Gubernur : Islam Telah Mengajarkan Solusi Untuk Permasalahan Ekonomi Akibat COVID-19

Gubernur : Islam Telah Mengajarkan Solusi Untuk Permasalahan Ekonomi Akibat COVID-19

Info Positif On Saturday, December 25, 2021

 

INFONUSANTARA.NET - Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi menyebut islam memiliki konsep yang bisa menjadi solusi untuk menyelamatkan masyarakat, bangsa dan negara dari tekanan ekonomi akibat pandemi COVID-19 melalui waqaf uang.

"Sebelumnya kita membayangkan waqaf itu untuk masjid dan sekolah. Padahal banyak jenis waqaf lain yang bisa dimanfaatkan untuk menyelamatkan ekonomi umat," kata Gubernur Mahyeldi saat membuka Rapat Koordinasi Badan Waqaf Indonesia (BWI) Sumbar di Aula Bank Syariah Indonesia Padang, Sabtu (25/12/2021).

Menurut Mahyeldi banyak potensi waqaf yang bisa digerakkan untuk kepentingan masyarakat. Saat ini Sumbar tengah fokus ke bidang pertanian. Ada program untuk menanam jagung dan ada yang siap membantu benih 200 ton dengan pembayaran setengah hasil. Ini bukti waqaf memiliki banyak potensi.

Ia mengatakan alasan Presiden Joko Widodo meluncurkan program Waqaf Uang adalah karena Islam yang memiliki konsep menyelamatkan masyarakat secara rill. Pandemi COVID-19 menyebabkan tekanan besar terhadap negara, solusinya adalah memaksimalkan potensi umat yaitu waqaf karena potensi waqaf jauh lebih besar dari zakat.

Mahyeldi menilai konsep pusako tinggi di Minangkabau mirip dengan waqaf yang tidak bisa dijual. Namun bisa diinvestasikan sehingga manfaatnya bisa terus diambil untuk mensejahterakan masyarakat, ummat itu sendiri.

Potensi masyarakat yang ber KTP Sumbar sangat besar. Menurut data, transaksi orang ber KTP Sumbar itu mencapai Rp37 triliyun pertahun di Jakarta. Itu belum termasuk para perantau. 

"Bayangkan potensi tersebut jika diinvestasikan. Ini akan menjadi solusi untuk menjawab permasalahan bangsa. Karena itu Sumbar menjadi percontohan untuk pengelolaan wakaf. Karena ketika permasalahan umat terselesaikan maka sebagian masalah bangsa juga terselesaikan," kata Mahyeldi.

Di Sumbar inventarisasi potensi sudah dilakukan. Nadzir / badan yang mengelola zakat akan disiapkan agar pengelolaannya dapat lebih profesional serta membawa kebaikan untuk umat.

Sementara itu Ketua BWI Perwakilan Sumbar Dr. H. Japeri MM mengatakan pihaknya terus mensosialisasikan hakikat waqaf untuk kemaslahatan ummat di dunia.

"Alhamdulillah, sebagian masyarakat sudah sangat memahami perintah Allah ini. Namun khusus di BWI kita masih punya kendala yaitu kurangnya SDM,"katanya.

Ia berharap BWI bersama pemerintah daerah sebagai pilot proyek provinsi waqaf dapat bekerja lebih aktif dan maksimal agar masyarakat yang membutuhkan terutama yang terimbas COVID-19 dapat merasakan manfaat.

Dalam kesempatan itu ia juga melaporkan bahwa dari 19 Kab/Kota di Sumbar tinggal Kab.Kep. Mentawai belum membentuk BWI.***

AJI Padang Kritik Terkait Anugerah Khusus KPID Sumbar 2021, Ini Kata Ketua KPID Sumbar

AJI Padang Kritik Terkait Anugerah Khusus KPID Sumbar 2021, Ini Kata Ketua KPID Sumbar

Info Positif On Thursday, December 23, 2021

Ketua KPID Sumbar Afriendi Sikumbang

INFONUSANTARA.NET - Komisi Penyiaran Daerah (KPID) Sumbar menyampaikan terimakasih atas kritik dan masukan yang disampaikan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Padang.

Kritikan AJI dilayangkan terkait ajang Anugerah Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumatra Barat Sumbar 2021.

Diketahui, KPID Sumbar pada Selasa, 21 Desember 2021 lalu, menggelar acara tahunan KPID Award, di Auditorium Gubernuran Sumbar, Jalan Jenderal Sudirman, Padang. 

Dalam ajang tahunan itu, KPID Sumbar memberikan sejumlah penghargaan kepada media penyiaran, praktisi dan pihak-pihak yang dianggap berkontribusi dalam penyiaran di Sumatera Barat.

Terdapat 14 kategori penghargaan yang diserahkan. Dari jumlah tersebut, sebanyak tujuh kategori ditambah tiga kategori khusus merupakan penghargaan untuk lembaga penyiaran.

Sedangkan empat kategori lainnya merupakan kategori khusus untuk tokoh, yang umumnya diisi oleh pejabat negara, baik menteri, kepala daerah, maupun anggota legislatif dari tingkat nasional sampai provinsi.

AJI Padang mempertanyakan kriteria yang digunakan oleh KPID Sumbar untuk menilai empat kategori khusus yang diberikan kepada para tokoh. Empat kategori tersebut adalah tokoh inspiratif penyiaran, tokoh peduli penyiaran, kepala daerah peduli penyiaran dan tokoh nasional penyiaran digital. 

"Sejauh mana kontribusi yang diberikan para tokoh tersebut kepada dunia penyiaran, sehingga layak diberi penghargaan," demikian relis AJI Padang yang disebar ke media, Rabu, 22 Desember 2021.

Merespon kritik AJI Padang tersebut, Ketua KPID Sumatera Barat Afriendi Sikumbang menyampaikan ucapan terimakasih.

"Pertama, kami dari KPID mengucapkan terima kasih kepada pihak AJI maupun masyarakat yang telah memberi kritikan dan masukan kepada KPID terkait pelaksanaan anugerah, tentu kritikan ini sangat membangun sehingga kedepan KPID lebih memperhatikan banyak hal terkait apresiasi terhadap penyelenggaraan penyiaran," ungkap Afriendi, Kamis, 23 Desember 2021.

Kedua, jelasnya, terkait apresiasi terhadap tokoh dan pejabat publik yang diberikan KPID, merupakan keputusan lembaga tentu berdasarkan penilaian bahwa semua tokoh tersebut punya andil dan kepedulian terhadap kemajuan dunia penyiaran tentu sesuai dengan peran maupun kontribusi mereka di institusi masing-masing.

"Kami menilai tidak ada potensi konflik kepentingan dalam pemberian penghargaan," cakapnya.

Dikatakannya, KPI sebagai wujud peran serta masyarakat berfungsi mewadahi kepentingan masyarakat akan penyiaran. Oleh karena itu KPID dalam mrnjalankan tugas dan kewenangannya perlu melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan Pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat. KPI butuh dukungan serta penguatan kelembagaan dari semua pihak terutama pemerintah. 

Ketiga, ungkap Afriendi lagi, terkait  penilaian program siaran, KPI tetap memperhatikan kewajiban pemenuhan program lokal pada televisi berjaringan penayangan program lokal.

"Kami tidak menilai program televisi yang bukan merupakan program lokal, bahan siaran yang diminta itu adalah program lokal, jadi itu yang dinilai oleh dewan juri yang terdiri dari para tokoh yang kompeten dibidangnya," terangnya. (Inf)

Anugerah KPID Sumbar 2021,Gubernur Dorong Lembaga Penyiaran Menghadirkan Konten Lebih Berkualitas Lebih Baik Kedepannya

Anugerah KPID Sumbar 2021,Gubernur Dorong Lembaga Penyiaran Menghadirkan Konten Lebih Berkualitas Lebih Baik Kedepannya

Info Positif On Tuesday, December 21, 2021

 

INFONUSANTARA.NET -- Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi dan Wakil Gubernur Audy Joinaldy kompak mendapatkan penghargaan Tokoh Inspiratif Penyiaran dari Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumbar dalam acara di Padang, Selasa (21/12/2021).

Duo pimpinan Sumbar itu dinilai memberikan inspirasi terhadap bidang penyiaran sehingga tercipta konten-konten yang selain menyampaikan kebijakan pemerintah juga mengedukasi masyarakat.

"Penghargaan ini adalah motivasi bagi kepala daerah untuk memberikan inspirasi dalam bidang penyiaran. Kita juga mendorong agar lembaga penyiaran bisa menghadirkan konten yang lebih berkualitas dan lebih baik lagi ke depan sehingga bisa menjadi bagian pembelajaran, edukasi bagi masyarakat," katanya usai menerima penghargaan. 

Penghargaan itu menurutnya juga bisa memotivasi masyarakat untuk berperan dalam penyiaran. Radio komunitas Taratak yang mendapatkan penghargaan nasional adalah contoh nyata.

"Mudah-mudahan ke depan akan lebih banyak lagi yang mendapatkan penghargaan tingkat provinsi dan nasional ini," katanya.

Dalam kesempatan itu, empat tokoh lain juga menerima penghargaan yang sama masing-masing Ketua DPRD Supardi, Pimpinan DPRD Irsyad Syafar, Anggota DPD RI Leonardi Harmaini dan Anggota DPR RI Nevi Zuairina.

Sejumlah tokoh lain juga mendapatkan penghargaan dari kategori berbeda.***

JMP Sumbar Bersama KPID Siap Dorong Terwujudnya Penyiaran Sehat Dan Berkualitas

JMP Sumbar Bersama KPID Siap Dorong Terwujudnya Penyiaran Sehat Dan Berkualitas

Info Positif On Monday, December 20, 2021

 

INFONUSANTARA.NET -- Sejumlah wartawan yang biasa meliput kegiatan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumatera Barat bersepakat membentuk Perkumpulan Jurnalis Mitra Penyiaran (JMP) guna mendorong terselenggaranya penyiaran sehat dan berkualitas bagi masyarakat.

Ketua JMP Sumatera Barat terpilih Al Imran, mengatakan perkumpulan Jurnalis Mitra Penyiaran terdiri dari media cetak dan siber yang selama menjadi mitra Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumbar.

“Alhamdulillah,kawan-kawan bersepakat membentuk perhimpunan Jurnalis Mitra Peduli Penyiaran (JMP) Sumbar wadah berhimpun,” kata dia Senin (20/12).

Menurut dia JPM Sumbar memiliki visi mendorong terwujudnya penyiaran sehat dan berkualitas di Sumatera Barat.

"Nanti visi itu kita jabarkan dalam bentu misi dan program kerja dan tentunya melalui mekanisme organisasi yang disepakati seluruh anggota dalam rapat kerja," kata dia.

Dalam rapat pembentukan organisasi, Al Imran dari Valoranews dipercaya sebagai Ketua didampingi Mario Sofia Nasution sebagai Sekretaris dan Bendahara Hany dari Topsumbar.

Sementara untuk Bidang Advokasi dan Edukasi dipimpim Syawaldi dari Harian Singgalang, untuk Bidang Litbang dan Public Relation dipimpin Zamri Yahya dari BentengSumbar dan Bidang Eksternal dipercayakan kepada Eka Arianto dari Padang Ekspress dan Bidang Internal dipegang oleh Faiz Ul Haq dari Koran Padang.

"Nanti susunan pengurus lengkapnya akan di-SK-kan oleh Ketua KPID Sumbar," kata dia.

Sementara itu, Ketua KPID Sumbar Afriendi Sikumbang menyambut baik terbentuknya JMP Sumbar.

"Kami tentu menyambut baik lahirnya JMP Sumbar ini. Kami siap memfasilitasi, termasuk audiensi nantinya dengan gubernur dan DPRD," kata dia.(Inf)

Anugerah KPID Sumbar 2021: Spirit Penyiaran Digital Membangun Sumatera Barat

Anugerah KPID Sumbar 2021: Spirit Penyiaran Digital Membangun Sumatera Barat

Info Positif On Monday, December 20, 2021

INFONUSANTARA.NET -- Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumatera Barat (Sumbar) kembali menggelar Anugerah KPID Sumbar Tahun 2021.

Anugerah KPID Sumbar ini merupakan apresiasi dan penghargaan kepada seluruh lembaga penyiaran yang telah menayangkan siaran berkualitas yang mampu mencerdaskan kehidupan masyarakat.

Anugerah rutin yang digelar KPID Sumbar tersebut dijadwalkan berlangsung di Auditorium Gubernur Sumbar, Selasa (21/12/2021) pukul 14.00 WIB.

Ketua KPID Sumbar Afriendi mengatakan, Anugerah KPID Sumbar 2021 ini merupakan apresiasi dan penghargaan kepada seluruh lembaga penyiaran yang telah menayangkan siaran berkualitas yang mampu mencerdaskan kehidupan masyarakat.

Penghargaan juga diberikan kepada para tokoh yang dipandang telah memberikan perhatian, dukungan kepada perkembangan dunia penyiaran di Sumbar.

"Baik pejabat publik, legislatif dan perguruan tinggi, tokoh nasional. Ada 6 kategori dan 7 kategori khusus," katanya di Kantor KPID Sumbar di Padang, Senin (20/12/2021).

Afriendi menambahkan, ada 10 tokoh yang akan diberikan penghargaan dengan rincian 6 tokoh inspiratif dan 4 tokoh peduli penyiaran, 1 kepala daerah. Kemudian ada 1 stasiun televisi berjaringan terbaik.

"Tahun ini kita absen untuk radio peduli Covid-19. Untuk tokoh yang diberikan penghargaan bisa kita sebutkan sebagian yakni Menteri Kominfo, Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid, dan Yuliandre Darwis," ujarnya.

"Ada presenter dan penyiar terbaik. Kita angkat tema Spirit Penyiaran Digital Membangun Sumatera Barat," sambungnya.

Sementara itu, Ketua Panitia Anugerah KPID Sumbar Tahun 2021, Andres mengatakan, yang akan diberikan penghargaan yaitu program siaran radio dan televisi.

"Dengan kategori, berita, anak, talk show, feature, iklan layanan masyarakat, siaran ramadhan," katanya. 

Kemudian, kategori khusus untuk stasiun sistem jaringan terbaik, lembaga penyiaran berlangganan terbaik, kepala daerah peduli penyiaran, tokoh peduli penyiaran, tokoh penyiaran nasional, penyiar terbaik, presenter terbaik dan lembaga penyiaran terbaik nasional," pungkasnya.

Juri Anugerah KPID Sumbar 2021 :

Disamping 7 orang komisioner  KPID Sumbar sebagai juri, ada perwakilan juri dari luar KPUD Sumbar :

1. Dr. Sumartono, S.Sos., M.Si (Ketua Juri, Unsur Akademisi)

2. Drs. Jasman, MM (Unsur Pemerintah, Kadis Kominfotik Prov. Sumbar)

3. Prof. Dr. Awis Karni, M.Ag (Unsur : Perwakilan MUI Sumbar)

4. H. Heranof Firdaus, S.Sos (Unsur : Media)

5. Riska Eka Putri, S.Pi., M.Si (Unsur : Keterwakilan Perempuan)

2 November 2022 akan dihentikan tv analog

Kita berharap digitalisasi penyiaran di Sumatera Barat dari sisi nasional memang memberikan dampak yang besar.

1. Penghematan energi frekuensi akhirnya bisa bermanfaat untuk penguatan internet 3G, 4G, 5G.

2. Ada pemerataan penyelenggaraan penyiaran di Indonesia, masyarakat mendapatkan haknya. 

3. Muncul lembaga penyiaran baru, tidak butuh biaya mahal, hanya butuh konten dan mencatolkan izin penyiaran kepada lembaga penyiaran resmi.

Ada beberapa daerah yang belum masuk Pasaman, Pasbar, Mentawai, Dharmasraya. (*)

Mutasi di Polda Sumbar Kembali Bergulir, 5 Pejabat Utama dan 4 Kapolres Berganti

Mutasi di Polda Sumbar Kembali Bergulir, 5 Pejabat Utama dan 4 Kapolres Berganti

Info Positif On Sunday, December 19, 2021

INFO|SUMBAR - Markas Besar (Mabes) Polri kembali mengeluarkan Surat Telegram terkait mutasi jabatan dilingkungan Polri. Dalam Surat Telegram itu, terdapat 5 Pejabat Utama dan 4 Kapolres di Polda Sumbar.

Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Pol Satake Bayu Setianto, S.Ik membenarkan adanya mutasi jabatan di Polda Sumbar.

“Iya benar, ada jabatan Direktur, Kabid dan Kapolres yang mutasi jabatan di jajaran Polda Sumbar,” katanya, Sabtu (18/12) saat dikonfirmasi.

Dikatakan, mutasi tersebut sesuai dengan Surat Telegram Kapolri Nomor ST:2567/XII/KEP/2021,ST:2569/XII/KEP/2021, dan ST:2570/XII/KEP/2021 tanggal 17 Desember 2021 yang ditandatangani AS SDM Kapolri.

Pejabat yang dimutasi adalah jabatan Dirintelkam Kombes Pol Heri Prihanto, Dirreskrimum Kombes Pol Imam Kabut Sariadi, dan Dirlantas Kombes Pol Yofie Girianto Putro. Mereka dimutasi dalam rangka pendidikan Sespimti Polri TA. 2022.

Untuk jabatan Dirintelkam akan dijabat oleh Kombes Pol Yanuar Widianto. Jabatan Dirreskrimum digantikan oleh AKBP Sugeng Hariyadi yang sebelumnya menjabat Irbid Itwasda Polda Sumbar. Sedang jabatan Dirlantas akan digantikan oleh AKBP Hilman Wijaya dari Polda Sumut.

Selanjutnya, jabatan Dirreskrimsus Kombes Pol Joko Sadono yang dimutasi karena akan mengikuti pendidikan Sesko TNI TA. 2022. Penggantinya adalah Kombes Pol Adip Rojikan yang sebelumnya menjabat Kabid Humas Polda Maluku Utara.

Kemudian, jabatan Kabid Propam dari Kombes Pol Edi Suroso digantikan oleh AKBP Eko Yudi Karyanto.

Untuk empat Kapolres yang dimutasi adalah Kapolres Padang Pariaman, Pariaman, Tanah Datar, dan Dharmasraya.

Kapolres Tanah Datar dari AKBP Rokhmad Hari Purnomo digantikan oleh AKBP Ruly Indra Wijayanto. Kapolres Padang Pariaman dari AKBP Dian Nugraha digantikan oleh AKBP Mohamad Qori Oktohandoko.

Jabatan Kapolres Pariaman dari AKBP Deny Rendra Laksmana akan digantikan oleh AKBP Abdul Aziz. Kemudian Kapolres Dharmasraya dari AKBP Anggun Cahyono digantikan oleh AKBP Nurhadiansyah.(*)

Tingkatkan Kualitas Pemantauan Siaran, KPID Sumbar Gelar Bimtek Tenaga Pemantau ke KPI Pusat

Tingkatkan Kualitas Pemantauan Siaran, KPID Sumbar Gelar Bimtek Tenaga Pemantau ke KPI Pusat

Info Positif On Saturday, December 18, 2021

 

INFONUSANTARA.NET -- Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumatera Barat terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pemantauan siaran dilembaga penyiaran baik televisi maupun radio khususnya yang menjadi kewenangan KPID yaitu pengawasan konten lokal pada televisi sistem stasiun jaringan di Sumatera Barat.

Hal itu disampaikan Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Barat Afriendi Sikumbang pada saat pembukaan acara Bimbingan Teknis Tenaga Pemantau Siaran KPID Sumatera Barat di kantor KPI Pusat Jakarta, Sabtu (19/12/21). 

"Bimtek ini di harapkan dapat memberi pencerahan dan wawasan baru bagi tenaga pemantau KPID dalam melakukan pemantauan siaran lokal" harap Afriendi.

Menurut, Afriendi masih banyak program siaran yang berpotensi melanggar di lembaga penyiaran, tetapi tentu tenaga pemantau harus punya pemahaman yang utuh terhadap tugas-tugas pemantauan dan pengawasan, ungkap komisioner yang menjabat dua periode itu. 

Pada kesempatan itu, Wakil Ketua KPI pusat Mulyo Hadi Purnomo mengapresiasi KPID Sumbar yang mampu mengajak seluruh tenaga pemantau untuk bisa belajar langsung ke KPI Pusat, tentunya bimtek ini sangat penting untuk meningkatkan kualitas pemantauan di Sumbar. 

Dalam pemaparannya, Mulyo menjelaskan bahwa meski siaran televisi secara kasat  mata bersifat gratis, tapi sebenarnya tidak. Sebenarnya mata masyarakat dimanfaatkan untuk menonton sebagai kompensasinya adalah biaya iklan yang dibayarkan oleh pihak pengiklan.

Menurut Mulyo memahami Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) sebenarnya mudah, sudah ada dikepala tenaga pemantau.

"Jika menurut pikiran kita salah atau tidak pantas maka sudah berpotensi melanggar karena prinsipnya P3SPS merujuk kepada nilai-nilai moralalitas dan norma sosial yang berlaku di masyarakat" ungkap komisioner yang tercatat sebagai pengajar di Jurusan Sastra Indonesia Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro. 

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sumatera Barat Jasman Rizal yang ikut mendampingi Bimtek tersebut mengapresiasi KPI pusat bisa memfasilitasi bimbingan teknis pemantauan ini.

Menurut Jasman, keberadaan KPID Sumbar sangat penting bagi Pemerintah Provinsi dalam mengawasi dan memberi sanksi pelanggaran konten siaran yang ada si lembaga penyiaran. Karena banyak juga pengaduan-pengaduan kepada kita terkait siaran TV dan radio.

"Bimtek ini sangat perlu sekali, agar kualitas memantaunya meningkat, tenaga pemantau jadi ujung tombak KPID dalam menjalankan tugas pengawasan isi siaran televisi dan radio di Sumatera Barat, kata Jubir penanganan Covid-19 Sumbar itu. 

Sementara Wakil Ketua KPID Sumatera Barat Yumi Ariyati yang didampingi Komisioner pengawasan isi siaran Ardian Yonas menyebut ada 10 orang tenaga pemantau yang dilakukan bimbingan teknis di KPI pusat.

"Kita berharap kinerja pemantauan isi siaran si KPID Sumbar kedepan lebih baik. Untuk kesuksesan Bimtek kita mnta Komisioner KPI pusat dan Tim pemantau siaran KPI pusat untuk memberi pencerahan dan konsep teknis pemantauan siaran yang baik. Nantinya tenaga pemantau kita akan melihat langsung pola dan sistem pemantauan di KPI pusat yang susah sangat memadai" pungkasnya, (AS)

Raup Keuntungan Puluhan Juta, Polisi Gadungan Berpangkat Kompol di Bekuk Polda Sumbar

Raup Keuntungan Puluhan Juta, Polisi Gadungan Berpangkat Kompol di Bekuk Polda Sumbar

Info Positif On Wednesday, December 15, 2021

INFO|SUMBAR -  Polda Sumbar mengamankan seorang polisi gadungan berinisial AR. Ia ditangkap di depan kantor Pengadilan Negeri Painan oleh Satreskrim Polres Pessel.

Pelaku juga melakukan penipuan, dengan mengaku anggota Polri berpangkat Kompol berjabatan Wakaresmob Polda Sumbar.

“Padahal tidak ada jabatan Wakaresmob di Polda Sumbar,” kata Kanit I Subdit IV Ditreskrimum Polda Sumbar.

Dia meminta biaya untuk menangani kasus penipuan jual beli sawit, dengan meminta biaya Rp. 60 juta rupiah. Ia menerima dua kali pembayaran yakni Rp. 18 juta dan Rp. 42 juta rupiah.

“Kerugian yang dialami korban adalah enam puluh juta lima ratus ribu rupiah,” ujarnya.

Lanjutnya, atas dasar itu, tim Resmob Polres Pessel mencurigai dan kemudian dibawah pimpinan Kasat Reskrim Polres Pessel pelaku AR diamankan di depan kantor Pengadilan Negeri Painan.(*)

KBPI Dan Perwakilan Setiap Daerah di Indonesia Telah Dilantik Dan Dikukuhkan

KBPI Dan Perwakilan Setiap Daerah di Indonesia Telah Dilantik Dan Dikukuhkan

Info Positif On Monday, December 13, 2021

 

INFONUSANTARA.NET - DPW Keluarga Besar Piliang Indonesia (KBPI) periode 2021 -2026 telah dikukuhkan pada hari ini Minggu (12/12/21) dengan penuh hikmat di Gedung Pertemuan Bagindo Aziz Chan Balaikota Padang, Aia Pacah.

Pelantikan dilakukan oleh Ketua DPN KBPI, Ade Armando di ikuti beberapa perwakilan dari daerah, hadir seperti dari Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Riau, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat dan lainnya.

Ade Armando, beliau berpesan agar panji-panji KBPI dapat dikibarkan dan mengayomi seluruh warga suku Piliang baik dalam suka maupun duka, contohnya jika ada yang sakit bersama kita silau-manyilau (saling melihat), jika ada yang meninggal bersama kita melayat, bila perlu kita yang melaksanakan Fardu Kifayah nya dan jika ado yang baralek (pesta pernikahan) bersama kita datang.

"Selain itu program-progam sosial lainnya dan pendidikan untuk dunsanak kita, anak kemenakan kita harus dapat kita bantu memfasilitasinya melalui program beasiswa ataupun program bantuan lainnya. Demikian pula dibidang UMKM banyak dunsanak kita yang berprofesi sebagai pedagang harus bisa kita bantu untuk peningkatan usahanya, baik itu bantuan modal kerja ataupun modal investasi," ucap Ade Fernando.

Dalam sambutannya, Andi Meirizal selaku Ketua DPW KBPI Sumatera Barat juga menghimbau kepada warga masyarakat yang sukunya Piliang berdomisili di Provinsi Sumatera Barat khususnya setiap kabupaten/kota agar dapat mendukung dan bergabung membesarkan KBPI demi mengangkat harkat dan martabat Suku Piliang supaya lebih maju dan berkembang dengan azas kebersamaan dalam membangun bangsa negara yang kita cintai dan tidak lupa yang paling utama adalah menjunjung tinggi jiwa persatuan dan kesatuan bangsa untuk NKRI.

Demikian juga pendapat dari Ketua DPW KBPI Provinsi Kepulauan Riau, semoga DPW KBPI Propinsi Kepulauan Riau dapat bersinergi dalam merangkul seluruh dunsanak kita Suku Piliang yang ada di Propinsi Kepri.(Inf)

Gubernur dorong pengembangan Pelabuhan Teluk Bayur

Gubernur dorong pengembangan Pelabuhan Teluk Bayur

Info Positif On Wednesday, December 08, 2021

 

INFONUSANTARA.NET - Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi mendorong Pelindo untuk pengembangan Pelabuhan Teluk Bayur agar bisa menampung kapal dengan kapasitas lebih besar dan lebih banyak.

"Sekarang peluang investasi mulai terbuka seperti tambang batu bara, juga karet, kulit manis dan gambir. Butuh pelabuhan yang lebih besar dan bisa menampung kapal dengan kapasitas lebih besar. Kalau pelabuhan tidak bisa berubah menjadi lebih baik, maka investasi bisa terhalang," katanya saat bertemu dengan Pelindo dan pengusaha batu bara dari Sawahlunto di Istana Gubernuran, Senin kemarin.

Apalagi, saat ini tol sedang dibangun. Jika sudah selesai maka akses transportasi lebih cepat dan lancar sehingga peran Teluk Bayur akan lebih dibutuhkan lagi.

Dengan demikian Teluk Bayur tidak hanya akan menjadi pelabuhan yang dimanfaatkan oleh pengusaha yang berinvestasi di Sumbar tetapi juga bisa dari provinsi tetangga.

"Jadi sebenarnya tidak ada alasan untuk tidak mengembangkan Teluk Bayur," kata Mahyeldi.

Kepala Balitbang Sumbar Refi Wafda mengatakan berdasarkan data ekspor Sumbar, tujuan utama adalah negara seperti India dan sekitarnya yang sebenarnya lebih menguntungkan jika mamanfaatkan Pelabuhan Teluk Bayur.

Potensi lain yang mungkin bisa dimanfaatkan adalah sebagai pelabuhan untuk tuna dan aspal.

Sementara itu pengusaha batu bara asal Sawahlunto, Putra mengatakan ada investor besar yang tertarik dengan produk batu bara namun butuh pelabuhan yang bisa menampung kapal kapasitas besar yang saat ini belum tersedia di pelabuhan Teluk Bayur.

Akan sangat membantu jika ada perbaikan dan pengembangan pelabuhan agar investor tertarik untuk datang.

General Manager PT Pelindo II Cabang Teluk Bayur, Nunu Husnul Khitam mengatakan kondisi Pelabuhan Teluk Bayur saat ini memang membutuhkan banyak pengembangan.

Rencana pengembangan tersebut sudah ada sejak 2016 dan ada revisi pada 2018. Namun dengan perkembangan saat ini kemungkinan perlu direvisi kembali.

Revisi tersebut juga harus diikuti dengan perubahan Amdal karena itu kemungkinan butuh waktu. Tetapi Teluk Bayur menurutnya pasti akan dikembangkan.***

Gubernur : Jumlah penganggur terbuka Sumbar menurun pada 2021 jadi 6,52 persen

Gubernur : Jumlah penganggur terbuka Sumbar menurun pada 2021 jadi 6,52 persen

Info Positif On Wednesday, December 08, 2021

 

INFONUSANTARA.NET --Angka pengangguran terbuka di Sumatera Barat berdasarkan data BPS menurun menjadi 6,52 persen pada 2021 dibandingkan 2,58 pada periode yang sama pada 2020.

"Meski masih dalam kondisi pandemi tapi tingkat pengangguran di Sumbar menurun dari tahun 2020,” kata Gubernur Sumbar Mahyeldi saat menyambut rombongan Komisi IX DPR RI di Auditorium Gubernuran, Selasa (7/12/2021).

Lebih rinci Mahyeldi menyampaikan jumlah penduduk usia kerja Sumbar pada 2021 sebanyak 4,76 juta yang meliputi angkatan kerja 2,7 juta dan 1,1 juta bukan angkatan kerja. Dari data itu jumlah penduduk yang bekerja sebanyak 2,58 juta dan yang menanggur 179.950 orang atau 6,52 persen 

Sekaitan pandemi COVID-19, pada 2021 terdapat 313.850 penduduk usia kerja yang terdampak, turun dari 2020 yaitu berjumlah 531.560 orang.

"Sementara itu Pemprov Sumbar juga telah menetapkan UMP tahun 2022 sebesar Rp2,512.539 naik 1 persen lebih dari tahun ini yang berjumlah Rp2,488.041," ujar Mahyeldi.

Ia menyebut dalam penetapan itu Pemprov Sumbar telah melalukan beberapa upaya diantaranya melakukan sosialisasi penetapan UMP pada perusahaan, melakukan bimtek dan pengawasan serta pembinaan terhadap implementasi UMP.

"Kami berharap kedatangan Komisi IX hari ini bisa memberikan masukan untuk dijadikan pertimbangan bagi Sumbar ke depan," katanya.

Ketua rombongan Komisi IX, Dr. H. Edy Wuryanto, S.KP, M.Kep mengatakan saat ini komisi tersebut membagi kelompok, satu ke Sumbar, ada yang ke Bali dan sebagian keluar negeri.

Kunjungan spesifik ke Sumbar berdasarkan Peraturan DPR RI Nomor 1 tahun 2014 untuk melakukan pengawasan terhadap penetapan dan implementasi UMP 2022.

"Komisi IX membidangi dua sektor yaitu ketenagakerjaan dan kesehatan. Dua sektor ini sangat komplek namun juga sangat fundamental," katanya.

Ia menyebut kunjungan yang dilakukan dalam rangka evaluasi penetapan UMP 2022.

UMP telah ditetapkan berdasarkan PP 36 tahun 2021. Pada satu sisi penetapan itu memberikan jaminan kepada pekerja untuk mendapatkan upah layak namun di sisi lain masih ada polemik antara perusahaan dan serikat pekerja.

"Karena itu penting untuk turun langsung melihat kondisi di Sumbar untuk dijadikan bahan untuk disampaikan pada mitra kerja sekaligus bahan yang akan dibawa dalam rapat komisi," ujarnya.

Rombongan IX DPR RI yang hadir adalah  sebagai ketua Tim, Rahmad Handoyo, S.PI, MM, Drs. H. Zulfikar Achmad, Hasan Saleh dan H. Alifuddin, SE, M.M.***

Gubernur : Peringatan HBN ke-73 dimeriahkan berbagai kegiatan

Gubernur : Peringatan HBN ke-73 dimeriahkan berbagai kegiatan

Info Positif On Tuesday, December 07, 2021

 

INFONUSANTARA.NET --Peringatan Hari Bela Negara (HBN) ke-73 tahun 2021 akan dimeriahkan sejumlah kegiatan sebagai upaya untuk menyegarkan memori anak bangsa atas peran Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) pada 22 Desember 1948 – 13 Juli 1949 sebagai tonggak penyambung "nyawa" bangsa Indonesia.

"HBN tahun ini dijadikan momentum mensinergikan, mengkoordinasikan dan mengoptimalkan agenda yang telah disusun agar semakin lekat dalam ingatan anak bangsa," kata Gubernur Sumbar, Mahyeldi saat memimpin Rapat Evaluasi Peringatan Hari Bela Negara ke-73 tahun 2021 tingkat Provinsi Sumatera Barat di ruang rapat Istana Gubernuran, Selasa (7/12/2021).

Beberapa kegiatan yang telah disusun diantaranya olahraga, napak tilas, story telling, bela negara, kemah bahkti pramuka, pagelaran seni budaya, atraksi anak nagari, pasar murah, penanaman pohon, FGD perjuangan PDRI, seminar dan ORARI.

"Kita berharap semua agenda berjalan lancar dan terlaksana secara baik pada 12-19 Desember 2021," katanya.

Sementara untuk peringatan HBN ke-74 tahun 2022 ia meminta untuk direncanakan dan disiapkan dengan matang sejak awal. Kegiatan itu akan dimulai dari 19 Desember 2022 sampai 15 Januari 2023 sekitar 24 hari. 

Tanggal 15 Januari berkaitan dengan peristiwa Situjuah yang tidak bisa dilepaskan dari PDRI. Dua acara HBN dan peristiwa Situjuah harus dikemas menjadi sebuah kegiatan yang meriah.

"Kami mohon dukungan semua pihak untuk HBN 2022. Kita akan lebih besarkan acaranya jadi Sumbar punya iven sejak awal tahun," katanya.

Gubernur juga meminta dukungan bupati dan wali kota yang daerahnya menjadi basis PDRI untuk meningkatkan akses jalan sehingga bisa lebih mudah mengundang tokoh-tokoh nasional dalam peringatan HBN.

Akses jalan itu dari Payakumbuh menuju Koto Tinggi sekaligus akses jalan dari Batusangkar ke Situjuah. Dua ruas jalan itu harus bisa ditingkatkan sehingga bisa mendukung pelaksanaan kegiatan.

Pemprov Sumbar menurutnya akan mendukung peningkatan kualiatas jalan tersebut.***

Ketua PPM Sumbar Fasilitasi Agenda rapat LVRI Sumbar untuk menyambut kedatangan Sekjen LVRI

Ketua PPM Sumbar Fasilitasi Agenda rapat LVRI Sumbar untuk menyambut kedatangan Sekjen LVRI

Info Positif On Sunday, November 28, 2021

 

INFONUSANTARA.NET - Liguin Veteran Republik Indonesia (LVRI) mengadakan agenda rapat untuk menyambut kedatangan Sekjen LVRI yang rencananya berkunjung ke Sumbar pada 9 Desember 2021 yang akan datang. Rapat sendiri di fasilitasi oleh Pemuda Panca Marga (PPM) yang merupakan organisasi yang di bentuk oleh LVRI.

Ketua PPM Sumbar Wahyu Iramana Putra dalam kesempatan tersebut menjelaskan, selaku organisasi yang dilahirkan oleh LVRI, PPM berkewajiban memberikan fasilitas dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh LVRI.

"Kita selaku organisasi yang dilahirkan oleh LVRI, berkewajiban untuk memberikan fasilitas kepada LVRI. Oleh karena itu, rapat dalam menyambut kedatangan Sekjen LVRI kita fasilitasi di Cafe Taman Pucuk Merah, Gunung Pangilun, Padang," ucapnya. Sabtu (27/11).

Dalam kesempatan tersebut Ketua DPD LVRI Sumbar Kolonel (Purn) Amir Syarifuddin menjelaskan DPD LVRI Sumbar akan kedatanganan Sekjen DPP LVRI, Marsda TNI (Purn) FX. Soejitno pada 9 Desember yang akan datang. Dalam kunjungan Sekjen berserta rombongan tersebut, akan melakukan konsolidasi terhadap organisasi. Selain itu, akan melakukan pemeriksaan terhadap keabsahan dari anggota LVRI di 19kota/kabupaten di Sumbar.

"Kunjungan tersebut bersifat konsolidasi. Selain itu, Sekjen akan melakukan pemeriksaan terhadap keabsahan anggota LVRI di daerah" ucapnya.

Amir Syarifuddin menjelaskan pada saat ini isu yang beredar anggota LVRI tidak berasal dari veteran.

"Oleh karena itu Sekjen turun langsung untuk mencek kebenarannya. Yang jelas, permasalahan ini menyangkut akan tunjangan veteran. Salah satu kasus, tanggal lahir yang di palsukan," ucapnya.

Amir Syarifuddin menjelaskan juga, veteran tersebut terbagi dalam tiga kriteria, veteran pejuang kemerdekaan, veteran Trikora, veteran Dwikora, dan veteran perang Timor Timur dari tahun 1975 hingga Juni 1976.

"Saat ini jumlah anggota LVRI di Sumbar 1500 orang. Kita ini sudah tua-tua. Yang perlu di ingat, pengurus LVRI itu sifatnya sukarela dan tanpa imbalan," tutupnya. (Inf)

Layanan Gratis! PT KAI Divre II Sumbar Sediakan Gerbong Khusus Sepeda Non Lipat dari Padang ke Pariaman

Layanan Gratis! PT KAI Divre II Sumbar Sediakan Gerbong Khusus Sepeda Non Lipat dari Padang ke Pariaman

Info Positif On Sunday, November 21, 2021

INFONUSANTARA.NET -- PT Kereta Api Indonesia (KAI) Divre II Sumatera Barat (Sumbar) menghadirkan terobosan baru, yaitu adanya gerbong khusus untuk parkir sepeda bagi para penumpang. Sebanyak 12 unit sepeda non lipat disediakan paddocknya di dalam gerbong KA Sibunuang yang bertolak dari Padang menuju Pariaman.

Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Barat (Sumbar), Audy Joinaldy mengatakan, konsep kereta api dengan gerbong khusus sepeda mirip dengan kereta yang ada di Belanda.

"Kita harus bangga, terobosan ini merupakan pertama kalinya untuk kereta api lokasi di seluruh Indonesia," ucap Audy Joinaldy saat launching gerbong khusus sepeda di stasiun Padang, Sabtu (20/11/2021).

Audy mengatakan, gerbong parkir khusus sepeda itu disediakan secara gratis bagi penumpang kereta api.

"Jadi, kita tak perlu repot lagi jika warga Kota Padang ingin sepeda ke Kota Pariaman, tinggal beli tiket melalui KAI Access penumpang juga mendapatkan layanan untuk bagasi sepedanya secara gratis. Berbeda di sewaktu saya pernah menetap di Belanda selama 2 tahun. Di sana harus bayar 1/4 dari ongkosnya,"  ungkapnya.

“Sangat luar biasa, mengadaptasi kereta yang ada di Belanda, sekarang tinggal bagaimana masyarakat Sumbar memanfaatkan fasilitas ini,” katanya.

Gerbong khusus sepeda tersebut, katanya juga memudahkan pecinta olahraga tersebut untuk membawa dari dua daerah tersebut. Dulu (sepeda) dibawa pakai mobil.

"Ini sangat luar biasa, hanya Rp 5 ribu ditambah dengan paddock sepeda sudah bisa terbawa," tambahnya.

Lanjut Audy menyampaikan, terobosan ini memudahkan bagi pencinta olahraga sepeda. Seperti kereta yang ada di Belanda, sekarang tinggal bagaimana masyarakat Sumbar memanfaatkan fasilitas ini.

Sementara itu, Walikota Pariaman, Genius Umar mengatakan, permintaan pihaknya pada bulan Mei 2021 lalu direspons dengan cepat oleh KAI Sumbar dan selesai dalam satu bulan pengerjaan.

Dirinya menilai, gerbong khusus sepeda juga mampu meningkatkan ekonomi baik dari Padang ke Pariaman atau sebaliknya.

Sehingga bisa menjadi suatu kawasan ekonomi jika mengembangkan konsep kota metropolitan seperti Jabodetabek dan Manila.

“Dan konsep penggabungan antara tiga kabupaten dan kota ini,” ucap Genius.

Tak sampai di sana, Genius juga meminta KAI Divre II Sumbar mampu menyediakan ruang untuk komoditi kelapa sawit yang dibawa dari Pasaman ke Padang diangkut menggunakan kereta api.

“Sehingga mampu mengangkat lapangan pekerjaan baru,” tuturnya.

Genius berharap, dengan adanya fasilitas sepeda di kereta api ini dapat meningkatkan sport wisata di Pariaman.

"Kalau diperbolehkan, tiket KAI bisa di kolaborasikan dengan wisata laut. Jadi, sekali bayar tiket terpadu, konsumen juga mendapatkan layanan wisata laut. Tentu ini akan menjadi terobosan yang hebat," tambahnya.

Vice Presiden PT KAI Divre II Sumatera Barat Miming Kuncoro menjelaskan telah melakukan serangkaian uji coba untuk bagasi sepeda. 

"Fasilitas tambahan untuk sepeda tidak berbayar, untuk mendapat layanan ini, para penumpang harus membeli tiket kereta api melalui aplikasi KAI Access," ujarnya.

Sebelumnya PT. KAI hanya memperbolehkan sepeda lipat dengan berat maksimal 20 kg dan ukuran roda maksimal 22 inci untuk masuk kedalam kereta api. (mbb)

Wagub : MTQ ke-39 di Padang Panjang Sukses, Kota Padang Raih Juara Umum

Wagub : MTQ ke-39 di Padang Panjang Sukses, Kota Padang Raih Juara Umum

Info Positif On Friday, November 19, 2021

 

INFONUSANTARA.NET -- Wakil Gubernur Sumatera Barat menilai pelaksanaan MTQ N ke-39 tingkat provinsi di Padang Panjang berjalan dengan sukses dan lancar dengan antusiasme dan dukungan masyarakat yang luar biasa. Selanjutnya MTQ N ke- 40 akan digelar pada 2023 dengan tuan rumah Solok Selatan.

"Selamat kepada seluruh pemenang pada MTQ ini, juga kepada seluruh kafilah yang telah berjuang sepenuh tenaga meski belum meraih prestasi. Jadikanlah kegiatan ini sebagai pengalaman untuk melecut prestasi lebih tinggi ke depan," katanya saat menutup MTQ N ke-39 di Padang Panjang, Jumat (19/11/2021).

Ia memberikan apresiasi kepada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Padang Panjang yang telah menjadi tuan rumah yang ramah bagi seluruh peserta. Apresiasi juga diberikan kepada seluruh kepala daerah dan LPTQ kabupaten dan kota yang telah membina generasi muda dalam mencintai Al Quran.

"MTQ melahirkan hal baik. Soliditas, solidaritas dan sinergitas. Berkah lebih terasa bagi Sumbar dengan rahmat Al Quran," katanya.

Ia juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada dewan hakim, panitera dan seluruh panitia yang telah ikut mensukseskan MTQ N ke-39 tersebut.

Senada Kepala Kanwil Kemenag Sumbar Helmi mengucapkan terima kasih pada berbagai pihak yang telah mendukung suksesnya acara. Ia mengingatkan agar pemenang tidak menjadi sombong dan menyemangati perserta yang belum beruntung untuk terus mengasah diri.

Berdasarkan SK Koordinator Dewan Hakim Nomor: 3/KOORD-DH/MTQ-XXXIX/XI/2021 Tentang Juara Umum dan Peringkat 10 (Sepuluh) Besar Pada MTQ XXXIX Tingkat Provinal Sumatera Barat Tahun 2021 di Kota Padang Panjang, Kota Padang keluar sebagai juara umum dalam pelaksanaan kali ini.

Posisi Kota Padang di ikuti Kabupaten Tanah Datar, Kota Pariaman, Kab. Pasaman, Kab. Agam, Kabupaten Padang Pariaman, Kota Padang Panjang, Kota Bukittinggi, Kab. Pasaman Barat sementara Kota Solok, Kota Payakumbuh menjadi peringkat sepuluh ganda karena memperoleh nilai yang sama.***