PILIHAN REDAKSI

Sambangi Mitra Karib, Sertu Angga Motivasi Masyarakat Nelayan di Muara Siberut

INFO|MENTAWAI - Kedekatan seorang aparat teritorial dengan masyarakat terlihat dalam kegiatan Komunikasi Sosial (Komsos) yang sudah menjadi...

Budaya

Opini

Mentawai

Padang Panjang

Peristiwa

Pariwara

Sijunjung

RAGAM

Inkado Sumbar Siap Mengantarkan Wahyu Iramana Putra Menuju DPD RI
Sabtu, Januari 29, 2022

On Sabtu, Januari 29, 2022

(ist)


INFONUSANTARA.NET -- Kursi DPD RI untuk setiap provinsi ada empat, dan diprediksi komposisi Senator asal Sumbar yang ada sekarang diperkirakan bakal berubah di Pemilu 2024 mendatang.


Diyakini siapa yang bisa menusuk ke pemilik suara di pemilu maka itulah yang berpeluang besar akan merebut kursi DPD RI dari Sumbar.


Satu yang mulai mencuri popularitas dari sekian banyak tokoh adalah H.Wahyu Iramana Putra,yang dikenal di Sumbar sebagai pengusaha dan politikus, serta tokoh olahraga.


Wahyu Iramana Putra, merupakan putra asli Luhak Nan Tuo, selaku Ketua Inkado Sumbar dua hari lalu minta restu kepada tokoh karate dan atlet karate di Sumbar untuk maju sebagai Calon DPD RI.


Gayung pun bersambut, Inkado Sumbar mendukung Wahyu Iramana Putra untuk merebut satu kursi Senator DPD RI.


Tekad bersama memenangkan Wahyu disampaikan, Selasa (25/1), oleh Keluarga Besar Sabuk Hitam, pelatih dan atlet. “Maju Ketum oss,” ujar mereka serempak.


Wahyu IP menyatakan siap maju DPD RI asal Keluarga Besar Inkado Sumbar bersatu dan menggalang kekuatan untuk mengantarkannya ke gedung Senator RI di Senayan Jakarta.


“Siap Ketua, kita 24 jam rapatkan barisan dan sosialisasikan Ketua kita,” ujar Nofrizal, salah seorang karateka Inkado.


Wahyu Irmana Putra diprediksi punya kans besar menggeser satu dari empat Calon Inkumben Senator DPD RI di Pemilu 14 Februari 2024.


“Pak Wahyu Iramana Putra itu punya pengalaman elektoral dan basis elektoral yang siap bergerak dini untuk memenangkan satu kursi DPD untuk beliau,” kata Norizal lagi.


Wahyu dikonfirmasi melakukan pencitraan dini mengatakan yes.


“Ya haruslah karena trek perebutan senator DPD RI itu terjal dan licin, saya harus gaspol ke kantong masyarakat meyakini pemilih untuk menempatkan saya di hati pemilih untuk Pemilu 2024,” ujar Wahyu.(Rel/adt)


Minta Restu Maju di DPD RI, Wahyu Apresiasi Prestasi Tim Inkado Sumbar
Rabu, Januari 26, 2022

On Rabu, Januari 26, 2022




INFONUSANTARA.NET - Ketua Umum Inkado Sumbar Wahyu Iramana Putra memberi apresiasi atas prestasi yang diraih tim Karate Inkado yang turun di Kejuaraan Daerah (Kejurda) Forki Sumbar akhir Desember 2021 lalu.


Tim Inkado dengan kekuatan 39 atlet putra putri turun di 36 nomor berhasil merebut posisi juara umum III dengan perolehan 7 medali emas, 5 perak dan 12 perunggu.


"Prestasi ini sesuatu yang patut dibanggakan. Lebih dari 50 persen atlet kita mendapat medali. Ini sesuatu yang harus saya beri apresiasi," kata Wahyu saat pembubaran tim Karate Inkado untuk Kejurda Forki Sumbar, Selasa (25/1) malam di sekretariat Inkado Sumbar, kawasan GOR Agus Salim.


Menurut Wahyu, sebenarnya banyak atlet Inkado yang turun bertanding di Kejurda itu yang juga meraih medali, namun mereka turun bukan atas nama Inkado.


"Selain tim Inkado sendiri, juga ada atlet Inkado yang turun dari dojo dan Forki daerah yang meraih medali. Jadi kuta patut bangga," katanya.


Dia juga mengatakan, walau meraih juara umum III, kita tak usah sedih, karena dalam Kejurda Forki itu, hanya Inkado yang turun secara utuh sebagai tim. Tak ada perguruan lain. Jadi kita boleh dibilang hebat karena berani turun sebagai sebuah tim," katanya.


Dua juga mengingatkan, untuk program kedepan, sebelum Ramadhan tahun ini sudah harus ada Kejurda dan Rakerda Inkado.


"Kita ingin pembinaan atlet terus berjalan dengan kompetisi yang rutin, sehingga kemampuan atlet kita terus terasah," lanjutnya.


Dia juga mengatakan, kegiatan itu sekaligus untuk evaluasi namun bukan untuk menjelek-jelekan kawan. Tapi mencari solusi apa yang harus diperbaiki kedepan.


Soal peralatan dan sarana latihan, dia mengaku Inkado sudah cukup baik. "Buktinya atlet Forki Sumbar untuk pergi ke PON memakai alat Inkado," katanya.


Dalam kesempatan itu, dia sekaligus mohon izin dan minta restu kepada keluarga besar Inkado dimana pada ajang pesta demokrasi 2024 mendatang dia akan bertarung menuju kursi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI.


"Terimakasih kepada tim dan atlet yang telah mengharumkan nama Inkado. Sekaligis minta izin, 2024 nantu akan turun di pertarungan DPD RI. Ketua Inkado harus punya gengsi juga. Mohon dibantu kepada seluruh keluarga besar Inkado," katanya.


Sementara Ketua Keluarga Sabuk Hitam (KSH) Inkado Kompol Alvira mengatakan untuk evaluasi kedepan, Inlado harus punya database atlet yang bertanding.


"Misalnya atlet kita meraih emas, siapa lawannya di final, berapa skor dan lainnya. Demikian pula kalau atlet kita rauh perak, siapa peraih emas dan perunggu. Berapa kali mainnya. Kita harus punya itu, sehingga kemampuan kita atau lawan jelas terukur," katanya.


Selain itu, terkait pembinaan, dia mengatakan targetnya seluruh daerah di slSumbar Inkado harus hidup dan aktif kembali.


"Di beberapa daerah sudah mulai bergerak lagi. Seperti di Solsel sudah hidup kembali, akan buka dojo lagi. Demikian pula di beberapa sekolah di Padang," katanya.


Dia mengatakan, memang untuk meraih ptestasi tentunya harus ada pembinaan atlet maupun pelatih.


"Fasilitas latihan kita sudah cukup memadai untuk mencapai prestasi maksimal. Tinggal bagaimana kita meningkatkan kualitas baik atlet maupun pelatih," katanya. (benk)

PPM Sumbar Tabur Bunga dan Berbagi Bantuan pada Sejumlah Veteran, Kebersamaan Peringati Dirgahayu PPM Ke 41
Minggu, Januari 23, 2022

On Minggu, Januari 23, 2022

 



INFONUSANTARA.NET  -- Pengurus Daerah Pemuda Panca Marga (PPM) Sumatera Barat merayakan Dirgahayu atau Hari Ulang Tahun (HUT) ke-41, dibawah kepemimpinan Wahyu Iramana Putra dengan melakukan ziarah dan tabur bunga ke Taman Makan Pahlawan Kuranji, Sabtu (22/1/2022).


Kagiatan yang dihadiri ratusan anggota PPM membuat HUT semakin terasa, apalagi melakukan ziarah ke makam para pahlawan yang terkenal dengan sebutan Harimau Kuranji, Ahmad Husen.


Menurut Wahyu, dalam moment peringatan HUT ini, PPM sebagai anak biologis (anak kandung) dari para pejuang dan veteran bertekad untuk meneruskan cita-cita perjuangan orang tua mereka dalam memerdekakan negeri ini.


“Saya sebagai anak cucu pejuang dan veteran, kami akan senantiasa meneruskan cita-cita perjuangan orang tua kami dan menjadi negeri ini tetap utuh. NKRI harga mati," kata Wahyu.


Dia menegaskan, sebagai anak pejuang, mereka tidak ingin negeri ini diotak atik oleh orang-orang yang ingin memecah belah persatuan dan kesatuan. Karena dulunya, negeri ini diperjuangkan dengan darah dan nyawa oleh para pejuang.


"Kami tak ingin negeri ini dipecah belah. Siapapun yang akan mengotak-atiknya, akan berhadapan dengan kami anak-anak pejuang," tegasnya.


Wahyu juga mengimbau pemerintah untuk senantiasa memperhatikan nasib dan kehidupan para veteran. Sebab saat ini masih ada veteran yang hidup dengan pas-pasan, kalau tidak bisa dibilang kekurangan.


"Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai para pahlawannya. Kita minta pemerintah memperhatikan nasib para pejuang dan veteran ini. Di negara maju para veteran ini sangat dihormati. Kita harap pemerintah depan dapat memberi kehidupan dan penghormatan yang layak kepada para veteran," katanya.


Sementara Ketua Panitia Peringatan HUT PPM ke 41, Yudha Putra, rangkaian peringatan HUT ini digelar dalam beberapa rangkaian acara, dimulai dengan ziarah ke Taman Makam Pahlawan Kuranji, resepsi HUT dengan pemotongan kue ulang tahun dan pemberian santunan kepada sejumlah veteran.



"Usai ziarah, seluruh anggota PPM melanjutkan resepsi ulang tahun di Kafe Taman Pucuk Merah yang dihadiri Forkompinda provinsi dan Forkompinda Padang, serta Dan Denpom Padang, Danrem, Danlantamal serta sejumlah organisasi kepemudaan," kata Yudha Putra yang juga Ketua PPM Kota Padang ini. 


Dalam resepsi yang sekaligus dilakukan pemotongan kue HUT PPM Ke 41 juga membagikan bantuan kepada sejumlah veteran yang hadir dalam kesempatan itu.(Inf)


Nanda Telambenua Tegaskan Kalau Ngaku Pecinta Olahraga Jangan Bikin Gaduh KONI Lagi
Selasa, Januari 11, 2022

On Selasa, Januari 11, 2022

 




INFONUSANTARA.NET -- Hiruk pikuk permasalahan olah raga di Kota Padang mendapat perhatian serius dari Djamhur Syarief pelaku selaku pengamat olah raga Sumatera Barat  , dedegkot cabang olah raga gulat ini angkat bicara terkait banyak pemberitaan miring yang dilakukan oleh orang yang mengaku olah raga namun tidak bersifat seperti olah ragawan.


Djamhur Syarif mengungkapkan  , mestinya pelaku olah raga yang saat ini terus berkicau di media sosial dan membuat gerakan untuk menjatuhkan kepengurusan KONI Sumbar saat ini  tidak perlu memberikan pressure berupa karang bunga terhadap kinerja kejaksaan, kalau saya yang membuat karangan bunga untuk mempresure  seolah - olah saya bersih, padahal saya belum tentu bersih, hal ini diungkapkanya pada saat bincang - bincang dengan tokoh olah raga di kantor KONI Sumbar, Selasa (11/01/2022).


Mantan sekum KONI Padang ditahun 80 an ini juga menambahkan biarkanlah KONI bekerja, untuk meningkatkan prestasi olah raga Sumatera Barat, khususnya dalam menghadapi PON, jika semua dilakukan dengan ADM dan aturan yang benar , maka semua akan berjalan dengan baik.


Terkait proses hukum yang saat ini dijalani oleh mantan ketua KONI Padang, Djamhur Syarif berharap biarkanlah proses hukum berjalan sesuai dengan tingkatannya, jangan dikaitkan dengan KONI Sumbar saat ini, agar pembenahan dan pembinaan olahraga bisa sesuai dengan keinginan masyarakat Sumbar.


Hal yang sama juga diungkapkan mantan atlet angkat berat dunia ,Nanda Telambenua yang berasal dari Sumatera Barat, jangan cikarakui iklim olah raga Sumatera Barat saat ini, mestinya kalau benar sebagai seorang olahragawan, sama- sama membangun prestasi olah raga bukan dengan membuat gaduh di tubuh olah raga itu sendiri.


"Biarkan KONI Sumbar melakukan pembinaan dan pembenahan olahraga dalam menghadapi PON mendatang, jangan juga diganggu," tegas Nanda.


Nanda juga menegaskan, jika ada yang mengaku pelaku dan pecinta olahraga tapi sibuk ngurusi agar orang lain jatuh, dan melakukan presure sehingga menghambat prestasi olahraga, serta membuat pengurus KONI sibuk dengan hal tersebut, maka orang tersebut tidak layak menamakan diri pecinta olahraga.


Dia juga mengatakan, pengurus KONI Sumbar saat ini amat respon terhadap mantan atlet dan atlet, terbukti telah menerima mereka dan meyerap semua masukan yang ada.


"Selama ini kami amat sulit menyampaikan aspirasi pada KONI Sumbar, tapi saat ini begitu kami datang langsung diterima dengan baik, dan masukan kita diterima dengan baik pula," tambah Nanda lagi.


Dalam kesempatan tersebut, hadir dalam bincang- bincang olah raga yang digelar di kantor KONI Sumbar ini adalah, Sartusa Ibrahim yang merupakan pelaku olah raga pencak silat, Esneti pengurus olahraga dayung, Ediswal pelatih olah raga gulat dan beberapa orang pelaku olah raga Sumatera Barat lainnya.


Sementara itu juru bicara KONI Sumbar Syafrizal yang juga wasekum  II, mengatakan, siap untuk menerima masukan semua pihak, khususnya para mantan atlet yang sudah mengangkat nama baik Sumbar, sehingga prestasi olahraga kedepan jauh lebih baik.


"Kita akan serap semua masukan mantan atlet dan para atlet demi peningkatan prestasi olahraga Sumbar kedepan, karena kita ada untuk olahraga bukan untuk mempolitisir keadaan, biarkan saja kita diganggu, tapi kita akan berbuat terbaik untuk olahraga Sumbar," ulas Syafrizal mengakhiri.

Laporan: Novrianto Ucoxs


KPID Sumbar Tegur LPP TVRI, Tayangan Berita Terlihat Orang Lagi Konsumsi Rokok
Senin, Januari 03, 2022

On Senin, Januari 03, 2022

 




INFONUSANTARA.NET - Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumatera Barat melayangkan surat teguran kepada Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI Sumbar atas pelanggaran Pedoman Perilaku Penyiaran KPI dan Standar Program Siaran (P3SPS) tahun 2012. 


Ketua KPID Sumatera Barat Afriendi Sikumbang menjelaskan bahwa pemberian sanksi terhadap lembaga penyiaran publik itu terkait dengan temuan tayangan yang menampilkan orang tengah mengkonsumsi merokok dalam program siaran berita Sumatera Barat Hari Ini. 


"Teguran tersebut telah kami layangkan kepada TVRI 30 Desember" kata Afriendi Sikumbang diruang kerjanya di Padang, Jumat (31/12). 


Menurut dia, berdasarkan hasil pantauan petugas pemantau KPID Sumbar pada hari Selasa (21/12), LPP TVRI Sumbar menayangkan seorang pria tengah mengkosumsi atau sedang memegang rokok dalam sebuah berita terkait berita "edarkan sabu, sekuriti ditangkap pada program "Sumatera Barat Hari Ini". Kejadian itu terekam pada pukul 16.31 WIB. 


Menurut dia, pelanggaran ini dikategorikan sebagai pelanggaran perlindungan terhadap anak dan remaja serta pelanggaran terhadap ketentuan pelarangan dan pembatasan materi siaran rokok, napza, dan minuman beralkohol sebagaimana yang diatur dalam P3SPS . 


Ia mengatakan bahwa pihaknya tanggal 30 Desember 2021 telah memutuskan tayangan tersebut melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) KPI 2012 Pasal 14 Ayat (2) dan Pasal 18 serta Standar Program Siaran (SPS) Pasal 15 Ayat (1) dan Pasal 27 Ayat 2 (a). 


"Atas pelanggaran tersebut, lembaga penyiaran publik ini kami berikan sanksi teguran tertulis pertama," kata Afriendi Sikumbang. 


Komsioner KPID dua periode itu meminta agar lembaga penyiaran apalagi lembaga penyiaran publik seperti TVRI berkomitmen untuk terus memberi perlindungan terhadap anak dan remaja. "Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan anak dalam setiap aspek produksi siaran," ujar Afriendi Sikumbang menambahkan.(Inf)

Akhirnya Ditetapkan, Komisioner KPID Sumbar 2021 -2024 Menunggu SK Gubernur
Minggu, Januari 02, 2022

On Minggu, Januari 02, 2022

 



INFONUSANTARA.NET -- Setelah mengikuti seleksi yang panjang, akhirnya DPRD Provinsi Sumatera Barat menetapkan 7 nama anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Sumatera Barat Periode 2021 hingga 2024 mendatang.


Surat bernomor 165 / 1367 / Persid 2021 tertanggal 30 Desember 2021 tentang penetapan Anggota KPID Sumbar Periode 2021 sampai 2024 mendatang yang ditandatangani langsung oleh ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Supardi.


Surat DPRD Sumatera Barat yang ditujukan kepada Gubernur Provinsi Sumatera Barat ini berisi 3 poin yang terdiri dari penetapan hasil uji kepatutan dan kelayakan komisi 1 DPRD Provinsi Sumatera Barat memutuskan 7 calon anggota KPID yang diurut berdasarkan abjad sebagai berikut:


Baldi Pramana, Dasrul, Edra Mardi, Eka Jumiati, Robert Cenedy, Ficky Tri Saputra dan Rahmadi Sutrisno.


Dalam surat keputusan DPRD yang beredar di media sosial ini juga menetapkan 7 orang calon cadangan berdasarkan urutan sebagai berikut:


Yusrin Trinanda, Mona Sisca, Aznil Mardin, Jimmy Syah Putra Ginting, Adrian dan Gusriono.




Pada Poin B dalam surat penetapan Anggota KPID yang di keluarkan oleh DPRD Provinsi Sumatera Barat menyebutkan sesuai dengan ketentuan pasal 26 ayat 1 Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia nomor 01/KPI/07/2014 tentang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia, DPRD Provinsi menyampaikan hasil uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) kepada pemerintah daerah untuk ditetapkan secara administrasi dengan keputusan gubernur.


Pada Poin C surat DPRD Sumbar terkait penetapan Anggota KPID ini, ketua DPRD meminta Gubernur Sumatera Barat untuk menetapkan sekaligus melantik anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Sumatera Barat masa jabatan 2021 - 2024 mendatang. (vky)

Gubernur : Islam Telah Mengajarkan Solusi Untuk Permasalahan Ekonomi Akibat COVID-19
Sabtu, Desember 25, 2021

On Sabtu, Desember 25, 2021

 




INFONUSANTARA.NET - Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi menyebut islam memiliki konsep yang bisa menjadi solusi untuk menyelamatkan masyarakat, bangsa dan negara dari tekanan ekonomi akibat pandemi COVID-19 melalui waqaf uang.


"Sebelumnya kita membayangkan waqaf itu untuk masjid dan sekolah. Padahal banyak jenis waqaf lain yang bisa dimanfaatkan untuk menyelamatkan ekonomi umat," kata Gubernur Mahyeldi saat membuka Rapat Koordinasi Badan Waqaf Indonesia (BWI) Sumbar di Aula Bank Syariah Indonesia Padang, Sabtu (25/12/2021).


Menurut Mahyeldi banyak potensi waqaf yang bisa digerakkan untuk kepentingan masyarakat. Saat ini Sumbar tengah fokus ke bidang pertanian. Ada program untuk menanam jagung dan ada yang siap membantu benih 200 ton dengan pembayaran setengah hasil. Ini bukti waqaf memiliki banyak potensi.


Ia mengatakan alasan Presiden Joko Widodo meluncurkan program Waqaf Uang adalah karena Islam yang memiliki konsep menyelamatkan masyarakat secara rill. Pandemi COVID-19 menyebabkan tekanan besar terhadap negara, solusinya adalah memaksimalkan potensi umat yaitu waqaf karena potensi waqaf jauh lebih besar dari zakat.


Mahyeldi menilai konsep pusako tinggi di Minangkabau mirip dengan waqaf yang tidak bisa dijual. Namun bisa diinvestasikan sehingga manfaatnya bisa terus diambil untuk mensejahterakan masyarakat, ummat itu sendiri.


Potensi masyarakat yang ber KTP Sumbar sangat besar. Menurut data, transaksi orang ber KTP Sumbar itu mencapai Rp37 triliyun pertahun di Jakarta. Itu belum termasuk para perantau. 


"Bayangkan potensi tersebut jika diinvestasikan. Ini akan menjadi solusi untuk menjawab permasalahan bangsa. Karena itu Sumbar menjadi percontohan untuk pengelolaan wakaf. Karena ketika permasalahan umat terselesaikan maka sebagian masalah bangsa juga terselesaikan," kata Mahyeldi.


Di Sumbar inventarisasi potensi sudah dilakukan. Nadzir / badan yang mengelola zakat akan disiapkan agar pengelolaannya dapat lebih profesional serta membawa kebaikan untuk umat.


Sementara itu Ketua BWI Perwakilan Sumbar Dr. H. Japeri MM mengatakan pihaknya terus mensosialisasikan hakikat waqaf untuk kemaslahatan ummat di dunia.


"Alhamdulillah, sebagian masyarakat sudah sangat memahami perintah Allah ini. Namun khusus di BWI kita masih punya kendala yaitu kurangnya SDM,"katanya.


Ia berharap BWI bersama pemerintah daerah sebagai pilot proyek provinsi waqaf dapat bekerja lebih aktif dan maksimal agar masyarakat yang membutuhkan terutama yang terimbas COVID-19 dapat merasakan manfaat.


Dalam kesempatan itu ia juga melaporkan bahwa dari 19 Kab/Kota di Sumbar tinggal Kab.Kep. Mentawai belum membentuk BWI.***


AJI Padang Kritik Terkait Anugerah Khusus KPID Sumbar 2021, Ini Kata Ketua KPID Sumbar
Kamis, Desember 23, 2021

On Kamis, Desember 23, 2021

Ketua KPID Sumbar Afriendi Sikumbang


INFONUSANTARA.NET - Komisi Penyiaran Daerah (KPID) Sumbar menyampaikan terimakasih atas kritik dan masukan yang disampaikan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Padang.


Kritikan AJI dilayangkan terkait ajang Anugerah Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumatra Barat Sumbar 2021.


Diketahui, KPID Sumbar pada Selasa, 21 Desember 2021 lalu, menggelar acara tahunan KPID Award, di Auditorium Gubernuran Sumbar, Jalan Jenderal Sudirman, Padang. 


Dalam ajang tahunan itu, KPID Sumbar memberikan sejumlah penghargaan kepada media penyiaran, praktisi dan pihak-pihak yang dianggap berkontribusi dalam penyiaran di Sumatera Barat.


Terdapat 14 kategori penghargaan yang diserahkan. Dari jumlah tersebut, sebanyak tujuh kategori ditambah tiga kategori khusus merupakan penghargaan untuk lembaga penyiaran.


Sedangkan empat kategori lainnya merupakan kategori khusus untuk tokoh, yang umumnya diisi oleh pejabat negara, baik menteri, kepala daerah, maupun anggota legislatif dari tingkat nasional sampai provinsi.


AJI Padang mempertanyakan kriteria yang digunakan oleh KPID Sumbar untuk menilai empat kategori khusus yang diberikan kepada para tokoh. Empat kategori tersebut adalah tokoh inspiratif penyiaran, tokoh peduli penyiaran, kepala daerah peduli penyiaran dan tokoh nasional penyiaran digital. 


"Sejauh mana kontribusi yang diberikan para tokoh tersebut kepada dunia penyiaran, sehingga layak diberi penghargaan," demikian relis AJI Padang yang disebar ke media, Rabu, 22 Desember 2021.


Merespon kritik AJI Padang tersebut, Ketua KPID Sumatera Barat Afriendi Sikumbang menyampaikan ucapan terimakasih.


"Pertama, kami dari KPID mengucapkan terima kasih kepada pihak AJI maupun masyarakat yang telah memberi kritikan dan masukan kepada KPID terkait pelaksanaan anugerah, tentu kritikan ini sangat membangun sehingga kedepan KPID lebih memperhatikan banyak hal terkait apresiasi terhadap penyelenggaraan penyiaran," ungkap Afriendi, Kamis, 23 Desember 2021.


Kedua, jelasnya, terkait apresiasi terhadap tokoh dan pejabat publik yang diberikan KPID, merupakan keputusan lembaga tentu berdasarkan penilaian bahwa semua tokoh tersebut punya andil dan kepedulian terhadap kemajuan dunia penyiaran tentu sesuai dengan peran maupun kontribusi mereka di institusi masing-masing.


"Kami menilai tidak ada potensi konflik kepentingan dalam pemberian penghargaan," cakapnya.


Dikatakannya, KPI sebagai wujud peran serta masyarakat berfungsi mewadahi kepentingan masyarakat akan penyiaran. Oleh karena itu KPID dalam mrnjalankan tugas dan kewenangannya perlu melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan Pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat. KPI butuh dukungan serta penguatan kelembagaan dari semua pihak terutama pemerintah. 


Ketiga, ungkap Afriendi lagi, terkait  penilaian program siaran, KPI tetap memperhatikan kewajiban pemenuhan program lokal pada televisi berjaringan penayangan program lokal.


"Kami tidak menilai program televisi yang bukan merupakan program lokal, bahan siaran yang diminta itu adalah program lokal, jadi itu yang dinilai oleh dewan juri yang terdiri dari para tokoh yang kompeten dibidangnya," terangnya. (Inf)



Anugerah KPID Sumbar 2021,Gubernur Dorong Lembaga Penyiaran Menghadirkan Konten Lebih Berkualitas Lebih Baik Kedepannya
Selasa, Desember 21, 2021

On Selasa, Desember 21, 2021

 



INFONUSANTARA.NET -- Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi dan Wakil Gubernur Audy Joinaldy kompak mendapatkan penghargaan Tokoh Inspiratif Penyiaran dari Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumbar dalam acara di Padang, Selasa (21/12/2021).


Duo pimpinan Sumbar itu dinilai memberikan inspirasi terhadap bidang penyiaran sehingga tercipta konten-konten yang selain menyampaikan kebijakan pemerintah juga mengedukasi masyarakat.


"Penghargaan ini adalah motivasi bagi kepala daerah untuk memberikan inspirasi dalam bidang penyiaran. Kita juga mendorong agar lembaga penyiaran bisa menghadirkan konten yang lebih berkualitas dan lebih baik lagi ke depan sehingga bisa menjadi bagian pembelajaran, edukasi bagi masyarakat," katanya usai menerima penghargaan. 


Penghargaan itu menurutnya juga bisa memotivasi masyarakat untuk berperan dalam penyiaran. Radio komunitas Taratak yang mendapatkan penghargaan nasional adalah contoh nyata.


"Mudah-mudahan ke depan akan lebih banyak lagi yang mendapatkan penghargaan tingkat provinsi dan nasional ini," katanya.


Dalam kesempatan itu, empat tokoh lain juga menerima penghargaan yang sama masing-masing Ketua DPRD Supardi, Pimpinan DPRD Irsyad Syafar, Anggota DPD RI Leonardi Harmaini dan Anggota DPR RI Nevi Zuairina.


Sejumlah tokoh lain juga mendapatkan penghargaan dari kategori berbeda.***

JMP Sumbar Bersama KPID Siap Dorong Terwujudnya Penyiaran Sehat Dan Berkualitas
Senin, Desember 20, 2021

On Senin, Desember 20, 2021

 


INFONUSANTARA.NET -- Sejumlah wartawan yang biasa meliput kegiatan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumatera Barat bersepakat membentuk Perkumpulan Jurnalis Mitra Penyiaran (JMP) guna mendorong terselenggaranya penyiaran sehat dan berkualitas bagi masyarakat.


Ketua JMP Sumatera Barat terpilih Al Imran, mengatakan perkumpulan Jurnalis Mitra Penyiaran terdiri dari media cetak dan siber yang selama menjadi mitra Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumbar.


“Alhamdulillah,kawan-kawan bersepakat membentuk perhimpunan Jurnalis Mitra Peduli Penyiaran (JMP) Sumbar wadah berhimpun,” kata dia Senin (20/12).


Menurut dia JPM Sumbar memiliki visi mendorong terwujudnya penyiaran sehat dan berkualitas di Sumatera Barat.


"Nanti visi itu kita jabarkan dalam bentu misi dan program kerja dan tentunya melalui mekanisme organisasi yang disepakati seluruh anggota dalam rapat kerja," kata dia.


Dalam rapat pembentukan organisasi, Al Imran dari Valoranews dipercaya sebagai Ketua didampingi Mario Sofia Nasution sebagai Sekretaris dan Bendahara Hany dari Topsumbar.


Sementara untuk Bidang Advokasi dan Edukasi dipimpim Syawaldi dari Harian Singgalang, untuk Bidang Litbang dan Public Relation dipimpin Zamri Yahya dari BentengSumbar dan Bidang Eksternal dipercayakan kepada Eka Arianto dari Padang Ekspress dan Bidang Internal dipegang oleh Faiz Ul Haq dari Koran Padang.


"Nanti susunan pengurus lengkapnya akan di-SK-kan oleh Ketua KPID Sumbar," kata dia.


Sementara itu, Ketua KPID Sumbar Afriendi Sikumbang menyambut baik terbentuknya JMP Sumbar.


"Kami tentu menyambut baik lahirnya JMP Sumbar ini. Kami siap memfasilitasi, termasuk audiensi nantinya dengan gubernur dan DPRD," kata dia.(Inf)

Anugerah KPID Sumbar 2021: Spirit Penyiaran Digital Membangun Sumatera Barat
Senin, Desember 20, 2021

On Senin, Desember 20, 2021



INFONUSANTARA.NET -- Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumatera Barat (Sumbar) kembali menggelar Anugerah KPID Sumbar Tahun 2021.


Anugerah KPID Sumbar ini merupakan apresiasi dan penghargaan kepada seluruh lembaga penyiaran yang telah menayangkan siaran berkualitas yang mampu mencerdaskan kehidupan masyarakat.



Anugerah rutin yang digelar KPID Sumbar tersebut dijadwalkan berlangsung di Auditorium Gubernur Sumbar, Selasa (21/12/2021) pukul 14.00 WIB.


Ketua KPID Sumbar Afriendi mengatakan, Anugerah KPID Sumbar 2021 ini merupakan apresiasi dan penghargaan kepada seluruh lembaga penyiaran yang telah menayangkan siaran berkualitas yang mampu mencerdaskan kehidupan masyarakat.


Penghargaan juga diberikan kepada para tokoh yang dipandang telah memberikan perhatian, dukungan kepada perkembangan dunia penyiaran di Sumbar.


"Baik pejabat publik, legislatif dan perguruan tinggi, tokoh nasional. Ada 6 kategori dan 7 kategori khusus," katanya di Kantor KPID Sumbar di Padang, Senin (20/12/2021).


Afriendi menambahkan, ada 10 tokoh yang akan diberikan penghargaan dengan rincian 6 tokoh inspiratif dan 4 tokoh peduli penyiaran, 1 kepala daerah. Kemudian ada 1 stasiun televisi berjaringan terbaik.


"Tahun ini kita absen untuk radio peduli Covid-19. Untuk tokoh yang diberikan penghargaan bisa kita sebutkan sebagian yakni Menteri Kominfo, Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid, dan Yuliandre Darwis," ujarnya.


"Ada presenter dan penyiar terbaik. Kita angkat tema Spirit Penyiaran Digital Membangun Sumatera Barat," sambungnya.


Sementara itu, Ketua Panitia Anugerah KPID Sumbar Tahun 2021, Andres mengatakan, yang akan diberikan penghargaan yaitu program siaran radio dan televisi.


"Dengan kategori, berita, anak, talk show, feature, iklan layanan masyarakat, siaran ramadhan," katanya. 


Kemudian, kategori khusus untuk stasiun sistem jaringan terbaik, lembaga penyiaran berlangganan terbaik, kepala daerah peduli penyiaran, tokoh peduli penyiaran, tokoh penyiaran nasional, penyiar terbaik, presenter terbaik dan lembaga penyiaran terbaik nasional," pungkasnya.




Juri Anugerah KPID Sumbar 2021 :

Disamping 7 orang komisioner  KPID Sumbar sebagai juri, ada perwakilan juri dari luar KPUD Sumbar :

1. Dr. Sumartono, S.Sos., M.Si (Ketua Juri, Unsur Akademisi)

2. Drs. Jasman, MM (Unsur Pemerintah, Kadis Kominfotik Prov. Sumbar)

3. Prof. Dr. Awis Karni, M.Ag (Unsur : Perwakilan MUI Sumbar)

4. H. Heranof Firdaus, S.Sos (Unsur : Media)

5. Riska Eka Putri, S.Pi., M.Si (Unsur : Keterwakilan Perempuan)



2 November 2022 akan dihentikan tv analog

Kita berharap digitalisasi penyiaran di Sumatera Barat dari sisi nasional memang memberikan dampak yang besar.


1. Penghematan energi frekuensi akhirnya bisa bermanfaat untuk penguatan internet 3G, 4G, 5G.


2. Ada pemerataan penyelenggaraan penyiaran di Indonesia, masyarakat mendapatkan haknya. 


3. Muncul lembaga penyiaran baru, tidak butuh biaya mahal, hanya butuh konten dan mencatolkan izin penyiaran kepada lembaga penyiaran resmi.


Ada beberapa daerah yang belum masuk Pasaman, Pasbar, Mentawai, Dharmasraya. (*)

Mutasi di Polda Sumbar Kembali Bergulir, 5 Pejabat Utama dan 4 Kapolres Berganti
Minggu, Desember 19, 2021

On Minggu, Desember 19, 2021



INFO|SUMBAR - Markas Besar (Mabes) Polri kembali mengeluarkan Surat Telegram terkait mutasi jabatan dilingkungan Polri. Dalam Surat Telegram itu, terdapat 5 Pejabat Utama dan 4 Kapolres di Polda Sumbar.


Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Pol Satake Bayu Setianto, S.Ik membenarkan adanya mutasi jabatan di Polda Sumbar.

“Iya benar, ada jabatan Direktur, Kabid dan Kapolres yang mutasi jabatan di jajaran Polda Sumbar,” katanya, Sabtu (18/12) saat dikonfirmasi.

Dikatakan, mutasi tersebut sesuai dengan Surat Telegram Kapolri Nomor ST:2567/XII/KEP/2021,ST:2569/XII/KEP/2021, dan ST:2570/XII/KEP/2021 tanggal 17 Desember 2021 yang ditandatangani AS SDM Kapolri.

Pejabat yang dimutasi adalah jabatan Dirintelkam Kombes Pol Heri Prihanto, Dirreskrimum Kombes Pol Imam Kabut Sariadi, dan Dirlantas Kombes Pol Yofie Girianto Putro. Mereka dimutasi dalam rangka pendidikan Sespimti Polri TA. 2022.

Untuk jabatan Dirintelkam akan dijabat oleh Kombes Pol Yanuar Widianto. Jabatan Dirreskrimum digantikan oleh AKBP Sugeng Hariyadi yang sebelumnya menjabat Irbid Itwasda Polda Sumbar. Sedang jabatan Dirlantas akan digantikan oleh AKBP Hilman Wijaya dari Polda Sumut.

Selanjutnya, jabatan Dirreskrimsus Kombes Pol Joko Sadono yang dimutasi karena akan mengikuti pendidikan Sesko TNI TA. 2022. Penggantinya adalah Kombes Pol Adip Rojikan yang sebelumnya menjabat Kabid Humas Polda Maluku Utara.

Kemudian, jabatan Kabid Propam dari Kombes Pol Edi Suroso digantikan oleh AKBP Eko Yudi Karyanto.

Untuk empat Kapolres yang dimutasi adalah Kapolres Padang Pariaman, Pariaman, Tanah Datar, dan Dharmasraya.

Kapolres Tanah Datar dari AKBP Rokhmad Hari Purnomo digantikan oleh AKBP Ruly Indra Wijayanto. Kapolres Padang Pariaman dari AKBP Dian Nugraha digantikan oleh AKBP Mohamad Qori Oktohandoko.

Jabatan Kapolres Pariaman dari AKBP Deny Rendra Laksmana akan digantikan oleh AKBP Abdul Aziz. Kemudian Kapolres Dharmasraya dari AKBP Anggun Cahyono digantikan oleh AKBP Nurhadiansyah.(*)

Tingkatkan Kualitas Pemantauan Siaran, KPID Sumbar Gelar Bimtek Tenaga Pemantau ke KPI Pusat
Sabtu, Desember 18, 2021

On Sabtu, Desember 18, 2021

 


INFONUSANTARA.NET -- Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumatera Barat terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pemantauan siaran dilembaga penyiaran baik televisi maupun radio khususnya yang menjadi kewenangan KPID yaitu pengawasan konten lokal pada televisi sistem stasiun jaringan di Sumatera Barat.


Hal itu disampaikan Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Barat Afriendi Sikumbang pada saat pembukaan acara Bimbingan Teknis Tenaga Pemantau Siaran KPID Sumatera Barat di kantor KPI Pusat Jakarta, Sabtu (19/12/21). 


"Bimtek ini di harapkan dapat memberi pencerahan dan wawasan baru bagi tenaga pemantau KPID dalam melakukan pemantauan siaran lokal" harap Afriendi.


Menurut, Afriendi masih banyak program siaran yang berpotensi melanggar di lembaga penyiaran, tetapi tentu tenaga pemantau harus punya pemahaman yang utuh terhadap tugas-tugas pemantauan dan pengawasan, ungkap komisioner yang menjabat dua periode itu. 


Pada kesempatan itu, Wakil Ketua KPI pusat Mulyo Hadi Purnomo mengapresiasi KPID Sumbar yang mampu mengajak seluruh tenaga pemantau untuk bisa belajar langsung ke KPI Pusat, tentunya bimtek ini sangat penting untuk meningkatkan kualitas pemantauan di Sumbar. 


Dalam pemaparannya, Mulyo menjelaskan bahwa meski siaran televisi secara kasat  mata bersifat gratis, tapi sebenarnya tidak. Sebenarnya mata masyarakat dimanfaatkan untuk menonton sebagai kompensasinya adalah biaya iklan yang dibayarkan oleh pihak pengiklan.


Menurut Mulyo memahami Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) sebenarnya mudah, sudah ada dikepala tenaga pemantau.


"Jika menurut pikiran kita salah atau tidak pantas maka sudah berpotensi melanggar karena prinsipnya P3SPS merujuk kepada nilai-nilai moralalitas dan norma sosial yang berlaku di masyarakat" ungkap komisioner yang tercatat sebagai pengajar di Jurusan Sastra Indonesia Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro. 


Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sumatera Barat Jasman Rizal yang ikut mendampingi Bimtek tersebut mengapresiasi KPI pusat bisa memfasilitasi bimbingan teknis pemantauan ini.


Menurut Jasman, keberadaan KPID Sumbar sangat penting bagi Pemerintah Provinsi dalam mengawasi dan memberi sanksi pelanggaran konten siaran yang ada si lembaga penyiaran. Karena banyak juga pengaduan-pengaduan kepada kita terkait siaran TV dan radio.


"Bimtek ini sangat perlu sekali, agar kualitas memantaunya meningkat, tenaga pemantau jadi ujung tombak KPID dalam menjalankan tugas pengawasan isi siaran televisi dan radio di Sumatera Barat, kata Jubir penanganan Covid-19 Sumbar itu. 


Sementara Wakil Ketua KPID Sumatera Barat Yumi Ariyati yang didampingi Komisioner pengawasan isi siaran Ardian Yonas menyebut ada 10 orang tenaga pemantau yang dilakukan bimbingan teknis di KPI pusat.


"Kita berharap kinerja pemantauan isi siaran si KPID Sumbar kedepan lebih baik. Untuk kesuksesan Bimtek kita mnta Komisioner KPI pusat dan Tim pemantau siaran KPI pusat untuk memberi pencerahan dan konsep teknis pemantauan siaran yang baik. Nantinya tenaga pemantau kita akan melihat langsung pola dan sistem pemantauan di KPI pusat yang susah sangat memadai" pungkasnya, (AS)

Raup Keuntungan Puluhan Juta, Polisi Gadungan Berpangkat Kompol di Bekuk Polda Sumbar
Rabu, Desember 15, 2021

On Rabu, Desember 15, 2021



INFO|SUMBAR -  Polda Sumbar mengamankan seorang polisi gadungan berinisial AR. Ia ditangkap di depan kantor Pengadilan Negeri Painan oleh Satreskrim Polres Pessel.


Pelaku juga melakukan penipuan, dengan mengaku anggota Polri berpangkat Kompol berjabatan Wakaresmob Polda Sumbar.

“Padahal tidak ada jabatan Wakaresmob di Polda Sumbar,” kata Kanit I Subdit IV Ditreskrimum Polda Sumbar.

Dia meminta biaya untuk menangani kasus penipuan jual beli sawit, dengan meminta biaya Rp. 60 juta rupiah. Ia menerima dua kali pembayaran yakni Rp. 18 juta dan Rp. 42 juta rupiah.

“Kerugian yang dialami korban adalah enam puluh juta lima ratus ribu rupiah,” ujarnya.

Lanjutnya, atas dasar itu, tim Resmob Polres Pessel mencurigai dan kemudian dibawah pimpinan Kasat Reskrim Polres Pessel pelaku AR diamankan di depan kantor Pengadilan Negeri Painan.(*)

 KBPI Dan Perwakilan Setiap Daerah di Indonesia Telah Dilantik Dan Dikukuhkan
Senin, Desember 13, 2021

On Senin, Desember 13, 2021

 



INFONUSANTARA.NET - DPW Keluarga Besar Piliang Indonesia (KBPI) periode 2021 -2026 telah dikukuhkan pada hari ini Minggu (12/12/21) dengan penuh hikmat di Gedung Pertemuan Bagindo Aziz Chan Balaikota Padang, Aia Pacah.


Pelantikan dilakukan oleh Ketua DPN KBPI, Ade Armando di ikuti beberapa perwakilan dari daerah, hadir seperti dari Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Riau, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat dan lainnya.


Ade Armando, beliau berpesan agar panji-panji KBPI dapat dikibarkan dan mengayomi seluruh warga suku Piliang baik dalam suka maupun duka, contohnya jika ada yang sakit bersama kita silau-manyilau (saling melihat), jika ada yang meninggal bersama kita melayat, bila perlu kita yang melaksanakan Fardu Kifayah nya dan jika ado yang baralek (pesta pernikahan) bersama kita datang.


"Selain itu program-progam sosial lainnya dan pendidikan untuk dunsanak kita, anak kemenakan kita harus dapat kita bantu memfasilitasinya melalui program beasiswa ataupun program bantuan lainnya. Demikian pula dibidang UMKM banyak dunsanak kita yang berprofesi sebagai pedagang harus bisa kita bantu untuk peningkatan usahanya, baik itu bantuan modal kerja ataupun modal investasi," ucap Ade Fernando.


Dalam sambutannya, Andi Meirizal selaku Ketua DPW KBPI Sumatera Barat juga menghimbau kepada warga masyarakat yang sukunya Piliang berdomisili di Provinsi Sumatera Barat khususnya setiap kabupaten/kota agar dapat mendukung dan bergabung membesarkan KBPI demi mengangkat harkat dan martabat Suku Piliang supaya lebih maju dan berkembang dengan azas kebersamaan dalam membangun bangsa negara yang kita cintai dan tidak lupa yang paling utama adalah menjunjung tinggi jiwa persatuan dan kesatuan bangsa untuk NKRI.


Demikian juga pendapat dari Ketua DPW KBPI Provinsi Kepulauan Riau, semoga DPW KBPI Propinsi Kepulauan Riau dapat bersinergi dalam merangkul seluruh dunsanak kita Suku Piliang yang ada di Propinsi Kepri.(Inf)