Gubernur minta RS siapkan tenaga psikolog semangati pasien COVID-19

Gubernur minta RS siapkan tenaga psikolog semangati pasien COVID-19

Info Positif On Wednesday, July 28, 2021

INFONUSANTARA.NET -- Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi meminta Rumah Sakit di daerah itu menyiapkan tenaga psikolog untuk membantu menyemangati pasien COVID-19 yang sedang menjalani isolasi agar imunnya bisa meningkat dan bisa pulih lebih cepat.

"Selain perawatan dan pengobatan dari tenaga kesehatan yang sudah profesional, juga diperlukan tenaga psikolog agar semangat pasien ini bisa tumbuh dan pulih lebih cepat," katanya saat mengunjungi RSUD Pariaman, Rabu (28/7/2021).

Gubernur menilai Rumah Sakit perlu membuat sebuah jadwal sebagai pedoman perawatan pasien COVID-19. Dalam jadwal itu dimasukkan kegiatan yang memungkinkan seperti olahraga ringan, berjemur dan sesi penyemangat bersama psikolog.

"Jangan biarkan pasien ini banyak tidur. Beri kegiatan agar semangat terbangun dan imun meningkat," ujarnya.

Ia bercermin dari pengalaman mahasiswa Indonesia yang berada di Wuhan, China. Disebutkan selain perawatan, semangat dan berfikir positif juga bisa mempercepat kesembuhan. Karena itu perlu menjadi perhatian di RS.

Mahyeldi juga mendorong agar RSUD Pariaman bisa terus berkembang, bekerjasama dengan pihak ketiga. RSUD yang sudah menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) memungkinkan untuk bekerjasama dengan pihak ketiga tanpa harus menunggu dukungan pemerintah melalui APBD. 

Terkait kebutuhan oksigen untuk pasien COVID-19, ia menjamin ketersediaan masih terpenuhi. Bahkan Pemprov Sumbar sudah menjalin komunikasi dengan beberapa gubernur diantaranya Sumatera Utara, Riau, Jambi dan Sumatera Selatan untuk membantu stok oksigen di Sumbar.

"Gubernur Sumsel sudah menyetujui untuk membantu. Saya minta Dinas Perdagangan, Perhubungan, Kesehatan dan BPBD untuk bisa menfasilitasi. Hari ini berangkat ke Sumsel. Langsung bawa oksigen ke Sumbar," katanya.

Ia menyebut kerjasama antara provinsi di Sumatera memungkinkan untuk saling bantu dalam berbagai hal termasuk dalam ketersediaan oksigen.

Pemprov Sumbar juga telah mengajukan usulan tambahan vaksin ke pusat hingga 800 ribu dosis untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin antusias untuk vaksinasi.

BIRO ADPIM SETDAPROV SUMBAR

Epicentrum Baru,Prof Didik: 7 Faktor Kegagalan Indonesia Hadapi Covid-19

Epicentrum Baru,Prof Didik: 7 Faktor Kegagalan Indonesia Hadapi Covid-19

Info Positif On Wednesday, July 28, 2021

Penyekatan PPKM Darurat Level IV.(ist)

INFONUSANTARA.NET -- Kondisi pandemi covid-19 yang terus terjadi di Indonesia selama dua tahun belakangan, terus membuat pemerintah berjuang menanggulanginya. Cilakanya Indonesia dinilai alami 7 kegagalan hadapi covid-19, bahkan disebut sebagai epicentrum baru pandemi virus corona baru (Covid-19 di dunia).

Kondisi inilah yang kemudian bisa ditelaah lebih dalam untuk diambil pembelajaran atas penyebab Indonesia sampai disebut epicentrum baru oleh banyak negara dunia. Hal tersebut justru menjadi analisa Rektor Universitas Paramadina Prof Didik J Rachbini yang mengurai sedikitnya ada 7 faktor kegagalan kebijakan Indonesia dalam pengendalian covid-19.

Kebijakan yang dijalankan selama dua tahun bahkan baru-baru ini melalui PPKM dinilai memengaruhi banyak kondisi yang justru berimbas pada kondisi masyarakatnya. Bahkan kondisi tersebut di perparah dengan berbagai situasi sulit khususnya yang berkaitan dengan medis.

Berikut 7 Kegagalan Indonesia hadapi pandemi Covid-19

Pertama, pemerintah memulai dengan respons lengah, eskapis, denial. Dimana menurut, Prof. Didik menganalisa, adanya komunikasi antar pemerintah dengan masyarakat terkait kebijakan penanganan pandemi dinilai buruk. Setiap informasi yang disampaikan tidak jelas dan membuat kebingungan masyarakat.

“Ketika di awal pandemi, ada puluhan komunikasi pejabat publik membingungkan, seperti Covid-19 tidak berkembang di tropis, Covid-19 pakai nasi kucing, susu kuda liar dll,” kata Didik dalam diskusi daring Paramadina Publik Policy Institute (PPPI) bertajuk “Evaluasi Kebijakan Penanganan Pandemi Covid-19 di Indonesia” pada Selasa (27/7).  

Sehingga, sambungnya, Indonesia kehilangan golden time (waktu emas). Padahal jika ditangani dengan tepat akan meminimalisir dampak buruk pada hari ini.

Kedua, buruknya aspek organisasi penangan pandemi bisa terlihat dari koordinasi yang dilakukan antar lintas kementerian yang mewakili pemerintah. Prof Didik melihat, organisai penanganan terlalu gemuk dan dikerjakan secara partime sebagai kerja sambilan dari kerja utama di kementerian.

Pola organisasi semacam itu, kata Didik adalah cermin dari produk kepemimpinan yang lemah dan tidak kredibel.

“Padahal kepemipinan di masa krisis amat berbeda ketika di masa normal. Kepemimpinan di Indonesia jelas sedang diuji,” tuturnya dikutip Hops.id dari kantor berita politik Rmol Selasa 27 Juli 2021.

Ketiga kata Prof Didik, kepemimpinan di semua level bermasalah. Ia melihat komando tidak satu arah tapi banyak arah dan membingungkan.

Apalagi, pimpinan lembaga untuk pengendalikan Covid-19 berganti-ganti.

“Bahkan sejak awal juga bahkan ada friksi pusat dan daerah,” sesalnya.

Kempat, kebijakan ekonomi lebih menjadi pilihan utama di masa pandemi. Imbasnya, porsi anggaran kesehatan di APBN justru sedikit dan terabaikan.

“Kelima, komitmen kepada mitra, tenaga kesehatan dan rumah sakit sebagai mitra dan stakeholder, amat lemah. Nakes dan rumah sakit banyak yang belum dibayar. Nakes banyak terpapar obat-obatan hilang dari pasaran,” ucap Didik. 

Keenam, masih kata Prof Didik, anggaran untuk penanggulangan ekonomi nasional (PEN) ekonomi mayoritas non kesehatan dan jauh dari memadai untuk kesehatan.

Kata Prof Didik, Dana PEN Rp 690 triliun kebanyakan untuk membenahi ekonomi. Maka tidak heran jika muncul masalah Nakes tidak dibayar, oksigen bermasalah, rumah sakit belum dilunasi dan lain-lain.

“Terjadi penggelembungan dana dengan utang yang sebagiannya merupakan produk perburuan rente,” tandasnya.

Ketujuh, data resmi terlalu berbeda dan tidak mencerminkan data sesungguhnya di lapangan. Masalahnya, pemerintah hanya mengambil data resmi yang justru tidak sesuai data lapangan.

Kata pria yang juga Ekonom senior Indef ini, seharusnya data resmi sebagai proxi saja.

Prof Didik kemudian mengungkap data hasil riset Jayadi Hanan dosen Universitas Paramadina yang menyebutkan 10 persen keluarga sampel di Indonesia telah terpapar Covid-19.

“Hal itu berarti yang terkena bisa 10-15 juta orang. Begitu pula laporan daerah kurang cepat, kurang komprehensif,” katanya.

Source: hops.id

Penanganan Covid-19 Secara Agama di Selenggarakan Kantor KUA di Ikuti Anggota Koramil 01/Pancung Soal

Penanganan Covid-19 Secara Agama di Selenggarakan Kantor KUA di Ikuti Anggota Koramil 01/Pancung Soal

Info Positif On Wednesday, July 28, 2021

INFONUSANTARA.NET - Sebagai langkah untuk percepatan penanganan dan pengendalian covid-19 di tingkat nagari, Anggota Koramil 01/Pancung Soal, Kodim 0311/Pessel, Sertu Waltadi hadiri rapat koordinasi secara agama di Aula Kecamatan Silaut, Rabu (28/7/2021).

Rakor secara agama ini di hadiri camat, kasi Humas Polsek, kepala KUA, Kepala Puskesmas, wali se-kecamatan, pengurus masjid dan mushola serta tokoh masyarakat. Kegiatan menjalankan protokol kesehatan.

Sertu Waltadi, mewakili Danpos mengatakan, rapat kordinasi penanganan covid-19 secara agama ini di selenggarakan oleh KUA, guna menekan penyebaran virus corona.

“Penanganan covid-19 di tingkat nagari sangat perlu kerjasama dengan berbagai pihak, agar kita aman dari ancaman covid-19” sebutnya

Selain itu juga di perlukan persamaan persepsi agar tidak terjadi pro kontra di lapangan saat melaksanakan tugas dalam penanganan covid-19 di tengah masyarakat, ujarnya.

“Alhamdulillah kegiatan berjalan lancar dan para peserta rakor tetap memakai masker dan jaga jarak” sebutnya.

Dia mengharapkan kepada masyarakat Silaut tetap mematuhi peraturan yang ada, jangan sampai lengah dalam mendukung program pemerintah terkait penanganan Covid-19, (Pendim 0311/Pessel).

Editor : Heri Suprianto

Gubernur : Bantuan Sosial Bantu Tingkatkan Imun Masyarakat

Gubernur : Bantuan Sosial Bantu Tingkatkan Imun Masyarakat

Info Positif On Wednesday, July 28, 2021

 

INFONUSANTARA.NET -- Bantuan sosial tunai dan bantuan beras PKM yang di lontarkan oleh pemerintah pusat bisa membantu meningkatkan imunitas masyarakat secara tidak langsung.

"Bantuan ini membuat perasaan masyarakat tenang karena untuk beberapa hari ke depan sudah ada yang akan dimakan di rumah. Perasaan yang tenang secara tidak langsung bisa membuat imun meningkat," kata gubernur Sumatera Barat Mahyeldi saat menghadiri penyerahan bantuan sosial di Pasar Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, Rabu (28/7/2021).

Gubernur mengatakan bantuan yang diberikan merupakan bukti kepedulian pemerintah terhadap dampak yang dirasakan oleh masyarakat saat pandemi COVID-19.

Perlu kita sadari bersama, dampak itu tidak hanya dirasakan oleh masyarakat tetapi juga oleh pemerintah karena banyak anggaran yang seharusnya bisa digunakan untuk program pembangunan harus alihkan untuk penanggulangan COVID-19.

Karena itu Gubernur meminta agar masyarakat bisa taat menjalankan protokol kesehatan serta vaksinasi agar pandemi COVID-19 bisa cepat selesai.

Bupati Padang Pariaman Suhatri Bur mengatakan bantuan yang diberikan tersebut berupa Bantuan Sosial Tunai dari Kementerian Sosial sebesar Rp300 ribu per bulan, cair untuk dua bulan.

Kemudian bantuan beras PKM yang disalurkan oleh Bulog masing-masing 10 kilogram.

"Emang tidak semua masyarakat yang mendapatkan bantuan tetapi ada skala prioritas. Jangan nanti setelah ada bantuan malah muncul masalah karena ada yang dapat ada yang tidak," ingatnya.

Sementara itu perwakilan PT Pos Indonesia, Toni menyatakan ada dua cara yang dilakukan dalam penyaluran bantuan yaitu berdasarkan komunitas di kantor pos dan kantor wali nagari, kemudian diantar langsung untuk penerima yang tidak bisa datang langsung ke kantor.

Ia merinci untuk Bantuan Sosial Tunai di Kota Pariaman disalurkan untuk 4179 KPM sedangkan di Padang Pariaman sebanyak 11.443 KPM.

Bantuan beras PKM melalui Bulog, sebanyak 4.178 KPM mendapatkan penyaluran di Kota Pariaman dan 11.557 KPM di Padang Pariaman.

BIRO ADPIM SERDAPROV SUMBAR

Ciptakan Lingkungan Yang Asri, Personel Kodim 0319/Mentawai Bersihkan Area Pangkalan

Ciptakan Lingkungan Yang Asri, Personel Kodim 0319/Mentawai Bersihkan Area Pangkalan

Info Positif On Wednesday, July 28, 2021

INFONUSANTARA.NET - Salah satu langkah agar suasana nyaman dan jauh dari berbagai penyakit, tentunya sangat perlu di lakukan pembersihan lingkungan, baik area perumahan, perkantoran maupun yang lainnya.

Dalam hal ini, sebagai wujud untuk menciptakan kondisi pangkalan menjadi asri, indah di padang mata,sejumlah personel Kodim 0319/Mentawai melaksanakan aktivitas rutin salah satunya pembersihan parit di area tempat bertugas.

“Kita musti harus menyadari kebersihan itu sebagian dari iman, maka dari itu mari kita budayakan hidup bersih dan sehat” ucap Pasi Ops Kodim 0319/Mentawai, Lettu.Inf.Efrizal saat beraktivitas bersama personel, Rabu (28/7/2021).

Pembersihan parit di area pangkalan ini, kata Efrizal untuk mencegah dan mengantisipasi berbagai penyakit yang akan menyerang kita, selain itu memperlancar aliran parit agar tidak tersumbat, ujarnya.

“Kalau aliran pembuangan air atau parit sudah bersih, maka tidak menjadi sarang nyamuk dan jauh dari berbagai penyakit” kata Efirzal.

Memutus perkembangbiakan sarang nyamuk, salah satu cara di lakukan itu membersihkan area pangkalan mulai dari saluran air, parit, area perkantoran dan sebagainya.

“Kita sangat perlu membudayakan hidup bersih dan sehat, agar kita nyaman dalam melaksanakan aktivitas” sebutnya.

Kegiatan yang di lakukan personel Kodim 0319/Mentawai ini, pembersihan area pangkalan secara gotong royong serta aktivitas tersebut merupakan rutinitas setiap melaksanakan apel pagi.

Editor : Heri Suprianto

Soroti Lelucon Aturan Makan 20 Menit,Puan Khawatir Kepercayaan kepada Pemerintah Menurun

Soroti Lelucon Aturan Makan 20 Menit,Puan Khawatir Kepercayaan kepada Pemerintah Menurun

Info Positif On Wednesday, July 28, 2021

Puan Maharani.(ist)

INFONUSANTARA.NET -- Ketua DPR RI, Puan Maharani angkat suara soal aturan waktu maksimum makan 20 menit bagi setiap pengunjung yang makan di warung.

Seperti diketahui, aturan itu adalah salah satu ketentuan dalam Pemberlakukan Pembatasan kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4.

Aturan baru itu memang sempat menjadi lelucon di media sosial sebab dianggap tak ada kaitannya dengan upaya menurunkan penularan Covid-19.

Oleh sebab itu, Puan meminta Pemerintah untuk menjelaskan mengapa aturan batasan waktu makan tersebut dianggap efektif untuk mencegah penularan Covid-19.

Petinggi PDIP itu juga meminta pemerintah menjelaskan teknis pengawasan aturan ini di lapangannya sehingga tidak membuat masyarakat bingung.

“Kalau ini dibiarkan tanpa penjelasan dan akhirnya hanya menjadi lelucon di tengah masyarakat, saya khawatir ini justru akan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah,” katanya pada Selasa, 27 Juli 2021, dilansir dari Sindo News.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan memperpanjang PPKM mulai 26 Juli sampai 2 Agustus 2021. 

Hal tersebut diumumkan di berbagai media sosial Presiden dan juga Sekretariat Presiden pada Minggu, 25 Juli 2021.

Presiden Jokowi menyampaiakan bahwa pengendalian pandemi Covid-19 telah menunjukkan perbaikan.

Hal itu antara lain tecermin dari Bed Occupancy Ratio (BOR) dan positivity rate yang menunjukkan tren penurunan di beberapa provinsi.

Namun, Jokowi menilai bahwa perpanjangan tersebut masih perlu dilakukan dengan sejumlah penyesuaian.

Salah satunya bentuk penyesuasiannya adalah pelonggaran kegiatan ekonomi masyarakat yang diizinkan untuk beroperasi dengan protokol kesehatan ketat.

“Seperti warung makan diizinkan membuka usaha sampai pukul 20.00 WIB wajib menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan diiznkan makan di tempat dengan pembatasan waktu hanya 20 menit,” jelas Jokowi.

Tanggapi Usulan Lackdown Jusuf Kalla, Ferdinand: Asal Bicara, Harusnya Dikaji Mendalam

Tanggapi Usulan Lackdown Jusuf Kalla, Ferdinand: Asal Bicara, Harusnya Dikaji Mendalam

Info Positif On Tuesday, July 27, 2021

Ferdinand Hutahaean.(ist)

INFONUSANTARA.NET -- Mantan Politisi Demokrat, Ferdinand Hutahaean menanggapi pernyataan Jusuf Kalla (JK) yang mengusulkan lockdown untuk mengatasi pandemi Covid-19 di Tanah Air.

Ferdinand Hutahaean lewat cuitannya di Twitter, Selasa 27 Juli 2021, menilai usulan lockdown yang dilontarkan Jusuf Kalla tersebut adalah pilihan asal bicara.

Selain itu, Ferdinand juga menanggapi soal JK yang mengusulkan lockdown namun dengan syarat setiap keluarga diberi insentif sebesar Rp1 juta tiap bulan.

Menurut Ferdinand, syarat yang diusulkan Jusuf Kalla tersebut kesannya manis bagi rakyat tapi sesungguhnya mematikan.

Pasalnya, kata Ferdinand, nominal Rp1 juta per keluarga itu nantinya akan menjadi perdebatan di tengah-tengah publik apakah angka itu sudah bisa mencukupi kebutuhan hidup satu keluarga selama sebulan atau tidak.

“Lockdown itu pilihan asal bicara. Kesannya manis bagi rakyat tapi sesungguhnya itu mematikan. 1 Jt/keluarga akan jadi perdebatan cukup atau tidak,” cuit Ferdinand Hutahaean.

Selain itu, Ferdinand juga mempertanyakan soal dampak usulan JK tersebut terhadap perekonomian nasional.

Oleh karenanya, Ferdinand Hutahaean meminta kepada Jusuf Kalla jika ingin menyampaikan sesuatu kepada publik khususnya soal lockdown maka harusnya dikaji terlebih dulu secara mendalam.

“Bagaimana dengan ekonomi Nasional? Menyampaikan sesuatu harusnya dikaji mendalam. Jangan berikan gula kepada yang diabetes,” tuturnya.

Diketahui, pemerintah telah resmi memperpanjang PPKM Level 4 hingga 2 Agustus 2021 mendatang. Kendati demikan, bersamaan perpanjangan pembatasan kegiatan tersebut sejumlah aturan juga sedikit dilonggarkan.

Mengutip Kumparan.com, terkait hal itu Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI) Jusuf Kalla (JK) mengatakan pelonggaran seperti ini merupakan ‘jalan tengah’ yang akan membuat pengendalian virus Corona menjadi lebih sulit.

Jusuf Kalla pun mengaku lebih setuju dengan adanya pengetatan yang lebih jauh atau lockdown tapi dengan satu syarat, yakni pemberian bantuan langsung tunai (BLT) harus berjalan optimal.

“Sejak awal kita sependapat bahwa ada pengetatan, lockdown. Tetapi, semua masyarakat yang tidak mampu harus disubsidi minimal Rp 1 juta per bulan,” ujarnya.

Source: terkini.id

Sebanyak 49 Kendaraan Diamankan Satlantas Polres Dharmasraya dalam Patroli Skala Besar

Sebanyak 49 Kendaraan Diamankan Satlantas Polres Dharmasraya dalam Patroli Skala Besar

Info Positif On Tuesday, July 27, 2021

Patroli Skala Besar di Jalan Lintas Sumatera Km 2 Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya.

INFONUSANTARA.NET -- Dalam pelaksanaan kegiatan Patroli Skala Besar, lagi - lagi 49 kendaraan yang tidak melengkapi surat kendaraan di amankan Anggota Satlantas Polres Dharmasraya di Jalan Lintas Sumatera Km 2 Pulau Punjung depan Kantor Bupati Dharmasraya pada pada Jumat malam lalu (23/03/2021).

Sementara itu Kapolres Dharmasraya AKBP Anggun Cahyono melalui Kasat Lantas Polres Dharmasraya, Iptu Feri Yuzaldi yang di temui media pada hari Senin (26/07/2021) kemaren, di ruangannya mengatakan benar sekali,Anggota kami Satlantas Polres Dharmasraya telah mengamankan 49 kendaraan yang tidak melengkapi surat kendaraan dalam kegiatan Patroli Sekala Besar yang di gelar pada Jumat malam lalu (23/03/2021).

Kegiatan patroli Skala Besar dengan adanya menindak lanjuti surat telegram nomor: STR/ 655 NIOPS.2/2021 TGL. 23 -72021 dari Mabes Polri.

Hasil kegiatan tersebut sebanyak 49 kendaraan di lakukan penilangan diantaranya, kendaraan roda dua sebanyak 16 unit dan penilangan  STNK 22 berkas kemudian SIM 11.

Selanjutnya menunggu jadwal persidangan tilang di pengadilan.Kami tidak main - main bagi siapa yang melakukan pelanggaran dan peraturan lalu lintas akan kami tindak. Karena keselamatan dalam berkendaraan adalah nomor satu," ucap Kasat Lantas Polres Dharmasraya IPTU Feri Yuzaldi.

Di tambahkan Kasat Lantas Polres Dharmasraya IPTU Feri Yuzaldi.SH,secara tegas barang siapa yang melanggar peraturan lalu lintas di wilayah hukum Polres Dharmasraya akan kami tindak secara tegas sesuai dengan peraturan lalu lintas. "Utamakan keselamatan dalam mengendara kendaraan,ingat keluarga di rumah, "tegas ucap Kasat Lantas Polres Dharmasraya IPTU Feri Yuzaldi.SH (***)

Laporan:MsX

Aturan PPKM Terbaru Bikin Kekacauan, Rocky Gerung Sarankan Pemerintah Pakai UU Ini

Aturan PPKM Terbaru Bikin Kekacauan, Rocky Gerung Sarankan Pemerintah Pakai UU Ini

Info Positif On Tuesday, July 27, 2021

 

Rocky Gerung. (Dok:FAJAR)

INFONUSANTARA.NET -- Pengamat politik Rocky Gerung memberikan pandangannya terkait perpanjangan penyelenggaraan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 4 hingga 2 Agustus 2021.

Menurut Rocky, pemerintah gagal memahami keadaan dalam menangani pandemi, terutama terkait kebijakan makan di warteg yang hanya boleh selama 20 menit.

“Itu nanti akan ada keributan antara pemilik warung dengan pengunjung,” ujarnya dalam kanal YouTuber Rocky Gerung Official, Senin (26/7).

Rocky mengatakan bahwa kekacauan keadaan tersebut bisa dihindari jika pemerintah menerapkan Undang-Undang Karantina.

“Masalah selesai, orang bisa senang-senang di rumah saja,” katanya.

Akademisi itu menilai saat ini biaya untuk aparat menertibkan pembatasan kegiatan masyarakat lebih besar dibandingkan anggaran bantuan yang bisa diberikan kepada rakyat.

“Ini akhirnya bikin berisik dan tiap kali presiden bicara, publik sudah menganggap bahwa tak ada gunanya lagi,” ungkapnya.

Rocky memaparkan bahwa hal itulah yang membuat masyarakat tak membalas instruksi presiden dengan ketaatan, tetapi menggunakan meme.

“Publik bingung dengan perubahan istilah-istilah itu. Kekacauan ditambah dengan presiden yang tak mau ambil risiko menggunakan UU Karantina,” paparnya.

Lebih lanjut, filsuf itu menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) terlalu banyak alasan dan lebih memilih untuk mondar-mandir melakukan hal lain.

“Dia mondar-mandir cek obat, lalu menyindir kabinetnya sendiri. Panggil saja kabinetnya untuk rapat, kenapa malah sindir-sindir begitu?” tuturnya. 

Sumber:fajar.co.id

Gubernur Sumbar Tinjau Kesiapan RSUD dr Rasidin Terkait COVID-19

Gubernur Sumbar Tinjau Kesiapan RSUD dr Rasidin Terkait COVID-19

Info Positif On Tuesday, July 27, 2021

Gubernur Sumbar Tinjau Kesiapan RSUD dr Rasidin Terkait COVID-19

INFONUSANTARA.NET -- Gubernur Sumbar Mahyeldi meninjau kesiapan RSUD dr. Rasidin Padang dalam mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19 di daerah itu.

"Rumah Sakit di Padang ini menjadi rujukan bagi beberapa kabupaten dan kota. Karena itu kita lihat kesiapannya seperti ketersediaan tempat tidur untuk pasien COVID-19," katanya saat melakukan kunjungan, Selasa (27/7/2021).

Menurutnya pemerintah daerah berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat termasuk yang terpapar COVID-19.

Dalam beberapa rapat koordinasi, pihak Rumah Sakit di daerah diminta untuk melakukan konversi tempat tidur untuk kebutuhan pasien COVID-19. Hal itu sudah dilakukan beberapa RS sehingga tingkat keterisian tempat tidur atau BOR mulai menurun.

Pemprov Sumbar juga mengupayakan tambahan oksigen untuk keperluan RS yang melonjak karena banyaknya pasien. Salah satunya berkoordinasi dengan provinsi tetangga seperti Riau.

"Kita sudah dapat bantuan dari Riau kemaren dan sudah habis terdistribusi. Kita akan upayakan tambahan dari pihak-pihak lain agar stok mencukupi untuk kebutuhan RS," katanya.

Saat ini Mahyeldi mengatakan pihaknya juga telah meminta dukungan 800 ribu vaksin ke pusat untuk meningkatkan cakupan vaksinasi demi mencapai health immunity.

"Yang disetujui baru 30.900 di tambah 700 dosis. Ini dalam waktu singkat akab habis lagi. Mudah-mudahan secepatnya ada kiriman lagi," katanya.

Sementara itu Direktur RSUD dr. Rasidin Padang, dr. Hj. Herkin Sridiani, M. Kes mengatakan untuk pasien Covid-19 pihaknya menyediakan kamar sebanyak 94 kamar.

Pasokan oksigen hingga saat ini masih aman karena ada kontrak setahun untuk 50 tabung setiap hari. 

Ia mengatakan pasien di RS itu tidak hanya dari Padang tetapi juga dari Dharmasraya dan Pesisir Selatan karena itu tingkat keterisian tempat tidur BOR cukup tinggi.

Kendala yang dihadapi saat ini adalah kurangnya tenaga kesehatan karena ada 10 orang yang positif terpapar COVID-19.

Untuk persoalan itu Gubernur menyarankan agar Dinas Kesehatan bisa memanfaatkan nakes yang ada kelebihan di kabupaten kota lain.****

BIRO ADPIM SETDAPROV SUMBAR

Tak Kenal Lelah, Dua Anggota dari Sikakap Ini Terus Dampingi Warga Ikut Vaksinasi

Tak Kenal Lelah, Dua Anggota dari Sikakap Ini Terus Dampingi Warga Ikut Vaksinasi

Info Positif On Tuesday, July 27, 2021

INFONUSANTARA.NET - Percepatan pelaksanaan serbuan vaksinasi TNI-Pori di tengah masyarakat, dua anggota terdiri dari Babinsa Koramil 04/Sikakap dan Bhabinkamtibmas Polsek Sikakap terus lakukan pendampingan kepada warga yang ikut vaksin.

Pendampingan kali ini di laksanakan vaksinasi TNI-Polri bertempat di SMAN 1 Pagai Selatan, Desa Bulasat, Kecamatan Pagai Selatan dengan sasaran kepada pelajar, Selasa (27/7/2021).

Jumlah siswa-siswi SMAN 1 Pagai Selatan sebanyak 168 orang, pelajar yang ikut vaksin dosis pertama sebanyak 83 orang dengan rincian, 32 orang laki-laki dan perempuan 51 orang.

Sebelum di laksanakan pemberian suntik vaksin kepada siswa-siswi, kata Babinsa Sikakap, Kopda.Yuni Krisna Setiawan, para pelajar di beri edukasi dan pemahaman tentang vaksinasi, agar mereka tidak takut dan ragu.

“Prinsipnya program vaksinasi dari pemerintah yang di berikan secara gratis kepada masyarakat sudah teruji, bahkan untuk saat ini kepada usia 12 sudah bisa mendapatkan suntik vaksin, terangnya.

Pemberian vaksinasi kepada masyarakat, guna memutus rantai covid-19 serta menambah kekebalan tubuh agar tidak mudah terserang virus corona, meski demikian tetap juga menjaga protokol kesehatan, sebutnya lagi.

“Kita berharap pemberian vaksinasi di kecamatan pagai utara selatan, semuanya dapat khususnya di wilayah kabupaten kepulauan mentawai, semoga stok vaksin terus ada” harapnya.

Pelaksanaan serbuan vaksinasi TNI-Polri ini melibatkan 2 Anggota Babinsa Koramil 04/Sikakap, 3.Orang Anggota Polsek Sikakap, 5 Orang Tim Kesehatan Sikakap, 2 Orang Tim Survaid(Yayasan).

Editor : Heri Suprianto

Polsek Sikakap Terus Galakkan Gerai Vaksinasi TNI-Polri Presisi, Hari Ini di Gelar di Dua Lokasi

Polsek Sikakap Terus Galakkan Gerai Vaksinasi TNI-Polri Presisi, Hari Ini di Gelar di Dua Lokasi

Info Positif On Tuesday, July 27, 2021

INFONUSANTARA.NET - Pelaksanaan gerai vaksinasi TNI-Polri presisi terus di galakkan Polsek Sikakap dalam rangka memutus rantai covid-19, kegiatan kali ini sasaran kepada siswa-siswi SMAN 1 Pagai Selatan dan Puskesmas Bulasat, Selasa (27/7/2021).

Gerai vaksinasi TNI-Polri presisi yang di gelar di SMAN 1 Pagai Selatan dan puskesmas Bulasat di pantau langsung langsung Camat Pagai Selatan, Andar Sabelau, Kapolsek Sikakap, AKP.Tirto Edhi dan Kapus Bulasat Erika Rumahorbo SKM

Kapolsek Sikakap, AKP.Tirto Edhi menyebut, kegiatan gerai vaksinasi ini merupakan tindaklanjut kunjungan Fokopimda yang datang melakukan peninjauan beberapa waktu lalu di desa Malakopak.

Selain guru, sebut Tirto pelajar juga harus divaksin, karena sasaran vaksin selain Aparatur Negara, Nakes, TNI Polri dan masyarakat juga sasaran terhadap warga yang berumur 12 tahun keatas, terangnya.

“Vaksinasi yang di ikuti pelajar ini, bagaimana proses belajar mengajar ini bisa terlaksana dengan baik aman dari covid-19” ucap Kapolsek.

Mempercepat pelaksanaan vaksinasi, antusias para pelajar yang ikut cukup banyak dengan jumlah 168 orang, meskipun sudah ada beberapa murid yang sudah ikut vaksin, ujarnya.

Sementara untuk pelaksanaan vaksinasi yang di gelar di dua tempat ini total seluruh yang ikut sebanyak 99 orang baik itu vaksin I dan II di dua lokasi.

Untuk vaksin I di SMAN 1 Pagai Selatan siswa-siswi yang terdiri dari laki-laki sebanyak 32 orang dan perempuan 51 orang total 83 orang, sedangkan di Puskesmas Bulasat vaksin I, laki-laki di ikuti 9 orang, perempuan 5 orang dan Vaksin II, laki-laki 1 orang dan perempuan 1 orang, total 16 orang.

Kita berharap bagi masyarakat yang belum ikut vaksin bisa dapat mendaftarkan ini untuk mendukung program pemerintah, agar masyarakat aman dari covid-19″ ajaknya.

Editor : Heri Suprianto