PILIHAN REDAKSI

Sambangi Mitra Karib, Sertu Angga Motivasi Masyarakat Nelayan di Muara Siberut

INFO|MENTAWAI - Kedekatan seorang aparat teritorial dengan masyarakat terlihat dalam kegiatan Komunikasi Sosial (Komsos) yang sudah menjadi...

Budaya

Opini

Mentawai

Padang Panjang

Peristiwa

Pariwara

Sijunjung

Soal Usulan Anggaran Perjalanan Dinas ke Luar Negeri, Elly Thrisyanti:Komisi I Punya Rekomendasi dan Kewenangannya di Banggar
Rabu, Juli 22, 2020

On Rabu, Juli 22, 2020

Ketua Komisi I DPRD Kota Padang, Elly Thrisyanti (ist
Infonusantara.net
PADANG - Bagian Kerjasama Setdako Padang kembali mengusulkan perjalanan dinas ke luar negeri dengan anggaran mencapai ratusan juta rupiah. Hal itu terungkap dalam pembahasan KUA PPAS APBD tahun anggaran 2021 dengan Komisi I DPRD Kota Padang.

Menanggapi hal itu, Ketua Komisi I DPRD Kota Padang Elly Thrisyanti mengatakan, perjalanan ke luar negari yang diusulkan Bagian Kerjasama Setdako Padang tersebut merupakan fasilitasi untuk menindaklanjuti perjalanan lama.

"Bukan perjalanan baru. Itu perjalanan lama untuk menindaklanjuti. Kalau yang di usulkan tadi itu kan untuk 2021, nanti keputusannya kan dibanggar," kata politisi perempuan dari Partai Gerindra ini usai pembahasan, Selasa (21/7) kemarin.

Elly Thrisyanti mengakui kapan Covid-19 berakhir tidak bisa dipastikan. Namun, ia menegaskan, untuk mencoret usulan anggaran perjalanan dinas ke luar negeri ditengah pandemi Covid-19 tersebut, kewenangannya berada di Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Padang. 

"Cuma untuk mencoret, Komisi I nanti kan punya rekomendasi yang nanti kita serahkan ke Banggar. Banggar sendiri tentu punya pertimbangan pula," kata Elly Thrisyanti didampingi Kabag Kerjasama Setdako Padang, Erwin.

Terkait anggaran perjalanan ke luar negeri yang juga ada diusulkan SKPD lainnya, Elly menegaskan, tergantung urgensinya. "Nanti kita lihat, pertimbangan kepentingannya bagaimana? Dan kalau memang urgensinya tidak ada, mengingat kondisi saat ini, untuk apa?"pungkas Elly.

Dikatakan Elly, Kepala Bagian Kerjasama saat pembahasan tersebut menjelaskan, beberapa MoU sudah ada pelaksanaan.

"Seperti perikanan, expert untuk Batang Arau sudah jalan, kemudian sedang tender. Ba Ria Vung Tau sudah jalan juga, dengan buktinya kita ada Corner di sini, di sana juga ada Corner kita," jelas Elly.

Lebih lanjut kata Elly, perjalanan dinas ke luar negeri yang dilakukan Pemko Padang harus berdampak ke investasi dan kesejahteraan warga kota. Dan jangan mempersulit investor, sebab mencari investor tersebut sulit, sehingga ketika sudah ada, jangan dipersulit pula.

Jika regulasinya sudah tepat, dan memang visible dengan Kota Padang, jangan pula masuk kepentingan - kepentingan lain yang mempersulit investor. Sebab, dengan regulasi yang berbelit-belit, investor akan malas ke sini.

"Kita butuh investor untuk membangun kota ini, sehingga Kota Padang menjadi kota maju dan destinasi dalam segala hal," ungkap Srikandi DPRD Kota Padang dari Partai Gerindra ini.(Inf)

Sumber: (BentengSumbar.com)

INFO NUSANTARA PERSADA

Faisal Nasir: Nasib Sekolah Swasta Mau Dikemanakan Jika Semuanya Mau Masuk Sekolah Negeri
Rabu, Juli 22, 2020

On Rabu, Juli 22, 2020

Anggota DPRD Kota Padang Faisal Nasir
Fraksi PAN
Infonusantara.net
PADANG - Anggota Komisi IV DPRD Padang Faisal Nasir mengatakan adanya penambahan dua rombongan belajar (rombel) disetiap sekolah negeri 
dan sekolah filial SMP negeri, perlu Pemko Padang melakukan kajiannya  lagi.

Hal ini demi keseimbangan pendidikan dan mewujudkan kenyamanan. Jika semua sekolah negeri ditambah dua rombel dan juga penambahan filial SMP negeri, maka harus di ingat juga akan dikemanakan nasib SMP swasta. 

Menurutnya, jangan pemerintah menutup ruang pada SMP swasta yang ada, dan perlu juga diperhatikan nasib SMP swasta ini dari seluruh aspek. 

Bayangkan saja nasib para guru honor sekolah swasta yang gajinya didapatkan dari uang sekolah para peserta didik. Jika di sekolah swasta itu murid hanya sedikit, bagaimana biaya operasional mereka.

"Padahal, keberadaan sekolah swasta kontribusinya juga sudah nyata ,yakni sama - sama dalam mencerdaskan kehidupan bangsa melalui penyelenggaraan pendidikan," ujar Faisal, Rabu (22/7).

Mengenai penambahan dua rombel di setiap SMP negeri maupun penambahan gedung baru sekolah  Filial , bukannya tidak setuju kata Faisal, namun hal ini harus dilakukan kajian lebih lanjut. 

la menilai kebijakan untuk menambah dua rombel di seluruh SMP negeri di Kota Padang itu mengancam eksistensi SMP swasta. Bisa jadi pada tahun ajaran 2020-2021 ini SMP swasta tidak mendapatkan anak didik. "Nah mau di kemanakan nasib SMP swasta ini," ungkap Faisal.

Persoalan sekarang terkait PPDB sistem zonasi dimana banyak anak - anak kita yang tidak bisa diterima di sekolah negeri. Sementara untuk masuk ke sekolah swasta banyak orangtua peserta didik mengaku  terkendala biaya.

Menurutnya ,bagaimana caranya pemerintah untuk dapat mencarikan solusi bagi anak yang dari keluarga tidak mampu, namun mereka pintar tapi tidak bisa ditampung di sekolah negeri ini. 

"Kan bisa saja pemerintah membiayai mereka di sekolah swasta, namun tentu nya itu tidak semuanya. Harus benar-benar dilakukan survey kerumah calon peserta didik yang bersangkutan, apakah betul - betul dari keluarga tidak mampu," ujar Faisal.

Jadi secara tidak langsung sekolah swasta terbantu dengan hal ini, dengan kata lain disubsidi. Dengan demikian SMP swasta tidak akan kekurangan peserta didik.

Namun disamping itu sambung Faisal, tentunya kepada pihak sekolah swasta harus bisa memberikan imej atau menyakinkan masyarakat dan calon peserta didik, bahwa di sekolah swasta tersebut mempunyai kualitas dan mutu pendidikan yang baik. Mempunyai keunggulan dan mampu bersaing dengan sekolah fovorit.

Disaat sekarang ini memang dibutuhkan sekali kualitas dan mutu pendidikan yang di selenggarakan pihak penyelenggara dunia pendidikan. Tidak semua sekolah swasta tersebut ungkap Faisal Nasir yang imej dan mutu pendidikan nya buruk, namun banyak juga sekolah - sekolah swasta maupun yayasan yang mempunyai kualitas dan mutu pendidikannya sudah diakui kredibilitasnya.(Inf)

INFO NUSANTARA PERSADA


7 Orang Petugas Medis Puskesmas Padang Laweh Kab.Dharmasraya Positif Covid-19
Rabu, Juli 22, 2020

On Rabu, Juli 22, 2020



Infonusantara.net
Dharmasraya - Sampai hari ini sudah 7 orang tenaga medis Pukesmas Padang Laweh,Kecamatan Padang Laweh Kabupaten Dharmasraya,Sumatera Barat,terpapar positif virus covid 19.

Diduga dalam klaster baru, 7 orang tenaga medis tersebut menjalani isolasi perwatan di RSUD Sungai Dareh dan satu orang di RSU Semen padang dan sebagian isolasi mandari.

Diketahui untuk saat ini Pukesmas Padang Laweh masih ditutup dalam memberikan pelayanan kesehatan masyarakat.

Kepala Dinas Kesehatan Dharmasraya dr Rahmadian melalui Kepala Pukesmas Padang Laweh, Gufra,Skap saat ditemui awak media, Selasa (21/7) mengatakan, memang benar pada hari ini ada penambahan Tiga orang tenaga medis Puskemas Padang Laweh, terpapar positif virus covid 19 dari hasil tes swab pada hari ini. Dan berapa hari lalu juga ada 4 tenaga medis sudah terpapar positif virus covid 19.

"Saat ini ke 7 orang tenaga medis tersebut sudah menjalani isolasi perawatan di RSUD Sungai Dareh, dan satu orang di RSU Semen padang dan sebagian isolasi mandari," jelasnya.

Untuk jumlah total petugas di Pukemas Padang Laweh sendiri ada sebanyak 72 orang, ada dari PNS, tenaga honor, tenaga magang dan lainya.

"Dengan adanya kasus ini tenaga medis kami menjalani isolasi mandiri di rumah saja. Untuk saat ini Pukesmas Padang Laweh di tutup sementara waktu ,selama empat belas hari kedepan dan menunggu keputusan dinas kesehatan, "ujarnya.

Langkah yang kami lakukan saat ini dengan melakukan treking dan tes swab kepada warga yang kontak terhadap pasien dan untuk saat ini jumlah yang terpapar covid 19 di Kecamatan Padang Laweh ini berjumlah 11 orang dari hasil tes swab.

"Harapan kami dengan upaya menggiatkan gugus tugus kecamatan untuk penanganan covid 19 dan patuhui protokol kesehatan dalam masa pademik covid 19 ini,'  ucap Kepala Pukemas Padang Laweh, Gufra. (MsX)

INFO NUSANTARA PERSADA

Ikuti Bimtek, Dinsos Sumbar Tegaskan Pendamping PKH Kota Padang Jangan Terlibat Politik Praktis
Selasa, Juli 21, 2020

On Selasa, Juli 21, 2020


Bimtek Pendamping PKH Kota Padang
Infonusantara.net
PADANG -Sebanyak 87 orang tenaga pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) se-Kota Padang mengikuti kegiatan bimbingan teknis (bimtek)  bertempat di Aula Dinas Sosial Kota Padang, Jalan Delima No.5, Ujung Gurun, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Selasa (21/07/2020) Siang.

Bimtek tersebut dilaksanakan dalam rangka memberikan masukan serta motivasi kepada petugas pendamping yang akan melaksanakan pertemuan FDF dengan KPM (Keluarga Penerima Manfaat) pada masing - masing kecamatan se-Kota Padang. Selanjutnya melaksanakan verifikasi serta mendektisi pemasangan stiker pada masing-masing rumah PKH di Kota Padang.

Dalam bimtek itu mereka  juga di warning (diperingatkan), untuk bekerja secara profesional dan tidak boleh terlibat dalam politik praktis.

"Jadi saya ingatkan, jangan anda coba-coba salahgunakan amanah yang diberikan untuk kepentingan tertentu. Termasuk kepentingan politik praktis. Kalau terbukti, tanggung resikonya sendiri," tegas Kadis Sosial Provinsi Sumbar, Jumaidi, SPd, MPd, saat membuka kegiatan Bimtek Pendamping PKH Kota Padang di Aula Dinsos Kota Padang, Selasa (21/7/2020).

Menurutnya, kegiatan pendamping PKH adalah kegiatan sosial dalam rangka membantu upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Oleh sebab itu, seorang pekerja sosial harus jeli dalam mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dan bertanggungjawab terhadap apa yang dilaporkannya," ujar Jumaidi.

Untuk urusan teknis, dirinya menyerahkan sepenuhnya kepada Kabid Linjamsos (Perlindungan Jaminan Sosial) Dinsos Sumbar, Irwan Basir, SH, MM, Dt. Rajo Alam.

"Salah satu tujuan kita memasang stiker penerima KPM (Keluarga Penerima Manfaat) dari program PKH itu supaya jelas siapa yang layak dan yang tidak layak. Artinya apa, supaya yang tidak layak merasa malu menerima bantuan sosial tersebut," ucap Irwan Basir dalam arahannya kepada peserta bimtek.

Adapun tujuan diselenggarakannya kegiatan bimtek pendamping PKH ini, lanjut Irwan Basir, supaya timbul motivasi dari pendamping untuk bekerja lebih baik sesuai tupoksi yang telah ditetapkan.

"Oleh sebab itu, seorang pendamping harus tahu objek fokus tugasnya dan menjauhkan private recht (kepentingan pribadi) demi tercapainya tujuan utama dari program pemerintah ini," tegas Irwan Basir mengingatkan.

Di antara yang menjadi objek fokus pendamping PKH dalam mengumpulkan data-data di lapangan tersebut adalah berapa jumlah ibu-ibu hamil, anak-anak balita, kelompok disabilitas serta jumlah anak-anak usia sekolah dari keluarga miskin yang menjadi target penerima bantuan sosial itu.

"Kalau boleh jujur, masih banyak keluarga miskin yang layak mendapatkan bantuan PKH ini tapi belum terakomodir. Inilah tugas kita bersama supaya ke depan kita lebih selektif lagi dalam melakukan pendataan supaya benar-benar valid," ucap Irwan Basir berharap.

Kegiatan tersebut juga dihadiri Kadis Sosial Kota Padang diwakili Kabid Linjamsos, Rustim dan segenap pegawai di lingkungan Dinsos tersebut. (Noa/DP).

INFO NUSANTARA PERSADA

Pembelajaran Daring Belum Efektif, Begini Kata DR.Fitri Arsih
Selasa, Juli 21, 2020

On Selasa, Juli 21, 2020

Pengamat Pendidikan dari Universitas Negeri Padang DR. Fitri Arsih
Infonusantara.net 
PADANG - Pada saat pademi Covid-19 membuat para wali murid yang berada di zona kuning, merah Covid-19 gelisah. Pasalnya,  banyak dari wali murid yang tidak mampu dalam menjelaskan dan menerjemahkan bahan ajar kepada anak dirumah dari pembelajaran dengan metode daring.

Salah seorang wali murid Susi (43) yang ditemui media ini menyampaikan bahwa ia tidak mampu membantu anaknya dalam menerangkan mata pelajaran bagi anaknya yang pada saat ini berada di kelas V di sebuah Sekolah Dasar negeri di Kota Padang. Hal ini disebabkan kemampuan memberikan bahan ajar sangat terbatas, apalagi kesulitan membagi waktu bekerja dengan memberikan pelajaran di rumah, Selasa (21/7)

"Saya sangat berharap sekolah kembali di buka, pasalnya anak akan lebih patuh jika belajar didampingi gurunya, dari pada orang tua," jelas karyawan swasta ini.

Ditemui terpisah, Ade (28) salah seorang wali murid juga meminta sekolah kembali di buka. Hal ini disebabkan ia tidak bisa mengajarkan membaca kepada anaknya yang pada saat ini kelas I SD.

"Saya berharap berharap sekolah di buka, dengan penerapan protokol kesehatan Covid-19 yang ketat. Jika perlu lakukan swab berkala kepada guru-guru di sekolah. Jujur, kami kewalahan dalam penerapan pendidikan daring ini di rumah," pintanya.

Pengamat pendidikan dari Universitas Negeri Padang DR. Fitri Arsih saat di hubungi menjelaskan dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19 pembelajaran secara daring merupakan cara terbaik dan aman dalam melakukan proses pendidikan di masa pademi ini. 

"Cara merupakan cara yang sangat efektif karena siswa dapat terus belajar tanpa harus datang ke sekolah sehingga dapat terhindar dari paparan virus covid-19," jelasnya.

Fitri mengakui bahwa pembelajaran daring di dunia pendidikan Indonesia merupakan hal yang sangat baru. Alhasil, guru yang biasanya mengajar dengan tatap muka harus lebih mengekplor kemampuan dan keterampilannya guru dalam merancang pembelajaran secara daring. Sementara siswa harus dapat beradaptasi dengan belajar tanpa bertemu dengan guru. 

"Dari hasil pengamatan saat ini pembelajaran daring masih terfokus pada pengembangan pembelajaran pada ranah pengetahuan (kognitif) sementara ranah pengembangan sikap (afektif) dan keterampilan belum bisa dikembangkan secara efektif. Sebagai contoh pada pembelajaran IPA, siswa perlu dilatih untuk terampil dalam menggunakan alat misalnya mikroskop atau alat lainnya, dalam hal ini pembelajaran secara daring belum mampu menfasilitasi keterampilan tersebut," jelasnya.

Lebih lanjut Fitri menambahkan pembelajaran secara daring memiliki keterbatasan dalam hal pengguna. 

"Pembelajaran secara daring belum efektif dilakukan pada jenjang pendidikan dasar, seperti pada pendidikan anak usia dini, TK, dan SD kelas rendah (kelas 1-3). Selain itu jika dilihat dari aspek ekonomi tidak semua orang tua memiliki kemampuan untuk membeli dan menyediakan perangkat ini untuk anaknya dalam belajar, apalagi dalam kondisi pandemi yang sebagaian besar orang tua memgalami penurunan pendapatan/penghasilan bahkan ada yang di rumahkan," tambahnya. 

Selain itu Fitri memaparkan bahwa pembelajaran secara daring memang baik, namun harus dilakukan pengkajian ulang jika dilaksanakan secara lama.

"Seberapa pun canggihnya teknologi namun dalam proses pendidikan kehadiran dan sentuhan guru masih sangat dipelukan terutama dalam mengembangkan ranah sikap dan keterampilan siswa, agar proses pendidikan dapat berjalan secara utuh. Pendidikan itu tidak hanya membekali siswa dengan pengetahuan semata namun juga penting dalam mendidik sikap, perilaku dan mental siswa dan hal ini diperoleh dalam pembelajaran tatap muka," tambahnya.

Fitri juga menekankan bahwa yang paling utama yang harus dilakukan sekarang adalah seluruh masyarakat harus bersatu dalam memutus penyebaran virus ini agar keadaan akan aman untuk melakukan pembelajaran seperti masa sebelum pandemi. 

"Setiap anak butuh interkasi dan bersosialisasi dan itu dapat dilakukan pada pembelajaran tatap muka , bertemu dengan guru, bertemu dengan teman di sekolah," tutupnya.

Ditemui terpisah, pakar kesehatan dari Universitas Andalas dr. Mohamad Reza PhD menjelaskan bahwa sekolah pada zona kuning dan merah belum dimungkinkan untuk dilaksanakan protokol jaga jarak dan masker pada dunia pendidikan.

"Artinya, pendidikan di sekolah belum bisa dilaksanakan dengan tatap muka. Hal ini disebabkan peserta didik belum dewasa, bahkan seorang mahasiswa pun tidak bisa mematuhi protokol kesehatan mengingat usia mereka yg belum memungkinkan untuk bijak menaati protokol covid19," jelasnya.

Selain itu, Reza menjelaskan juga bahwa faktor yang mempengaruhi sekolah belum bisa melaksanakan tatap muka karena peserta didik bisa melakukan kontak dengan jarak yang dekat dengan sesama peserta didik di sekolah dan guru.

"Sangat di sarankan dimasa pademi ini untuk tidak melakukan kontak fisik lebih dari satu jam diruang tertutup," tegasnya.(Inf/edg)

INFO NUSANTARA PERSADA

Alex Indra Lukman: Pemeritah Harus Memfasilitasi Rapid Test Buat Pendemo
Senin, Juli 20, 2020

On Senin, Juli 20, 2020

Alex Indra Lukman
Infonusantara.net
PADANG - Ketua PDI Perjuangan Sumbar, Alex Indra Lukman menilai, aksi menyampaikan pendapat di muka umum (unjuk rasa-red) sudah bisa dipastikan akan terjadi kerumunan. 

Sementara, di masa kenormalan baru pandemi Covid19, berkumpulnya orang dalam jumlah banyak dalam satu tempat, mesti dihindari. Akan tetapi, melarang orang atau kelompok untuk menyampaikan aspirasinya secara terbuka, juga tidak bisa dilarang. 

“Demonstrasi adalah hak masyarakat yang diatur undang-undang. Sementara, melindungi rakyat adalah kewajiban negara dalam konstitusi. Maka, dalam situasi pandemi Covid19 ini, pemerintah harus memfasilitasi rapid test buat pendemo,” ungkap Alex melalui pernyataan tertulis, kemarin.

Pernyataan Alex ini, menyikapi makin banyaknya kelompok masyarakat melakukan unjung rasa di masa kenormalan baru Pandemi Covid19 ini. Dalam prakteknya, menjaga jarak sosial dan phisik selama aksi unjuk rasa berlangsung, merupakan hal yang sulit dilakukan, apalagi untuk sekadar dipatuhi.  

Aturan soal demo ini, tertuang Peraturan Kapolri No 9 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum. 

Agar Para demonstran tidak mendapat sanksi hukum dalam menyampaikan pendapat di muka umum, hendaknya mengikuti tata cara demonstrasi menurut UU No 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Berikut aturannya?  
1. Menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Polri yang dilakukan oleh yang bersangkutan, pemimpin, atau penanggung jawab kelompok. 
2. Pemberitahuan diberikan selambat-lambatnya 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sebelum kegiatan dimulai.
3. Pemberitahuan memuat: maksud dan tujuan, tempat, lokasi, dan rute, waktu dan lama, bentuk, penanggung jawab, nama dan alamat organisasi, kelompok atau perorangan, alat peraga yang dipergunakan; dan atau jumlah peserta. 
4. Setiap sampai 100  orang pelaku atau peserta unjuk rasa atau demonstrasi dan pawai harus ada seorang sampai dengan lima orang penanggungjawab.
5. Setelah menerima surat pemberitahuan, Polri wajib maka calon pendemo segera memberikan surat tanda terima pemberitahuan; berkoordinasi dengan penanggung jawab penyampaian pendapat di muka umum; berkoordinasi dengan pimpinan instansi/lembaga yang akan menjadi tujuan penyampaian pendapat; mempersiapkan pengamanan tempat, lokasi, dan rute.
6. Pembatalan pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum disampaikan secara tertulis dan langsung oleh penanggung jawab kepada Polri selambat-lambatnya 24  jam sebelum waktu pelaksanaan.

“Agar pendemo terlindungi dari potensi penularan virus Corona, sewajarnya Polri juga memperbaharui aturan aksi unjuk rasa dengan merujuk protokol kesehatan,” saran Alex. (relis)

INFO NUSANTARA PERSADA

ACT Sumbar Tuntaskan Pembangunan Dua Unit Rumah Korban Banjir Solsel
Minggu, Juli 19, 2020

On Minggu, Juli 19, 2020


Infonusantara.net
Lembaga Kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap (ACT) Sumatra Barat (Sumbar) menyelesaikan bantuan pembangunan dua unit rumah warga korban banjir di Balun Sawatau Nagari Pakan Rabaa Tengah, Koto Parik Gadang Diateh (KPGD) Solok Selatan (Solsel). 

Selanjutnya, ACT Sumbar bakal memperbaiki satu unit masjid terdampak banjir bandang di Sapan Salak, Nagari Pakan Rabaa Timur, KPGD yang dimulai pengerjaan pada Senin (20/7/2020).

Pembangunan dua unit rumah warga di Balun Sawatau dan perbaikan masjid tersebut disebabkan bencana alam banjir bandang dan longsor yang terjadi pada Desember 2019 lalu di Solsel.

Dua unit rumah warga di Jorong Balun Sawatau yang dibuatkan ACT Sumbar yakni milik keluarga Zainal dan Syamsul.

Kepala Cabang ACT Sumbar, Zeng Welf mengatakan pembangunan dua unit rumah warga itu dilakukan secara swadaya masyarakat dan relawan ACT. Masing-masing rumah berukuran 36 meter persegi dengan dua kamar tidur.

"Sumber dana ini berasal dari para donatur dari berbagai elemen masyarakat di Indonesia, terutama masyarakat Sumbar," kata Zeng Welf, saat peresmian Sabtu (18/7/2020).

Dia berharap, dengan selesainya pembangunan dua unit rumah itu, mampu mengobati hati penghuni rumah. "Semoga berkah dan mohon doa supaya bisa selalu hadir dan membantu masyarakat yang tertimpa musibah bencana alam," lanjutnya.

Peresmian pemakaian dua unit rumah warga korban banjir tersebut secara langsung di resmikan Plt Bupati Solsel Abdul Rahman dengan pengguntingan pita secara simbolis dan dihadiri wali nagari beserta sejumlah tokoh masyarakat.

Plt Bupati Solsel Abdul Rahman memberikan apresiasi terhadap bantuan ACT Sumbar yang telah memfasilitasi untuk membuatkan dua unit rumah korban banjir dan longsor.

"Harapannya, masyarakat terbantu karena memang sangat dibutuhkan warga yang terdampak. Semoga rumahnya berkah dan manfaatkan meningkatkan amalan ibadah pada Tuhan," katanya.

Terpisah, Erni salah seorang anak penerima bantuan pembangunan rumah mengatakan jika rumah yang dibuatkan tersebut sangat bermanfaat karena ia bersama enam saudaranya bisa menikmatinya.

"Ayah berprofesi sebagai petani di mana kami bersaudara ada tujuh orang," ujarnya.(rls)

INFO NUSANTARA PERSADA

Stiker Penerima PKH Dipasang, Irwan Basir: Biar Jelas By Name By Adress
Sabtu, Juli 18, 2020

On Sabtu, Juli 18, 2020

Kabid Perlindungan Jaminan Sosial (Linjamsos), Irwan Basir Dt. Rajo Alam saat lounching pemasangan stiker KPM PKH di Rimbo Tarok Kelurahan Kuranji Kecamatan Kuranji Kota Padang, Kamis (16/7/2020).(ist)
Infonusantara.net
PADANG - Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumbar menegaskan bahwa keluarga penerima manfaat (KPM) dari program keluarga harapan (PKH) harus jelas orang dan alamatnya (by name by adress).

Tujuannya, supaya bantuan yang diberikan pemerintah pusat itu benar-benar tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai aturan yang berlaku.

"Jadi, saya ingatkan kepada para pendamping PKH, jangan coba main-main dengan data warga KPM PKH ini karena bisa berdampak hukum bila ada temuan yang tidak sesuai di lapangan nantinya," ingat Kadis Sosial yang diwakili Kabid Perlindungan Jaminan Sosial (Linjamsos), Irwan Basir Dt. Rajo Alam saat lounching pemasangan stiker KPM PKH di Rimbo Tarok Kelurahan Kuranji Kecamatan Kuranji Kota Padang, Kamis (16/7/2020).

Turut hadir pada kesempatan itu sejumlah pejabat terkait seperti Kadis Sosial Kota Padang diwakili Kabid Linjamsos, Rustim, Camat Kuranji diwakili Sekcam, Harnoldi, lurah se-Kecamatan Kuranji, unsur forkopimca dan tokoh masyarakat setempat.

Irwan Basir menyebutkan, program bantuan sosial ini sudah bergulir sejak 2007 silam. Meski sering gonta-ganti nama, namun intinya tetap sama yakni bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin yang ada di bumi pertiwi tercinta ini.

"Berbicara masalah kemiskinan, tentu kita bicara kekurangan-kekurangan yang ada di masyarakat. Oleh sebab itu kepada para pendamping saya himbau untuk selalu berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti lurah, RT dan RW dalam melakukan pendataan supaya tercapai tujuan yang dinginkan dari program ini," tukasnya mengingatkan.

Pendapat senada juga disampaikan Kabid Linjamsos Dinas Sosial Kota Padang, Rustim.

"Program bantuan sosial untuk masyarakat miskin ini sudah ada regulasinya dari pusat. Jadi kita tinggal melaksanakannya saja lagi. Untuk Kota Padang sendiri ada sekitar 42.332 warga  penerima PKH ditambah pendamping 87 orang," tuturnya menjelaskan.

Sementara Sekcam Kuranji, Harnoldi menambahkan, untuk wilayah Kecamatan Kuranji ada sekitar 8243 warga yang masuk PKH dan BDT. Sedangkan jumlah pendamping sebanyak 11 orang.(dp)

Alex Indra Lukman: Laman Data yang Diretas,KPU Tak Memiliki Grand Design yang Teruji
Jumat, Juli 17, 2020

On Jumat, Juli 17, 2020

Ketua PDI Perjuangan Sumbar,Alex Indra Lukman
Infonusantara.net
PADANG - Ketua PDI Perjuangan Sumbar, Alex Indra Lukman menilai, KPU RI tidak memiliki grand design yang teruji, dalam pengembangan teknologi informasi guna mendukung pelaksanaan tahapan pemilihan serentak 2020. 

“Pada pemilihan serentak 2020 ini, laman tentang data pemilih yang diretas. Pada Pemilu 2019 lalu, tabulasi penghitungan suara secara daring (Situng-red) yang dikacaukan. Sepertinya, KPU RI tak belajar dari kesalahan yang pernah ada,” ungkap Alex melalui pernyataan tertulis, Jumat (17/7/2020).  

Pernyataan Alex ini, sekaitan dengan kejadian diretasnya laman yang disediakan KPU RI untuk pemeriksaan data pemilih di alamat https://www.lindungihakpilihmu.kpu.go.id. Beberapa jam setelah diluncurkan, Rabu (15/7/2020), laman ini langsung tidak bisa diakses publik dengan baik. 

Informasinya, ungkap Alex, percobaan pembobolan website KPU tentang data pemilih ini telah terjadi sejak Selasa (14/7/2020). Laman yang disiapkan KPU RI itu, sudah tidak bisa diakses baik dari smartphone, tablet maupun dari perangkat komputer lainnya.

Halaman yang bermasalah tersebut, merupakan fasilitas bagi para pemilih, untuk melakukan pengecekan data diri mereka secara mandiri sebagai pemilih. Pemilih cukup memasukkan nomor induk kependudukan (NIK) atau nama mereka di website KPU tersebut, untuk mengetahui apakah sudah terdaftar sebagai pemilih pada proses pemilihan kepala daerah (Pilkada) atau belum.

“Kejadian peretasan untuk yang kedua kalinya dalam waktu tak berselang lama ini membuktikan, sistem keamanan website yang dibangun KPU rentan dibobol hacker dan sangat lemah,” tukas Alex.

“Jika tidak ditangani dengan tepat dan tidak melakukan perbaikan serta meningkatkan keamanan sistem, maka akibat dari pembobolan ini dapat menimbulkan masalah yang lebih fatal. Di antaranya, kerusakan data pemiliih, terjadinya duplikasi data, bahkan mengakibatkan kehilangan data pemilih,” tegas Alex. 

Seperti diketahui, urai Alex, sudah sering instansi pemerintah mendapat serangan siber seperti yang dialami oleh lembaga DPR belum lama ini. 

“Menganggap remeh serangan siber, dengan tidak melakukan pertahanan yang optimal, tentu saja jadi preseden buruk,” tegasnya. 

“Terlebih lagi instansi yang strategis seperti KPU. Hal ini akan membahayakan pemerintah dalam melakukan proses Pemilihan Umum, mendatang yang lebih jauh berakibat pada sistem demokrasi Negara Republik Indonesia tercinta,” tambahnya. (***)

INFO NUSANTARA PERSADA

Maigus Nasir Ingatkan 3 Agenda Penting DMI di Masa Kenormalan Baru
Rabu, Juli 15, 2020

On Rabu, Juli 15, 2020

KetuaD Padang, Maigus Nasir memberikan ucapan selamat pada jajaran pengurus cabang DMI Nanggalo, usai pelantikan di Masjid Raya Nanggalo di kelurahan Surau Gadang, Kecamatan Nanggalo, Padang, Rabu (15/7/2020). (istimewa)
"Tiga dari 11 DMI Kecamatan di Padang  Dilantik"

Infonusantara.net
PADANG - Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kota Padang, Maigus Nasir mengatakan ada tiga agenda yang jadi fokus DMI setelah pandemi Covid19 memasuki masa kenormalan baru.


"Pertama, mengaktifkan kembali masjid dan mushalla dengan berbagai aktivitas ibadah. Kedua, pemetaan (mapping) masjid dan mushalla. Ketiga, membangkitkan kembali ekonomi ummat berbasis masjid pascapandemi corona," ungkap Maigus Nasir saat melantik Pimpinan Cabang DMI Kecamatan Nanggalo, Rabu (15/7/2020).

Dijelaskan. selama empat bulan lebih sejak Virus Corona melanda Padang dan Sumbar secara umumnya, ummat telah berjarak dengan masjid dan mushalla. 

"Ummat harus kita gerakan agar kembali lakukan aktivitas ibadah ke masjid dan mushalla. Tentunya dengan tetap mematuhi protokol.kesehatan," terangnya. 

Untuk mapping masjid/mushalla ini, Maigus.menyebut, akan dulakukan melalui quisoner yang akan dibagikan pada Rakerda DMI Padang pada 25 Juli 2020 mendatang. 

"Jawaban dari quisioner ini, sebagian di antaranya akan jadi dasar penilaian Lomba Masjid Paripurna yang jadi program DMI secara nasional," ungkap Maigus yang juga anggota DPRD Sumbar. 

Untuk kebangkitan ekonomi ummat, terang Maigus, pada Raker DMI Padang nanti, tema yang diusung adalah "Kota Padang Bangkit bersama Masjid." 

"Kita ingin masjid jadi basis kebangkitan kota ini dari berbagai sektor kehidupan. Khusus di bidang ekonomi, DMI Padang telah mendirikan Koperasi Syariah yang peresmiannya dilakukan pada pelantikan dulu," ujarnya. 

Sementara, Camat Nanggalo, Fuji Astomi juga mengingatkan, protokol kesehatan di masa kenormalan baru ini, mesti dipatuhi seluruh masyarakat terutama selama di rumah ibadah dan fasilitas publik lainnya. 

Selain itu, Fuji Astomi juga mengingatkan pentingnya menjaga tempat bersuci dalam keadaan bersih. 

"Inilah amanah dan tantangan nyata kita kedepan. Salah satunya, kita bersuci ditempat yang tak bisa menjaga kesucian itu. Banyak masjid dan mushalla kita yang seperti itu kondisinya," ungkapnya. 

Samahalnya dengan Maigus Nasir, Fuji Astomi juga mengharapkan DMI Nanggalo, jadi percontohan di Kota Padang bahkan Sumbar. Karena, ketua DMI Sumbar dan Padang, domisilinya di kawasan Nanggalo. 

Kepala KUA Nanggalo, Khairuddin mengingatkan tentang pentingnya pendataan asset masjid. Sehingga, tidak mudah beralih fungsi ke bentuk lain. 

Selain itu, dia juga mengingatkan DMI Nanggalo, untuk memiliki data pengurus masjid dan mushalla se-kecamatan Nanggalo. 

"Jika selama ini lampiran SK pengurus masjid dan mushalla hanya diserahkan ke KUA dan kelurahan/kecamatan, kedepan juga mesti diserahkan ke DMI," ujarnya. 

Ketua MUI Padang, Prof Duski Samad, mengucapkan selamat atas dilantiknya DMI Nanggalo. Katanya, ini merupakan pelantikan ketiga dari 11 pengurus kecamatan di Padang setelah sebelumnya dilantik DMI Koto Tangah dan Kuranji. 

Selain itu, dia mengingatkan, halangan untuk melaksanakan kegiatan ibadah secara berjamaah, telah gugur seiring meredanya pandemi Covid19 di berbagai kawasan di Padang. 

"Mari kembali kita ramaikan masjid dengan aktivitas ibadah wajib dan sunnat serta ibadah lainnya. Walau kondisinya masih sangat kondisional di masing-masing daerah," tukas Prof Duski Samad yang juga Ketua DMI Sumbar.

Bangkit Bersama

Pengurus Cabang DMI Kecamatan Nanggalo, dipimpin Agusriadi Khatib Batuah bersama Nasrul Alex (sekretaris) dan Sonny Afandi (bendahara). Pelantikan dilakukan Ketua DMI Padang, Maigus Nasir. Sedangkan pembacaan SK, dilakukan M Fikar (sekretaris DMI Padang). 

Untuk majelis mustasyar, dipimpin Johardi Dt Bandaro Putiah dengan Azman Nasution (wakil ketua) dan 4 orang anggota. Sedangkan majelis pakar, diketuai Irman, Ilfariadi (wakil ketua) dengan 4 orang anggota.


Susunan pimpinan harian kecamatan ini, dilengkapi dengan 6 bidang dengan ketua dan empat orang anggota. 

Agusriadi dalam sambutannya mengharapkan, jajaran DMI Kecamatan Nanggalo, selalu kompak dan bersatu padu menjalankan program dan kegiatan organisasi. 

Pada mitra kerja seperti perangkat KUA, kecamatan dan lainnya, juga mendukung kegiatan dan program DMI Nanggalo. 

"Mari kita saling bersinergi membangun ummat," ajaknya. 

Pelantikan PC DMI Nanggalo ini, juga disertai dengan sosialisasi dari Bank Nagari Unit Syariah Padang. Materinya tentang kerjasama pembayaran Zakat, Infaq, Sadaqah, Waqaf (Ziswaf) melalui aplikasi QRIS. 

"Saat ini, kerjasama kita dengan DMI dalam hal pengelolaan keuangan organisasi," terangnya. "Jika pembayaran Ziswaf, saat ini sidah bisa dilakukan dengan memindai barcode melalui perangkat gawai yang dimiliki," tambahnya. (relis)

INFO NUSANTARA PERSADA

Idul Adha Ditengah Pandemi, Muharlion Minta Panitia Pelaksanaan Kurban Tetap Mematuhi Protokol Kesehatan Covid-19
Rabu, Juli 15, 2020

On Rabu, Juli 15, 2020

Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Padang ,Muharlion
Infonusantara.net
PADANG - Jelang Idul Adha 2020 diperkirakan akan jatuh pada Jum'at 31 Juli 2020 yang akan datang, Anggota DPRD Kota Padang  yang juga Ketua Fraksi PKS, Muharlion meminta panitia pelaksanaan kurban untuk tetap mematuhi protokol kesehatan Covid-19 dalam pelaksanaannya.

"Saya meminta dalam menjalankan ibadah kurban, panitia hendaklah mematuhi protokol kesehatan Covid-19. Hal ini dilakukan agar tidak tercipta kluster baru dalam penyelenggaraan kurban," ucapnya, Rabu (15/7).

Selanjutnya Muharlion meminta dalam pembagian daging kurban kepada masyarakat turut menjalankan sesuai protokol kesehatan Covid 19.

"Dalam pembagian daging kurban kepada masyarakat, sebaiknya jumlah masyarakat penerima daging kurban di atur jumlahnya. Jika tidak memungkinkan, sebaiknya panitia langsung mengantar daging kurban ke rumah penerima daging kurban," jelasnya.

Lebih lanjut Muharlion berharap pemerintah memeriksa kesehatan hewan kurban, usia hewan kurban sebelum didistribusikan kepada masyarakat.

"Kami dari komisi II DPRD Kota Padang akan melakukan hearing dengan dinas terkait tentang penyelenggaraan kurban di saat pademi ini. Kesehatan hewan kurban, dan usia menjadi prioritas dalam menjalankan ibadah kurban," ucapnya.

Selain itu Muharlion menjelaskan juga DPD PKS pada penyelenggaraan kurban pada masa covid-19 ini tetap akan melaksanakan seperti tahun-tahun sebelumnya.

"Insya Allah DPD PKS tetap menjalankan kurban di tingkat kecamatan dan Kota Padang seperti tahun-tahun sebelumnya. Untuk jumlah hewan kurban yang akan di kurbankan masih sedang didata dari kader dan simpatisan DPD PKS," pungkasnya.(Edg)

INFO NUSANTARA PERSADA

Melalui Dana Pokir, Zulhardi Z.Latif Anggarkan Rp100 Juta untuk Pembelian Mobiler Kantor KAN Pauh IX
Rabu, Juli 15, 2020

On Rabu, Juli 15, 2020



Infonusantara.net
PADANG - Anggota DPRD Kota Padang Dapil Kuranji-Pauh, Zulhardi Z Latif telah menganggarkan dana sebesar Rp100 juta melalui Pokok - pokok pikiran anggota DPRD Kota Padang untuk pembelian mobiler kantor Kerapatan Adat Nagari (KAN) Pauh IX Kecamatan Kuranji Kota Padang.

Zulhardi Z Latif mengatakan, dana sebesar Rp100 juta melalui pokir kita anggarkan dalam bentuk pembelian mobiler dan itu atas usulan pengurus KAN Pauh IX," ungkap Zulhardi Z Latif , Selasa (14/7) .

Dikatakan Zulhardi yang akrab di sapa buya itu bahwa pembelian mobiler tersebut sudah masuk renstra dan renja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang.

"Insya Allah, pada 2021 pengadaannya sudah bisa dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang," sebutnya.

Dalam hal ini Pengurus KAN, kata Zulhardi, untuk realisasinya tidak menerima dalam bentuk uang, tetapi dalam bentuk barang, yaitu mobiler.

"Selain itu untuk kegiatan organisasi Basurah Adat Minangkabau Kota Padang di Pauh IX Kecamatan Kuranji, juga telah dianggarkan sebesar Rp20 juta. Kalau kegiatan Basurah Adat ini realisasinya dalam bentuk dana hibah yang diterima dalam bentuk uang, " ungkapnya.

Kemudian untuk pembinaan Pencak Silat di Pauh Kecamatan Kuranji. Anggota dewan yang juga Ketua Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) Padang ini, dia juga telah menganggarkan anggaran masing - masing Rp10 juta  melalui dana pokir nya.

"Ada sekitar 10 sasaran yang kita bantu melalui dana pokir, seperti Sasaran Silat Surya Sakti, Teratai Besi, Durian Tapak, Limau Manih, dan lainnya. Masing-masing Rp10 juta," ungkapnya.
(by/inf)