PILIHAN REDAKSI

Kedapatan Transaksi Narkoba, Warga Halaban Ditangkap Polisi

INFO|Payakumbuh - Komitmen memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika terus di gaungkan oleh Sat Narkoba Polres Payakumbuh, setelah...

Budaya

Opini

Mentawai

Padang Panjang

Peristiwa

Pariwara

Sijunjung

Lima Kali Berturut-turut Raih WTP, Wako Solok : Kita Senang Telah di Awasi Dalam Penggunaan Anggaran
Senin, Mei 24, 2021

On Senin, Mei 24, 2021

SOLOK KOTA,infonusantara.net – Pemerintah Kota Solok lima kali berturut-turut mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Solok.

Untuk LKPD Kota Solok Tahun Anggaran 2020 mendapat Opini WTP yang diberikan oleh Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumatera Barat Yusnadewi,SE, M.Si,Ak.,CA.,CSFA, kepada Wali Kota Solok H.Zul Elfian Umar secara virtual, bersamaan dengan Pemerintah Kabupaten Pasaman dan Pemerintah Kota Pariaman, di Ruangan E-Gov Monitoring Room Balaikota Solok, Senin (24/5/2021).

Turut hadir, Ketua DPRD Kota Solok Hj.Nurnisma, Sekretaris Daerah Kota Solok Drs. H. Syaiful A, Inspektur Kota Solok Kenfilka, SH Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Solok Novirna Handayani, SE, MM. Akt.

Wako H.Zul Elfian Umar menyampaikan ucapan terimakasih kepada BPK Perwakilan Sumatera Barat yang telah membimbing dan memberikan arahan kepada Pemko Solok.

“Pemko solok merasa terbantu dan senang telah diawasi dalam penggunaan anggaran di Kota Solok ini,” sebut wako.

Raihan Opini WTP untuk kelima kalinya secara berturut-turut, kata dia merupakan sebuah tanggung jawab dan pendorong semangat bagi Pemerintah Kota Solok untuk bekerja lebih keras dan lebih gigih lagi kedepannya.

Mengenai arahan dari BPK, Pemko Solok akan segera menyelesaikannya. “Insya Allah dalam waktu 30 hari, kita akan selesaikan dan tindak lanjuti rekomendasi serta arahan dari BPK,” ungkap wako.

Sementara itu, Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumatera Barat Yusnadewi,SE, M.Si,Ak.,CA.,CSFA mengapresiasi penyerahan LKPD yang cepat dari Pemerintah Kota Solok ke BPK.

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK, Kota Solok berhak untuk menerima predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

“Selamat kepada Kota Solok yang telah berhasil kembali meraih predikat WTP” ucapnya mengakhiri (Porkomp).


Editor : Heri Suprianto

Bupati Pasbar Sampaikan RPJMD 2021-2026 Kepada DPRD
Senin, Mei 24, 2021

On Senin, Mei 24, 2021

PASBAR,infonusantara.net – Rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026, Bupati Hamsuardi sampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) melalui rapat paripurna DPRD setempat, Senin (24/5/2021).

Rapat sidang paripurna dipimpin Wakil Ketua I DPRD Pasbar, Endra Yama Putra didampingi oleh Wakil Ketua II Daliyus K, dan disaksikan oleh anggota DPRD setempat. Sidang paripurna tersebut juga dihadiri oleh Wakil Bupati Pasbar Risnawanto, kepala OPD, para Kabag dan stakeholder terkait lainnya.

Pembukaan rapat RPJMD, Bupati Hamsuardi menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pimpinan dan seluruh anggota DPRD yang memberikan kesempatan dalam pembahasan RPJMD yang akan disepakati nantinya.

Dia mengatakan RPJMD Kabupaten Pasbar Tahun 2021-2026 merupakan tahapan ke empat atau tahapan terakhir dari Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Pasbar tahun 2005-2025.

Rancangan Awal RPJMD ini lanjut Hamsuardi disusun sejak pelantikan kepala dan wakil kepala daerah yang telah tergambarkan kondisi ril masyarakat. Hal itu terlihat dari capaian makro Kabupaten Pasbar Tahun 2016-2020 melalui pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran, serta gini rasio dan PDRB per kapita.

“Ada sejumlah permasalahan yang harus ditindaklanjuti seperti, belum optimalnya nilai agama, pelestarian adat dan budaya, rendahnya kualitas SDM. Tingginya angka stunting, belum meratanya pembangunan infrastruktur antar wilayah, menurunnya laju pertumbuhan ekonomi, serta perlunya peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik,” kata Hamsuardi.

Berdasarkan permasalahan dan kondisi masyarakat tersebut, Bupati Hamsuardi merumuskan visi RPJMD Kabupaten Pasbar tahun 2021-2026 yaitu mewujudkan Pasaman Barat yang bermartabat, agamais, maju dan sejahtera.

Kemudian Bupati Hamsuardi menjelaskan, misi ke 1 mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan inovatif. Dengan sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja, Meningkatnya kualitas pelayanan publik.

Misi ke 2 membangun sumber daya manusia yang beriman dan bertaqwa, berbudaya, dan berdaya saing. Terwujudnya masyarakat yang aman, tentram, tangguh. Diamalkannya ajaran agama dan nilai luhur budaya dalam kehidupan masyarakat, meningkatnya kualitas masyarakat, meningkatnya derajat pendidikan, kesehatan. Terwujudnya penduduk yang tumbuh seimbang dan berkualitas.

“Selanjutnya Misi ke 3 perekonomian yang berdaya saing, dan inklusif untuk mendorong mewujudkan pertumbuhan perekonomian daerah dan pemerataan pendapatan,” tandasnya (Rel).


Editor : Heri Suprianto

Bahas Perubahan Perda No.21 Tahun 2012, Faisal Nasir Mempertanyakan Keseriusan OPD Dalam Mengimplementasikan Perda Kota Padang
Senin, Mei 24, 2021

On Senin, Mei 24, 2021

Faisal Nasir Anggota DPRD Kota Padang

INFONUSANTARA.NET - Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang Ir. H. Mairizon, M. Si menyatakan becak motor (betor) pengangkut sampah guna memaksimalkan kinerja dalam mewujudkan Kota Padang yang bersih, rupanya tidak berjalanan dengan semestinya.

Menurut Mairizon, Bentor yang didapat dari dana pokir anggota DPRD Kota Padang lebih banyak dimanfaatkan untuk mengangkut sayur, es balok serta kebutuhan lain bagi pengelolanya. 

Hal ini disampaikan oleh kadis saat melakukan pembahasan terhadap perubahan peraturan daerah Kota Padang nomor 21 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah bersama pansus I DPRD Padang yang juga melibatkan Assisten II Setda Kota Padang, Dinas Perdagangan Kota Padang, dan Satpol PP Kota Padang. Pembahasan tersebut berlangsung di Hotel Truntum Padang. 

“Saya melihat bentor yang diperuntukan untuk mengangkut sampah, beralih fungsi sebagai pengangkut barang dagangan seperti sayur, balok es dan barang-barang dagangan lainnya oleh masyarakat. Saat di tegur, masyarakat marah, dan menyatakan bahwa bentor ini bukan asset DLH Kota Padang,” ucapnya. 

Dalam pembahasan terhadap perubahan peraturan daerah Kota Padang nomor 21 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah tersebut, Kadis DLH merasa perda yang telah ada tidak bisa mengakomodir serta tidak memberikan sanksi minimal kepada warga yang membuang dan membakar sampah sembarangan.

“Perda yang lama hanya mengatur sanksi maksimal sebesar 5 juta rupiah kepada warga yang melanggar aturan, tanpa ada memberikan sanksi minimal. Oleh karena itu, dengan adanya perubahan perda, diharapkan dapat memberikan sanksi tegas kepada masyarakat,” ucapnya.  

Untuk pengelolaan sampah di Pasarraya Padang, Mairizon memaparkan sampah yang ada di Pasarraya Padang mutlak sepenuhnya tanggung jawab dari Dinas Perdagangan Kota Padang. Begitu juga dengan sampah yang berada di lokasi obyek wisata yang juga dikelola seutuhnya oleh Dinas Pariwisata Kota Padang.

“Sampah yang ada di Pasarraya dikelola oleh Dinas Perdagangan Kota Padang, begitu juga di lokasi wisata. Kita hanya menyediakan mobil untuk membawa sampah yang telah terkumpul. Sedangkan sampah kesehatan, kita hanya melakukan pengawasan untuk limbah Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3),” tutupnya. 

Mendapat informasi tersebut anggota Pansus I DPRD Kota Padang Budi Syahrial meminta agar bentor yang telah diberikan dikembalikan fungsinya untuk mengangkut sampah. 

“Saya meminta, bentor-bentor tersebut kembali di fungsikan untuk mengangkut sampah yang ada di komplek masyarakat. Jika tidak, akan menjadi temuan nanti oleh badan pemeriksa,” ucapnya.

Sementara anggota Pansus I Faisal Nasir dalam pembahasan itu mempertanyakan keseriusan OPD dalam mengimplementasikan perda.

“Sebenarnya ada anggaran ndak dalam penerapan perda ini, karena biaya membuat perda itu sangat mahal. Permasalahannya, penegak perda tidak bekerja sesuai pekerjaannya dalam hal menegakkan perda,” tegasnya. 

Dalam kesempatan tersebut anggota Pansus I yang lain Elly Thrisyanti menjelaskan, cukup sulit dalam mendapatkan Lokasi Pembuangan Sementara (LPS) di kelurahan.

“Bagaimanapun permasalahan sampah, harus menjadi tanggung jawab bersama. Yang menjadi kendala saat ini, sukarnya mendapatkan fasilitas umum untuk LPS di kelurahan. Oleh karena itu, dari kelurahan perlu dilakukan pembinaan,” jelasnya. 

Sebelumnya, Walikota Padang Hendri Septa menyampaikan perubahan atas tiga ranperda Pemko Padang diantaranya, perubahan atas peraturan daerah Kota Padang no 21 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah, ranperda tentang pembinaan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis, serta ranperda tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.(Inf)

Kodim 0306/50 Kota Gelar Vaksinasi Bagi Anggota Persit Kck Cabang LX Dim 0306/50 Kota
Senin, Mei 24, 2021

On Senin, Mei 24, 2021


INFONUSANTARA.NET - Bertempat di Makodim 0306/50 Kota Jl Raya Negara Km 7 Tanjung Pati, Kecamatan Sarilamak, telah dilaksanakan Vaksinasi kepada anggota Persit Kartika Chandra Kirana Cabang LX Kodim 0306/50 Kota tahap pertama oleh Personil Poskes Dim 0306/50 bekerjasama dengan Puskesmas Tanjung Pati. Senin (24/5/2021).

Selain anggota Persit, vaksinasi juga dilaksanakan kepada para Purnawirawan dan Warakawuri serta anggota keluarga dari Personil Kodim 0306/50 Kota. 

Vaksin Covid -19 yang di peruntukan bagi ibu ibu Persit, Purnawirawan, Warakawuri dan anak dari anggota Kodim 0306/50 Kota ini merupakan bentuk perhatian dan perlindungan Pimpinan TNI terhadap keluarga besar TNI dari ancaman tertular Covid -19, sekaligus sebagai bentuk dukungan TNI terhadap program pemerintah dalam melawan Covid -19.

Ketua Persit Kck Cabang LX Dim 0306/50 Kota Ny Mila Ferry Lahe, pada kesempatan itu mengajak kepada ibu ibu Persit Kodim 0306/50 Kota untuk ikut menyukseskan program vaksinasi, dengan vaksinasi kita sukseskan program pemerintah dalam menekan penyebaran Covid -19.

Dan diharapkan setelah menerima vaksin Covid -19 ini,  imunitas serta daya tahan tubuh kita menjadi bertambah dalam menangkal tertularnya virus Covid -19.

Ketua Persit Kck Cabang LX Dim 0306/50 Kota juga mengimbau agar ibu ibu persit tetap disiplin protokol kesehatan, " Meskipun sudah divaksin diharapkan tetap mematuhi protokol kesehatan dengan menjalankan 3 M, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun sebelum dan selesai melaksanakan kegiatan serta menghindari kerumunan, Pungkas Ny Mila Ferry Lahe. 

(pendim).

Ketua Persit KCK Kodim 0311/Pessel : Dari 224 Orang Hanya 125 Berhasil di Suntik Vaksin
Senin, Mei 24, 2021

On Senin, Mei 24, 2021

PESSEL,infonusantara.net – Pelaksanaan vaksinasi covid-19 bagi anggota Persit Kartika Chandra Kirana cabang Kodim 0311/Pessel antusias menjalani vaksinasi yang di ikuti sebanyak 224 orang.

“Dari 224 hanya 125 orang yang berhasil di lakukan vaksin, sedangkan selebihnya fi lakukan besok” kata Ketua Persit KCK LXV cabang Kodim 0311/Pessel, Anaztasia Gamma Arthadila Sakti, Senin (24/5/2021).

Dia menyebut pelaksanaan vaksinasi bagi anggota Persit telah di lakukan dengan baik dan berjalan aman dan lancar.

Vaksinasi ini, Anaztasia mendorong dan memotivasi anggota Persit lainnya untuk segera mengikuti vaksinasi yang telah diprogramkan pemerintah secara nasional.

Menurutnya, memutus mata rantai penyebaran Covid-19 ini merupakan upaya bersama tanpa mengenal status dan jabatan dan di perlukan gotong royong. Salah satu contoh upaya yang dimaksud adalah dengan tetap mematuhi protokol kesehatan serta mengikuti vaksinasi.

“Yang belum, ayo divaksin. Jangan takut, karena pada dasarnya tujuan pemerintah itu baik. Yaitu demi keselamatan kesehatan masyarakat,” ajaknya.

Dia menjelaskan saat ini belum semua anggota Persit yang bisa mengikuti vaksinasi. Masih terdapat sebagian anggota Persit yang tidak memenuhi kriteria atau persyaratan untuk divaksin. Seperti memiliki riwayat penyakit atau komorbid, sakit dan tengah hamil.

“Kita berharap, kondisi kesehatan mereka dapat pulih dan normal kembali, supaya vaksinasi bisa dilanjutkan bagi belum” harapnya.

Sejauh ini dari pantauan Ketua Persit Anaztasia terkait vaksinasi, belum ada laporan kejadian atau kendala keikutsertaan anggota persit pasca imunisasi atau KIPI yang sudah di vaksin, sebutnya.

“Semua masih terpantau normal. Anggota Persit yang sudah mengikuti vaksinasi, tidak ada yang mengalami efek samping berat. Tetapi sebagian ada yang merasa mengantuk dan lapar. Itu saja,” ujarnya.

Anaztasia mengajak anggota Persit untuk terus menerapkan protokol kesehatan secara ketat, meskipun vaksinasi sudah diberikan.

Sebelumnya, Kodim 0311 Pessel mendapatkan kuota vaksin sebanyak 480 dosis. Kuota tersebut digunakan untuk vaksinasi keluarga besar TNI, Persit, Purnawirawan, Warakawuri serta sebagian pelaku ekonomi dan guru di wilayah setempat.

Jenis vaksin yang diberikan adalah Astra Zeneca. Hingga kini vaksinasi masih terus dilanjutkan bagi yang memenuhi persyaratan atau setelah lulus uji screening dari vaksinator, (Pendim 0311/Pessel).


Editor : Heri Suprianto

Melalui Komsos, Personel Pra TMMD Ke 111 Kodim 0306/50 Kota Sapa Petani Gambir
Senin, Mei 24, 2021

On Senin, Mei 24, 2021

Melalui Komsos, Personel Pra TMMD Ke 111 Kodim 0306/50 Kota Sapa Petani Gambir 
INFONUSANTARA.NET - Upaya menjaring masukan dan mendapatkan informasi dari warga masyarakat, disela sela kegiatan Pra TMMD Ke 111 Kodim 0306/50 kota, Personel Satgas Pra TMMD melakukan komunikasi sosial (komsos) dengan petani gambir.

Berlokasi di Jorong Talang Nagari Talang Maur nampak Personel Satgas Pra TMMD antusias berdiskusi dengan para petani yang sedang menjemur gambir, Senin (24/5/2021).

Dalam Obrolannya Personel Pra TMMD menyebutkan, potensi alam Nagari Talang Maur memang sangat cocok sekali dengan tanaman gambir, dimana nampak tanaman gambir yang ditanami para petani nampak tumbuh dengan sangat subur. 

Disela sela obrolannya, Personel Pra TMMD tak lupa menyelipkan pesan pesan Protokol kesehatan, "saat sekarang ini pandemi Virus Corona (Covid -19) belum berakhir, mari sama sama kita dukung program pemerintah dalan memutus mata rantai penyebaran Virus Corona ini.

Salah seorang petani gambir bapak ismail mengaku sangat senang dengan kehadiran Personel Pra TMMD, "Kami sangat senang dengan kehadiran Personel TNI didaerah kami, khususnya Personel Pra TMMD, "ucapnya. 


Semoga dengan akses jalan yang sedang dikerjakan ini akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Nagari kami ini, terimakasih kepada bapak bapak TNI, pungkas bapak Ismail. 

(pendim).

Pengurus TP PKK Dharmasraya di Lantik, Bupati : Kader Harus Solid Menjalankan Tugas Yang di Hadapi Saat Ini
Senin, Mei 24, 2021

On Senin, Mei 24, 2021

Dharmasraya,infonusantara.net – Bupati Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku Kerajaan, melantik pengurus Tim Penggerak PKK Kabupaten Dharmasraya masa bhakti 2021-2024, di Auditorium Kantor Bupati Dharmasraya, Senin (24/5/2021).

Sutan Riska menyampaikan ucapan terima kasih kepada pengurus yang baru di Lantik  Mengawali sambutan dan arahannya, bupati mengucapkan selamat bertugas kepada segenap pengurus TP PKK Kabupaten Dharmasraya yang baru dilantik.

Dalam sambutannya, Bupati meminta TP PKK dalam satu tim harus solid, karena butuh energi yang besar untuk mengatasi persoalan dan menciptakan perubahan.

“Terima kasih kepada pengurus TP PKK yang baru di Lantik di harapkan dapat menjalankan tugas yang di berikan” ucap Sutan Riska

Dikatakan dalam satu wadah semua harus selaras, bersinergi dan efektif, terlebih pada masa pandemi yang sangat berat ini.Kepada seluruh OPD juga saya minta dapat membantu dalam mensuskseskan program-program PKK.

Di masa pandemi saat ini, kata bupati, diantara hal yang menjadi fokus pemerintah adalah penanganan kesehatan masyarakat melalui program vaksinasi Covid-19, serta penguatan ekonomi masyarakat.

Sebagai mitra pemerintah, bupati meminta TP PKK ikut berperan dalam mensukseskan pembangunan di kabupaten Dharmasraya, tuturnya.

Dia menjelaskan,di Kabupaten Dharmasraya, capaian vaksinasi Covid-19 masih terbilang rendah. Informasi tidak benar seputar vaksin yang beredar di masyarakat, menjadi penyebab warga enggan untuk mengikuti vaksinasi.

“TP PKK saya minta ikut bergerak, meluruskan informasi seputar vaksin Covid-19 di tengah masyarakat. Cerdaskan masyarakat dengan informasi-informasi yang baik dan benar. Karena tidak mungkin pemerintah membahayakan masyarakatnya” kata Sutan Riska.

Bupati Sutan Riska targetkan kabupaten Dharmasraya segera bergerak menuju zona hijau. Maka dari itu, harus sukseskan bersama program vaksinasi ini. Ajak masyarakat untuk selalu patuh dengan protokol kesehatan, kapan saja dan dimana saja.

“Apalagi sekarang dikabarkan varian virus baru juga sudah masuk ke Indonesia. Kita harus selalu waspada,” tegas bupati.

Dalam penguatan ekonomi masyarakat, sebut bupati di minta TP PKK ikut berperan, terutama dalam mendorong dan memberdayakan UMKM agar tetap bertahan di masa pandemi.

“Zaman terus berubah. Sekarang semua serba digital. Maka penting bagi kita untuk selalu mengupgrade pemikiran, pengetahuan, agar dapat tetap bersaing di tengah zaman yang terus berkembang. TP PKK pun saya harap demikian, ajaknya.

Sekarang banyak orang belanja secara online. UMKM harus bisa menyesuaikan diri dengan hal itu, agar tidak ketinggalan. Maka dari itu, TP PKK di minta ikut berperan membantu pemerintah untuk bagaimana dapat mendorong UMKM bangkit melalui transformasi digital, imbuhnya.

Turut hadir dalam acara pelantikan tersebut Wakil Bupati Dharmasraya, DP Datuk Labuan, Sekretaris Daerah, Adlisman, Kepala Perangkat Daerah, Camat, serta TP PKK Kecamatan dan Nagari, (Rel).


Editor : Heri Suprianto

13 Personel Kodim 0311/Pessel Ikuti Seleksi Diktukbasus, Ini Pesan Dandim
Senin, Mei 24, 2021

On Senin, Mei 24, 2021

PESSELinfonusantara.net – Sebanyak 13 personel yang mengikuti tes seleksi Diktukbasus Babinsa menuju Medan di beri pengarahan dan motivasi oleh Komandan Kodim 0311/Pessel Letkol Inf.Gamma Arthadilla Sakti.

Motivasi dan arahan yang disampaikan Dandim bertempat di depan ruang transit makodim jalan iliyas yakub painan,,Kec.IV Jurai kemaren.

“Personel yang mengikuti seleksi Diktukbasus bersaing lah secara sehat dan semangat untuk mengubah golongan dari tamtama menjadi Bintara” ucap Dandim kepada media, Senin 24 Mei 2021.

Dia menyebut merubah golongan harus dengan pengorbanan di barengi semangat juang yang tinggi.

“Semoga 13 orang personel kodim 0311/Pessel yang berangkat menuju tempat tes seleksi Diktukbasus lulus semua dan bisa membanggakan keluarga” harapnya.

Dandim juga berpesan selama perjalanan jaga nama baik satuan dan perhatikan faktor keamanan serta tetap memperhatikan protokol kesehatan serta hindari persoalan sekecil apapun, (Pendim 0311/Pessel).


Editor : Heri Suprianto

Bongkar Perbuatan Asusila Ketua KONI Sumbar, Suami Korban Akan Tempuh Jalur Hukum
Senin, Mei 24, 2021

On Senin, Mei 24, 2021

INFONUSANTARA.NET - Sepintar pintarnya menyembunyikan bangkai, akhirnya tercium juga. Hal ini tepat sekali dengan dugaan perbuatan asusila Agus Suardi “Abien” yang barusan saja terpilih menjadi Ketua KONI Sumbar dalam Musorprovlub, 9 Mei 2021 lalu.

Namun, perbuatan busuk asusilanya terungkap baru baru ini menggarap isteri orang. Bahkan, katanya, si Abien diduga telah berkali kali menggarap sawah terlarang milik orang. Spontan saja suami yang bersangkutan tak terima dengan perbuatan Abien. Sehingga, “EW” suami korban bakal menempuh jalur hukum.

Prilaku tak bermoral itu dibongkar EW suami korban yang sudah lama mencuriga dari tindak-tanduk istrinya. Diam-diam EW melakukan penyadapan WhatsApp (WA) isterinya. Isi chatingan dengan Ketua KONI bikin darahnya naik ke ubun-ubun. Tapi dia berupaya sabar dan menahan emosi dengan sekuat mungkin.

Isterinya juga tak kalah lihay, setiap habis chatingan sama Abien langsung dihapus agar jejak digital hilang. Untunglah EW memiliki ilmu menyadap cukup mumpuni, begitu mereka bikin chatingan langsung disimpannya.

”Jumlah chatingannya mencapai sekitar 175 karakter lebih. Ini sudah membuktikan keduanya melakukan hubungan terlarang,” ungkap “EW” (56) kepada wartawan, Sabtu (22/5/2021).

Tidak itu saja, EW memperlihatkan sejumlah isi chatingan WA yang dia sadap. Rata-rata mengungkapkan nafsu birahi alias kalimat mesum untuk mengajak gituan hubungan terlarang. 

Selaku suami EW cukup berbaik hati. Tidak mau main tangan kepada istrinya. Dia tanya baik-baik kenapa sampai berbuat tak senonoh dengan orang lain.”Saya tidak mau main kekerasan terhadap isteri saya,” ungkap EW.

Bahkan, EW meminta kepada Abien bertanggung jawab atas perbuatannya untuk menyelesaikan masalah ini dengan syarat harus menikahi isterinya.”Sesuai dengan WA – nya yang bersayang-sayang. Saya ikhlas isteri saya menikah Abien sebagai suami isteri yang sah,” ujar EW.

Agar kasus tersebut berjalan lancar, sang suami EW mempercayai kepada Syaiful Yahum SH. MHum sebagai pengacaranya. Apalagi mereka sudah berteman lama sejak masih remaja. Syaiful dengan ikhlas membantu temannya tersebut secara profesional.

”Sebagai Advocat tentu saya berkerja profesional dan tidak ada hubungan dengan masalah lain, “ jelas Ketua KONI Sumbar yang dikudeta penguasa.

Mantan Ketua Advocat Kota Padang tersebut melihat kasus asusila yang dilakukan Abien anak kesayangan Gubernur Sumbar, Mahyeldi sangat memalukan dunia olahraga Ranah Minang.

”Kemana muka disembunyikan. Gubernur Sumbar, Mahyeldi secara tak langsung sudah dipermalukan Abien,” ucap Syaiful.

Menurut Syaiful, jika kasus asusila tersebut didiamkan pelaku tentu makin mengganas dan bakal banyak korban berjatuhan. Di sisi lain, EW sebagai suami ia tak mau diperlukan begitu saja oleh kelakuan Si Abien. Mau dikemanakan mukanya ditaruh dalam pergaulan.

” Hukum harus ditegakan meski dia orang dekat gubernur Sumbar. Saya takut bertambah korban atlet dan karyawan KONI, karena pelaku pedofil tidak saja anak-anak yang diincar tapi juga wanita bersuami, ” ujar Syaiful.

Sementara ketika dikonfirmasikan masalah dugaan perbuatan asusila iru kepada Ketua KONI, Agus Suardi Abien melalui WhatsApp-nya dia mengatakan, tidak perlu dipercaya chatingan tersebut. “ Itu cuma gorengan orang tidak senang kepada saya saja,” kata Abien. (rjk)


Megawati Masuk Bursa Capres, PDIP: Beliau Tak Berambisi Jadi Presiden
Senin, Mei 24, 2021

On Senin, Mei 24, 2021

 

Megawati Soekarnoputri.
INFONUSANTARA.NET - Politisi Partai PDIP Deddy Yevri Hanteru Sitorus menanggapi perihal masuknya Megawati Soekarnoputri dalam bursa calon presiden berdasarkan hasil survei.

Seperti yang diketahui bahwa menurut survei ARSC, Megawati berada di urutan kedua pada daftar calon presiden dalam kategori ketua umum partai di survei.

Hal itu dinilai Deddy sebagai hal yang membanggakan mengingat masih adanya masyarakat yang percaya kepada Ketua Umum Partai PDIP tersebut.

“Kami berterima kasih atas kepercayaan itu karena berarti banyak masyarakat yang merindukan sosok dan kepemimpinan beliau,” ujar Deddy, dikutip dari Rmol, Minggu 23 Mei 2021.

Kendati demikian, Deddy mengatakan bahwa nampaknya Megawati tak memiliki ambisi untuk menduduki posisi presiden.

Menurut Deddy, Megawati tampaknya hanya ingin mengurusi isu-isu sosial dan nasional serta lingkungan.

“Saya tidak melihat beliau punya ambisi untuk jabatan presiden,” tuturnya

“Sangat jelas bahwa waktu dan pikiran beliau lebih banyak dicurahkan untuk urusan terkait lingkungan hidup, pangan, ideologi Pancasila, flora dan fauna, riset serta masalah politik kebangsaan kita,” lanjut Deddy.

Ketimbang menjadi presiden, kata Deddy, Megawati mungkin lebih ingin menjadi sosok negarawan yang bisa membantu menjawab pertanyaan soal politik kebangsaan.

“Kami yakin Ibu Mega lebih memilih peran sebagai negarawan, sebagai tempat bertanya dan sebagai rujukan politik kebangsaan kita,” tuturnya Deddy.

Source:terkini.id

Potong Gaji 13 PNS hingga Tukin Demi Hemat Uang Negara, Warganet: Potong gaji Menteri Keuangan dulu?
Senin, Mei 24, 2021

On Senin, Mei 24, 2021

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. 
INFONUSANTARA.NET - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta kepada pihak Kementerian dan Lembaga (K/L) Negara menghemat pengeluaran belanja Tahun Anggaran 2021.

Penghematan belanja K/L 2021 tersebut dikabarkan bisa berasal dari alokasi tunjangan (tukin) hari raya dan gaji ke-13.

Hal ini merupakan buntut dari penetapan peraturan pemerintah (PP) No. 63 Tahun 2021 tentang THR dan Gaji ke-13 kepada PNS, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2021.

Melansir dari Okezone, Sri Mulyani mengungkapkan adapun keputusan yang dibuat pemerintah ini dalam rangka untuk membantu mempercepat penanganan pandemi Covid-19.

Sri Mulyani menilai, penghematan belanja negara ini akan menjadi langkah strategis untuk menunjang keamanan pelaksaan vaksinasi Covid-19.

“Dalam rangka mengamankan pelaksanaan pengadaan vaksin dan program vaksinasi nasional, penanganan pandemi Covid-19, dukungan anggaran perlindungan sosial kepada masyarakat serta percepatan pemulihan ekonomi nasional diperlukan langkah strategis berupa penghematan belanja K/L TA 2021,” kata Sri Mulyani, dikutip oleh terkini.id, Minggu 22 Mei 2021.

Warganet yang menyoroti pemberitaan mengenai hal ini pun menyayangkan langkah pemerintah tersebut.

“Potong gaji Menteri Keuangan dulu?,” komentar warganet.

“Kalau buat kebijakan mbok ya pro rakyat, ini malah gencet rakyat. Cari tu maling kas negara suruh balikin uang yg dikorupsi,” tulis salah seorang warganet.

“Ini sudut pandang negara, kalau sudut pandang PNS bukan hemat uang negara, tapi pemalakan,” tanggapan warganet lainnya.

Source: terkini.id

Soal Zionis Nusantara, Ferdinand: Saya Dengar Akan Dilapor ke Bareskrim
Senin, Mei 24, 2021

On Senin, Mei 24, 2021

 

Ferdinand Hutahaean menanggapi istilah Zionis Nusantara yang dimunculkan Hidayat Nur Wahid. (Twitter FerdinandHaean3)
INFONUSANTARA.NET - Pegiat media sosial, Ferdinand Hutahaean mengaku mendengar kabar bahwa akan ada pihak yang bakal melaporkan pernyataan soal Zionis Nusantara.

Kabar pelaporan terkait pernyataan yang menyinggung soal Zionis Nusantara tersebut, kata Ferdinand, akan dilaporkan pihak yang keberatan dengan hal itu ke Bareskrim Polri pada Senin besok, 24 Mei 2021.

Ia pun mendengar bahwa pelaporan itu dilayangkan pihak tersebut lantaran pernyataan soal Zionis Nusantara itu masuk dalam kategori ujaran kebencian berbau SARA.

“Saya dengar, besok akan ada yang melaporkan ujaran kebencian berbau SARA ke bareskrim Polri terkait ungkapan pernyataan ‘Zionis Nusantara’,” ujar Ferdinand Hutahaean lewat cuitannya di Twitter, Minggu 23 Mei 2021.

Akan tetapi, menurut Ferdinand, kabar tersebut belum tentu benar adanya. Maka dari itu, ia meminta netizen agar menunggu kepastian terkait pelaporan terhadap pernyataan Zionis Nusantara itu pada Senin besok.

“Kita tunggu besok..!!,” tutur Ferdinand Hutahaean.

Sebelumnya, Ferdinand Hutahaean lewat kicauannya di Twitter menanggapi pernyataan Hidayat Nur Wahid (HNW) yang menyesalkan sikap orang-orang di Indonesia yang membela Israel yang disebutnya dengan istilah ‘Zionis Nusantara’.

Ferdinand menilai, HNW yang mengeluarkan istilah Zionis Nusantara tersebut menunjukkan bahwa Wakil Ketua MPR RI itu membenci kata nusantara.

“Memilih kata menggabungkan ‘Zionis dengan Nusantara’ menunjukkan adanya unsur ketidaksukaan dan kebencian dengan istilah Nusantara yang memang berbudaya luhur dan mulia,” cuit Ferdinand.

Ia pun dengan tegas menyampaikan ke HNW, apabila tak suka dengan nusantara maka dirinya bersedia mengongkosi Hidayat ke Palestina.

“Yat, kalau kau tak suka Nusantara, kuongkosi kau ke Palestina,” tegas Ferdinand Hutahaean.

Selain itu, mantan politisi Partai Demokrat ini juga menekankan ke HNW agar tidak melecehkan nusantara dengan istilah Zionis Nusantara tersebut.

“Jangan lecehkan Nusantara ku,” ucap Ferdinand Hutahaean ke HNW.

Diketahui, Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) beberapa waktu lalu menyinggung sikap para pendukung Israel di Indonesia yang ia sebut dengan istilah ‘Zionis Nusantara’.

Mengutip Detik.com, Wakil Ketua Majelis Syura PKS ini menilai sikap kelompok Zionis Nusantara tersebut tidak sejalan dengan masyarakat moderat di Indonesia seperti PBNU dan PP Muhammadiyah yang merupakan cerminan mayoritas bangsa. Serta partai politik seperti PKS, perwakilan rakyat di DPR dan MPR.

“Gaung penolakan kejahatan kemanusiaan dan penjajahan oleh Israel atas Palestina, selalu terdengar jelas dari Indonesia. DPR, MPR, BKSAP, PBNU dan Muhammadiyah sudah membuat pernyataan penolakan yang keras. PKS bahkan mengirim surat terbuka kepada Presiden AS Joe Biden yang merupakan pendukung utama Israel. Agar penjajahan dan pelanggaran HAM oleh Israel terhadap bangsa Palestina sejak tahun 1948, jauh-jauh hari sebelum lahirnya HAMAS itu, bisa dikoreksi, dihentikan dan diberikan sanksi,” ujarnya.