PILIHAN REDAKSI

Dua Pelaku Kawanan Pencurian Berhasil Diringkus Polres Payakumbuh di Lokasi Berbeda

INFO|Payakumbuh - Tim "Gedor" Sat Reskrim Polres Payakumbuh berhasil menangkap dua pelaku tindak pidana pencurian yang terjadi pa...

Budaya

Opini

Mentawai

Padang Panjang

Peristiwa

Pariwara

RAGAM

Relawan Pemajuan Kebudayaan Sumbar Desak Gubernur untuk Meminta DPRD Sumbar Menunda Pengesahan Ranperda tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah, Pelestarian Cagar Budaya dan Pengelolaan Museum
Wednesday, March 27, 2024

On Wednesday, March 27, 2024

 




INFONUSANTARA.NET - Sejumlah pimpinan lembaga dan tokoh kebudayaan di Sumatera Barat, desak gubernur untuk meminta DPRD Sumbar menunda pengesahan Ranperda Sumatera Barat tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah, Pelestarian Cagar Budaya dan Pengelolaan Museum. 


"Sebagian besar dari kami diundang dalam serangkaian pembahasan, baik itu dalam bentuk penampungan aspirasi hingga FGD serta pembahasan di DPRD. Sayangnya, nyaris tak ada perubahan sesuai masukan yang telah disampaikan," ungkap Koordinator Relawan Pemajuan Kebudayaan Sumbar, Viveri Yudi, Rabu (27/3/2024).


Hal itu disampaikan Viveri Yudi usai Relawan Pemajuan Kebudayaan Sumbar berdialog dengan Gubernur Sumbar, Mahyeldi di istana gubernuran, Rabu pagi. Gubernur tampak didampingi Kadis Kebudayaan Sumbar, Jefrinal Arifin dan sejumlah staf. 


Disebutkan Mak Kari, demikian Viveri Yudi karib disapa, kesalahan mendasar dari Ranperda ini sudah ada sejak dari Pasal 1 yang isinya menjelaskan definisi-definisi tentang pokok-pokok Ranperda. 




Seperti, yang termuat dalam Pasal 1 angka angka 28 yang menjelaskan tentang defenisi "Kebudayaan Daerah adalah ragam budaya yang hidup dan tumbuh di wilayah administratif Provinsi Sumatera Barat."


"Jika defenisinya dibatasi dalam ruang lingkup pada ragam budaya yang hidup dan tumbuh, menafikan masyarakat di Provinsi Sumbar dengan kebudayaan Minangkabau," ungkap Mak Kari.  


Mak Kari kemudian membandingkannya dengan Perda DKI Jakarta No 4 Tahun 2015 tentang Pelestarian Kebudayaan Betawi. 


"Perda di ibu kota negara saja, dengan jelas menyebut Kebudayaan Betawi yang akan diaturnya," tegas dia. 


Pembanding selanjutnya, Perda DIY No 4 Tahun 2011 tentang Tata Nilai Budaya Yogyakarta. 


Dijelaskan dalam Pasal 1 angka 7, "Tata Nilai Budaya Yogyakarta adalah tata nilai budaya Jawa yang memiliki kekhasan semangat pengaktualisasiannya berupa pengerahan segenap sumber daya (golong gilig) secara terpadu (sawiji) dalam kegigihan dan kerja keras yang dinamis (greget), disertai dengan kepercayaan diri dalam bertindak (sengguh), dan tidak akan mundur dalam menghadapi segala resiko apapun (ora mingkuh)." 


"Perda DI Yogyakarta ini, jelas menerangkan kebudayaan yang dimaksud adalah Budaya Jawa. Nah, di kita kabur saja," ungkap Mak Kari. 


Menurut Mak Kari, defenisi tentang kebudayaan itu telah disampaikan berulang kali dalam setiap kesempatan pembahasan. Tapi, merujuk draft Ranperda yang diterima per tanggal 18 Maret 2024, redaksionalnya tak kunjung berubah. 


"Seharusnya, defenisi Kebudayaan Daerah Sumatera Barat adalah kebudayaan Minangkabau dan kebudayaan lainnya yang tumbuh dan berkembang di Sumbar," terangnya. 


"Budaya Minangnya yang utama, tapi kita tetap menghormati kebudayaan lain yang tumbuh dan berkembang di Sumbar," terangnya. 


"Jadi, kita tak mengulangi lagi kekeliuran dalam UU tentang Provinsi Sumbar yang mendapat penolakan dari elemen masyarakat yang hidup di tanah Minangkabau ini," terangnya. 


Yang lebih mengkhawatirkannya, ungkap Mak Kari, ketika merujuk Pasal 2 yang memuat azas dari Pemajuan Kebudayaan Daerah. Pada angka 1 huruf (h), Kebebasan berekspresi dijadikan asas. 


"Kebebasan berkespresi ini dalam konteks kebudayaan, akan jadi sangat lentur pemahamannya." 


"Sementara, Sumbar ini kebebasannya itu tentu terikat dalam kerangka filosofi adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah (ABS-SBK) sebagaimana poin a pada bagian menimbang di Ranperda ini," tegas Mak Kari. 


3 Alasan Penundaan Pengesahan Ranperda Pemajuan Kebudayaan Daerah:

1. Setelah mencermati pasal-pasal yang terkait dengan pemajun kebudayaan, pelestarian cagar budaya dan pengelolaan musuem, secara substantif tidak mencerminkan bahkan bertentangan dengan nilai-nilai yang diterakan pada konsideran menimbang huruf a dan mengingat angka 5. 


2. Mengingat materi pokok dari Perda ini menyangkut eksisten, marwah dan jati diri Sumatera Barat serta dampaknya terhadap kelestarian nilai-nilai budaya, maka kami mendesak agar Ranperda ini dibahas lebih komprehensif dan holistik. 


3. Untuk penyempurnaan Ranperda ini, kami siap untuk berpartisipasi dalam tindak lanjut pematangan Ranperda dimaksud dengan masukan konstruktif yang lebih kongkrit dan detil.


Tiga desakan pada gubernur ini, ditandatangani dan stempel basah oleh berbagai elemen Relawan Pemajuan Kebudayaan Sumbar. 


Relawan ini terdiri dari sejumlah ketua lembaga adat di Sumbar, seniman serta akademisi kebudayaan dari berbagai perguruan tinggi. 


Yang membubuhkan tandatangan di antaranya Ketua MUI Sumbar, Gusrizal Gazahar, Amril Amir (ketua harian LKAAM Sumbar), Puti Reno Raudha Thaib (Ketua Bundo Kanduang Sumbar), Zaitul Ikhlas Saad (ketua Bakor KAN Sumbar), Yulizal Yunus (Ketua Pusat Studi Islam dan Adat Minangkabau). 


Kemudian, Hanafi Zein (Ketua YSAN), Syarifuddin Arifin (ketua ZKNI), Zamzami Ismail (presedium FPSSB), Eri Mefri (seniman Nan Jombang Dance), Viveri Yudi (Ketua Lembaga Seni Budaya PW Muhamadiyah Sumbar). 


Selanjutnya, Rizqa Gumilang (ketua YTNT), Surya Selika (direktur Suri), Jawahir (ketua BIJO Literasi Tradisi Minangkabau), M Hasan (ketua masyarakat pelaku seni tradisi), Chairullah (ketua komunitas Suaka Luhung Naskah), Hasnawi (Mapelsentra Padang). 


Juga ada nama Prof Indra Yudha (akademisi kebudayaan), Hermawan (akademisi kebudayaan), Sri Setyawati (akademisi kebudayaan), Wannofri Samry (akademisi kebudayaan), Hasanuddin Dt Tan Patih (akademisi kebudayaan). 


Sementara, tokoh yang menyatakan ikut mendukung tapi belum sempat menandatangani yakni Emeraldy Chatra (ketua Masyarakat Adat Minangkabau), Nasrul Azwar (Sekjen AKSI), Prof Harris Effendi Thahar (akademisi kebudayaan). 


Kemudian, Prof Ermanto (akademisi kebudayaan), Abdullah Khusairi (akademisi kebudayaan), Mahatma Muhammad (akademisi kebudayaan) dan Sheiful Yazan (akademisi kebudayaan). 


"Kami dengan rendah hati meminta pemerintahan daerah (gubernur dan DPRD), mau mendengar aspirasi ini demi kelestarian kebudayaan Minang yang jadi tujuan utama diusulkannya Ranperda yang jadi inisiatif DPRD periode 2019-2024 sejak tahun 2023 lalu," ungkap Mak Kari. 


Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pokok - Pokok Kebudayaan Sumatera Barat resmi menjadi Ranperda Usul Prakarsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Penetapan Ranperda tersebut dilakukan melalui rapat paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat, Senin (30/1/2023). 


Diketahui, Ranperda ini awalnya dinamai Pokok-Pokok Kebudayaan Sumatera Barat yang merupakan inisiasi DPRD melalui Komisi V. 


Namun, Ranperda yang sudah masuk ke dalam Program Pembentukan Daerah (Propemperda) tahun 2023 itu, kemudian mengalami perubahan nama jadi Ranperda tentang Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Daerah. (*)

Dirgahayu ke-52 Tahun, Keluarga Besar Pengprov INKADO Sumbar Rayakan Dengan Buka Puasa Bersama
Monday, March 25, 2024

On Monday, March 25, 2024

Keluarga besar Pengprov INKADO Sumbar menggelar buka puasa bersama dan memperingati dirgahayu INKADO ke-52 tahun 2024.



INFONUSANTARA.NET - Memperingati dirgahayu INKADO ke-52 tahun 2024. Keluarga besar Pengprov INKADO Sumbar rayakan dengan menggelar acara buka puasa bersama, Minggu (24/3/2024).


Ketua Umum INKADO Sumatera Barat H. Wahyu Iramana Putra mengatakan, kita harus selalu memupuk dan selalu merajut silaturahmi antara keluarga INKADO Sumbar dan menghindari perpecahan.


Pemilu 2024 telah usai dan sukses dilaksanakan dengan baik, tanpa ada gejolak yang berarti.


"Pemilu sudah selesai, jangan ada lagi ada perpecahan karena perbedaan pilihan politik," ucapnya.


Dikatakan Wahyu, pihaknya saat ini hanya fokus membesarkan INKADO Sumbar, terutama melahirkan atlit berprestasi, baik di daerah, nasional maupun internasional.


"Kami ingin terus melahirkan atlit berprestasi, sehingga dapat membawa nama harum Sumbar di tingkat nasional maupun internasional," kata Wahyu Iramana Putra.


Pada kesempatan itu,Wahyu juga memberitahukan kepada keluarga besar INKADO Sumbar yang hadir dalam buka puasa bersama soal kecelakaan lalulintas yang dialami oleh Ketua Harian INKADO Sumbar, Evi Yandri Rajo Budiman.


"Beliau tidak bisa hadir, karena sekarang lagi dirawat di ruangan Almuntazam 2 rumah sakit Baiturahmah Bypass Kota Padang. 

Kita berdoa bersama semoga Pak Evi Yandri Rajo Budiman cepat pulih kembali," ungkapnya.


Ketua Komite Sabuk Hitam (KSH) INKADO Sumbar Kombes Pol Alvira mengatakan, saat ini kita merayakan HUT INKADO ke - 52, yang juga diperingati secara nasional.


Saat ini pihaknya fokus untuk melakukan pembinaan terhadap Dojo yang ada. Kita ingin melahirkan atlit - atlit berprestasi dan melahirkan atlit baru INKADO Sumbar. 


"Kedepannya tentu kita berharap sekali INKADO Sumatera Barat semakin tumbuh berkembang,"pungkasnya.


Sementara itu, Ustad Zikri Hasan dalam ceramah agamanya mengajak keluarga besar INKANDO Sumbar pada bulan Ramadan ini, diharapkan dapat menebar amal kebaikan, karena ganjaran pahalanya besar.


Kegiatan berbuka tersebut dihadiri oleh Dewan Guru Jasman, Sekretaris INKADO Sumbar dan KSH Kompol Alvira, segenap pengurus dan atlit INKADO Sumbar. (*)


PBNU Beri Perhatian Khusus untuk Sumbar, Ratusan Juta Bantuan Disalurkan untuk Korban Banjir dan Longsor Pessel
Sunday, March 24, 2024

On Sunday, March 24, 2024

 





INFONUSANTARA.NET -- Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyalurkan paket bantuan untuk korban longsor dan banjir di daerah Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel). Tepatnya di Nagari Barung-barung Balantai Koto Tarusan dan Painan. Selain menyalurkan bantuan, NU juga membuka posko penerima bantuan di dua daerah tersebut dan siap untuk menyalurkan.


Bantuan dibawa melalui jalur darat dengan menggunakan dua truk dan tiba di Pesisir Selatan, Minggu (24/3/2024) sekitar pukul 00.24 WIB. Nilai bantuan yang disalurkan sekitar Rp 200 juta dengan jumlah penerima bantuan 150 KK. Satu paket bantuan berisikan, kasur, kompor dan tabung gas serta isinya, piring, ember, beras 10 kilo handuk dua helai dan lainnya. Penyerahan bantuan dipusatkan di Barung-barung Balantai, Koto Tarusan dan disaksikan pemerintah dan masyarakat setempat.


Seperti diketahui, daerah Barung-barung Balantai, merupakan salah satu daerah terparah diterjang banjir dan longsor beberapa waktu lalu. Hingga kini daerah tersebut masih dalam proses pembersihan.



Jalan raya Barung-barung Balantai yang berada di pinggir sungai, begitu jelas terlihat sisa-sisa banjir dan longsor yang terjadi. Selain banyak ditemukan rumah warga yang rusak dan bekas seretan arus sungai, juga di depan rumah warga masih menyisakan tumpukan- tumpukan tanah yang baru dibersihkan. Sejumlah armada penyemprot tanah juga masih standby di sejumlah titik di daerah itu.


Pada saat memberikan kata sambutan penyerahan bantuan,  Ketua LPBINU PBNU, H Maskut Candranegara M.Pd, menyampaikan rasa duka dan prihatin yang sedalam dalamnya atas musibah yang terjadi. Dia juga menyampaikan permohonan maaf dari Ketua PBNU Yahya Cholil Staquf belum bisa hadir bersama di tengah masyarakat.


"Meski Gus Yahya tidak hadir dalam kesempatan ini, yakinlah, bahwa dari sekian banyak bencana yang terjadi di Indonesia, Sumatera Barat menjadi perhatian khusus bagi Ketua PBNU Yahya Cholil Staquf," ungkapnya.

 


Disampaikannya, sekian banyak bencana yang terjadi di Indonesia, LPBINU PBNU selalu siap melakukan tanggap darurat tanpa perintah dari ketua PBNU. " Tapi Sumbar, saya dapat perintah langsung dan disuruh menghadap. Panjang yang kami bahas tentang Sumbar jadi perhatian khusus," ucapnya.


Kepada masyarakat korban bencana, Maskut juga mengimbau agar tetap sabar menghadapi cobaan. "Bersabar dan berdoa adalah kunci dan ciri-ciri umat yang beriman dalam menghadapi musibah. Begitu juga bantuan yang diberikan bisa sedikit meringankan beban masyarakat yang terdampak bencana," imbaunya.


Sebelumnya, pimpinan Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah LAZISNU PBNU, Kiyai Syarifuddin mengatakan bahwa bantuan yang diberikan merupakan bentuk dukungan PBNU untuk warga yang menjadi korban. "Hal yang sama juga kami lakukan terhadap korban gempa di Jawa Timur, dan korban banjir di Jawa Tengah," ungkapnya.


Dia juga berharap masyarakat yang menjadi korban tetap sabar, tawakal dan menerima ketentuan dari Allah dan senantiasa menambah keimanan.

"LPBINU dan LAZISNU PBNU datang ke Sumbar bukan pertama kalinya. Beberapa kali bencana termasuk gempa di Pasaman Barat dan Pasaman Timur kami hadir bersama dengan Ketua Umum PBNU menyerahkan bantuan langsung kepada masyarakat," ungkapnya.


 Sementara itu, staf Ahli Bupati Pesisir Selatan Datuak M.A Tigo Lareh mengucapkan terimakasih atas kunjungan dan bantuan dari PBNU. Ini merupakan perhatian serius dari PBNU terhadap warga pesisir Selatan yang saat ini ditimpa musibah.


Dia berharap, apa yang diberikan oleh PBNU terhadap warga Pessel semoga menjadi amal jariah bagi warga NU dan menjadi pertolongan bagi warga yang terdampak bencana. Ia juga meminta maaf atas ketidak hadiran Bapak Bupati karena kesibukannya.


Dalam kesempatan itu hadir  Wakil Ketua PWNU Sumbar Armaidi Tanjung, Sekretaris PWNU Sumbar Tan Gusli, Bendahara PWNU Sumbar Aulya Rivai, Wakil Sekretaris PWNU Sumbar Eri Gusnedi, Wakil Sekretaris Hujaipah Dalimunthe, Firdaus A'wan PWNU Sumbar. LPBINU PWNU Sumbar Basrizal Aidil, dan Sekretaris LPBINU PWNU Sumbar Fahmi. Dari PCNU Kabupaten Pessel, Yose Rizal Rais Syuriah, Subiyanto Ketua Tanfidziyah, Eko Wahyudi Sekretaris dan beberapa Badan Otonom.(*)

Perolehan Suara Meningkat, Alex Indra Lukman Kembali Diamanahkan Warga Sumbar di DPR RI Periode 2024 -2029
Thursday, March 21, 2024

On Thursday, March 21, 2024

 

Ketua PDI Perjuangan Sumatera Barat, Alex Indra Lukman .


INFONUSANTARA.NET - Ketua PDI Perjuangan Sumatera Barat, Alex Indra Lukman merasa terhormat, diberikan kepercayaan untuk kembali menunaikan tugas konstitusi sebagai anggota DPR RI periode 2024-2029 mendatang.  


"Mohon doa dan kritiknya, agar bisa menunaikan tugas dalam memperjuangkan kembali aspirasi masyarakat Sumbar di Senayan (DPR RI-red), sebagaimana pernah kami tunaikan di periode 2014-2019 lalu," ungkap Alex dalam pernyataan tertulis, Kamis (21/3/2024).

  

Pada Pemilu 2024 ini, PDI Perjuangan berhasil meraih 169.883 suara masyarakat di daerah pemilihan (Dapil) I Sumatera Barat.  


Perolehan ini, naik 197 persen dibanding hasil Pemilu 2014, yang mendapatkan 86.423 suara pemilih.  


Pemilu 2024 ini, masyarakat yang mencoblos langsung nama Alex Indra Lukman sebanyak 68.393.  


Perolehan suara pribadi Alex ini juga naik signifikan dibanding Pemilu 2019, sebanyak 22.937 suara.  


Artinya, perolehan suara pribadi Alex Indra Lukman naik 298 persen, dibanding pencapaian di Pemilu 2019.  


"Walau di Pemilu 2019 lalu, Caleg PDI Perjuangan Sumbar tidak mendapat amanah ke DPR RI karena kalah jumlah perolehan suara dari PAN, pengabdian kita untuk masyarakat Sumbar tak pernah terhenti," ungkap Alex.  


"Karenanya, di Pemilu 2024 kemarin, tagline kita adalah 'rekam jejak, bukan rekam janji.' Pesan ini sepertinya sampai ke hati masyarakat, sehingga perolehan suara PDI Perjuangan naik signifikan," terang Alex.  


"Kita berterima kasih pada seluruh elemen masyarakat, yang telah mempercayakan suaranya ke PDI Perjuangan Sumbar," ucap Alex.  


"Ini akan kami jawab dengan kinerja terbaik yang bisa dilakukan," tegas Alex yang diperiode pertamanya di DPR RI langsung dipercaya sebagai Bendahara Fraksi PDIP.  


Diketahui, Dapil I Sumatera Barat ini meliputi 11 kabupaten/kota di Sumbar yakni Kota Padangpanjang, Kabupaten Tanahdatar, Kota Sawahlunto, Kabupaten Sijunjung, Dharmasraya, Kabupaten Solok, Kota Solok dan Kabupaten Solok Selatan.  


Selanjutnya, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Kota Padang. 


Secara nasional, berdasarkan Keputusan KPU RI 360/2024 tentang Hasil Pemilu 2024, PDI Perjuangan, berhasil meraih perolehan suara terbanyak dari total 84 daerah pemilihan (Dapil) dengan perolehan 25.387.279 suara. 

 

Di urutan kedua, ada Partai Golkar dengan perolehan 23.208.654 suara. Sementara itu, Partai Gerindra ada di posisi ketiga dengan perolehan 20.071.708 suara. 


Melengkapi posisi lima besar, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengantongi 16.115.655 suara (urutan keempat) dan di urutan kelima, Partai Nasdem dengan perolehan 14.660.516 suara. 


Pessel Penyumbang Terbesar 


Dari hasil rekapitulasi perolehan suara yang telah dituntaskan KPU Sumbar dan telah disampaikan dalam rapat pleno di KPU RI, lima daerah penyumbang suara terbesar PDI Perjuangan berasal dari Pesisir Selatan (53.547 suara), diikuti Kabupaten Dharmasraya (35.584 suara).  


Selanjutnya, Kota Padang (28.323 suara), Kepulauan Mentawai (19.419 suara), Sijunjung (14.046 suara) dan Tanah Datar (7.191 suara).  


Sementara, tiga daerah penyumbang terbanyak bagi suara pribadi Alex Indra Lukman yakni dari Kota Padang (17.526 suara), Mentawai (15.806 suara) dan Dharmasraya (13.141 suara). (*)

Searching Aja di Google Asal Mula Fly Over Sitinjau Lauik,Andre Rosiade: Jangan Sok Klaim Ya !
Thursday, February 22, 2024

On Thursday, February 22, 2024

 

Andre Rosiade bersama Erick Thohir saat meninjau Sitinjau Lauik, beberapa waktu lalu.(dok:ist)


INFONUSANTARA.NET -- Anggota DPR RI asal Sumatra Barat (Sumbar) H Andre Rosiade dari jejak digital adalah sosok dibalik bergeliatnya progres Fly Over (FO) Sitinjau Lauik.


Didesak wartawan terkait banyak yang berjasa dari pembangunan itu Andre Rosiade hanya berucap, silahkan searching google aja.


Andre Rosiade menjelaskan progres terkini pembangunan fly over Sitinjau Lauik yang menghubungkan Kota Padang dengan Kabupaten Solok dan daerah terusannya.


Andre meyakini, peletakan batu pertama mega proyek 2,8 KM itu akan dilakukan sebelum Presiden Jokowi berganti dengan Presiden baru.Insya Allah, Prabowo Subianto.


Alhamdulillah, progres pembangunan fly over Sitinjau Lauik sangat menggembirakan. Progress Kerja Sama Pemerintah Badan Usaha Fly Over (KPBU FO) Sitinjau Lauik telah masuk dalam PPP Book 2023. 


"Saat ini KPBU FO Sitinjau Lauik dalam tahapan persiapan pengadaan BUP (Badan Usaha Pelaksana), yang akan dimulai setelah terbitnya konfirmasi final dari Kementerian Keuangan dan penetapan lokasi dari Gubernur Sumbar,” kata Anggota Komisi VI DPR itu, Kamis (22/2-2024).


Andre Rosiade menjelaskan, paralel dengan hal tersebut, permohonan pengecualian moratorium penggunaan kawasan hutan lindung telah diproses ke Kementerian LHK (Lingkungan Hidup dan Kehutanan).


“Untuk meningkatkan bank ability dan memberikan kepastian investasi badan usaha, penjaminan pemerintah juga saat ini dalam proses pengajuan penjaminan di PII (Penjamin Infrastruktur Indonesia),” kata Anggota Dewan Pembina Partai Gerindra ini.


Andre menyebut, pembangunan FO Sitinjau Lauik ini awalnya diajukan Pemprov Sumbar dan mendapat penolakan dari Pemerintah Pusat. 


Namun sebagai wakil rakyat dari Dapil Sumbar, Andre mengambil inisiatif dengan menemui sejumlah petinggi di pusat. Seperti Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri BUMN Erick Thohir, pimpinan BUMN Karya dan lainnya.


“Alhamdulillah, akhirnya ada jalan untuk membangun infrastruktur senilai Rp4,8 Triliun ini. Yaitu dengan sistem KPBU, kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur atau layanannya untuk kepentingan umum. Akhirnya, fly over ini bisa segera dibangun karena prosesnya sudah dekat,” kata Ketua DPD Partai Gerindra Sumbar ini.


Andre menegaskan, progres ini merupakan bagian dari kerja nyatanya sebagai kader Partai Gerindra, partainya Prabowo Subianto. “Ini kerja nyata kader Gerindra. Bukan janji-janji manis atau omon-omon atau yang mulai mengaku-ngaku dan mengklaim. Progres ini sengaja kami sampaikan agar semua masyarakat Sumbar tahu, karena sangat menantikan fly over ini,” kata Andre Rosiade yang juga Ketua Harian DPP Ikatan Keluarga Minang (IKM) ini.


Andre kembali menyebutkan, kerja nyata ini dilakukannya mengambil alih apa yang belum bisa dikerjakan Pemprov Sumbar.


“Kami melihat program yang diusulkan Pemprov Sumbar ditolak oleh pusat. Makanya kami ambil alih dan Alhamdulillah saat ini progresnya bagus. Insya Allah, peletakan batu pertamanya bisa digelar sebelum Presiden Jokowi lengser dan digantikan Insya Allah oleh Presiden Prabowo,”ucap Andre Rosiade.


Andre berterima kasih kepada Presiden Jokowi yang berperan membantu percepatan semua proses pembangunan. Jokowi lah yang membantu mempercepat komunikasi proses antara kementerian dan lembaga.


“Kami juga berterima kasih kepada Menteri PUPR, Menteri BUMN, Hutama Karya dan semua yang terlibat dalam proses ini. Insya Allah fly over ini akan segera dibangun dan bisa dinikmati semua masyarakat Sumbar,” ungkapnya.(dri)


 


Pengusaha Nasional Joni Sikumbang Satu Visi dengan Efendi Guci Membangun Cabor Tinju Sumbar
Wednesday, February 21, 2024

On Wednesday, February 21, 2024

 



INFONUSANTARA.NET - Joni Sikumbang dan Efendi Guci dua sosok yang ingin membangun cabang olahraga tinju Sumbar. Mereka kenal tak begitu lama, tapi langsung sesuai, sarupo jangguik pulang ka daguak. satu visi dan misi.


Pengusaha kakap Joni Sikumbang bukanlah orang biasa tapi tampilannya biasa-biasa saja. Tak ada kesan wah, dia bersahaja, maklum sudah kenyang hidup di rantau.


Kalau sahabatnya jangan ditanya lagi, pergaulannya mulai dari artis penyanyi era 80-an Jamal Mirdad sampai tokoh berpengaruh di tanah air. Tapi banyak yang tak tahu siapa dia. Karena Joni selalu selalu bermain di belakang layar.


Lalu kenapa pengusaha sekelas Joni mau bergabung dan mendukung Efendi Guci maju sebagai ketua Pertina Sumbar?


“Saya sangat tersentuh dengan program yang dipaparkan Efendi untuk memajukan olahraga tinju Sumbar. Jadi kapan lagi saya mengabdi ke kampung halaman kalau tidak sekarang,” ujar putera Kuranji ini, Selasa (20/2/2024). 


Menurut Joni olahraga tinju Sumbar jauh merosot sejak beberapa tahun belakangan, seandainya Efendi dipercaya sebagai ketua Pertina Sumbar dia bersedia membantu secara finansial demi kemajuan tinju di Ranah Minang.” Kebetulan saya hobi olahraga tinju, maklum tipikal orang pelabuhan adalah olahraga keras,” katanya.


Joni Sikumbang yang baru beberapa tahun pulang kampung bertekad menyumbangkan pemikirannya untuk kemajuan daerahnya. Salah satunya membantu cabang olahraga tinju agar disegani di nasional.” Jadi saya coba membantu kecil-kecil saja dulu,” kata sahabat Dan Lantamal II Teluk Bayur ini.


Bantuan yang diberikan Joni Sikumbang tersebut kata calon kuat ketua Pertina Sumbar, Efendi tak dapat dinilai. Sulit mencari sosok yang begitu tulus membantu olahraga tinju.” Saya secara pribadi mengucapkan terima kasih kepada beliau tanpa pamrih ikhlas mau membantu kemajuan cabor tinju Sumbar,” kata Efendi.


Munculnya figur Joni Sikumbang di kabinet Pertina Sumbar periode mendatang merupakan angin segar. Karena, problem finansial selama ini dapat teratasi hadirnya pengusaha nasional tersebut.


Namun satu yang dia tegaskan, Pertina Sumbar jangan sampai terseret-seret dengan politik praktis. Malahan untuk pelaksanaan Musyawarah Pertina Sumbar berkat bantuannya bisa digelar di salah satu hotel berbintang tanggal 2 Maret 2024 mendatang. Bukan di rumah dinas walikota Padang. (almadi)


Miris! 750 Lebih Perolehan Suara HM Tauhid untuk DPRD Sumbar Hilang di Sirekap KPU
Wednesday, February 21, 2024

On Wednesday, February 21, 2024

 

Perolehan suara Caleg Partai Nasdem HM Tauhid untuk DPRD Sumbar berubah dalam Sirekap KPU.  


INFONUSANTARA.NET - Sangat miris sekali. Hasil perolehan suara Caleg Partai NasDem untuk DPRD Sumbar, HM Tauhid dalam Sirekap KPU dalam rentang waktu satu jam langsung berubah drastis.


Anehnya, perolehan suara HM Tauhid justru berkurang. 


Mendapati kondisi ini, jelas membuat tim IT HM Tauhid mencak-mencak. Mungkin banyak Caleg se Indonesia juga melakukan hal itu, karena suara di sistem KPU menyusut atau anjlok.



“Ada apa dengan sistem KPU, perolehan suara saya pukul 22.00 WIB, hari Selasa masih 3962. Pas pukul 23.00 WIB nya berubah menjadi 3204,” ujar HM Tauhid setelah dilaporkan jam per jam dari relawan IT, Rabu (21/2-2024) kepada wartawan.


Menurut para relawan dikira kerja Sirekap KPU tidak mereka pantau.


“Kami setiap menit memelototi sistem KPU itu, bahkan kami tahu pernah sistem ini tidak update dan lain-lain, tapi kalau sistem bisa menyusutkan suara ini ada apa?,” ujar beberapa relawan HM Tauhid kepada HM Tauhid.


Pihak KPU diinfokan masih bungkam, terkait ini, alasan apa mau dibuat koreksi atau bagaimana?


“Kalau koreksi tentu tidak saya saja, mesti ada koreksi di suara Caleg lain di partai saya yang tiba - tiba melonjak drastis,” ujar HM Tauhid.


HM Tauhid berencana mendatangi KPU Sumbar untuk mempertanyakan hal itu. Kenapa bisa terjadi pengurangan suaranya.(*)



Peringati HPN 2024, Ketua KI Sumbar Musfi Yendra: Komisi Informasi dan Pers Harus Bersinergi Mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik
Tuesday, February 20, 2024

On Tuesday, February 20, 2024

 

Ketua Komisi Informasi Sumbar,Musfi Yendra  menghadiri acara puncak peringatan Hari Pers Nasional di Ancol, Jakarta, Selasa (20/2/2024).(ist)


INFONUSANTARA.NET - Ketua Komisi Informasi (KI) Sumbar, Musfi Yendra, menghadiri acara puncak peringatan Hari Pers Nasional di Ancol, Jakarta, Selasa (20/2/2024).

Musfi mengatakan visi Komisi Informasi sejalan dengan Pers yakni mengusung keterbukaan informasi publik.

“Pers adalah pilar utama demokrasi dan menjadi instrumen penting mengawasi dan mendorong keterbukaan informasi badan publik,” ujar Musfi Yendra.


Musfi menilai Pers dan Komisi Informasi harus bersinergi dan bahu membahu mendorong terwujudnya keterbukaan informasi publik di badan publik dan menjadi budaya dalam birokrasi di Indonesia.


“Sebagai lembaga yang mengusung keterbukaan informasi publik, keberadaan kedua lembaga ini tentu tidak bisa dipisahkan, KI dan Pers harus bersinergi mewujudkan keterbukaan informasi publik,” pungkas Musfi Yendra.


Peringatan Hari Pers Nasional di Jakarta dihadiri oleh Presiden Joko Widodo. Jokowi beserta rombongan tiba di lokasi acara pada pukul 16.00 WIB.


Tampak turut hadir dalam acara Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi dan Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.


Sebagai catatan, HPN yang diperingati setiap 9 Februari menjadi salah satu pijakan jurnalis di tanah air. Peringatan ini sekaligus merayakan Hari Ulang Tahun Persatuan Wartawan Indonesia (HUT PWI) yang dibentuk sejak 1946.(*)


Peringati HUT REI ke-52, DPD REI Sumbar Harap Dukungan Pemerintah Soal PBB
Monday, February 12, 2024

On Monday, February 12, 2024

 



INFONUSANTARA.NET, PADANG - Di moment peringatan HUT ke-52, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Real Estate Indonesia (DPD REI) Sumatera Barat, H Satria Eka Putra, mengungkapkan harapannya terhadap dukungan pemerintah terhadap para pengembang properti, terutama terkait kebijakan pajak bumi dan bangunan (PBB).


Menurutnya, penerapan kebijakan PBB yang menetapkan nilai objek pajak (NJOP) lebih tinggi dari harga pasar aktual menjadi kendala serius bagi para pengembang. Hal ini telah mengakibatkan berbagai hambatan dalam pengembangan properti di wilayah Sumatera Barat.


"Dalam beberapa tahun terakhir, para pengembang properti di Sumatera Barat menghadapi tantangan serius terkait kebijakan PBB yang mendasarkan NJOP pada nilai yang tidak sesuai dengan kondisi pasar aktual," ungkapnya.


Ia menjelaskan bahwa NJOP yang ditetapkan lebih tinggi dari harga pasar tidak hanya menyulitkan para pengembang dalam menetapkan harga jual yang kompetitif, tetapi juga memberikan dampak negatif terhadap daya beli masyarakat dan pertumbuhan sektor properti di wilayah tersebut.


"Kami berharap pemerintah dapat mempertimbangkan ulang kebijakan PBB ini, sehingga dapat memberikan ruang bagi pengembang untuk berkontribusi lebih besar terhadap pembangunan properti yang berkelanjutan dan terjangkau bagi masyarakat," tambahnya.


Pengurus DPD REI Sumbar bersama jajaran BSI Padang.(ist)


Dalam moment HUT REI ini, dia juga berharap kuota rumah bersubdisi tetap ada dan perekonomian terus membaik sehingga daya beli masyarakat terus meningkat.


"Kita berharap berbagai kemudahan dapat diberikan pemerintah bagi masyarakat untuk bisa memiliki rumah dengan harga lebih terjangkau," katanya didampingi Sekretaris Asmel Arianto dan Bendahara Piko Animasri.


Dalam peringatan HUT REI di DPD REI Sumbar itu, turut hadir sejumlah pengurus REI diantaranya H Wahyu Iramana Putra (Wakil Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan), Agung Hariyona (Wakil Ketua Bidang Promosi dan Pameran), Hendra Gunawan (Wakil Ketua DPP REI), Joni Halim (Wasekjen DPP REI), juga sejumlah tamu diantaranya jajaran BSI Padang dipimpin Satria Finhardi dan BTN Syariah Padang dibawah pimpinan Kepala Cabang BTN Syariah Padang Toni Ardiansyah, Kacap BTN Padang,Eryc Albert.


Dalam kesempatan itu, juga didengarkan sambutan Ketua Umum DPP REI Joko Suranto didampingi Sekjen : Raymond Arfandy yang diikuti serentak oleh DPD REI se Indonesia.


Jajaran Pengurus DPD REI Sumbar bersama jajaran BTN Syariah Cabang Padang.(ist)


Kepala Cabang BTN Syariah Padang Toni Ardiansyah mengatakan pihaknya sangat mendukung perkembangan perumahan karena masih sangat menjanjikan. Untuk rumah subsidi masih aman, tapi harus mempercepat penjualan sampai pertengahan tahun karena kuota agak sedikit berkurang dari tahun lalu.


"Untuk dukungan, BTN Syariah maupun BTN konvensional siap untuk membantu pengembang melakukan penjualan perumahan," ujarnya.


Untuk tahun ini, pihak BTN menargetkan Rp120 miliar dukungan terhadap pengembang. "Kalau tahun lalu, capaian kita sebesar Rp112 miliar. Kita harap dengan kesediaan dana ini, para pengembang bisa memanfaatkannya untuk membangun perumahan baik komersil maupun subsidi untuk masyarakat bisa mendapatkan rumah," pungkasnya.(*)


Lima Orang Komisioner KI Sumbar Periode 2023 -2027 Dilantik Gubernur
Thursday, February 08, 2024

On Thursday, February 08, 2024

 

Lima orang komisioner KI Sumbar Periode 2023 -2027.


INFONUSANTARA.NET -- Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah secara resmi melantik 5 orang komisioner Komisi Informasi (KI) Sumbar untuk periode 2023-2027, di Auditorium Istana Gubernuran, Rabu (7/2/2024).


Pada sambutannya, Mahyeldi menekankan pentingnya keterbukaan informasi bagi masyarakat Sumbar dan berharap agar KI Sumbar dapat terus bersinergi dengan pemerintah daerah dalam mengawal keterbukaan informasi.


Gubernur menyatakan bahwa KI Sumbar sebagai lembaga mandiri yang diamanatkan oleh undang-undang, memiliki peran penting dalam mengawal terlaksananya keterbukaan informasi.


Dengan semakin banyaknya disinformasi dan mis-informasi yang beredar di ruang publik, penting bagi KI Sumbar untuk bekerja sama dengan lembaga pemberitaan dan pemerintah guna menjamin kehadiran informasi yang jelas, pasti, dan berimbang bagi masyarakat.


Selain itu, gubernur juga menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Sumbar berkomitmen untuk mendukung pelaksanaan tugas KI Sumbar.


“Keterbukaan informasi merupakan hak masyarakat dan berdampak langsung pada penyelenggaraan pemerintahan yang baik”, ujarnya.


Dalam melaksanakan tugasnya, KI Sumbar bertanggung jawab untuk mengawasi keterbukaan informasi pembangunan, kebijakan publik, dan proses pengambilan kebijakan.


Hal ini bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan, efektif, efisien, akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan.


Kelima komisioner KI Sumbar yang dilantik oleh Gubernur adalah Musfi Yendra, Riswandy, Tanti Endang Lestari, Mona Siska, dan Idham Fadhli.


Acara pelantikan juga dihadiri oleh beberapa pejabat Pemprov Sumbar dan tamu undangan lainnya, serta dari pengurus Perhimpunan Jurnalis Keterbukaan Informasi Publik (PJKIP).(*)