PILIHAN REDAKSI

Bupati Khairunnas Dan Sejumlah Pejabat Solsel Dipanggil Kejati Sumbar Terkait Dugaan Tipikor Kehutanan di Solok Selatan

  Aspidsus Kejati Sumbar Hadiman,SH,MH.(foto/dok) INFONUSANTARA.NET -- Bupati Solok Selatan, Khairunnas dipanggil Kejaksaan Tinggi (Kejati)...

Budaya

Opini

Mentawai

Padang Panjang

Peristiwa

Pariwara

Sijunjung

Ternyata Ini yang Dibicarakan Dari Silaturahim Ketua PDIP Sumbar H Alex Indra Lukman ke Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumbar

 

Ketua PDI Perjuangan Sumbar H.Alex Indra Lukman berkunjung ke Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumbar.Senin (4/12/2023)


INFONUSANTARA.NET -- Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumbar terima kunjungan silaturahim Ketua PDI Perjuangan Sumbar, H Alex Indra Lukman, Senin siang (4/12/2023).

 

Dalam pertemuan itu, kedua belah pihak bicarakan agenda pembangunan ke ummatan sekaligus berbagai isu strategis dalam Pemilu legislatif serta pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024. 


“Di Muhammadiyah, rekam jejak jadi acuan dalam mempertimbangkan seorang politisi untuk diterima di perserikatan. Sesuai taglinenya, rekam jejak, bukan rekam janji,” ungkap Wakil Ketua PW Muhammadiyah Sumbar, Buya Yosmeri tentang pertemuan tersebut. 


Dalam pertemuan itu, ungkap Buya Yosmeri, H Alex Indra Lukman didampingi Kepala Badan Pemenangan Pemilu PDI Perjuangan Sumbar, Yogi Yolanda yang juga Wakil Ketua Lembaga Pengembangan Industri Halal PW Muhammadiyah Sumbar. 

 

Dikatakan Buya Yosmeri Yusuf, sosok H Alex Indra Lukman bukan lah orang asing dalam perserikatan. Baik itu di level pengurus pusat maupun daerah. 


“Kontribusinya bagi perserikatan, tidak diragukan lagi terutama saat H Alex diberi amanah jadi anggota DPR RI periode 2014-2019 lalu,” ungkap Buya Yosmeri. 


Ditegaskan Buya Yosmeri, Muhammadiyah tidak berpolitik praktis di ajang Pemilu 2024 ini. 


Namun, sebagai sebuah organisasi kemasyarakatan dengan jumlah anggota jutaan orang, tentunya hak-hak politik warganya perlu dikomunikasikan dengan berbagai stakeholder kepemiluan. 


PP Muhammadiyah, terang Buya Yosmeri, kemudian mendorong Lembaga Hikmah Kebijakan Publik (LHKP) untuk berkomunikasi dengan stakeholder kepemiluan dalam memperjuangkan hak-hak politik warga Muhammadiyah. 


Lembaga ini, urai dia, berperan untuk mendorong tokoh-tokoh dan kader yang punya kualitas, integritas dan juga yang telah berbuat membangun Muhammadiyah dengan perserikatannya. 


“Selama ini, kan Muhammadiyah melepas saja suara itu pada masing-masing anggotanya. Sekarang, LHKP mengambil peran agar suara warga Muhammadiyah itu terakomodir secara politik,” tegasnya.  


“Sekarang, LHKP memberikan guidance, merekomendasikan orang-orang yang telah berbuat dan membesarkan Muhammadiyah, baik sebagai kader maupun tokoh-tokoh yang layak untuk itu, artinya ikut bersama-sama membantu dakwah Muhammadiyah,” pungkasnya. (*)

Sebelumnya
« Prev Post
Selanjutnya
Next Post »