Surat Rekomendasi Izin Krematorium dari Pimpinan Dewan Jadi Tanda Tanya Besar

Surat Rekomendasi Izin Krematorium dari Pimpinan Dewan Jadi Tanda Tanya Besar

Info Positif On Jumat, Maret 24, 2017

Aksi Demo Masyarakat Tolak Izin Krematorium HBT Padang

Infonusantara.PADANG - Yang namanya masalah di tengah masyarakat, wajib bagi anggota dewan untuk menampung, wajib mengaspirasikan dan wajib mencarikan pemecahan atau solusinya. Termasuk kisruh tentang pemberian izin krematorium milik perkumpulan etnis tiongha Himpunan Bersatu Teguh (HBT).

Dalam hal ini jangan PDI Perjuangan dituding mendalangi aksi penolakan terhadap krematorium. Apa yang ditudingkan pihak HBT itu tidak benar. Mari kita lakukan uji petik dan tanyakan kepada pihak yang melakukan aksi apakah ada keterlibatan PDI Perjuangan dalam kisruh ini. Hal tersebut disampaikan Albert Hendra Lukman yang juga anggota DPRD Sumbar.

Albert juga mempertanyakan surat rekomendasi pimpinan DPRD Padang, terkait izin beroperasinya krematorium milik HBT yang menimbulkan polemik di tengah masyarakat."Secara teknis, seharusnya ada semacam saran, pendapat ataupun disposisi dari komisi, terkait dalam hal ini Komisi I DPRD Padang. Maka hal ini saya serahkan kepada kawan-kawan di DPRD Padang untuk mengecek kembali dasar rekomendasi tersebut, karena surat rekomendasi ini yang jadi pangkal bala persoalan ini," tegas Albert, kemarin.

Apa yang disebutkan anggota DPRD Sumbar ini akhirnya terjawab. Teka-teki siapa pimpinan DPRD Padang yang menerbitkan surat rekomendasi ke Pemko terkait pemberian izin Krematorium milik Himpunan Bersatu Teguh (HBT), Surat dengan nomor 170/229/DPRD-Pdg/IV-2016 tersebut diketahui ditandatangani Wakil Ketua DPRD Padang, Asrizal.

Diketuhui Surat berkop DPRD Padang yang ditujukan pada Wali Kota Padang itu disebut juga tidak melalui hasil rapat para wakil rakyat. Hal tersebut dibenarkan Ketua DPRD Padang, Erisman ketika dikonfirmasi, dikatakan bahwa benar tidak ada rapat pimpinan atau rapat Bamus dalam menerbitkan surat tersebut," terangnya,Kamis(23/3).

Erisman mengatakan, dirinya tidak tahu kenapa surat rekomendasi itu bisa keluar. Ia juga telah menanyakan hal tersebut ke pimpinan lainnya, tidak ada rapat dari pimpinan atau rapat Bamus terkait surat rekomendasi itu.

Sementara Wakil Ketua DPRD Padang, Asrizal menyikapi masalah ini, ia mengakui menandatangani surat rekomendasi tersebut. Menurut kader Partai Amanat Nasional ini, langkah itu diambilnya semata-mata membantu menyelesaikan persoalan krematorium. Tidak ada maksud lainnya.

"Agar tidak ada kisruh antara HBT dan HTT yang lebih meluas, saya berinisiatif saja menandatangani surat tersebut. Tidak ada maksud apa-apa dengan hal tersebut," terang Asrizal yang mengaku sedang di Jakarta.

"Apabila ada isu negatif tentang tandatangannya, lanjut Asrizal, itu sah-sah saja. Yang jelas dirinya tidak memiliki maksud apa-apa kecuali menyelesaikan persoalan krematorium dulunya. Disarankan, Pemko Padang, HBT dan masyarakat yang menolak duduk bersama sehingga terbentuk satu kesatuan," ungkapnya.

Sementara Ketua Fraksi PAN DPRD Padang, Masrul Rajo Intan mengaku baru mengetahui bahwa surat rekomendasi tersebut ditandatangani oleh Asrizal yang merupakan anggota Fraksi PAN. Fraksi dalam hal ini belum mengambil langkah apa-apa terkait persoalan yang dihadapi kadernya.

Nanti fraksi akan menyelidiki kebenaran informasi tersebut. Kita akan tanggapi hal ini, namun media agar sabar dulu, kerena kita sedang laksanakan kunjungan kerja ke Kemendagri, "pungkas Ketua Fraksi PAN DPRD Padang itu.

Terbitnya surat atas nama DPRD Padang terkait rekomendasi izin krematorium memang menjadi pertanyaan para wakil rakyat di Gedung Bundar Sawahan. Para anggota dewan menduga ada kongkalingkong pimpinan dewan dengan pihak HBT atas keluarnya surat rekomendasi itu.(*)

Wako: Disela Kesibukan Orangtua Anak Tetap Terbina Adanya TPA di Pasar Raya

Wako: Disela Kesibukan Orangtua Anak Tetap Terbina Adanya TPA di Pasar Raya

Info Positif On Kamis, Maret 23, 2017

Infonusantara.PADANG-Kesibukan orang tua bukan alasan untuk menelantarkan anak-anaknya. Tidak terkecuali orang tua yang berdagang atau beraktifitas di Pasar Raya Padang, karena saat ini sudah disediakan Tempat Penitipan Anak (TPA)  yang representatif.

"Jangan jadikan alasan kesibukan sehingga anak-anak tidak mendapatkan perhatian, " kata Walikota Padang H. Mahyeldi Ansharullah Dt. Marajo saat meresmikan TPA bantuan Badan Usaha Milik Negara dengan tajuk "Bhakti BUMN Untuk Negeri" di Pasar Raya Padang,  Kamis (23/3)

Menurut Mahyeldi, keberadaan TPA yang represantatif di Pasar Raya sebagai upaya strategis dalam pembinaan generasi muda mulai dari usia dini. Setidaknya anak-anak yang masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang tidak terabaikan hanya karena orang tuanya sibuk berjualan di pasar.

"Ini strategis sekali sehingga anak-anak tetap terbina disela kesibukan orang tua, " sebut Wako.

Walikota menambahkan,  bentuk perhatian dari BUMN di Kota Padang patut diapresiasi. Perhatian ini diharapkan juga untuk fasilitas pendidikan lainnya,  karena masih terdapat beberapa sekolah yang melaksanakan kegiatan belajar dua sifth. Ini karena keterbatasan ruang belajar.

"Kami juga mengharapkan BUMN dapat membantu untuk pembangunan ruang belajar untuk 100 sekolah dengan total anggaran kurang lebih150 milyar, " imbuh Mahyeldi.

Pada kesempatan ini Walikota menerima penyerahan kunci TPA secara simbolis dari perwakilan BUMN di Kota Padang. Sekaligus melakukan penguntingan pita menandai peresmian TPA yang berlokasi di lantai III Pasar Raya Padang tersebut. Terlihat hadir pimpinan BUMN diantaranya Dirut Semen Padang, pimpinan BRI serta lainnya. (im7/YZ)

Aksi Dua Tolak Krematorium HBT Massa Ancam Akan Eksekusi Langsung

Aksi Dua Tolak Krematorium HBT Massa Ancam Akan Eksekusi Langsung

Info Positif On Rabu, Maret 22, 2017

Infonusantara. PADANG - Merasa tak puas karena tidak menemukan titik temu pada aksi yang dilakukan pada Senin 20 Maret 2017 lalu, jamaah masjid dan massa aksi yang tergabung dalam Kelompok Majelis Masyarakat Minangkabau Kota Padang kembali menggelar aksi mereka, Rabu 22 Maret 2017.

Massa yang sudah berkumpul sejak pukul 12.00 WIB, sekitar pukul 14.30 WIB  massa langsung menuju Rumah Duka Himpunan Bersatu Teguh (HBT) untuk menuntut agar tempat kremasi (krematorium) jalan Kelenteng Padang Selatan Kota Padang Sumatera Barat tersebut ditutup karena berada di lokasi pemukiman penduduk.

Kami kembali melakukan aksi protes ini karena belum ada solusi dari persoalan yang telah berlarut- larut, kami ingin tidak ada lagi prosesi kremasi dilakukan di tempat ini," kata orator aksi Irfianda Abidin,  Rabu (22/3) saat melakukan aksi di depan Rumah Duka HBT.

"Jika tidak diindahkan kami akan eksekusi langsung dan akan mengeluarkan seluruh Peralatan mereka saat mereka melakukan pembakaran mayat," ujar Ketua Majelis Masyarakat Minangkabau itu.

Ia mengatakan bahwa hearts Undang-undang Dasar 1945 pasal 18 ayat 2 menyatakan bahwa jika ada hukum adat, maka Pemerintah tidak berhak melakukan intervensi dam kalau memang izinnya sudah dikeluarkan, kami meminta agar Pemerintah mencabut kembali Izin tersebut.

"Kami ingatkan tolong tutup tempat ini karena nanti bia memicu kericuhan antar etnis di kota ini. Selain itu pihaknya meminta Pemerintah Kota Padang (Pemko Padang) mencabut seluruh izin dan rekomendasi yang telah dikeluarkan terkait opersional krematorium tersebut. Apabila dalam waktu dekat tidak ada solusi, maka pihaknya akan lebih banyak melakukan aksi," tegasnya.

Kami tidak ingin lagi bernegosiasi lagi, kami hanya ingin mereka melakukan kremasi di kawasan Gunung Padang dan Bungus.

Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Padang, Japeri yang datang pada saat itu meminta peserta aksi untuk bersabar dalam menyikapi persoalan ini karena pihak Pemko akan segera mencari solusi yang menguntungkan bagi kedua belah pihak.

"Kami akan mempertemukan pihak HBT dengan perwakilan warga pada Jumat (25/3) mendatang untuk bermusyawarah untuk mencari jalan terbaik dari persoalan ini," katanya.

Ia mengakui terkait krematorium ini ada Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1987 tentang penyediaan tempat dan penggunaan tanah untuk tempat pemakaman umum (TPU) dan krematorium tidak berada di lokasi padat penduduk dan harus memperhatikan keserasian dan keselarasan lingkungan.

"Kalau memang harus ada perda yang dikeluarkan terkait lokasi krematorium ini, nanti akan difailitasi namun semua harus berdasarkan hasil musyawarah," kata Kakan Kemenag Kota Padang tersebut.
   
Sementara Kapolresta Padang Kombes Pol Chairul Aziz mengatakan dalam hal ini pihak kepolisian bersifat netral serta tidak memihak kepada salah satu pihak yang tengah berseteru.

Terkait tuntutan warga, ia mengatakan karena saat ini HBT telah memiliki izin resmi dari Pemkot Padang tentu harus dibatalkan dahulu agar prosesi kremasi ini bisa dihentikan di lokasi ini. Silahkan ajukan pembatalan ini kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk membatalkan izin tersebut.

"Apabila PTUN mengeluarkan keputusan untuk membatalkan izin itu, maka lokasi ini jelas tidak boleh dipergunakan untuk melakukan pembakaran mayat,"ujarnya.

Massa unjuk rasa akhirnya membubarkan diri masuknya waktu Ashar. Kedepannya kita akan tetap lakukan pengawasan terhadap rumah duka milik HBT ini ujar pengunjuk rasa. Terlihat ratusan personil polisi masih siap siaga melakukan penjagaan di depan pintu masuk Rumah Duka HBT.(*)

Jangan Perwako Jadi Landasan Dibukanya Kembali Krematorium HBT

Jangan Perwako Jadi Landasan Dibukanya Kembali Krematorium HBT

Info Positif On Minggu, Maret 19, 2017

Infonusantara.PADANG - Berdasarkan informasi yang diperoleh dari masyarakat sekitar Pondok, bahwa Krematorium HBT Padang akan kembali beroperasi pada Senin (20/3) pukul 14.00 WIB, yang akan dilakukannya pembakaran mayat di hari itu.

Dari informasi tersebut pihak HTT sudah melakukan pendekatan secara persuasif kepada pihak HBT agar tidak mengoperasionalkan dulu Krematorium tersebut. Namun pihak HBT bersikeras akan tetap mengoperasionalkan krematorium  dengan landasan bahwa  pemerintah telah mengeluarkan Perwako N0.1 Tahun 2017.

Dalam hal ini Pihak HTT sudah menyampaikan penolakan agar krematorium di jalan Pasar Borong  tidak dibuka. Kita tidak ingin nantinya persoalan ini akan menjadi panggung dari kelompok - kelompok intoleran yang akan menimbulkan suatu gejolak di tengah masyarakat. Kondisi ini juga mengingat bahwa saat ini suasana perpolitikan di pusat atau Jakarta masih belum kondusif.

Pihak HTT tidak ingin permasalahan yang ada di Jakarta saat ini akan dialihkan oleh kelompok - kelompok intoleran ke Kota Padang dengan di bukannya kembali krematorium HBT ini.

Menyikapi hal tersebut, anggota Partai Demokrasi Indonesia(PDI) Perjuangan DPRD Padang, mempertanyakan izin krematorium HBT. Berdasarkan Informasi yang diperoleh pemerintah mengeluarkan izin melalui perwako No.1 Tahun 2017. Atas dasar apa pemerintah mengeluarkan izin krematorium tersebut.

Apakah perwako ini mengatur krematorium ini harus jelas, pasalnya untuk izin Krematorium sendiri sampai saat ini belum ada Perda nya dan masih mengacu pada peraturan yang lebih tinggi yakni PP No 9 Tahun1987. Hal itu dikatakan Wismar Panjaitan Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan DPRD Padang.

Dalam PP No.9 Tahun 1987 jelas di sebutkan, keberadaan krematorium perlu mempertimbangkan lokasi, ter­masuk kepadatan penduduk dan keselarasan lingkungan hidup. Per­­ma­sa­la­han utama kre­ma­torium HB­T ialah terkait izin se­hing­ga hal tersebut tidak ada kaitannya dengan teknologi yang digunakan, meskipun dinilai telah canggih.

Wismar juga mengatakan, krematorium ini sudah ditutup tahun 2016 karena tuntutan masyarakat yang menegaskan tentang keberadaan atau lokasi krematorium itu sendiri, yang berada di tengah kepadatan penduduk. Untuk itu kita minta pada pemerintah harus menutup krematorium tersebut agar tidak kembali menjadi gejolak yang lebih besar ditengah masyarakat, " katanya, Sabtu (19/3)

Hal senada disampaikan Aprianto anggota PDI Perjuangan DPRD Padang, ia menegaskan pemerintah harus konsisten dalam membuat perwako, harus jelas. Jangan perwako menjadi landasan untuk izin dibukanya krematorium yang sudah dilarang beroperasional sesuai dengan PP No.9 Tahun 1987.

Kita tegaskan, Krematorium HBT tidak boleh beroperasional. Apakah pemerintah dalam hal ini berani dan mau bertanggung jawab jika terjadi polemik atau gejolak yang ditimbulkan dengan dikeluarkannya izin krematorium, sementara Perda untuk izin krematorium itu sendiri hingga hari ini belum ada, " pungkasnya(*)

Wako: Generasi Berkualitas Tak Cukup hanya Diserahkan ke Sekolah,

Wako: Generasi Berkualitas Tak Cukup hanya Diserahkan ke Sekolah,

Info Positif On Minggu, Maret 19, 2017

Infonusantara.PADANG – Wali Kota Padang Mahyeldi mewanti-wanti agar seluruh pihak terlibat dalam mempersiapkan generasi masa depan yang berkualitas, terutama andil besar orangtua dalam pendidikan di rumah tangga. “Saya pribadi sangat kuatir kalau ada keluarga yang tidak harmonis, dan tingkat perceraian yang tinggi. Karena, efeknya sangat besar terhadap tumbuh kembang anak,” ujar Mahyeldi pada didikan subuh gabungan Kemenag Kota Padang di Masjid Darul Hikmah Pegambiran, Minggu (19/3).

Dijelaskan Mahyeldi, mempersiapkan generasi berkualitas tidak cukup hanya dengan diserahkan pada sekolah, namun harus dimulai dari rumah tangga, keterlibatan masyarakat dalam pendidikan informal, serta peran pemerintah dalam hal penyelenggaraan dan menjamin kualitas pendidikan.

“Salah satunya, melalui program didikan subuh. Disini ada masyarakat, ada orang tua dan keterlibatan pemerintah,” ungkap Mahyeldi.

Lebih lanjut dijelaskan, kedewasaan fisik generasi muda hari ini, tidak diikuti dengan kedewasaan akal dalam berpikir, bersikap, bertingkah laku dan berfilsafat. Kedewasaan akal akan melahirkan pribadi yang kuat, kemandirian, dan kematangan emosional generasi muda.  

“Saat ini, anak kita yang sudah sarjana pun tidak bisa mandiri, seharusnya dalam usia 15 tahun harus sudah produktif. Oleh sebab itu, peran semua pihak diperlukan, terutama seorang ayah dalam memimpin rumah tangga,” terang Mahyeldi.

Ditambahkannya, mempersiapkan generasi saat ini untuk melahirkan generasi masa depan yang berkualitas. Tak lain, melahirkan pemimpin yang beradab, beretika, dan bisa menjadi panutan bersama.
 
“Semua itu tergantung dengan apa yang kita berikan hari ini, perhatian yang kita berikan hari ini. Mari kita persiapkan sedini mungkin, generasi yang berkualitas, dewasa secara fisik maupun dewasa secara akal dan pikiran,” tutur Mahyeldi. (im7/LL)

Turnamen Sepak Kenchi Walikota Padang Cup Sukses, NMKC Medan Raih Juara I

Turnamen Sepak Kenchi Walikota Padang Cup Sukses, NMKC Medan Raih Juara I

Info Positif On Minggu, Maret 19, 2017

Infonusantara.PADANG -Turnamen sepak kenchi Walikota Cup yang dilaksanakan mulai 16 - 18 Maret 2017 di gedung Olahraga Prayoga Padang Sumatera Barat,Sabtu (18/3) malam berakhir dengan sukses. Penutupan turnamen sekaligus dilakukan peniupan dan pemotongan Kue HUT ke 2 Naga Mas Kenchi Club (NMKC) Padang.

Dalam penutupan turnamen sepak kenchi Walikota Padang Cup,  terlihat perjuangan yang cukup sengit antara Naga Masa Kenchi Club Medan berhadapan dengan Restar Kenchi Club Medan untuk memperebutkan posisi I di Devisi Utama. Diakhir pertandingan perolehan skor 15 - 12 dan 15 - 13, Klub Naga Masa Kenchi Club Medan berhasil merebut Juara I dan Restar Kenchi Club Medan Juara ke II, untuk Juara III diraih oleh Medan Kenchi Club.

Sementara pertandingan di Devisi I keluar sebagai Juara I diraih oleh Thamrin Kenchi Club Medan dengan skor 15 - 10, 15 - 10 berhadapan dengan Naga Mas Kenchi Club Padang yang menjadi Juara II dan untuk Juara III di raih oleh POG Medan.

Penutupan turnamen sepak kenchi Walikota Padang Cup tersebut di lakukan oleh pembina Kenchi Padang, Iswanto Kwara anggota DPRD Padang, mewakili Walikota Padang yang tidak sempat hadir dalam acara penutupan turnamen sepak kenchi tersebut.

Penasehat Kenchi Kota Padang, Iswanto Kwara dalam kesempatan itu mengatakan selamat dan sukses telah terlaksananya turnamen sepak kenchi yang diikuti oleh club - club kenchi dari Medan dan Club kenchi kota Padang.

Iswanto berharap olahraga sepak kenchi ini makin tumbuh dan berkembang di Kota Padang, baik di kecamatan maupun di kelurahan. "Untuk itu kita ada targetkan sepak kenchi ini dipertandingkan di Porkot nanti untuk lima kecamatam di Kota Padang.

Untuk itu dia berharap pengurus kenchi Naga Mas Kenchi Club( NMKC) Padang agar segera melakukan pembentukan dan pembinaan minimal pada lima kecamatan, agar olahraga sepak kenchi ini bisa masukkan pada Porkot nanti.

"Kita sangat inginkan bagaimana olahraga ini bisa terus berkembang dan masuk ke KONI Sumbar. Apakah kita ingin olahraga ini hanya sekedar diketahui disini saja ?,tentu tidak. Karena menurut saya dengan apresiasi yang di berikan walikota serta dorongan yang cukup luar biasa pada saat pembukaan turnamen ini, " ujarnya, Sabtu(18/3) malam, dalam penutupan turnamen tersebut di gedung GOR Prayoga Padang.

Lebihlanjut disampaikan, hal ini harus menjadi motivasi dan memicu semangat pengurus NMKC Padang untuk mengembangkan olahraga ini kedepan, salah satunha dengan melakukan iven - iven atau turnamen, baik itu antar Club di kelurahan maupun kecamatan.

Kemudian terkait usulan dan masukkan walikota agar di Kota Padang di 2018 nanti bisa mengadakan turnamen internasional. Untuk itu saya berharap kepada Club yang ada saat ini baik dari Medan maupun Kota Padang mari bersama - sama kita rembukkan hal ini. Kepada ketua - ketua club dan pengurus dari sekarang harus sudah membicarakan hal tersebut.

Kepada semua peserta dan ketua - ketua club yang mengikuti turnamen ini serta panitia penyelenggara kita ucapkan terimakasih telah sukses menggelar acara ini dengan baik. Kedepan diharapkan agar lebih baik lagi, " tutup Iswanto Kwara.

Sementara Ketua Panitia Turnamen sepak Kenchi Suhaeri Wijaya mengatakan, dengan terlaksananya turnamen sepak kenchi Walikota Padang Cup ini, kami cukup berbangga hingga akhir pertandingan tidak ada insiden yang cukup fatal, walaupun ada itu wajar saja dalam suatu pertandimgan.

Kami juga berterimakasih kepada walikota dan anggota DPRD Padang yang telah mensuport terlaksananya turnamen ini. Kami akan merembukkan terkait rencana turnamen internasional yang disampaikan walikota dengan ketua - ketua club lainnya di Medan, berharap hal tersebut bisa terlaksana,'' ungkapnya.(*)

Pemko Padang Luncurkan Aplikasi SISUKMA Menuju Smart City

Pemko Padang Luncurkan Aplikasi SISUKMA Menuju Smart City

Info Positif On Jumat, Maret 17, 2017

Infonusantara.PADANG - Pemerintah Kota Padang melalui Dinas Kominfo meluncurkan aplikasi Sistem Informasi Surat Keluar Surat Masuk atau yang disebut dengan SISUKMA. Setelah dilaunching Jumat (17/3) ini, aplikasi surat elektronik tersebut bakal digunakan bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemko Padang

Kepala Dinas Kominfo Kota Padang Didi Aryadi mengatakan, untuk penggunaan aplikasi ini tidak perlu harus menyediakan melalui tablet dan scanner. Karena sebagai penggantinya juga bisa menggunakan komputer, laptop atapun hp jenis android maupun iphone melalui akses lewat browser dengan mengetik surat.padang.go.id.

“SISUKMA ini merupakan sebuah inovasi yang bermanfaat untuk mempermudah kerja OPD dalam administrasi persuratan. Baik untuk lebih menghemat waktu, biaya, serta mengurangi penggunaan kertas yang tentunya akan membuat lebih ramah lingkungan. Semoga dengan itu juga bisa meningkatkan efisiensi dan efektifitas layanan kepada masyarakat menuju Padang “Smart City,” terangnya sewaktu launching sekaligus sosialisasi apikasi SISUKMA di Ruang Abu Bakar Ja'ar.

Kemudian lanjut Didi, dalam mengimplementasikan aplikasi tersebut pihaknya akan melakukan sosialisasi secara intens bagi seluruh OPD. Dimana tujuannya antara lain, demi menyamakan persepsi bagi pimpinan OPD terhadap manfaat dan implementasi SISUKMA dalam penyelenggaraan administrasi persuratan di OPD masing-masing.

"Semoga SISUKMA akan memberikan dan menjamin terlaksananya penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik bagi masyarakat,” tukasnya.

Walikota Padang H. Mahyeldi Ansharullah Dt Marajo menyampaikan sangat mengapresiasi SISUKMA sebagai salah satu momentum bagi Pemko Padang menuju Padang sebagai Smart City.

"SISUKMA sangat tepat dalam rangka mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan administrasi perkantoran sekaligus pelayanan yang prima kepada masyarakat," katanya.

Kemudian itu sambungnya, kepada seluruh pimpinan dan operator pengadministrasian persuratan di masing-masing OPD diharapkan untuk dapat melaksanakan sistem ini dengan sebaik-baiknya.

"Semoga juga akan ada inovasi-inovasi berbasis teknologi informasi selanjutnya yang dihasilkan oleh OPD lainnya,” ujarnya dalam kegiatan yang diikuti seluruh pimpinan OPD di lingkup Pemko Padang tersebut. (im7/ Nda)

Mahyeldi :Revolusi Karakter ASN Harus Menjadi Komitmen Bersama

Mahyeldi :Revolusi Karakter ASN Harus Menjadi Komitmen Bersama

Info Positif On Jumat, Maret 17, 2017

Infonusantara.PADANG – Wali Kota Padang Mahyeldi menegaskan kepada seluruh ASN Pemko Padang agar mengelola keuangan daerah dengan benar, bekerja sesuai dengan aturan, menjaga integritas, menghindari pungutan liar, dan meningkatkan kedisplinan dalam bekerja.

“Revolusi karakter ASN merupakan salah satu prioritas dari sembilan agenda aksi Nawa Cita Pemerintah Pusat,” ujar Mahyeldi  saat menjadi pembina upacara bulanan ASN Pemko Padang di pelataran parkir GOR H. Agus Salim, Jumat (17/3).

Lebih lanjut dijelaskan, komitmen bersama ASN merupakan bagian terpenting dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan, terutama dalam pengelolaan keuangan daerah. Begitu juga dengan penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual yang telah diatur oleh pemerintah pusat.

Ditambahkannya, sebagaimana diamanatkan UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang mengharuskan keuangan negara dikelola secara tertib, taat aturan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan.

“Saat ini, kita telah memasuki bulan ke-3 (tiga) dari tahun 2017, dan pada akhir Maret ini Pemko Padang akan menyerahkan Laporan Keuangan pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2016 kepada BPK untuk di audit,” terang Mahyeldi.

Pada tahun 2014 dan 2015, laporan keuangan Pemko Padang mendapatkan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dan mendapatkan penghargaan Dana Rakca tahun 2016 dari Presiden RI, sehingga Pemko Padang berhak atas intensif daerah sebesar 52,7 Milyar dari Kementerian Keuangan RI.

“Mari kita maksimalkan reformasi pengelolaan keuangan Pemko Padang ini, tentunya dengan merevolusi karakter kita dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai seorang ASN,” tutur Mahyeldi.

Selanjutnya, Mahyeldi juga mengimbau kepada seluruh ASN Pemko Padang untuk mengutamakan serta memanfaatkan waktu emas bersama keluarga pada pukul 18.00 WIB – 21.00 WIB. (im7/Zl).

Mahyeldi: Mengentaskan Kemiskinan Perlu Memperkuat Sendi Sosial

Mahyeldi: Mengentaskan Kemiskinan Perlu Memperkuat Sendi Sosial

Info Positif On Jumat, Maret 17, 2017

Infonusantara.PADANG - Untuk mengentaskan kemiskinan perlu memperkuat sendi-sendi sosial. Masyarakat yang berekonomi lebih bisa menjadi penopang dan mengangkat warga lainnya yang kurang mampu.

Hal ini dikatakan Walikota Padang H. Mahyeldi Ansharullah Datuk Marajo saat menyerahkan hasil bedah rumah bantuan Baznas Kota Padang kepada pemiliknya di Surau Gadang, Nanggalo, Jumat (17/3).

"Permasalahan apa saja pasti dapat diselesaikan bila sendi sosial lebih kuat. Yaitu adanya kekompakan warga dan saling peduli, " ujar Mahyeldi.

Tokoh masyarakat, H. Sidik Rajo Lelo mengakui yang disampaikan walikota merupakan cerminan kehidupan masyarakat yang ideal. "Adanya kepedulian terhadap sesama yang dimulai dari lingkungan terdekat,  keluarga, kerabat dan lingkungan kelurahan serta lebih luasnya kecamatan, " katanya.

Sidik yang juga ninik mamak suku Koto ini menambahkan,  bantuan bedah rumah oleh Baznas Padang juga karena kepedulian sosial yang tumbuh di masyarakat.  "Warga yang mampu memabyarkan zakat dan disalurkan melalui Baznas, " katanya.

Pada kesempatan ini,  Wakil Ketua Baznas Padang H. Syafriadi Autid menjelaskan, pada 2017 ini Baznas Padang akan melaksanakan bedah rumah sebanyak 250 unit bagi warga miskin. "Jumlah itu optimis tercapai karena memang sudah menjadi target (Baznas)  melalui program Padang Makmur, " kata Syafriadi.

Sedangkan rumah keluarga Hasan Basri yang diresmikan saat ini merupakan rumah ke-25 yang selesai dikerjakan. Rumah yang terletak di ujung jalan Tanjung Karang,  RT 01/RW 20 Kel. Surau Gadang, Kecamatan Nanggalo ini diusulkan pembangunannya oleh lurah dan camat serta rekomendasi dari anggota DPRD Padang Faisal Nasir.

"Memang masih banyak rumah yang tidak layak huni yang patut dibantu pembangunannya, namun beberapa rumah yang telah diusulkan menjadi prioritas karena tanahnya tidak ada masalah, " sebut Syafriadi.

Sementara itu Camat Nanggalo Teddy Antonius menyebutkan,  terdapat sejumlah rumah yang tidak layak di wilayahnya. Namun belum semuanya bisa dibantu pembangunannya. Hal itu terkendala masalah peruntukkan atau kepemilikan tanahnya.

"Masalah kepemilikan tanah jadi kendala untuk membantu pembangunan rumah yang tidak layak. Kehadiran semua tokoh masyarakat dan tokoh pemuda merupakan bentuk kekompakan dan kepedulian sosial warga Nanggalo, " ungkap Teddy. (im7/DU)

Ketua FKSB Balik Laporkan Ketua LSM Peran ke Polisi Atas Pencemaran Nama Baik.

Ketua FKSB Balik Laporkan Ketua LSM Peran ke Polisi Atas Pencemaran Nama Baik.

Info Positif On Jumat, Maret 17, 2017

Infonusantara.PADANG - Merasa telah difinah Ketua Forum Kelompok Siaga Bencana (FKSB) Kota Padang, Zulkifli balik laporkan Anif Bakrie Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Pembela Kebenaran (LSM-Peran) ke Polresta Padang atas pencemaran nama baik dan berita bohong melalui media serta laporan palsu.

"Benar saya sudah lapor balik Ketua LSM Peran ke Polresta Padang dengan Laporan Polisi Nomor : LP/460/K/III 2017/Spkt, tanggal 16 Maret 2017 atas pencemaran nama baik dan berita bohong melalui media serta laporan palsu, " ujar Zulkifli, Kamis(16/3) malam.

Ini adalah pencemaran nama baik, untuk itu saya balik lapor, apa yang dituduhkan dengan hibah yang disangkakan sebasar Rp300 juta itu tidak benar. Zulkifli menjelaskan kalau dirinya tidak pernah mencairkan dana hibah atau mengajukan dana hibah sebesar itu dan pernah ada hanya sebesar Rp50 juta. Jadi sangat tidak mungkin saya melakukan korupsi dan bahkan anggaran itu jelas kemana peruntukannya.

"Kita lihat saja pembuktiannya, saya bersedia dipanggil untuk pernyataan ke pihak berwenang.  Coba kita lihat saja apakah mereka punya cukup bukti dalam melapor. Perlu saya tegaskan dana itu jelas peruntukannya dan saya sudah konfirmasi juga dengan bendahara saya tadi, tentang surat pernyataan dari salah seorang anggota itu, dana itu kami peruntukan untuk asuransi dan itu sudah sesuai kesepakatan bersama," sebut Zulkifli.

Kemudian terkait ambulan, Ketua KSB Kota Padang menerangkan ia pada saat itu sudah membeli ambulan itu, namun pada saat itu ia mendapatkan saran dari Kesbangpol agar kembali kepada aturan yang ada, yang telah diterakan untuk KSB. Pada saat itu ia kemudian melakukan rapat bersama anggota dan sepakat Ambulan itu dipulangkan kembali kepada Dealer dan uangnya dibelikan kepada baju dan Handy Talky (HT) untuk setiap KSB Kelurahan dan Kecamatan Padang saat itu.

"Saya sudah lapor balik masalah ini, sejauh Anif tidak bisa membuktikan tuduhannya kasus ini akan terus saya lanjutkan sampai ke meja hijau, disana saja nantinya dibuktikan kebenaran itu," ungkapnya.

Sebelumnya diberitakan Lembaga Swadaya Masyarakat Pembela Kebenaran (LSM-Peran) laporkan indikasi korupsi dan pemalsuan tanda tangan oleh Kepala Bidang Kedaruratan & Logistik BPBD Kota Padang Arfian dan Ketua FKSB Kota Padang Zulkifli,  Kejaksaan Negeri (Kejari) Padang, Jalan Gajah Mada No22, Kampung Olo Nanggalo, Rabu( 15/3).

Isi indikasi korupsi dengan nomor surat 21.Lap/LSMPERAN/Sumbar/III/2017 dengan tujuh berkas. Diketahui pelaporan itu antara lain, terkait dana hibah dari DPRD Padang kepada FKSB Kota Padang tahun 2016 sebesar Rp300juta, dana sebesar Rp150 juta untuk membeli 104 Handy Talkie (HT) dan sebanyak 2008 helai pakaian organisasi untuk diserahkan ke tiap KSB kelurahan, sampai saat ini belum jelas peruntukannya.

Kemudian, uang lelah untuk para relawan pada tiap bencana mulai tahun 2013-2016, banjir bandang Bungus Teluk Kabung 2013, Puting Beliung di Dadok Tunggul Hitam 2013, longsor Tanjuang Sani, Agam 2013.

Bahkan, peristiwa banjir bandang Bungus Teluk Kabung  diindikasikan ada penggelapan dan rekayasa jumlah relawan, hal itu terbukti dengan beberapa relawan yang tidak ikut dalam kegiatan tanggap kebencanaan. Namun, uang lelahnya dibayarkan sebesar Rp394.800. Juga dalam laporan itu juga diperkuat dengan surat pernyataan Syafril Nazar. ia menyatakan kalau dirinya tidak pernah menerima uang lelah Satuan Tugas Penanggulangan Bencana Banjir dan Air Bah di Kecamatan Bungus Teluk Kabung tertanggal 25 Oktober 2013.(*)

Turnamen Sepak Kenchi Piala Walikota Padang, Mahyeldi Harapkan 2018 Ada Iven Internasional.

Turnamen Sepak Kenchi Piala Walikota Padang, Mahyeldi Harapkan 2018 Ada Iven Internasional.

Info Positif On Kamis, Maret 16, 2017

Walikota Mahyeldi Ansharullah Buka Turnamen Sepak Kenchi Piala Walikota Padang

Infonusantara. PADANG -  Naga Mas Kenchi Club (NMKC) Padang gelar Turnamen sepak kenchi memperebutkan Piala Walikota Padang dilaksanakan selama tiga hari di gedung Olahraga Prayoga Kota Padang dari tanggal 16 hingga 18 Maret 2017.

Turnamen sepak kenchi ini baru pertamakalinya dilakukan di Kota Padang Sumatera Barat diikuti oleh 6 Klub, sekitar 80 orang peserta dari dua kota yakni Kota Padang dan Medan.

Pembukaan turnamen sepak kenchi Piala Walikota Padang itu langsung dibuka walikota, Mahyeldi Ansharullah, didampinggi Anggota DPRD Padang Iswanto Kwara serta Arfian Camat Padang Barat.

Dalam sambutannya Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah  menyampaikan apresiasi dan menyambut positif atas terselenggaranya turnamen sepak kenchi yang dilaksanakan di Gor Prayoga Padang. Ini adalah awal yang sangat baik sekali dengan ikut sertanya beberapa Klub kenchi dari Medan.

"Kita berharap kepada panitia di 2018 nanti bisa mengadakan turnamen yang lebih besar lagi. Karena di kota - kota besar lainnya Klub olahraga sepak kenchi ini sudah banyak, bahkan sudah ada turnamen internasionalnya. Untuk kepada panita penyelenggara, Klub  Naga Mas Kenchi Club (NMKC) Padang agar dapat membawa turnamen internasional ke Kota Padang, " kata Mahyeldi.

Tidak itu saja dengan adanya iven internasional nantinya tentu akan menggerakkan sektor pariwisata di Kota Padang, serta menjadikan olahraga sebagai stailnya Kota Padang. Semoga turnamen ini berjalan lancar dan olahraga kenchi makin berkembang menjadi olahraga alternatif baru bagi pecinta olahraga di Kota Padang.

Sementara Penasehat Kenchi Kota Padang, Iswanto Kwara yang juga anggota DPRD Kota Padang itu  menyampaikan, dengan adanya turnamen sepak kenchi yang di ikuti sekitar 60 orang atlet ditambah personil Klub dari luar kota yang menginap di hotel atau penginapan yang ada di Padang, dengan sendirinya dapat menunjuang pendapatan daerah.

"Selain dapat menunjang pendapatan, ketika adanya turnamen - turnamen maupun iven yang melibatkan perserta dari luar kota maupun daerah, juga akan berpengaruh pada sektor wisata di kota Padang," katanya.

Kita tentu berharap olahraga sepak kenchi ini makin tumbuh dan berkembang di Kota Padang, baik di kecamatan maupun di kelurahan. Untuk itu kita ada targetkan sepak kenchi ini dipertandingkan di Porkot untuk lima kecamatam di Kota Padang, " tutupnya.

Ketua Panitia Turnamen sepak Kenchi Suhaeri Wijaya menyampaikan turnamen sepak kenchi yang dilaksanakan saat ini adalah yang pertama kalinya diselenggarakan, sekaligus dalam rangka memeriahkan HUT ke-2 NMKC Padang 2017 yang memperebutkan Piala Walikota Padang.

"Di Kota Padang sendiri memang hanya baru ada satu club yakni Naga Mas Kenchi Club (MNKC) namun kedepan kita tentu terus berupaya bagaimana sepak kenchi ini bisa terus berkembang. Kami berharap turnamen berjalan lancar, semangat bertanding seluruh para pemain kiranya terus meningkat, sportifitas dalam pertandingan dan tentu berharap olah raga sepak kenchi ini kian dicintai masyarakat.

Terkait rencananya 2018 Walikota Padang meminta diadakannya turnamen tingkat internasional di Kota Padang, hal ini nantinya akan kita rembukkan lebih dahulu dengan semua pengurus kenchi. Iven internasional yang akan di ikuti Singapura, Hongkong, Cina,  diperkirakan akan di adakan di Medan akan kita tarik ke Kota Padang. Hal ini karena besarnya apresiasi Walikota Padang terhadap turnamen kenchi ini dan ini akan kita usahakan tahun 2018 datang," katanya.(im7)

Walikota: Permindo Jadikan Sebagai Kawasan Wisata Belanja

Walikota: Permindo Jadikan Sebagai Kawasan Wisata Belanja

Info Positif On Kamis, Maret 16, 2017

Infonusantara.PADANG -Kawasan jalan Permindo Kota Padang terlihat berwarna-warni, menyusul hadirnya tenda-tenda pedagang kaki lima (PKL) yang tertata rapi. Sebanyak 80 unit tenda disediakan Pemerintah Kota Padang untuk digunakan pedagang di kawasan yang juga diperuntukkan bagi penyandang disabilitas tersebut.

" Tenda ini memang disediakan bagi PKL agar bisa tetap berjualan. Tetapi harus lebih tertib. Dengan menggunakan tenda yang bentuknya seragam menjadikan kawasan Permindo lebih rapi, " kata Walikota Padang H. Mahyeldi Ansharullah saat meresmikan penggunaan tenda tersebut di Jalan Permindo, Kamis (16/3)

Menurut Mahyeldi,  penataan kawasan Permindo bukan berarti mematikan PKL. Justru mereka difasilitasi agar lebih berkembang dan merasakan dampak baik dengan dilakukannya penataan.

"Usaha PKL tidak boleh dimatikan dengan adanya penataan, tetapi PKL harus merasakan dampak baik dari penataan, " kata Mahyeldi.

Disamping itu, Walikota Mahyeldi juga mengungkapkan, kawasan jalan Permindo ke depannya akan dikembangkan menjadi tempat wisata belanja. Para wisatawan yang datang ke Padang dapat mengunjungi kawasan Permindo untuk berbelanja aneka barang,  termasuk cendera mata karya penyandang disabilitas yang juga memiliki tenda khusus disini.

"Kita akan jadikan kawasan Permindo sebagai tempat wisata belanja di Padang sehingga wisatawan dapat berbelanja berbagai barang dan souvenir disini, " ujarnya.

Sementara itu Camat Padang Barat Arfian yang mendampingi walikota mengatakan, penataan Permindo menghadirkan satu lagi tempat yang menjadi tujuan wisatawan di kecamatan Padang Barat.

"Keberadaan Permindo menambah tempat tujuan wisata di Kecamatan Padang Barat, " kata Arfian.

Adapun para PKL di Jalan Permindo ini dinaungi koperasi. Pengelolaan tempat dan tenda -tenda tersebut sudah diurus pihak koperasi. Waktu yang dibolehkan menggelar dagangan sesuai dengan waktu yang diatur Pemko. (im7/DU)