Stiker Penerima PKH Dipasang, Irwan Basir: Biar Jelas By Name By Adress

Stiker Penerima PKH Dipasang, Irwan Basir: Biar Jelas By Name By Adress

Info Positif On Saturday, July 18, 2020

Kabid Perlindungan Jaminan Sosial (Linjamsos), Irwan Basir Dt. Rajo Alam saat lounching pemasangan stiker KPM PKH di Rimbo Tarok Kelurahan Kuranji Kecamatan Kuranji Kota Padang, Kamis (16/7/2020).(ist)

Infonusantara.net

PADANG - Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumbar menegaskan bahwa keluarga penerima manfaat (KPM) dari program keluarga harapan (PKH) harus jelas orang dan alamatnya (by name by adress).

Tujuannya, supaya bantuan yang diberikan pemerintah pusat itu benar-benar tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai aturan yang berlaku.

"Jadi, saya ingatkan kepada para pendamping PKH, jangan coba main-main dengan data warga KPM PKH ini karena bisa berdampak hukum bila ada temuan yang tidak sesuai di lapangan nantinya," ingat Kadis Sosial yang diwakili Kabid Perlindungan Jaminan Sosial (Linjamsos), Irwan Basir Dt. Rajo Alam saat lounching pemasangan stiker KPM PKH di Rimbo Tarok Kelurahan Kuranji Kecamatan Kuranji Kota Padang, Kamis (16/7/2020).

Turut hadir pada kesempatan itu sejumlah pejabat terkait seperti Kadis Sosial Kota Padang diwakili Kabid Linjamsos, Rustim, Camat Kuranji diwakili Sekcam, Harnoldi, lurah se-Kecamatan Kuranji, unsur forkopimca dan tokoh masyarakat setempat.

Irwan Basir menyebutkan, program bantuan sosial ini sudah bergulir sejak 2007 silam. Meski sering gonta-ganti nama, namun intinya tetap sama yakni bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin yang ada di bumi pertiwi tercinta ini.

"Berbicara masalah kemiskinan, tentu kita bicara kekurangan-kekurangan yang ada di masyarakat. Oleh sebab itu kepada para pendamping saya himbau untuk selalu berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti lurah, RT dan RW dalam melakukan pendataan supaya tercapai tujuan yang dinginkan dari program ini," tukasnya mengingatkan.

Pendapat senada juga disampaikan Kabid Linjamsos Dinas Sosial Kota Padang, Rustim.

"Program bantuan sosial untuk masyarakat miskin ini sudah ada regulasinya dari pusat. Jadi kita tinggal melaksanakannya saja lagi. Untuk Kota Padang sendiri ada sekitar 42.332 warga  penerima PKH ditambah pendamping 87 orang," tuturnya menjelaskan.

Sementara Sekcam Kuranji, Harnoldi menambahkan, untuk wilayah Kecamatan Kuranji ada sekitar 8243 warga yang masuk PKH dan BDT. Sedangkan jumlah pendamping sebanyak 11 orang.(dp)

Alex Indra Lukman: Laman Data yang Diretas,KPU Tak Memiliki Grand Design yang Teruji

Alex Indra Lukman: Laman Data yang Diretas,KPU Tak Memiliki Grand Design yang Teruji

Info Positif On Friday, July 17, 2020

Ketua PDI Perjuangan Sumbar,Alex Indra Lukman

Infonusantara.net

PADANG - Ketua PDI Perjuangan Sumbar, Alex Indra Lukman menilai, KPU RI tidak memiliki grand design yang teruji, dalam pengembangan teknologi informasi guna mendukung pelaksanaan tahapan pemilihan serentak 2020. 

“Pada pemilihan serentak 2020 ini, laman tentang data pemilih yang diretas. Pada Pemilu 2019 lalu, tabulasi penghitungan suara secara daring (Situng-red) yang dikacaukan. Sepertinya, KPU RI tak belajar dari kesalahan yang pernah ada,” ungkap Alex melalui pernyataan tertulis, Jumat (17/7/2020).  

Pernyataan Alex ini, sekaitan dengan kejadian diretasnya laman yang disediakan KPU RI untuk pemeriksaan data pemilih di alamat https://www.lindungihakpilihmu.kpu.go.id. Beberapa jam setelah diluncurkan, Rabu (15/7/2020), laman ini langsung tidak bisa diakses publik dengan baik. 

Informasinya, ungkap Alex, percobaan pembobolan website KPU tentang data pemilih ini telah terjadi sejak Selasa (14/7/2020). Laman yang disiapkan KPU RI itu, sudah tidak bisa diakses baik dari smartphone, tablet maupun dari perangkat komputer lainnya.

Halaman yang bermasalah tersebut, merupakan fasilitas bagi para pemilih, untuk melakukan pengecekan data diri mereka secara mandiri sebagai pemilih. Pemilih cukup memasukkan nomor induk kependudukan (NIK) atau nama mereka di website KPU tersebut, untuk mengetahui apakah sudah terdaftar sebagai pemilih pada proses pemilihan kepala daerah (Pilkada) atau belum.

“Kejadian peretasan untuk yang kedua kalinya dalam waktu tak berselang lama ini membuktikan, sistem keamanan website yang dibangun KPU rentan dibobol hacker dan sangat lemah,” tukas Alex.

“Jika tidak ditangani dengan tepat dan tidak melakukan perbaikan serta meningkatkan keamanan sistem, maka akibat dari pembobolan ini dapat menimbulkan masalah yang lebih fatal. Di antaranya, kerusakan data pemiliih, terjadinya duplikasi data, bahkan mengakibatkan kehilangan data pemilih,” tegas Alex. 

Seperti diketahui, urai Alex, sudah sering instansi pemerintah mendapat serangan siber seperti yang dialami oleh lembaga DPR belum lama ini. 

“Menganggap remeh serangan siber, dengan tidak melakukan pertahanan yang optimal, tentu saja jadi preseden buruk,” tegasnya. 

“Terlebih lagi instansi yang strategis seperti KPU. Hal ini akan membahayakan pemerintah dalam melakukan proses Pemilihan Umum, mendatang yang lebih jauh berakibat pada sistem demokrasi Negara Republik Indonesia tercinta,” tambahnya. (***)

INFO NUSANTARA PERSADA

Maigus Nasir Ingatkan 3 Agenda Penting DMI di Masa Kenormalan Baru

Maigus Nasir Ingatkan 3 Agenda Penting DMI di Masa Kenormalan Baru

Info Positif On Wednesday, July 15, 2020

KetuaD Padang, Maigus Nasir memberikan ucapan selamat pada jajaran pengurus cabang DMI Nanggalo, usai pelantikan di Masjid Raya Nanggalo di kelurahan Surau Gadang, Kecamatan Nanggalo, Padang, Rabu (15/7/2020). (istimewa)

"Tiga dari 11 DMI Kecamatan di Padang  Dilantik"

Infonusantara.net

PADANG - Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kota Padang, Maigus Nasir mengatakan ada tiga agenda yang jadi fokus DMI setelah pandemi Covid19 memasuki masa kenormalan baru.

"Pertama, mengaktifkan kembali masjid dan mushalla dengan berbagai aktivitas ibadah. Kedua, pemetaan (mapping) masjid dan mushalla. Ketiga, membangkitkan kembali ekonomi ummat berbasis masjid pascapandemi corona," ungkap Maigus Nasir saat melantik Pimpinan Cabang DMI Kecamatan Nanggalo, Rabu (15/7/2020).

Dijelaskan. selama empat bulan lebih sejak Virus Corona melanda Padang dan Sumbar secara umumnya, ummat telah berjarak dengan masjid dan mushalla. 

"Ummat harus kita gerakan agar kembali lakukan aktivitas ibadah ke masjid dan mushalla. Tentunya dengan tetap mematuhi protokol.kesehatan," terangnya. 

Untuk mapping masjid/mushalla ini, Maigus.menyebut, akan dulakukan melalui quisoner yang akan dibagikan pada Rakerda DMI Padang pada 25 Juli 2020 mendatang. 

"Jawaban dari quisioner ini, sebagian di antaranya akan jadi dasar penilaian Lomba Masjid Paripurna yang jadi program DMI secara nasional," ungkap Maigus yang juga anggota DPRD Sumbar. 

Untuk kebangkitan ekonomi ummat, terang Maigus, pada Raker DMI Padang nanti, tema yang diusung adalah "Kota Padang Bangkit bersama Masjid." 

"Kita ingin masjid jadi basis kebangkitan kota ini dari berbagai sektor kehidupan. Khusus di bidang ekonomi, DMI Padang telah mendirikan Koperasi Syariah yang peresmiannya dilakukan pada pelantikan dulu," ujarnya. 

Sementara, Camat Nanggalo, Fuji Astomi juga mengingatkan, protokol kesehatan di masa kenormalan baru ini, mesti dipatuhi seluruh masyarakat terutama selama di rumah ibadah dan fasilitas publik lainnya. 

Selain itu, Fuji Astomi juga mengingatkan pentingnya menjaga tempat bersuci dalam keadaan bersih. 

"Inilah amanah dan tantangan nyata kita kedepan. Salah satunya, kita bersuci ditempat yang tak bisa menjaga kesucian itu. Banyak masjid dan mushalla kita yang seperti itu kondisinya," ungkapnya. 

Samahalnya dengan Maigus Nasir, Fuji Astomi juga mengharapkan DMI Nanggalo, jadi percontohan di Kota Padang bahkan Sumbar. Karena, ketua DMI Sumbar dan Padang, domisilinya di kawasan Nanggalo. 

Kepala KUA Nanggalo, Khairuddin mengingatkan tentang pentingnya pendataan asset masjid. Sehingga, tidak mudah beralih fungsi ke bentuk lain. 

Selain itu, dia juga mengingatkan DMI Nanggalo, untuk memiliki data pengurus masjid dan mushalla se-kecamatan Nanggalo. 

"Jika selama ini lampiran SK pengurus masjid dan mushalla hanya diserahkan ke KUA dan kelurahan/kecamatan, kedepan juga mesti diserahkan ke DMI," ujarnya. 

Ketua MUI Padang, Prof Duski Samad, mengucapkan selamat atas dilantiknya DMI Nanggalo. Katanya, ini merupakan pelantikan ketiga dari 11 pengurus kecamatan di Padang setelah sebelumnya dilantik DMI Koto Tangah dan Kuranji. 

Selain itu, dia mengingatkan, halangan untuk melaksanakan kegiatan ibadah secara berjamaah, telah gugur seiring meredanya pandemi Covid19 di berbagai kawasan di Padang. 

"Mari kembali kita ramaikan masjid dengan aktivitas ibadah wajib dan sunnat serta ibadah lainnya. Walau kondisinya masih sangat kondisional di masing-masing daerah," tukas Prof Duski Samad yang juga Ketua DMI Sumbar.

Bangkit Bersama

Pengurus Cabang DMI Kecamatan Nanggalo, dipimpin Agusriadi Khatib Batuah bersama Nasrul Alex (sekretaris) dan Sonny Afandi (bendahara). Pelantikan dilakukan Ketua DMI Padang, Maigus Nasir. Sedangkan pembacaan SK, dilakukan M Fikar (sekretaris DMI Padang). 

Untuk majelis mustasyar, dipimpin Johardi Dt Bandaro Putiah dengan Azman Nasution (wakil ketua) dan 4 orang anggota. Sedangkan majelis pakar, diketuai Irman, Ilfariadi (wakil ketua) dengan 4 orang anggota.

Susunan pimpinan harian kecamatan ini, dilengkapi dengan 6 bidang dengan ketua dan empat orang anggota. 

Agusriadi dalam sambutannya mengharapkan, jajaran DMI Kecamatan Nanggalo, selalu kompak dan bersatu padu menjalankan program dan kegiatan organisasi. 

Pada mitra kerja seperti perangkat KUA, kecamatan dan lainnya, juga mendukung kegiatan dan program DMI Nanggalo. 

"Mari kita saling bersinergi membangun ummat," ajaknya. 

Pelantikan PC DMI Nanggalo ini, juga disertai dengan sosialisasi dari Bank Nagari Unit Syariah Padang. Materinya tentang kerjasama pembayaran Zakat, Infaq, Sadaqah, Waqaf (Ziswaf) melalui aplikasi QRIS. 

"Saat ini, kerjasama kita dengan DMI dalam hal pengelolaan keuangan organisasi," terangnya. "Jika pembayaran Ziswaf, saat ini sidah bisa dilakukan dengan memindai barcode melalui perangkat gawai yang dimiliki," tambahnya. (relis)

INFO NUSANTARA PERSADA

Idul Adha Ditengah Pandemi, Muharlion Minta Panitia Pelaksanaan Kurban Tetap Mematuhi Protokol Kesehatan Covid-19

Idul Adha Ditengah Pandemi, Muharlion Minta Panitia Pelaksanaan Kurban Tetap Mematuhi Protokol Kesehatan Covid-19

Info Positif On Wednesday, July 15, 2020

Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Padang ,Muharlion

Infonusantara.net

PADANG - Jelang Idul Adha 2020 diperkirakan akan jatuh pada Jum'at 31 Juli 2020 yang akan datang, Anggota DPRD Kota Padang  yang juga Ketua Fraksi PKS, Muharlion meminta panitia pelaksanaan kurban untuk tetap mematuhi protokol kesehatan Covid-19 dalam pelaksanaannya.

"Saya meminta dalam menjalankan ibadah kurban, panitia hendaklah mematuhi protokol kesehatan Covid-19. Hal ini dilakukan agar tidak tercipta kluster baru dalam penyelenggaraan kurban," ucapnya, Rabu (15/7).

Selanjutnya Muharlion meminta dalam pembagian daging kurban kepada masyarakat turut menjalankan sesuai protokol kesehatan Covid 19.

"Dalam pembagian daging kurban kepada masyarakat, sebaiknya jumlah masyarakat penerima daging kurban di atur jumlahnya. Jika tidak memungkinkan, sebaiknya panitia langsung mengantar daging kurban ke rumah penerima daging kurban," jelasnya.

Lebih lanjut Muharlion berharap pemerintah memeriksa kesehatan hewan kurban, usia hewan kurban sebelum didistribusikan kepada masyarakat.

"Kami dari komisi II DPRD Kota Padang akan melakukan hearing dengan dinas terkait tentang penyelenggaraan kurban di saat pademi ini. Kesehatan hewan kurban, dan usia menjadi prioritas dalam menjalankan ibadah kurban," ucapnya.

Selain itu Muharlion menjelaskan juga DPD PKS pada penyelenggaraan kurban pada masa covid-19 ini tetap akan melaksanakan seperti tahun-tahun sebelumnya.

"Insya Allah DPD PKS tetap menjalankan kurban di tingkat kecamatan dan Kota Padang seperti tahun-tahun sebelumnya. Untuk jumlah hewan kurban yang akan di kurbankan masih sedang didata dari kader dan simpatisan DPD PKS," pungkasnya.(Edg)

INFO NUSANTARA PERSADA

Melalui Dana Pokir, Zulhardi Z.Latif Anggarkan Rp100 Juta untuk Pembelian Mobiler Kantor KAN Pauh IX

Melalui Dana Pokir, Zulhardi Z.Latif Anggarkan Rp100 Juta untuk Pembelian Mobiler Kantor KAN Pauh IX

Info Positif On Wednesday, July 15, 2020

Infonusantara.net

PADANG - Anggota DPRD Kota Padang Dapil Kuranji-Pauh, Zulhardi Z Latif telah menganggarkan dana sebesar Rp100 juta melalui Pokok - pokok pikiran anggota DPRD Kota Padang untuk pembelian mobiler kantor Kerapatan Adat Nagari (KAN) Pauh IX Kecamatan Kuranji Kota Padang.

Zulhardi Z Latif mengatakan, dana sebesar Rp100 juta melalui pokir kita anggarkan dalam bentuk pembelian mobiler dan itu atas usulan pengurus KAN Pauh IX," ungkap Zulhardi Z Latif , Selasa (14/7) .

Dikatakan Zulhardi yang akrab di sapa buya itu bahwa pembelian mobiler tersebut sudah masuk renstra dan renja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang.

"Insya Allah, pada 2021 pengadaannya sudah bisa dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang," sebutnya.

Dalam hal ini Pengurus KAN, kata Zulhardi, untuk realisasinya tidak menerima dalam bentuk uang, tetapi dalam bentuk barang, yaitu mobiler.

"Selain itu untuk kegiatan organisasi Basurah Adat Minangkabau Kota Padang di Pauh IX Kecamatan Kuranji, juga telah dianggarkan sebesar Rp20 juta. Kalau kegiatan Basurah Adat ini realisasinya dalam bentuk dana hibah yang diterima dalam bentuk uang, " ungkapnya.

Kemudian untuk pembinaan Pencak Silat di Pauh Kecamatan Kuranji. Anggota dewan yang juga Ketua Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) Padang ini, dia juga telah menganggarkan anggaran masing - masing Rp10 juta  melalui dana pokir nya.

"Ada sekitar 10 sasaran yang kita bantu melalui dana pokir, seperti Sasaran Silat Surya Sakti, Teratai Besi, Durian Tapak, Limau Manih, dan lainnya. Masing-masing Rp10 juta," ungkapnya.

(by/inf)

Wakil Rakyat Pauh Kuranji, Zulhardi Z.Latif Wanti Wanti Agar Pemerintah Segera Bangun Gedung Baru SMP dan SMA Negeri di Kuranji

Wakil Rakyat Pauh Kuranji, Zulhardi Z.Latif Wanti Wanti Agar Pemerintah Segera Bangun Gedung Baru SMP dan SMA Negeri di Kuranji

Info Positif On Wednesday, July 15, 2020

Anggota DPRD Kota Padang Zulhardi Z Latif (tengah baju biru) bersama Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Padang ,Danti Arvan (kanan) dan Ketua RW 3 Kelurahan Kuranji (kiri)

Infonusantara.net

PADANG - Menyikapi kebutuhan mendesak disektor sarana dan prasarana dunia pendidikan di Kota Padang, Zulhardi.Z.Latif,SH.MM,.anggota Komisi IV DPRD Kota Padang Dapil Kuranji-Pauh bersama Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Padang, Danti Arvan didampingi Ketua RW 3 Kelurahan Kuranji ,Zulfahendri melakukan peninjauan tanah Fasum di RW 3 Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, Padang. 

Diketahui bahwasanya di Kelurahan Kuranji merupakan kawasan yang  berpenduduk cukup padat. Lebih kurang 36ribu jiwa dan juga saat ini banyak  komplek - komplek baru yang di huni oleh pasangan usia subur.

Makin berkembang dan pesatnya jumlah penduduk di Kelurahan Kuranji ini, namun dari sektor pendidikannya kita belum mempunyai gedung SMP Negeri untuk kelanjutan jenjang pendidikan anak- anak kita dari SD ke SMP yang setiap tahunnya pun kian bertambah.

"Selaku wakil rakyat tegas Zulhardi Z Latif, sudah tentunya dia sangat menyokong dan mendorong agar pemerintah untuk segera membangun gedung baru SMP Negeri di Kelurahan Kuranji ini. Disisi lainnya tentu kita berharap dan sangat membutuhkan dukungan semua pihak agar di 2021 datang akan berdiri sebuah SMP Negeri di Kelurahan Kuranji ini, " harapannya.

Lebih lanjut, Zulhardi Z.Latif yang akrab disapa buya ini menegaskan ,bahwa kebutuhan untuk pembangunan gedung baru SMP Negeri di Kelurahan Kuranji adalah hal yang mendesak. Hal ini harus kita antisipasi dari sekarang guna menyikapi sistim zonasi penerimaan siswa baru yang diterapkan oleh pemerintah pusat.

Sudah sama -sama kita ketahui inilah kondisi rill yang sedang terjadi saat ini, dimana penerimaan siswa baru, banyak calon yang tidak bisa diterima di sekolah negeri, " kata anggota Komisi IV DPRD Kota Padang dari Golkar ini menuturkan saat dikonfirmasi via WhatsApp, Selasa (4/7) malam.

Kalau sistim zonasi ini tahun depan masih berlajut, besar kemungkinan anak - anak kita tamatan SD akan sulit untuk melanjutkan ke SMP Negeri.  Sementara di Kelurahan Kuranji tak punya SMP Negeri.

• Tak hanya kebutuhan pembangunan untuk gedung SMP Negeri, Zulhardi Z. Latif yang juga Ketua Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI)Kota Padang inipun mendorong agar pemerintah juga membangun gedung baru SMA Negeri di Kecamatan Kuranji. Hal ini juga disebabkan antara jumlah tamatan SMP sederajat tak sebanding dengan daya tampung SMA Negeri di daerah itu.

Ditambahkannya, ada filial SMK 3 di Kuranji namun sampai sekarang belum punya gedung yang permanen masih menumpang di SD droping bekas SMP 41 Padang. Ini juga patut menjadi perhatian dan catatan bagi dinas pendidikan.

Parahnya lagi kata Zulhardi Z Latif , antara zonasi tempat tinggal siswa dengan sekolah sangat jauh jaraknya, sehingga dengan sistem zonasi yang diterapkan banyak tamatan SMP di Kuranji yang tidak diterima di SMA Negeri.

"Misalnya saja, banyak siswa yang tinggal di Belimbing tak diterima di SMA Negeri 16 Padang dan SMA Negeri 5 Padang. Dua SMA Negeri yang ada di Kecamatan Kuranji ini, karena zonasi tempat tinggal, mereka anak -anak kita  tak dapat masuk," ungkapnya.

Menurutnya, kasus ini tak hanya terjadi di Kuranji, tetapi merata di Kota Padang, karena kurangnya daya tampung sekolah negeri saat ini. Di Kota Padang ini hanya ada 16 SMA Negeri. Sedangkan SMP Negeri hanya sebanyak 45 sekolah," ujar anggota Komisi IV DPRD Kota Padang ini.

Selain itu setiap tahunnya, jelas Zulhardi lagi, ada sekitar 11 ribu siswa yang tamat SMP. Sedangkan daya tampung SMA Negeri hanya 4 ribu calon siswa. "Nah ini yang menjadi persolan yang cukup memprihatinkan sekali. Kemana 7 ribu calon siswa lagi akan sekolah.  Ke swasta? Nyatanya orang tua mereka tak sanggup menyekolahkan anak mereka ke swasta," pungkas Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Padang ini.(Inf)

INFO NUSANTARA PERSADA

Jadikan Pauh V Sebagai Pilot Project Pendidikan Karakter Berbasis Nagari, Tokoh Masyarakat Minta DPRD Padang Membuat Perda Inisiatifnya

Jadikan Pauh V Sebagai Pilot Project Pendidikan Karakter Berbasis Nagari, Tokoh Masyarakat Minta DPRD Padang Membuat Perda Inisiatifnya

Info Positif On Tuesday, July 14, 2020

Infonusantara.net

PADANG - Ketua DPRD Kota Padang Syafrial Kani menjemput aspirasi melalui perwakilan masyarakat Pauh V, Kecamatan Pauh, yang terdiri dari Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Pauh V, Ketua Badan Musyawarah Nagari (Bamus) dan perwakilan anak Nagari Pauh V lainnya, di Uje Cafe ,Senin malam (13/7)

Dalam pertemuan tersebut, Ketua KAN Pauh V, Kecamatan Pauh ,M. Nazif Malin Basa S. Ag. MM,. meminta kepada DPRD untuk menjadikan Pauh V sebagai pilot project dari Pendidikan karakter nagari di Kota Padang. Untuk itu, Nazif meminta kepada Syahrial Kani mendesak pemko Padang untuk dapat menerbitkan perda inisiatif untuk menguatkan agar pedidikan karakter yang dilakukan masyarakat dapat dijalani dengan baik.

“Pada saat ini pendidikan karakter yang didengung-dengungkan pemerintah tidak terimplementasi dengan baik ditengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, kami sebagai tokoh masyarakat Pauh V meminta DPRD membuat perda inisiatif meminta menjadikan Pauh V sebagai pilot project pendidikan karakter berbasis nagari,” ucapnya.

Konsep pendidikan karakter yang berbasis nagari menurut Nazif dengan memberikan ruang kepada Ninik Mamak untuk memberikan pendidikan karakter di sekolah.

“Ninik Mamak harus diberikan ruang yang luas di sekolah untuk menciptakan siswa yang berkarakter dengan memberikan nilai-nilai budaya kepada siswa. Selain itu, penekanan wajib belajar mengaji di surau dan masjid selepas Magrib dan dan berlatih silat selepas Isya harus dilakukan yang  tentunya diawasi oleh ninik mamak dan ulama. Cara-cara ini telah dilakukan oleh masyarakat Minang sejak dahulunya dalam memberikan penanaman karakter terhadap anak kemanakan sebelum siap dilepas untuk merantau,” ujarnya.

Nazif berharap, dengan adanya pelatihan silat terhadap anak dan kemanakan di nigari Pauh limo, selain bertujuan menanamkan nilai-nilai karakter, secara tidak langsung mendukung program pemerintah dalam bentuk edukasi wisata di Nagari Pauh Limo.

“Pemerintah bisa membawa wisatawan yang ingin melihat bagaimana masyarakat Minang mewariskan silat kepada generasinya. Kalau perlu wisatawan yang datang tersebut dilibatkan dalam pelatihan silat di lingkungan surau dan masjid,” tambahnya.

Untuk mewujudkannya, Nazif meminta melalui Ketua DPRD Syafrial Kani untuk dilakukan audensi dengan Komisi IV DPRD Kota Padang dalam mewujudkannya.

“Kami meminta audensi dengan Komisi IV DPRD Kota Padang untuk mendalaminya, kami meminta juga akademisi dan pakar budaya Minangkabau untuk dapat terlibat  dalam pembuatan perda penguatan adat sebagai bentuk penguatan pendidikan karakter. Kami siap jadi pilot project nya di Kota Padang,” ungkapnya.   

Senada dengan Ketua KAN Pauh V dan Ketua Bamus Pauh V, Kecamatan Pauh Yusrizal SH mengatakan melalui DPRD meminta pemko Padang segera mewujudkan berdirinya SMP 44 dan Madrasah Aliyah Negeri berbasis nagari di Nagari Pauh V, Kecamatan Pauh Kota Padang.

“Dari dulu kami ingin SMP 44 Padang dan MAN dapat didirikan didaerah kami. Masyarakat telah menyiapkan lahan untuk sekolah berbasis adat. Sekarang tinggal semangat dan usaha pemerintah dalam mewujudkan wajib sekolah 12 tahun yang menciptakan generasi yang berkarakater,” ucapnya.

Setelah mendengar aspirasi dari masyarakat PauhV tersebut, Ketua DPRD Kota Padang Syahrial Kani turut didampingi anggota DPRD Dasman  mengucapkan terima kasih dan sangat mendukung upaya yang dilakukan oleh perwakilan masyarakat Pauh V. Menurutnya, Pauh akan menjadi hebat dalam mewujudkan generasi yang berkarakter.

“Kita akan membawa aspirasi masyarakat Pauh ini untuk dijadikan bahan rapat di DPRD, dan mendorong dibuatkannya perda inisiatif tentang pelibatan budaya adat Minangkabau sebagai bentuk penguatan pendidikan karakter dalam menciptakan generasi yang berkarakter. Kami sangat mendukung sekali,” pungkasnya. (inf)

INFO NUSANTARA PERSADA

Jumlah Tamatan Tak Sebanding, Zulhardi Z.Latif Mendorong Pemerintah untuk Membangun SMA Negeri di Kuranji

Jumlah Tamatan Tak Sebanding, Zulhardi Z.Latif Mendorong Pemerintah untuk Membangun SMA Negeri di Kuranji

Info Positif On Monday, July 13, 2020

Anggota DPRD Kota Padang Dapil Pauh - Kuranji Zulhardi Z.Latif  

Infonusantara.net

PADANG - Kondisi rill yang sedang terjadi saat ini dimana di saat penerimaan siswa baru, banyak calon yang tidak bisa diterima di sekolah negeri.

Menyikapi hal itu ,anggota DPRD Kota Padang , Zuldafri Z Latif dari Dapil Kuranji-Pauh, mendorong pemerintah untuk membangun SMA Negeri di Kecamatan Kuranji Kota Padang, Sumatera Barat.

Pasalnya, kata Zulhardi, disaat penerimaan siswa baru, banyak calon yang tidak bisa diterima di sekolah negeri. Karena antara jumlah tamatan SMP sederajat tak sebanding dengan daya tampung SMA Negeri di daerah itu.

Parahnya lagi kata Zulhardi Z Latif , antara zonasi tempat tinggal siswa dengan sekolah sangat jauh jaraknya, sehingga dengan sistem zonasi yang diterapkan banyak tamatan SMP di Kuranji yang tidak diterima di SMA Negeri.

"Misalnya saja, banyak siswa yang tinggal di Belimbing tak diterima di SMA Negeri 16 Padang dan SMA Negeri 5 Padang, dua SMA negeri yang ada di Kecamatan Kuranji, karena zonasi tempat tinggal mereka tak masuk," ungkapnya, Senin (13/7)

Menurutnya, kasus ini tak hanya terjadi di Kuranji, tetapi merata di Kota Padang, karena kurangnya daya tampung sekolah negeri saat ini.

"Di Kota Padang ini hanya ada 16 SMA Negeri. Sedangkan SMP Negeri hanya sebanyak 45 sekolah," ujar anggota Komisi IV DPRD Kota Padang ini.

Selain itu setiap tahunnya, jelas Zulhardi lagi, ada sekitar 11 ribu siswa yang tamat SMP. Sedangkan daya tampung SMA negeri hanya 4 ribu calon siswa. 

"Nah ini yang menjadi persolan yang cukup memprihatinkan sekali. Kemana 7 ribu calon siswa lagi akan sekolah.  Ke swasta? Nyatanya orang tua mereka tak sanggup menyekolahkan anak mereka ke swasta," ujar Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Padang ini.(by/inf)

INFO NUSANTARA PERSADA

Irwan Basir: Pengukuhan Pengurus Baru FKAN Pauh IX Kuranji Momentum Meningkatkan Sinergitas dengan Semua Pihak

Irwan Basir: Pengukuhan Pengurus Baru FKAN Pauh IX Kuranji Momentum Meningkatkan Sinergitas dengan Semua Pihak

Info Positif On Monday, July 13, 2020

Irwan Basir Datuk Rajo Alam

Infonusantara.net

PADANG - Ketua Majelis Pertimbangan Adat (MPA) KAN Pauh IX Irwan Basir Dt. Rajo Alam, SH, MM yang juga Ketua DPD LPM Kota Padang menghadiri pengukuhan  pengurus Forum Komunikasi Anak Nagari (FKAN) Pauh IX Kecamatan Kuranji masa bakti tahun 2020-2025, Minggu (12/7/2020). Bertempat di Medan Nan Bapaneh halaman Kantor Kerapatan Adat Nagari (KAN) Pauh IX, Kelurahan Pasar Ambacang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang.

Dalam pidatonya, Irwan Basir Dt. Rajo Alam menyampaikan, selama saya hadir agenda kegiatan Forum Komunikasi Anak Nagari (FKAN) Pauh IX Kuranji dari dulu saya melihat pergerakan positif yang dapat dirasakan keberadaannya oleh masyarakat khusunya warga Kuranji.

Selain itu, Irwan Basir juga menyampaikan kepada pengurus Forum Komunikasi Anak Nagari (FKAN) Pauh IX Kuranji tetap jadikan hubungan tali silaturahmi yang tidak di pisahkan aktifitas - aktifitas dan aplikasi apapun. 

" Ini murni pergerakan sosial masyarakat, jadi yang bergabung jangan hanya gagah-gagahan. Jadikan ini memang tuk pengabdian kepada masyarakat dan murni pergerakan sosial," pesan Datuk IB ninik mamak Jambak nan batujuh.

Lebih lanjut disampaikan Datuk Irwan Basir, untuk kepedulian, FKAN dan BMPN Pauh IX Kuranji kegiatan sosial sampai larut malam bahkan sampai pagi. Untuk apa? Hanya untuk kepedulian sosial dan kepentingan masyarakat banyak, tandasnya.

Maka oleh sebab itu, Irwan Basir juga menyampaikan nahkoda kebersamaan dan lembaga sosial yang luar biasa ini. Maka kita jadikan lalu lintas lahirnya pemikiran ion positif serta program unggulan dan jangan di kotak-kotakan, imbuhnya.

" Kita tentu berharap, FKAN Pauh IX Kuranji menjadi suri tauladan dan contoh yang baik bukan untuk Kecamatan Kuranji saja. Tapi juga bagi Kota Padang bahkan Sumatera Barat (Sumbar) pada umumnya," ungkap Ketua MPA dalam amanatnya.

Lebih dalam disampaiakan, pengukuhan pengurus baru FKAN Pauh IX Kuranji ini merupakan momentum yang tepat untuk meningkatkan sinergitas dengan semua pihak termasuk bersama Pemerintah Kota Padang.

" Semoga kita bersama-sama saling merangkul untuk kegiatan pembangunan di Kecamatan Kuranji khususnya dan Kota Padang pada umumnya. Baik dalam bentuk pembangunan infrakstruktur, peningkatan sumber daya manusia, pendidikan, sosial budaya dan pengembangan generasi muda serta hal penting lainnya. Tak ada yang sulit jika kita bersama-sama," ucapnya bersemangat.

Kedepan, mudah - mudahan melalui peran FKAN Pauh IX yang juga bersinergi dengan BMPN dan KAN Pauh X serta unsur Pemerintah Kecamatan dan juga unsur Forkopimca. Dapat senantiasa menjawab permasalahan yang ada di tengah masyarakat hingga masa-masa yang akan datang. Seperti halnya pandemi virus corona (Covid-19) yang masih menjadi perhatian kita saat ini, kita harapkan FKAN Pauh IX selalu hadir, harapnya.(dp)

INFO NUSANTARA PERSADA

Parents of students in the city of Padang protested that their children could not attend public school

Parents of students in the city of Padang protested that their children could not attend public school

Info Positif On Sunday, July 12, 2020

Infonusantara.net 

Parents protest from guardians of students whose children have failed to enter public school because of new regulations. The new PPDB system launched by the government seems to be difficult for parents of students.

Not a few lower middle class people who claimed to object to the implementation of the zoning system every year in the New Student Admission (PPDB) academic year 2020/2021, especially in the City of Padang and West Sumatra Province today.

New Student Admission (PPDB) Zoning system seems to begin to have an impact on the child's psychic.

While crying, Weldawati said, her child was depressed because of the zoning system. "I'm dizzy, sometimes my child laughs alone, doesn't want to eat," he said.

How can you pay for private school? The conditions are difficult now and for making food it is difficult, there are no school fees in the private Hundreds of residents come to Padang 10 Middle School, the majority of which are fathers and mothers from 5 villages namely Bandar Puding, Simpang Koto Tingga, Koto Tingga Dalam, Periuk Village, Tarok .

Protests of local residents were triggered because they did not accept their children who did not meet the requirements for admission of junior high school students (PPDB) in the region.

Meanwhile, Evi Yandri Rajo Budiman, one of the Pauh IX Kuranji community leaders, said that we need to evaluate Permendikbud number 44 of 2019 to have weaknesses governed by zoning and problems of student age.

In this Koto Tingga region, there are many children who live here and this requires a solution from the local government both Padang City and West Sumatra Provincial Government, he said

Indeed, some of the students who come here guardians must be considered economically (Inf/DP)

INFO NUSANTARA PERSADA

Rustam Effendi: Community and Students Must Understand Filial Middle School Not Private Middle School

Rustam Effendi: Community and Students Must Understand Filial Middle School Not Private Middle School

Info Positif On Sunday, July 12, 2020

Rustam Effendi

Infonusantara.net

Filial Padang Middle School (SMP) has begun registering new student admissions. It is known that there are two Filial Middle Schools in Padang, namely 44 Padang Filial Middle Schools from SMP 14 Padang, Pauh Subdistrict and Padang Filial Middle School 45 from SMPN 26 Padang, Koto Tangah District.

For Filial SMPN 44 Padang, registration has begun at SMP 14 Padang, then Filial SMPN 45 Padang has opened registration at SDN 28 Padang Sarai, Padang.

Padang City Legislative Council member, Dapil Koto Tangah Rustam Efendi said, our hope with this dedicated high school can overcome some of the problems that exist in the Padang City Regional Government.

With this Filial Middle School, we can accommodate our children who cannot be accommodated anymore at SMPN 26 Padang. They, our children, can continue their education at Filial School of SMPN 45 Padang Sarai.

"In the future with the students that we have accommodated three local students in Filial Middle School, it is hoped that there will be a serious commitment from the Government to be able to wake up the local school in Padang Sarai 28 State Elementary School ahead of the Government to build Padang 45 Junior High School," concluded this PAN cadre.

Besides that, said Rustam Efendi, a representative of the people from PAN, the community and students must understand that this Filial Middle School is a non-Private Public Middle School. And hopefully this will become a favorite junior high school someday. He hoped that the Vice Mayor could put up the SMP signpost at the place he visited with the DPRD and community leaders.(Inf)

INFO NUSANTARA PERSADA

Rustam Efendi: Masyarakat dan Anak Didik Harus Pahami SMP Filial Bukan SMP Swasta

Rustam Efendi: Masyarakat dan Anak Didik Harus Pahami SMP Filial Bukan SMP Swasta

Info Positif On Saturday, July 11, 2020

Anggota DPRD Kota Padang (baju kaos hitam) bersama tokoh masyarakat Padang Sarai di SDN 28 Padang Sarai

Infonusantara.net
PADANG - Sekolah Menengah Pertama (SMP) Filial Padang sudah mulai melakukan pendaftaran penerimaan peserta didik baru. Diketahui ada dua SMP Filial di Padang ,yakni SMP 44 Padang, Filial dari SMP 14 Padang, Kecamatan Pauh, dan SMPN 45 Padang, Filial dari SMPN 26 Padang Kecamatan Koto Tangah.

Untuk Filial SMPN 44 Padang telah mulai dilaksanakan pendaftaran di SMP 14 Padang, kemudian Filial SMPN 45 Padang di buka pendaftaran di SDN 28 Padang Sarai, Padang.

Anggota DPRD Kota Padang, Dapil Koto Tangah Rustam Efendi menyampaikan, harapan kita dengan adanya SMP Filial ini bisa mengatasi sebagian  permasalahan yang ada di Pemeritah Daerah Kota Padang.

Dengan adanya SMP Filial ini bisa menampung anak - anak kita yang tak bisa di tampung lagi di SMPN 26 Padang. Mereka anak - anak kita bisa melanjutkan pendidikannya di Filial SMPN 45 Padang Sarai ini.

" Kedepannya dengan adanya murid yang sudah kita tampung tiga lokal di SMP Filial ini, diharapkan ada keseriusan pemko untuk dapat membangunkan lokalnya di SDN 28 Padang Sarai ini menjelang pemko membangun SMPN 45 Padang," pungkas kader PAN ini.

Disamping itu ungkap Rustam Efendi wakil rakyat dari PAN ini, masyarakat dan anak didik harus memahami bahwa SMP Filial ini adalah SMP Negeri bukan Swasta.Dan semoga ini menjadi SMP favorit suatu saat nanti. Dia berharap supaya pak wako bisa memasang plang SMP di tempat yang beliau kunjungi bersama DPRD dan tokoh masyarakat.

Ketua LPM setempat, Rafimansah mengatakan tentunya yang di inginkan masyarakat sejak tahun 2005 lalu, yang  menginginkan SMP, baru kali ini bisa mendapatkan jawabannya dari Pemko Padang. Semoga dimulai melalui SMP Filial ini,untuk pembangunan SMPN 45 Padang segera di wujudkan Pemko Padang.

Ketua penerimaan pendaftaran siswa Filial SMPN 26 Padang, Safrianto mengatakan pendaftaran dimulai tanggal 10 s/d 12 Juli 2020 dan pendaftaran ulang tanggal 13 s/d 14 Juli 2020. Untuk hari ini, Sabtu (11/7) peserta didik yang mendaftar baru sekitar 50 orang, masih 35 persen lagi hingga mencapai kuota sebanyak 96 siswa untuk tiga kelas," ungkapnya.

Kepala Sekolah SMPN 26 Padang Reflijon, SPd,MM ,menyampaikan bahwa SMP Filial ini akan menerima peserta didik masing-masing tiga kelas atau sekitar 96 siswa per sekolah. Peserta didik yang mendaftar diutamakan merupakan peserta didik yang berdomilisi di sekitar lingkungan sekolah tersebut.

"Seleksi yang digunakan tetap menggunakan nilai surat keterangan lulus. Persyaratan pendaftarannya, seperti mengisi formulir pendaftaran, fotocopy surat keterangan lulus, fotocopy akta kelahiran, fotocopy Kartu Keluarga (KK) atau surat keterangan domisili dan fotocopy kartu tanda penduduk (KTP) orang tua," paparnya.

Dikatakan, harapan kita memang harus ada SMPN 45 ini di Padang Sarai. Hal ini mengingat jumlah penduduknya disini yang cukup banyak. Sudah tentunya di SMPN 26 Padang tidak bisa menampung peserta didik yang begitu banyak tiap tahunnya di Koto Tangah ini,"

Selain itu kita berharap kepada Dinas Pendidikan Kota Padang, jika waktu pendaftaran telah habis pada tanggal 12 Juli ,sementara pencapaian kuota sebanyak 96 peserta didik belum terpenuhi, maka harapan kami agar diperpanjang waktu pendaftarannya.

Berhubung pendaftaran ulang untuk pemenuhan kuota di SMP Negeri hingga tanggal 16 s/d 18 Juli, maka kita tidak menutup pendaftaran hingga  tanggal 12 Juli, kita minta perpanjangan hari pendaftaran penerimaan siswa Filial SMPN 45 yang bertempat di SDN 28 Padang Sarai, "ungkap Reflijon.(Inf)

INFO NUSANTARA PERSADA