PILIHAN REDAKSI

Batalyon Wicaksana Laghawa Alumni Akpol 2002 Serahkan Bantuan Peduli Bencana

INFO|50 Kota - Beberapa hari yang lalu, Provinsi Sumatera Barat dirundung bencana banjir bandang (galodo) di sejumlah wilayah. Banjir banda...

Budaya

Opini

Mentawai

Padang Panjang

Peristiwa

Pariwara

Sijunjung

RAGAM

Tujuh Kali Erupsi Dari Sabtu Pagi, Gunung Merapi Sumbar Berstatus Waspada
Minggu, Januari 08, 2023

On Minggu, Januari 08, 2023

 


Penampakan Gunung Merapi di Sumbar ,Sabtu (7/1/2023) - (Foto : Antara)

Sumbar, Infonusantara.net --Sudah tujuh kali erupsi sejak Sabtu (7/1/2023) pagi hingga Sabtu siang. Gunung Marapi Sumatera Barat (Sumbar) yang berada di Kabupaten Agam dan Kabupaten Tanah Datar tersebut mengeluarkan abu vulkanik dan berstatus level II atau waspada.


Berdasarkan data dari Pos Pengamatan Gunung Api Marapi, Pusat Vulkanologi Mitigasi dan Bencana Geologi (PVMBG), sejak Sabtu pagi Gunung Marapi mengeluarkan abu vulkanik.


Staf Pos Pengamatan Gunung Api Marapi PVMBG, Ahmad Rifandi menyebutkan hingga pukul 14.51 WIB siang ini, tercatat sudah tujuh kali terjadi erupsi.


“Erupsi pertama kali terjadi pada pukul 06.11 WIB dengan ketinggian semburan abu vulkanik sekitar 300 meter di atas puncak gunung, beramplitudo 13,4 mm serta durasi 45 detik,” kata dia di Bukittinggi, Sabtu (7/1/2023).


Erupsi kedua terjadi pukul 09.44 WIB dengan semburan abu vulkanik setinggi 200 meter yang terekam seismograf 2,4 mm, berdurasi 1 menit 49 detik.


Erupsi ketiga pukul 10.34 WIB dengan ketinggian abu vulkanik 250 meter yang terekam seismograf beramplitudo 11 mm berdurasi 40 detik.


Erupsi keempat pukul 11.35 WIB, namun tidak teramati secara visual lantaran tertutup kabut tebal meski terekam seismograf 4,5 mm berdurasi 30 detik.


Sementara erupsi kelima pukul 11.44 WIB juga tidak teramati juga karena tertutup kabut pekat beramplitudo 2,2 mm durasi 31 detik.


Erupsi keenam pukul 12.30 WIB tidak teramati walau terekam seismograf 23.4 mm berdurasi 39 detik.


Selanjutnya erupsi ketujuh pada pukul 14:51 WIB dengan tinggi kolom abu teramati ± 200 m di atas puncak (± 3.091 m di atas permukaan laut).


“Kolom abu teramati berwarna putih dengan intensitas tebal condong ke arah tenggara, erupsi ini terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 7.2 mm dan durasi 46 detik,” katanya.


Ahmad Rifandi mengatakan Gunung Marapi ini terakhir kali tercatat mengalami erupsi pada 2017 lalu.


“Berdasarkan hasil pengamatan, analisis data visual maupun instrumental hingga tanggal 07 Januari 2023 pukul 08.00 WIB, maka tingkat aktivitas Gunung Marapi masih tetap pada Level II atau waspada, dengan radius aman 3 kilometer dari kawah,” ungkapnya.


Rekomendasi pada tingkat aktivitas Level II atau waspada ini, masyarakat di sekitar Gunung Marapi, dan pengunjung atau wisatawan agar tidak beraktivitas atau mendekati radius 3 Kilometer dari kawah atau puncak, mengingat kawah sebagai pusat letusan dan sumber keluarnya gas-gas vulkanik yang dapat membahayakan bagi kehidupan.


“Selain itu masyarakat yang ada di sekitar Gunung Marapi diharapkan tetap tenang tidak terpancing isu-isu tentang letusan, berharap selalu berkoordinasi dengan PVMBG, dan mengikuti arahan dari pemerintah daerah,” kata dia.


Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Agam, Bambang Warsito meminta informasi terkini dari situasi Gunung Marapi agar dapat diteruskan oleh kelompok pecinta alam dan pendaki.


“Agar langkah antisipasi dapat dijalankan, informasi berantai dari kelompok pecinta alam dan pendaki gunung untuk mengantisipasi kemungkinan buruk yang mungkin bisa terjadi,” kata Bambang.


Diketahui, masih ada puluhan pendaki gunung yang tetap menempuh pendakian dan berkemping di sekitaran Gunung Marapi.


Saat ini Gunung Marapi berada pada status Level II atau Waspada, BKSDA mengeluarkan rekomendasi agar masyarakat di sekitar Gunung Marapi dan pengunjung atau wisatawan tidak diperbolehkan mendaki dan mendekat pada radius tiga kilometer dari puncak.


PD IAI Sumbar Periode 2022-2026 Dilantik, Pusat Harapkan Sinkronisasi Kebijakan Strategis Progam Pusat Dan Daerah
Sabtu, Januari 07, 2023

On Sabtu, Januari 07, 2023

Foto bersama Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah pada acara pelantikan PD Ikatan Apoteker Indonesia Sumbar 2022 -2026.Sabtu (7/1/2023)


INFONUSANTARA.NET --Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia (IAI), diwakili Wakil Ketua Umum IAI Apt. Drs. Muhammad Nasrudin, melantik Pengurus Daerah IAl Sumatera Barat periode 2022-2026 di Aula Kantor Gubernur Sumbar, Sabtu (7/1/23).


Berdasarkan Keputusan PP IAI nomor: Kep.055/PP.IAI/2226/XII/2022 tentang susunan dan personalia pengurus daerah Ikatan Apoteker Indonesia Sumatera Barat masa bakti 2022-2026, hingga lima tahun mendatang PD IAI Sumbar resmi diketuai Apt. Dedi Almasdy, M.Si., Ph.D (Clin.Pharm).


Pelantikan tersebut disaksikan oleh Gubernur Sumatera Barat Buya Mahyeldi dan dihadiri oleh Kepala Dinas Kesehatan Sumbar dr. Lila Yanwar, Kepala BBPOM Padang Drs. Abdul Rahim, Apt., M.Si, beserta ketua dan perwakilan organisasi profesi kesehatan lainnya. 


Wakil Ketua Umum IAI Apt. Drs. Muhammad Nasrudin, pengurus pusat telah menetapkan program pokok dan kebijakan strategis secara bersama sama dalam Kongres untuk menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan IAI. 


"Untuk itu, kami berharap, ada Sinkronisasi antara program pusat dan daerah, sehingga keberadaan IAI betul-betul dirasakan manfaatnya oleh anggota dan masyarakat,’' ujarnya.


"Pengurus daerah dalam menyusun program harus mengacu kepada Restra dari pusat. Sehingga, antara pusat, daerah dan cabang ada keseragaman dalam kebijakan.Dengan demikian, maka program akan berjalan secara bersama-sama dan sinergis,''katanya. 


Sementara itu, Ketua IAl Sumbar Apt. Dedi Almasdy, M.Si., Ph.D (Clin.Pharm)., pihaknya siap bekerjasama dengan pemerintah daerah, tidak hanya dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam menyukseskan pembangunan di bidang kefarmasian daerah. 


"Soal Mou, kita tak hanya ada MoU dengan Pemprov, tetapi juga dengan Pemerintah Daerah. Bahkan dengan kepolisian dan instansi lainnya kita juga ada Mou," sebutnya.


IAI pada prinsipnya bersifat mengkoordinasikan para apoteker yang tersebar di berbagai instansi. 


"Ada yang di rumah sakit, balai POM, apotik dan sebagainya. Nah, kita mengkoordinasikan para apoteker tersebut, sehingga mereka memberikan pelayanan secara maksimal kepada masyarakat," ungkapnya. 


H Afdal dari Majelis Kode Etik IAI Sumbar menegaskan, pihaknya siap mengawal para apoteker yang ada di daerah ini untuk bekerja secara profesional sesuai dengan kode etik yang sudah ditetapkan organisasi. 


Sementara itu, DR. Hansen Nasir selaku Dewan Pengawas mengatakan, Dewas IAl Sumbar akan selalu mengawasi jalannya roda organisasi, sehingga pengurus betul-betul menjalankan organisasi sesuai pedoman yang ada.


Dalam sambutannya, Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah mengakui hingga saat ini Sumatera Barat masih mengalami kekurangan tenaga kesehatan, termasuk apoteker. 

Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah sampaikan sambutan pada pelantikan PD IAI Sumbar periode 2022 -2026.


Dengan dilantiknya PD IAl Sumbar tersebut beliau berharap IAI Sumbar dapat berperan dalam mengisi dan mendukung penguatan apoteker di Sumatera Barat. 


"Tenaga kesehatan yang tersedia di Sumatera Barat, dokter sebanyak 1.662, perawat 10.159, dan tenaga kesehatan lainnya 12.629. Disamping penguatan fasilitas kesehatan, perlu juga penguatan SDM tenaga kesehatan, dalam hal ini khususnya apoteker,’'katanya.


Dikatakan, pemerintah tengah mendorong kemandirian bahan obat. Mendorong apoteker untuk dapat menciptakan inovasi produk-produk kesehatan. 


Menurutnya hal tersebut juga akan berdampak pada ekonomi masyarakat, khususnya Sumatera Barat sebagai salah satu produsen berbagai produk hasil pertanian yang dapat diolah menjadi bahan-bahan untuk kebutuhan pengobatan. 


"Diperlukan para apoteker untuk melakukan kajian, penelitian dan upaya upaya agar produk-produk pertanian dapat diolah menjadi obat-obatan maupun kosmetik," pungkas Mahyeldi.


Sementara Woro Supeni mewakili PD IAl Sumbar menyampaikan, pihaknya mengharapkan peran apoteker di dunia kesehatan semakin diperhitungkan dengan perubahan farmasi berorientasi produk, menuju pada farmasi yang berorientasi keamanan dan kerasionalan obat. 


Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap apoteker sebagai ujung tombak dari keamanan dan kerasionalan obat. Sehingga masyarakat percaya bahwa obat itu aman jika dikonsumsi secara tepat. 


"IAl mengharapkan dukungan stakeholder, knususnya Dinas Kesehatan dan BPOM agar profesi apoteker dapat memberikan manfaat seluas-luasnya untuk masyarakat melalui upaya hilirisasi produk obat obatan herbal Sumatera Barat," ujarnya.


Usai pelantikan, acara dilanjutkan dengan Rakerda PD IAI Sumbar dan diskusi panel yang diikuti lebih dari 325 tenaga kesehatan dari berbagai bidang keahlian. (Inf)


Refleksi Akhir Tahun, KPID Sumbar Sebut Ada Tren Positif Turunnya Angka Pelanggaran Pada Televisi Dan Radio
Kamis, Desember 29, 2022

On Kamis, Desember 29, 2022

 


INFONUSANTARA.NET, -- Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumbar menyebut ada tren positif di Sumatera Barat pada kategori penyiaran. Salah satu tren positif tersebut yakni turunnya angka pelanggaran di Sumatera Barat, terutama pada Televisi dan Radio.


Hal ini diungkapkan Ketua KPID Sumbar, Rahmadi Sutrisno, SH, dalam giat Refleksi Akhir Tahun, Diseminasi dan Evaluasi Akhir Tahun Lembaga Penyiaran se- Sumatera Barat tahun 2022, Selasa (27/12/22) di Youth Centre Padang.


Tahun 2021 KPID Sumbar memiliki data yaitu 26 total pelanggaran yang dilakukan oleh televisi dan radio. Kemudian di tahun 2022 ini mengalami penurunan, walaupun penurunannya ini tidak terlalu signifikan, tapi setidaknya membentuk tren positif.


Sampai hari ini di tahun 2022, KPID hanya menemukan 24 pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga penyiaran. "Artinya ada dua pengurangan. Kalau kita persentasekan ada sekitar hampir 8 persen penurunannya," ujarnya.


Tentu ini sebuah pertanda yang baik untuk lembaga penyiaran, semoga di tahun 2023 bisa jadi nol pelanggaran di penyiaran Sumatera Barat. "Apalagi KPID Sumbar merupakan ujung tombak pengawal undang undang penyiaran di Sumatera Barat," katanya.


Dalam amanah Undang-Undang penyiaran tersebut KPID memiliki Tupoksi untuk mengawasi aktivitas Lembaga Penyiaran Swasta maupun milik pemerintah baik itu radio maupun televisi yang bersiaran dan berizin di daerah Provinsi Sumatera Barat.


"Dalam hal menjalankan Tupoksi tersebut KPID Sumbar diatur dalam peraturan dalam Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 dan SPS). Sehingga KPID senantiasa selalu mengawasi isi konten-konten yang di siarkan oleh Lembaga Penyiaran agar masyarakat khususnya Sumatera Barat dapat menikmati siaran sehat dan berkualitas," ujarnya.


Sebagai induk lembaga penyiaran, yang dianggarkan oleh APBD, KPID Sumbar harus memberikan report terhadap kegiatan - kegiatan yang telah dilaksanakan.


Sejak April lalu hingga hari ini, KPID Sumbar telah melaksanakan beberapa kegiatan berupa literasi media. Literasi media ditujukan untuk masyarakat, bagaimana masyarakat bisa menyaring informasi-informasi yang ada di lembaga penyiaran dan mereka juga diberikan edukasi untuk memilih bagaimana program siaran yang baik untuk mereka.


"Kemudian kita juga melaksanakan workshop penyiaran sehat bagi konten - konten creator yang ada di Sumbar. Kita berharap konten konten yang diciptakan oleh konten creator ini memenuhi Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 dan SPS)," paparnya.


Tentu ini kalau bisa meminta kepada teman-teman televisi untuk mengakomodir konten kreator. Di Sumbar konten kreator cukup banyak, tentu mereka membutuhkan tempat untuk menyalurkan konten mereka, tidak hanya melalui media sosial yang ada.


"Kemudian kita juga melakukan diseminasi informasi terhadap masyarakat adat, kaum -kaum adat yang ada di Sumatera Barat, bagaimana penyiaran itu dikatakan sehat. Target kita adalah banyak masyarakat dapat berbicara mengenai bagaimana sebuah penyiaran itu dikatakan sehat. Semakin banyak kita berbicara ini merupakan sebuah kampanye untuk memasifkan informasi, ketimbang hanya melalui media sosial dan media mainstream lainnya," terangnya.


Kemudian juga mengadakan literasi media terhadap sekolah- sekolah, kerja sama dengan kampus- kampus. Dan yang terakhir kemarin kita menggelar anugerah KPID. 


"KPID menghimbau agar kedepan kawan-kawan di penyiaran menciptakan program - program siaran yang lebih sehat dan membangun mental juga karakter masyarakat yang lebih sehat," katanya.(Mel)

Hadiri Rakernas Forsesdasi, Gubernur Sumbar Minta Maksimalkan Fungsi Baznas Turunkan Angka Kemiskinan Ekstrem
Selasa, Desember 20, 2022

On Selasa, Desember 20, 2022

 

Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah.



INFONUSANTARA.NET -- Permasalahan kemiskinan dan kebijakan P3K di daerah juga menjadi isu yang dibahas pada agenda Rapat Kerja Nasional Forum Sekretaris Daerah se Indonesia (Forsesdasi) yang diselenggarakan di Hotel Santika, Padang Sumatera Barat, Senin (19/12/2022).


Dalam sambutannya Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah menyampaikan, kemiskinan masih menjadi problem serius yang dihadapi oleh berbagai daerah termasuk  berbagai negara di belahan dunia. 


"Ini merupakan tujuan utama kami untuk mengentaskan kemiskinan dan kelaparan dalam agenda pembangunan berkelanjutan," kata Gubernur Sumbar.


Salah satu Indikator dari kemiskinan ekstrem adalah penduduk yang memiliki pendapatan kurang dari Rp11 ribu perkapita/hari. Rata-rata masyarakat dengan status itu adalah kalangan lansia atau disabilitas.


Menurutnya, sebagian besar lansia dan disabilitas bukanlah merupakan masyarakat yang produktif, sehingga perlu dicarikan solusi, salah satu upaya yang bisa diambil untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem tersebut adalah dengan cara sistem subsidi. 


"Dalam hal ini peran Baznas sangat dibutuhkan untuk memberikan subsidi, maka lebih pas jika kita memaksimalkan fungsi Baznas, karena warga tidak mampu tersebut termasuk kedalam kategori yang berhak untuk menerima zakat," ujarnya.


Gubernur Sumbar minta Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota bisa memaksimalkan perannya untuk membantu menurunkan angka kemiskinan ekstrem menjadi nol persen pada 2024.


"Kita telah melakukan koordinasi dan mengsinergikan program dalam menurunkan angka kemiskinan ekstrem dengan Baznas, termasuk dengan BUMD dan BUMN. Insya Allah apa kita harapkan bisa terwujud," harapnya.


Namun, kondisi ini juga memperlihatkan bahwa dalam pengentasan kemiskinan masih membutuhkan strategi dan pendekatan-pendekatan yang ekstrem sehingga berbagai program pengentasan kemiskinan dapat diwujudkan dengan optimal.


Salah satu strategi dan pendekatan yang dapat dilaksanakan tersebut adalah dengan mengoptimalkan pengelolaan zakat secara masif pada seluruh tingkatan pemerintahan. 


"Maka sebab itu kata kuncinya adalah sinergi dan kolaborasi dengan semua pihak untuk pengentasan kemiskinan," ucapnya.


Menurut Gubernur Mahyeldi, pada tahun 2019, Indikator Pemetaan Potensi Zakat (IPPZ) yang telah dilakukan secara Nasional di 34 Provinsi di seluruh Indonesia dan diperoleh data potensi zakat Indonesia senilai Rp.233,8 triliun atau setara dengan 1,72% dari PDB tahun 2018 yang senilai Rp. 13.588,8 triliun.


Berdasarkan data tersebut dapat dilihat optimalisasi pengelolaan zakat dapat menjadi salah satu opsi yang sangat strategis dalam percepatan pengentasan kemiskinan di tingkat daerah maupun di tingkat nasional. 


Opsi ini hanya akan berhasil dilaksanakan apabila pemerintah mampu berkolaborasi dengan Baznas baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah dalam menciptakan program-program strategis dalam pengentasan kemiskinan.


Selain itu, Gubernur Mahyeldi juga menyampaikan permasalahan terkait pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), memang ada beberapa daerah di Sumbar yang tidak mengusulkan penerimaan P3K, padahal daerah tersebut perlu, karena kekurangan pegawai.


"Kenapa!, karena keterbatasan anggaran daerahnya, namun kami sangat berharap biaya P3K dibebankan pada anggaran pusat," tutur Mahyeldi.


Permasalahan kebijakan P3K di daerah juga menjadi isu yang harus diselesaikan bersama. Kebijakan P3K saat ini sebagai implikasi dari penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018


Gubernur Mahyeldi berharap dengan hadirnya Sekjen Kementerian Dalam Negeri, Bapak Dr. H. Suhajar Diantoro, M.Si dapat memberikan solusi permasahan P3K ini. 


"Kita ingin agar pembiayaan terkait penggajian tenaga P3K bisa ditanggulangi oleh pusat, karena keterbatasan anggaran didaerah," pintanya.


Oleh karena itu melalui forum ini sangat besar harapan kami kiranya dapat menghasilkan kesepakatan yang mampu menjawab isu-isu strategis saat ini.


Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Dr. H. Suhajar Diantoro, M.Si menjelaskan tingkat kemiskinan ekstrem di Indonesia masih tinggi dari data tahun 2021. 


Mengenai tingkat kemiskinan ekstrem perlu mendapat perhatian khusus pemerintah. Suhajar menjelaskan, fakta masih ada ratusan ribu warga yang alami kemiskinan ekstrem sangat penting untuk dicermati.


"Tadi Gubernur Sumbar telah menjelaskan, bahwa Indikator dari kemiskinan ekstrem adalah penduduk yang memiliki pendapatan kurang dari Rp11 ribu perkapita/hari. Ini masih banyak kita jumpai, terutama pada kota kota besar," sebut Suhajar.


Suhajar juga mengatakan, Kemendagri mendorong Pemda agar program-program BAZNAS menjadi gerakan masif di seluruh penjuru Republik Indonesia. Zakat yang terkumpul tersebut nantinya dapat membantu kemaslahatan umat terutama dalam pengentasan kemiskinan. 


"Hal ini sangat penting mengingat masih banyak jutaan rakyat Indonesia yang hidup miskin dan berada dalam kondisi kemiskinan ekstrim," ujarnya.


Pemerintah pusat berharap pengentasan kemiskinan ini dapat dilakukan secara bahu-membahu. Apalagi urusan pengentasan kemiskinan melalui dukungan BAZNAS akan mempertemukan cita-cita setiap kepala daerah untuk membantu orang miskin.


"Saya setuju apa yang disampaikan Gubernur Sumbar masyarakat yang penyandang miskin ekstrim, adalah masyarakat paling miskin yang wajib kita bantu," kata Suhajar.


Untuk itu perlu sinergitas yang kuat, selain menggerakkan seluruh pegawai, kemudian Pemda bisa dorong BUMD, dan pihak swasta turun bersama mengetaskan kemiskinan di daerah.


Pada kesempatan itu, Ketua Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si juga menyampaikan banyaknya ketidakhadiranya Srkda pada forum ini. 


Alasannya, karena tugas dasar Sekda, yaitu membantu kepala daerah dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah serta lembaga teknis daerah. Sekda memiliki peranan penting dalam proses pengelolaan pemerintahan daerah.


"Sekda, baik itu di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, punya fungsi dasar sebagai eksekutor, koordinator, dan fasilitator. Sekda merupakan posisi yang strategis," kata Lalu Gita.


Ketua Forsesdasi Jabar, H. Acep Jamhuri menyampaikan Raker Komwil Forsesdasi ini digelar sebagai wadah untuk meningkatkan koordinasi dan komunikasi antar para Sekda di Jabar.


Forsesdasi merupakan wadah partisipasi Sekda guna merumuskan berbagai kebijakan nasional terkait dengan Pemerintahan Daerah sekaligus memberikan ide dan solusi dalam pelayanan pada masyarakat.


"Seperti diketahui, sebanyak 34 provinsi di Indonesia memiliki permasalahan yang berbeda- beda. Maka, hari ini kita akan membahas dua fokus, yaitu permasalahan Kemiskinan dan P3K," ulasnya.


Menurutnya melalui forum ini dapat menginventarisir permasalahan, peraturan maupun penerapannya di daerah, agar dapat menghasilkan suatu rekomendasi kepada Pemerintah Pusat untuk ditindaklanjuti dengan melakukan revisi terhadap ketentuan perundang-undangan terkait Pemerintahan Daerah.


"Mudah mudah forum ini bisa berjalan lancar dan menghasilkan kesepakatan sesuai apa yang kita inginkan bersama," ujarnya. 


Acara Rapat Kerja Nasional Forum Sekretaris Daerah se Indonesia juga dihadiri oleh Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PAN dan RB Dr. Ir. Alex Denni, M.M, Ketua Badan Amil Zakat Nasional, Prof. Dr. KH. Noor Achmad, MA, Kepala Biro Organisasi dan Tatalaksana Kemendagri Ir Suprayitno, MA dan Para Sekretaris Daerah Provinsi, Kepala Biro Organisasi, Komisariat Wilayah Seluruh Indonesia, serta para pimpinan OPD di lingkungan Pemprov Sumbar.(*)


Musda I Granat Sumbar, Fajar Rusvan Terpilih Aklamasi Sebagai Ketua Umum
Minggu, Desember 04, 2022

On Minggu, Desember 04, 2022

 

Fajar Rusvan 


INFONUSANTARA.NET -- Fajar Rusvan terpilih aklamasi sebagai ketua umum Gerakan Nasional Anti Narkotika (Granat) Sumatera Barat pada musyawarah daerah (Musda) I yang digelar di Sutan Mudo Room Hotel Padang, Sabtu. 


“Organisasi ini merupakan wujud dari pengabdian terhadap bangsa dan negara. Oleh karena itu, atas dasar semangat kolaborasi, saya siap menerima tantangan untuk bersama-sama memajukan Granat di Sumatera Barat,” ungkap Fajar Rusvan dalam sambutannya usai terpilih secara aklamasi.

 

Fajar Rusvan lebih dikenal lewat karya-karyanya sebagai penulis sekaligus pendiri dan pemimpin JC Institute, sebuah lembaga yang bergerak dibidang penulisan dan penerbitan buku. 


Bertemu dengan berbagai tokoh inspiratif, memberikan banyak pelajaran bagi sosok Fajar Rusvan di antaranya perkara kepedulian. Hal inilah yang jadi latar belakang keikutsertaannya dalam organisasi Granat.  


Selama beberapa bulan belakangan, Fajar Rusvan aktif dalam berbagai kegiatan Granat Sumatera Barat baik kegiatan intern pengurus maupun dalam diskusi dan dialog di depan publik untuk mengemukakan gagasan dan pandangannya, terhadap berbagai kasus penyalahgunaan Narkotika di Sumbar.


“Kita membuka diri untuk berkolaborasi dengan semua elemen masyarakat, dalam upaya melakukan tindakan preventif peredaran dan penggunaan narkoba. Sebab, narkoba itu adalah mesin perusak potensi Indonesia yang akan mengalami masa bonus demografi,” tegas Fajar yang sehari-hari disibukkan dengan aktivitas menulis Buku Biografi tersebut.


Setelah 15 tahun berdedikasi untuk masyarakat Sumbar, DPD Granat Sumatera Barat melakukan Musda untuk pertama kalinya. Musda I DPD Granat Sumbar ini mengusung tema ‘Sumatera Barat Ledakkan Peredaran Narkotika Menuju Indonesia Emas 2045.’ 


Kegiatan dibuka dengan serangkaian acara pembukaan dan sambutan dari penyelanggara yang diwakili oleh Asril serta Ketua DPD Granat Sumatera Barat, Novi Zulfikar.  


Asril dalam sambutannya berharap, pelaksanaan Musda I ini akan membangkitkan organisasi Granat untuk mewujudkan Generasi Emas Bebas Narkotika 2045 sebagaimana tema yang diusung. 


Sementara, Ketua Granat Sumatera Barat demisioner, Novi Zulfikar mengawali sambutannya dengan bernostalgia mengingat bagaimana sejarah awal pendirian Granat. Ormas ini pada tingkat nasional dideklarasikan pertama kali pada tahun 1999 di Jakarta. 


Pendiriannya dilatarbelakangi maraknya penyalahgunaan dan peredaran narkotika terutama dikalangan generasi muda yang begitu pesat pada masa itu. Untuk mengoptimalkan kinerja pendirian organisasi cabang dilakukan di berbagai daerah di seluruh Indonesia, termasuk Sumatera Barat. 


Granat Sumatera Barat terbentuk dan aktif sejak tahun 2007 dengan ketua pertama, Novi Zulfikar yang kemudian menahkodai Ormas tersebut selama tiga periode. Dalam perjalanannya, Granat Sumatera Barat mengambil posisi sebagai wadah untuk mengedukasi masyarakat, agar terhindar dari penyalahgunaan Narkotika. 


Menjalankan tugasnya, Granat Sumbar turut berkontribusi dalam melakukan penyuluhan kepada masyarakat, audiensi dengan stake holder seperti Kejati, Kesbang dan Kapolda serta berkontribusi dalam mendampingi kepolisian melakukan razia dan penangkapan beberapa kasus penyalahgunaan narkotika. 


Dalam laporan pertanggungjawabannya, Novi Zulfikar mengakui, kegiatan Granat dibawah kepemimpinannya masih kurang optimal. Dia berharap, penerusnya akan dapat mengoptimalkan pelaksanaan Visi, Misi dan Tujuan organisasi dengan lebih baik. 


Ia juga berharap, seluruh jajaran pengurus yang baru, dapat bekerjasama untuk mengembangkan Granat dengan mengaktifkan DPC yang telah vakum dan membentuk DPC baru di daerah yang belum ada sebelumnya. 


“Saya optimistis, teman-teman yang hadir hari ini bisa mengoptimalkan dan membangun Granat lebih baik, sehingga suatu hari nanti para orangtua di Sumbar ini akan tenang. Sebab, anak mereka telah jauh dari bahaya penyalahgunaan narkotika. Perjuangan ini memang berat, tetapi bukan tidak bisa kita lakukan,” ujar Novi Zulfikar. 


Musda I ini dihadiri pengurus dan perwakilan Granat dari berbagai cabang sebagai pemilik hak suara penuh dalam penetapan ketua umum. Peserta musda yang hadir di antaranya ialah  Novi Zulfikar (Ketua DPD Sumbar), Asril (Wakil Ketua DPD Sumbar), Oktoniadi (Wakil DPC Kota Solok), Harfani dan Ropi Irandi (Perwakilan DPC Tanah Datar), Andri Satria M (Perwakilan DPC Padang Pariaman). 


Kemudia, Dedy AR (Perwakilan DPC Pasaman Barat), Radek Jul (Perwakilan DPC Mentawai), Kisrawidoni (Perwakilan DPC Kabupaten Solok) dan Sri Wahyuni Riza (Perwakilan DPC Padang). (RS)

 Irjen Pol Suharyono lepas Bantuan  di Cianjur
Kamis, Desember 01, 2022

On Kamis, Desember 01, 2022

 



INFONUSANTARA.NET  - Gempa bumi yang melanda wilayah Cianjur, Jawa Barat beberapa hari lalu, mengakibatkan duka bagi tanah air. 


Sebagai bentuk rasa kepedulian, Polda Sumbar mengirimkan sejumlah bantuan untuk masyarakat yang menjadi korban gempa bumi di Cianjur tersebut. 


Bantuan kemanusiaan dari Polda Sumbar dan Bhayangkari Daerah Sumbar ini dilepas langsung oleh Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono, S.Ik. SH di depan Mapolda Sumbar, Kamis (1/12) siang.


Pelepasan bantuan kemanusiaan tersebut juga dihadiri oleh Wakapolda Sumbar Brigjen Pol Edi Mardianto, S.Ik. M.Si, Pejabat Utama Polda Sumbar, Ketua Bhayangkari Daerah Sumbar Ny. Iis Suharyono dan Pengurus Bhayangkari Daerah Sumbar. 


Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Pol Dwi Sulistyawan, S.Ik. M.Si mengatakan, bantuan yang disalurkan hari ini merupakan bantuan tahap pertama. 


"Barusan bapak Kapolda (Sumbar) melepas bantuan tahap pertama dari Polda Sumbar berupa beras 5 ton, mie instant 500 dus, kemudian uang Rp. 138 juta rupiah, pakaian bekas layak pakai 4 dus," sebutnya.



Dirinya menerangkan, untuk Polres jajaran Polda Sumbar dan juga Polda Sumbar, pengiriman bansos kembali akan dilakukan pada tahap kedua dan akan ditentukan waktunya. 


"Jadi bansos pertama ini dilepas oleh bapak Kapolda dan Ketua Bhayangkari Daerah Sumbar langsung ," ujarnya.(*)

Zulhardi Z Latif Berikan Apresiasi,IPSI Sumbar Raih Juara Umum Pra Popnas Zona 1 Tingkat Sumatera
Kamis, Desember 01, 2022

On Kamis, Desember 01, 2022

 

Zulhardi Z Latif Berikan Apresiasi,IPSI Sumbar Raih Juara Umum Pra Popnas Zona 1 Tingkat Sumatera.


INFONUSANTARA.NET -- IPSI Sumbar keluar sebagai Juara Umum Pra Popnas zona 1 tingkat Sumatera di Hotel Grand Sa'id Jaya Jakarta yang digelar dari  25 - 30 November 2022 yang di ikuti oleh enam provinsi, yakni Provinsi Sumatera Barat, Riau, Sumatera Barat, Jambi, Kepulauan Riau dan Aceh.


Pada pergelaran kejuaraan Pra Popnas ini, IPSI Sumbar berhasil meraih 15 medali, 9 medali emas, 3 medali perak dan 3 medali perunggu.Di posisi ke dua ditempati oleh Provinsi Riau, dengan mengemas 14 medali, 5 medali emas, 4 medali perak dan 5 medali perunggu.


Sedangkan posisi ke tiga, Provinsi Sumatera Utara dengan 14 medali, 3 medali emas, 4 medali perak dan 7 medali perunggu.Selanjutnya di posisi ke empat di tempati oleh, Provinsi Jambi dengan torehan 11 medali. Dan disusul oleh Kepulauan Riau dengan 9 medali dan terakhir Aceh dengan 6 medali.


Zulhardi Z Latif, SH.MM Waketum Bidang Binpres yang juga Ketua IPSI Kota Padang yang datang langsung ke lokasi pergelaran kejuaraan, menyampaikan rasa bangga dan apresiasi yang luar biasa kepada atlit IPSI Sumbar, pelatih, opesial dan manejer, yang telah membantu atlet Pencak Silat Sumbar dalam melakukan persiapan, sehinga keluar sebagai Juara Umum Pra Popnas zona 1.


"Berkat kerjasama ini, alhamdulillah atlit pencak silat Provinsi Sumbar keluar sebagai juara umum 1 dengan mengemas 15 medali, 9 medali emas, 3 medali perak dan 3 medali perunggu," ungkapnya, pada Rabu (30/11).


Kata Zulhardi, Ini adalah bukti bahwa atlet yang terpilih dari seleksi kejuaraan multi single event yang diselenggarakan pada 15 -16 Oktober 2022 lalu, memang adalah atlet terbaik IPSI Sumbar."Mereka berhasil lolos mengikuti kejuaraan ini setelah berhasil menyisihkan 70 bahkan 80 atlet yang berprestasi di Sumatera Barat," ungkap ketua IPSI Kota Padang.


Selain itu kata Zulhardi, prestasi ini dapat diraih oleh atlet IPSI Sumbar karena telah bertanding dengan penuh tanggungjawab dan menjunjung tinggi semangat sportivitas serta daya juang yang luar biasa.


Seterusnya Zulhardi menyampaikan, keberhasilan hari ini, tidak terlepas dari pembinaan berkelanjutan dan proses regenerasi pesilat.


Terakhir Ia berharap dengan hasil ini, kontingen pencak silat Provinsi Sumbar agar tidak jemawa. Tetaplah terus berlatih, karena di tahun depan akan banyak lagi kejuaraan yang akan diikuti.(Inf/Dori)




KPU Sumbar Gelar Rakor Dan Sosialisasi Pendaftaran Penyerahan Dan Verifikasi Persyaratan Minimal Dukungan Pemilih Bakal Calon Anggota DPD, Pemilu 2024
Rabu, November 30, 2022

On Rabu, November 30, 2022

 

KPU Sumbar Gelar Rakor Dan Sosialisasi Pendaftaran Penyerahan Dan Verifikasi Persyaratan Minimal Dukungan Pemilih Bakal Calon Anggota DPD, Pemilu Serentak 2024



INFONUSANTARA.NET -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menggelar Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Pendaftaran Penyerahan dan Verifikasi Persyaratan Minimal Dukungan Pemilih Bakal Calon Anggota DPD RI pada Pemilu Serentak 2024.

Rabu (30/11/2022) di ZHM Premier Hotel Padang.


Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Yanuk Sri Mulyani, mengatakan kegiatan ini sangat penting karena bagian dari Tahapan Pemilu Serentak 2024. Kegiatan ini juga merujuk pada PKPU No. 3 Tahun 2022 tentang Calon Perseorangan. 


"Selain itu, pada Desember 2022 ini juga dimulai pendaftaran calon anggota DPD RI," ujar Yanuk Sri Mulyani dalam sambutannya saat membuka Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Pendaftaran Penyerahan dan Verifikasi Persyaratan Minimal Dukungan Pemilih Bakal Calon Anggota DPD RI pada Pemilu Serentak 2024.


Dijelaskan Yanuk, yang didampingi Gebril Daulau, Kordiv Penyelenggaraan Pemilu dan Yuzalmon, Kordiv Data dan Informasi (Datin) KPU Sumbar serta Jumiati (Kabag Keuangan),  terkait dengan bakal calon Dewan Perwakilan Daerah (DPD), maka sebelum pendaftaran, bakal calon terlebih dahulu mengisi berita acara dukungan yang telah disiapkan oleh KPU Sumbar. 


"Beda dengan pemilu sebelumnya, pada Pemilu serentak 2024 nanti, bakal calon anggota DPD harus mengisi formulir dukungan. Untuk Provinsi Sumbar, ditetapkan minimal 2.000 dukungan yang tersebar di minimal 50 persen kabupaten kota. Jadi untuk Sumbar, dukungan harus tersebar di 10 kabupaten kota," ujarnya dalam acara yang dihadiri Anggota Bawaslu Sumbar, Nurhaeda Yetty dan calon anggota DPD RI Pemilu 2019 serta perwakilan Partai Politik, Ormas, OKP dan tokoh masyarakat.


Dia mengimbau pada masyarakat yang berminat untuk menjadi bakal calon anggota DPD RI, untuk bisa segera melengkapi persyaratannya.


"Namun jika ada yang diragukan, termasuk bagi pengurus parpol, silakan datang ke kantor KPU Sumbar untuk konsultasi. KPU Sumbar selalu terbuka," jelasnya.


Sementara itu Kordiv Penyelenggaraan Pemilu KPU Sumbar, Gebriel Daulay dalam paparannya menyampaikan, seseorang belum bisa mendaftar sebagai Calon Anggota DPD RI, bila tidak lolos verifikasi administrasi yang terkait dengan surat pernyataan dukungan dan surat prsyaratan dukungan.


"Jadi, lolos dulu verifikasi administrasi dan faktual termasuk syarat dukungan, baru bisa mendaftar sebagai calon anggota DPD RI. Jadi, sejak awal data-data calon harus terverifikasi," jelas Gebriel dalam diskusi yang dipandu oleh Sutrisno, Kabag Teknis dan Humas KPU Sumbar.


Sebelumnya, Kasubag Teknis Sekretariat KPU Sumbar, Rahman Al Amin dalam laporannya menyampaikan, dasar pelaksanaan kegiatan ini UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu. mengingat tahapan calon perseorangan untuk Pemilu Serentak 2024, dimulai pada 6 Desember hingga 25 November 2023. 


"Karena itu, untuk kelancaraan pelaksanaan tahapan ini, maka KPU Sumbar menggelar Rakor dan Sosialisasi ini,"pungkasnya.(Inf)


Konferda Dan Seminar Ilmiah PD IAI Sumbar, 60 Persen Puskesmas di Sumbar Belum Punya Apoteker
Sabtu, November 19, 2022

On Sabtu, November 19, 2022

 

PD IAI Sumbar Gelar Konferda dan Seminar Ilmiah Optimalisasi Peran Apoteker dalam Upaya Pencapaian Program Nasional Kesehatan, Sabtu (19/11/2022).


INFONUSANTARA.NET -- Sebanyak 60 persen puskesmas di Sumatera Barat belum memiliki apoteker. Padahal apoteker itu diberi tanggung jawab mengamankan masyarakat dari dampak negatif pengunaan obat-obatan.


Hal itu diungkapkan Ketua PD Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) Provinsi Sumbar apt. Dr. (Clin Parm) Dedy Almasdy, M.Si di sela-sela Konferda dan Seminar Ilmiah yang diselenggarakan oleh PD IAI Sumbar di Hotel Truntum Padang, Sabtu (19/11).


Konferda ini mengangkat tema "Optimalisasi Peran Apoteker dalam Upaya Pencapaian Program Nasional Kesehatan".


Dibuka oleh Gubernur Sumbar diwakili oleh Kepala Dinas Kesehatan Sumbar dr. Lila Yanwar, Mars. 


Dedy melanjutkan PD IAI Sumbar pernah mendorong gubernur untuk membuat surat edaran dalam upaya pemenuhan apoteker di puskesmas-puskesmas yang ada di Sumbar.


"Pak gubernur sudah membuat edaran. Tapi kewenangan  kan ada di kabupaten/kota lapangan. Untuk itu, sinkronisasi diperlukan," tuturnya.


Menurut Dedy, dengan tidak adanya apoteker maka obat-obatan di puskesmas hanya dikerjakan tenaga teknis kefarmasian.Seharusnya untuk pelayanan farmasi klinis merupakan kompetensi Apoteker.


Kalau dari segi jumlah, dengan menjamurnya perguruan tinggi swasta maka kebutuhan apoteker sebenarnya sudah cukup memadai.


"Untuk memenuhi kebutuhan puskesmas sebenarnya sudah memadai. Atau minimal strateginya itu adalah mewajib kerjakan apoteker di puskesmas, sebelum mereka diberi izin. Jadi pemerintah terbantu, masyarakat terbantu, apoteker itu sendiri kompetensinya bertambah dari apa yang mereka dapatkan ketika menempuh pendidikan. Sama seperti dokter, mereka kan ada internsif, harusnya apoteker baru juga begitu, mereka dikaryakan di desa semua," jelas Dedy.


Sementara itu, Dedy menambahlan Konferda ini bertujuan untuk menambah wawasan apoteker se Sumatera Barat.


"Dalam rangka Konferda, kita juga adakan seminar ilmiah. Di samping itu juga memilih pengurus baru untuk masa bhakti 2022-2026, tetapi juga menggelar rapat kerja daerah," terangnya.


Sementara itu, Wakil Sekjen DPP IAI Pusat Ardiyansyah menjelaskan, sesuai dengan Permenkes No. 74 tahun 2016, dinyatakan bahwa setiap puskesmas wajib ada apoteker.


"Namun di beberapa daerah, tidak hanya di Sumbar, ada kendala kekurangan apoteker. Kami dari pengurus pusat sudah meminta pengurus daerah untuk mengadvokasi kepada pemerintah daerah setempat dalam pengadaan tenaga apoteker saat rekrutmen PNS. Memang pengadaannya melalui rekrutmen PNS butuh waktu, tapi untuk sementara sebenarnya bisa diatasi melalui pengadaan honor daerah," ujarnya.


Menurutnya, keberadaan apoteker di puskesmas itu adalah wajib untuk menjamin safety, edukasi dan quality obat itu sampai ke masyarakat.


Pada Konferda ini, ia berharap dapat terpilih pengurus yang bisa meneruskan dan menjalankan program-program yang sudah ditetapkan oleh pengurus pusat.

Kepala Dinas Kesehatan Sumbar Dr Lila Yanwar menabuh gong pembukaan seminar ilmiah dimulai.


Kepala Dinas Kesehatan Sumbar Dr Lila Yanwar mengatakan dengan digelarnya Konferda dan seminar ilmiah ini dapat meningkatkan pengetahuan para apoteker yang ada di Sumatera Barat.


Baik wawasan keilmuan apotekernya itu sendiri yang makin berkembang, tentunya juga program-program nasional yang ada sekarang, dan juga dengan kasus-kasus yang ada sekarang terkait dengan pengawasan obat dan makanan.


Ia pun mengajak para apoteker di Sumbar untuk hadir sampai ke pelosok dan nagari yang ada di Sumbar.


"Tadi kita sudah bersama Pak Dedy, kita mengajak bersama organisasi lainnya untuk memberikan edukasi ke masyarakat dalam penggunaan dan pengawasan obat yang dikonsumsi masyarakat," ujarnya.


Terpisah, Ketua Dewan Pengawas IAI Sumbar Nur Yanuar mengatakan, pelaksanaan Konferda sudah sesuai dengan AD/ART.


"Tempo hari kita juga telah melaksanakan kongres nasional di Lampung dalam rangka memilih pengurus pusat IAI. Aturannya, dalam AD/ART kita itu, enam bulan setelah kongres, semua pengurus daerah sudah melakukan Konferda. Alhamdulillah kita di Sumbar, sudah sesuai dengan planning kita dari awal pasca kongres," ujarnya. 


Ketua Panitia Pelaksana apt.Juni Fitrah,M.Farm mengungkapkan dalam Konferda ini dukungan dari Apoteker Sumbar kembali menginginkan ketua periode 2018- 2022 untuk kembali memimpin pada periode selanjutnya 2022 -2026 ditandai dengan dukungan ketua PC se Sumatera Barat Kepada Ketua PD terpilih Apt. Dr.Dedy Almasdi,M.Si.Dalam Konferda ini juga terpilih Ketua Dewan Pengawas Daerah Sumatera Barat apt.Dr.Hansen Nasif,Sp.FRS serta terpilihnya apt.H.Afdhal sebagai Ketua MKEI daerah Sumatera Barat.(bim)






Rektor UMSB: Andre Rosiade Politisi Muda Banyak Karya Dan Kinerja Yang Bisa Dinikmati Masyarakat Sumbar
Minggu, November 06, 2022

On Minggu, November 06, 2022

 


INFONUSANTARA.NET -- Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat (UMSB) Dr Riki Saputra menilai Andre Rosiade sebagai politisi muda dari Sumbar yang punya jaringan relasi yang kuat. Menurutnya banyak karya dan kinerja Andre yang bisa dinikmati oleh masyarakat Sumbar.


Hal itu disampaikan Riki saat memberikan sambutan Wisuda ke-71 Periode II tahun ajaran 2021/2022 UMSB, Sabtu (5/11).


"Kita semua sama-sama melihat bagaimana dia bekerja. Merangkul semua kepala daerah, tidak pandang asal. Yang menarik, Andre Rosiade sangat kuat nilai keagamaannya. Terbukti dengan banyaknya membantu masjid dan musala di Sumbar. Banyak kinerjanya dinikmati warga Sumbar," kata Riki Saputra dikutip dalam keterangan tertulis, Minggu (6/11/2022).


Pada wisuda yang digelar di Kampus UMSB di Pasie Nan Tigo, Kototangah Padang itu, Riki berharap Andre Rosiade juga memberikan dukungan terhadap kampus-kampus perguruan tinggi swasta.


"Selamat kepada semua wisudawan dan wisudawati UMSB yang akan turun ke dunia bisnis, usaha, kerja, atau pendidikan lanjutan," cetus Andre.


Andre yang juga Ketua DPD Partai Gerindra Sumbar menyampaikan sebagai wakil rakyat dia terus membantu percepatan pembangunan Sumbar. Salah satunya membantu penyelesaian masalah pembangunan tol Padang-Sicincin. Proyek tersebut pun akan segera dilanjutkan.


"Kami sebelumnya juga mendapatkan kabar proposal pembangunan Flyover Sitinjau Lauik ditolak pemerintah pusat. Sebagai wakil rakyat, kami mencoba kembali menghubungi Kementerian PUPR yang ternyata merespon. Akhirnya pembangunan bisa dijadwalkan 2023 dan pak Menteri PUPR Basuki Hadimuljono sendiri yang sudah datang ke lokasi," papar Andre.


"Untuk membangun Sumbar, tentu tidak bisa hadir begitu saja tanpa ada keseriusan dan kemampuan pemimpin daerah. Kebersamaan adalah jalan untuk membangun Sumbar. Bukan sendiri-sendiri atau satu kelompok saja. Untuk membangun Sumbar dibutuhkan kemampuan lobi yang baik di tingkat pusat. Dibutuhkan networking atau jaringan yang luas," ujar ketua harian DPP Ikatan Keluarga Minang (IKM) itu.(*)

Irjen Pol Suharyono Resmi di Lantik Kapolri Sebagai Kapolda Sumbar
Selasa, Oktober 18, 2022

On Selasa, Oktober 18, 2022



INFONUSANTARA.NET - Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, M.Si Lantik Irjen Pol Suharyono, S.Ik. SH sebagai Kapolda Sumbar bertempat di Mabes Polri, Jakarta, Selasa, (18/110/2022).


Selain Kapolda Sumbar, Kapolri juga melantik Pejabat Utama Mabes Polri dan beberapa Kapolda yakni Kadiv Hubinter, Kapolda Jatim, Kapolda DIY, Kapolda Sumsel, Kapolda Jambi, Kapolda NTT, Kapolda Kalsel, Kapolda Sulut dan Kapolda Malut.

Mantan Perwira Tinggi (Pati) Bareskrim Polri penugasan pada OJK (Otoritas Jasa Keuangan) ini, dilantik berdasarkan Surat Telegram Kapolri dengan Nomor: ST/2223/X/KEP./2022, tertanggal 14 Oktober 2022.

Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Pol Dwi Sulistyawan, S.Ik mengatakan, usai pelantikan Kapolda Sumbar, Irjen Pol Suharyono SIK, SH direncanakan akan tiba di Padang Kamis (20/10), dan akan mengikuti sejumlah kegiatan.

“Agenda kegiatan yang di ikuti itu acara Welcome Dinner sekaligus silaturahmi dengan pejabat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Istana Gubernuran, pada malam hari,” kata Dwi

Selanjutnya, setelah kegiatan Welcome Dinner, pada Jumat tanggal 21 Oktober 2022 akan dilakukan penyambutan di Mapolda Sumbar.

“Rangkaian kegiatan setelah penyambutan Kapolda dilanjutkan laporan kesatuan, kemudian commander wish Kapolda, dan arahan”ujarnya.

“Saya mengajak kepada seluruh anggota Polda Sumbar dan masyarakat Sumbar agar selalu mendo’akan Kapolda agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik di Sumatera Barat,” tuturnya (*).

Ditlantas Polda Sumbar Serahkan Sejumlah Bantuan Bagi Mushalla Ali Bin Said Kelurahan Surau Gadang Nanggalo
Selasa, Oktober 18, 2022

On Selasa, Oktober 18, 2022

 

Koordinator Program Peduli Masjid dan Mushalla Ditlantas Polda Sumbar, Ipda Yasliman serahkan bantuan mukena, al Quran dan lainnya pada Wirzal Hidayat (pengurus mushalla Ali bin Said) usai aksi bersih-bersih, Selasa pagi.

INFONUSANTARA.NET -- Ditlantas Polda Sumbar, serahkan sejumlah bantuan bagi Mushalla Ali bin Said di RT 07 RW 01 Kelurahan Surau Gadang, Kecamatan Nanggalo, Padang, Selasa pagi (18/10/2022).


"Bantuan kali ini, perdana untuk mushalla. Sebelumnya, diserahkan khusus untuk masjid. Sejak digulirkan Februari 2022 lalu, telah 150 unit masjid yang diberikan bantuan," ungkap Koordinantor Program Peduli Masjid dan Mushalla Ditlantas Polda Sumbar, Ipda Yasliman.


Dikatakan, program ini diinisiasi Dirlantas Polda Sumbar, Kombes Hilman Wijaya. Bantuan yang diserahkan berupa Sajadah, al Quran, mukena, kain sarung dan uang tunai. 


Selain menyerahkan bantuan, sedikitnya 1 regu  (10 orang) personel Ditlantas Polda Sumbar ditambah Pegawai Harian Lepas (PHL) dan PNS, membersihkan lingkungan mushalla. 


Mulai dari WC, tempat berwudhu, pekarangan mushalla dan tempat areal shalat, dibersihkan. Karpet divacum dan disemprotkan wewangian. 


Bantuan tersebut diserahkan Ipda Yasliman didampingi Aipda Riky Siswandi, Aiptu Lijal Lesmon dan Bripka Debi Maiday. 


Ikut hadir dalam penyerahan bantuan ini, Bhabinkamtibmas Polsek Nanggalo di Kelurahan Surau Gadang, Aipda Hendri Hartono. 


Bantuan diterima pengurus mushalla Ali bin Said, Wirzal Hidayat didampingi tokoh masyarakat di antaranya Afdil, Eka, Aguswarman, Fahmi dan lainnya. 


Sementara, pengurus mushalla, Wirzal Hidayat mengucapkan terimakasih atas bantuan yang diberikan jajaran Ditlantas Polda Sumbar. 


Wirzal juga mengapresiasi program yang diinisiasi Kombes Hilman Wijaya beserta jajaran ini. Menurutnya, program ini merupakan wujud kepedulian Polri yang terus bermitra bersama masyarakat. 


"Semoga bantuan ini jadi amal jariyah dan program ini terus berlanjut walau pimpinannya nanti berganti," harap Wirzal. (inf)



Harga BBM Subsidi Naik, Persentase Jumlah Penumpang Kereta Api di Drive II Sumbar Meningkat
Sabtu, Oktober 01, 2022

On Sabtu, Oktober 01, 2022

 


INFONUSANTARA.NET - Adanya kebijakan pemerintah menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi, berdampak terhadap persentase kenaikan jumlah penumpang Kereta Api di Divre II Sumbar.


Pasca kenaikan BBM tersebut, persentase kenaikan penumpang Kereta Api di Padang ada peningkatan, tapi belum terlalu signifikan, dan itu terlihat sekali pada Kereta Api Minangkabau Ekspres, Jurusan Padang ke Bandara Internasional Minangkabau (BIM).


Hal tersebut diungkapkan Vice President PT KAI Divre II Sumatera Barat Mohamad Arie Fatturrochman, dalam keterangan persnya, Jumat (30/9/2022).


Dikatakan, kalau di Kereta Api Minangkabau Ekspres sendiri persentasenya belum terlalu kita 

hitung, namun di hari  sebelum BBM naik, angka jumlah penumpang itu ada sekitar diangka 300 an, namun saat ini bisa mencapai diangka 500an hingga lebih tiap harinya.


Jadi kata Ali, momentum kenaikan BBM ini bisa merubah orientasi masyarakat dari biasa menggunakan kendaraan pribadi, sekarang berpindah ke angkutan massal.


"Biasanya masyarakat ke Bandara menggunakan Ojol, dengan adanya kenaikan BBM ini otomatis kenaikan tarif Ojol pun melambung, nah di momentum inilah masyarakat mulai beralih naik Kereta Api, dari Padang ke BIM, hanya dengan tarif Rp10.000," ungkapnya.(*)

HUT TNI ke 77, PPM Sumbar Ikut Serta Berpartisipasi Kegiatan Donor Darah
Selasa, September 27, 2022

On Selasa, September 27, 2022


INFONUSANTARA.NET -- Pemuda Panca Marga (PPM) Sumatera Barat ikut berpartisipasi memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) TNI ke 77 Tahun 2022. 


Partisipasi tersebut berupa ikut menyumbangkan sejumlah kantong darah dari Anggota PD PPM Sumbar, pada kegiatan donor darah yang dilangsungkan pada Selasa (27/9) di Transmart Padang.

 

Ketua Pemuda Panca Marga (PPM) Sumatera Barat H. Wahyu Iramana Putra, SE mengatakan, partisipasi dalam kegiatan donor darah TNI merupakan bentuk kebanggaan sebagai bahagian dari keluarga TNI.


" Dimana kita lihat banyak Rumah Sakit (RS) di Sumbar yang membutuhkan darah untuk penanganan medis. Kami dari PPM Sumbar siap berpatisipasi dalam kegiatan donor darah ini melalui anggota dan kader PPM yang ada untuk ikut mendonorkan darah dengan misi kemanusiaan, "kata Wahyu.


Wahyu menyebutkan, sebelumnya diminta 10 kantong darah dalam kegiatan donor dalam rangka HUT TNI ke-77 ini.


" Untuk HUT TNI ke 77 ini, kita akan memberikan maksimal. Semoga TNI di HUT ke-77 semakin solid, baik matra Darat, Laut dan Udara. Semoga juga TNI selalu dicintai rakyat, TNI dari t

rakyat untuk rakyat," ujar Ketua Pemuda Panca Marga (PPM) Sumatera Barat H. Wahyu Iramana Putra di sela - sela kegiatan kegiatan donor darah tersebut.

Komandan Resort Militer (Dandrem) 032 Wirabraja Brigjen TNI Purmanto ikut donor darah dalam rangka HUT TNI ke 77

Sementara Komandan Resort Militer (Dandrem) 032 Wirabraja Brigjen TNI Purmanto dalam kesempatan itu menyampaikan, kegiatan donor darah ini dalam rangka HUT TNI ke-77." Kegiatan ini menandakan TNI ada untuk masyarakat. Karena TNI adalah Kita,"ucapnya usai menyumbangkan darahnya pada kegiatan donor darah tersebut.


Purmanto menuturkan bahwa kegiatan donor darah ini melibatkan semua elemen. Baik dari Matra Darat, Laut, Udara dan Kepolisian serta organisasi mitra TNI.


" Untuk target kantong darah yang terkumpul 350 kantong. Harapannya terkumpulnya kantong darah ini bisa membantu masyarakat yang membutuhkan penanganan medis. Terimakasih semua elemen yang sudah berpartisipasi termasuk kepada organisasi PPM Sumbar," pungkas Purmanto.(bim)

Yuliandre Darwis: Banyak Literasi di Padang Bisa Jadi Bahan Konten Kreatif
Jumat, Agustus 05, 2022

On Jumat, Agustus 05, 2022

 



INFONUSANTARA.NET -- Setelah melakukan kunjungan kerja ke Pariaman, Agam, Padang Panjang dan Bukittinggi, rombongan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat melakukan kunjungan ke Pemko Padang, Jumat (5/8/2022).


Rombongan KPI Pusat yang dipimpin Komisioner Bidang Kelembagaan Yuliandre Darwis itu disambut Asisten II Ekbang dan Kesra Didi Haryadi, dan Asisten III Administrasi Umum Corry Saidan di Palanta Rumah Dinas Wallikota Padang, Jl A Yani Padang.


Dalam sambutannya, Walikota Padang yang diwakili Corry Saidan menyampaikan ucapan terima kasih atas kunjungan KPI Pusat ke Pemko Padang, dan berharap ke depan bisa terjalin kerjasama dengan KPI, khususnya dengan KPID Sumbar, dalam hal penyiaran program dan kegiatan yang ada di Pemko Padang.


"Pemko Padang saat ini sedang gencar-gencarnya menggalakkan ekonomi kreatif dan UMKM (Usaha Kecil Mikro dan Menengah), sehingganya perlu kolaborasi, harmonisasi serta koordinasi dengan stakeholder lembaga penyiaran maupun dengan KPID Sumbar agar hasilnya bisa maksimal," ujar Corry.


Ke depan, sebut Corry, banyak kegiatan-kegiatan yang berskala nasional yang akan dipusatkan di Kota Padang, di antaranya adalah Penas Tani pada tahun 2023 mendatang. "Banyak promosi yang bisa dibantu, dan ini butuh peran serta lembaga penyiaran agar kegiatan tersebut sukses hendaknya," imbuhnya.


Sementara itu, Yuliandre Darwis menyampaikan bahwa potensi Kota Padang dalam sektor ekonomi kreatif itu sangat tinggi. "Ekonomi kreatif itu salah satunya adalah industri penyiaran. Dan di Kota Padang banyak literasi-literasi yang bisa dijadikan konten untuk konsumsi nasional, bahkan internasional. Sebutlah literasi mengenai Malin Kundang, Siti Nurbaya, dan lainnya," sebut Uda Andre, begitu sapaan akrab putra Minang yang pernah menjadi Ketua KPI Pusat ini.


Lanjut Yuliandre, bukan semata literasi, keindahan alam seperti Pantai Padang, dan destinasi wisata lainnya, serta beragam kuliner yang ada, merupakan bahan yang melimpah yang bisa dijadikan konten, sebagai promosi daerah.


Yuliandre mencontohkan di Korea Selatan, dimana kreativitas, atau konten kreatif bisa meningkatkan perekonomian suatu daerah atau negara. "Dari satu boyband BTS dari Korea Selatan itu saja bisa menghasilkan 76 triliun," tukas Yuliandre, yang saat ini juga menjabat Penasehat/Advisor Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf) Sandiaga Uno.


Fenomena yang terjadi di Korsel itu, kata Yuliandre lagi, harus menjadi inspirasi bagi masyarakat Padang. Menurutnya, Pemko Padang harus bisa memberi ruang bagi tumbuhnya kreativitas dalam mengangkat kearifan lokal, dengan mengaitkannya ke OPD (Organisasi Perangkat Daerah), seperti Diskominfo, Dinas Pariwisata, dan lainnya.


Mengenai penyiaran di Sumbar, Yuliandre mendukung adanya peraturan daerah (Perda) tentang Penyiaran yang menjadi regulasi bagi dunia penyiaran dengan berlandaskan kearifan lokal yang ada di Sumbar.


Kemudian, kata Yuliandre, KPI dalam rekrutmen komisioner di daerah dilakukan secara desentralisasi, DPRD provinsi setempat yang memilih. "Beda dengan lembaga lain seperti KPU, Bawaslu dan lainnya, yang dipilih oleh pusat", tukas Yuliandre.


Setelah saling bertukar cendera mata, acara kemudian dilanjutkan dengan jamuan makan bersama, sebelum datangnya waktu salat Jumat.


Pada kesempatan acara silaturahmi itu hadir juga Komisioner KPI Pusat lainnya, Nuning Rodiyah dan Hardly Stefano Fenolon Pariela serta Sekretaris KPI Pusat Umri, dan 40 orang staf KPI Pusat. Kemudian Ketua KPID Sumbar Dasrul, beserta komisioner lainnya; Ficky Tri Saputra, Robert Cenedy dan Rahmadi Sutrisno.(Inf)



Biro Adpim Setdaprov Sumbar Raih Peringkat II OPD Berkinerja Terbaik
Kamis, Agustus 04, 2022

On Kamis, Agustus 04, 2022

 


INFONUSANTARA.NET -- Biro Administrasi Pimpinan meraih peringkat II Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berkinerja terbaik pada jajaran Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat, mengalahkan puluhan OPD lain.


"Ini adalah hasil kerjasama yang apik dari seluruh staf, kepala bagian dan pimpinan. Kekompakan menjadi kunci sehingga berhasil menorehkan prestasi membanggakan ini," ujar Kepala Biro Adpim Setdaprov Sumbar, Meifrizon di Padang, Kamis (4/8/2022).


Ia menyebut prestasi itu didedikasikan pada dua Kepala Bagian, Zardi dan Erwin Saragosa yang telah mengerahkan segala pemikiran dan kesungguhan untuk mencapai target kinerja.


Meifrizon menyebut ada beberapa indikator untuk menentukan prestasi dari OPD diantaranya capaian fisik dan keuangan, capaian program unggulan dan capaian IKD.


"Biro Adpim dinilai sangat baik untuk capaian indikator tersebut," katanya.


Ia berharap prestasi itu akan menjadi pelecut semangat bagi jajaran Adpim untuk terus meningkatkan kinerja ke depan sehingga capaian kinerja bisa sesuai target yang ditetapkan.


Selain Biro Adpim, penghargaan untuk OPD berkinerja terbaik juga diserahkan pada Dukcapil yang meraih peringkat I dan BKD yang meraih peringkat III.


Penghargaan atas kinerja itu diserahkan langsung oleh Gubernur Sumbar, Mahyeldi didampingi Wakil Gubernur Audy Joinaldy dan Sekretaris Daerah Hansastri.(*)

 Bio Farma Uji Klinis Fase Tiga Vaksin Covid-19 BUMN Libatkan 1.725 Relawan di Sumbar
Rabu, Juli 13, 2022

On Rabu, Juli 13, 2022


Ket Foto - Direktur Utama Bio Farma Honesti Basyir bersama Wakil Bupati Padang Pariaman, Kedinkes dan Dirut RSUD Padang Pariaman meninjau pelaksanaan Uji Klinis Fase 3 Vaksin Covid 19 BUMN di RSUD Padang Pariaman (12/07). Sebanyak 1725 relawan berpartisipasi dalam uji klinis ini.


INFONUSANTARA.NET -- Bio Farma menggelar uji klinis fase tiga vaksin Covid-19 BUMN di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Padang Pariaman, Selasa (12/7/2022).


Ketua Tim Peneliti Uji Klinis Fase 3 Site Padang Pariaman dan Padang Asrawati mencatat, uji klinis fase tiga vaksin Covid-19 BUMN di Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Padang melibatkan 1.725 relawan.


Relawan yang dilibatkan, lanjutnya, dalam rentang usia antara 18-70 tahun, dalam keadaan sehat, dan belum pernah terpapar virus Covid-19.


“Setiap relawan akan mendapatkan dua kali suntikan dengan rentang waktu 28 hari,” katanya melalui keterangan tertulis.


Asrawati menjelaskan, uji klinis fase tiga vaksin Covid-19 BUMN sudah memasuki suntikan kedua.


“Para relawan akan dipantau selama satu tahun kedepan guna memastikan keamanan serta keefektifan vaksin dalam memunculkan kekebalan dalam tubuh,” ujarnya.


Direktur Utama Bio Farma Honesti Basyir mengatakan, alasan memilih Sumbar sebagai tempat uji klinis vaksin Covid-19 BUMN karena tingkat persentase vaksinasi Sumbar masih rendah.


Sementara itu, vaksin Covid-19 BUMN ini merupakan wujud dari kemandirian bangsa Indonesia saat pandemi, hal ini menjadi tonggak pencapaian karya anak bangsa.


Menurut Honesti, vaksin Covid-19 BUMN membuktikan bahwa Indonesia mampu membuat vaksin dari hulu ke hilir secara mandiri.


Seluruh proses pembuatan vaksin tersebut dilakukan oleh anak bangsa. Ia menegaskan hal ini tidak mungkin terwujud tanpa adanya kolaborasi antara peneliti, lembaga pendidikan, industri dan juga pemerintah.


“Berikutnya Bio Farma akan menunggu diterbitkannya EUA dari Badan POM. Bio Farma saat ini sedang menunggu hasil audit Halal yang dilakukan oleh LPOM MUI. Insya Allah memenuhi kriteria Halal. Harapannya kedua sertifikat ini akan muncul pada akhir bulan Juli,“ kata Honesti.


Honesti menuturkan vaksin Covid-19 BUMN akan digunakan untuk vaksin dewasa dosis pertama dan kedua. Sementara untuk penggunaan vaksin dosis ketiga (booster) akan melewati uji klinis terlebih dahulu dalam waktu dekat.


“Kita berharap kedepannya vaksin ini bisa digunakan untuk dosis primer dan dosis booster anak-anak (usia 6-17 tahun),” kata dia.


Wakil Bupati Padang Pariaman Rahmang mengaku bangga daerahnya mendapat kepercayaan menjadi tempat uji klinis fase tiga vaksin Covid -19 BUMN.


“Alhamdulillah Padang Pariaman merupakan salah satu site uji klinis dengan sampel terbanyak,” kata dia.


Selain di Padang Pariaman dan Padang, uji klinis vaksin Covid-19 BUMN juga dilakukan di Jeneponto, Sulawesi Selatan.(*)


Vaksin Produksi Dalam Negeri, Bio Farma Uji Klinis Fase Tiga Vaksin COVID-19 BUMN di Sumbar dan Sulsel
Selasa, Juli 12, 2022

On Selasa, Juli 12, 2022


Foto:Dirut RSUD Padang Pariaman Dr Jasnelli MARS, Dirut Bio Farma Honesti Basyir, Kadinkes Padang Pariaman dr H Aspinuddin dan Peneliti Utama Sentra FK Unand dr. Asrawati, melakukan kunjungan ke Center Uji Klinis Fase 3 Vaksin Covid 19 BUMN, dimana 1.725 relawan Sumbar berpartisipasi dari total 4.050 relawan secara nasional.


INFONUSANTARA.NET -- Bio Farma menggelar uji klinis fase tiga vaksin Covid-19 BUMN di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Padang Pariaman, Sumatera Barat, Selasa (12/7/2022). Kegiatan serupa juga digelar secara berbarengan di Puskesmas Binamu Kota, Jeneponto, Sulawesi Selatan.


Uji klinis fase tiga vaksin Covid-19 BUMN di Padang Pariaman ditinjau langsung oleh Direktur Utama Bio Farma, Honesti Basyir; Direktur Keuangan, SDM & Manajemen Risiko I.G.N Suharta; Senior Executive Vice President (SEVP) Produksi Bio Farma, Juliman; dan SEVP Penelitian dan Pengembangan Bio Farma, Adriansjah Azhari. 


Kegiatan itu turut dihadiri Wakil Bupati Padang Pariaman, Rahmang; Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas (Unand) Afriwardi; Kapolres Padang Pariaman, AKBP M Qori Oktohandoko; Direktur RS Unand, Yevri Zulfiqar; dan Ketua Tim Uji Klinis Site Padang, dr. Asrawati.


Dalam sambutannya, Wakil Bupati Padang Pariaman Rahman mengaku bangga daerahnya mendapat kepercayaan menjadi tempat uji klinis fase tiga vaksin Covid -19 BUMN. “Alhamdulillah Padang Pariaman merupakan salah satu site uji klinis dengan sample terbanyak,” kata dia.


Ketua Tim Peneliti Uji Klinis Fase 3 Site Padang Pariaman dan Padang, Asrawati mencatat uji klinis fase tiga vaksin Covid-19 BUMN di Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Padang melibatkan 1.725 relawan: rentang usia antara 18-70 tahun, dalam keadaan sehat, dan belum pernah terpapar virus Covid-19. Setiap relawan akan mendapatkan dua kali suntikan dengan rentang waktu 28 hari.


Asrawati menjelaskan uji klinis fase tiga vaksin Covid-19 BUMN sudah memasuki suntikan kedua. Para relawan akan dipantau selama satu tahun kedepan guna memastikan keamanan serta keefektifan vaksin dalam memunculkan kekebalan dalam tubuh.


Saat meninjau kegiatan uji klinis di Padang Pariaman, Direktur Utama Bio Farma Honesti Basyir mengatakan vaksin Covid-19 BUMN merupakan wujud dari kemandirian bangsa Indonesia saat pandemi, hal ini menjadi tonggak pencapaian karya anak bangsa.


Menurut Honesti, Vaksin Covid-19 BUMN membuktikan bahwa Indonesia mampu membuat vaksin dari hulu ke hilir secara mandiri. Seluruh proses pembuatan vaksin tersebut dilakukan oleh anak bangsa. Ia menegaskan hal ini tidak mungkin terwujud tanpa adanya kolaborasi antara peneliti, lembaga pendidikan, industri dan juga pemerintah.


“Berikutnya Bio Farma akan menunggu diterbitkannya EUA dari Badan POM. Bio Farma saat ini sedang menunggu hasil audit Halal yang dilakukan oleh LPOM MUI. Insya Allah memenuhi kriteria Halal. Harapannya kedua sertifikat ini akan muncul pada akhir bulan Juli,“ kata Honesti.


Honesti menuturkan vaksin Covid-19 BUMN akan digunakan untuk vaksin dewasa dosis pertama dan kedua. Sementara untuk penggunaan vaksin dosis ketiga (booster) akan melewati uji klinis terlebih dahulu dalam waktu dekat. Dia juga berharap ke depannya vaksin ini bisa digunakan untuk dosis primer dan dosis booster anak-anak (usia 6-17 tahun).


Sementara itu, peninjauan uji klinis vaksin Covid-19 BUMN di Jeneponto dilaksanakan oleh Direktur Operasi Bio Farma, Rahman Roestan dan Direktur Hubungan Kelembagaan Bio Farma, Sri Harsi Teteki. Kegitan tersebut turut dihadiri Bupati Kabupaten Jeneponto, Iksan Iskandar. 


Uji klinis di Jeneponto turut dihadiri Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan (Farmalkes) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Lucia Rizka Andalucia. Saat peninjauan tersebut, Rizka mengapresiasi keterlibatan masyarakat, tenaga kesehatan baik di rumah sakit maupun puskesmas, dan Pemerintah Kabupaten Jeneponto dalam menyukseskan uji klinis fase tiga vaksin yang diproduksi Bio Farma ini.


"Ada satu tahapan yang sangat penting yang harus dilalui dalam pembuatan vaksin yakni tahapan uji klinik untuk diberikan izin dan dapat digunakan oleh masyarakat," kata Rizka.


Rizka berharap vaksin produksi dalam negeri ini tidak hanya dipakai oleh masyarakat Indonesia, tapi juga dapat diekspor untuk digunakan di luar negeri.


Peninjauan uji klinis fase tiga vaksin Covid-19 BUMN di Padang Pariaman dan Jeneponto ini merupakan bagian dari "Anniversafari", yaitu rangkaian kegiatan memperingati hari jadi Bio Farma ke 132 tahun pada 6 Agustus 2022 yang akan datang, dimana Board of Executives Bio Farma melakukan kunjungan kerja ke regional untuk meninjau pelaksanaan uji klinis Vaksin Covid 19 BUMN serta menyapa team BUMN Farmasi di regional. Bio Farma sejak tahun 2020 menjadi Holding BUMN Farmasi dengan Kimia Farma dan Indofarma sebagai anak usaha.


Selain peninjauan uji klinis fase tiga, Bio Farma juga melaksanakan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Bio Farma menyerahkan dua puluh tujuh ekor hewan kurban yang disebar di Mataram, Jeneponto, Padang Pariaman dan beberapa kota lain di Indonesia.(*)


BKKBN Sumbar Rangkul Seluruh Pihak Jadi Bapak Asuh Anak Stunting
Senin, Juli 04, 2022

On Senin, Juli 04, 2022

 

Foto:dok Antara Sumbar.

INFONUSANTARA.NET -- Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sumatera Barat merangkul seluruh pihak untuk menjadi bapak asuh bagi anak stunting atau gagal tumbuh akibat gizi buruk di provinsi itu.


“Hari ini Wagub Sumbar Audy Djoinaldy dideklarasikan sebagai bapak asuh anak stunting di Sumbar karena memang sebagai Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting Sumbar,” kata Kepala Perwakilan BKKBN Sumbar Fatmawati saat Peringatan Hari Keluarga Nasional Sumatera Barat di Padang, Senin (4/7/2022).


Menurut dia untuk tahap awal ini ada 724 orang yang disasar dalam program bapak asuh ini. 


Jumlah ini didapatkan dari hasil survei keluarga yang telah dilakukan BKKBN dan orang ini diidentifikasi dapat mengalami stunting.


Ada calon pengantin, ibu hamil dan balita yang diprediksi memiliki keluarga yang stunting. Penyebabnya ada dua sebab yakni secara spesifik pada 1.000 hari kehidupan pertama. 


Selain itu stunting juga dapat terjadi akibat rumah yang tidak sehat, kepala keluarga tidak mampu memberikan makanan beragam, penghasilan tidak tetap, sumber air tidak bersih, tidak ada jamban di rumah dan lainnya.


“Melalui program bapak asuh ini kita mencoba membantu anak stunting, ibu hamil rentan stunting dan calon pengantin rentan stunting untuk dibantu kehidupannya,” kata dia.

 

Ia mengatakan banyak manfaat bapak asuh mulai dari edukasi persoalan gizi, pendidikan dan lainnya. Membantu membuat akta kelahiran karena ada 19 ribu anak tidak memiliki data resmi.


Kemudian memberikan makanan tambahan bagi ibu hamil, balita dan calon pengantin.


“Kemudian bapak asuh ini juga dapat melakukan pemberdayaan ekonomi keluarga seperti memberikan ternak kepada keluarga untuk dipelihara agar dapat memenuhi sumber protein hewani,” kata dia.


Wakil Gubernur Sumatera Barat Audy Djoinaldy mengatakan dirinya siap menjadi bapak asuh dan mengimbau seluruh pihak terlibat dalam program ini.

 

Baik OPD, BUMN, BUMD, pengusaha dan lainnya diundang menjadi bapak asuh untuk menekan angka stunting di Sumbar.


Program ini akan melibatkan Baznas Sumbar dan bapak asuh diminta menyumbang Rp500 ribu per bulan selama enam bulan.


Uang tersebut akan dijadikan dalam bentuk bahan makanan untuk pemenuhan kebutuhan gizi anak-anak stunting.


“Ini muaranya menyiapkan generasi emas dalam bonus demografi yang diterima pada 2045 nanti karena anak cerdas dan sehat akan memberikan dampak yang besar pada bangsa ini,” kata dia.(Mario)

Sumber:sumbar.antaranews.com



Sinergi 4 BUMN, Perbaikan Prasarana dan Sarana KA Sawahlunto - Muaro Kalaban Dimulai
Jumat, Juli 01, 2022

On Jumat, Juli 01, 2022

 



INFONUSANTARA.NET - PT Kereta Api Indonesia (Persero), PT Bio Farma (Persero), PT Pupuk Indonesia (Persero), dan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) melakukan Kick Off Perbaikan Prasarana dan Sarana Perkeretaapian Dalam Rangka Mendukung Pengoperasian Kembali Kereta Api Jalur Sawahlunto - Muaro Kalaban, Sumatera Barat di Stasiun Sawahlunto, Jumat (1/7). 


Pekerjaan perbaikan jalur sepanjang 4 km dan perbaikan Lokomotif Uap E1060, atau yang biasa disebut dengan Mak Itam, ditargetkan memakan waktu selama 6 bulan. Diharapkan operasional KA lintas Sawahlunto-Muaro Kalaban dapat dilakukan pada Januari 2023. 


Kegiatan Kick Off tersebut dihadiri oleh Deputi Bidang SDM & TI Kementerian BUMN Tedi Bharata, Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade, Direktur Utama KAI Didiek Hartantyo, Direktur Operasi SIG Yosviandri, VP Pemasaran Domestik Bio Farma Fitri Puspa Dwi, VP External Communication Pupuk Indonesia Gilang, Kadishub Sumatera Barat Heri Noviardi, dan Sekretaris Daerah Kota Sawahlunto Ambun Kadri, beserta tamu undangan lainnya.


KAI bersinergi dengan 3 BUMN  lainnya yaitu Bio Farma, Pupuk Indonesia, dan SIG, serta dengan dukungan penuh dari Pemerintah Pusat dan Sumatera Barat. 


Kick Off ini merupakan kelanjutan dari penandatanganan Perjanjian Kerja Sama 4 BUMN tersebut yang dilakukan di Jakarta pada 23 Juni 2022. 


Pengoperasian kembali jalur ini bertujuan untuk mendorong perekonomian di Sumatera Barat melalui wisata perkeretaapian khususnya di kawasan yang ditetapkan sebagai Warisan Dunia Baru UNESCO yaitu Situs Ombilin Coal Mining Heritage of Sawahlunto.


Deputi Bidang SDM & TI Kementerian BUMN, Tedi Bharata mengatakan bahwa berbagai harapan dan aspirasi masyarakat Sumatera Barat sudah ditangkap oleh Pak Menteri BUMN, Erick Thohir. 


Ini merupakan langkah nyata dari Kementerian BUMN bersama-sama dengan BUMN untuk mendorong peningkatan Perekonomian, khususnya dalam bidang Pariwisata yang ada di Sumatera Barat.


”Kolaborasi antar BUMN, Pemda Setempat, TNI, Polri dan para stakeholder lainnya sangat penting untuk kesuksesan Program ini. Kami dari Kementerian BUMN berharap agar semua pihak dapat saling berkolaborasi sehingga Program ini dapat segera memberi manfaat nyata bagi masyarakat Sumatera Barat, khususnya Kota Sawahlunto,” ujar Tedi Bharata


Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mengatakan, pembangunan Sumatera Barat itu perlu dilakukan secara bersama-sama dan harus saling berkolaborasi. Diharapkan agar pemerintah daerah bisa memanfaatkan berbagai potensi yang ada di Sumatera Barat ini.


”Membangun Sumatera Barat tidak bisa dilakukan sendiri, harus dilakukan secara bersama-sama. Kami ucapkan terima kasih kepada Kementerian BUMN dan seluruh BUMN yang terlibat dalam merealisasikan pengoperasian kembali KA Mak Itam ini,” ujar Andre.


“Kick Off ini menjadi tanda dimulainya perbaikan sarana dan prasarana jalur KA Sawahlunto - Muaro Kalaban yang sarat akan potensi pariwisata. Perbaikan akan dilakukan dengan sebaik mungkin, penuh ketelitian, dan tetap mengutamakan keselamatan,” kata Direktur Utama KAI Didiek Hartantyo.


Didiek menambahkan, momen ini merupakan momen yang istimewa dan bersejarah dimana kolaborasi 4 BUMN akan memperbaiki dan mengoperasikan kembali jalur KA yang penuh sejarah. Pengoperasian kembali jalur Sawahlunto - Muaro Kalaban akan menjadi semangat baru dalam pemulihan perekonomian melalui sektor pariwisata. 


Direktur Utama Bio Farma Honesti Basyir mengatakan, Bio Farma berkomitmen  untuk mendukung Program Perbaikan Sarana dan Prasarana Jalur KA Sawahlunto - Muaro Kalaban, karena jalur ini memiliki potensi peningkatan ekonomi bagi warga sekitar melalui pariwisata alam.


”Dengan aktifnya kembali Jalur KA Sawahlunto - Muaro Kalaban, melalui kolaborasi empat BUMN, kami berharap masyarakat yang berada di jalur tersebut, bisa merasakan kehadiran BUMN, yang turut membantu memajukan perekonomian mereka pasca Pandemi Covid-19”, ungkap Honesti.


Wakil Direktur Utama Pupuk Indonesia, Nugroho Christijanto mengungkapkan bahwa Pupuk Indonesia sangat mendukung upaya pengoperasian kembali kereta api lintas Sawahlunto-Muoro Kalaban, Sumatera Barat. Pasalnya, pengoperasian kembali mendukung sektor pariwisata dan perekonomian setempat.


“Pupuk Indonesia sepenuhnya mendukung upaya pemerintah untuk mengaktifkan kembali jalur kereta wisata ini. Harapannya jalur bersejarah ini dapat menjadi sarana edukasi, wisata, dan yang paling penting dapat membangkitkan perekonomian masyarakat setempat pasca pandemi Covid-19,” jelas Nugroho.


Direktur Operasi SIG, Yosviandri mengatakan, SIG mendukung program pengoperasian kembali Kereta Api Jalur Sawahlunto – Muaro Kalaban yang telah dicanangkan oleh Kementerian BUMN dan Pemprov Sumatra Barat, melalui sinergi empat BUMN.


”Ini merupakan bagian dari menghidupkan kembali sejarah dan wisata edukasi bagi generasi muda mengenai perkeretaapian dan pertambangan batu bara. PT Semen Padang bagian dari sejarah yang menggunakan jalur kereta api Sawahlunto untuk mengangkut batu bara sebagai bahan bakar pabrik semen. Kami juga berharap dengan pengoperasian kembali kereta api Kereta Api Jalur Sawahlunto – Muaro Kalaban dapat memberikan dampak positif dan memicu pertumbuhan ekonomi dan pendapatan bagi masyarakat setempat,” kata Yosviandri.


Sekretaris Daerah Kota Sawahlunto Ambun Kadri mengatakan bahwa sudah hampir 3 tahun Kota Sawahlunto menjadi kota warisan dunia. Dirinya mengapresiasi Kick Off yang dilaksanakan tersebut.


”Dengan demikian kami sudah lega, sudah nampak jalan bahwa ini sudah pasti dilaksanakan. Kemudian juga bagaimana komitmen bersama untuk kita laksanakan kereta api ini bisa jaya kembali di Kota Sawahlunto,” tutup Ambun Kadri.


Perbaikan prasarana berupa perbaikan jalan rel, 2 buah jembatan, terowongan, persinyalan, bangunan stasiun, dan dipo. Perlu dilakukan penggantian rel, bantalan, penambahan balas, agar perjalanan KA dapat melintas dengan aman. Untuk jembatan akan dilakukan pengecatan dan penyanggaan agar lebih kokoh dan laik untuk dilewati kereta api. Adapun untuk pekerjaan terowongan, KAI melakukan grouting atau penguatan dinding terowongan.


Lokomotif Uap E1060 atau Mak Itam, akan diperbaiki sehingga tekanan uap lokomotif tersebut berada pada 8-11 atm dan mengoptimalkan fungsi pengereman untuk memenuhi standar keselamatan operasional lokomotif uap. Dengan tekanan uap yang cukup, Mak Itam dapat menarik 2-3 kereta pada kelandaian 17 permil di lintas Sawahlunto - Muaro Kalaban. (mbb)