PILIHAN REDAKSI

Study Komparatif Pemkab Sijunjung Bersama Puluhan Wartawan Kunjungi Diskominfo Kab.Bogor

  Diskominfo Kab Sijunjung laksanakan Study Komparatif bersama puluhan wartawan media cetak maupun online ke Dinas Kominfo Kabupaten Bogor. ...

Budaya

Opini

Mentawai

Padang Panjang

Peristiwa

Pariwara

Sijunjung

RAGAM

Prestasi Luar Biasa, Atlet IPSI Kota Padang Raih 3 Emas Dan 2 Perunggu Di Kejurnas Pencak Silat 2023 Solo
Thursday, September 14, 2023

On Thursday, September 14, 2023

 

Atlet IPSI Kota Padang Wakili Sumbar Raih Mendali Emas di Kejurnas Pencak Silat 2023 Solo, Jawa Tengah.


INFONUSANTARA.NET -- Atlet IPSI Kota Padang mewakili IPSI Sumbar berhasil memboyong 3 medali emas dan 2 medali perak di Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Pencak Silat Tahun 2023 yang di gelar di Auditorium UMS Solo, Jawa Tengah yang sekaligus merupakan kualifikasi PON XXI/2024 yang telah selesai dilaksanakan, pada Rabu (13/9/2023).


Adapun perolehan medali dari atlet IPSI Kota Padang yang mewakili IPSI Sumbar di Kejurnas/BK PON 2024 di Kota Solo, pada tanggal 11 - 14 September 2023, sebanyak 3 medali Emas dan 2 Perunggu.


Memperkuat IPSI Sumatera Barat 5 tiket PON dari Kota Padang dalam rangka BK PON XXI di Aceh dan Sumatera Utara 2024.


Berikut Nama-namanya:


1. M Iqbal Kelas A Putra (Emas)


2. Ramakeen Sigit Kelas E Putra (Emas)


3. M Bintang Tri Syang Kelas F Putra (Emas)


4. Winda Novri Yalni Kelas C Putri (Perunggu)


5. Velisa Dara Wardi Kelas F Putri (Perunggu)



Atas capaian ini Ketua IPSI Kota Padang Zulhardi Z Latif mengucapkan selamat atas prestasi luar biasa dari atlet IPSI Padang yang mewakili IPSI Sumbar yang keluar sebagai juara.


Zulhardi berharap semoga keberhasilan ini menjadi pijakan untuk pencapaian yang lebih besar. "Prestasi ini adalah bukti kerja keras dan dedikasi ananda yang luar biasa," ucapnya,Rabu (13/9/2023) malam.


"Semoga kesuksesan ini membawa kebahagiaan dan inspirasi bagi ananda dan semua orang di sekitar ananda. Teruslah berkarya dan meraih impian-impian lainnya," ungkap Zulhardi Z Latif yang juga anggota DPRD Kota Padang ini.


Zulhardi berpesan kepada atlet IPSI Kota Padang agar terus berlatih dengan tekun, tetap rendah hati, dan jadilah teladan bagi generasi mendatang."Kami yakin ananda akan mencapai banyak prestasi gemilang di masa depan," ujarnya.


Selain itu, dia juga berpesan kepada atlet yang belum berhasil pada Kejurnas kali ini, meskipun tidak mencapai kemenangan, ingatlah bahwa kompetisi adalah bagian dari perjalanan atletik. 


Ketua IPSI Kota Padang ini sekali lagi mengajak semua atlet IPSI Padang agar terus berlatih dengan semangat, belajar dari pengalaman ini, dan jangan pernah menyerah.


"Keberhasilan tidak selalu datang dalam satu kesempatan, tetapi setiap usaha ananda membawa ananda lebih dekat kepada pencapaian yang anda impikan.Dan tentunya kami akan selalu mendukung ananda dalam perjalanan ke depan untuk meraih prestasi," pungkasnya.(*)





Ketua Pengprov INKADO Sumbar Lepas 46 Atlet Ikuti Kejuaraan Karate Open Walikota Cup II Serambi Madinah Kota Solok
Thursday, August 31, 2023

On Thursday, August 31, 2023

 

Atlet INKADO Sumbar 


INFONUSANTARA.NET - Ketua Pengprov INKADO Sumbar Wahyu Iramana Putra melepas atlet INKADO Sumbar yang akan berlaga di Kejuaraan Karate Open Walikota Cup II Serambi Madinah kota Solok, Kamis (31/8) bertempat di Pakunaga KAN Pauh IX Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat.


"Alhamdulillah, kami menurunkan sebanyak 46 atlet lengkap, dengan seluruh kelas yang akan dipertandingkan," katanya kepada awak media.


Dikatakan Wahyu, kejuaraan itu akan dilaksanakan pada Jumat hingga Minggu, 1-3 September 2023 antar perguruan FORKI se Sumatera Barat.


"INKADO menurunkan full team, atlet dan pelatih, sehingga rombongan berjumlah 56 orang," ungkapnya.


Disamping itu, para atlet juga didampingi oleh orang tua mereka dan INKADO Sumbar juga menyiapkan penginapan bagi mereka.Mereka ini adalah duta-duta INKADO Sumatera Barat. Kami menargetkan masuk 3 besar.


Wahyu Iramana Putra menjelaskan, saat ini, atlet-atlet yang dikirim berlaga, termasuk pada Kejuaraan Nasional oleh FORKI, terbanyak itu dari INKADO Sumbar. 


"Ini menjadi kebanggan kita juga. Secara nasional, INKADO masuk ke 3 besar," katanya.


Wahyu menekankan, agar pada atlet dan pelatih untuk menjalin kebersamaan, sehingga akan muncul kekompakan.


"Saya berterimakasih kepada para pelatih, perguruan-perguruan, koai-koai, semua terjalin komunikasi yang baik," cakapnya. (*)

Rapat Pleno PAW,H Satria Eka Putra Pimpin DPD REI Sumbar Gantikan H Ardinal
Monday, August 28, 2023

On Monday, August 28, 2023




INFONUSANTARA.NET  -- Dewan Pengurus Daerah (DPD) Real Estate Indonesia (REI) Provinsi Sumatera Barat (Sumbat) menggelar Rapat Pleno Pergantian Antar Waktu (PAW), bertempat di Pengeran Beach Hotel Kota Padang, Sumatera Barat, Senin (28/8/2023).


Wakil Ketua Bidang Organisasi dan Pembinaan Anggota DPD REI Sumbar H Wahyu Iramana Putra mengatakan, rapat pleno tersebut bertujuan untuk mengisi kekosongan pengurus DPD REI Sumbar periode 2021-2025.


"Alhamdulillah, tadi kami telah menggelar rapat pleno pergantian antar waktu pengurus periode 2021-2025, karena beberapa orang pengurus DPD REI Sumbar mendapat amanah di kepengurusan DPP REI pusat," ungkap Wahyu Iramana Putra kepada awak media.


Dalam rapat pleno tersebut, terpilih sebagai Ketua DPD REI Sumbar antar waktu adalah H. Satria Eka Putra yang sebelumnya merupakan Sektetaris DPD REI Sumbar.


"Saya menggantikan Bapak H Ardinal yang mendapat amanah sebagai Wasekjen DPP REI pusat," ungkap H. Satria Eka Putra.


Sedangkan Sekretaris, jelas H. Satria Eka Putra, dipercayakan kepada Sekretaris Asmel Arianto Datuk Tunaro Mudo yang sebelumnya menjabat Wakil Bendahara. 



H Satria Eka Putra menyatakan, masyarakat Sumbar cukup berbangga, karena enam orang anggota DPD REI Sumbar terpilih menjadi pengurus di DPP REI Pusat.


"Pada saat ini enam orang anggota REI Sumbar terpilih menjadi pengurus DPP REI Pusat. Selain H Ardinal yang diamanahkan sebagai Wasekjen DPP REI, ada juga Joni Halim sebagai Wasekjen,  Edi Naswany Wasekjen dan Alkudri dan Indra Gunawan sebagai wakil Ketua Umum DPP REI, serta Wasekjen Pembiayaan Syariah DPP REI Meldian," jelasnya.


Lebih lanjut, H Satria Eka Putra berharap, dengan terpilihnya enam orang dari DPD REI Sumbar untuk menjabat di DPP REI Pusat, akan memberikan manfaat bagi perkembangan perumahan di Sumbar.


"Kita berharap lebih kepada putra - putra terbaik di Sumbar saat dapat mengemban amanat dan membantu perkembangan perumahan di Sumbar," jelas H Satria Eka Putra, didampingi Sekretaris Asmel Arianto Datuk Tunaro Mudo dan Bendahara Budi Harman. 


H Satria Eka Putra mengatakan, dirinya hanya melanjutkan program yang telah ada dan dilakukan oleh ketua REI terdahulu hingga akhir masa jabatan. 


"Kita akan melanjutkan program dan agenda yang telah di susun oleh ketua DPD REI terdahulu," jelasnya.(bim)

KPID Sumbar Akan Rekomendasikan Tiga Poin Penting Dalam Rakernas 2023
Friday, August 11, 2023

On Friday, August 11, 2023

Komisioner KPID Sumbar 


INFONUSANTARA.NET -- Komisi Penyiaran Indonesia kembali menggelar rapat kerja nasional tahun 2023, di gelar di Kabupaten Bintan Provinsi Riau. 


Tak tanggung - tanggung 33 provinsi hadir di wilayah perbatasan antara Indonesia dengan Singapura ini, dijadwalkan kegiatan rakernas akan berlansung Minggu, 13 Agustus 2023 mendatang.


Beberapa isu strategis di munculkan oleh masing -masing KPID di indonesia yang nantinya akan dijadikan rekomendasi yang akan dijadikan rekomendasi dari rapat kerja nasional tahun 2023 ini.


Dasrul komisioner KPID Sumbar yang membacakan hasil rekomendasi menitik beratkan pada 3 poin yang saat ini di temui di lapangan, mendesak KPI Pusat dan pemerintah pusat untuk memperkuat kelembagaan KPID dibidang anggaran pada APBD di provinsi masin -masing, hal ini disebabkan karena tidak adanya aturan yang mengikat terkait anggaran untuk KPID.


Selain itu, terkait dengan ketiadaan kepastian anggaran tersebut dijadikan isu nasional dengan dibuktikan dengan gerakan bersama untuk menyelamatkan lembaga KPID.


Selanjutnya terkait ASO, mendesak KPI dan pemerintah pusat untuk memberikan teguran kepada pemegang muc untuk melengkapi sarana dan infrasturktur agar tidak ada lagi daerah yang tidak mendapatkan siaran televisi.


Komisioner KPID sumbar berharap, rekomendasi ini di terima dan di jalankan secara bersama -sama. 


Pada rakernas tahun ini di hadiri 6 orang komisiner KPID sumbar, Eka Jumiarti, Robert Cennedi, Edra Mardi, Baldi Pramana dan Ficky Tri Saputra.(*)

Encik Noor Nordin dan Shadiq Pasadigoe Inginkan Hubungan Baik Antar Sumbar Dan Negeri Sembilan Kembali Ditingkatkan
Sunday, July 09, 2023

On Sunday, July 09, 2023




INFONUSANTARA.NET -- Suasana mengharukan dan penuh kerinduan menyelimuti pertemuan Datuk H. Mohd Noor Nordin Bin Abdullah JP dengan mantan-mantan Ketua KNPI Sumatera Barat, bertempat di ruangan VIP Taman Pucuk Merah Kafe & Resto, Sabtu, 8 Juli 2023.


Pertemuan Mantan Presiden Majlis Belia Negeri Sembilan Malaysia & Mantan Presiden Karate Malaysia (MAKAF) yang akrab disapa Encik Noor Nordin difasilitasi oleh Wahyu Iramana Putra yang dikenal sebagai Konjen hubungan Sumatera Barat dan Negeri Sembilan.


Wahyu yang pernah dianugerahi bintang setia negara itu mengaku, sengaja mengundang para mantan Ketua KNPI Sumatera Barat untuk bertemu dengan Encik Noor Nordin.


Kata Wahyu, dia mengundang sekitar 60 orang, karena keterbatasan ruangan. Namun, sebagian ada yang berhalangan hadir, karena ada yang sedang pesta penikahan anak dan kabar duka karena ada sanak family yang meninggal dunia.


Namun, keharuan dan kerinduan antara tokoh pemuda Sumatera Barat dengan Encik Noor Nordin tetap berlangsung. Keakraban bak dunsanak yang sudah lama tak bersua terlihat saat makan bersama, mereka saling berbagi cerita dan kenangan sesama masih menjabat sebagai ketua atau pengurus KNPI Sumbar dan Majlis Belia Negeri Sembilan Malaysia.


Usai makan malam, dilanjutkan dengan berbagi cerita dan harapan kedepannya hubungan pemuda Sumatera Barat dan belia Negeri Sembilan, Malaysia. Encik Noor Nordin dan Shadiq Pasadigoe didaulat memberikan kata sambutan.


“Kami tidak pernah lupa teman-teman yang ada di sini. Apa saja acara di sini, kami diundang dan kami datang. Begitu pula, apa saja program di Malaysia, mereka datang. Baik pak Shadiqnya, pak Kandrisnya, pak Wahyunya, pak Hendranya, semua datang. Hubungan itu tidak pernah putus,” ungkap Encik Noor Nordin.


Encik Noor Nordin mengakui, hubungan antara belia Negeri Sembilan dan Sumatera Barat ada sedikit perlambatan, tak seperti di eranya menjabat Presiden Majlis Belia Negeri Sembilan Malaysia dulu.


“Hanya yang hendak kita pertingkatkan adalah hubungan daripada generasi yang terkini. Ada sedikit perlahan. Ada hubungan, tapi perlahan. Yang saya harap, hubungan yang baik, dia akan kekal lama. Contohnya ini. Apa yang kita cakap malam ini. Ini hubungan sudah 36 tahun. Saya harap hubungan ini terus (berlanjut, red),” cakapnya.


Ia pun mengaku bersedih diri karena sudah banyak teman-temannya sesama tokoh pemuda meninggal dunia, baik di Negeri Sembilan maupun di Sumatera Barat.


“Tapi yang selalu membuat saya membuat saya susah hati, bila baca group kita punya whatsapp, hari ini sekian-sekian meninggal. Setahun tiga, empat orang meninggal. Kita ini merasa, kita ini makin sehari makin kurang sahabat,” ungkapnya.


Untuk itu, Encik Noor Nordin mengajak tokoh pemuda di kedua belah pihak untuk kembali berupa meningkatkan hubungan baik antar Sumbar dan Negeri Sembilan.


“Soalan yang kedua, kita ini bila. Sebelum kita meninggal, kita perhebat hubungan ini balik, sehingga ada estafet, hubungan yang ada ini maju terus. Seperti siang tadi, saya di Bukittinggi. Trismon anaknya pesta, dua anaknya pesta, dua-duanya saya datang. Saya pesta, dia pun datang. Hubungan kekeluargaan ini tak boleh putus, mesti kita perjalinkan terus,” ujarnya.


Dikatakannya, hubungan antara Ranah Minang dan Negeri Sembilan sudah terjalin sejak ribuan tahuan yang lalu.


“Kalau kita lihat ya, pembangunan antara Sumatera Barat dan Negeri Sembilan ini bukan baru. Orang Minang sudah migrasi ke Negeri Sembila sudah hampir 1.000 tahun. Kita yang kemudian ini hanya di bidang pemuda. Mereka dulu di bidang sosial, ekonomi, kebajikan dan lain-lain,” terangnya.


Apa lagi di zaman sekarang, katanya lagi, dengan mode transportasi udara, jarak tempuh Padang ke Malaysia hanya satu jam.


“Hari ini kita senang, kita naik pesawat, satu jam sudah sampai. Dulu, dalam sejarahnya, dari Pagaruyung hendak ke Negeri Sembilan, tiga bulan baru sampai. Hendak tunggu angin yang cocok, baru seberang Selat Malaka. Menunggu angin itu pun kadang-kadang selama satu bulan. Turun dari Pagaruyung ke Pantai Barat Sumatera, bukan dekat, sebulan baru sampai, karena ikut lorong hutan, ikut lorong sungai, naik bot, ikut bot, lagi susah,” ceritanya.


“Itu sebab, saya tahu ini, karena datuk saya memang orang Pagaruyung. Saya suku saya, suku Payakumbuh. Moyang saya, keluarga saya, ibu saya, datangnya dari Payakumbuh. Inilah buktinya, hubungan kita ini bukan baru. Di sini dikenal sebagai negeri beradat, begitu juga di Malaysia, orang tahunya negeri beradat itu Negeri Sembilan, adat Perpatih,” urainya.


Senada dengan itu, Shadiq Pasadigoe juga berharap hubungan antar pemuda Sumatera Barat dan Negeri Sembilan, Malaysia tetap eksis dan berlanjut.


“Harus kita lanjutkan sepatutnya, karena generasi muda pada 36 tahun lalu sudah tua-tua. Tentu kami yang sudah tua-tua ini harus memotivasi generasi muda yang ada sekarang,” tegasnya.


“Dan saya adalah orang yang meraskan manfaat hubungan itu, tahun 1987 untuk pertama kali dan juga berkunjung ke Negeri Sembilan Malaysia setelah itu untuk bersilaturahmi. Dan manfaat itu saya rasakan dapat memotivasi diri kita dan banyak pengalaman-pengalaman yang kita peroleh selama mengunjungi Negeri Sembilan, Malaysia. Begitu juga sebaliaknya yang dari Negeri Sembilan berkunjung ke Ranah Minang,” urainya.


“Harapan saya, sebagaimana harapan Encik Noor Nordin tadi, dan juga mungkin teman-teman yang lain, hubungan ini harus tetap dilanjutkan, tak hanya antar pemuda, tetapi juga antar pemerintah daerah dengan Negeri Sembilan,” harapnya.


Pada kesempatan itu, juga tampak hadir, Drs. H. Kandris Asrin, Mantan Ketua KNPI Sumatera Barat, dan sejumlah tokoh pemuda lainnya. (*)

Kasus Penyiksaan Tahanan, PBHI Sumbar: Negara Nihil Aksi, Malah Dramatisasi
Monday, June 26, 2023

On Monday, June 26, 2023

 



Jalan Terjal Komitmen Menghapus Penyiksaan: Negara Nihil Aksi, Malah Dramatisasi


INFONUSANTARA.NET, Padang, 26 Juni 2023 -- Hari ini, Indonesia sebagai bagian warga dunia, ikut memperingati Hari Anti Penyiksaan sedunia. Hari bersejarah di mana Majelis Umum PBB (Perserikatan Bangsa-bangsa) pada tanggal 10 Desember 1984  bersama Negara-negara pihak sepakat mendeklarasikan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia.


Resolusi No. 39/46 tanggal 10 Desember 1984 diberlakukan tanggal 26 Juni 1987. Indonesia sendiri meratifikasi pada 28 September 1998 melalui UU No. 5 tahun 1998 dan karenanya, Indonesia sebagai Negara Pihak harus tunduk pada Konvensi sebagaimana diatur secara konstitusional. 


Namun, 25 tahun pasca ratifikasi, kasus-kasus Penyiksaan justru beranak pinak dengan subur di tubuh institusi penegak hukum. Yang lebih memprihatinkan lagi, impunitas pelakunya terus berulang dan langgeng dengan mengatasnamakan penegakan hukum dan ketertiban umum. 


Praktek Penyiksaan Langgeng Dan Pembiaran oleh Negara


Sepanjang 2020-2023 PBHI Sumbar intens melakukan penyuluhan dan konsultasi hukum di Rutan Anak Aia, dan 6 bulan terakhir ini mencatat, 30 warga binaan mendapatkan bantuan hukum dalam bentuk konsultasi, lalu 10 diantaranya, menjadi korban penyiksaan dalam proses penyidikan di Kepolisian. Penyiksaan dilakukan rata-rata dengan motif untuk mengejar dan mendapatkan pengakuan dari tersangka.


Dari 10 kasus, 1 orang diantaranya “DS” mengalami penyiksaan pada saat proses penyidikan di Kepolisian Sektor Koto Tangah. Akibat dari penyiksaan tersebut DS sempat dirawat di RS Bhayangkara. Selama menjalani perawatan, keluarga dari pihak korban tidak di beri izin membesuk oleh kepolisian, DS ditangkap pada tanggal 14 April 2023. Pihak keluarga baru bisa bertemu dengan DS pada tanggal 4 Mei 2023 di RS Bhayangkara, dalam kondisi sangat memprihatinkan. Kondisi ini tentu menyedihkan dimana penegakan hukum pidana yang semestinya bernafaskan semangat keadilan dan kepatuhan hukum, justru dilakukan dengan melanggar hukum, dan berdampak luka fisik maupun psikis akibat penyiksaan. 


Pada proses hukum tingkat kepolisian, praktik penyiksaan mengatasnamakan penegakan hukum, melanggar Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 11 menegaskan, “Setiap petugas/anggota Polri dilarang melakukan penyiksaan, pelecehan, penghukuman yang tidak manusiawi, melakukan kekerasan dan/ senjata api”.


Di samping dalam bentuk tindakan (by action), pelanggaran HAM lewat penyiksaan juga termasuk pembiaran atau pengabaian (by omission) terjadinya dugaan tindak kekerasan oleh aparatur negara sebagaimana yang terjadi dalam kasus  kematian Syafrial di LAPAS Lubuk Basung. Kasus ini telah dilaporkan keluarga melalui surat tanggal 15 Januari 2022  yang kemudian ditindaklanjuti dengan pertemuan dan pemeriksaan saksi tanggal 22 Februari  2022.


Pada pertemuan dengan KasatReskrim Polres Lubuk Basuang, beserta jajarannya disepakati bahwa untuk pembuktian akan dilakukan otopsi dan pemeriksaan CCTV, namun sampai saat ini, para pelapor belum mendapatkan penjelasan mengenai perkembangan kasus tersebut.


Kedua kasus penyiksaan di atas adalah gambaran bahwa masih lemahnya bahkan tidak efektifnya mekanisme pengawasan dan tindakan internal institusi penegak hukum. Meskipun institusi penegak hukum memiliki sejumlah aturan dan standar penanganan kasus, namun mekanisme pengawasan internal untuk mencegah dan menindak praktik penyiksaan yang dilakukan aparat penegak hukum masih sangat lemah. Akibatnya, pemberian sanksi pidana yang tegas terhadap pelaku penyiksaan sangatlah langka.




Berdasarkan catatan-catatan yang disebutkan diatas, PBHI Sumbar mendesak agar :


Negara Republik Indonesia cq Pemerintah untuk berkomitmen dengan sungguh-sungguh memperbaiki sistem penegakan hukum (pidana) mulai dari tingkat penyidikan di kepolisian hingga proses persidangan agar tidak lagi terbuka ruang-ruang bagi penegak hukum melakukan pembenaran metode penyiksaan dalam mengejar keterangan dan pengakuan tersangka. Hal tersebut dapat terlasana jika Negara sesegera mungkin meratifikasi Protokol Opsional pada Konvensi Menentang Penyiksaan ( Optional Protocol Convention Again Torture) demi menakar dan membangun standar kebijakan pencegahan praktek penyiksaaan secara serius yang kerap terjadi ditempat-tempat penahanan.


Negara Republik Indonesia Cq Pemerintah kemudian dengan bersungguh-sungguh menerbitkan regulasi yang efektif untuk pemulihan hak-hak korban penyiksaan, karena regulasi yang ada saat ini belum mampu menjamin, melindungi serta memenuhi hak-ha korban penyiksaan.


Negara Republik Indonesia cq Pemerintah segera membentuk instrument hukum yang mengatur secara khusus mengenai delik Penyiksaan, karena pada penerapannya laporan dari korban penyiksaan selalu dilekatkan kepada Pasal Penganiayaan dalam KUHP, sementara Penyiksaan tidaklah sama dengan Penganiayaan. 


Komnas HAM melakukan penyelidikan khusus terhadap berbagai kasus penyiksaan yang telah melembaga dan terus terjadi dalam proses peradilan pidana khususnya di tubuh kepolisian maupun di institusi penegak hukum lainnya.


Pemerintah harus mengambil langkah serius dan terukur melalui kebijakan holistik dan komprehensif, yang bisa menyasar di level nasional hingga daerah, untuk menjawab masalah di atas. Komnas HAM dan KuPP (Kerjasama untuk Pencegahan Penyiksaan)  yang terdiri dari Komnas HAM, Komnas Perempuan, KPAI, Ombudsman RI, dan LPSK, harus bekerja cepat dan cermat, serta mengukur target capaian yang progresif ke depannya. 


Merangkul dan mengajak public untuk terus aktif menyuarakan penentangan terhadap praktek penyiksaan serta berani menempuh upaya hukum untuk mencegah dan menindak pelaku praktek penyiksaan.    

 

Perhimpunan Bantuan Hukum Dan HAM Indonesia (PBHI) Wilayah Sumbar

Ihsan Riswandi (Ketua Badan Pengurus Wilayah)


Ketum Inkado Sumbar: Kita Bangga Atlet Inkado Sukses Meraih Prestasi Membanggakan di Kejuaraan Karate Rektor UNP Cup
Wednesday, June 14, 2023

On Wednesday, June 14, 2023

 

Ketua Umum Ikado Sumbar
Wahyu Iramana Putra.


INFONUSANTARA.NET -- Ketua Umum Indonesia Karete-do (Inkado) Sumatera Barat Sumatera Barat mengaku bangga atas prestasi yang diraih karateka Inkado dalam kejuaraan Karate Rektor UNP Cup pada 4 Juni lalu.


Dari kejuaraan itu, atlet-atlet yang berasal dari Inkado sukses mengondol 14 medali emas, 5 medali perak dan 22 medali perak.


"Alhamdulillah, atlet Inkado sukses meraih prestasi membanggakan di ajang kejuaraan Rektor UNP tersebut. Hal itu tentu menunjukkan pembinaan di Inkado berjalan sangat baik," kata Wahyu, Rabu (14/6).


Dikatakan, meskipun para atlet itu turun mewakili Forki berbagai daerah maupun tim karate, namun asal mereka adalah dari Inkado.


"Memang mereka turun mewakili Forki daerah masing-masing, namun mereka berlatih dan dibina di dojo-dojo Inkado," katanya.


Dikatakan, prestasi itu tentunya tidak terlepas dari komitmen jajaran Inkado mulai dari pengurus, Keluarga Sabuk Hitam (KSH), dewan guru dan pelatih dalam menggembleng atletnya.


"Kita ucapkan terimakasih kepada seluruh jajaran pengurus, KSH, dewan guru hingga pelatih Inkado yang telah komit menggembleng atlet guna menghasilkan prestasi," kata Wahyu.


Dia mengatakan, Inkado akan terus berupaya melahirkan atlet-atlet handal untuk bisa mengharumkan nama Sumatera Barat bahkan Indonesia di berbagai kejuaraan.


"Kita siap melahirkan karateka handal yang siap untuk mengharumkan bisa nama Sumatera Barat di berbagai kejuaraan," katanya.


Dia pun mengatakan akan menggelar liga karate Inkado yang akan digulirkan sekali enam bulan untuk terus mengasah pengalaman dan kemampuan bertanding karateka Inkado.


"Tanpa ada kejuaraan, pengalaman dan mental bertanding atlet tidak akan terasah. Makanya perlu kita adakan kejuaraan secara rutin," pungkasnya.(bim)

Tegas! Ketua DPD LVRI Sumbar : Ketua PD PPM Sumbar yang Sah Masih Wahyu Iramana Putra
Wednesday, May 31, 2023

On Wednesday, May 31, 2023




INFONUSANTARA.NET -- Ketua Dewan Pimpinan Daerah Legiun Veteran Republik Indonesia (DPD LVRI) Sembar, Kolonel INF (Purn) Amir Syarifudin menegaskan tidak ada dualisme kepemimpinan di Pengurus Daerah Pemuda Panca Marga (PD PPM) Sumbar.


"Kepengurusan PD PPM Sumbar yang sah dan diakui oleh DPD LVRI Sumbar adalah pengurus dengan Ketua Wahyu Iramana Putra," jelas Amir Syarifudin, Rabu (31/5) kepada wartawan.


Dia menjelaskan, kepengurusan PD PPM Sumbar yang resmi adalah yang diakui oleh DPD LVRI. "Diluar itu adalah ilegal. Kalau ada yang mengaku-ngaku ketua PD PPM Sumbar selain Wahyu Iramana Putra, itu ilegal," tegasnya.


Dalam kesempatan itu, Kolonel (Purn) Amir Syarifudin didampingi Ketua PD PPM Sumbar Wahyu Iramana Putra, mantan Ketua PD PPM Sumbar Heriyanto Rustam, sejumlah senior PPM Sumbar diantaranya Erizal Syaf dan lainnya.


Dia menjelaskan, kepengurusan PD PPM Sumbar dengan ketua Wahyu Iramana Putra dipilih melalui Musda yang sah dan diikuti oleh PC PPM se Sumatera Barat.


"Jadi kalau sekarang ada yang mengaku Ketua PD PPM Sumbar, jelas itu ilegal karena tidak melalui mekanisme yang sesuai AD/ART," katanya.


Dikatakan, untuk menjadi Ketua PPM, sesuai AD ART adalah anak bioligis dari Pejuang atau Veteran yang orangtuanya memiliki SKEP Veteran.


Dijelaskan yang veteran itu adalah pejuang, baik merebut kemerdekaan (veteran pejuang kemerdekaan), membela kemerdekaan (veteran pembela kemerdekaan), penugasan pembela perdamaian di keluar negeri atas nama PBB (veteran perdamaian) dan mereka yang gugur di medan perang fisik (veteran anumerta).


"Pejuang ini bisa siapa saja, bukan hanya tentara, namun mereka berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Tidak semuanya tentara otomatis menjadi veteran," katanya.


Ditambahkan Amir Syarifudin, bahwa Ketua-ketua PC PPM se-Sumatera Barat harus mengikuti Ketua DPC LVRI setempat.


"Jangan mau diadu domba karena yang SK oleh dikeluarkan Ketua PD PPM Sumbar H Wahyu Iramana Putra, SE dengan Sekretaris Andi Mastian, SE, kecuali Ketua PC Padang tidak diakui oleh Ketua DPC LVRI Kota Padang. Karena semua Ketua Pemuda Panca Marga di seluruh tingkatan harus diakui oleh LVRI mulai dari Pusat, Provinsi dan Kab/Kota Ketua Ranting/Kecamatan," tegasnya.


Sementara itu, Ketua PD PPM Sumbar Wahyu Iramana Putra pun menegaskan hingga saat ini masih Ketua PD PPM Sumbar periode 2020-2025 yang sah.


"Kami dipilih melalui mekanisme sesuai AD ART yakni Musda yang dihadiri seluruh PC PPM se Sumbar dan PP PPM," katanya.


Dia pun mengakui mendengar saat ini ada pihak yang mengaku Ketua PD PPM Sumbar, namun menurut Wahyu, hingga saat ini seluruh pihak di Sumbar pun masih mengakui dirinya sebagai Ketua PD PPM Sumbar.


"Dalam setiap kegiatan, undangan untuk PPM Sumbar selalu ditujukan kepada kami sebagai pengurus yang sah dan diakui DPD LVRI Sumbar," katanya.


Ditambahkan salah seorang pengurus PD PPM Sumbar, Ome Andika yang juga dimasukan kepada Pengurus PD PPM Sumbar baru tersebut mengakui bahwa Surat Keputusan (SK) yang dikeluarkan PP PPM penunjukan kepengurusan baru diketik di Padang bukan di Jakarta.


"Saya juga ditunjuk sebagai Formatur tapi saya mengetahui akal-akal Wantimpus Nehri Sutan Mangkuto yang membuat SK baru tersebut,"ungkapnya (*)

Maju Lagi Calon DPD RI, Nurkhalis Serahkan Berkas Pendaftaran ke KPU Sumbar
Saturday, May 13, 2023

On Saturday, May 13, 2023



INFO|PADANG - Mengusung jargon 'Petani Menang', Nurkhalis, SH secara resmi mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) untuk bertarung memperebutkan kursi DPD-RI daerah pemilihan Sumbar pada Pemilu 2024. 


Ketua Gerakan Pemuda Tani Indonesia atau Gempita Korwil Sumbar itu datang ke KPU Sumbar dengan diantar langsung oleh simpatisan dan tokoh-tokoh masyarakat menggunakan atribut caping petani, diantaranya Wakil Bupati Limapuluh Kota periode 2016-2021 H. Ferizal Ridwan, S.Sos, mantan Ketua DPRD Limapuluh Kota Ismardi, mantan anggota DPRD Limapuluh Kota Syahrisman Dt. Iyang Bosa, Hafnizal dan lainnya. Nurkhalis menyerahkan berkas ke KPU Sumbar, Sabtu (13/5/2023) pukul 16.00 Wib. 


"Alhamdulillah, kami Nurkhalis telah menyerahkan semua persyaratan pencalonan secara resmi ke KPU Sumbar," sebut putra daerah Luak Limopuluah itu. 


Pada kesempatan itu, Nurkhalis mengucapkan terima kasih kepada KPU Sumbar dan Bawaslu Sumbar yang telah menerima berkas pendaftaranya. Ia menyampaikan, bahwa motivasi dirinya maju sebagai calon DPD-RI adalah demi memperjuangkan nasib petani. 


"Semangat perjungan seorang Nurkhalis tidak terlepas dari semangat untuk memajukan nasib petani Sumbar dan Indonesia pada umumnya," katanya. 


"Kita maju sebagai senator juga merupakan amanah yang diberikan kawan-kawan petani Sumbar," kata Nurkhalis menambahkan. 


Menurutnya, posisi DPD sangat strategis sebagai ujung tombak di daerah ke pusat untuk mengkomunikasikan kepentingan daerah. Kemudian membawa aspirasi itu ke daerah secara kebijakan politik nasional.


"Salah satu upaya kita adalah memberdayakan Undang-Undang No. 19 tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani, termasuk disana hak-hak petani. Target kita petani menang menjadi suara terbanyak di Sumbar pada Pemilu 2024," pungkasnya. 


Penulis : Ady Parker

Editor : Heri Suprianto

DPD LVRI Sumbar Lakukan Konsolidasi ke DPC LVRI Agam Guna Mendata Balik Personel Maupun Aset LVRI yang Ada di Seluruh Sumbar
Thursday, March 30, 2023

On Thursday, March 30, 2023

 

Foto bersama ketua DPD LVRI Sumbar dan Ketua PD PPM Sumbar di DPC LVRI Agam.


INFONUSANTARA.NET -- Ketua Dewan Pengurus Daerah Legiun Veteran Republik Indonesia (DPD LVRI) Sumatera Barat Kolonel Inf (Purn) Amis Syarifudin lakukan konsolidasi ke DPC LVRI Agam.


Konsolidasi ini, kata Amir Syarifudin merupakan perintah dari LVRI pusat guna mendata kembali para veteran pejuang untuk mendapatkan data sesungguhnya.


"Kita laksanakan konsolidasi sesuai perintah LVRI pusat untuk mendata balik personel maupun aset LVRI yang ada di seluruh Sumatera Barat," kata Amir Syarifudin, Rabu (29/3) di Kantor DPC LVRI Agam di Bukittinggi.


Turut mendampingi konsolidasi itu Ketua Pengurus Daerah Pemuda Panca Marga (PD PPM) Sumatera Barat, Wahyu Iramana Putra.


Dikatakan, konsolidasi ini penting dilakukan agar jumlah personel dan aset yang dimiliki LVRI dapat didata dengan pasti.


"Perintah ini dikeluarkan pusat karena ada kedapatan di daerah timur orang yang mengaku veteran padahal kenyataannya bukan. Sebab para veteran pejuang ini mendapat tunjangan khusus dari pemerintah. Mungkin itu yang dikejar," kata Amir Syarifudin.


Makanya pendataan ini penting baik bagi personel yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. 


"Walaupun sudah meninggal, janda dari veteran ini masih mendapatkan tunjangan tersebut," tambahnya.


Begitupun soal aset, saat ini banyak aset LVRI yang dikuasai dan dipergunakan bukan oleh LVRI. 


"Dengan pendataan ini, kita akan ambil lagi aset milik LVRI dan akan dipergunakan sesuai dengan kebutuhan LVRI," katanya.


Sementara Ketua PD PPM Sumbar Wahyu Iramana Putra mengimbau anggota PPM di daerah untuk dapat membantu para veteran dalan pendataan itu maupun dalam operasional organisasi LVRI.


"PPM merupakan anak biologis atau anak kandung dari LVRI. Makanya sudah selayaknya kita sebagai anak membantu orang tua kita," kata Wahyu.


Dia mengatakan, jangan sampai anak PPM yang justru "menyusu" atau menyusahkan orang tua dengan meminta ini dan itu.


"Orang tua kita sudah susah berjuang memerdekakan negeri ini. Jangan dibebani lagi mereka yang sudah tua-tua itu. Saatnya kita yang membantu mereka," tegas Wahyu.


Dalam membantu itu, anak PPM bisa masuk ke organisasi LVRI itu misalnya menjadi wakil ketua, atau wakil sekretaris dan wakil bendahara.


"Untuk posisi KSB tetap orang tua kita, namun diposisi wakil anak PPM dibolehkan untuk membantu menjalankan organisasi," katanya.(*)


Marhaban ya Ramadhan, Cerint Iralloza Tasya Bacalon DPD RI dari Independen Ucapkan Selamat Menunaikan Ibadah Puasa Ramadhan 1444 H
Tuesday, March 21, 2023

On Tuesday, March 21, 2023

 

Cerint Iralloza Tasya Bakal Calon DPD RI Sumbar.


INFONUSANTARA.NET -- Bakal calon DPD RI Sumbar dari independen Cerint Iralloza Tasya menyampaikan selamat memasuki bulan suci Ramadan 1444 H kepada segenap masyarakat Sumbar, yang mana puasa pertama akan dimulai pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023.


“Marhaban ya Ramadan. Saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan kepada umat muslim, khususnya masyarakat Sumbar,” ujar Cerint, Minggu (19/3/2023).


Menurut Cerint, puasa merupakan wadah bagi umat muslim untuk melatih diri dalam mengendalikan hawa nafsu, dan memperbanyak amaliyah, untuk membantu sesama yang membutuhkan.


“Dengan tidak makan dan minum di siang hari, serta larangan lainnya, maka di situlah iman kita diuji untuk bisa mengendalikan hawa nafsu. Kemudian di bulan suci Ramadan, pahalanya berlipat-lipat ketika kita mengerjakan amaliyah,” ucap putri peduli kesehatan dan pendidikan.


Cerint mengimbau semua pihak untuk dapat menjaga kekhusyukan umat di dalam beribadah di bulan suci Ramadan. Apakah itu dalam pelaksanaan puasanya, maupun saat ibadah salat tarawih, dan lainnya, yang dilaksanakan di malam hari.


Adanya para pihak yang memanfaatkan bulan suci Ramadan untuk berpolitik, menurut Cerint asal kegiatan yang dilakukan sesuai dengan aturan dan hukum-hukum positif yang ada, tidak mengganggu ibadah, kemudian bagi masyarakat aman-aman saja, dia kira sah-sah saja.


“Asalkan itu tidak melanggar aturan yang ada saja,” tegas alumni Kedokteran Baiturahmah ini.


Mengingatkan pemerintah daerah agar bisa mengendalikan harga-harga bahan pokok yang sering mengalami kenaikan saat memasuki bulan puasa, dan menjelang Hari Raya Idul Fitri.


“Beban ekonomi masyarakat yang baru mencoba bangkit setelah terpuruk akibat pandemi Covid-19, seharusnya tidak dibebani lagi dengan naiknya harga-harga bahan pokok, apalagi di bulan puasa Ramadan pula,” tukasnya.


Semoga saja Ramadan tahun ini, lanjutnya, dapat dilalui dengan khusyuk, dan sampai pada hari kemenangan Idul Fitri.(*)

Sumbar Jadi Pilot Project Sekolah Lapangan Pertanian Udara Bersih, Field Indonesia
Thursday, March 09, 2023

On Thursday, March 09, 2023

 



INFONUSANTARA.NET  --Yayasan FIELD INDONESIA melakukan Pelatihan Fasilitator Sekolah lapangan Pertanian Udara Bersih Indonesia bagi Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Provinsi Sumatera Barat. Pelatihan berlangsung dari tanggal 8-15 Maret 2023 di UPT Balai Diklat Pertanian Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat.


Pelatihan ini di buka oleh Dr.Heru Setyoko, MM, Direktur Field Indonesia. Selain itu juga dihadiri oleh Hillario Padilla, Regenerative Agriculture Advisor Earth Foundation dan Tim Fasilitator FIELD Indonesia.


“Program UDARA BERSIH INDONESIA (UBI) telah dilaksanakan mulai Februari 2020-Maret 2024, dalam upaya mitigasi perubahan iklim dengan mengurangi pembakaran lahan pertanian di Kalimantan dan Sumatera, memberikan pelatihan dan praktik Pertanian yang dapat menciptakan udara bersih, penguatan kelembagaan petani, dan meningkatkan pendapatan petani,"ujar Heru, dalam sambutanya.


Heru mengatakan daerah Sumbar dipilih sebagai pilot project program Pertanian Udara Bersih ini karena dukungan swluruh pihak di daerah Sumatera Barat dan antusias pelaku pertanian untuk menerapkan program pertanian ini.


Pernyataan tersebut pun dibenarkan oleh Plt Kadis Pertanian Provinsi Sumatera Barat, Ferdinal Asmin.


"Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Khususnya Dinas Pertanian sangat mendukung program Pertanian Udara Bersih karena tujuan nya selaras dengan visi dan misi serta progul prioritas kita yaitu meningkatkan pendapatan petani. Sesuai pula dengan konsep pertanian pokok murah yang saat ini sedang diterapkan petani mandiri di Sumatera Barat,"ucap Ferdinal Asmin.


Menurut Fasilitator Program Udara Bersih Sumatera Barat, Suhatril isra, Pelatihan ini diikuti oleh 40 orang Penyuluh pertanian lapangan (PPL) yang berasal dari 8 Kabupaten di Sumatera Barat yaitu Pesisir Selatan, Solok, Agam, Sijunjung, Dharmasraya, Tanah Datar, Solok Selatan dan Padang Pariaman. Setiap Kabupaten diikuti oleh 5 orang PPL dari lima Kecamatan di setiap kabupaten.


Adapun teknik yang akan dipelajari oleh PPL selama pelatihan adalah Mulsa-Tanpa Olah Tanah pada Bedengan, Ayam Serasah Dalam, Bedengan dengan Batang Kayu. Hasilnya lebih baik dan lebih stabil dan dapat menjaga keamanan pangan daripada metode konvensional.Teknik ini juga berbiaya rendah, menghilangkan kebutuhan untuk membakar, dan lebih baik untuk tanah, kualitas udara, mitigasi perubahan iklim, dan kesehatan masyarakat.


Setelah pelatihan, PPL akan melaksanakan Sekolah lapangan Udara Bersih Indonesia di daerahnya.(mns)

DPRD Sumbar Minta KPID Awasi Netralitas Lembaga Penyiaran Jelang Pemilu
Monday, March 06, 2023

On Monday, March 06, 2023

 



INFONUSANTARA.NET -- Telah bergulir tahapan pelaksanaan pemilu 2024 Wakil  Ketua DPRD Sumbar Suwirpen Suib meminta Komisioner KPID Sumbar  memiliki pekerjaan yang cukup berat yakni dalam mengawasi netralitas tayangan jelang Pemilihan Umum 2024.


“Tahun 2023 ada PR yang lebih yaitu bagaimana menjaga agar TV dan radio ini tetap dapat melakukan siaran secara cerdas, netral, terhadap Pemilu 2024,” ujarnya, Jumat 3 Maret 2024 lalu.


Hal tersebut penting untuk dicermati mengingat apabila di hitung mundur, pemilihan umum hanya tinggal hitungan 11 bulan lagi.


“Ini tahun politik, tahun yang penuh tantangan bagi semua pihak terutama teman-teman di industri penyiaran. Jadi KPID harus dapat mengawasi netralitas tayangan,” pintanya 


Melihat kondisi yang ada saat ini, ketua umum Solok Saiyo Sakato ini juga berharap adanya batasan batasan terkait dengan iklan partai politik yang saat ini menghiasi layar televisi, ada beberapa partai politik yang nota benenya juga memiliki media dengan masif lembaga penyiaran menyiarkan hal tersebut secara berulang ulang, saya melihat tidak ada keadilan disini, KPID Melalui KPI pusat hendaknya tela membuat regulasi yang jelas akan iklan politik tersebut.


Politisi Partai besutan SBY  ini  juga menerangkan, komisioner KPID Sumbar juga mengemban tugas perihal digitalisasi penyiaran yang disertai dengan masifnya berbagai konten, menyusul perkembangan transformasi digital di segala bidang. 


Untuk itu, DPRD Sumbar menekankan pula pentingnya tugas dan fungsi KPID agar lebih inovatif, adaptif, lincah dalam membumikan program-program strategis pengawasan siaran. 


“Dan penguatan pemirsa dalam hal ini literasi juga sosialisasi penyiaran yang sehat bagi masyarakat,” ujarnya


Selain menyinggung tentang iklan kampanye dan kepemiluan , wakil ketua DPRD Sumbar ini juga mengingatkan tugas yang selalu melekat pada KPI dalam mengawasi konten-konten siaran berbau kekerasan, termasuk melakukan kampanye antikekerasan seksual yang tidak menutup gender manapun, karena saat ini hal hal tersebut sangat marak terjadi di Sumatera Barat.


Menanggapi hal tersebut Ficky Tri Saputra korbid  pengawasan isi siaran KPID Sumbar berjanji akan segera berkonsultasi dengan KPI Pusat terkait hal hal yang menjadi perhatian dari DPRD Sumbar, ficky juga mengakui monopoli iklan kampanye di beberapa lembaga penyiaran sangat kental sekali di lakukan oleh salah satu partai politik, apakah itu melanggar atau tidaknya, KPID Sumbar akan segera berkoordinasi dengan KPI Pusat.


Mewakili kawan -kawan komisioner di KPID Sumbar, mantan wartawan di salah satu TV lokal ini juga berterima kasih atas masukan dan pandangan pandangan yang di berikan oleh DPRD Sumbar terkait kinerja kedepan di tahun tahun politik yang saat ini telah dimulai.


KPID Sumbar juga  pastikan, tidak akan tebang pilih kepada setiap lembaga penyiaran yang melanggar ketentuan dan tidak netral nantinya.(*)

KPID Sumbar Minta Lembaga Penyiaran Proaktif Kampanye Stunting
Friday, February 24, 2023

On Friday, February 24, 2023

 

Koordinator bidang isi siaran KPID Sumbar, Ficky Tri Saputra (kanan) bersama Eri Sendjaya,Kepala Dinas DP3AP2KB Kota Padang (kiri).


INFONUSANTARA.NET -- Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumatera Barat meminta lembaga penyiaran di Sumbar ikut berperan aktif menginformasikan program pemerintah dalam menangani stunting.  saat ini Sumbar masih dihadapkan dengan masalah gizi buruk dan stunting.


"Stunting bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi tanggung jawab bersama termasuk lembaga penyiaran. Kami minta lembaga penyiaran ikut berperan menginformasikan penanganan stunting," ujar  koordinator bidang isi siaran KPID Sumbar, Ficky Tri Saputra, Jumat (24/2/2023).


Ficky juga mengatakan provinsi ini masih dihadapkan dengan masalah gizi buruk dan stunting. Stunting ditandai dengan pertumbuhan kurang optimal sesuai dengan usianya.


Terkait permasalahan tersebut, setiap Lembaga penyiaran di harapan ikut mengkampanyekan stunting dan gizi buruk setiap pemirsa dan pendengar dari setiap lembaga penyiaran, mulai dari pencegahan hingga apa yg harus dilakukan apabila terdapat anggota keluarga yang masuk kedalam kategori stunting.


'Lembaga penyiaran juga menjadi pejabat berwenang mulai dari kepala daerah baik itu gubernur hingga bupati dan walikota serta kepala dinas kesehatan untuk bisa memberikan informasi yang benar akan stunting itu sendiri," ujar ficky .


Sementara itu Eri Sendjaya,Kepala Dinas DP3AP2KB Kota Padang  menambah, saat ini pemerintah terus menggalakkan program pencegahan stunting, dengan melahirkan berbagai inovasi dan program, salah satunya “Gerakan 1000 Telur” yang dicanangkan oleh salah satu kecamatan di kota Padang.


Eri Sendjaya mengatakan agar terminimalisir potensi anak stunting, pertumbuhan janin sejak di dalam kandungan harus diperhatikan.


"Ibu-ibu hamil makanlah yang banyak dan bergizi, penuhi protein hewani, agar pertumbuhan anak ideal. Kemudian untuk pencegahan, kita imbau calon pengantin agar menyiapkan kondisi ideal untuk hamil dan melahirkan," ungkap Eri.


Ia juga meminta agar para ibu mengunduh dan memanfaatkan aplikasi Elektronik Siap nikah dan Hamil (Elsimil). Aplikasi “Elsimil”,  akan melakukan penilaian otomatis dalam menentukan apakah kondisi calon pengantin perempuan 'ideal' atau 'berisiko' untuk hamil dan melahirkan nantinya.


Eri juga meminta kepada setiap lembaga penyiaran yang ada di Kota Padang baik itu televisi dan radio bisa bekerjasama agar permasalahan stunting bisa di minimalisir di Kota Padang.(*)

Tahun Politik! Gubernur Ajak KPID Sumbar Memainkan Perannya Memaksimalkan Pengawasan
Wednesday, February 08, 2023

On Wednesday, February 08, 2023

 




INFONUSANTARA.NET -- Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah ingatkan pentingnya pengawasan yang ketat terhadap lembaga penyiaran ditengah tahun politik agar suasana kondusif dapat terus terjaga di Sumatera Barat.


Hal tersebut disampaikan pada saat menerima kunjungan Ketua dan Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumatera Barat di Istana Gubernur, Selasa (7/2/23).


Mahyeldi menegaskan, jangan sampai konten siaran menjadi pemicu terjadinya konflik sosial ditengah masyarakat, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) berharap KPID dapat memainkan perannya dengan maksimal terkait hal tersebut.


“Gesekan antar masyarakat sangat rentan terjadi dalam tahun politik, lembaga penyiaran harus terawasi dari segi penyajian, jangan sampai kontennya menjadi pemicu, kita yakin KPID mampu untuk itu,” harap Mahyeldi


Menanggapi hal tersebut, Ketua KPID Sumbar, Rahmadi Sutrisno mengatakan dalam menjalankan fungsi KPID selalu berpedoman kepada pengawasan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS), sementara untuk pengoptimalan pengawasan tentu KPID butuh dukungan dari pemerintah daerah.


“Apa yang disampaikan Gubernur tadi sangat sesuai dengan tujuan kami di KPID, kami memiliki acuan yang jelas dalam pengawasan, terkait sarana prasarana monitoring tentu kami butuh dukungan dari Pemprov agar kedepan semakin baik,” ungkap Trisno.


Dalam kesempatan tersebut Gubernur Mahyeldi didampingi oleh Plt. Kadis Kominfotik, Widya Prima Hatta. Sementara dari pihak KPID Sumbar turut hadir Wakil Ketua Eka Jumiati, Koordinator Bidang Kelembagaan Edra Mardi, Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran Ficky Tri Saputra, Robert Cenedy serta Baldi Pramana. (*)

Kongres Bundo Kanduang Se Dunia Sukses, Bupati Eka Putra dan Ketua TP KK di Dapuk Penghargaan
Wednesday, February 01, 2023

On Wednesday, February 01, 2023




INFO|PADANG - Bupati Tanah Datar Eka Putra, SE. MM menerima penghargaan sebagai Inisiator dan penangungjawab Kongres Bundo Kanduang se Dunia begitu juga dengan Ketua TP PKK Tanah Datar Ny. Lise Eka Putra menerima penghargaan sebagai Ketua Pelaksana Kongres Bundo Kanduang se Dunia.


Dua penghargaan itu diserahkan secara langsung oleh Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Barat Audy Jonaldy di acara Menaiki Rumah Gadang Bundo Kanduang Minangkabau, di Komplek Mesjid Raya Sumbar, Rabu (1/2/2023).


Bupati Eka mengatakan penghargaan itu, mengambarkan sinergitas

Pemerintah Daerah (Pemda) Tanah Datar untuk terus berkontribusi pada kegiatan organisasi Bundo Kandung.


 "Alhamdulillah, penghargaan ini menjadi bentuk sinergi dalam mensukseskan program-progam yang dicanangkan organisasi Bundo Kanduang baik itu lingkup provinsi Sumbar maupun di daerah Tanah Datar," ujar Bupati Eka.


Bupati Eka menambahkan, bahwa tidak menutup kemungkinan Kongres Bundo Kandung se Dunia akan digelar untuk tahun-tahun selanjutnya.


"Insya Allah, kita akan bicarakan bersama pengurus organisasi Bundo Kanduang, terkait  pelaksanaan Kongres Bundo Kanduang se Dunia ditahun selanjutnya," ujar Bupati Eka.


Sementara itu, Wagub Audy Joinaldy mengatakan Organisasi Bundo Kanduang memiliki peran sentral dalam pembangunan masyarakat di tengah-tengah percepatan digitalisasi.


“Tentunya Bundo Kanduang memiliki peran besar sebagai penengah dan penetralisir dalam percepatan digitalisasi,” ujar Wagub Audy.


Wagub Audy mendorong agar Bundo Kanduang juga semakin proaktif meningkatkan perannya di masyarakat. Tidak hanya di bidang kebudayaan, tapi juga ekonomi, politik, pendidikan dan sektor lainnya.


“Kita yakin Bundo Kanduang mampu berpartisipasi  di segala aspek dan sendi aspek kehidupan masyarakat,” ujar Wagub Audy.


Ketua Bundo Kanduang Sumbar Puti Reno Raudhatul Hannah Thaib mengatakan, rumah gadang ini nantinya tidak hanya akan dimanfaatkan oleh Organisasi Bundo Kanduang Sumbar, tetapi juga dapat dimanfaatkan oleh semua masyarakat.


Ia pun berharap, adanya rumah gadang akan dapat semakin menggali dan mengembangkan potensi adat dan budaya Minangkabau yang selama ini terpendam akan dapat segera dimunculkan.


“Baik melalui pelatihan, penataran, diskusi, maupun perlombaan, dan sebagainya,” ujar Puti Reno Raudhatul Hannah Thaib di acara yang juga dihadiri Ketua LKAAM Sumbar Fauzi Bahar, Kepala DP3AP2KB Sumbar Gemala Ranti, serta Bundo Kanduang dari seluruh Kabupaten/Kota di Sumbar. 


Penulis : Elvi

Editor : Heri Suprianto

Viral Jadi Trending Topic Penculikan dan Kasus Kekerasan Seks Anak: Mestinya KPAID Sumbar Sudah Harus Dibentuk oleh Gubernur dan DPRD
Tuesday, January 31, 2023

On Tuesday, January 31, 2023

Ketua JPS Adrian Tuswandi


INFONUSANTARA.NET --Publik Kota Padang dan Sumatera Barat gempar dengan isu penculikan anak. Isu itu tersebar secara berantai di media sosial. 


Ketua Jaringan Pemred Sumbar (JPS) Adrian Tuswandi mengatakan, marak informasi di media sosial tentang penculikan anak dan kasus kekerasan seksual anak di Sumbar, butuh perhatian serius semua pihak. 


Untuk itu, ia mendesak Gubernur dan DPRD Sumbar segera lahirkan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Provinsi Sumatra Barat (Sumbar). 


"Ini sudah bikin parno dan panik satu provinsi ini, sudah semestinya Pak Gubernur dan Pak Ketua DPRD segera membentuk KPAI Provinsi Sumbar,’ ujar Adrian Tuswandi lewat rilisnya kepada media, Selasa (31/ 1-2023). 


KPAI ini sebuah lembaga yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 


"Pasal 74 dijelaskan bahwa: (1) Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan penyelenggaraan pemenuhan Hak Anak, dengan UndangUndang ini dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang bersifat independen (2) Dalam hal diperlukan, Pemerintah Daerah dapat membentuk Komisi Perlindungan Anak Daerah atau lembaga lainnya yang sejenis untuk mendukung pengawasan penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah," ujar Toaik biasa praktisi pers ini menyampaikan. 


Adanya diksi ‘dalam hal diperlukan’ pada UU tersebut, mestinya jangan dianggap Sumbar tidak sebuah keharusan. 


"Dasar mendesaknya jelas, kasus kekerasan seksual pada anak, terakhir banyaknya informasi kasus soal penculikan anak yang membuat warga di Sumbar panik," katanya. 


"Bahkan info itu pun viral serta jadi trending topic, mestinya KPAID Sumbar itu sudah harus dibetuk oleh Pak Gubernur dan bapak dan ibu di lembaga DPRD Sumbar,"ujar Toaik. 


Jangan sampai kata Adrian Tuswandi kedepan soal kekerasan seksual pada anak di Sumbar menjadi hal biasa dan lumrah. 

Pewarta: Novrianto Ucoxs 





Ini Tugas Dan Besaran Pendapatan Komisioner KI Sumbar, Hasil Seleksi Periode 2023 -2027 Menunggu Keputusan DPRD
Monday, January 30, 2023

On Monday, January 30, 2023

 

Adrian Tuswandi, Komisioner KI Sumbar 2 periode.(ist)


PADANG,Infonusantara.net-- Menghitung jam kayaknya, Komisi I DPRD Sumbar akan memutuskan lima Komisioner Komisi Informasi Sumatera Barat (KI Sumbar) periode 2023-2027. 


Seleksi Calon Komisioner KI Sumbar ini sudah berlangsung sejak empat bulan lebih. Komisi I DPRD Sumbar diketuai Syawal, Wakil Ketua Maigus Nazir dan Sekretaris Rafdinal sudah menyelesaikan fit and proper test 15 Calon Komisioner KI Sumbar pada tanggal 19- 20 Januari 2023. 


Terus apa sih tugas Komisioner KI Sumbar itu, menurut Komisioner KI Sumbar 2 periode, Adrian Tuswandi, tugas utama adalah menerima, memeriksa dan memutus sengketa informasi publik. 


“Tugas berdasarkan UU 14 Tahun 2008 lainnya adalah memperkuat penerapan keterbukaan informasi publik di badan publik dan memasifkan ke masyarakat bahwa informasi publik itu hak anda untuk tahu,” ujar Adrian Tuswandi, Sabtu (28/1/2023) kemarin di Padang. 


Tugas penting itu selama dua periode di KI Sumbar 2008-2019 dan 2019- 2023 dilakukan dalam bentuk monitoring evaluasi terhadap badan publik dengan indikator terukur yang ditutup dengan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik. 


Lalu ada tugas Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) 2023 ini adalah tahun ketiga IKIP dilaksanakan, merupakan program KI Pusat bersama Kementerian Koordinator  Polhukam RI melibatkan Komisi Informasi seluruh Indonesia. 


“Tugas lain memberikan supervisi dan berkoordinasi dengan seluruh stakholder badan publik dan publik,” ujar Adrian. 


Terus apa yang diperoleh komisioner KI Sumbar itu, menurut Adrian Tuswandi sebagai lembaga yang dilahirkan berdasarkan UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, penganggaran lembaga ini dibebankan kepada APBN untuk KI Pusat dan APBD untuk KI provinsi, kota dan kabupaten. 


Komisioner KI Provinsi itu di SK-kan dan dilantik oleh Gubernur, Dan di Sumbar setiap bulan Komisioner KI Sumbar ini menerima honor Rp 10 juta untuk ketua Rp 9,5 juta untuk Wakil Ketua dan Rp 9 juta untuk anggota.


"Periode pertama dulu (2014-2019) besaran honor nya Ketua Rp 7 juta, Wakil Ketua Rp 6,5 juta dan Komisioner Rp 6 juta,. Naik sejak periode KI Sumbar 2019 - 2023,”ujar Toaik biasa Adrian Tuswandi disapa berbagai kalangan di Sumbar maupun di kalangan pegiat keterbukaan informasi publik nasional. 


Selain honor, Komisioner KI Sumbar itu juga mendapatkan perjalanan dinas dalam dan luar provinsi, serta anggaran untuk peningkatan kapasitas, seperti pelatihan mediator bersertifikat maupun pelatihan lain yang berbayar (berkontribusi). 


“Untuk perjalanan dinas ini berdasarkan Pergub Sumbar terbaru Ketua disetarakan dengan Eselon ll, Wakil Ketua dan Anggota disetarakan Eselon III,” ujar Adrian. 


Siapapun Komisioner KI Sumbar periode ketiga ini terpilih, Toaik mengingatkan untuk selalu menjaga harmonisasi dengan Pemprov Sumbar, biasanya Dinas Kominfotik dan Komisi I DPRD Sumbar selaku mitra strategis KI Sumbar. 


“Menjalin kemitraan harmonis itu penting, soal independen dan kemandirian di Kl itu adanya di ruang sidang saat komisioner itu menerima, memeriksa dan memutuskan sengketa informasi publik,” ujar Toaik. (***) 


Waspada Akun Twitter Palsu, Perhatikan Tanda-Tanda Akun Resmi KAI Ini
Friday, January 27, 2023

On Friday, January 27, 2023

 


INFONUSANTARA.NET -- PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional II Sumatera Barat mengingatkan masyarakat agar waspada terhadap akun media sosial palsu yang mengatasnamakan Contact Center KAI di platform Twitter. Akun-akun palsu tersebut memiliki foto profil dengan logo KAI121 dan memiliki nama akun Kereta Api Indonesia namun dengan username yang berbeda, bukan @KAI121 yang merupakan username resmi Contact Center KAI.


“KAI menyayangkan aksi tidak bertanggung jawab oknum yang membuat akun seolah mengatasnamakan akun Twitter resmi Contact Center KAI. Masyarakat diimbau agar lebih teliti dan berhati-hati, saat berinteraksi dengan akun-akun penipuan yang mengatasnamakan akun resmi Contact Center KAI,” ujar Kepala Humas PT KAI (Persero) Divre II Sumbar Yudi. 


Akun resmi Twitter KAI121 telah terverifikasi atau memiliki ciri centang biru, memiliki username @KAI121 dengan nama akun Kereta Api Indonesia, memiliki lebih dari satu juta followers, dan telah beroperasi sejak Maret 2012. 


Akun media sosial palsu yang mengatasnamakan KAI tersebut tidak memiliki centang biru verifikasi dan jumlah followersnya masih sedikit. Akun tersebut juga kerap meminta korban menghubungi nomor WhatsApp yang tidak resmi atau pribadi dan meminta data-data pribadi pelanggan.  


Akun Twitter resmi KAI121 tidak pernah mengarahkan untuk berinteraksi melalui nomor WhatsApp pribadi. Nomor WhatsApp resmi KAI121 yaitu 0811-1211-1121 dengan ciri sudah mendapat centang hijau terverifikasi.


Yudi menambahkan, jika masyarakat menemukan akun palsu dengan ciri-ciri di atas, masyarakat dapat segera melaporkanya langsung ke Twitter melalui fitur Report atau menyampaikannya ke akun resmi KAI untuk dapat segera ditindaklanjuti. 


“Kami terus mengimbau kepada masyarakat untuk terus waspada terhadap segala jenis penipuan yang mengatasnamakan KAI melalui media sosial ataupun dengan modus lainnya. Hal tersebut untuk menghindari dampak kerugian yang ditimbulkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Akun media sosial resmi KAI hanyalah Kereta Api Kita dan KAI121 yang telah memiliki centang biru.” tutup Yudi.(Inf)


Melanggar P3SPS, Komisioner KPID Sumbar Ingatkan LP di Sumbar Tidak Latah Tayangkan Fajar Sadboy
Wednesday, January 18, 2023

On Wednesday, January 18, 2023

 

Koordinator bidang isi siaran KPID Sumatera Barat Ficky Tri Saputra

Infonusantara.net -- Komisi penyiaran daerah Indonesia Sumatera Barat ingatkan lembaga penyiaran swasta dan lembaga penyiaran public yang berjaringan  di Sumbar  untuk tidak latah menyiarkan progam acara Fajar Sadboy yang bertemakan percintaan yang saat ini ramai di layar kaca demi mengerjar rating dan jumlah penonoton.


Fajar menjadi sangat viral karena unggahan video dirinya yang menangis karena di putusi oleh sang pujaan hati. Sembari menangis Fajar berucap “Cinta Memang Tidak Selama nya Indah, Tapi Setidaknya Saya Punya Perjuangan Di Hargai”.


Koordinator bidang isi siaran KPID Sumatera Barat Ficky Tri Saputra menjelaskan , sesuai dengan peraturan komisi penyiaran Indonesia nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang pedoman perilaku penyiaran yang terdapat padang BAB ketiga tentang anak - anak dan remaja sebagai narasumber hal ini diungkapkan Ficky, Rabu (18/1/2023).


Lebih rinci Ficky menguraikan dalam PKPI tersebut setiap lembaga penyiaran dalam menyiarkan program yang melibatkan anak atau remaja sebagai narasumber wajib mengikuti beberapa ketentuan , dimana lembaga penyiaran tidak boleh mewawancari anak atau remaja dibawah umur mengenai hal hal diluar kapasitas mereka untuk menjawab pertanyaan seperti kematian, perceraian , perselingkuhan orang dan keluarga , serta kekerasan , konflik serta bencana yang menimbulkan dampa traumatik.


Tidak itu saja dalam PKPI tersebut menurut mantan koordinator liputan disalah satu TV lokal ini juga menambahkan  setiap lembaga penyiaran wajib mempertimbangkan kemanan dan masa depan anak dan remaja yang menjadi narasumber dari program siaran yang di tampilkan , dan yang terpenting menurut Ficky lembaga penyiaran menyamarkan identitas anak baik sebagai korban maupun pelaku.


Melihat kenyataan saat ini, program siaran yang viral saat ini adalah tentang Fajar Sadboy tentang drama percintaan dengan mantannya yang saat ini menjadi tontonan yang paling banyak digemari,namun faktanya merujuk kepada PKPI nomor 1 tahun 2012 tersebut fajar dan mantanya tidak tepat untuk dijadikan sebagai narasumber diluar kapasitasnya.


Ficky juga mencermati, tayangan televisi di Indonesia sering kali mengambil adegan pergaulan para pemuda-pemudi atau sindrom bintang yang dialami oleh anak-anak muda. Banyak adegan yang mencontohkan hal-hal yang tidak baik untuk kalangan anak-anak di lingkungan. Misalnya adegan percintaan, panggilan mesra, bahkan adegan-adegan bermesraan.


Hal tersebut, menurutnya, dapat mendorong anak-anak dan remaja mengerti bahwa pacaran atau bermesraan telah menjadi sebuah  wajar untuk dilakukan. Sehingga gaya dan pola pergaulan yang disiarkan di televisi maupun Youtube dapat dengan mudah ditiru anak-anak dan remaja yang psikologisnya masih labil dan mudah untuk dipengaruhi.


Fenomena progam reality show di Indonesia saling berlomba mengambil simpati masyarakat demi keuntungan semata tanpa memikirkan dampak dari tayangan tersebut untuk anak-anak sebagai generasi penerus bangsa,” terangnya


Saat ini di Sumatera Barat saat ini terdapat sebanyak 21 TV swasta dan 1 TV pemerintah , 50 radio baik milik pemerintah maupun swasta, komisioner kpid sumbar ini berharap kepada semua lembaga penyiaran untuk mematuhi setiap pedoman perilaku siaran dan program siaran atau P3SPS yang menjadi kiblat suci bagi setiap lembaga penyiaran dalam melakukan penayangan di televisi maupun radio.(*)