 mendatang. Hal tersebut diungkapkan oleh Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Budiman Sudjatmiko. Dia mengatakan, total ada 10 kota Metaverse yang akan dibangun Prabowo.

“Sembilan kota sebagai seperti sembilan planet, dan mataharinya adalah IKN sebagai super hub dari ekosistem digital. Ini bisa dikerjakan, orangnya ada,” kata Budiman dalam acara Indonesia Digital Summit 2023 di Four Seasons Jakarta, Selasa, 28 November 2023. Sebagaimana dilansir dari tempo.co.

Mantan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu mengatakan, pemerintah akan bergandengan tangan dengan stakeholders lain untuk mewujudkan kota virtual tersebut. Adapun total kebutuhan investasi guna membangun satu ekosistem digital di satu kota mencapai US$ 8,6 miliar atau sekitar Rp 125 triliun.

Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, Budiman Sudjatmiko, mengungkapkan ada total 10 kota Metaverse yang akan dibangun oleh Prabowo jika terpilih dalam Pilpres 2024. Adapun konsep yang diusungnya adalah dengan menjadikan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sebagai super hub atau pusat data dari ekosistem digital tersebut.

Sementara itu, sembilan kota lainnya akan dibangun seperti planet yang sumber daya utamanya berasal dari IKN sebagai pusat data. Dengan begitu, maka IKN kemungkinan besar akan menjadi kota pertama di Indonesia yang dibuat dalam bentuk Metaverse.

Budiman juga menyebutkan bahwa dibutuhkan investasi senilai US$ 8,6 miliar, yang setara dengan Rp 125 triliun, untuk membangun satu ekosistem digital di satu kota. Dengan rencana 10 kota Metaverse, maka akan memakan anggaran sebesar US$ 86 miliar atau sekitar Rp 1.250 triliun.

Konsep Kota Metaverse Prabowo

Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, Budiman Sudjatmiko, mengungkapkan ada total 10 kota Metaverse yang akan dibangun oleh Prabowo jika terpilih dalam Pilpres 2024. Adapun konsep yang diusungnya adalah dengan menjadikan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sebagai super hub atau pusat data dari ekosistem digital tersebut.

Sementara itu, sembilan kota lainnya akan dibangun seperti planet yang sumber daya utamanya berasal dari IKN sebagai pusat data. Dengan begitu, maka IKN kemungkinan besar akan menjadi kota pertama di Indonesia yang dibuat dalam bentuk Metaverse.

Budiman juga menyebutkan bahwa dibutuhkan investasi senilai US$ 8,6 miliar, yang setara dengan Rp 125 triliun, untuk membangun satu ekosistem digital di satu kota. Dengan rencana 10 kota Metaverse, maka akan memakan anggaran sebesar US$ 86 miliar atau sekitar Rp 1.250 triliun.

Melansir dari laman sis.binus.ac.id, Metaverse adalah konsep dari alam semesta 3D yang rigid, online, dan menggabungkan beberapa ruang virtual yang berbeda. Istilah ini pertama kali muncul setelah Facebook mengubah namanya menjadi Meta. Sejak saat itu, konsep Metaverse dan Kota Metaverse pun dikembangkan.

Metaverse memungkinkan penggunanya untuk bekerja, bertemu, bermain game, dan bersosialisasi di ruang 3D. Salah satu contohnya adalah video gim yang saat ini mampu memberikan pengalaman seakan nyata kepada para penggunanya. Melansir dari Inlc.org, secara umum, Metaverse adalah evolusi internet yang lebih mengintegrasikan pengalaman fisik dan digital.

Dasar bagi metaverse sendiri adalah teknologi seperti blockchain dan Internet of Things (IoT). Sejumlah kota di dunia telah menggunakan teknologi metaverse ini dengan cara yang inovatif untuk menarik pariwisata, mendorong penyederhanaan proses kota, hingga mengelola sumber daya penting. Beberapa kota tersebut adalah Seoul, Dubai, Singapura, Shanghai, hingga Santa Monica.

Terdapat beberapa ciri umum dari Kota Metaverse. Pertama, berbentuk dunia virtual yang dapat dijelajahi dengan menggunakan komputer, telepon seluler, dan perangkat lain sambil menikmati grafis dan suara 3D. Kedua, virtual reality berupa alat yang digunakan untuk menikmati dunia virtual, seperti earphone.

Ketiga, jejaring sosial dimana pengguna akan direpresentasikan sebagai avatar, yakni bot, agen virtual, atau manifestasi kecerdasan buatan untuk melakukan aktivitas pada dunia virtual tersebut. Keempat, Metaverse harus permanen dan dapat tersedia kapan saja.

Terakhir, Metaverse adalah representasi dunia nyata dimana objek dalam dunia virtual sebenarnya mewakili hal yang nyata di dunia. Misalkan menerbangkan drone virtual di Metaverse dan menerbangkan drone sungguhan di dunia nyata. Nanti, manusia akan menyebut realitas dan virtual sebagai “kembar digital”, atau tidak ada perbedaan.