PILIHAN REDAKSI

Bupati Sijunjung Benny Dwifa Yuswir Melayat Kerumah Duka Zalmendra

  INFONUSANTARA.NET, Sijunjung--  Bupati Sijunjung Benny Dwifa Yuswir, SSTP, M.Si Sutan Gumilang melayat kerumah duka Zalmendra (47) di Siju...

Budaya

Opini

Mentawai

Padang Panjang

Peristiwa

Pariwara

Sijunjung

RAGAM

Heboh !! Honor KPPS Belum Cair, Jons Manedi: Sudah Dibayarkan
Wednesday, July 17, 2024

On Wednesday, July 17, 2024

 



INFONUSANTARA.NET -- Para petugas Kelompok Penyelenggara Pemilihan Suara (KPPS) untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU) anggota DPD RI Dapil Sumatera Barat (Sumbar) heboh. Mereka mempertanyakan belum cairnya honor.


Padahal, PSU sudah selesai dilaksanakan pada Sabtu (13/7/2024). Pleno tingkat kecamatan juga telah selesai sudah selesai dilaksanakan.


Hebohnya, para petugas berlangsung baik melalui grup whatsapp KPPS maupun dari mulut ke mulut sesama petugas KPPS. Malahan mereka juga membandingkan dengan kondisi daerah lain, yang telah duluan.


Tragisnya, ada beberapa petugas KPPS yang menyentil sampai ke masalah pribadi dan saling menyalahkan sesama KPPS. “Dana operasional lai banyak balabiah, tapi ketua haniang (Dana operasional banyak berlebih, tapi ketua diam red) ,” ujar salah seorang petugas KPPS dengan emoticon menangis.


Bisa jadi karena merasa tersindir, muncul pula tanggapan. Malahan, dia langsung memberikan pukulan telak terhadap status tersebut.


“Karajo ndak adoh dari awal dihubungi alasan karajo taruih, nolongan ndak adoh respon grup jarang, pas minta honor capek, tentang pitih2 lngsng berkoar2. chat pribadi atau chat di grup tps awak, datang hari h se, talambek lo, susah bana dihubungi, karajoan kewajiban lu, baru mintak hak, tangguang makan pitih sagitu mah!,” balasnya.


“Tu kan…klo posting tu hati2 jgn sampai ada yg tersinggung. Kalau sisa uang operasional kebijakan ketua. beliau yg thu kerjaan anggotanya.. yg jelas jgn ribut2 masalh uang ini,” ujar yang lain.


Menariknya, ada pula menghubungkan honor yang belum cair dengan terganggunya kewajiban yang mesti mereka bayar. Seperti token listrik yang telah berbunyi, kewajban mekar dan lain sebagainya.


Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih Parmas dan SDM Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat (KPU Sumbar), Jons Manedi menyampaikan bahwa keterlambatan pembayaran honor disebabkan oleh kendala teknis pencairan dana.


Menurut Jons, dana untuk honor petugas KPPS tersebut sudah dibayarkan. hanya dua daerah yang belum, yakni Kota Padang dan Pasaman Barat. “Khusus Kota Padang dan Pasaman Barat sudah diajukan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) pagi tadi,”  ujar Jons Manedi melalui sambungan seluler, Rabu (17/7/2024).


“Mestinya teman-teman KPPS tidak perlu ribut, karena kerja mereka juga belum selesai. Mereka itu di SK kan selama 1 bulan,” ujarnya.


Adapun jumlah honor yang dibayarkan, kata Jons, masih sama jumlahnya dengan pelaksanaan Pemilu Februari 2024. Untuk Ketua KPPS sebesar Rp1.200.000, anggota KPPS Rp1.100.000, dan petugas Linmas Rp700.000.


Adapun jumlah TPS yang ada di Sumbar yakni 17.569 TPS. Setiap TPS terdapat tujuh orang petugas KPPS ditambah dengan dua orang Linmas.


“Sementara untuk biaya operasional sudah dicairkan Jumat (12/7/2024), di mana masing-masing TPS mendapat Rp3.500.000, yang meliputi biaya pembuatan TPS, operasional dan biaya makan minum,” ungkapnya.


Jons menegaskan, meski ada kendala teknis pencairan dana, seluruh petugas KPPS akan menerima honor mereka. “Kami pastikan bahwa pembayaran akan dilakukan sesuai jadwal, dan pelaksanaan PSU berjalan lancar dan sukses,” ujar Jons.


Sebelumnya, Jons Manedi juga mengungkapkan bahwa untuk PSU DPD RI Dapil Sumbar membutuhkan anggaran mencapai Rp250 miliar. PSU DPD RI ini bermula dari pencoretan nama Irman Gusman dari daftar calon oleh KPU, sehingga Irman tak dapat ikut dalam Pemilu Februari lalu.


KPU beralasan Irman Gusman tidak memenuhi syarat, terkait dengan masa bebas setelah menjalani hukuman dalam kasus korupsi.


Namun, Irman melawan, dengan menggugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam putusannya, MK mengabulkan gugatan Irman Gusman, dengan memerintahkan KPU menyelenggarakan PSU yang memasukkan nama Irman Gusman sebagai salah satu calon DPD RI.


Pilkada Serentak 2024, PDIP Sumbar Usulkan H Safni dan Ahlul Badrito Resha Maju Sebagai Paslon Bupati dan Wakil Bupati Limapuluh Kota
Wednesday, July 17, 2024

On Wednesday, July 17, 2024

 

Paslon Bupati dan Wakil Bupati Limapuluh Kota,H Safni (kiri) Ahlul Badrito Resha (kanan) maju di Pilkada serentak 2024.


INFONUSANTARA.NET -- PDIP Sumatera Barat usulkan H Safni dan Ahlul Badrito Resha sebagai pasangan calon (Paslon) bupati dan wakil bupati Limapuluh Kota di Pilkada Serentak 2024. 


Pengusulan nama Safni-Ahlul Badrito Resha ini ke DPP PDIP, melalui Surat No 307/IN/DPD.24.B/VII/2024 yang ditandatangani Ketua PDIP Sumbar, Alex Indra Lukman dan Sutan Riska Tuanku Kerajaan (sekretaris). 


"Rekomendasi Paslon untuk Pilkada Limapuluh Kota ini, juga telah merujuk hasil pemetaan politik dan penjaringan yang dilakukan pengurus cabang," ungkap Ketua PDIP Sumatera Barat, Alex Indra Lukman melalui sambungan telepon, Selasa (16/7/2024).


Dikatakan Alex, H Safni-Ahlul Badrito Resha ini diusulkan koalisi PDIP, Partai Hanura dan PKS. Koalisi ini telah memenuhi syarat minimal pengusulan Paslon sebesar 20% dari kursi parlemen (35 kursi) atau 7 kursi. 


Pada Pemilu 2024 lalu, PDIP meraih 1 dari 35 kursi parlemen. Begitu juga dengan Partai Hanura. 


Sementara, PKS mengirimkan 5 orang kadernya ke kursi DPRD Limapuluh Kota periode 2024-2029. 


Dengan hasil perolehan kursi Pemilu 2024 itu, ketiga partai politik ini telah mengantongi 7 kursi parlemen, sehingga telah memenuhi syarat pencalonan pada Pilkada serentak 2024. 


Diketahui, Safni merupakan seorang pengusaha asal Nagari Sariak Laweh, Kecamatan Akabiluru yang sukses di Provinsi Riau. 


Dia merupakan pengusaha ayam buras yang kemudian merambah bisnis perkebunan sawit serta sejumlah bisnis lainnya. 


Sementara, Ahlul Badrito Resha merupakan alumnus Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) yang kemudian memilih mengabdi di kampung halaman sebagai pengelola SDIT Ar Rissalah Simalanggang. 


Bendahara PKS Limapuluh Kota 202-2025 ini juga merintis bisnis catering. Semasa mahasiswa, pria kelahiran 1987 ini juga dipercaya sebagai Menko Eksternal BEM KM UGM periode tahun 2010. 


Sementara, Ketua PDIP Limapuluh Kota, H Dalius menilai, H Safni dan Ahlul Badrito Resha merupakan perbaduan tokoh senior yang telah matang di dunia bisnis di tanah rantau dengan soso anak muda yang sudah jadi aktivis sejak remajanya. 


"Yang membuat kita tertarik dengan H Safni, salah satunya soal komitmen beliau yang akan akur dengan 'jodohnya' di Pilkada 2024 ini," ungkap Dalius.


"Akur itu tak hanya selama menjabat sebagai kepala daerah, jika diamanahkan masyarakat Limapuluh Kota pada Pilkada serentak 2024, tetapi juga sepanjang hayat dikandung badan," ungkap Dalius mengutip pernyataan H Safni saat proses di internal partai. 


Selain itu, Dalius juga memuji komitmen H Safni terkait pembiayaan Pilkada. Dimana, H Safni berjanji tidak akan senggol kiri-kanan. 


"H Safni ingin berdikari dalam membiayai kampanye. Sehingga, tidak perlu memikirkan balas budi pada pihak-pihak lain yang ikut membantu pembiayaan Pilkada," ungkap Dalius. 


Pada pemerintahannya nanti jika terpilih sebagai pemenang Pilkada, terang Dalius, H Safni juga berjanji akan menerapkan meritokrasi sehingga pimpinan OPD nanti akan diisi oleh figur dengan kopetensi yang sesuai dengan jabatannya. 


"H Safni menginginkan proses lelang jabatan, tak sekadar wacana. Inilah sekelumit komitmen H Safni yang membuat PDIP Limapuluh Kota tertarik untuk mengusung namanya di Pilkada 2024 yang pencoblosannya 27 November 2024 nanti," tutup Dalius. (*)

Kasus Dugaan Korupsi Dana Covid-19 di BPBD Sumbar, Kejati Sumbar: Tahap Penyidikan, Segera Menetapkan Tersangka
Thursday, May 30, 2024

On Thursday, May 30, 2024

 

Asisten Pidana Khusus Kejati Sumbar Hadiman. 


INFONUSANTARA.NET -- Kasus dugaan korupsi dana Covid-19 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Barat, prosesnya sudah dinaikkan ke tahap penyidikan.


Saat ini Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat tengah menyidik kasus dugaan korupsi di BPBD Sumbar terkait pengadaan face shield ketika pandemi COVID-19 melanda beberapa waktu lalu.


Asisten Pidana Khusus Kejati Sumbar Hadiman mengatakan, prosesnya sudah dinaikkan ke tahap penyidikan pada April lalu. Ada sebanyak sembilan belas orang saksi yang sudah diperiksa.


"Belasan saksi yang sudah diperiksa tim penyidik berasal dari berbagai latar belakang mulai dari BPBD Sumbar, Inspektorat, pihak rekanan pengadaan, dan satu ahli," katanya. Kamis (30/5/2024) 


Untuk pemeriksaan saksi dilakukan secara maraton, jelas Hardiman. Dan pihaknya juga telah memintakan penghitungan kerugian keuangan negara. Saat ini Tim Auditor Internal Kejati Sumbar sedang menghitung kerugian negara dalam perkara ini.


"Kami akan segera menetapkan tersangka, jika memang sudah cukup bukti dan hasil audit keluar maka segera ditetapkan tersangka dan ditahan," tegasnya.


Lebih lanjut dijelaskan pada saat itu terdapat anggaran yang dikucurkan mencapai ratusan miliar oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam penanganan Covid-19. Ada ratusan kontrak,dan ratusan produk. 


Kami menemukan adanya dugaan penggelembungan harga (markup). Dari kontrak yang sebanyak itu kami selidiki pada dua kontrak. Pagu anggaran untuk dua kontrak pengadaan tersebut diketahui mencapai Rp3,9 miliar pada tahun anggaran 2020.


Hardiman menegaskan Kejati Sumbar tidak akan pandang bulu dalam menjerat orang-orang yang bersalah dan perlu dimintai pertanggungjawaban secara hukum.



Pada Rakerprov KONI Sumbar 2024,Saatnya Pengurus Cabor Sampaikan Problemnya Agar Tak Ada Umpatan Dibelakang
Friday, May 24, 2024

On Friday, May 24, 2024



INFONUSANTARA.NET - Agar tak ada lagi yang mengumpat di belakang dan dikemudian hari. Saatnya para pelatih dan atlet yang sering berkeluh kesah tentang bagaimana kondisi olahraga di Ranah Minang untuk menyampaikan uneg-unegnya pada Rapat Kerja Provinsi (Rakerprov) KONI Sumbar 2024. 


Kegiatan Rapat Kerja Provinsi (Rakerprov) KONI Sumbar 2024, akan berlangsung sehari penuh di UNP Hotel & Convention Center, pada Senin (27/5/2024). Dengan tema “Melalui Kebersamaan Membangun Olahraga Sumatera Barat yang Membanggakan” menjadi pakem utama pada Rakerprov ini. 


“Saya akan ungkapkan semua problem yang terjadi pada raker nanti, ibarat anak ayam kami seakan kehilangan induk, tak tau kemana mau mengadu,” ucap Feri pelatih cabor bola tangan Sumbar yang sukses sumbangkan medali emas di Porwil Riau.


Wakil Ketua Umum IV KONI Sumbar, Septris Yonaldi mengatakan, sederet agenda penting baik yang berlangsung pada tahun 2024 dan 2025 akan menjadi pembahasan KONI Sumbar yang terdiri dari Pengprov Cabor dan KONI kabupaten/kota.


“Hal yang sentral adalah persiapan menghadapi PON 2024 dan kepastian pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) yang akan di gelar 2025 mendatang di Kota Solok,” ujar Sepris pada sesi keterangan pers di gedung KONI Sumbar, Jumat (24/5/2024) siang.


Ia merinci, terdapat beberapa pembicara pada Rakerprov nanti. Kadispora Sumbar nanti akan memaparkan seputar membangun pembinaan olahraga Sumatera Barat yang terbaik melalui tata kelola olahraga yang sehat, modern dan profesional.


Selanjutnya, pemaparan analisa, evaluasi program kerja dan anggaran KONI 2023 dari BAI. Lalu, paparan rencana kerja dan anggaran KONI Sumbar 2024 yang di sampaikan oleh Waketum III KONI Sumbar.


Agenda berikut, pemaparan kesiapan Sumbar menghadapi Pekan Olahraga    Nasional (PON) XXI-2024 yang bakal berlangsung di Aceh-Sumut. Agenda selanjutnya adalah kepastian pelaksanaan Porprov 2025 mendatang yang rencananya sebagai tuan rumah adalah Kota Solok.


"Sejauh ini, sebanyak 36 cabang olahraga bakal di pertandingan di multi iven olahraga tahunan tersebut.Untuk progres kesiapan venue hingga saat ini sudah menyentuh angka 80 persen,"ujarnya.


Ia menambahkan, untuk melahirkan regulasi dan keputusan, nantinya dua komisi bakal melakukan rapat yang menjadi pedoman akhir Rakerprov. Komisi I yang terdiri dari bidang organisasi bakal membahas program kerja dan anggaran 2023-2024. Sedangkan Komisi II yang terdiri dari Bidang Binpres membahas tentang kesiapan menghadapi PON 2024 dan  dan Porprov 2025. 


Rakerprov KONI Sumbar tahun ini sangat penting dan menentukan ke arah mana pembinaan prestasi serta kepastian pelaksanaan Porprov yang sudah beberapa edisi ke belakang tak di gelar. "Kita tentu berharap adanya kesamaan visi dan pemikiran dari anggota KONI Sumbar terhadap pembinaan olahraga di Sumbar,” harap Septris.


Pada Pekan Olahraga Nasional (PON) 2024, Sumatera Barat akan mengikuti sebanyak 43 Cabor. Sejauh ini tercatat sebanyak 337 atlet ya g bakal berangkat ke Aceh-Sumut. Para atlet ini sebelumnya telah mengikuti babak kualifikasi PON yakni Kejurnas PON dan Porwil.


“Sesuai Raker tahun lalu, atlet yang berangkat ke PON adalah mereka yang berada di peringkat 6 besar Kejurnas PON dan medali emas Porwil 2023,” pungkasnya.(almadi/inf)


Wartawan Sumbar "KMPSB" Tolak RUU Penyiaran, Tanpa Investigasi Korupsi Semakin Ugal-Ugalan
Friday, May 24, 2024

On Friday, May 24, 2024

 

Ketua FWP-SB, Novrianto Ucok berorasi dalam aksi wartawan Sumbar menolak RUU Penyiaran, Jum'at (25/5/2024).(foto/dok)


INFONUSANTARA.NET - Puluhan wartawan di Sumbar tergabung pada Koalisi Masyarakat Pers Sumatra Barat (KMPSB) terdiri dari IJTI, AJI Padang, PWI, JPS, PJKIP dan FWP, bergerak tolak Revisi UU Penyiaran.


“Jangan bungkam kami, buka kan mata hati anggota DPR RI untuk meniadakan revisi UU Penyiaran itu,” ujar Ketua JPS Sumbar Adrian Toaik Tuswandi pada aksi KMPSB Jumat (24/5-2024) di depan Masjid Raya Sumatra Barat, Padang.


Rivai Lubis, Direktur YCM Mentawai dan Pemimpin Umum MentawaiKita, tegaskan bahwa rakyat masih butuh liputan investigatif jangan dibrengus.


“Kalau dilarang liputan Investigasi maka DPR RI turut andil jadikan perilaku korupsi Ugal-Ugalan di negara ini,” ujar Rivai.


Sedangkan Pemred Langgam Yose menegaskan anggota DPR RI yang mengusulkan revisi UU Penyiaran ayo do’akan untuk Tuhan turunkan kutukan.


“Wakil rakyat yang mengusulkan dan mendukung revisi UU Penyiaran ini menyusupkan pasal larangan investigasi, ayo kita do’akan untuk turun kutub Tuhan kepada nya,” ujar Yose.


Ketua FWP Sumbar Novrianto Ucok tegaskan lagi liputan investigasi faktanya membantu negara banyak hal tentang kejahatan apa saja saja terjadi di negara ini.


“Rencana revisi UU Penyiaran khususnya melarang investigative Pers maupun investigasi oleh konten kreator harus dibatalkan dan Pers Sumbar tegas menolak rencana busuk itu,” ujar Ucok.


Sementara itu Ketua IJTI Sumbar Defri Mulyadi mengatakan aksi ini adalah upaya bersama selamatkan fungsi pers.


“Ini gerakan bersama, aksi ini spontan kita untuk selamatkan kerja profesi sebagai jurnalis. Revisi UU Penyiaran ini adalah upaya terselubung menggolkan regulasi mengkriminalisasi dan membungkam Pers,” ujar Defri Mulyadi didampingi Sekretaris PWI Sumbar Firdaus Abie. (ms/*/inf)


Andre Rosiade: Sekjen Gerindra Lelang Sapi Rp500 Juta Bantu Korban Bencana Sumbar
Friday, May 24, 2024

On Friday, May 24, 2024

 


 

Ketua DPD Partai Gerindra Sumbar H Andre Rosiade mengatakan, semua kader Gerindra sangat bersimpati, peduli dan berlomba-lomba memberikan bantuan untuk korban bencana alam di Sumbar.


INFONUSANTARA.NET - Ketua DPD Partai Gerindra Sumbar H Andre Rosiade mengatakan, semua kader Gerindra sangat bersimpati, peduli dan berlomba-lomba memberikan bantuan untuk korban bencana alam di Sumbar. 


Mulai dari para kader di DPC Kabupaten dan Kota, DPD Provinsi Sumbar sampai Ketua Umum turut serta berpartisipasi menyerahkan batuan.


Teranyar, kata Andre Rosiade, Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Gerindra Ahmad Muzani juga memiliki cara yang unik untuk membantu korban bencana lahar dingin, banjir bandang dan longsor di Sumbar. 


Anggota DPR RI itu melelang sapi miliknya dan semua hasil penjualannya akan diberikan kepada korban bencana melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Sumbar.


“Alhamdulillah, informasi terakhir yang kami dapat, lelang itu sudah ada pemenangnya seharga Rp500 juta. Dalam waktu dekat akan diberikan kepada korban bencana. Ini kembali adalah bukti bagaimana kader Partai Gerindra begitu peduli terhadap bencana alam di Sumbar,” kata Andre Rosiade yang juga Anggota DPR RI asal Sumbar, Jumat (24/5/2024). 


Andre mengatakan, beberapa hari lalu Sekjen Ahmad Muzani telah mengumumkan akan melelang sapi miliknya. Yang hasilnya seluruhnya akan diserahkan kepada warga yang ditimpa musibah di Sumbar. 


“Pak Sekjen mengatakan seluruh hasil lelangnya akan diserahkan untuk Provinsi Sumatra Barat. Dan hasilnya Alhamdulillah mendapatkan respon yang luar biasa. Mendapatkan simpati dan dukungan yang sangat besar dari seluruh Indonesia,” kata Anggota Komisi VI DPR ini.


Sementara itu, Ahmad Muzani dalam videonya menyatakan, berbagai macam masukan, pandangan dan pikiran disampaikan melalui berbagai media sosial oleh banyak pihak kepadanya. Tentu dia mengucapkan terima kasih atas masukan itu. 


“Sejak kami mengumumkan lelang perdana dengan harga Rp150 juta, berbagai macam akun dari berbagai alamat menyebutkan angka yang diajukan mulai Rp160 juta, 180, 210, 222, 230, 250, 260 juta. Dan terakhir ada yang di angka sangat fantastis di harga Rp500 juta,” kata Wakil Ketua MPR RI ini. 


Ahmad Muzani menyebutkan, yang menawar adalah pemilik akun @kamir4300 yang menuliskan “Bismillah 500 juta #lelangsapiahmadmuzani” di akunnya. “Karena itu dengan ini kami umumkan pemenang lelang adalah pemilik akun @kamir4300 tersebut. Dengan nilai Rp500 juta,” katanya.


Ahmad Muzani mengucapkan terima kasih kepada pemilik akun ini. Yang telah menawar harga tertinggi. 


“Dari DM yang kami sampaikan, bahwa yang bersangkutan akan menyerahkan uangnya pada Senin 27 Mei 2024 di Kantor Baznas RI di Jakarta Pusat. Untuk selanjutnya ditransfer ke rekening Baznas Sumbar sebagai bagian dari ikhtiar kita untuk membantu atas berbagai musibah di Sumbar. Terima kasih atas dukungan semua,” tutupnya. (*)


Hakim Agung Prof Yulius di Lokasi Banjir Sumbar: Ajak Anak-anak Pengungsi Baca Al-Qur’an dan Bagi-bagi Alat Sholat
Tuesday, May 21, 2024

On Tuesday, May 21, 2024

 

Ketua Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung (TUN MA) Hakim Agung Prof. Yulius sambangi lokasi pengungsi banjir bandang atau 'galodo' di Sumatera Barat.


INFONUSANTARA.NET, SUMBAR - Ketua Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung (TUN MA) Hakim Agung Prof. Yulius sambangi lokasi pengungsi banjir bandang atau 'galodo' di Sumatera Barat.


Lewat Mahkamah Agung Peduli, Hakim Agung Prof  Yulius menyalurkan bantuan berupa uang tunai dan mendatangi langsung sejumlah titik lokasi terdampak bencana.


Salah satu lokasi yang didatangi hakim agung Yulius beserta rombongan adalah Nagari Parambahan, Kecamatan Limo Kaum. 


Di tanah kelahirannya itu, Yulius beserta rombongan tiba di lokasi pengungsi dan langsung menyapa warga serta anak-anak yang sedang belajar mengaji di tenda pengungsian.



Terlihat anak-anak antusias menyambut dan berinteraksi dengan Yulius. Suasana begitu cair saat Yulius  menghibur dan memberi motivasi kepada mereka.


“Ada yang hafal Juz Amma?” tanya Yulius. 


Beberapa anak kemudian mengangkat tangan dan maju ke depan. 


Dia meminta salah satu dari mereka membacakan surat ad-Dhuha dan surat at-Tin yang lantas diikuti oleh anak-anak lainnya. 


Yulius terharu melihat anak-anak begitu bersemangat dan asyik membaca Al-Qur’an. 


“Dalam situasi seperti ini mereka masih semangat belajar, mengingat-ingat hafalannya,” ujarnya. 


Dia turut berpesan agar semangat belajar Al-Qur’an terus dijaga dalam kondisi apa pun karena Al-Qur’an adalah pedoman hidup, obat hati sekaligus penolong di akhirat kelak. 


Selain membagikan bantuan, dalam kesempatan itu, pria kelahiran Bukittinggi ini juga memberi tantangan semangat bagi anak-anak yang bisa hafal Surat ad-Dukhan atau as-Sajdah. 


“Yang hafal surat al-Mulk (ad-Dhukhan) atau as-Sajdah sebulan ke depan dapat hadiah Umroh bersama orang tuanya. Mau?,” kata Yulius diikuti suara riuh tanda kesanggupan mereka untuk menghafal. 


Yulius menjelaskan, apa yang dilakukannya semata untuk menjaga semangat belajar serta mengajak para orang tua agar tak henti mendorong anaknya belajar Al-Qur’an.


Saat membagikan perangkat alat solat ada momen mengharukan. Hakim Yulius terlihat memakaikan kopiah dan sarung kepada anak pengungsi. Bahkan Yulius memeluknya dengan erat.


Pelukan anak anak ke Hakim Agung Prof Yulius  menambah haru suasana malam itu di pengungsian.


Diketahui, banjir lahar dingin menerjang sejumlah lokasi di Sumbar pada Sabtu (11/5) lalu.


Berdasarkan data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) hingga Sabtu (18/5/2024) jumlah korban jiwa akibat banjir lahar dingin Sumatera Barat mencapai 68 orang.


BNPB merincikan, 29 korban berasal dari Kabupaten Tanah Datar, 22 dari Kabupaten Agam, 2 dari Kota Padang Panjang, 2 dari Kota Padang, 1 dari Padang Pariaman, dan 5 lainnya masih belum teridentifikasi.


Saat ini, masih ada 14 orang yang hilang dan belum ditemukan. 


Tim SAR gabungan masih terus melakukan pencarian, dengan fokus di Kabupaten Tanah Datar (13 orang) dan Kabupaten Agam (1 orang).(*)

Kapolda Sumbar Pimpin Upacara Kenaikan Pangkat Pengabdian Personel,AKBP Yuli Anwar,S.H, Naik Pangkat Menjadi Kombes Pol
Tuesday, May 07, 2024

On Tuesday, May 07, 2024

AKBP Yuli Anwar,S.H, yang dinaikan pangkat setingkat lebih tinggi menjadi Kombes Pol.Yuli Anwar,S.H.


INFONUSANTARA.NET-- Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sumatera Barat (Sumbar) Irjen Pol. Suharyono, S.I.K.,S.H, memimpin upacara kenaikan pangkat pengabdian yang dilaksanakan di halaman depan Mapolda Sumbar, Senin (6/5/2024).


Upacara tersebut diikuti oleh Wakapolda Sumbar Brigjen Pol. Gupuh Setiyono,S.I.K.,M.H, Pejabat Utama Polda Sumbar dan seluruh personel Polda Sumbar.


Personel Polda Sumbar yang mendapat kenaikan pangkat pengabdian yaitu AKBP Yuli Anwar,S.H, yang dinaikan pangkat setingkat lebih tinggi menjadi Kombes Pol.Yuli Anwar,S.H.


Disela-sela kegiatan itu, Kapolda Sumbar Irjen Pol. Suharyono memberikan arahan kepada seluruh peserta upacara agar berdoa yang khusyuk, berbuat yang baik, mengabdi yang tulus karena pekerjaan sehari-hari kita jadikan sebagai ibadah, ujarnya.


Lebih lanjut Kapolda Sumbar mengatakan, untuk reward dan punishment diberikan harus jelas, seperti Kombes Pol Yuli Anwar yang baru saja dilantik ini akan terwujud karena memang beliau tidak pernah melakukan penyimpangan sepanjang kedinasannya. 


"Kenaikan Pangkat beliau itu ya karena prestasi beliau sendiri sehingga Allah memberikan keputusan melalui perantara-perantara yang diantaranya Kapolda perantaranya. tanda tangan, maju di ACC dan jadilah hari ini, kata Kapolda Sumbar," terangnya.


Selain itu, Irjen Pol Suharyono juga memberikan penekanan untuk dijadikan bagian penting didalam pelaksanaan tugas.


“Pertahankan mental kepribadian yang sudah bagus, dan tingkatkan kekuatan mental kepribadian itu, jangan sampai melakukan penyimpangan,” imbuhnya. 


Usai pelaksanaan upacara kemudian dilanjutkan dengan foto bersama dengan personel yang naik pangkat bersama dengan Kapolda,Wakapolda dan para pejabat utama polda serta peserta upacara.(*)

Inkado Sumbar Bakal Gelar Kejurprov dan Festival Karate Yang Ke 21
Monday, May 06, 2024

On Monday, May 06, 2024

 




INFONUSANTARA.NET -- Pengurus Provinsi Indonesia Karate Do (Inkado) Sumatera Barat bala menggelar kejuaraan provinsi dan festival karate se Sumatera Barat.


"Insya Allah akan kita gelar pada tanggal 10-12 Mei 2024. Ini yang ke 21 kalinya kita gelar," cakap Ketua Umum Inkado Sumbar Wahyu Iramana Putra kepada awak media, Senin (6/5/2024)


Hadir pada kesempatan itu, Ketua Sabuk Hitam (KSH) Inkado Sumbar Kompol Alvira, Ketua Panitia Pelaksana Akhiaris Sastra, Sekretaris Panitia Kejungprov Silvia Windari, Sekretariat Kejurprov Andi Kurniawan dan wasit Sahurman.


Karena Kejurprov dan Festival tersebut digelar se Sumatera Barat, H. Wahyu Iramana Putra berharap kegiatan dibuka langsung oleh Gubernur Sumbar, Buya H. Mahyeldi Ansharullah, SP.


"Harapan kita kejuaraan ini dibuka oleh Gubernur Sumbar karena sifatnya untuk menggali potensi atlit karate Sumbar," harapnya.


Sementara itu, Kompol Alvira menjelaskan, kejuaraan karate provinsi diikuti seluruh perguruan binaan Inkado se Sumbar.


"Kejuaraan provinsi ini kita gelar pada tanggal 11- 12 Mei 2024," jelasnya.


Sementara itu, festival karate akan diikuti seluruh perguruan karate di Sumbar, baik di bawah binaan Inkado maupun tidak.


"Pesertanya, boleh atas nama perguruan, Dojo dan perorangan. Untuk Festival kita gelar pada tanggal 10 Mei 2024," jelasnya. 


Dikatakan Alvira, tujuan kejurprov dan festival ini adalah untuk mengisi masa liburan panjang selama 4 hari.


"Selain itu, kuta juga ingin memberikan ruang kepada generasi muda untuk berprestasi melalui jalur olahraga dan mengevaluasi pembinaan prestasi Inkado Sumbar," katanya.


Ketua Panitia, Akhiaris Sastra mengatakan, hingga saat ini sudah ada 300 orang atlit dari berbagai Dojo dan perguruan yang mendaftar. Diperkirakan, menjelang penutupan pendaftaran akan ada 1000 peserta yang mendaftar.


"Festival digelar dari atlit pra usia dini hingga yunior. Sedangkan, Kejuaraan provinsi (Kejurprov) diikuti atlit usia dini sampai senior," jelasnya.


Dikatakannya, Kejurprov dan festival memperebutkan piala bergilir Ketua Umum Inkado Sumbar.


"Selain itu, peserta juga akan mendapatkan sertifikat dan mendali bagi pemenang," ujarnya.


Dikatakannya, Kejurprov dan Festival akan digelar di Gedung Balai Pertanian atau Sekolah Pertanian Sungai Lareh Lubuk Minturun Kecamatan Koto Tangah Kota Padang. (*)





Gubernur Sumbar Keluarkan Surat PAW Dirinya,Helmi Moesim Pertanyakan Proses Hukum Sedang Berjalan, Saya Akan Lakukan Gugatan
Sunday, April 28, 2024

On Sunday, April 28, 2024

Helmi Moesim menjelaskan terkait dikeluarkan surat PAW dirinya oleh Gubernur Sumbar dalam jumpa pers.Minggu (28/4/2024)



INFONUSANTARA.NET -- Anggota DPRD Kota Padang 2019 - 2024 dari Partai Berkarya Helmi Moesim mempertanyakan surat Pergantian Antar Waktu (PAW) yang di putuskan Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) tentang peresmian PAW DPRD Kota Padang yang di tandatangani oleh Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah yang di tandatangani pada 23 April 2024.


Saya sangat menyayangkan Gubernur Sumbar mengeluarkan surat PAW saya. Biasanya, surat PAW keluar setelah adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.


"Dalam hal ini putusan pengadilan saya belum keluar, saya masih bersengketa dan mencari keadilan dari tingkat mahkamah partai , pengadilan negeri hingga ke Mahkamah Agung. Jadi dalam aturannya, PAW saya belum bisa di keluarkan, karena masih berproses," jelasnya saat jumpa pers dengan sejumlah awak media di The ZHM Premiere, Padang. Minggu (28/4)


Helmi Moesim menambahkan, dirinya tidak mempermasalahkan jika di PAW oleh partai. "Tetapi harus sesuai aturan hukum yang berlaku. Kalo keluar keputusan dari pengadilan yang menyatakan saya menang bagaimana? Tentu Gubernur Sumbar harus mengubah surat PAW saya yang di tanda tangani pada 23 April 2024," jelasnya.


Helmi Moesim menjelaskan juga, langkah yang akan dilakukannya adalah melakukan gugatan ke PTUN, melapor ke Ombudsman, KSN, Kemendagri, DPR RI Komisi II


"Jelas sangat buruk tata kelola pemerintahan di Pemprov Sumbar. Saya akan mengadu dan melaporkan permasalahan yang saya alami ke PTUN, melapor ke Ombudsman, KSN, Kemendagri, DPR RI Komisi II," tegasnya.


Di sisi lain, Helmi Moesim menjelaskan Walikota Padang Hendri Septa belum bisa melanjutkan usulan PAW dirinya ke provinsi hingga keluarnya putusan kasasi yang telah di ajukan.


"Walikota Padang saja, belum bisa melanjutkan usulan PAW diri saya. Hal ini setelah ada keputusan dari Walikota Padang pada 19 Februari 2024. Kenapa Pemprov beraninya mengeluarkan surat PAW saya," tanyanya.



Sebelumnya Helmi Moesim merupakan anggota DPRD Kota Padang 2019 - 2024 dari Partai Berkarya. Pada Pileg 2024 - 2029 Helmi Moesim terpilih menjadi anggota DPRD Padang dari Partai Golkar.


"Di pemilu 2024 - 2029, Partai Berkarya tidak ikut pemilu karena dualisme kepemimpinan. Oleh karena itu saya mendaftarkan diri kembali ke Partai Golkar. Pendaftaran ini, setelah Partai Berkarya membuka ruang untuk anggota Partainya yang ingin mencalon kan diri lagi dengan mendaftar di partai lain," ujarnya.


Sebelumnya, Helmi Moesim melakukan gugatan kepada Partai Berkarya di Pengadilan Negeri (PN) Padang. 

Hal itu karena Pergantian Antar Waktu (PAW) yang dialami oleh Helmi Moesim.


Helmi mengaku telah menyetor uang ke DPP Partai Berkarya dengan komitmen agar tidak diproses PAW.


"Saya sudah melakukan pembayaran untuk membuat komitmen agar tidak di PAW. Nyatanya, saya di PAW, dan ini sedang menunggu putusan pengadilan negeri padang," pungkasnya.(Inf)