PILIHAN REDAKSI

Elly Thrisyanti Tegaskan Dirinya Siap Maju di Pilkada Kota Padang Jika Diamanahkan Partai Gerindra

Elly Thrisyanti,SE,Akt anggota DPRD Kota Padang Fraksi Partai Gerindra. Elly Thrisyanti Tegaskan Siap Maju di Pilkada Jika Diamanahkan Parta...

Budaya

Opini

Mentawai

Padang Panjang

Peristiwa

Pariwara

Sijunjung

Terpilih Jadi Ketum Partai Demokrat Versi KLB, SBY Merasa Malu Pernah Angkat Moeldoko Jadi Panglima
Saturday, March 06, 2021

On Saturday, March 06, 2021

Terpilih Jadi Ketum Partai Demokrat Versi KLB, SBY Merasa Malu Pernah Angkat Moeldoko Jadi Panglima

INFONUSANTARA.NET -- Merespon terpilihnya Moeldoko menjadi Ketua Umum Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara pada Jum'at (5/3) membuat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) angkat bicara.

Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) angkat bicara menyatakan dirinya merasa malu dan bersalah telah memberikan Kepala KSP Moeldoko sejumlah jabatan.

Diketahui, SBY saat menjadi Presiden menunjuk Moeldoko sebagai Panglima TNI pada 2013 lalu. Sebelumnya, dia juga menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD). 

"Termasuk rasa malu, dan rasa bersalah saya, yang dulu beberapa kali memberikan kepercayaan dan jabatan kepadanya. Saya mohon ampun ke hadirat Allah SWT," kata SBY dalam jumpa pers di Cikeas. 

Diketahui, Kongres Luar Biasa (KLB) di Hotel The Hill Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara diprakarsai oleh sejumlah kader yang telah dipecat Partai Demokrat. Mereka ingin melengserkan AHY dari ketua umum partai.

Hasilnya, Moeldoko ditetapkan sebagai ketua umum dan Marzuki Alie menjadi Ketua Dewan Pembina. KLB juga memutuskan AHY demisioner dari ketua umum. Tak ketinggalan, KLB pun mencabut surat pemecatan kader yang sebelumnya diterbitkan DPP.

DPP Demokrat sendiri menganggap KLB di Deli Serdang itu ilegal lantaran tak sesuai dengan AD/ART. Seharusnya, KLB digelar DPP atas persetujuan Ketua Majelis Tinggi yakni Susilo Bambang Yudhoyono.

Sumber: CNNIndonesia.com


Demokrat Angkat Suara Merespon Pernyataan Moeldoko Merasa Ditekan SBY
Saturday, February 27, 2021

On Saturday, February 27, 2021

       Demokrat Angkat Suara Merespon Pernyataan Moeldoko Merasa Ditekan SBY

INFONUSANTARA.NET -- Merespons pernyataan Moeldoko yang meminta jangan menekan-nekan dirinya soal upaya kudeta Demokrat.

Pengurus DPP Partai Demokrat Andi Arief menyebut Kepala Staf Presiden Moeldoko masih tetap bergerak dan melakukan persekongkolan bersama beberapa kader partainya untuk melakukan kudeta terhadap kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

"Pak Moeldoko. Anda merasa ditekan? Kita tahu bahkan setelah gerakan kudeta ini terungkap dan Ketum PD mengirimkan surat kepada Presiden Jokowi dan mengeluarkan statement, anda masih terus bergerak bersama segelintir kader yang bersekongkol dengan anda. Kok kenapa merasa ditekan," kata Andi Arief dalam akun Twitter resminya @AndiArief__ Jumat (26/2) sebagaimana dilansir dari CNN Indonesia.com.

Dihubungi terpisah, Andi Arief sendiri enggan merinci siapa saja kader-kader Demokrat yang masih bergerak bersama Moeldoko untuk melakukan kudeta tersebut.

Dia hanya mengatakan bahwa sejauh ini telah ada 7 kader Partai Demokrat yang dipecat akibat terlibat dalam gerakan kudeta terhadap kepemimpinan AHY. Andi juga menyampaikan itu di akun Twitter pribadinya.

CNNIndonesia.com sudah berupaya menghubungi Moeldoko untuk mengklarifikasi pernyataan Andi Arief. Namun yang bersangkutan tidak merespons.

Sebelumnya, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) turut angkat suara ihwal gerakan yang berupaya melengserkan putranya, yakni Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dari Ketua Umum. Dia juga menyebut Moeldoko secara gamblang.

Moeldoko lantas merespons. Dia mengklaim sudah beberapa pekan terakhir tak mengikuti perkembangan internal Partai Demokrat. Dia seolah merasa keberatan jika dikait-kaitkan kembali dengan dinamika di internal Demokrat.

"Sehingga saya enggak ngerti tuh perkembangan internal seperti itu, saya pikir sudah selesai," kata Moeldoko.

"Jadi janganlah menekan-nekan saya, saya diam, jangan menekan-nekan," tambahnya.

Sumber: CNNIndonesia.com

Ketua DPD Golkar Padang Iqra Chissa: Saya Siap Bertarung di Pilkada 2024
Saturday, February 13, 2021

On Saturday, February 13, 2021

Ketua DPD Golkar Kota Padang Muhammad Iqra Chissa (kanan) didampingi Zulhardi Z Latif (kiri)

INFONUSANTARA.NET -- Usai terpilih secara aklamasi sebagai Ketua DPD Golkar Kota Padang, Sabtu, 13 Februari 2021, Muhammad Iqra Chissa Putra menegaskan, dirinya siap untuk bertarung di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

"Jika saya diminta maju di Pilkada Kota Padang tahun 2024, saya siap. Baik secara psikologis maupun material," ungkap pria yang baru berusia 27 tahun ini.

Iqra mengatakan, dirinya merupakan energi baru di tubuh Partai Golkar Kota Padang. Dirinya hadir di Partai Golkar untuk mengabdi kepada masyarakat.

"Saya energi baru di Partai Golkar. Saya hadir di Partai Golkar untuk pengabdian kepada masyarakat," pungkas menantu Khairunnas, Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Sumatera Barat ini.

Sasar Milenial

Sebagai ketua partai termuda di Kota Padang, Iqra menegaskan dirinya menyasar pemilih milenial, sebagaimana diamanatkan Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Sumatera Barat, Khairunnas.

Untuk itu, dia akan memaksimalkan kinerja Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) dan Angkatan Muda Pembangunan Indonesia (AMPI) yang merupakan sayap partai beringin tersebut.

"Seluruh organisasi sayap akan saya hidupkan. Saya akan memberikan surat pernyataan, jika 6 bulan tidak sanggup, harus bersedia mengundurkan diri," ujarnya.

"Kita di Partai Golkar ini tersistematis dalam bekerja. Saya akan memaksimalkan AMPG dan AMPI. Kita kembalikan ke posisi semula. AMPG dan AMPI harus kembali aktif," lanjutnya.

Menurutnya, kaum milenial akan menjadi motor penggerak kebangkitan Partai Golkar di Kota Padang, namun tetap di bawah koordinasi kaum tua di tubuh Partai Golkar.

"Kaum milenial akan menjadi motor bagi Partai Golkar ke depan. Sedangkan senior tetap kami pakai sebagai mentor," cakapnya.

Demikian juga pemilih perempuan, juga menjadi perhatian tersendiri Partai Golkar di bawah kepemimpinan Iqra. 

"KPPG dan kelompok senam kita aktifkan lagi. Setelah pandemi virus corona ini selesai, kita akan memaksimalkan kaderisasi kedepannya," ungkapnya.

(*)


M.Iqra Chissa Putra Secara Aklamasi Komandoi DPD Golkar Kota Padang Periode 2021 -2026
Saturday, February 13, 2021

On Saturday, February 13, 2021

M.Iqra Chissa Putra Secara Aklamasi Komandoi DPD Golkar Kota Padang Periode 2021 -2026 

INFONUSANTARA.NET -- Muhammad Iqra Chissa Putra terpilih secara aklamasi sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kota Padang untuk masa bhakti 2021 -2026. Pemilihan dilaksanakan dalam Musyawarah Daerah (Musda) X DPD Partai Golkar Kota Padang, Sabtu  (13/2/2021) di kantor DPD Golkar Kota Padang. 

Pemilihan dipimpin oleh Aguswanto dan berita acara pemilihan dibacakan oleh Zulhardi Zakaria Latif. 

Terpilihnya Iqra Chissa secara aklamasi sudah diprediksi sebelumnya. Pasalnya, calon ketua yang menyerahkan fomulir pendaftaran hanya Iqra Chissa.

Menurut Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Sumatera Barat H.Khairunnas, pemilihan aklamasi tidak tabu di tubuh Partai Golkar. Pasalnya Ketua DPP dan dirinya selaku Ketua DPD Partai Golkar Sumbar juga terpilih secara aklamasi.

"Yang penting proses musyawarah dilalui sebelum Musda digelar. Dan proses musyawarah itu melibatkan jajaran pengurus kecamatan dan DPD Golkar, '' ujarnya.

Lebih lanjut disampaikan Khairunnas, terpilihnya sosok Iqra Chissa yang masih sangat muda merupakan keuntungan tersendiri bagi Partai Golkar. 

Dia mengatakan, "Kota Padang kan sebentar lagi dipimpin oleh Walikota yang juga anak muda.Jadi dari segi komunikasi dengan pemerintah kota akan lebih mudah. Disamping itu  pemilih Kota Padang pada Pileg dan Pilkada 2024 mendatang didominasi oleh kaum milineal.

"Data survei di tangan kami menunjukkan, pemilih Kota Padang pada Pileg dan Pilkada mendatang didominasi kaum milineal, lebih kurang sekitar 65 persen," ujarnya.

Khairunnas memberi waktu 6 bulan kepada Ketua DPD Partai Golkar Kota Padang terpilih untuk melengkapi infrastruktur partai sampai ke kecamatan dan kelurahan, termasuk mempersiapkan saksi untuk Pileg, Pilkada, dan Pilpres.

"Jika tidak mampu menyiapkan infrastruktur partai dalam jangka waktu 6 bulan, tentu akan kita evaluasi," pungkasnya.

Ketua terpilih DPD Golkar Kota Padang Iqra Chissa dalam sambutannya menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang sudah memberikan kepercayaan kepada dirinya untuk memimpin DPD Golkar Kota Padang.

Iqra Chissa menegaskan saat ini DPD Golkar Kota Padang dibawah kepemimpinannya tidak ingin ada blok - blok atau perpecahan. Mari sama - sama mulai saat ini dan saya ingin DPD Golkar Kota Padang kembali dimulai dari nol. 

Dia juga berharap Golkar Kota Padang kedepan tidak lagi sebagai partai pengusung. Dan bagi semua kader Golkar Kota Padang, Iqra Chissa selaku Ketua DPD Golkar Kota Padang tidak ingin para kader merapat ketika saat mendaftar mencalon pas Pileg saja. "Saya akan seleksi dan evaluasi untuk hal ini, " pungkasnya.(Inf)



Khairunnas: Ketua DPD Golkar Kota Padang Terpilih Harus Punya Keinginan Maju di Pilkada
Saturday, February 13, 2021

On Saturday, February 13, 2021

Khairunnas: Ketua DPD Golkar Kota Padang Terpilih Harus Punya Keinginan Maju di Pilkada 

INFONUSANTARA.NET -- DPD Partai Golkar Kota Padang menggelar Musyawarah Daerah X ,pada Sabtu (13/2/2021) untuk memilih Ketua DPD Kota Padang untuk masa bhakti lima tahun ke depan periode 2021 -2026, bertempat di kantor DPD Golkar Kota Padang.

Musda ini dibuka langsung oleh Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Sumatera Barat, H. Khairunnas.

Khairunnas pada kesempatan itu instruksikan DPD agar melengkapi infrastruktur partai sampai ke jajaran paling bawah, termasuk menyiapkan saksi untuk pemilu dan Pilpres.

"Kami akan mengevaluasi pengurus terpilih untuk segera melengkapi infrastruktur partai sampai ke jajaran kecamatan, kelurahan dan lapisan paling bawah," ujar Khairunnas.

Khairunnas menyampaikan, DPP memberi waktu kepada DPD untuk melengkapi insfrastruktur paling lama 1,5 tahun.Jika tidak, maka kepengurusan akan dievaluasi.

"Maka, kami juga akan mengevaluasi kepengurusan dibawah kami. Jika tidak bergerak, kami ganti. Daripada kami yang dibunuh DPP, lebih baik kami yang bunuh DPD terlebih dahulu," tegas Khairunnas.

Khairunnas memberi target 6 bulan kepada pengurus DPD Kota Padang untuk membentuk infrastruktur di tingkat kecamatan dan kelurahan, termasuk saksi.

"Pengurus terpilih nantinya kita berita target 6 bulan untuk melengkapi infrastruktur partai di tingkat kecamatan, kelurahan dan mempersiapkan saksi," ujarnya.

Dikatakan Khairunnas, Partai Golkar merupakan partai lama dan berpengalaman. Untuk membesarkan partai ini, dibutuhkan orang yang punya nafsu.

"Ketua yang terpilih harus punya nafsu untuk menjadi kepala daerah. Kami sebagai Ketua DPD Provinsi Sumatera Barat pada Pilkada kemaren diberi pilihan untuk menjadi Wagub atau Bupati. Maka peluang kami adalah untuk Bupati, alhamdulillah menang di Pilkada Solok Selatan," ujarnya.

Demikian juga untuk Kota Padang, kata Khairunnas. Ketua terpilih harus punya keinginan kuat untuk menjadi Kepala Daerah. 

"Kita harus kuasai Padang ini kembali. Untuk itu, ketua terpilih harus punya keinginan untuk maju di Pilkada Kota Padang. Kita keroyok nanti, provinsi juga akan turun," terangnya.

Untuk itu, menurut Khairunnas, DPD Golkar Kota Padang butuh pemimpin yang loyal dan royal.Tak cukup loyal saja, tapi harus royal. Tak hanya loyal dan royal ke DPD I, tapi ke jajarannya ke bawah.(Inf)



Sabtu Ini Partai Golkar Gelar Musda Pemilihan Ketua DPD Golkar Kota Padang 2021 -2026
Friday, February 12, 2021

On Friday, February 12, 2021

Ketua panitia pelaksana Musda DPD Golkar Kota Padang Jumadi didampingi Plt Ketua DPD Golkar Kota Padang Afrizal , Zulhardi Z.Latif dan Mizwar Jambak dalam acara Jumpers,Kamis (11/2)

INFONUSANTARA.NET - DPD Golkar Kota Padang akan gelar Musda pemilihan Ketua DPD Golkar Kota Padang periode 2021-2026,pada Sabtu (13/2/2021) dilaksanakan di kantor DPD Golkar Kota Padang Jln Kampung Nias Kecamatan Padang Selatan Kota Padang.

Musda kali ini dengan motto "Musda Golkar Solid Golkar Menang".

Ketua panitia Musda DPD Golkar Kota Padang, Jumadi yang juga anggota DPRD Kota Padang tiga periode ini menyampaikan, persiapan Musda telah matang pelaksanaannya dan tamu yang akan hadir sekitar 60 orang dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.

"Musda pemilihan Ketua DPD Golkar Kota Padang, pada Sabtu (13/2/2021) akan digelar di kantor DPD Kota Padang dan dibuka oleh Ketua DPD Sumbar, " ungkap Jumadi didampingi Sekretaris Golkar, Zulhardi Z. Latif yang juga merupakan Ketua fraksi partai Golkar PDIP DPRD Padang dan Mizwar Jambak anggota DPRD Padang, pada Kamis (11/2/2021) dalam jumpa pers di kantor DPD Golkar Padang.

Ia mengatakan, undangan yang akan hadir dalam Musda itu antara lain Ketua Cabang dari 11 kecamatan di Kota Padang, Ranting, Organisasi dibawah naungan partai Golkar dan perwakilan pengurus DPD Golkar Sumbar.

Saat ini sudah ada calon yang akan maju menjadi Ketua DPD Golkar Padang adalah Muhammad Ikra Cisa. Namun tidak menutup kemungkinan menyusul nama calon lainnya. 

Seperti juga disebut -sebut ada tiga calon dari anggota DPRD Kota Padang yakni ,Jumadi, Zulhardi Z.Latif serta Mizwar Jambak. Dan pendaftaran colon Ketua DPD Golkar Kota Padang ini masih terbuka hingga Musda, pada Sabtu (13/2/2021) besok.

Ketua Plt DPD Golkar Padang ,Afrizal yang anggota DPRD Sumbar menyampaikan, Calon boleh siapa saja dari kader Golkar Kota Padang, baik dipengurusan cabang maupun ranting dan minimal telah jadi pengurus partai selama tahun.

Seorang bakal calon itu di dukung minimal 30 persen dari 14 suara  pemilih.Jika ada salah seorang calon yang sudah mendapatkan 50 persen tambah 1 atau 8 suara ,maka secara langsung pemilihan secara aklamasi untuk posisi Ketua DPD Golkar Kota Padang.

"Siapapun calon yang maju pada intinya hanya satu yakni mampu membawa Golkar lebih mau kedepan.Targetnya bagi ketua terpilih nanti bisa membawa partai Golkar maju dan menang di pileg ,pilkada dan pilpres 2024 mendatang," kata Afrizal.

"Kita berharap dengan telah terpilihnya kepengurusan DPD Golkar Padang baru nanti, mesin partai dapat bergerak kencang dan sinergisitas antara semua pihak dapat terealisasi hendaknya," pungkasnya.(Inf)




DPC Demokrat Kota Padang Tegas Nyatakan Tetap Solid Kepada Kepemimpinan AHY
Friday, February 05, 2021

On Friday, February 05, 2021

DPC Demokrat Kota Padang Tegas Nyatakan Tetap Solid Kepada Kepemimpinan AHY

INFONUSANTARA.NET -Dukungan penuh terhadap kepemimpinan Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) terus berdatangan dari seluruh nusantara. 

Tak terkecuali dari Kota Padang, seluruh kader partai berlambang bintang mercy ini menyatakan tetap solid mendukung AHY.

Ketua Fraksi Demokrat DPRD Kota Padang Surya Jufri, dengan tegas mengatakan, bahwa DPC Partai Demokrat serta Fraksi Demokrat mendukung kepemimpinan AHY sebagai kader terbaik Partai Demokrat, dan akan mengantarkan AHY jadi pemimpin bangsa.

Surat dikirimkan ke DPP melalui DPD Partai Demokrat Sumatera Barat. Seluruh Ketua DPC Partai Demokrat di Kota Padang siap melawan tindakan kudeta yang dilakukan pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.

Kader Partai Demokrat Kota Padang solid dan konstitusional, sehingga jika ada gerakan yang inkonstitusional pasti mudah dipatahkan

Kita setia kepada kepemimpinan AHY, serta siap melawan pihak-pihak yang ingin merusak kehebatan Partai Demokrat. Intinya kami di tingkat kota tetap solid kepada kepemimpinan AHY " tegas Surya Jufri dalam siaran Jumpers yang digelar di Kantor DPC Demokrat Kota Padang ,pada Kamis (4/2/2021) sore, 

Dalam siaran jumpa persnya itu turut  didampingi oleh Endi Ruspital Sekretaris DPC Partai Demokrat Kota Padang, anggota Fraksi Demokrat DPRD Kota Padang Nila Kartika,Salisma, Azwar Siri, Mukhlis serta kader Demokrat Kota Padang.

Kader Demokrat Kota Padang di bawah kepemimpinan Ilham Maulana solid dan harga mati mendukung AHY

Seperti ramai diberitakan bahwa kepemimpinan Partai Demokrat di bawah AHY sedang dicoba untuk direbut oleh lingkaran istana.Berbagai pertemuan dilakukan dan diikuti oleh eks kader Demokrat dan merancang Kongres Luar Biasa.

Namun upaya itu terbongkar dan gagal. Seluruh Kader Partai Demokrat sudah menyatakan dukungan setia terhadap kepemimpinan AHY, termasuk kader yang berada di Kota Padang.(inf)


Kader PDI Perjuangan se Sumbar Gelar Aksi Tanam Pohon Pelindung dan Penghijauan Serentak
Monday, January 25, 2021

On Monday, January 25, 2021

Aksi tanaman pohon pelindung dan penghijauan kader PDI Perjuangan se Sumbar 

INFONUSANTARA.NET -- Ribuan batang pohon tanaman produktif maupun pohon pelindung dan penghijauan, ditanam kader PDI Perjuangan (PDIP) secara serentak di 19 kabupaten/kota se-Sumatera Barat. 

“Penghijauan yang kita lakukan ini merupakan implementasi pesan Ibu Ketua Umum, Megawati Sukarnoputri yang meminta kader banteng tak hanya jago berpolitik tapi juga piawai dalam menjaga lingkungan hidup,” ungkap Ketua PDIP Sumatera Barat, Alex Indra Lukman dalam pernyataan tertulisnya, diterima infonusantara.net, Senin (25/1/2021).

Aksi sosial ini dalam rangka memeriahkan HUT PDIP ke-48 sekaligus ulang tahun Ketua Umum PDIP, Megawati Sukarnoputri yang ke-74 tahun pada 23 Januari ini. Pencanangan ini merupakan sebuah Gerakan Penghijauan dan Membersihkan Sungai-sungai sebagai Sebuah Jalan Peradaban, yang diinisiasi Presiden RI ke-5 tersebut. 

“Kader banteng yang piawai dalam menjaga lingkungan hidup berarti telah menyentuh aspek kehidupan yang paling mendasar. Karena, dia telah membuat lingkungan hidup tetap asri dan lestari,” ungkap Alex.

“Presiden RI pertama, Sukarno, juga mengajarkan untuk selalu mencintai dan menjaga alam raya dan seisinya untuk masa depan anak cucu,” tambah Alex sembari menyebutkan, aksi menanam pohon itu juga bertepatan dengan Hari Menanam Sejuta Pohon Sedunia.

Pohon pelindung yang ditanam itu ada yang ditujukan sebagai penahan abrasi pantai. Terdiri dari Pohon Cemara Udang, Pinago (Tanamu) dan Pulai. “Pohon jenis ini ditanam di kawasan tepi pantai,” ungkap Alex.

Juga ada pohon yang bernilai ekonomis seperti Pohon Bayua, Surian, Mahoni, Bayur dan Beringin. “Di tanam di hutan nagari yang kondisinya tak lagi hijau. Semoga, nantinya bisa mengatasi bencana alam,” harap Alex. 

Tanaman buah-buah juga ikut ditanam seperti Pohon Durian, Mangga, Korma, Jeruk, Alpokat, Jengkol, Nangka, Kakao, Pinang, Sirsak dan jenis lainnya. 

"Kader juga menanam pohon bernilai ekonomis ini di kampung Pak Taufik Kiemas (almarhum) di Nagari Sabu, kabupaten Tanahdatar," ungkap Alex. (Inf)

Momentum HUT ke-48 PDIP Raih 3 Piagam Penghargaan Rekor MURI
Tuesday, January 19, 2021

On Tuesday, January 19, 2021

Momentum HUT ke-48 PDIP Raih 3 Piagam Penghargaan Rekor MURI.(ist).

INFONUSANTARA.NET -- Penggagas Museum Rekor Indonesia (MURI), Jaya Suprana, menyerahkan penghargaan atas tiga rekor yang berhasil dibukukan pada momentum hari ulang tahun (HUT) ke-48 PDI Perjuangan (PDIP) pada 2021 ini. 

“Berpolitik dengan mengedepankan semangat gotong-royong sebagaimana selalu diingatkan Ibu Ketua Umum, Megawati Sukarnoputri pada seluruh kader, kembali memberikan dampak positif bagi perjalanan partai kita. Pada 2021 ini, berbuah rekor MURI. Semangat gotong royong ini harus terus selalu ditularkan kader banteng untuk kemajuan bangsa,” ungkap Ketua PDIP Sumatera Barat, Alex Indra Lukman dalam pernyataan tertulisnya diterima infonusantara.net, Selasa (19/1/2021).

Alex mengingatkan seluruh kader banteng di Sumatera Barat, untuk bekerja ikhlas dalam semangat gotong royong dalam melayani masyarakat. 

“Jangan berhitung dengan dampak elektoral. Bekerja keras lah melayani masyarakat secara ikhlas. Saya yakin, semuanya nanti akan berakhir dengan dampak positif,” ungkap Alex.

Sementara, Ketua Umum PDIP, Megawati Sukarnoputri mengaku bangga dengan penghargaan MURI itu. Megawati juga berterimakasih pada apresiasi yang telah diberikan MURI yang disampaikan dalam forum Rakernas PDIP yang digelar secara Daring dan Luring itu. 

“Saya tentu sangat bangga sekali, karena saya diberitahu Pak Sekjen, karena hari ulang tahun kita yang ke-48, ternyata diperhatikan MURI dan saya tidak menyangka bahwa hasilnya mencapai rekor,” ucap Megawati.  

Di kesempatan yang sama, Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto menegaskan, apa yang dilakukan kader PDIP adalah sesuai dengan ajaran Megawati yakni berpolitik juga termasuk memperindah alam raya Indonesia.  

“Bahwa kebahagian manusia itu juga dalam keseimbangan manusia dengan sang pencipta, manusia dengan alam raya dan manusia dengan sesama,” ujar Hasto.  

Hadir juga dalam rapat itu pengurus DPP, DPD serta DPC PDIP seluruh Indonesia secara virtual. 

Diserahkan secara Daring

Dalam penyerahan rekor MURI secara virtual itu, Jaya Suprana membeberkan tiga penghargaan MURI yang diberikan pada PDIP. “Dengan penuh kerendahan hati saya mohon berkenan untuk dapat menganugerahkan 3 piagam penghargaan museum record Indonesia (MURI) dalam rangka HUT ke-48 dan Rakernas PDIP,” ungkap Jaya.

Disebutkan secara berurutan, penghargaan pertama yang diberikan yakni prosesi HUT Partai Politik secara daring peserta terbanyak dimana kepesertaan HUT ke-48 PDIP secara daring tercatat dihadiri 73.367 peserta yang terdiri dari DPP, plus 34 provinsi dengan 1.367 peserta hadir dalam momentum itu. 

“Joe Biden juga harus belajar dari kita, dari PDIP,” kata Jaya, disela rapat DPP PDIP bersama MURI, Senin (18/1/2021).   

Kedua, penghargaan atas kegiatan penanaman pohon terbanyak oleh anggota Partai Politik secara serentak di seluruh Indonesia yaitu sebanyak 357.975 dengan jumlah pohon 579.247. 

“Waduh, ampun saya. Yang nyebutnya saja sampai pusing ini, karena begitu banyak,” ujar Jaya. 

“Jadi, ini penanaman pohon terbanyak oleh anggota partai politik secara serentak dalam merayakan hari ulang tahun,” sambung Jaya. 

Terakhir, MURI juga memberikan penghargaan atas rekor pembagian tumpeng terbanyak saat HUT ke-48 PDIP pada masyarakat. 

“Sebagai bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi mahakarya, kebudayaan nusantara ini, Ulang tahun PDIP di laksanakan dengan pembagian tumpeng terbanyak, DPP dan DPD seluruhnya 7.763 tumpeng. Ini semua dibagikan pada para panti asuhan pantu jompo dan berbagai komunitas kemanusiaan,” tutur Jaya. 

Nantinya, ungkap Jaya, piagam MURI itu akan dikirimkan ke Kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat.  

“Ini kita umumkan secara daring dulu, nanti akan dikirim tentu ke kantor pusat PDIP. Jadi, Ini rekor dunia. Karena saya belum tahu bagaimana partai-partai politik di Amerika, China, maupun Rusia apalagi Jerman dan negara-negara yang lebih gede lagi itu saya belum pernah dengar kalau ada acara HUT dengan secara daring dengan peserta demikian banyak,” ungkapnya. 

“Untuk penanaman pohon terbanyak oleh anggota partai politik terbanyak di dunia juga ini, terbanyak. Pembagian nasi tumpeng, itu kan adanya cuma di Indonesia. Dan ini pasti rekor dunia nasi tumpeng terbanyak,” pungkas Jaya. (Inf)

Ada Manuver Politik Ungkap Pengamat Dibalik Blusukan Risma
Wednesday, January 06, 2021

On Wednesday, January 06, 2021

Menteri Sosial Tri Rismaharini dibantu melangkah oleh petugas dalam salah satu kegiatan blusukannya. (ist)

INFONUSANTARA.NET -- Direktur Political and Public Policy Studies (P3S) Jerry Massie menilai gebrakan mantan Walikota Surabaya Tri Rismaharini tak sekadar bekerja sebagai Mensos. 

Di balik itu semua, Jerry melihat ada manuver politik yang dilakukan Ketua DPP PDIP tersebut menuju ajang pemilu berikutnya.

"Saya lihat gaya ini (blusukan Risma) bagian manuver politik," kata Jerry, Selasa (5/1).

Menurut Jerry, gaya blusukan Risma meniru apa yang telah dilakukan Jokowi selama ini, dari saat mulai menjabat Gubernur DKI pada 2012 silam hingga kini yang memasuki masa kepresidenan periode keduanya.

Jerry menilai, Risma merupakan salah satu kader PDIP yang disiapkan untuk maju dalam kontestasi Pilpres 2024 mendatang bersama dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Ketua DPR Puan Maharani.

Oleh karena itu, ia menilai Risma harus membuktikan dirinya terlebih dulu lewat sepak terjangnya di kancah nasional.

Pasalnya, selama ini Risma hanya dikenal sebagai Wali Kota Surabaya dua periode sebelum didapuk menjabat posisi Mensos menggantikan Juliari Batubara yang tersandung masalah korupsi bantuan sosial Covid-19.

"Mensos tempat yang strategis untuk melangkah lebih jauh.Tinggal racikan dan ramuan politiknya seperti apa," ujar Jerry.

Di sisi lain, Jerry juga menilai aksi blusukan Risma ini juga sebagai upaya untuk menjegal Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang juga santer diisukan bakal bertarung dalam Pilpres 2024.

"Barangkali blusukan ini juga salah satu strategi politik untuk menjegal Anies di DKI dan untuk running 2024 mendatang," ujarnya.

Kementerian Sosial menyatakan blusukan Risma adalah untuk mengetahui permasalahan sosial yang terjadi di Jakarta. Selain Jakarta, disebutkan bahwa Risma juga sebetulnya sudah turun langsung ke Ponorogo dan Mojokerto, Jawa Timur.

"Ini sebetulnya ingin memastikan bagaimana kondisi permasalahan sosial yang ada di wilayah masing-masing," kata Kepala Bagian Publikasi dan Pemberitaan Kemensos Herman Koswara.

Herman menyatakan, lewat blusukan, Risma hendak memetakan masalah sebelum membuat kebijakan dalam mengatasi persoalan sosial di masing-masing daerah. Herman menyebut, blusukan Risma dilakukan secara acak. 

Dikutip dari: CNNIndonesia.com


Anggota Komisi I DPR RI: Biar Kedudukannya Jelas, Lebih Baik FPI Jadi Parpol Saja
Sunday, January 03, 2021

On Sunday, January 03, 2021

FPI (ilustrasi)

INFONUSANTARA.NET -- Biar kedudukannya jelas lebih baik Front Pembela Islam (FPI) yang kini telah berganti nama menjadi Front Persatuan Islam menjadi partai politik saja.

Hal itu disampaikan Anggota Komisi I DPR RI, Mayjen TNI (purn) TB Hasanuddin.Tokoh kelahiran Majalengka 8 September 1952 itu mengatakan, selama ini publik menilai FPI sebagai ormas yang kerap membuat gaduh dengan turun ke jalan.

Untuk itu dia menyarankan agar Front Pembela Islam (FPI) yang kini telah berganti nama menjadi Front Persatuan Islam, menjadi partai politik alias parpol.

“Biar kedudukannya jelas, lebih baik FPI menjadi partai politik saja,” kata TB Hasanuddin di Jakarta, Minggu (3/1).

Dikatakan, sejak era reformasi, Indonesia telah menjadi negara penganut sistem demokrasi. Tahun 2019, demokrasi di Indonesia menempati peringkat ke-4 di kawasan Asia Tenggara dan 67 di dunia dalam daftar indeks demokrasi global yang dirilis oleh The Economist Intelligence Unit (EIU).

“Dengan sistem demokrasi ini sangat mungkin bila FPI mendirikan partai politik,” sebut Hasanuddin.

Lebih jauh, politisi PDI Perjuangan ini memaparkan demokrasi pada hakikatnya meliputi tiga substansi penting yakni pemerintahan yang sah dan diakui rakyat, pemerintahan yang menjalankan kekuasaan atas nama rakyat, dan kekuasaan yang diberikan rakyat kepada pemerintah tersebut dijalankan untuk kepentingan rakyat.

Hasanuddin menambahkan, konstitusi Indonesia menjamin hak-hak demokrasi. Dalam UUD 1945 Pasal 28E menegaskan, tiap-tiap warga negara Indonesia dijamin haknya atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. 

Salah satu wujud demokrasi adalah dengan adanya pemilihan umum. Ia juga menyebut jaminan hak-hak demokrasi dalam konstitusi Republik Indonesia diatur lebih lanjut dalam aturan legislasi yaitu melalui paket UU Politik.

Paket UU Politik terdiri dari UU 2/2011 tentang perubahan atas UU 2/2008 tentang Partai Politik, UU 7/2017 tentang Pemilu, dan UU 6/2020 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali kota menjadi UU Pilkada. TB Hasanuddin menjelaskan, dalam Pasal 11 UU 2/2011 tentang Partai Politik, mengatur tentang fungsi partai politik.

Pasal 11 menjelaskan, fungsi partai politik adalah sebagai sarana pendidikan politik bagi masyarakat, penciptaan iklim kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa, penyerap, penghimpun aspirasi.

Juga penyalur aspirasi poliitk masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara, dan rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi.

“Pasal 12 UU 2/2011 juga mengatur hak partai politik untuk mengikuti Pemilihan Umum baik legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” ujarnya. “Nah, kalau FPI ingin berkuasa atau ingin memberlakukan ikut berdemokrasi, sebaiknya dirikan bukan sekedar Forum, dirikan saja partai,” pungkasnya.

Hasanuddin mengungkap, dengan partai politik maka FPI dapat masuk dalam infrastruktur politik yang legal. Bahkan, FPI bisa Ikut pemilu, memiliki perwakilan di legislatif atau eksekutif serta dapat pula mengusung Habib Rizieq Shihab alias HRS sebagai calon presiden.

“Apalagi kalau memang FPI memiliki cabang di berbagai propinsi hingga kota/kabupaten, peluang mendirikan parpol sangat besar. Bisa ikut pemilu, punya kepala daerah dan perwakilan di DPR atau DPRD karena aturannya memungkinkan.”

“Kalau seperti sekarang kan kesannya cuma buat gaduh saja,” pungkas TB Hasanuddin. (jpnn/inf)


Waketum Sebut Gerindra Dukung Pembubaran FPI,Fadli Zon Bantah Tak Ada Keputusan Partai
Sunday, January 03, 2021

On Sunday, January 03, 2021

Waketum Sebut Gerindra Dukung Pembubaran FPI,Fadli Zon Bantah Tak Ada Keputusan Partai 

INFONUSANTARA.NET -- Politikus Partai Gerindra, Fadli Zon membantah pemberitaan yang menyebut bahwa Partai Gerindra mendukung pemerintahan Joko Widodo dalam membubarkan organisasi yang dinilai bisa memecah bela NKRI.

Fadli Zon mengatakan, tidak ada keputusan Partai Gerindra yang mendukung pembubaran organisasi tanpa proses pengadilan.

“Tidak ada keputusan @gerindra mendukung pembubaran organisasi tanpa proses pengadilan. Sebagai negara hukum tetap harus menjunjung tinggi konstitusi dan UU,” tulis Fadli Zon di akun twitternya, Sabtu (1/2) dilansir dari Fajar.co.id.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Rahayu Saraswati Djojohadikusumo mengatakan, Gerindra mendukung kebijakan pemerintah untuk bersikap tegas kepada kelompok intoleran di Tanah Air. Sebab, kata dia, kelompok intoleran itu dapat membahayakan masa depan Indonesia.

“Partai Gerindra mendukung kebijakan yang diambil Presiden Jokowi untuk menjaga persatuan Indonesia dengan bersikap tegas pada kelompok intoleran yang membahayakan masa depan NKRI,” katanya, Jumat (1/1).

Menurut Saraswati, menjaga keutuhan itu bangsa bukan soal siapa yang berkuasa. Justru, kata dia, seluruh elemen bangsa harus bersatu untuk bangkit dari permasalahan pada 2020.

“Justru untuk bangkit dari permasalahan 2020, kita tidak membutuhkan pihak-pihak yang memecah belah, tapi saatnya kita menjaga persatuan bangsa,” ucapnya. (inf/fin)


Bukti Dukung Jokowi Tegas ke Intoleran, Denny Siregar Tantang Gerindra Pecat Fadli Zon yang Selalu Jadi Jubir FPI
Sunday, January 03, 2021

On Sunday, January 03, 2021

Bukti Dukung Jokowi Tegas ke Intoleran, Denny Siregar Tantang Gerindra Pecat Fadli Zon yang Selalu Jadi Jubir FPI.

INFONUSANTARA.NET -- Partai Gerindra mendukung kebijakan yang diambil Presiden Jokowi untuk menjaga persatuan Indonesia dengan bersikap tegas pada kelompok intoleran yang membahayakan masa depan NKRI

Hal tersebut ditegaskan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Rahayu Saraswati Djojohadikusumo yang juga ponakan Prabowo Subianto. Ia menyampaikan dukungan Partai Gerindra terhadap sikap tegas Presiden Joko Widodo atau Jokowi kepada kelompok intoleran di Tanah Air.

Sebab, kata dia, kelompok intoleran itu dapat membahayakan masa depan Indonesia.

Penggiat Media Sosial Denny Siregar menantang Partai Gerindra untuk memecat anggota DPR RI Fadli Zon yang dia nilai selama ini menjadi juru bicara Front Pembela Islam (FPI).

Tantangan itu dilayangkan Denny Siregar sebagai pembuktian sikap tegas Gerindra mendukung langkah pemerintah membubarkan dan melarang kegiatan ormas FPI.

"Ah @Gerindra ngomong doang..Kalau memang dukung @jokowi tegas thd kelompok intoleran, mulai dong dari pecat @fadlizon yang selalu jadi jubir FPI..Kita tunggu tegasnya @prabowo, biar gak diem2 aja..," tulis Denny Siregar di akun twitternya @Dennysiregar7, Sabtu, 2 Januari 2021. 

"Pengen tahu pendapatnya mbak @RahayuSaraswati thd @fadlizon yang selalu membela FPI..Gimana, mbak ? Biar kita juga tahu ketegasan @Gerindra.." ungkap Denny Siregar. 

Denny Siregar pun mengaku ingin tahu pendapat Rahayu Saraswati terhadap Fadli Zon yang selalu membela FPI. 

(*)


Muharlion Diamanahkan Pimpin DPTD PKS Padang Masa Khidmat 2020-2025
Monday, December 28, 2020

On Monday, December 28, 2020

 

Muharlion Diamanahkan Pimpin DPTD PKS Padang Masa Khidmat 2020-2025.(INFO)

INFONUSANTARA.NET -- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Padang melakukan suksesi kepemimpinan melalui Musyawarah Daerah (Musda) DPTD (Dewan Pimpinan Tingkat Daerah) PKS, Senin (28/12).

Dalam Musda itu, anggota DPRD Padang Muharlion terpilih memimpin DPTD PKS Padang masa Khidmat 2020-2025. Muharlion sendiri tercatat sudah tiga periode duduk sebagai anggota DPRD Padang.

Usai terpilih, Muharlion menyatakan Musda DPTD PKS Padang itu merupakan turunan dari Munas, Muswil yang diselenggarakan serentak secara nasional pada 27 Desember kemarin.

"Lalu Musda juga dilaksanakan serentak secara nasional perwilayah pemenangan. Sumbar masuk wilayah pemenangan Sumatera Bagian Utara yang meliputi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau dan Kepulauan Riau," kata Muharlion didampingi Sekretaris Ja'far.

Dia mengatakan, usai terpilih, pengurus DPTD dibebani tanggungjawab untuk membawa arah kebijakan partai lima tahun kedepan.

"Dalam waktu dekat, kita ditarget dalam 10 hari kedepan untuk menuntaskan struktur kepengurusan DPTD untu dilaporkan ke DPW dan DPP," katanya.

Untuk target kedepan, katanya, PKS pada 2024 mendatang bertekad memperoleh hasil yang singnifikan dalam pemilihan legislatif dengan cara-cara yang bermartabat.

"Kita menargetkan minimal perolehan suara pada Pileg 2024 sebesar 30 persen atau 14 kursi DPRD Padang. Jika saat ini ada 9 kursi, minimal menambah 1 kursi per dapil," jelasnya.

Untuk mengejar terget itu, PKS akan mengadakan pencalegan dini agar seluruh kader bisa bergerak di tengah masyarakat.

Selain itu, pada 2024, PKS juga menargetkan memenangkan Pilgub dan Pilkada Padang yang dilaksanakan serentak.

Untuk susunan pengurus harian sendiri, dia menyebutkan, Ketua Majelis Pertimbangan Daerah (MPD) diketuai Arnedi Yarmen dengan sekretaris H. Gufron. Untuk Dewan Pimpinan Tingkat Daerah (DPTD) Ketua H. Muharlion, Sekretaris Ja'far, Bendahara H. Djunaidy Hendri, Kaderisasi H. Akmal Syafar. Dewan Etik Daerah (DED) Ketua H. Arwin Al Ibrahimy dan sekretaris Oktarizal.

"Yang delapan orang ini adalah yang diberi amanah untuk menentukan arah kebijakan partai lima tahun kedepan," katanya.

Sementara Ketua MPD Arnedi Yarmen menyatakan kedepan, PKS akan memperkuat struktur kepartaian. Artinya, kader partai benar-benar menjadi panutan di tengah masyarakat.

"Kita ingin kader PKS menjadi yang terdepan dalam melayani rakyat yang sesuai dengan motto PKS "Bersama melayani rakyat"," pungkasnya. (inf/bbg)

PKS Incar Suara dari Rakyat yang Kecewa Jokowi
Sunday, December 27, 2020

On Sunday, December 27, 2020

Presiden PKS Ahmad Syaikhu.(ist)

"Suara rakyat yang tidak puas tersebut harus dipastikan mampu berlabuh di Partai Keadilan Sejahtera"

INFONUSANTARA.NET -- Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu mengimbau kader PKS untuk mengamankan suara dari masyarakat yang tidak puas dengan kinerja Presiden Joko Widodo. 

Dia mengatakan jumlah masyarakat yang tidak puas dengan kinerja Jokowi sangat banyak.

"Suara rakyat yang tidak puas tersebut harus dipastikan mampu berlabuh di Partai Keadilan Sejahtera," ujar Syaikhu dalam Musyawarah Wilayah PKS secara virtual, Minggu (27/12).

Ia membeberkan survei Litbang Kompas yang mencatat ada 52,5 persen masyarakat tidak puas dengan kinerja satu tahun pemerintahan Jokowi. Survei itu, kata dia, dilakukan pada Oktober 2020.

Syaikhu berkata 52,5 persen rakyat yang tidak puas dengan kinerja Jokowi bukan angka yang kecil. Sehingga, dia berharap suara itu bisa diamankan oleh PKS untuk memenangkan Pileg dan Pilpres 2020.

"Harapan masyarakat terhadap PKS sangat besar. Inilah momentum membuat PKS menjadi partai yang semakin besar," ujarnya.

Berdasarkan kondisi tersebut, Syaikhu mengatakan pemilu 2024 adalah momentum kemenangan PKS. Dia mengingatkan hasil Musyawarah Nasional telah menetapkan PKS memperoleh minimal 15 persen suara atau meningkat 6,79 persen jika dibandingkan dengan Pileg 2019.

Selain itu, dia mengingatkan Munas PKS memutuskan untuk mengusung kader menjadi presiden atau wakil presiden di Pilpres 2024.

"Ini bukan sesuatu yang ringan, tapi bukan juga sesuatu yang mustahil dicapai," ujar Ahmad.

Dewan Pimpinan Pusat  PKS hari ini menggelar Musyawarah Wilayah V pasca menggelar Musyawarah Nasional beberapa waktu lalu. Dalam musyawarah wilayah ini DPP PKS menerima laporan kerja pengurus PKS periode 2015-2020.

"Saya selaku Sekjen DPP PKS mewakili dewan pimpinan tingkat pusat menyatakan menerima laporan kerja yang disampaikan oleh Majelis Pertimbangan Wilayah, Dewan Pengurus Wilayah, dan Dewan Syariah Wilayah (PKS) periode 2015-2020," ujar Aboe dalam Muswil PKS secara virtual.

Aboe juga menyampaikan bahwa pengurus PKS periode 2015-2020 dinyatakan demisioner dalam Muswil V PKS. DPP PKS menyampaikan terima kasih kepada kader yang telah berjuang dalam lima tahun terakhir.

Lebih lanjut, Aboe menyampaikan kepengurusan baru yang dipimpin oleh Ahmad Syaikhu harus menjalankan amanah dengan baik. Dia meminta seluruh kader tidak lengah, terutama DPW dalam membesarkan PKS ke depan.

Secara spesifik, Aboe menuturkan ada dua tugas DPW ke depan, yakni menambah kader dan menambah perolehan kursi pada 2024.

"Oleh karenanya, kerja pengurus harus fokus pada dua hal tersebut. Tidak pelu tengok kanan, tengok kiri, tidak ada. DPW, mata kuda saja langsung," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Sekjen PKS Zainudin Paru membacakan surat pelantikan 34 DPTW PKS periode 2020-2025. Zainudin menyampaikan kepengurusan DPW PKS terbaru merupakan hasil keputusan DPP PKS.

PKS adalah salah satu partai politik yang mengikuti Pileg pada tahun 2019. Kala itu, PKS berhasil mengumpulkan suara sebanyak 11.493.663 (8,21 persen). Dengan jumlah suara itu, PKS memiliki 50 kursi di DPR atau naik 10 kursi dari 40 kursi pada Pileg sebelumnya.

PKS dikenal sebagai partai oposisi pemerintahan Presiden Joko Widodo. Pada Pilpres 2019, PKS mendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. 

Source:CNN Indonesia

Dewi Tanjung Tagih Janji Amien Rais: Jalan Kaki Yogya-JKT atau Minta Maaf ke Jokowi
Saturday, December 26, 2020

On Saturday, December 26, 2020

 

Dewi Tanjung Tagih janji Amin Rais Jalan kaki Yogyakarta- Jakarta atau Minta Maaf ke Jokowi.

INFONUSANTARA.NET -- Dewi Tanjung tagih janji pada Amien Rais jika Jokowi menang Pilres akan jalan kaki Yogyakarta- Jakarta. Sampai kini janji itu belum dipenuhi Amien Rais. 

Padahal Jokowi sudah menang dan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno pun sudah masuk kabinet Jokowi sebagai menteri.

Politikus PDI Perjuangan Dewi Tanjung mengakatakan pada Pilpres 2014, Amien Rais pernah berjanji akan berjalan kaki dari Yogyakarta ke Jakarta. Janji tersebut akan dipenuhi Amien Rais apabila Jokowi berhasil memenangkan Pilpres 2014.

Kini, janji tersebut kembali diungkit oleh Dewi Tanjung atau Amien Rais menyampaikan permintaannya pada Presiden Joko Widodo.

Dalam sebuah konferensi pers, Kamis (17/12/2020), Amien Rais meminta agar Jokowi berhenti melakukan politik yang menimbulkan perpecahan di Indonesia.

Tak hanya itu saja, Amien bahkan memberikan dua pilihan kepada Jokowi. Dia meminta Jokowi untuk memilih mundur dari jabatannya sebagai presiden atau melakukan rekonstruksi ulang negara.

Cuitan Dewi Tanjung. (Twitter/DTanjung15)

Dewi Tanjung pun kembali mencuitkan tentang janji Amien Rais. Cuitan tersebut dia unggah di akun Twitter @DTanjung15.

"Nyai menagih janji kepada Amien Rais. Janji adalah hutang dan wajib di tepati. Amien Rais laki-laki tua yang selama ini juga salah satu pembuat kegaduhan di negara ini," cuitnya di akun Twitter @DTanjung15.

Dewi meminta Amien Rais untuk memenuhi janjinya berjalan dari Yogyakarta ke Jakarta.

Dalam sebuah video, Dewi Tanjung memberikan saran kepada Amien Rais apabila tidak memenuhi janjinya.Dia menyarankan agar Amien Rais meminta maaf kepada Jokowi.

"Saya sarankan sebaiknya Anda meminta maaf kepada Bapak Jokowi," ujar Dewi Tanjung, Jumat (25/12/2020) sebagaimana dilansir dari Suara.com.

Di akhir video tersebut, Dewi menegaskan agar Amien Rais menepati janji tersebut.

Beri Jokowi Pilihan

Sebelumnya, Amien Rais pernah memberikan pilihan kepada Jokowi saat dirinya merilis sebuah buku.Pada saat itu, Amien Rais meluncurkan sebuah buku berjudul 'Pilihan untuk Pak Jokowi, Mundur atau Terus'.

Amien Rais menjelaskan bahwa buku itu terdiri atas 13 bab yang berisi risalah kebangsaan, terutama soal masalah pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Dari 13 bab itu, Amien mengklaim bahwa tulisannya disertai dengan dukungan fakta dan bukti riset yang valid yang mungkin bisa tidak diterima oleh pendukung Jokowi.


Kader Partai Banteng 'Geram' Partainya disebut Terima Suap Bansos
Saturday, December 26, 2020

On Saturday, December 26, 2020

 

Foto Babang "Patjul" Wuryanto. Kader Partai Banteng 'Geram' Partainya disebut Terima Suap Bansos.

INFONUSANTARA.NET-- PDI Perjuangan (PDIP) kembali menyatakan keberatannya saat dikaitkan dengan perkara suap bantuan sosial (bansos) yang menyeret salah satu kadernya, Juliari P Batubara.

Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPP PDI Perjuangan, Bambang "Patjul" Wuryanto mengaku geram ketika PDIP disangkut pautkan dengan kasus korupsi tersebut.

Dia bahkan menantang semua pihak yang menuding partainya memperoleh upeti atau jatah dari aliran suap dana Bansos Covid-19 untuk membuktikannya.

“Saya pastikan dia nggak bisa membuktikan, saya Ketua Pemenangan Pemilunya. Kasih tahu kalau Ketua Pemenangan Pemilunya marah,” jelas Bambang Patjul dikutip dari laman resmi PDIP, Jumat, 25 Desember 2020.

Pernyataan politisi PDIP itu merepons laporan yang memberitakan, bahwa sejumlah pejabat hingga para calon kepala daerah yang diusung PDI Perjuangan diduga ikut menerima aliran dana dari perkara dugaan suap Bansos Covid-19 ini.

Aliran dana ini bahkan disebut diterima oleh seorang Ketua Komisi di DPR RI hingga pejabat di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Program bantuan bagi masyarakat yang terkena dampak Covid-19 tersebut diduga dirancang untuk menjadi proyek bersama.

Sehingga melalui pernyataan resmi ini, dengan tegas PDI Perjuangan, begitu geram dan keberatan atas ketidakbenaran fakta yang dituduhkan oleh semua pihak sebagai usaha mendelegitimasi kepercayaan publik kepada PDI Perjuangan.

Adapun, KPK telah menetapkan eks Mensos Juliari Peter Batubara dan empat tersangka lainnya sebagai tersangka suap terkait program bantuan sosial penanganan Covid-19.

Keempat tersangka lainnya dalam kasus ini adalah, pejabat pembuat komitmen di Kementerian Sosial (Kemensos) Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono, serta Ardian I M dan Harry Sidabuke selaku pihak swasta.

Selaku penerima, Juliari, Adi dan Matheus dijerat Pasal Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara itu, selaku pemberi, Ardian dan Harry disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Source: Bisnis


 Hilangnya Inisiatif, Fahri Hamzah Kecewa Kepada Prabowo Subianto
Thursday, December 24, 2020

On Thursday, December 24, 2020

 

Fahri Hamzah Kecewa Kepada Prabowo Subianto

INFONUSANTARA.NET -- Wakil Ketua Umum Partai Gelora dan juga mantan Politikus Partai Keadilan Sejahtera Fahri Hamzah mengungkapkan kekecewaannya terhadap Prabowo Subianto yang kini menjadi Menteri Pertahanan. 

"Kekecewaan pertama saya titipkan kepada pak @prabowo yang tidak nampak menggunakan celah yang ada untuk mendamaikan keadaan. Padahal, beliau adalah jantung kekuatan oposisi," tulis Fahri.

Fahri menyampaikan itu melalui akun Twitternya, @Fahrihamzah, Rabu, 23 Desember 2020.

Menurut Fahri, harusnya sebagai pejabat di bidang politik, dan keamanan, Prabowo bisa mengajak pemerintah merangkul oposisi, bukan memusuhinya.

Fahri mengaku termasuk yang mendukung Presiden Jokowi menggunakan hak prerogatifnya mengangkat mantan lawan politiknya masuk kabinet demi rekonsiliasi.

"Kita perlu persatuan melawan krisis ini. Tapi saya kecewa karena perseteruan tak dihentikan. Saya juga kecewa atas hilangnya inisiatif," kata dia.

Di tengah pandemi COVID-19, situasi politik di Tanah Air cenderung panas. Terjadi insiden penembakan 6 laskar organisasi masyarakat Front Pembela Islam (FPI) oleh polisi.

Tak hanya itu, pemimpin sentral organisasi tersebut juga menjadi tersangka dalam sejumlah kasus seperti kerumunan, pelanggaran protokol kesehatan sampai tindak penghasutan.

Sejauh ini, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang merupakan mantan calon presiden yang didukung oleh massa FPI pada Pilpres 2019 lalu, belum terlihat mengeluarkan pernyataan sikapnya. 

(*)


PA 212 Harap Menag Yaqut Cholil Tak Buat Gaduh Negeri
Wednesday, December 23, 2020

On Wednesday, December 23, 2020

 

Wakil Sekretaris Jendral PA 212 Novel Bamukmin meminta Menteri Agama baru tak buat kegaduhan. (CNN Indonesia/Andry Novelino)

INFONUSANTARA.NET - Wakil Sekretaris Jendral Persaudaraan Alumni 212 Novel Bamukmin berharap Yaqut Cholil Qoumas tidak membuat kegaduhan usai menjabat Menteri Agama yang baru menggantikan Fachrul Razi.

"Semoga tidak membuat gaduh negeri ini," kata Novel, Selasa (22/12).

Selain itu, Novel mengingatkan Yaqut agar tetap bersih dan tak melakukan tindak pidana korupsi. Imbauan ini disampaikan Novel berkaca dari sejumlah mantan menteri agama sebelumnya yang pernah terjerat dan dikaitkan dengan kasus korupsi.

Sejumlah mantan Menteri Agama yang tersangkut korupsi antara lain Suryadharma Ali ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan barang dan jasa dalam penyelenggaraan haji tahun anggaran 2012-2013.

Kemudian Menteri Agama pada Kabinet Gotong Royong, Said Agil Husin Al Munawar pernah menjadi tersangka kasus penyelewengan dana haji di Departemen Agama. "Juga tindak korupsi," kata Novel.

Terpisah, Ketua Umum PA 212 Slamet Maarif turut mendoakan agar Yaqut bisa amanah dalam menjalankan tugasnya sebagai Menteri Agama.

"Kita doakan saja semoga bisa menjalankan amanah dengan baik," kata Slamet.

Diketahui, Yaqut, dan juga Banser, kerap berseberangan pandangan dengan pihak PA 212 ataupun FPI dalam sejumlah isu. Misalnya, pembakaran bendera tauhid, hingga proses hukum terhadap Rizieq Shihab. 

Perhatian untuk Pesantren

Ketua Asosiasi Pesantren Nahdlatul Ulama atau Rabithah Ma'ahid Islamiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (RMI PBNU), Abdul Ghofarrozin alias Gus Rozin berharap Yaqut memberi perhatian kepada pondok pesantren, khususnya dalam menghadapi pandemi Covid-19.

"RMI PBNU juga berharap agar Gus Yaqut memberikan perhatian terhadap pesantren, khususnya pencegahan Covid-19 yang selama ini belum menjadi prioritas," kata Rozin.

Awal Desember, RMI PBNU mengungkap kondisi pesantren memburuk di tengah pandemi Covid-19. Sebanyak 207 ulama di 110 pondok pesantren meninggal dunia karena Covid-19.

Rozin juga mengusulkan agar Yaqut melakukan reformasi pendidikan Islam. Dengan begitu, target mengarusutamakan Islam moderat yang diinginkan pemerintah bisa tercapai.

"RMI berharap Gus Yaqut memberikan perhatian yang proporsional terhadap isu radikalisme dan pendidikan Islam karena keduanya sama pentingnya," ucap Rozin.

Sebelumnya Menteri Agama baru Yaqut Cholil Qoumas menyatakan tak ingin agama terus menjadi alat politik, baik untuk mengkritik pemerintah maupun merebut kekuasaan. Ia berjanji bakal menjadikan agama sebagai inspirasi, bukan aspirasi.

"Artinya, bahwa agama sebisa mungkin tidak lagi digunakan menjadi alat politik, baik untuk menentang pemerintah maupun merebut kekuasaan atau mungkin untuk tujuan-tujuan yang lain," kata Yaqut dalam jumpa pers yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (22/12).

Yaqut mengatakan agama seharusnya tetap menjadi inspirasi serta membawa nilai-nilai kebaikan dan kedamaian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Source: CNN Indonesia

Tahun Ini Diwarnai dengan Kelahiran Tiga Partai Politik Baru di Indonesia
Tuesday, December 22, 2020

On Tuesday, December 22, 2020

Amien Rais saat hadir di Milad Partai Masyumi, beberapa waktu lalu. (Dok. Istimewa)

INFONUSANTARA.NET - Di 2020 ini tiga partai politik (parpol) baru lahir di 2020. Mereka adalah parpol yang berideologi Islam-nasionalisme, yakni Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia, Ummat, dan Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) reborn.

Gelora Indonesia dan Partai Ummat boleh dibilang sempalan parpol yang ada di panggung politik nasional saat ini. Tokoh pendiri di dua parpol tersebut memiliki jejak berkonflik dengan partai lamanya sebelum memutuskan mendirikan parpol baru. Gelora dengan PKS, dan Partai Ummat dengan PAN.

Berbeda dengan Gelora Indonesia dan Ummat, Masyumi 'dihidupkan' kembali oleh sejumlah petinggi Komite Eksekutif Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), seperti mantan politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Ahmad Yani, mantan Penasihat KPK Abdullah Hehamahua, serta mantan Menteri Kehutanan MS Kaban.

GELORA INDONESIA



Gelora Indonesia didirikan Fahri Hamzah usai berseteru dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sejak 2017. Di Gelora terdapat nama rekan Fahri di PKS, seperti Muhammad Anis Matta serta Mahfudz Siddiq.

Publik mengira Fahri dan Anis akan mentansformasikan organisasi kemasyarakatan (ormas) bentukan mereka di 2017, Gerakan Arah Baru Indonesia (Garbi), menjadi parpol. Namun nama Gelora Indonesia mulai digaungkan Fahri jelang masa jabatannya sebagai Wakil Ketua DPR RI berakhir pada September 2019. Gelora Indonesia akhirnya dinyatakan berbadan hukum oleh Kemenkumham pada Mei 2020.

Berdasarkan dokumen SK Kemenkumham bernomor M.HH-13.AH.11.01 tahun 2020, banyak nama-nama politikus eks PKS menjadi pengurus. Sebut saja, Fahri yang didapuk untuk menduduki posisi Wakil Ketua Umum serta Mahfudz menjadi Sekretaris Jenderal.

Kemudian, terdapat nama Ahmad Riyaldi yang menjadi Bendahara Umum. Riyaldi pernah menjabat sebagai anggota Majelis Pertimbangan PKS periode 2009-2014 dan anggota DPR RI 2009-2014 dari PKS.

Selain itu, terdapat nama Triwisaksana yang menjabat sebagai anggota Majelis Permusyawaratan Nasional Gelora Indonesia. Sebelumnya, pria yang akrab disapa Sani itu pernah menjabat sebagai Anggota Majelis Syuro PKS. Ada pula mantan kader PKS Rofi Munawar dan Musyafa Ahmad Rahim.

Tak hanya bekas kader PKS, Gelora Indonesia juga diisi politikus dari partai lain, seperti eks Wakil Gubernur Jawa Barat, Deddy Mizwar. Ia ditunjuk menduduki menjabat sebagai Ketua DPP bidang Seni dan Budaya Gelora Indonesia. Sebelum bergabung ke Gelora Indonesia, Deddy sempat bergabung ke Partai Demokrat. Bergabungnya Deddy pun turut mengejutkan para petinggi Partai Demokrat.

PARTAI UMMAT

Ummat didirikan Amien Rais yang berbeda pandangan politik dengan Partai Amanat Nasional (PAN). Inisiatornya boleh dibilang adalah Mulfachri Harahap dan Muhammad Asri Anas, loyalis Amien Rais.

Kabar partai baru sempalan PAN semakin berhembus kencang usai putra Amien, Hanafi Rais menyatakan mundur sebagai anggota DPR RI periode 2019-2024 pada 5 Mei lalu. Kala itu, dia pun menyatakan mundur dari struktur kepengurusan DPP PAN periode 2020-2025.

Amien Rais akhirnya menyematkan nama Ummat untuk parpolnya. Pilihan itu diumumkan langsung oleh Amien pada 1 Oktober lewat akun YouTube miliknya, Amien Rais.Official.

Sebulan berselang, Amien mengumumkan logo parpol barunya itu yakni berupa perisai tauhid dan bintang yang dilingkari dengan warna kuning keemasan. Menurutnya, warna dalam logo Partai Ummat datang dari kiswah ka'bah yang merupakan perpaduan dari beludru hitam dan benang emas.

Amien menyampaikan bahwa motto perjuangan partainya adalah melawan kezaliman dan menegakkan keadilan. 

Partai Masyumi

Masyumi menjadi parpol yang paling mengejutkan kelahirannya. Tak pernah terdengar berita akan berdiri kembali, Masyumi tiba-tiba dideklarasikan secara resmi di tepat Hari Ulang Tahun ke-75 pada 7 November.

Deklarasi partai yang didirikan pada 1945 ini dilakukan di Gedung Dewan Dakwah, Jakarta Pusat, Sabtu (7/11). Pembacaan deklarasi dipimpin oleh Ketua Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Partai Islam Ideologis (BPU-PPII), A. Cholil Ridwan.

Kelahiran kembali Masyumi pun mendapatkan berbagai respons. Tidak terlepas dari sejumlah nama yang sebelumnya aktif di Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) yang terkenal frontal menyuarakan kritik ke pemerintah.

Salah satu deklarator Partai Masyumi reborn, Ahmad Yani memastikan KAMI tak bakal jadi sayap organisasi partai besutannya.

Menurut Yani, KAMI sejak awal memang bukan dideklarasikan untuk terlibat dalam politik praktis meski dalam beberapa prinsip dan tujuan keduanya beririsan.

Yani mengklaim Masyumi telah lebih dulu direncanakan untuk didirikan meski dideklarasikan setelah KAMI. Sejumlah petinggi Masyumi telah membahas pendirian partai Orde Lama itu sejak Maret 2019, jauh sebelum deklarasi KAMI.

Pemerintah merespons pendirian kembali Masyumi lewat Menko Polhukam Mahfud MD. Mahfud menyampaikan bahwa Masyumi yang baru dibentuk tak sama dengan yang dulu pernah ada.

Mahfud mengatakan Masyumi telah bubar pada 1960 dan tak punya kaitan dengan yang baru dibentuk saat ini.

Menurut Mahfud Masyumi diminta bubar oleh Presiden Soekarno usai terlibat dalam gerakan pemberontakan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI). Kala itu, Masyumi dan Partai Sosialis Indonesia (PSI) yang diminta bubar. 

Source: CNN Indonesia