PILIHAN REDAKSI

17 Calon Panwaslu Kecamatan di Mentawai Ikuti Tes Wawancara

INFO|MENTAWAI - Sebanyak 17 orang anggota calon Pengawas pemilu Kecamatan ikuti tes wawancara untuk pemilihan umum kepala daerah 2024, sete...

Budaya

Opini

Mentawai

Padang Panjang

Peristiwa

Pariwara

Sijunjung

Wagub : Antusiasme Lansia Dapatkan Vaksin COVID-19 Meningkat
Kamis, Juli 15, 2021

On Kamis, Juli 15, 2021

Wagub : Antusiasme Lansia Dapatkan Vaksin COVID-19 Meningkat

INFONUSANTARA.NET -- Wakil Gubernur Sumatera Barat Audy Joinaldy mengatakan antusiasme masyarakat lanjut usia (lansia) untuk melakukan vaksinasi COVID-19 di daerah itu mulai meningkat dibandingkan awal-awal program vaksinasi bergulir.

"Dengan sosialisasi yang semakin masif dan bukti bahwa masyarakat yang di vaksin kondisinya baik-baik saja, bahkan imunnya meningkat, maka antusiasme masyarakat untuk vaksin mulai meningkat termasuk untuk lansia," katanya saat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Tanah Datar, Kamis (15/7/2001).

Wagub berharap dengan antusiasme tinggi itu akan mempercepat tercapainya health immunity sehingga kondisi daerah terutama di bidang perekonomian bisa kembali pulih.

"Selama beberapa hari terakhir saya mengelilingi kabupaten dan kota di Sumbar tidak terlihat lagi adanya penolakan terhadap vaksinasi COVID-19, bahkan pada berupa daerah masyarakat rela antri untuk mendapatkan vaksin," katanya.

Sekarang persoalan di Sumbar bukan lagi kesulitan untuk mencari orang yang akan divaksin tetapi kesulitan mendapatkan pasokan vaksin dari pusat karena kondisi saat ini, hampir seluruh daerah di Sumbar sudah mulai kekurangan stok vaksin.

"Kita sudah ajukan permintaan tambahan vaksin ke pusat dan sudah ditanggapi. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ada tambahan yang sudah sampai ke Sumbar," ujarnya.

Meskipun program vaksinasi mulai berjalan dengan baik namun Audy mengingatkan agar protokol kesehatan tetap harus dilaksanakan secara ketat karena indikasi masuknya virus COVID-19 varian delta sudah mulai terlihat.

"Varian virus ini lebih berbahaya daripada virus covid sebelumnya. Yang disasar juga bisa anak-anak sehingga kewaspadaan benar-benar harus ditingkatkan," ucapnya.

Jika memungkinkan ia meminta agar anak-anak usia sekolah juga mulai diberikan vaksinasi supaya pembelajaran tatap muka bisa segera dilakukan.

"Kalau guru-guru rata-rata sudah divaksin tinggal anak-anak sekolah mudah-mudahan juga bisa divaksin secepatnya," katanya.

Sementara itu Bupati Tanah Datar Eka Putra mengatakan saat ini assesment untuk daerahnya berada pada level tiga karena itu pihaknya betul-betul mewaspadai agar tidak jatuh pada level empat atau lebih tinggi sehingga diterapkan PPKM darurat.

"Kita betul-betul perhatikan indikatornya agar assesment ini tidak meningkat ke level yang lebih tinggi dan kita dikenai kebijakan PPKM Darurat," katanya.

Saat ini, kata Eka Tanah Datar masih memberlakukan pembelajaran secara daring untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19 di sekolah.

"Kita lihat perkembangan hingga 20 Juli 2021. Kalau memungkinkan kita coba secara bertahap melangsungkan pendidikan tatap muka ujarnya.

Dia juga mengucapkan terima kasih kepada Wakil Gubernur Audi yang melakukan kunjungan kerja ke daerah itu untuk melihat kesiapan daerah dalam mengantisipasi penyebaran COVID-19.

Ikut dalam rombongan Wagub, Kepala Biro Administrasi Pimpinan Sumbar, Hefdi, Kepala Dinas Kesehatan Sumbar, Kepala Balitbang Sumbar, Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Sumbar, dan Kepala Dinas Pendidikan Tanah Datar.

Dalam kesempatan itu Wakil Gubernur juga menyerahkan bantuan masker khusus anak-anak bagi murid SDN 05, SDN 09 dan SDN 16 Kecamatan Lima Kaum, Tanah Datar.***

BIRO ADPIM SETDAPROV SUMBAR

Surati Presiden RI, KPID Sumbar Meminta Percepatan Revisi UU Penyiaran
Kamis, Juli 15, 2021

On Kamis, Juli 15, 2021

 

KPID Sumbar

INFONUSANTARA.NET -- Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Sumatera Barat, Afriendi Sikumbang mengatakan, pihaknya mendorong percepatan  Revisi UU Penyiaran.

"Dengan adanya UU Cipta Kerja, maka semua proses perizinan berada di tangan pemerintah, tidak ada kewenangan KPID lagi," ungkap Afriendi Sikumbang kepada wartawan saat jumpa pers di kantor KPID Sumbar, Kamis, 15 Juli 2021.

Pada kesempatan itu, Afriendi Sikumbang didampingi Komisioner KPID lainnya, yaitu Robert Cenedy (Korbid Pengawasan), Jimmy Syah Putra Ginting (Kelembagaan), Yumi Ariyati (Wakil Ketua), Andres (Korbid PS2P) dan Adrian (Pengawasan).

Dikatakannya, pemerintah harus memperkuat KPI sebagai lembaga pengawasan. Untuk itu, revisi UU Penyiaran harus segera dilakukan.

"Kami, melalui Bidang Kelembagaan telah menyerahkan surat kepada Presiden Jokowi yang dititipkan melalui Kantor Staf Presiden untuk mendorong percepatan  Revisi UU Penyiaran," ungkapnya.

Jimmy Syah Putra Ginting dari Bidang Kelembagaan membenarkan pihaknya telah menyerahkan surat tersebut kepada Kantor Staf Presiden.

Bahkan, Jimmy mengungkap, KPID juga melakukan koordinasi dengan Pemprov. Sumbar dan Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam kaitan penguatan kelembagaan tersebut.

"Berbagai upaya terus kita lakukan. Disamping kita juga mensosialisasikan Hari Penyiaran Nasional, di beberapa media penyiaran, kerjasama dengan Univ. Taman Siswa, dalam hal pelibatan mahasiswa Univ. Taman Siswa dalam pengawasan penyiaran dan dukungan pemagangan mahasiswa di KPID dan koordinasi dengan Loka POM Dharmasraya, berkaitan dengan pengawasan iklan obat dan makanan di media penyiaran wilayah kerja Loka POM Dharmasraya," urainya.

Berikut isi surat KPID Sumbar kepada Presiden Jokowi:


Kepada Yth.


Bapak Presiden RI


c.q. Kepala Kantor Staf Kepresidenan RI

di

Jakarta

Dengan hormat, sehubungan dengan kunjungan kerja Tim dari Deputi 4 Kantor Staf Kepresidenan, kami menyampaikan bahwa :

1. KPID Sumbar meminta Pemerintah mempercepat pembahasan dan penetapan revisi UU No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran, dengan memperkuat kelembagaan KPI khususnya KPI Daerah sebagai Lembaga pengawas penyelenggaraan penyiaran di daerah. Penguatan kelembagaan penting mengingat akan diberlakukan Digitalisasi penyiaran yang sudah disahkan dalam UU Cipta kerja & PP no 46 th 2021, tugas dan fungsi KPI akan semakin berat dengan Penyiaran digital dimana konten siaran akan semakin variatif serta chanel penyiaran semakin lebih banyak.

2.Siaran digital mengandung semangat demokratisasi penyiaran, karena itu Penyiaran tetap mengedepankan keberagaman isi dan kepemilikan serta akses siaran yang merata.

3. KPI mewakili Publik, sebagai lembaga khusus yg bertugas mengawasi konten siaran, harus memiliki kewenangan khusus memberikan sanksi terhadap pelanggaran siaran yang putusannya bersifat final dan mengikat.

4. Mempertahankan Sistem Stasiun Jaringan (SSJ), agar tetap mengakomodir kepentingan daerah di bidang penyiaran sehingga berbagai potensi lokal dan keberagaman budaya lainnya selalu dapat tempat dalam industri penyiaran.

5. Pengawasan terhadap media baru perlu dipertegas lembaga negara yang berwenang dalam pengawasan kontennya.

6. Fasilitasi kemendagri dalam evaluasi terhadap pergub yang berkaitan dengan mekanisme dan tata cara pencairan hibah yang bersumber dari APBD Provinsi Tahun Anggaran 2021 perlu dipercepat.

Demikianlah, atas perhatian Bapak kami ucapkan terimakasih.(*)


Izet oh Izet! Preman Tukang Palak Merengngek di Tangkap di Tanah Datar
Kamis, Juli 15, 2021

On Kamis, Juli 15, 2021

Izet Preman Tukang Palak Merengngek di Tangkap di Tanah Datar 


INFONUSANTARA.NET -- Sepandai pandainya tupai melompat akhir nya jatuh juga. Sepandai pandai nya Izet melarikan diri akhirnya ketangkap juga.

Sempat viral bahkan aksi Izet menjadi bahan bully-an oleh warga netizen di Facebook. Pelarian Izet preman tukang palak sopir truk di area PT Semen Padang, Indarung, ditangkap Polda Sumbar. Ia ditangkap di Kabupaten Tanah Datar.

Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Sumatra Barat (Sumbar), Kombes Imam Kabut Sariadi mengkonfirmasi pihaknya berhasil menangkap Izet.

Diketahui, Izet dicari polisi lantaran aksi pemalakan dan dugaan tindakan kekerasannya yang kadung viral di media sosial (medsos).

“Pagi ini pelaku sudah ditangkap di Kabupaten Tanah Datar dan sekarang sedang menuju Polda Sumbar,” kata Imam, Kamis (15/7/2021) pagi.

Diketahui, Izet dicari polisi lantaran aksi pemalakan dan dugaan tindakan " Basibagak"  kekerasannya yang terlanjur viral di media sosial (medsos).

“Pagi ini pelaku sudah ditangkap di Kabupaten Tanah Datar dan sekarang sedang menuju Polda Sumbar,” kata Imam, Kamis (15/7/2021) pagi.

Seperti diketahui, Izet menjadi ‘idola baru’ di tengah masyarakat lantaran aksi nekatnya melakukan pemalakan terhadap sopir truk di Kompleks Packing Plant Indarung (PPI) PT Semen Padang beredar luas di dunia maya sejak Sabtu (10/7/2021) lalu.

Sejumlah respon dan tanggapan pun membanjiri pasca-beredarnya video viral tersebut. Bahkan, akun Facebook yang diduga milik Izet juga dihujat oleh warganet.

Tak sampai di situ, sejumlah warga biasa hingga pegiat medsos hingga sejumlah kanal YouTube  pun membuat sejumlah konten parodi dengan menirukan aksi dari Izet melakukan pemalakan tersebut. (Inf/FN)


Pentingya Masyarakat Mengetahui PPKM Skala Mikro dan Darurat Dalam Menjalankan Aktivitas
Kamis, Juli 15, 2021

On Kamis, Juli 15, 2021

INFONUSANTARA.NET - Sebagai bentuk wujud kepedulian terhadap warga binaannya, Bhabinkamtibmas Polsek Sipora, Brigadir Yasser Rinaldi sampaikan sosialisasi penerapan PPKM skala mikro kepada masyarakat Desa Tuapejat, Kecamatan Sipora Utara.

Penerapan ini menindaklanjuti kembali intruksi menteri dalam negeri tentang pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro di setiap kelurahan dan Desa, agar pengendalian penyebaran covid-19 dapat di minimalisir.

Sejak di terbitkan PPKM skala mikro ini, masih banyak masyarakat yang belum mengetauhi dan memahami apa saja yang aktivitas yang bisa di lakukan selama penerapan PPKM di tingkat kelurahan dan Desa.

Menyikapi hal tersebut sangat penting di berikan sosialisasi kepada masyarakat meski sebelumnya sudah di lakukan, akan tetapi penerapan ini harus benar-benar di laksanakan agar tidak terjadi penyebaran covid-19, selain itu di butuhkan kerjasama.

"Sosialisasi ini, kita menyampaikan kegiatan apa saja yang di batasi selama pemberlakukan PPKM  skala mikro dan PPKM darurat yang sedang berlangsung saat ini" ucap Yasser Rinaldi kepada media, Kamis (15/7/2021).

Penerapan PPKM skala mikro dan PPKM darurat yang di lakukan pemerintah, lanjut Yasser untuk menyelamatkan masyarakat agar tidak terpapar covid-19, maka dari itu perlu di ketahui apa saja  yang boleh di lakukan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Pada kegiatan sosialisasi itu, selain Bhabinkamtibmas yang menjadi nara sumber juga ada dari pihak Dinkes mentawai memberikan edukasi terkait kesehatan agar masyarakat terhindar dari ancaman virus corona.

Kegiatan Sosialisasi di hadiri Sekcam Sipora Utara, Nara sumber dari Dinkes Mentawai, Sekdes Tuapejat, Aparatur Desa Tuapejat, Mahasiswa Unand Padang sedang melaksanakan KKN, Perwakilan warga dari 9 dusun yang ada di Desa Tuapejat.




Editor : Heri Suprianto

Operasi Yustisi Sebut Kapolsek Sikakap, Selain Penindakan Juga Mengajak Warga Ikut Vaksinasi
Kamis, Juli 15, 2021

On Kamis, Juli 15, 2021

INFONUSANTARA.NET - Meningkatkan kepedulian terhadap penerapan disiplin protokol kesehatan di tengah masyarakat di butuhkan kesadaran bersama, agar tidak terjadi penyebaran covid-19.

Menyikapi agar masyarakat patuh protokol kesehatan, tim gabungan di pimpin Kapolsek Sikakap, AKP.Tirto Edhi di dampingi Waka Polsek melaksanakan operasi yustisi penindakan protokol kesehatan di wilayah posko PPKM Desa Taikako, Kecamatan Sikakap.

Tim gabungan operasi yustisi melibatkan Danpos Kamla, Personil Polsek Sikakap, Personil Koramil Sikakap, Personil Pos Kamla Sikakap, Personil Pol PP sikakap dan Petugas PPKM Desa Taikako.

“Penindakan prokes dalam operasi yustisi ini menyasar kepada pelanggar yang tidak menggunakan masker” kata Tirto Edhi kepada media, Kamis (15/72021).

Sementara bagi kedapatan yang melanggar prokes pada saat operasi yustisi di berikan tindakan berupa tindakan fisik dan sanksi sosial, ucapnya lagi

Tak hanya itu, kata dia pelaksanaan operasi yustisi ini pihaknya juga mengajak masyarakat yang belum ikut vaksin di arahkan untuk mengikuti vaksinasi di kegiatan gerai vaksin presisi di Gereja GKPM Desa Taikako.

Selanjutnya tim gabungan polsek juga menyampaikan himbauan tentang protokol kesehatan  menerapkan 5M, mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, menjaga jarak , membatasi mobilitas dan menjauhi kerumunan dan tetap menjaga kesehatan.

Selain itu, Kapolsek Sikakap mengingatkan kembali kepada warga bagi yang akan melakukan perjalanan keluar mentawai harus menyiapkan persyaratan berupa sertifikat vaksin dan hasil swab PCR atau Antigen.


Editor : Heri Suprianto

Sore ini,15 Juli Fenomena Matahari Tepat di Atas Ka'bah, Momen Meluruskan Arah Kiblat
Kamis, Juli 15, 2021

On Kamis, Juli 15, 2021

 

Ilustrasi Ka'bah.(ist)

INFONUSANTARA.NET - Sore ini, 15 Juli 2021 adalah momen yang tepat untuk kembali meluruskan arah kiblat yang bertepatan pada posisi Matahari tepat berada di atas Ka'bah, kiblat nya sholat umat Islam.

Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah (Urais Binsyar) Agus Salim mengatakan bahwa berdasarkan data astronomi, posisi matahari akan melintas tepat di atas Ka'bah pada Kamis dan Jumat, 15 dan 16 Juli 2021.

Agus Salim menjelaskan bahwa nantinya dimanapun semua bayang-bayang benda yang berdiri tegak lurus akan mengarah lurus ke Ka'bah, peristiwa ini akan terjadi pada pukul 16.27 WIB.

“Peristiwa alam ini akan terjadi pada pukul 16.27 WIB atau 17.27 WITA. Saat itu, bayang-bayang benda yang berdiri tegak lurus, di mana saja, akan mengarah lurus ke Ka'bah," jelas Agus Salim, dikutip dari Kabar Lumajang.com

Peristiwa Matahari tepat berada di atas Ka’bah sebelumnya pernah terjadi. Momen ini terjadi pada 27 Mei lalu. 

Hal ini terjadi karena sumbu rotasi Bumi miring 66,6º terhadap orbit Bumi, yang menyebabkan pergerakan semu tahunan, sehingga Matahari lewat tepat di atas Ka’bah 2 kali dalam setahun.

Matahari tepat berada di atas Ka'bah. Fenomena ini sendiri memiliki banyak sebutan, yakni Rashdul Kiblat atau meluruskan arah kiblat, Qibla Day atau hari kiblat, Istiwa’ul A’zham atau kulminasi agung Mekah dan hari meluruskan kiblat global.

Puncak waktu Matahari tepat berada di atas Ka'bah pada pukul 09.26.42 waktu Arab Saudi. Jika mengacu pada waktu Indonesia, maka bertepatan dengan pukul 16.26.42 WIB atau 17.26.42 WITA atau 18.26.42 WIT, melansir dari laman Lapan, Rabu 14 Juli 2021.

Peneliti LAPAN, Andi Pangerang mengatakan, cara meluruskan arah kiblat sangat mudah dan murah, serta hasilnya pun akurat, yaitu dengan menggunakan metode kulminasi agung. Tapi untuk melakukan ini, pastikan cahaya Matahari tidak terhalang awan.

Cara ini dianggap akurat bahkan terbilang lebih akurat ketimbang menggunakan kompas, lantaran kompas dipengaruhi medan magnet alami maupun buatan, yang dapat mempengaruhi keakuratan pengukuran.

Begini cara meluruskan arah kiblat, saat Matahari tepat berada di atas Ka’bah, yang dikutip dari laman Suara:

1. Sesuaikan waktu dengan jam BMKG.

2. Menggunakan alat berbentuk tegak lurus dengan permukaan datar, seperti: tiang, bandul, atau dinding bebentuk tagak lurus dengan permukaan datar.

3. Melakukan proses kalibrasi yang dilakukan 5 menit sebelum maupun sesudah waktu puncak pada pukul 16.27 WIB atau 17.27 WITA atau 18.27 WIT.

4. Perhatikan arah bayangan ketika waktu puncak. Setelah itu, tarik garis dimulai dari ujung bayangan sampai ke posisi alat.

5. Garis tersebut yang akan menentukan arah kiblat yang telah dikalibrasi dengan letak matahari ketika berada tepat di atas Kabah.

(*)

  


Dandim 0311/Pessel Edukasi Warga Agar Tidak Takut di Vaksin
Rabu, Juli 14, 2021

On Rabu, Juli 14, 2021

INFONUSANTARA.NET - Dukung program pemerintah dalam serbuan vaksinasi, Komandan Kodim 0311/Pesisir Selatan Letkol Inf Gamma Arthadilla Sakti turun ke lokasi kegiatan pelaksanaan sekaligus berikan motivasi kepada peserta vaksinasi.

Peninjauan kegiatan serbuan vaksinasi yang di lakukan Dandim 0311/Pessel ini bertempat di Puskesmas wilayah binaan Koramil 06/Bayang di nagari asam kumbang Kecamatan IV Nagari Bayang, Rabu (14/7/2021).

“Motivasi dan semangat yang kita berikan kepada peserta agar tidak takut di Vaksin, karena vaksinasi itu untuk mencegah penyebaran virus covid-19 yang mewabah di negeri kita” ucap Dandim

Selain untuk pencegahan penyebaran covid-19, vaksinasi ini dapat menambah kekebalan tubuh agar terhindar dari ancaman virus corona, ujarnya.

Pelaksanaan serbuan vaksinasi ini, Dandim berikan apresiasi dan ucapkan terima kasih kepada petugas telah sukses melaksanakan vaksinasi di Puskesmas asam kumbang dan terima kasih juga kepada Babinsa yang telah bekerja sama dengan baik dengan dinas kesehatan dan perangkat terkait.

“Antusias warga yang datang untuk melaksanakan Vaksinasi cukup tinggi” kata dia sembari sampaikan apresiasi kepada seluruh petugas yang terkait.

Dandim juga menyampaikan kepada Babinsa dan perangkat terkait untuk terus bersinergi dan saling kerja sama untuk memberantas dan mencegah penyebaran virus Covid-19 di negeri kita ini.

Pelaksanaan vaksinasi di puskesmas wilayah binaan koramil 06/Bayang ini, sejak mulai sampai akhir kegiatan tetap memperhatikan protokol kesehatan, (Pendim 0311/Pessel).


Editor : Heri Suprianto

Sumbar Minta RSUD Tambah Tempat Tidur Pasien COVID-19
Rabu, Juli 14, 2021

On Rabu, Juli 14, 2021

Sumbar Minta RSUD Padang Panjang Tambah Tempat Tidur Pasien COVID-19.

INFONUSANTARA.NET -- Pemerintah Provinsi Sumatera Barat meminta Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di daerah itu untuk menambah jumlah tempat tidur bagi pasien COVID-19 agar persentase tingkat keterisian atau BOR bisa menurun.

"Salah satu indikator sebuah daerah terkena kebijakan PPKM darurat adalah persentase BOR yang tinggi, karena itu kita minta RSUD untuk menambah jumlah tempat tidur untuk pasien COVID-19 agar BOR-nya kembali turun," kata Wakil Gubernur Sumbar, Audy Joinaldy saat meninjau kesiapan RSUD Padang Panjang dalam pelaksanaan PPKM Darurat, Rabu (14/7/2021).

Wagub mengatakan untuk RSUD di Padang Panjang BOR-nya sudah di atas 90 persen. Hal itu disebabkan Padang Panjang merupakan daerah perlintasan sehingga pasien yang masuk banyak yang berasal dari luar daerah.

Tapi dengan kebijakan penambahan tempat tidur bagi pasien COVID-19 diharapkan BOR di Padang Panjang turun sehingga bisa lepas dari penerapan PPKM darurat pada 20 Juli 2021.

Selain tingkat keterisian tempat tidur di RSUD, Wakil Gubernur Sumbar Audy juga meninjau kesiapan ketersediaan oksigen di masing-masing Rumah Sakit.

Ia menyebut saat ini untuk pengiriman oksigen liquid dari Jawa sudah mulai dibatasi karena itu pasokan oksigen untuk Sumbar akan bergantung ke Riau.

"Di sini ada enam supplier oksigen namun untuk langkah antisipasi kita juga akan berkoordinasi dengan pemasok di Riau," kata Audy.

Sementara itu Wali Kota Padang Panjang Fadly Amran mengatakan pihaknya akan menerapkan semaksimal mungkin asesmen yang diberikan oleh Pemprov Sumbar agar daerah itu bisa lepas dari PPKM darurat.

"BOR tadi sudah ada solusi. Kita juga akan tingkatkan capaian vaksinasi agar Padang Panjang bisa secepatnya lepas dari PPKM darurat," katanya.

Dalam kesempatan itu Wakil Gubernur Sumbar Audy Joinaldy  didampingi Wali Kota Padang Panjang juga menyempatkan diri melihat proses vaksinasi di kantor Kelurahan Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat dan proses vaksinasi di Kejaksaan Negeri Padang Panjang.

Ikut hadir dalam kegiatan itu Dandim Padang Panjang, dan Kapolres Padang Panjang serta OPD terkait lainnya di lingkup Pemko Padang Panjang.***

BIRO ADPIM SETDAPROV SUMBAR

Penerapan PPKM, Boby Rustam Berharap Walikota Padang Berikan Solusi untuk Masyarakat Golongan Bawah
Rabu, Juli 14, 2021

On Rabu, Juli 14, 2021

Penerapan PPKM, Boby Rustam Berharap Walikota Padang Berikan Solusi untuk Masyarakat Golongan Bawah. (Inf)

INFONUSANTARA.NET -- Kita berharap dan berdo'a semoga Kota Padang dengan penanganan yang bagus dan baik dari walikota, akan ada penurunan status Covid 19 dan tidak akan ada perpanjangan dari Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang saat ini telah ditercapkan terhitung 8 - 20 Juli 2021.

Hal itu disampaikan Sekretaris Komisi II DPRD Kota Padang,Boby Rustam, pada Rabu (14/7) di DPRD Padang, yang juga berharap kepada masyarakat agar mematuhi apa apa yang menjadi aturan pada protokol kesehatan.

Lebih lanjut Boby Rustam menyampaikan, kita tetap mendukung adanya penerapan PPKM ini guna memuluskan mata rantai Covid 19 namun pemko harus juga memperhatikan kondisi ini.Sebab  ketika PPKM itu diberlakukan otomatis banyak sendi - sendi perekonomian terutama perekonomian masyarakat golongan bawah akan terganggu. 

"Jadi pada prinsipnya tolong berikan juga solusinya.Apa solusinya yang terbaik bagi masyarakat kita, " kata kader Gerindra Kota Padang ini.

Sekali lagi kata Boby Rustam, walikota harus memikirkan kehidupan perekonomian masyarakat golongan bawah. Harus ada sosialisasi yang jelas,karena pemahaman masyarakat itu kan semuanya tidak sama.

Jangan nantinya ketika datang tiba-tiba sidak dari para petugas kita dilapangan sudah dikenakan sangsi saja pada  pelaku usaha yang dimana mereka adalah masyarakat golongan ekonomi bawah, bukan pelaku usaha besar.

Dengan adanya sangsi denda sebesar 500 ribu, itu cukup besar bagi mereka, khususnya pelaku ekonomi atau masyarakat golongan bawah.Jangankan untung malah buntung yang dapat dimana omset mereka tidak mencapai 500 ribu, terus di denda lagi. 

"Ketika vonis harus membayar denda itu dilakukan harus kajiannya dan ada toleransinya. Ada kalanya dan baiknya diberikan peringatan (SP1 - SP3) yang sifatnya mendidik, bukan mematikan untuk pedagang atau pelaku usaha," pungkas Bobby Rustam.(inf)

Sumbar Vaksinasi 1000 Pelajar Antisipasi COVID-19
Rabu, Juli 14, 2021

On Rabu, Juli 14, 2021

Sumbar Vaksinasi 1000 Pelajar Antisipasi COVID-19

INFONUSANTARA.NET -- Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melakukan vaksinasi untuk 1000 pelajar SMP dan SMA di Kabupaten Padang Pariaman dalam upaya mengantisipasi penyebaran COVID-19 di daerah itu.

"Kegiatan ini dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo. Kita di Sumatera Barat melaksanakan di SMA 1 Batang Anai Padang Pariaman dan juga ada tingkat SMP," kata Wakil Gubernur Audy Joinaldy saat meninjau vaksinasi massal untuk pelajar dan masyarakat Padang Pariaman di SMAN 1 Batang Anai Padang Pariaman, Rabu (14/7/2021). 

Wagub mengatakan Sumbar menjadi salah satu daerah dari 14 provinsi yang dipilih untuk melaksanakan program vaksinasi bagi pelajar. 

Provinsi itu di antaranya DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta  Riau, Kepulauan Riau, Jawa Timur, Bali, Sumatera Utara, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan dan Papua.

Program itu sejalan dengan upaya Pemprov Sumbar untuk meningkatkan capaian vaksinasi sesuai target sebanyak 874.698 orang.

Audy menyebut vaksinasi bagi generasi muda itu sangat penting karena mereka adalah calon pemimpin bangsa yang akan menunjang masa depan Indonesia pada masa emas 2045.

Ia mengatakan saat ini antusiasme masyarakat Sumbar untuk ikut vaksin sangat tinggi. Bahkan 320 ribu dosis vaksin yang dikirimkan ke Sumbar sudah hampir habis 100 persen.

"Kita sudah minta tambah 6.400 dosis untuk memenuhi kebutuhan vaksinasi bagi masyarakat Sumbar," katanya.

Saat meninjau SMAN 1 Batang Anai tersebut, Wagub Audy yang didampingi Kabag Dukops Binda Sumbar, Kepala Sekolah SMAN 1 Batang Anai serta unsur Forkopimda Sumbar mengikuti via zoom dengan Presiden Republik Indonesia.

Dalam zoom tersebut Presiden Joko Widodo mendorong agar program vaksinasi untuk para pelajar Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) dapat dipercepat sehingga tercipta kekebalan komunal dan terhindar dari pandemi Covid-19.

“Kita ingin mendorong agar vaksinasi ini semuanya bisa dipercepat sehingga bisa tercapai kekebalan komunal dan kita bisa terhindar dari Covid-19,” ucap Presiden.

Presiden Jokowi pun mengapresiasi kegiatan vaksinasi yang dilaksanakan kepada 15 ribu pelajar SMP dan 15 ribu pelajar SMA di 14 provinsi itu.

Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan dalam laporannya menyebut bahwa BIN memberikan perhatian yang serius kepada program vaksinasi untuk para pelajar. Kepala BIN meninjau langsung pelaksanaan vaksinasi bagi pelajar di SMP Negeri 103 Jakarta bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.

“Badan Intelijen Negara sangat memberikan perhatian yang serius pada vaksinasi Covid-19, khusus untuk anak-anak usia 12 hingga 18 tahun, terutama pelajar SMP dan SMA yang merupakan generasi penerus dan menjadi tulang punggung bangsa dan negara Republik Indonesia kedepan,” ujar Kepala BIN.****

BIRO ADPIM SETDAPROV SUMBAR

Puan Maharani ke Aparat Penegak PPKM: Rakyat Harus Dipersuasi, Jangan Dimarahi
Rabu, Juli 14, 2021

On Rabu, Juli 14, 2021

 

Ketua DPR RI,Puan Maharani.(ist)

INFONUSANTARA.NET -- Ketua DPR RI Puan Maharani mengimbau kepada pemerintah dan aparat untuk lebih mengutamakan sisi kemanusiaan saat proses penegakan aturan PPKM Darurat dijalankan.

Menurut Puan, pemerintah harus mengetahui bahwa masyarakat bukan tidak takut terhadap virus corona akan tetapi ada satu hal yang tidak bisa dihindarkan yakni kebutuhan pokok untuk tetap hidup.

Ketua DPP PDI Perjuangan tersebut juga mengatakan bahwa dalam menegakkan aturan, rakyat harusnya diberikan pemahaman yang baik, bukan untuk dimarahi.

“Untuk mau mengikuti aturan PPKM Darurat itu, rakyat harus dipersuasi, jangan dimarah-marahi, apalagi langsung main semprot,” ungkap Puan Maharani, Selasa, 13 Juli 2021 di Jakarta melansir dari Rmol.id.

“Pemerintah perlu mengetahui bahwa masyarakat tidak bermaksud melanggar PPKM Darurat di tengah ancaman Covid-19,” ucapnya.

“Saya yakin tidak ada satu orang pun mau terinfeksi Covid.19, tetapi perlu juga kita sadari bahwa masih ada kebutuhan pokok rakyat yang tidak terpenuhi dengan adanya pembatasan ini,” tambahnya.

Ia pun mengatakan bahwa sebisanya para aparat menghindari kericuhan dalam proses penegakan aturan di lapangan.

“Memang tidak semua aparat seperti itu, ada juga yang sangat persuasif. Bahkan sampai memberi ganti rugi para pedagang. Tapi tolong sebisanya hindari kericuhan dalam penegakan aturan di lapangan,” tegasnya.

Puan lalu menambahkan bahwa percepatan penyaluran bantuan akan sangat bermanfaat untuk menolong masyarakat yang bekerja di sektor informal.

“Tidak sedikit rakyat kita yang mencari nafkah di sektor informal. Kalau mereka tidak bekerja hari itu, maka tidak ada penghasilan yang membuat dapur ngebul,” paparnya.

Ia pun mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap optimis dalam menghadapi pandemi Covid-19 ini.

(*)

Usai Singgung Papua, Risma Jadi Sorotan Netizen: Rasis!
Rabu, Juli 14, 2021

On Rabu, Juli 14, 2021

 

Mensos Risma 

INFONUSANTARA.NET -- Netizen geram dengan pernyataan Menteri Sosial (Mensos) Risma yang menyinggung Papua saat memarahi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Balai Wyata Guna, Bandung, Jawa Barat.

Para netizen menyebut Risma telah melakukan rasisme kepada masyarakat Papua.

Salah seorang netizen pengguna twitter, @Kurirtersesat menilai bahwa Risma secara tidak langsung mengafirmasi pandangan rasis Indonesia terhadap Papua.

Lebih lanjut, menurutnya, lewat pernyataannya itu, Risma menstigmakan Papua sebagai wilayah yang terbelakang.

“Sementara ketimpangan yang terjadi di Papua adalah hasil pemiskinan sistemis yang dilanggengkan negara,” cuitnya seperti dikutip pada Selasa, 13 Juli 2021.

Netizen lainnya dengan akun twitter @f_fathur juga menyebut Risma telah melakukan penistaan kepada masyarakat Papua.

“Ini penistaan terhadap Saudara-Saudara kami di Papua,” cuitnya pada Selasa, 13 Juli 2021.

Dia juga meminta agar Risma tidak mendeskriditkan Papua atau tempat lainnya yang ada di Indonesia.

Selain itu, pengacara HAM yang dikenal gigih membela hak-hak masyarakat Papua, Veronica Koman juga buka suara terkait pernyataan Risma itu.

Menurutnya, Risma bukan kali ini saja berbuat rasis kepada masyarakat Papua.

“Gak kaget. Bu Risma emang rasis sama Papua kok,” cuitnya pada Selasa, 13 Juli 2021.

Dia juga menyinggung kejadian rasisme 2 Desember tahun 2018 lalu, di mana Risma yang saat itu menjabat Wali Kota Surabaya mengeluarkan paksa seratus lebih mahasiswa Papua dari Kota Surabaya sebagai syarat lepasnya 233 mahasiswa Papua yang ditangkap massal.

Berdasarkan pantauan terkini.id, kata kunci Risma menjadi tranding topik di twitter, terdapat 5.968 tweet yang membicarakan itu.

Sementara itu, kata kunci rasis juga menjadi tranding topik dengan 2.731 tweet, yang isinya membahas pernyataan Risma terkait Papua.

Melansir vivanews, Risma melakukan kunjungan kerja ke dapur umum Wyata Guna Bandung Jawa Barat, Selasa, 13 Juli 2021.

Namun, kunjungan itu, memicu kemarahan Risma karena melihat kinerja ASN yang tidak serius.

Risma mengakui tidak mempunyai kewenangan memecat ASN yang tak serius melayani masyarakat yang terdampak COVID-19.

“Saya gak bisa pecat orang, tapi saya bisa pindahin ke Papua,” tegas Risma di sela kunjungan di Wyata Guna, Selasa, 13 Juli 2021.

Sumber:terkini.id