PILIHAN REDAKSI

Sambangi Mitra Karib, Sertu Angga Motivasi Masyarakat Nelayan di Muara Siberut

INFO|MENTAWAI - Kedekatan seorang aparat teritorial dengan masyarakat terlihat dalam kegiatan Komunikasi Sosial (Komsos) yang sudah menjadi...

Budaya

Opini

Mentawai

Padang Panjang

Peristiwa

Pariwara

Sijunjung

Puan Maharani Terseret Korupsi Bansos, Benny: KPK berani? Tangkap ikan 'kakap besar'
Kamis, Desember 24, 2020

On Kamis, Desember 24, 2020

Benny K. Harman menantang KPK menyelidiki keterlibatan Ketua DPR RI Puan Maharani dalam kasus korupsi Bansos Covid-19

INFONUSANTARA.NET -- Politisi Partai Demokrat Benny K.Harman menantang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membuktikan pernyataannya akan menyelidiki keterlibatan Ketua DPR RI Puan Maharani dalam kasus korupsi Bansos Covid-19.

Benny K.Harman melalui akun Twitter miliknya @bennyharmanid, Benny mempertanyakan keberanian KPK untuk mengusut kasus di pusaran PDI Perjuangan.

Anggota DPR RI ini menandai sebuah artikel pemberitaan yang berisi pernyataan KPK akan menyelidiki Puan Maharani.

"KPK Dalami Keterlibatan Puan Maharani di Kasus Korupsi Bansos. KPK berani?" kata Benny, sebagaimana dilansir dari Fajar.co.id, Kamis (24/12).

Namun Benny K Harman justru pesimis dengan nyali lembaga anti rasuah itu menangkap ‘ikan kakap besar’. Kalimat satir itu ia kemukakan di akun Twitter miliknya @bennyharmanid, Rabu(23/12).

"Tangkap ikan 'kakap besar' di laut dangkal saja tak bernyali, apalagi di laut dalam," sindir politisi Partai Demokrat itu.

Benny K. Harman tantang KPK selidiki Puan Maharani (Twitter/BennyHarmanID

Benny meminta kepada KPK agar bisa bekerja dalam diam. Tak perlu mengobral harapan yang tak perlu. Namun, semuanya dibuktikan dengan tindakan dan pencapaian melalui kerja yang maksimal.

"Baiknya KPK bekerja dalam diam, jangan obral harapan dan jangan doyan main ci luk ba! Liberte!" sindir Wakil Ketua Umum Partai Demokrat ini.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri menegaskan lembaga antirasuah akan menyelidiki dugaan keterlibatan Ketua DPR RI Puan Maharani dalam kasus korupsi bansos Covid-19.

Eks Menteri Sosisal Julair P. Batubara disebut menyerahkan uang miliaran kepada Staf Puan Maharani berinisial L. Transaksi tersebut terjadi di wilayah Jawa Tengah pada 3 November 2020 lalu.

Ali menyebut ada kemungkinan pihaknya akan memanggil Puan atau stafnya yang berinisial L untuk dimintai keterangan. Pemanggilan saksi akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan penyidikan.

"Pihak-pihak yang diduga mengetahui rangkaian peristiwa perkara ini kami pastikan akan dipanggil dan dikonfirmasi oleh penyidik," kata Ali.

Sebagai informasi, dalam perkara ini, KPK telah menetapkan lima orang sebagai tersangka. Sebagai tersangka penerima suap diantaranya Juliari Peter Batubara selaku Menteri Sosial (Mensos); Matheus Joko Santoso (MJS) dan Adi Wahyono (AW) selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) di Kemensos. Selain itu sebagai pemberi suap KPK menetapkan, Aardian I M (AIM), dan Harry Sidabuke (HS) selaku pihak swasta.

KPK menduga, Juliari menerima fee sebesar Rp 17 miliar dari dua periode paket sembako program bansos penanganan Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek. (fajar)




26 Pengaduan Bansos Tahap 5 Tindaklanjuti, Kepala Inspektorat : Bagi Aparatur Berbuat Fraud Tidak Ada di Beri Toleransi
Kamis, Desember 24, 2020

On Kamis, Desember 24, 2020

PadangPanjang,infonusantara.net - Pengaduan terkait dengan penyaluran bantuan sosial tunai (BST) maupun bantuan UMKM yang tengah disalurkan Pemko bagi masyarakat terdampak Covid-19 di tindaklanjuti Inspektorat Kota Padang Panjang.

"Rentang 17 sampai 24 Desember 2020, ada 26 pengaduan yang masuk ke rumah aspirasi" ucap Kepala Inspektorat, Dr.Syahril, SH,MH kepada media, Kamis (24/12/2020).

Dia menyebut, pengaduan yang diterima itu berupa data ganda, dugaan penyimpangan data penerima, hingga usulan untuk penerima bantuan,.

Terkait pengaduan itu, kata Syahril, pihaknya akan bergerak cepat menindaklanjuti seluruh pengaduan masyarakat. Bahkan ada beberapa pengaduan yang dalam hitungan menit, tuntas untuk ditindaklanjuti. 

"Setiap pengaduan yang masuk ke Rumah Aspirasi, akan langsung diverifikasi dan segera kita tindaklanjuti di Inspektorat" tegasnya.

Dia menyampaikan, penyaluran bantuan untuk masyarakat, Inspektorat akan terus melakukan pengawasan, agar bantuan itu tepat sasaran dan bebas dari unsur korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

“Kita tidak akan memberikan toleransi sedikit pun bagi aparatur yang melakukan perbuatan curang (fraud) dalam penyaluran bantuan" tegasnya lagi.

Bagi masyarakat yang masih menemukan adanya pelanggaran dan penyimpangan dalam penyaluran bantuan, kata dia bisa langsung melapor ke Rumah Apirasi yang berada di Kelurahan Silaing Atas,” imbaunya. (Lala/kmf).




Editor : Heri Suprianto

Dinsos Tanah Datar Lakukan Dialog Tematik Sekaligus Resmikan Tugu KS di Nagari Gurun
Kamis, Desember 24, 2020

On Kamis, Desember 24, 2020

Batusangkar,infonusantara.net - Untuk mencegah terjadinya konflik ditengah masyarakat terkait pengairan sawah, Dinas Sosial Tanah Datar melaksanakan kegiatan Dialog Tematim II Forum Keserasian Sosial (FKS) Jalendo.

Selain melaksanakan dialog bersama masyarakat, pihaknya juga melakukan peresmian Tugu Keserasian Sosial di Nagari Gurun, Kecamatan Sungai Tarab, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat (Sumbar).

Kadis Sosial Tanah Datar H. Drs Yuhardi mengatakan, Keserasian Sosial (KS) untuk menjaga komplik Sosial ditengah masyarakat, termasuk kegiatan Irigasi dengan anggaran sebesar Rp.150.000.000; (seratus lima puluh juta) fisik Rp. 100.000.000; (seratus juta) non fisik Rp. 50.000.000; (lima puluh juta).

"Pengambilan Dokumentasi kegiatan sebagai bukti bagi kita untuk meminta batuan ke kementerian Sosial RI agar untuk kedepannya mudah dan lebih percaya kepada kita"ungkapnya.

Dengan adanya irigasi ini, kata dia untuk kedepan tidak ada lagi sawah yang gagal panen dan kegiatan ini merupakan keserasian sosial ditengah masyarakat mencegah terjadinya komplik.

Nah, setelah komplik ini selesai, mari kita bersama-sama menjaga irigasi ini" ajak Yuhardi kepada media, Kamis (24/12/2020.

Ketua Keserasian Sosial Zainal yang juga Kasi Penanganan Bencana mengatakan, kegiatan ini dari Kementerian Sosial, setiap tahun dibagikan anggaran ke- seluruh Kabupaten salah satunya Kabupaten Tanah Datar.

"Tahun kemaren kita mendapat program ini di Kecamatan Lintau Bou Utara. Alhamdulillah sekarang di Kecamatan Sungai Tarab Irigasi Sawah Galuang, kegiatan ini merupakan keserasian ditengah masyarakat" ucapnya

Dia menjelaskan, kegiatan KS itu adalah penanganan bencana, pada dasarnya mencegah adanya komplit ditengah masyarakat.

Sebelum ada irigasi ini, kata dia mungkin masyarakat dulu sudah ada yang bertikai atau salah paham menyangkut air untuk pengairan sawah karena airnya sedikit, sekarang tidak ada lagi komplik inilah tujuan dari Keserasian Sosial, terangnya.

"Terimakasih kepada masyarakat yang telah bergotong royong dalam membantu kegiatan ini, walaupun untuk menyelesaikan kita ditengah Covid-19 pembangunan irigasi tetap selesai" ucapnya lagi

Setelah kegiatan di laksanakan, diharapkan jangan sampai timbul permasaalahan baru, mari bersama-sama mengambil manfaat dan bersyukur kepada Allah Subhanawata'ala dan saling menjaga irigasi, pintanya, (Bonar Surya).

Editor : Heri Suprianto

Dilaporkan Dugaan SARA,Said Didu Minta Maaf Sebut Menag untuk "Menggebuk"Islam
Kamis, Desember 24, 2020

On Kamis, Desember 24, 2020

 

Dilaporkan Dugaan SARA,Said Didu Minta Maaf Sebut Menag untuk "Menggebuk"Islam

INFONUSANTARA.NET -- Mantan Sekretaris Menteri BUMN Muhammad Said Didu mengucapkan permohonan maaf terkait cuitannya yang menyindir Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.

Lewat akun Twitter, Said menyebut terjadi kesalahpahaman atas pengertian diksi "menggebuk" yang digunakannya. Dia menyebut digunakannya tanda kutip dalam kata tersebut dimaksudkan untuk meluruskan maksudnya secara hukum.

"Atas kesalahan tersebut, jika ada pihak merasa tersinggung dengan mention saya tersebut (yang saya sudah hapus beberapa waktu setelah saya tulis), saya mohon maaf," cuitnya lewat akun @msaid_didu pada Rabu (23/12) malam.

Dia kemudian menegaskan bahwa ia tak menuduh pihak manapun dalam cuitan tersebut, terutama Menag. Keputusan menghapus cuitan diambil, katanya, demi kebaikan semua pihak.

"Saya sama sekali tidak menuduh siapapun dalam mention saya tersebut, apalagi Bapak Menag Yaqut Cholil Quomas," imbuhnya.

Sebelumnya, Said Didu dilaporkan ke Bareskrim Polri oleh Ketua Pimpinan Anak Cabang Ansor Jagakarsa Wawan atas nama pribadi.

Adapun isi cuitan Said Didu melalui akun Twitter @msaid_didu yang diduga menghina Gus Yaqut ialah: 'Terima kasih atas penjelasan mas Qodari. Akhirnya kami tahu bahwa Bpk Presiden inginkan Menag utk "menggebuk" islam. Sekali lagi terima kasih'.

"Tadi kami telah melaporkan hari ini alhamdulillah sudah diterima Bareskrim. Jadi kita laporkan akun twitter Muhammad Said Didu," kata Wawan kepada wartawan di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (23/12) sebagaimana dilansir dari CNN Indonesia.

Dalam perkara ini, Wawan menuturkan bahwa laporan tersebut telah diterima polisi dengan nomor LP/B/0719/XII/2020/BARESKRIM tertanggal 23 Desember 2020.

Menurutnya, laporan itu dibuat karena pernyataan Said tersebut dinilai terlalu menghakimi Gus Yaqut. Padahal, kata dia, Ketua Umum GP Anshor itu baru saja dilantik menjadi Menteri Agama.

"Itu, isi Twitternya itu sudah di screenshot mengenai bahwa bapak presiden inginkan Menag untuk menggebuk Islam. Ini kita bisa lihat ada ujaran kebencian juga terkait SARA, yang kedua tentang 207 KUHP penghinaan terhadap penguasa," ucap dia.

Oleh sebab itu, Wawan menduga bahwa telah terjadi pelanggaran dugaan tindak pidana ujaran kebencian atau permusuhan individu dan antar golongan (SARA) serta kejahatan terhadap penguasa umum.


Bansos Tunai Tak Ada lagi,Mensos Risma:Semua Jadi Elektronik
Kamis, Desember 24, 2020

On Kamis, Desember 24, 2020

 

Bansos Tunai Tak Ada lagi,Mensos Risma:Semua Jadi Elektronik.

Akan mengurangi potensi korupsi.

INFONUSANTARA.NET - Menteri Sosial Tri Rismaharini atau Mensos Risma membuat kebijakan baru tidak akan bantuan sosial berbentuk tunai. Semua bansos akan berbentuk elektronik.

Teknisnya setiap penerima bansos akan mempunyai tabungan. Nantinya bansos akan dimasukkan ke rekening itu. 

"Tidak akan lagi cash atau tunai dalam bentuk apapaun, tapi kami akan menggunakan semua transaksi secara elektronik," kata Risma.

"Dan juga masukan-masukan dari daerah kami akan gunakan elektronik yang cepat sehingga perbaikan-perbaikan data bisa segara kami lakukan. Dengan demikian efektifitas akan tercapai," lanjut Risma. 

Risma mengatakan salah satu perintah Jokowi yang paling prioritas mesti dikerjakan adalah terkait bantuan pandemi Covid-19 untuk masyarakat. Ia harus mengerjakan terkait realisasi bantuan yang harus ke luar pada minggu awal Januari 2021.

"Karena ini juga berkaitan dengan pergerakan ekonomi nasional, karena itu kami harus bekerja keras. Sehingga minggu pertama bulan Januari yang untuk 2021 bisa segera tersampaikan kepada penerima bantuan," kata Risma dikutip dari kanal YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (23/12/2020).

Kemudian untuk tugas kedua adalah soal pemberdayaan. Di mana pihaknya juga harus memperhatikan implikasi dari masyarakat yang menerima bantuan.

Karena tidak bisa bekerja sendirian, nantinya Risma bakal menggandeng pimpinan daerah hingga perguruan tinggi untuk mengetahui persis kendala yang dialami masyarakat selama masih terdampak pandemi Covid-19.

Selain itu, Risma juga ditugaskan untuk mengantisipasi dampak cuaca terhadap hasil produk pertanian.

Ia harus memastikan betul adanya keseimbangan ketersediaan pangan di segala macam cuaca.

Lanjut, Risma juga diberikan perintah untuk mengurusi perbaikan data penerima bantuan. Pihaknya akan bekerjasama dengan Kemendagri untuk terus memperbarui datanya.

"Karena memang ya pasti akan ada selisih, karena hari ini diupadate maka hari ini pula ada yang meninggal dan pindah dan sebagainya. Nah itu yang harus kita terus tangani day to day," ujarnya.

Risma menuturkan bahwa nantinya penyaluran bantuan tidak lagi dalam bentuk tunai fisik melainkan menggunakan sistem elektronik.

"Tidak akan lagi cash atau tunai dalam bentuk apapaun, tapi kami akan menggunakan semua transaksi secara elektronik," tuturnya.

"Dan juga masukan-masukan dari daerah kami akan gunakan elektronik yang cepat sehingga perbaikan-perbaikan data bisa segara kami lakukan. Dengan demikian efektifitas akan tercapai."

Source: Suara.com

Hilangnya Inisiatif, Fahri Hamzah Kecewa Kepada Prabowo Subianto
Kamis, Desember 24, 2020

On Kamis, Desember 24, 2020

 

Fahri Hamzah Kecewa Kepada Prabowo Subianto

INFONUSANTARA.NET -- Wakil Ketua Umum Partai Gelora dan juga mantan Politikus Partai Keadilan Sejahtera Fahri Hamzah mengungkapkan kekecewaannya terhadap Prabowo Subianto yang kini menjadi Menteri Pertahanan. 

"Kekecewaan pertama saya titipkan kepada pak @prabowo yang tidak nampak menggunakan celah yang ada untuk mendamaikan keadaan. Padahal, beliau adalah jantung kekuatan oposisi," tulis Fahri.

Fahri menyampaikan itu melalui akun Twitternya, @Fahrihamzah, Rabu, 23 Desember 2020.

Menurut Fahri, harusnya sebagai pejabat di bidang politik, dan keamanan, Prabowo bisa mengajak pemerintah merangkul oposisi, bukan memusuhinya.

Fahri mengaku termasuk yang mendukung Presiden Jokowi menggunakan hak prerogatifnya mengangkat mantan lawan politiknya masuk kabinet demi rekonsiliasi.

"Kita perlu persatuan melawan krisis ini. Tapi saya kecewa karena perseteruan tak dihentikan. Saya juga kecewa atas hilangnya inisiatif," kata dia.

Di tengah pandemi COVID-19, situasi politik di Tanah Air cenderung panas. Terjadi insiden penembakan 6 laskar organisasi masyarakat Front Pembela Islam (FPI) oleh polisi.

Tak hanya itu, pemimpin sentral organisasi tersebut juga menjadi tersangka dalam sejumlah kasus seperti kerumunan, pelanggaran protokol kesehatan sampai tindak penghasutan.

Sejauh ini, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang merupakan mantan calon presiden yang didukung oleh massa FPI pada Pilpres 2019 lalu, belum terlihat mengeluarkan pernyataan sikapnya. 

(*)


Wako Fadly Serahkan 16 Motor Dinas Kepada 16 Lurah dan 12 Betor Untuk Dua Kecamatan
Rabu, Desember 23, 2020

On Rabu, Desember 23, 2020

PadangPanjang,infonusantara.net - Sebanyak 16 lurah yang ada di Kota Padang Panjang, mendapatkan motor dinas baru yang diserahkan langsung Walikota, H. Fadly Amran, BBA Datuak Paduko Malano.

"Dengan diterimanya kendaraan operasional, Lurah harus lebih maksimal meningkatkan kinerja" tegas Fadly saat menyerahkan motor Yamaha Lexy secara simbolis di halaman Balaikota, Rabu (23/12/2020).

Dia menyebut, semua lurah harus melayani, melindungi dan terus berupaya mensejahterakan masyarakat di kelurahannya masing-masing, tidak ada lagi alasan lain karena fasilitas sudah disediakan.

Sepeda motor baru dengan status pinjam pakai itu, sebut Fadly untuk meningkatkan kinerja lurah dalam memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat, terangmya.

Di samping menyerahkan 16 motor dinas lurah, Fadly juga menyerahkan 12 becak motor (betor) untuk dua kecamatan. Sebanyak 8 unit untuk Kecamatan Padang Panjang Timur (PPT) dan 4 unit untuk Kecamatan Padang Panjang Barat (PPB).

"Penyerahan kendaraan operasional dan betor ini, merupakan bentuk apresiasi kami terhadap para lurah dan tenaga kebersihan yang telah berkontribusi terhadap pembangunan Kota Padang Panjang," tutur Fadly.

Di samping itu, Fadly juga berterimakasih kepada camat dan lurah, serta tim kelurahan yang sudah menjaga kebersihan dan juga memberikan totalitas dalam pelayanan. Dia juga berharap dengan bantuan ini, mudah-mudahan sebagai penyemangat dan bisa berguna untuk kegiatan teknis di lapangan nantinya.

Dengan pembaharuan dan penambahan kendaraan ini, Fadly meminta para lurah bisa mengingatkan kembali kepada tim yang bergerak di lapangan untuk menjaga kebersihan dan memberikan pelayanan yang prima.

"Saya meminta, kalau bisa betul-betul bersaing kebersihannya dengan kebersihan kota, kebersihan pasar dan lain-lain, sehingga kelurahan menjadi bagian utama ataupun garda terdepan keindahan kota ini,"pungkasnya.

Turut mendampingi pada penyerahan kendaraan tersebut, Wakil Walikota, Drs. Asrul, Sekdako, Sonny Budaya Putra, A.P, M.Si, asisten dan staf ahli, Kadishub, dan para camat. (Lala/kmf).



Editor : Heri Suprianto

Kasus Sabu Petamburan, Polisi Duga untuk Biayai Terorisme
Rabu, Desember 23, 2020

On Rabu, Desember 23, 2020

 

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus. (Foto: ANTARA FOTO/GALIH PRADIPTA)

INFONUSANTARA.NET -- Polda Metro Jaya mengusut aliran uang hasil penjualan 201 kg sabu yang disita dari pelaku yang diduga bagian dari sindikat jaringan Timur Tengah di sebuah hotel di Petamburan, Jakarta Pusat, Selasa (22/12).

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus menyebut ada indikasi hasil penjualan ratusan kilogram barang haram itu digunakan mendanai aksi terorisme di Timur Tengah (Timteng).

"Yang jelas di sini indikasinya ini jaringan internasional yang digunakan untuk pembiayaan terorisme yang ada di Timur Tengah. Saya tegaskan lagi, apa ada dugaan di sini dengan jaringan terorisme yang ada di Indonesia? Kami masih dalami dan kembangkan," kata Yusri kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Rabu (23/12).

Yusri menjelaskan indikasi tersebut berdasar pada pengungkapan kasus di Petamburan, pengembangan dari jaringan yang sama dengan kasus yang diungkap polisi pada Januari lalu.

"Januari 2020 kemarin sekitar 288 Kg yang ada di Serpong, lalu ada 800 Kg di Serang, Banten. Kodenya sama yaitu kodenya 555. Kalau masih ingat, pada saat ditangkap di Tangerang itu tetap pakai kode 555, yang ini barangnya asal dari Timur Tengah," terang Yusri.

"Berdasarkan koordinasi ada dugaan ini dipakai untuk pembiayaan terorisme yang ada di sana [Timur Tengah]," lanjut dia.

Menurut Yusri, polisi menangkap 11 orang terkait kasus 201 kg sabu tersebut. Sebanyak 10 orang di antaranya ditetapkan sebagai tersangka. Sepuluh tersangka itu yakni TJ, AP, ZAB, BT, RW, WY, MD, MI, FA dan, AH.

"Sepuluh orang ini telah kami lakukan penahanan," sambung dia.

Hingga kini, Yusri menyatakan polisi masih terus bergerak untuk mendalami peredaran barang haram tersebut. "Ini masih terus didalami karena serve terakhirnya di daerah Petamburan," kata dia.

"Makanya tim nanti masih bergerak terus masih mengembangkan terus jaringan ini termasuk siapa orang di atasnya yang lebih besar yang memang masih terus kita kejar," lanjutnya.

Polisi menangkap pembawa sabu seberat 201 kilogram di Hotel WIR, KS Tubun, Petamburan, Jakarta Pusat pada Selasa (22/12). Berdasarkan temuan, polisi menyita sabu sebanyak 196 paket dengan berat sekitar 201 Kg.

Source:CNN Indonesia

Padang Panjang Satu-Satunya Manfaatkan DID Untuk Pemulihan Ekonomi Masyarakat
Rabu, Desember 23, 2020

On Rabu, Desember 23, 2020

PadangPanjang,infonusantara.net - Menangani pandemi covid-19, Pemerintah Kota Padang Panjang manfaatkan Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp.15,5 miliar dari pemerintah pusat untuk membantu masyarakat terdampak di kota berjuluk Serambi Mekkah ini.

100 persen bantuan difokuskan untuk pemulihan ekonomi. Ini sebuah kebijakan yang berpihak kepada masyarakat yang tentunya tak lepas dari peran Walikota H. Fadly Amran, BBA Datuak Paduko Malano bersama DPRD.

Pemulihan ekonomi diberikan melalui Bantuan Sosial Tunai (BST) untuk tiga bulan, terhitung Oktober, November dan Desember sebesar  Rp. 900.000 dan bantuan permodalan UMKM sebesar Rp 2 juta.

Kebijakan dalam pengunaan DID ini hanya Kota Padang Panjang satu-satunya yang melakukan untuk membantu masyarakat fi masa pandemi covid-19.

Untuk BST dengan data penerima 3.079 KK telah diserahkan sejak Jumat (18/12) lalu. Di sisi lain, bantuan permodalan kepada 2.100 UMKM juga turut diberikan mulai Senin (21/12) lalu. Kedua dana itu disalurkan lewat kerjasama dengan Bank Nagari.

Di hari terakhir penyaluran bantuan, Rabu (23/12/2020), Fadly melihat langsung aktivitas penyerahan BST dan permodalan UMKM. Walikota muda itu, berharap para penerima tetap bersemangat dan berjuang.

“Semoga bantuan ini bermanfaat. Walau kecil, mudah-mudahan bisa meringankan kesulitan menghadapi Covid-19 ini. Kita berharap bantuan ini betul-betul bisa menyasar masyarakat yang terdampak,” tegas Fadly.

Kepada masyarakat penerima bantuan permodalan UMKM, Fadly mengajak bisa menginvestasikannya kembali. “Melalui bantuan permodalan ini, kiranya dapat menunjang usaha, untuk pulih dari dampak Corona ini.

"Terima kasih kepada Bank Nagari yang telah bekerjasama dalam penyaluran bantuan ini,” ucapnya.

Dikatakan, BST dan permodalan untuk UMKM, adalah bantuan dari pemerintah pusat berupa DID tambahan yang dialokasikan kepada daerah yang sangat baik dalam penanggulangan covid-19.

"Kita fokuskan 100 persen untuk pemulihan ekonomi di Kota Padang Panjang,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Cabang Bank Nagari, Zulhendri, SE mengapresiasi Fadly dapat meraih dana tambahan DID ini. “Tidak semua daerah mendapatkannya. Ini sebagai bentuk penghargaan pemerintah pusat dalam penanganan Corona.

Bank Nagari saat ini fokus dalam pembagian dana DID berbentuk BLT dan bantuan permodalan UMKM.

"Kami berharap,  ini dapat berlanjut. UKM naik kelas dan nantinya bisa mendapatkan bantuan lewat kredit komersil di Bank Nagari  terutama dana KUR,” tuturnya.

Terkait penerimaan bantuan UMKM yang disebut-sebut dipotong  Rp. 20.000, Zulhendri meluruskan, itu bukanlah potongan. “Itu saldo minimal Bank Nagari. Uang dua puluh ribu itu, masih milik pemilik rekening," jelasnya. (Lala/kmf).

Editor : Heri Suprianto

Penegakan Disiplin Prokes, Babinramil Sikakap PAM Nataru di Kapal Sanus 68
Rabu, Desember 23, 2020

On Rabu, Desember 23, 2020

SIKAKAP,infonusantara.net - Mengantisipasi penyebaran covid-19 di masa hari libur Natal dan Tahun Baru, Babinsa Koramil 04/Sikakap melakukan penegakan disiplin protokol kesehatan di Kapal Sabuk Nusantara (Sanus) 68 di pelabuhan Sikakap, Rabu (23/12/2020).

Dalam penegakan disiplin prokes di pelabuhan melibatkan, Anggota Koramil 04/Sikakap, Anggota Polsek, Anggota Dishub, Anggota Kamla, Anggota Satpol dan Tim covid/Nakes.

Danramil 04/Sikakap, Kapten.Inf.Feri Putra Irawan Damanik menyebut, pengamanan yang dilakukan babinsa ini kedatangan kapal sabuk nusantara 68 dari padang menuju sikakap dan lanjut ke sioban.

"Hari libur natal dan tahun baru ini, kita lakukan pengamanan terhadap penumpang dalam rangka antisipasi penyebaran covid-19" ucap Danramil.

Penegakan disiplin prokes, pihaknya menghimbau kepada masyarakat maupun penumpang kapal agar tetap menerapkan aturan yang telah ditetapkan pemerintah yaitu Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB), pasalnya virus corona ini belum berakhir, tuturnya.

Untuk mengantisipasi keramaian di atas kapal , Danramil mengajak penumpang dan masyarakat selalu menggunakan masker selama berada di area publik, jaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan handsanitizer.

Kemudian hindari untuk menyentuh area wajah seperti mata, hidung dan mulut sebelum mencuci tangan dan tetap memperhatikan jarak/physical distancing minimal 1 meter dengan orang lain, ajaknya.

Selama hari libur natal dan tahun baru, kita berharap tidak signifikan penambahan pasien positif, kalau dapat tidak ada bertambah dan penegakan disiplin terus dilakukan setiap kapal bersandar dipelabuhan, tukasnya.




Editor : Heri Suprianto

KPID Serahkan Penghargaan kepada Nurnas
Rabu, Desember 23, 2020

On Rabu, Desember 23, 2020

 

KPID Serahkan Penghargaan kepada Nurnas

INFONUSANTARA.NET - Sehari setelah pelaksanaan Anugerah KPID Sumbar 2020, Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Sumatera Barat berkunjung ke kantor DPRD Prov. Sumbar untuk menyerahkan Penghargaan kepada M. Nurnas, Sekretaris Komisi 1 DPRD Prov. Sumbar, sebagai Tokoh Inspiratif Penyiaran.

"Kita menyerahkan langsung ke kantor beliau karena beliau tidak dapat menghadiri acara Anugerah KPID sebab beliau melaksanakan tugas kedewanan yaitu konsultasi Ranperda ke Kemendagri di hari yang sama", ujar Komisioner KPID Sumbar, Jimmi Syah Putra Ginting, yang juga Ketua Panitia Anugerah KPID Sumbar 2020.

Senada dengan itu, Afriendi Sikumbang, Ketua KPID Sumbar, menyampaikan bahwa kiprah Bapak M. Nurnas telah nyata dalam memberikan dukungan terhadap KPID sehingga dapat melaksanakan tupoksi sesuai dengan UU No. 32 tahun 2002 tentang  Penyiaran

M. Nurnas turut mengapresiasi terlaksananya Anugerah KPID Sumbar 2020. Menurutnya, melalui kegiatan Anugerah KPID akan memotivasi insan-insan penyiaran untuk terus menyiarkan program siaran yang semakin berkualitas. 

Penyerahan penghargaan kepada Nurnas turut hadir Komisioner KPID Sumbar lainnya : Mardhatillah, Robert Cenedy, Andres, Yumi Ariyati, dan Ardian.


Ali Ngabalin Diperiksa Polisi Terkait Pencemaran Nama Baik
Rabu, Desember 23, 2020

On Rabu, Desember 23, 2020

Tenaga Ahli KSP, Ali Mochtar Ngabalin diperiksa terkait laporan dugaan pencemaran nama baik. (CNN Indonesia/Safir Makki)

INFONUSANTARA.NET - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Ali Mochtar Ngabalin mendatangi Polda Metro Jaya untuk memberikan keterangan sebagai pelapor kasus dugaan pencemaran nama baik.

Laporan itu dibuat Ngabalin pada awal Desember 2020 karena merasa difitnah terkait kasus dugaan korupsi izin ekspor benih lobster yang menjerat Edhy Prabowo.

Ngabalin datang bersama kuasa hukumnya Razman Arif Nasution. Sebelum menjalani pemeriksaan, Ngabalin mengatakan dugaan fitnah terhadap dirinya itu telah mengganggu kesehariannya.

"Ini mengganggu saya dalam keseharian keluarga, anak istri dan teman-teman di kantor. Karena mereka pada keluarkan saya dari grup. Its okay," kata Ngabalin di Polda Metro Jaya, Rabu (23/12).

Sementara Kuasa Hukum Ngabalin, Razman Arif menyatakan laporan polisi yang dibuat pihaknya itu merupakan sebuah pembelajaran.

"Beliau membuat laporan maka kami hari ini apresiasi laporan diproses. Insyallah kicauannya saya lihat udah mulai agak getar ini kawan. Nanti kita lihat aja karena ini pembelajaran," kata Razman.

Laporan Ngabalin sebelumnya diterima kepolisian dengan nomor LP/7209/XII/YAN.2.5/2020/SPKT PMJ tanggal 3 Desember 2020.

Dua orang yang dilaporkan yakni Muhammad Yunus Hanis dan Bambang Beathor Suryadi.

Pasal yang dilaporkan yakni tindak pidana pencemaran nama baik dan fitnah melalui media elektronik Pasal 27 ayat (3) juncto Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE dan atau Pasal 310 KUHP dan Pasal 311 KUHP.

Source:CNN Indonesia