Zulhardi Z Latif Anggota DPRD Kota Padang, Berikan Bantuan Bedah Rumah Pada Warga Kuncia

Zulhardi Z Latif Anggota DPRD Kota Padang, Berikan Bantuan Bedah Rumah Pada Warga Kuncia

Info Positif On Thursday, July 21, 2022

 

INFONUSANTARA.NET - Anggota DPRD Kota Padang Zulhardi Z Latif, SH MM dari Fraksi Golkar PDI Perjuangan kunjungi warga penerima bantuan bedah rumah di Kuncia Korong Gadang, Kelurahan Korong Gadang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, yang bersumber dari pokok-pokok pikirannya (Pokir) selaku Anggota DPRD Kota Padang senilai Rp58 juta per unit rumah, pada Kamis (21/7).

Dalam kunjungan ini Zulhardi mengatakan bahwasanya bantuan ini bertujuan untuk memberikan rumah yang layak huni kepada masyarakat yang ada di Kecamatan Kuranji. Karena rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh setiap orang. 

"Ketiadaan rumah bagi keluarga berimplikasi terhadap keterlantaran keluarga dan menyebabkan ketunaan atau kerusakan sosial," ungkap Zulhardi yang juga Ketua PMI Kota Padang ini.

Keberadaan rumah ungkap Zulhardi, memiliki fungsi yang sangat penting bagi kehidupan manusia baik secara individu maupun keluarga mencakup aspek fisik, psikis dan sosial.

Sebab rumah tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal, tetapi juga sebagai tempat perlindungan dari terpaan sinar panas matahari dan hujan, ancaman penyakit serta serangan binatang.

Selanjutnya Zulhardi juga mengatakan bahwa rumah yang baik atau layak huni itu adalah tempat tinggal yang memenuhi syarat kesehatan, keamanan dan sosial. Terpenuhinya kebutuhan rumah yang layak huni diharapkan sebagai upaya mencapai ketahanan keluarga. 

Sebaliknya ucap Zulhardi, jika tidak terpenuhi akan menimbulkan permasalahan seperti keterlantaran ataupun permasalahan Kesejahteraan sosial keluarga.

Terakhir untuk bantuan bedah rumah ini sendiri, kata Zulhardi ada di 3 (tiga) titik, yang pertama di Kuncia Kelurahan Korong Gadang, Kedua di Belimbing Kelurahan Kuranji dan terakhir di Rimbo Tarok Kelurahan Kuranji.

Dalam kesempatan yang sama, Yuli selaku pemilik rumah mengucapkan terimakasih kepada Anggota DPRD Kota Padang Zulhardi Z Latif,SH MM. Yang telah memberikan bantuan ini. Karena selama ini rumah kami sudah tidak layak lagi di huni. Sengnya sudah bocor, lantainya juga sudah banyak di makan oleh rayap.

Untuk itu Ia mendoakan semoga beliau diberikan umur yang panjang dan sehat selalu. Dan diberikan kebijaksanaan dan tetap memperhatikan masyarakat yang ada di daerah pemilihannya.

Selanjutnya Ia mengatakan bahwasanya program rumah tidak layak huni ini sangat pro rakyat dan dampaknya benar-benar dirasakan langsung oleh masyarakat penerima, sehingga menjadi lebih nyaman dan lingkungannya juga tertata,” katanya. (Dori)

Anggota Dewan Zulhardi Z Latif Meninjau Irigasi Tersier Dan Akan Membuka Jalan Penghubung Baru di Sawah Laiang

Anggota Dewan Zulhardi Z Latif Meninjau Irigasi Tersier Dan Akan Membuka Jalan Penghubung Baru di Sawah Laiang

Info Positif On Thursday, July 14, 2022

 

Anggota DPRD Kota Padang Zulhardi Z Latif tinjauan saluran irigasi tersier di Sawah Laiang Gunung Sarik Kuranji. 

INFONUSANTARA.NET -- Anggota DPRD Kota Padang Zulhardi Z Latif, SH.MM dari Fraksi Golkar PDI Perjuangan meninjau irigasi tersier dan sekaligus akan membuka jalan baru, penghubung antara RW 12 dengan RW 04 Sawah Laiang, Kelurahan Gunung Sarik Kecamatan Kuranji, pada Selasa (12/7).

Zulhardi Z Latif mengatakan, bahwa irigasi tersier ini sangat penting sekali bagi masyarakat atau petani. Karena ini merupakan salah satu faktor terpenting dalam keberhasilan usaha tani.

"Dengan ini air akan tersedia di lahan dan meningkatkan produksi serta terjalinnya hubungan baik antar kelompok tani baik dalam kelompok tani maupun dalam  kawasan  RT atau RW bahkan kelurahan," ungkap Zulhardi yang akrab disapa Buya ini, yang juga Ketua PMI Kota Padang.

Selanjutnya sebut Zulhardi, untuk jalan penghubung ini,akan segera mengupayakan bantuan melalui pokok-pokok pikirannya. Karena jalan ini adalah salah satu akses jalan penghubung antara RW 12 dengan RW 04 Sawah Laiang di Kelurahan Gunung Sarik Kecamatan Kuranji ini.

Tentunya jalan ini sangat penting sekali, dengan dibukanya akses jalan baru ini tentu akan dapat menambah geliat ekonomi masyarakat.

"Dimana yang tadinya belum ada transportasi kini sudah dapat dilalui, sehingga bisa memperbaiki ekonomi masyarakat setempat dan juga dapat menaikan nilai harga tanah masyarakat ke depannya," pungkas Ketua IPSI Kota Padang ini. (Inf/Dori)

Kritikan Keras Elly Thrisyanti, Harusnya Dinas Pertanian Kota Padang Cari Penyebab Mahalnya Harga Cabai Merah di Pasaran

Kritikan Keras Elly Thrisyanti, Harusnya Dinas Pertanian Kota Padang Cari Penyebab Mahalnya Harga Cabai Merah di Pasaran

Info Positif On Friday, July 08, 2022

Elly Thrisyanti,SE.Akt
Anggota Komisi II DPRD Kota Padang 

INFONUSANTARA.NET -- Anggota komisi II DPRD Kota Padang Elly Thrisyanti mengkritik keras himbauan dari Dinas Pertanian Kota Padang Syahrial Kamat. Lantaran menghimbau warga Kota Padang untuk meninggalkan budaya mengkonsumsi cabai segar.

“Saya mengkritik keras statement Dinas Pertanian Kota Padang yang menghimbau warga kota meninggalkan budaya konsumsi cabai segar.”

“Seharusnya tugas Dinas Pertanian Kota Padang menggandeng Dinas Perdagangan Kota Padang agar harga cabai merah kembali normal,” ucapnya, Kamis (7/7/2022)

Lebih lanjut, Elly Thrisyanti menghimbau Dinas Pertanian Kota Padang untuk mencari penyebab mahalnya hargai cabai di pasaran di Kota Padang.

“Mahalnya cabai disebabkan faktor cuaca, hama, pupuk kurang, mahalnya pembasmi hama tanaman, atau ulah dari spekulan.”

“Bagaimanapun Dinas Pertanian Kota Padang harus mencari solusi agar harga cabai kembali normal. Tidak pasrah dan memberikan solusi warga tidak mengkonsumsi cabai segar,” tegasnya.

Lebih lanjut, Elly Thrisyanti meminta Dinas Perdagangan untuk gencar melakukan operasi pasar hingga harga cabai kembali normal di pasaran.

“Sekarang semua di rugikan oleh mahalnya harga cabai. Bagaimana pun pola konsumsi masyarakat Minangkabau itu mengkonsumsi cabai segar.”

“Kita butuh solusi. Gencarnya operasi pasar harus dilakukan oleh Dinas Perdagangan Kota Padang hingga cabai kembali normal di pasaran,”tegas Elly Thrisyanti.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pertanian Kota Padang Syahrial Kamat mengajak warga Kota Padang untuk meninggalkan budaya menkonsumsi cabai segar.

Hal ini lantaran harga cabai merah di Kota Padang tembus hingga Rp125 ribu rupiah perkilogram.

“Warga mampu menyiasatinya dengan mengkonsumsi cabai bubuk. Selain itu, meminta cabai disimpan didalam mesin pendingin yang mempunyai freezer,” ucapnya beberapa waktu lalu.

Lebih lanjut, Syahrial Kamat mengajak warga Kota Padang untuk menanam cabai dalam polibag.

Dengan menanam cabai sendiri di rumah, akan mendapatkan hasil (panen) sekitar sembilan bulan ke depan.

“Mari manfaatkan lahan kosong dengan bertanam cabai, dengan menanam cabai di dalam 15 buah polibag akan membantu kita mencukupi kebutuhan akan cabai untuk empat bulan ke depan,” pungkas Kadis Pertanian Kota Padang saat itu.(Inf/*)

Sidak Komisi IV DPRD Padang, Ini Alasan Terkait Mark Up Nilai 50 Orang Siswa di SMP Negeri 1 Padang

Sidak Komisi IV DPRD Padang, Ini Alasan Terkait Mark Up Nilai 50 Orang Siswa di SMP Negeri 1 Padang

Info Positif On Thursday, June 30, 2022

Komisi IV DPRD Padang lakukan sidak ke SMP Negeri 1 Padang. Rabu (29/6/2022).

INFONUSANTARA.NET -- Beberapa orang walikelas SMP 1 Padang tidak bisa membendung air mata saat bertemu dengan Komisi IV DPRD Padang di ruangan Kepala Sekolah SMP 1 Padang. Para walikelas seakan meratapi dosa yang diperbuat karena melakukan mark up nilai siswa kelas IX di SMP 1 Padang.

Anggota Komisi IV DPRD Kota Padang Irawati Meuraksa dengan geramnya meminta jawaban apakah mark up nilai siswa di SMP 1 Padang diketahui oleh Kepala Sekolah, walimurid dan siswa saat sidak Komisi IV DPRD ke SMP 1 Padang.

"Saya ingin bertanya, apakah mark up nilai di SMP 1 Padang ini diketahui oleh Kepala Sekolah, walimurid dan siswa kelas IX SMP," tanyanya, Rabu (29/6)

Lebih lanjut, Irawati Meuraksa yang juga alumni dari SMP 1 Padang ini menyesalkan telah terjadi mark up nilai yang dilakukan oleh sekolah tempat ia menimba ilmu dahulu.

"Jujur, kami alumni SMP 1 sangat kecewa dengan mark up nilai ini. Saya selalu di tanya alumni kenapa ini bisa terjadi. Apalagi saya juga anggota DPRD Kota Padang," tegasnya.

Karena terus di desak oleh Komisi IV DPRD Padang, guru Bimbingan Konseling SMP 1 Padang Erdawati menjelaskan, mark up nilai dilakukan setelah melakukan pertemuan dengan walimurid, dan siswa kelas IX.

"Kami minta maaf, mark up nilai ini dilakukan setelah dilakukan pertemuan dengan walimurid dan siswa kelas IX SMP 1 Padang," ucapnya.

Lebih lanjut, Erdawati meminta bantuan kepada Komisi IV DPRD Kota Padang untuk tidak menghukum siswa, karena siswa tidak bersalah dalam hal ini.

"Jangan hukum siswa kami pak, kami iklas kena hukum, asal anak-anak kami diselamatkan. Ini kami lakukan sebagai bentuk kepedulian kami terhadap siswa kami," jelasnya sambil menyeka air mata.

Erdawati menambahkan, mark up nilai dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap siswa yang beralamat di blank zone. "Kami melakukannya, sebagai bentuk kepedulian kami kepada siswa yang beralamat di blank zone. Kita kasihan, mereka tidak dapat sekolah di sekolah negeri lanjutan," tambahnya.

Salah seorang walikelas yang lain, menambahkan, mereka kasihan melihat siswa yang telah lulus bersekolah di sekolah lanjutan swasta tidak memakai jilbab.

"Kami berusaha menanamkan nilai-nilai aqidah kepada siswa kami. Tetapi, ketika mereka melanjutkan sekolah ke sekolah lanjutan swasta, jilbab mereka sudah melepas jilbab. Aturan sekolah swasta tersebut melarang siswanya memakai jilbab," ucapnya sambil menitikkan air mata.

Lebih lanjut, walikelas tersebut menjelaskan juga, tidak mengerti perintah dari kepala sekolah perihal penarikam nilai yang telah di mark up.

"Kita tidak mengerti maksud perintahndari kepala sekolah, apakah nilai yang telah di mark up ditarik atau rapor yang ditarik. Alhasil tidak ada kejelasan dari kepala sekolah," jelasnya.

Sebanyak 50 orang siswa SMP 1 kelas IX terindikasi melakukan mark up nilai demi mendapatkan sekolah lanjutan lewat  jalur Prestasi PPDB.

Kepala Sekolah SMP 1 dalam kesempatan tersebut, Yan Hedrik menegaskan penggelembungan nilai rapor yang terjadi merupakan inisiatif dari para walikelas IX SMP 1 Padang. Hal ini dilakukan karena, pada tahun kemarin, banyak siswa yang tidak dapat diterima di SMA negeri, karena berdasarkan Kartu keluarga, siswa tersebut berada di blank zonk.

"Timbul rasa ke ibuan dari para walikelas karena ditahun sebelumnya banyak siswa yang beralamat di blank zonk tidak dapat bersekolah di sekolah negeri," ungkapnya.

Lebih lanjut, Yan Hedrik menambahkan, mark up nilai telah ditarik sebelum berlangsungnya PPDB jalur prestasi.

"Jadi kita telah menarik nilai-nilai yang telah ditambahkan tersebut. Entah kenapa masih ada penambahan nilai terhadap 50 orang siswa," ucapnya.

Ketua tim verifikasi Dinas pendidikan Kota Padang Maidison menjelaskan, semua permasalahan mark up nilai di SMP 1 Padang ini pada saat ini telah ditangani oleh tim inspektorat.

"Kita tunggu saja hasil investigasi dari tim inspektorat. Semoga hasilnya bisa memuaskan semua," ucapnya.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Padang Zulhardi Z Latif meminta agar siswa tidak dikorbankan dalam permasalahan ini. Hal ini di ungkapkan 

Zulhardi Z Latif karena ada informasi dari Dinas Pendidikan Sumbar, bahwa siswa yang melakukan mark up nilai.

"Saya tidak setuju kalau siswa di salahkan. Berdasarkan informasi dari Dinas Pendidikan Sumbar, sekolah menyatakan yang melakukan mark up nilai adalah siswa. Yang harus dilakukan saat ini adalah bagaimana menyelamatkan siswa yang berjumlah 50 orang ini. Jelas mereka korban," tutupnya.(inf/*)

DPRD Kota Padang Kembali Berduka, Lawwira Berpulang ke Pangkuan-Nya

DPRD Kota Padang Kembali Berduka, Lawwira Berpulang ke Pangkuan-Nya

Info Positif On Wednesday, June 15, 2022

 

INFONUSANTARA.NET -- Kabar duka kembali datang dari Gedung Bundar Sawahan, tempat anggota DPRD Kota Padang sehari-hari berkantor.

Salah seorang anggota DPRD Kota Padang dari Fraksi Partai Golkar-PDIP Perjuangan 'Lawira', meninggal dunia disaat semua anggota DPRD Kota Padang mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) di Jakarta, yang dimulai Selasa kemaren, 14 Juni 2022.

Kabar duka atas wafatnya Lawira, politisi PDIP yang baru saja beberapa bulan lalu dilantik (PAW) mengantikan Mailasa Waruwu yang juga wafat disaat melaksanakan tugas kedewanan, disampaikan oleh beberapa orang anggota DPRD Kota Padang.

"Ketua DPRD Kota Padang Syafrial Kani mengungkapkan rasa duka yang mendalam. Menurutnya, Lawwira adalah orang yang baik. Selama menjadi anggota DPRD Kota Padang, Lawwira sudah menunjukan dedikasinya yang baik mengikuti kegiatan kedewanan dan tugas-tugas sebagai anggota dewan, "ujarnya 

Dalam rentang tahun 2021-2022, telah tiga orang anggota DPRD Kota Padang yang berpulang ke pangkuan Tuhan. Yaitu Mailasa Waruwu (PDIP), Azwar Siri (Demokrat) dan Lawwira (PDIP). 

Ucapan belasungkawa atas meninggalnya Lawwira turut disampaikan oleh anggota DPRD kota padang lainnya. Rekan satu komisi Lawwira tersebut mengungkapkan, bahwa Lawwira meninggal dunia pada Rabu, 15 Juni 2022 pada pukul 08.00 WIB pagi ini.(*bim)

Es Habis Terus Terjual Pencapaian PAD Rendah, Delma Putra Tegaskan Dinas Perikanan Kota Padang untuk Serius

Es Habis Terus Terjual Pencapaian PAD Rendah, Delma Putra Tegaskan Dinas Perikanan Kota Padang untuk Serius

Info Positif On Thursday, June 02, 2022

Anggota DPRD Kota Padang Delma Putra dari fraksi partai Gerindra.

INFONUSANTARA.NET - Anggota DPRD Kota Padang Delma Putra yang juga merupakan salah seorang tokoh masyarakat dari Koto Tangah, juga pelaku usaha nelayan ini angkat bicara masalah tidak maksimalnya pencapaian PAD dari hasil produksi pada Pabrik Es TPI milik Pemko Padang yang berada di Padang Sarai Kecamatan Koto Tangah Kota Padang.

Selaku pelaku usaha nelayan dikatakan, untuk berapa banyaknya kebutuhan es batang produksi dari Pabrik Es TPI Padang Sarai, bagi para nelayan khususnya yang ada di Koto Tangah saja saat ini bagi kami memang masih sangat kurang. 

Dia mengatakan, khusus kita bicarakan dulu untuk nelayan dari Kota Tangah saja ada 40 kapal dan kebutuhan akan es ini dalam sekali muat satu kapal sebanyak 150 batang es, belum lagi kebutuhan para masyarakat para pedagang ikan setempat dalam sehari itu kebutuhan bisa mencapai 150 batang es.

Sementara dari pihak pabrik es TPI yang kapasitas 15 ton itu sekali masak pembuatan es itu dalam sehari (24 jam) bisa menghasilkan 600 batang es. Namun dari 600 batang es itu yang bisa di keluarkan untuk kebutuhan nelayan dan juga untuk para pedagang ikan setempat hanya bisa 400 atau 500 batang saja, sementara 100 batang es lagi memang harus tinggal didalam mesin untuk stabilan suhu dalam ruangan pabrik.

Jadi pada intinya kebutuhan nelayan dan pedagang ikan setempat saja saat sudah tidak dapat terpenuhi dan artinya hasil produksi dari pabrik es itu terus habis terjual, iya kan?.

Bagi kami para pelaku usaha nelayan dan masyarakat pedagang ikan Kota Padang dan terkhususnya saja untuk di Koto Tangah memang sangat memerlukan sekali akan kebutuhan es batang ini.

"Malahan ketika musim ikan, kami para nelayan dan para pedagang ikan rebutan untuk bisa mendapatkan es tersebut. Kalau tidak musim ikan, dalam sehari itu bisa habis 500 batang es, jadi untung - untung saja jual es ini.Cerita es tidak laku itu tidak ada itu, dimana ruginya, "ucap Delma anggota DPRD Kota Padang, dua periode ini dari fraksi partai Gerindra dihubungi via selulernya, Kamis (2/6/2022).

Lebih lanjut dikatakan, selaku anggota dewan tentunya kita sangat mendorong pada Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang ini untuk serius dalam membenahi manajemen serta pengawasan pada Pabrik Es TPI Padang Sarai ini, demi maksimalnya pencapaian target PAD nya. 

Selama ini alasannya dari pihak UPTD bahwa proses produksi es lama masaknya, Sementara anggaran untuk perbaikan mesin untuk kapasitas 30 ton tersebut sudah dikeluarkan. Jadi pihak UPTD harus melakukan pengecekan rutin, jangan sampai ada kelalaian- kelalaian lagi.

Untuk itu kedepan jagan ada lagi alasan pencapaian PAD nya tidak maksimal. Sementara selama ini hasil produksi es dari pabrik ini terus laku habis terjual. Ini jadi tanda tanya besar bagi Dinas Pangan dan Perikanan Kota Padang.Jika ada oknum dari dinas terkait yang bermain selama ini segera saja di evaluasi.

Dan saya anggota dewan juga selaku pelaku usaha nelayan di Koto Tangah ini mewakili masyarakat sudah sangat paham kondisi yang terjadi untuk pabrik es TPI milik Pemko Padang ini. Apa kontribusi yang telah diberikan selama ini.

"Kepada walikota tolong jangan dibiarkan siapapun oknum nya yang ada di lingkup Pemko Padang yang tidak becus dalam hal pencapaian target PAD ini, jika perlu di evaluasi dan berikan sanksi tegas bagi mereka, "tegas Delma Putra anggota dewan dari fraksi Gerindra, putra asli dari Kota Tangah Kota Padang ini.

Selain itu tambah anggota DPRD Kota Padang dua periode ini, banyak pemasukan lainnya bagi Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang ini. Seperti pemasukan Kastorid Central, tempat penampungan Ikan semacam lemari besar untuk pendingin ikan yang dikontrakkan, kalau tak salah sebesar Rp 3,5 juta perbulannya. 

"Sementara berapa kontribusinya untuk PAD Kota Padang. Jadi serius lah Dinas Perikanan dan Pangan ini dalam mengembangkan dan memaksimalkan capaian pendapatan ini," tegas Delma Putra anggota DPRD Kota Padang dua periode dari fraksi partai Gerindra ini.(Inf)

Capaian PAD Hasil Produksi Pabrik Es TPI Rendah, Komisi II DPRD Padang Lakukan Sidak

Capaian PAD Hasil Produksi Pabrik Es TPI Rendah, Komisi II DPRD Padang Lakukan Sidak

Info Positif On Wednesday, June 01, 2022

Komisi II DPRD Kota Padang Sidak ke Pabrik Es TPI Padang Sarai Koto Tangah Kota Padang, Selasa (31/5/2022).

INFONUSANTARA.NET -- Komisi II DPRD Kota Padang selaku komisi di legislatif yang mempunyai salah satu tupoksi yakni kontrol pengawasan dan yang mengurusi masalah pendapatan asli daerah, melakukan kunjungan lapangan atau sidak ke OPD - OPD penghasil PAD Kota Padang.

Komisi II DPRD Kota Padang akan menilik satu persatu OPD -OPD penghasil pendapatan daerah ini kenapa capaian PAD masih sangat rendah. Kunjungan lapangan yang dilakukan komisi II DPRD Kota Padang pada Selasa (31/5) kemarin, yakni ke UPT Pabrik Es Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dibawah naungan Dinas Pangan dan Kelautan Kota Padang di Padang Sarai, Kecamatan Koto Tangah Kota Padang.

Pabrik es TPI milik Pemko Padang ini merupakan salah satunya UPT yang memberikan kontribusi PAD nya yang rendah yang didapatkan melalui produksi Pabrik Es Balok khusus untuk kebutuhan para nelayan.

"Diketahui untuk saat ini capaian PAD Kota Padang sudah masuk pada bulan ke enam di 2022 ini belum sampai 25 persen, baru hanya sekitar 20 atau 21 persen saja. Ini miris kita," kata Elly Thrisyanti anggota Komisi II DPRD Kota Padang ini dihubungi via selulernya oleh media ini, Rabu (1/6/2022).

Lebih lanjut disampaikan Elly Thrisyanti, kita selaku komisi II berharap dari penjualan es batu balok yang produksi melalui dua Pabrik Es Balok yang ada saat ini, dari target PAD yang ditetapkan Rp 4,5 Miliar tersebut tentu berharap dapat tercapai.Namun hal ini tidak tercapai. Makanya kita turun langsung ke UPT terkait.

"Dari kunjungan tersebut, kita mendapatkan informasi dari kepala dinasnya bahwasanya dari dua mesin yang ada, salah satunya rusak tidak dapat beroperasi secara maksimal. Untuk mesin yang lama yang kapasitas 15 ton di pabrik pertama, masih maksimal dengan waktu 1 kali 24 jam semua es batu balok siap produksi. Sementara pada mesin kapasitas 30 ton di pabrik kedua tak maksimal, butuh waktu 72 jam sehingga kebutuhan masyarakat nelayan dari hasil produksi batu es balok di pabrik ke dua ini tidak terpenuhi, "jelas Srikandi Fraksi Gerindra DPRD Padang ini.

Dengan kondisi demikian, kita juga sudah menganggarkan untuk membangun satu lagi pabrik dengan kapasitas 30 ton.Dimana pabrik ketiga akan dibangun masih berada didalam lingkungan pabrik itu juga. Dan dinas terkait menargetkan pada Oktober 2022 ini pembangunan pabrik ketiga ini selesai. Selain itu kita juga merekomendasikan anggaran untuk perbaikan pada mesin kapasitas 30 ton di pabrik ke dua. Ada alat atau onderdil mesin yang harus diganti supaya bisa beroperasi dengan maksimal. 

"Diharapkan diawal tahun 2023, tiga pabrik es balok dapat mencukupi permintaan dan kebutuhan nelayan di Kota Padang dengan beroperasional tiga pabrik es dengan kapasitas dua mesin 30 ton dan satu kapasitas 15 ton, "pungkas Elly Thrisyanti, Srikandi dari fraksi Gerindra yang juga mantan ketua DPRD Kota Padang ini. 

Terpisah Ketua Komisi II,Jumadi mengatakan, memang benar bahwasanya kunjungan lapangan yang dilakukan komisi II dalam rangka menyikapi kondisi saat ini dimana capaian PAD Kota Padang masih sangat rendah. 

"Kita rombongan komisi II turun langsung ke OPD -OPD penghasil PAD untuk mengetahui apa yang menjadi permasalahan guna dicarikan solusinya supaya kinerja OPD -OPD terkait bisa maksimal," ujarnya.

Sementara itu, Delma Putra anggota DPRD Kota Padang yang juga merupakan salah seorang pelaku usaha nelayan dari Koto Tangah ini mengatakan, khusus kita bicarakan dulu untuk nelayan dari Kota Tangah saja ada 40 kapal dan kebutuhan akan es ini dalam sekali muat untuk satu kapal sebanyak 150 batang es, belum lagi kebutuhan para masyarakat para pedagang ikan setempat dalam sehari itu kebutuhan bisa mencapai 150 batang es.

"Jadi bagi kami para pelaku usaha nelayan dan masyarakat pedagang ikan Kota Padang dan terkhususnya saja untuk di Koto Tangah memang sangat memerlukan sekali. Malahan ketika musim ikan, kami para nelayan dan pedagang rebutan untuk bisa mendapatkan es tersebut," kata Delma dihubungi via selulernya.

Saya selaku anggota dewan, dan khususnya dari komisi II sendiri tentunya sangat mendorong pada Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang untuk serius membenahi manajemen pabrik es TPI Padang Sarai ini demi maksimalnya pencapaian target PAD nya. Apalagi sudah dianggarkan dari APBD yang itu adalah uang rakyat untuk pembangunan pabrik yang ketiga dengan kapasitas mesin baru 30 ton.  

"Jagan ada lagi alasan pencapaian PAD nya sangat rendah. Sementara selama ini hasil produksi es dari pabrik ini terus laku habis terjual. Ini jadi tanda tanya besar bagi Dinas Pangan dan Perikanan Kota Padang," tegas Delma Putra anggota dewan dari fraksi Gerindra, putra asli dari Kota Tangah Kota Padang ini.

Dalam kunjungan lapangan komisi II DPRD Kota Padang didampingi oleh ketua Komisi II, Jumadi dari Golkar, wakil komisi II, Edmon, anggota komisi Elly Thrisyanti, Muharlion, Wismar Panjaitan,Zalmadi, Rustam Efendi,Amran Tono dan Manufer Putra Firdaus .(Inf)

Teguran Keras! Sidak Komisi III DPRD Padang Temui Para Pekerja Pembangunan Youth Center Tak Pakai APD

Teguran Keras! Sidak Komisi III DPRD Padang Temui Para Pekerja Pembangunan Youth Center Tak Pakai APD

Info Positif On Tuesday, May 31, 2022

Ketua Komisi III DPRD Padang Boby Rustam Tegur pekerja pembangunan Youth Center tak pakai APD. 

INFONUSANTARA.NET  - Pemerintah Kota Padang menargetkan percepatan pengerjaan Youth Center menjelang Rakernas Apeksi pada Agustus 2022 nanti. Hingga saat ini, progres pengerjaan sudah mencapai 63 persen.

"Kami mengapresiasi Pemerintah Kota Padang melalui dinas teknis terkait yang sudah menyelesaikan progres pengerjaan Youth Center sudah mencapai 63 persen," ungkap Ketua DPRD Kota Padang Syafrial Kani di sela-sela kunjungan lapangan komisi III DPRD Kota Padang ke lokasi pengerjaan Youth Center pada Selasa (31/5/2022).

Meski demikian, Syafrial Kani menyorot para pekerja yang tidak memakai Alat Pelindung Diri (APD) saat mengerjakan bangunan tersebut."Ini sangat disayangkan, para pekerja tidak memakai APD, padahal resikonya sangat tinggi," kata Syafrial Kani.

Senada dengan Syafrial Kani, Ketua Komisi III DPRD Kota Padang Boby Rustam juga menyorot para pekerja yang tidak memakai APD. Ini sangat berbahaya sekali. Jika terjadi kecelakaan kerja, maka tak hanya kontraktor pelaksana yang disorot, tetapi juga pemko. 

"Kontraktor yang memperkerjakan para pekerja itu wajib memberikan safety bagi pekerja. Kami meminta kontraktor yang mengerjakan proyek ini untuk memberikan safety kepada pekerja. Ini adalah kewajiban kontraktor,"tegas Boby. 

Boby Rustam juga meminta konsultan pengawas bekerja sesuai tupoksinya mengawasi pelaksanaan pengerjaan, termasuk safety bagi pekerja.

"Ini harus diperhatikan oleh konsultan pengawas, harus betul-betul mengawasi dengan tegas, jangan sampai pekerja tidak memakai safety," ucapnya.

Sementara Project Manager PT Primdos Jaya Meli mengaku, pihaknya sudah menyediakan APD bagi pekerja. "Kami sudah menyiapkan. Namun personil yang bekerja di lapangan sulit diajak ikut mematuhi aturan," ungkapnya.(by/inf)

Reses II DPRD kota Padang, Ja'far Beri Suport Kanvas Sumbar

Reses II DPRD kota Padang, Ja'far Beri Suport Kanvas Sumbar

Info Positif On Monday, May 16, 2022

 

INFONUSANTARA.NET - Anggota DPRD Kota Padang dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Jakfar menggelar reses masa sidang II tahun 2022 di Parak Rumbio Kelurahan Sungai Sapih Kenagarian Pauh IX Kecamatan Kuranji Kota Padang, Sumatera Barat, Minggu (15/5/2022).

Dalam reses itu juga dihadiri oleh anggota Kanvas Sumbar yang bergerak di bidang distribusi barang-barang kebutuhan pokok. Usai reses, kegiatan dilanjutkan dengan kegiatan halal bihalal.

Kegiatan reses tersebut juga dihadiri oleh Lurah Sungai Sapih DR. Yunis Marni, Ketua LPMK Sungai Sapih, Ketua Kanvas Sumbar Dirmansyah Putra, tokoh pemuda, ninik mamak, bundo kanduang dan tokoh masyarakat.

Jakfar menegaskan, dirinya siap mensuport setiap kegiatan yang ada di tengah-tengah masyarakat di Sungai Sapih."Alhamdulillah, kami masing-masing anggota dewan bisa mengusulkan pokok-pokok pikiran (Pokir) sebesar Rp2,5 miliar," kata Jakfar yang juga Sekretaris DPD PKS Kota Padang ini.

Khusus untuk Kanvas Sumbar, Jakfar siap membantu kegiatan yang dilaksanakan. Pasalnya, sampai saat ini Kanvas Sumbar belum pernah disuport kegiatannya dalam APBD.

"Apa yang kita makan, pakai dan kebutuhan harian kita, sampai ke kita berkat jasa kawan-kawan di Kanvas Sumbar yang mendistribusikannya," katanya.

Ketua Kanvas Sumbar Dirmansyah Putra mengaku, Jakfar sudah seperti bapak angkat bagi Kanvas Sumbar.

"Selama ini, segala bentuk kegiatan Kanvas Sumbar selalu disuport oleh Ustad Jakfar. Bagi kami, Ustad Jakfar kami anggap bapak kami," katanya.

Sementara itu, Lurah Sungai Sapih DR. Yunis Marni mengaku, 50 persen dana Pokir anggota dewan melalui Jakfar dicurahkan di Kelurahan Sungai Sapih. "Alhamdulillah kita di Sungai Sapih memiliki anggota dewan langsung, yaitu Pak Jakfar," pungkasnya.(Inf)

DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota Selaras Akomodir Aspirasi Masyarakat

DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota Selaras Akomodir Aspirasi Masyarakat

Info Positif On Monday, May 16, 2022

Memang jarang dalam kegiatan reses ini dilakukan secara paket, biasanya kalau yang dilakukan  Padang, ya Padang saja,kalau provinsi ya provinsi saja. Tapi insha Allah ,kata Evi Yandri Rajo Budiman, kedepannya Partai Gerindra akan menyelaraskan, DPRD provinsi nya dengan DPRD Kota Padang nya dan rencananya sekalian dengan DPR RI nya. Namun karena jadwal di DPR RI agak sulit kita menyamakan nya maka yang bisa disesuaikan itu adalah DPRD provinsi dengan DPRD Kota dan Kabupaten, dan ini adalah perintah partai," kata Evi Yandri.

"Kami harus mengakomodir sebanyak-banyak aspirasi masyarakat. Kalau kabupaten/kota saja,banyak aspirasi yang tak terakomodir karena kewenangan dan keterbatasan anggaran sebagai mana yang disampaikan oleh anggota DPRD Kota Padang, Srikandi Gerindra Elly Thrisyanti tadi," ujarnya.

Reses II 2022 DPRD Padang, Zulhardi Z Latif Jemput Aspirasi Warga di Tiga Kelurahan

Reses II 2022 DPRD Padang, Zulhardi Z Latif Jemput Aspirasi Warga di Tiga Kelurahan

Info Positif On Sunday, May 15, 2022

INFONUSANTARA.NET  -- Reses II Tahun 2022  Anggota DPRD Kota Padang, Zulhardi Z Latif, pada Sabtu (14/5) menjemput aspirasi masyarakat di Komplek Mega Mulia Belimbing Kelurahan Kuranji Kecamatan Kuranji.

"Anggota DPRD Kota Padang Zulhardi Z Latif, SH.MM mengatakan, masukan dan informasi berupa aspirasi dari masyarakat perlu untuk menyempurnakan fungsi-fungsi legislator," sebutnya.

"Hal ini guna mewujudkan peran DPRD dalam mengembangkan check and balance antara DPRD dengan pemerintah daerah didalam menentukan tingkat prioritas pembangunan," ujar Zulhardi Latif yang juga merupakan Ketua PMI Padang itu.

"Insyaallah apa yang di usulkan menjadi pedoman bagi pemerintah dalam menyusun RKPD, karena hasil reses ini diakhir masa sidang akan di berikan kepada Walikota Padang," ujar pria yang akrab dipanggil Buya itu.

Selain itu, Zulhardi Z Latif juga mengatakan bahwa ada tiga kelurahan di Kecamatan Kuranji dalam Reses II ini yang ia laksanakan. Pada Rabu (11/5) di Sawah Layiang Kelurahan Gunung Sarik, pada Kamis (12/5) di Simpang Rambutan, Jum'at (13/5) di Kunci Korong Gadang Kelurahan Korong Gadang dan Sabtu (14/5) di Komplek Mega Mulia Kelurahan Kuranji.

Dari ketiga kelurahan itu ada beberapa aspirasi masyarakat yang kita tampung yakni tentang bantuan beasiswa bagi masyarakat miskin,baik tingkat SD,SMP,SMA, maupun mahasiswa.

Setelah itu UMKM , masyarakat minta bantuan modal usaha,pasca pandemi Covid-19 perekonomian warga banyak yang berkurang.Maka kita berikan bantuan untuk modal usaha. Selain itu, bantuan Majelis taklim, bantuan masjid dan mushalla, jalan rambat beton, drainase, pembangunan sekolah, kongsi kematian. 

"Ini yang kita tampung dan sebagai bahan bagi kita di DPRD untuk dimasukkan dalam pokok -pokok pikiran dan akan tertuang nanti dalam RKPD Pemerintah Kota Padang," jelasnya.

 

Dan program yang telah jalan di 2021 kemarin antara lain pengecoran jalan di Komplek Kemilau, di RW 2 Simpang Akhirat, dan di Banda Gadang Pasa Lalang. Termasuk ada membangun tiga Pustu yakni Pustu Belimbing letaknya di Tui, Pustu Kuranji letaknya di Astek Kelurahan Kalumbuk, Pustu Limau manis letaknya di Kelurahan Kapalo Koto. 

"Kemudian program untuk 2022 ini ada rehab pagar SD 48 Kuranji, SD 52 Kuranji, rehab gedung SD 22 Kuranji, termasuk rumah jaga sekolah SMP 41 Kuranji. Disamping itu juga ada rehab Pustu di Rimbo Tarok,Pustu di Taruko I Korong Gadang, Pustu di Lubuk Lintah dan rehab gedung PMI di Sawahan. Disamping itu juga ada untuk masjid dan mushalla, majelis taklim,umkm," pungkasnya.

Harapannya sebut Zulhardi Z Latif, tentunya semua pokir - pokir DPRD seluruh anggota dewan yang sudah tertuang kedalam APBD, hendaknya segera direalisasikan oleh Pemerintah Kota. 

"Sementara tokoh masyarakat Irwan Basir Datuk Rajo Alam yang turut hadiri undangan Reses II Tahun 2022 Anggota DPRD Padang Buya Zulhardi Z Latif, mengatakan dalam rangka menjaring aspirasi masyarakat, maka anggota DPRD wajib menggelar kegiatan reses diwilayah pemilihannya masing - masing," sebut Irwan Basir.

Selain Irwan Basir Dt Rajo Alam tampak juga hadir Camat Kuranji diwakili oleh Lurah Kuranji, Kapolsek Kuranji diwakili Kasi Bimas, Ketua RW 16 Usman Effendi dan beberapa Ketua RT bersama pemuda serta para tokoh masyarakat setempat.(bim)

Reses II Anggota DPRD Padang Dewi Susanti Disambut Antusias Warga Gurun Laweh Kecamatan Lubeg

Reses II Anggota DPRD Padang Dewi Susanti Disambut Antusias Warga Gurun Laweh Kecamatan Lubeg

Info Positif On Sunday, May 15, 2022

 

INFONUSANTARA.NET- Anggota DPRD Kota Padang Dewi Susanti dari fraksi Partai Gerindra Kota Padang menggelar Reses II tahun 2022, pada Sabtu (14/5) bertempat di lapangan sepakbola di RW 1 Kelurahan Gurun Laweh Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang.

Tampak dari pantauan media ini, ratusan masyarakat yang sangat antusias mengikuti reses II anggota DPRD Kota Padang Dewi Susanti ini. Suasana keakraban antara warga dengan dewan yang menjadi perwakilan mereka di legislatif sangat terasa dalam kegiatan reses itu.

"Reses merupakan istirahat masa sidang yang bertujuan untuk menjemput aspirasi masyarakat.Unfuk itu kepada warga yang ada usulan atau aspirasi, silahkan ajukan di reses ini dan selama hal itu urgent sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku, semua aspirasi akan kita tampung untuk kita masukkan dalam anggaran tahun depan. Silahkan ajukan dan masukan proposal nya segera mungkin, " sebut Dewi Susanti,Srikandi Gerindra DPRD Padang ini.

Hadir dalam kegiatan Reses II Dewi Susanti tersebut Plt Lurah Gurun Laweh, Luxani, Ketua RW 1 Yames Rosal, Ketua - ketua RT di RW 1, pemuda,karang taruna, majelis taklim, tokoh masyarakat setempat dan lainnya.

Plt Lurah Gurun Laweh Luxani mengatakan pihaknya sangat berterima kasih kepada anggota DPRD Kota Padang Buk Dewi Susanti yang selama ini terus memberikan perhatian untuk membangun masyarakat Kelurahan Gurun Laweh lebih baik kedepannya.

"Untuk realisasi dari aspirasi sebelum nya  telah terbukti dan dapat dirasakan manfaatnya oleh warga setempat. Seperti untuk infrastruktur yakni pembangunan jalan rambat beton bisa dikatakan hampir sudah merata semuanya disini, begitu juga bantuan untuk UMKM,"ujar Plt Lurah Luxani.

Selain itu Plt Lurah Gurun Laweh ini juga berharap untuk persoalan pendidikan kepada anggota DPRD Kota Padang Dewi Susanti agar dapat memperjuangkan beasiswa untuk keluarga yang tidak mampu. Harapannya ada bantuan beasiswa bagi anak - anak kita yang kurang mampu perekonomian keluarga nya.  Baik untuk beasiswa tingkat SD, SMP, SMA maupun Perguruan Tinggi. Jangan ada anak kita disini yang sampai putus sekolah, " ungkapnya.

Sementara Ketua RW 1 Yames Rosal menyampaikan, Alhamdulillah melalui buk Dewi Susanti selaku wakil kami di DPRD Kota Padang, sudah banyak manfaat dan bantuan maupun hibah yang dirasakan oleh warga setempat.

Seperti di 2021 susah terealisasi jalan rambat beton,taman bermain anak (TBA), bantuan untuk majelis taklim, becak motor, bantuan untuk karang taruna dan lainnya.

Sementara itu ada beberapa usulan, aspirasi warga pada Reses II ini yang telah disampaikan yakni pembangunan jalan rambat beton dengan panjang jalan sekitar 150 meter di RT 4 RW 1. Selanjutnya bantuan karpet untuk mushalla, majelis taklim bantuan tim rebana, dan dari pemuda akan mengadakan open tournamen sepakbola, serta Posyandu masalah  timbangan. 

"Nah usulan tersebut tadi dalam reses sudah disampaikan kepada anggota DPRD Kota Padang Buk Dewi Susanti, semoga semua dapat terealisasikan dan dirasakan manfaatnya oleh warga, " pungkasnya.

Diakhir kegiatan pada Reses II 2022 Anggota DPRD Kota Padang Dewi Susanti itu dilakukan foto bersama warga serta tokoh masyarakat setempat.(Inf)

Reses II 2022 Elly Thrisyanti di Parak Laweh Pulau Aia Nan XX Selaras Dapat Sokongan dari Dewan Provinsi

Reses II 2022 Elly Thrisyanti di Parak Laweh Pulau Aia Nan XX Selaras Dapat Sokongan dari Dewan Provinsi

Info Positif On Saturday, May 14, 2022

 

INFONUSANTARA.NET -- Anggota DPRD Kota Padang Elly Thrisyanti jemput aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya Dapil III pada masa reses II 2022 di RW 4 dan RW 6 Kelurahan Parak Laweh Pulau Aia Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung, Jum'at (13/5/2022).

Dalam kegiatan reses II anggota DPRD Kota Padang Elly Thrisyanti kali ini juga turut didampingi oleh anggota DPRD dari provinsi,yakni Evi Yandri Rajo Budiman anggota DPRD Sumbar, ketua KONI Kota Padang, Lurah Parak Laweh Pulau Aia Nan XX,Sekretaris DPC LPM Kecamatan,ketua RW, dan tokoh masyarakat setempat.

Dalam sambutannya Elly Thrisyanti menyampaikan bahwa untuk APBD Kota Padang 2022 ini hanya sebesar 2,7 Triliun dengan PAD Rp 881 Miliar. Jadi melalui reses ini kita akan terima masukan atau aspirasi dari masyarakat dan tentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kemampuan keuangan daerah. 

"Dan Insha Allah kami bersama jajaran Pemko Padang akan berusaha semaksimal mungkin untuk kebaikan pembangunan Kota Padang kedepan. Sepanjang ada masukan dari masyarakat, akan kami masukkan usulan tersebut dalam anggaran di 2023, "kata Elly Thrisyanti.

Lebih lanjut disampaikan Elly Thrisyanti, Alhamdulillah untuk 2022 ini sudah bisa pencairan dana hibah untuk masjid seperti Masjid Darussalam, Baiturrahman,Baitul Nikmah dan untuk tahun depan di 2003 ada Masjid Al-furqan, MTI, TPQ, Tahfiz Baitul Hikmah dan juga kongsi kematian.

Kemudian permasalahan drainase yang disampaikan tadi, memang sampai saat ini di Kota Padang itu permasalahan krusial memang drainase. Karena hal ini tidak dapat dikerjakan sepotong -sepotong. "Dan Insha Allah,kami memohon doa restunya bahwa kami sedang menyusun dan meminta kepada Dinas PU Kota Padang untuk menyusun master plan drainase Kota Padang ini.

"Jadi di tahun - tahun kedepannya dapat dilaksanakan secara masif ,tidak sepotong- sepotong lagi permasalahan drainase ini"jelas Srikandi Gerindra DPRD Kota Padang ini.

Diakui dengan jumlah APBD Rp2,7 Triliun, dengan lebih dari 1 juta penduduk Kota Padang, dengan jumlah 11 kecamatan,104 kelurahan,tentunya Kota Padang keterbatasan soal anggaran. Untuk itu tentunya kita masih membutuhkan dukungan dari anggota dewan kita dari provinsi," ucap Elly Thrisyanti.

Sementara anggota DPRD Sumbar, Evi Yandri Rajo Budiman pada kesempatan itu mengungkapkan bahwa warga di RW 4 dan RW 6 Kelurahan Parak Laweh Pulau Aia Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung ini bersyukur karena pada hari ini kami hadir dari anggota DPRD Kota Padang dan juga anggota DPRD provinsi dalam rangka kegiatan reses II DPRD Kota Padang ini.

Dikatakan, memang jarang dalam kegiatan reses ini dilakukan secara paket, biasanya kalau yang dilakukan  Padang, ya Padang saja,kalau provinsi ya provinsi saja. Tapi insha Allah ,kata Evi Yandri Rajo Budiman, kedepannya Partai Gerindra akan menyelaraskan, DPRD provinsi nya dengan DPRD Kota Padang nya dan rencananya sekalian dengan DPR RI nya. Namun karena jadwal di DPR RI agak sulit kita menyamakan nya maka yang bisa disesuaikan itu adalah DPRD provinsi dengan DPRD Kota dan Kabupaten, dan ini adalah perintah partai," kata Evi Yandri.

"Kami harus mengakomodir sebanyak-banyak aspirasi masyarakat. Kalau kabupaten/kota saja,banyak aspirasi yang tak terakomodir karena kewenangan dan keterbatasan anggaran sebagai mana yang disampaikan oleh anggota DPRD Kota Padang, Srikandi Gerindra Elly Thrisyanti tadi," ujarnya.

Nah, dalam reses kali ini kata Evi Yandri Rajo Budiman,apa yang menjadi jatah kami di provinsi,nanti kami menunggu dari masukan anggota DPRD Kota Padang buk Elly Thrisyanti. Dan tentunya kami berharap sesuai dengan kewenangan dan yang membutuhkan anggaran yang besar. "Seperti tadi ada usulan perbaikan jalan dari simpang Pulau Aia sampai ke rel simpang Pampangan. Mari sama - sama kita kawal apa yang menjadi masukan dalam kegiatan reses ini, " pungkasnya.(Inf)

Sekretaris DPRD Sumbar Raflis Serahkan Bantuan pada Sejumlah Anak Yatim dan Janda

Sekretaris DPRD Sumbar Raflis Serahkan Bantuan pada Sejumlah Anak Yatim dan Janda

Info Positif On Friday, May 13, 2022

 

INFONUSANTARA.NET -- Sekretaris DPRD Sumbar, Raflis menyerahkan bantuan untuk sejumlah anak yatim dan janda, Rabu (20/4). Mereka merupakan keluarga dari para staf sekretariat DPRD yang meninggal dunia saat masih berstatus PNS aktif. Raflis mengatakan bantuan itu berasal dari dana sumbangan yang terkumpul di Masjid Asyura DPRD Sumbar.

Pemberian santunan tersebut merupakan agenda rutin yang dilaksanakan Sekretariat DPRD pada bulan Ramadhan setiap tahun.

"Pemberian bantuan ini merupakan kewajiban moral karena anak yatim dan janda tersebut merupakan bagian dari keluarga besar sekretariat DPRD," ujar Raflis saat acara penyerahan bantuan tersebut dilaksanakan di ruang kerjanya. Apalagi, tambah dia, mereka merupakan anak dan istri dari PNS-PNS yang meninggal dunia di masa masih aktif bekerja di sekretariat DPRD.

"Para alamarhum dan almarhumah tersebut meninggal dunia ketika masih mengemban tugas sebagai PNS di sekretariat DPRD ini. Maka merupakan kewajiban sekretariat DPRD pula untuk menyantuni keluarga yang mereka tinggalkan," ujar Raflis.

Dia menjelaskan bantuan yang diserahkan tersebur merupakan dana yang terkumpul dari sumbangan di masjid Asyura DPRD Sumbar.

Menurut Raflis, sebagaimana ajaran Islam, saling tolong menolong demi kuatnya jalinan silaturahmi sangatlah penting. Terlebih lagi menyantuni anak yatim. Menurut Raflis dana yang terkumpul di masjid tersebut merupakan hak keluarga almarhum dan almarhumah PNS DPRD. Apalagi mengingat Islam mengajarkan untuk terlebih dahulu memberikan bantuan pada keluarga dan orang-orang dekat.

"Kami dari sekretariat DPRD berharap dengan bantuan ini, mereka bisa terbantu untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri dengan gembira," ujar Raflis. Salah seorang penerima santunan mengatakan, amat berterimakasih pada Sekretaris DPRD Sumbar Raflis. 

"Terimakasih kami ucapkan untuk pak sekwan, karena setiap tahun kami selalu dihubungi untuk menerima santunan, termasuk tahun ini," katanya.(fai) 

DPRD Sumbar Tetapkan Tatib dan Struktural BK.

DPRD Sumbar Tetapkan Tatib dan Struktural BK.

Info Positif On Friday, May 13, 2022

 

INFONUSANTARA.NET - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), menetapkan keanggotaan Badan Kehormatan (BK) periode 2022-3024 melalui sidang paripurna yang digelar, Rabu (11/5). 

Pada pemilihan tersebut, lima orang dari tujuh calon perwakilan fraksi-fraksi, ditetapkan untuk mengisi struktur BK.

Adapun proses pemilihan, dilaksanakan secara demokrasi dengan mengambil suara dari 39 dewan yang hadir pada paripurna tersebut. Sementara itu para kandidat yang mewakili tujuh fraksi untuk menjadi calon anggota BK, yaitu Jasma Juni (Gerindra), Firdaus (PDIP-PKB) Nurfirmanwansyah (PKS), Muzli M Nur (PAN) Irzal Ilyas (Demokrat), Ardinalis Kobal (Golkar) dan Syafril Huda (PPP-Nasdem).

Salah satu panitia pemilihan BK Daswanto mengatakan, satu dewan yang memberikan suara bisa memilih tiga calon, dari 39 suara yang dihimpun satu surat suara tidak sah karena memilih lebih dari tiga. Dari suara hasil penjaringan panitia, dua kandidat tidak mendapatkan suara, yaitu Jasma Juni dan Firdaus. 

Di sisi lain, lima calon anggota BK lainya masing-masing mendapatkan 38 suara.

Sementara itu Wakil Ketua DPRD Sumbar Irsyad Syafar yang memimpin Paripurna te mengatakan mengatakan, sidang paripurna penetapan anggota BK telah dilaksanakan beberapa kali, namun diskor karena tidak mencukupi kuorum. 

Pada kesempatan paripurna hari ini (Kemarin-red), jumlah anggota dewan yang hadir lebih dari setengah maka, pemilihan bisa dilanjutkan dan keanggotaan BK ditetapkan.

 Sebelum proses pemilihan ada perubahan sistem pemungutan suara, hal itu didasari surat keputusan Ketua DPRD Sumbar tentang teknis pemilihan BK.

" Semula pemilihan BK harus dihadiri oleh dua pertiga dewan, namun sekarang menjadi setengah, sesuai dengan pasal 97 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2012 tentang kuorum sidang paripurna," katanya.

Sekretaris DPRD Sumbar Raflis menyampaikan dalam Rapat Paripurna lanjutan pemilihan anggota BK DPRD Sumbar yang digelar di DPRD Sumbar Muzli M Nur terpilih sebagai ketua dan Syafril Huda dari fraksi PPP-Nasdem.

"Tadi langsung dilantik bersama anggota Badan Kehormatan saat paripurna kedua," ujar Raflis.

Dia menjelaskan tugas BK adalah memantau dan mengevaluasi disiplin kepatuhan, terhadap moral kode etik, atau peraturan tata tertib DPRD. Hal tersebut dilakukan untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.

Pada hari yang sama DPRD Sumbar juga melaksanakan Sidang Paripurna Penetapan Tata Tertib (Tatib) DPRD Sumbar, Juru bicara juru bicara panitia khusus pembahasan Tatib Ali Tanjung mengatakan, dari pembahasan rancangan perubahan tata tertib DPRD Sumbar, dan menimbang beberapa masukan dari sejumlah pihak, maka rancangan tatib mengalami beberapa perubahan sesuai dengan kondisi yang berkembang saat ini.

Diantara perubahan Tatib tersebut adalah pertama, dalam tatib sebelumnya kedudukan DPRD sebagai pejabat daerah belum diatur secara konkrit dalam muatan tatib, hal ini akan dipertegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Selanjutnya penambahan kewenangan, Komisi dalam memantau tindak lanjut LHP BPK yang selama ini tidak diketahui DPRD bagaimana tindak lanjut hasil temuan temuan itu.

" Bagaimana OPD-OPD mengembalikan, namun laporannya tidak pernah datang ke DPRD," kata Ali

Berikutnya, para wakil Ketua DPRD Sumbar tidak diberlakukan untuk membantu ketua, namun menurut aturan yang lebih tinggi kedudukan mereka sama sebagai unsur pimpinan.(Fai)

Tingkatkan Koordinasi Kinerja Ketua DPRD Sumbar Gelar Pertemuan Dengan Gubernur

Tingkatkan Koordinasi Kinerja Ketua DPRD Sumbar Gelar Pertemuan Dengan Gubernur

Info Positif On Friday, May 13, 2022

 

Tingkatkan Koordinasi Kinerja Ketua DPRD Sumbar Gelar Pertemuan Dengan Gubernur

INFONUSANTARA.NET --Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Supardi menggelar pertemuan dengan Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansarullah. Pertemuan tersebut bertujuan untuk meningkatkan koordinasi kinerja usai libur lebaran, dan membahas program prioritas dalam beberapa bulan ke depan.

Pada pertemuan yang berlangsung di rumah dinas Ketua DPRD, Senin (9/5) itu, Supardi mengungkapkan, tugas wakil rakyat dalam beberapa waktu ke depan akan semakin berat. Hal tersebut dipengaruhi oleh tahun politik yang semakin dekat.

Dengan kondisi demikian, dibutuhkan koordinasi yang optimal dengan para pemangku kepentingan, termasuk tenaga ahli DPRD Sumbar.

"Anggota DPRD tentunya memiliki keterbatasan dan tidak menguasai seluruh disiplin ilmu. Dengan adanya tenaga ahli, diharapkan bisa menjadi perpanjangan pemikiran dalam mendukungan tugas kedewanan," katanya.

Dalam silaturahmi yang juga dihadiri oleh Sekretaris Dewan (Sekwan) Raflis, para Kepala Bagian (Kabag) serta staff sekretariat, Ketua DPRD Sumbar Supardi mengungkapkan terima kasih kepada seluruh unsur tersebut karena telah bekerja optimal, khususnya Sekwan.

Ia menuturkan, jiwa professional harus dibangun dalam lingkungan kerja sekretariat, dengan harmonisasi yang terjalin maksimal, akan memberikan dampak positif terhadap tugas anggota dewan.

"Jika Sekwan dan staf tidak bekerja professional, maka akan berdampak buruk terhadap kinerja kedewanan,” ujarnya menegaskan.

Dia menyampaikan, dari informasi yang diterima dari Sekwan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI terkait penggunaan anggaran sekretariat DPRD Sumbar, bersih sesuai dengan aturan. Hal ini akan disampaikan pada sidang paripurna dengan agenda tersebut, dalam beberapa waktu ke depan.

“Dengan pertemuan yang melibatkan seluruh keluarga besar DPRD Sumbar serta gubernur, diharapkan bisa menjadi semangat baru dalam memulai pekerjaan setelah libur lebaran," katanya.(Fai)

Sejumlah Anggota Banggar Sorot Tupoksi TPSM Pemprov Sumbar

Sejumlah Anggota Banggar Sorot Tupoksi TPSM Pemprov Sumbar

Info Positif On Friday, May 13, 2022

 

INFONUSANTARA.NET - Sejumlah anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), menyorot tugas pokok dan fungsi Tim Percepatan Sumbar Madani (TPSM) Pemeritah Provinsi (Pemprov). Unsur  tersebut, dinilai terlalu memiliki intervensi dalam jalannya roda birokrasi di lingkungan OPD Pemprov.

Anggota Banggar DPRD Sumbar Hidayat  saat rapat pembahasan lanjutan arah kebijakan anggaran 2023 bersama TAPD Pemprov Sumbar, Selasa (10/5) mengatakan, Ketua Bappeda Sumbar Medi Iswandi pernah mengatakan salah satu fungsi TPSM membantu gubernur dan wakil dalam mengerjakan hal-hal teknis, namun hal tersebut tidak memiliki dasar hukum yang jelas.

" Dasar hukumnya apa, kenapa TPSM diberikan kewenangan untuk membantu gubernur dalam hal-hal teknis. Ini menjadi pertanyaan bagi kita," kata Hidayat yang juga ketua Fraksi Gerindra DPRD Sumbar itu.

Bercermin dari pembentukan tim yang menyerupai TPSM di Ibu Kota Jakarta, mereka hanya sebatas memberikan masukan kepada gubernur, tidak bisa  langsung dalam teknis pelaksanaan program kerja OPD. Disisi lain honor tim yang dibentuk Anies di Jakarta diambil dari upah pungut gubernur.

" Pertanyaannya, TPSM Sumbar gajinya diambil dari mana apakah mereka bekerja sukarela untuk gubernur," katanya.

Dia berharap keberadaan TPSM harus memiliki dasar hukum yang jelas agar tidak menjadi masalah dikemudian hari. Jangan aneh-aneh menjalankan pemerintah daerah, TPSM tidak hanya mengintervensi namun juga mengganggu jalanya roda birokrasi Pemprov.

Sementara itu Novrizon menurut informasi yang dia terima keberadaan TPSM telah memberikan tekanan terhadap OPD di lingkungan Pemprov Sumbar. Bahkan mereka masuk hingga persoalan internal OPD, bagaimana kedudukan mereka sebenarnya, tidak satu dua kepala OPD yang mengeluhkan hal itu. Ini mesti dipertanyakan, didaerah lain ada tim serupa tapi tidak terkesan mengganggu.

" Ini harus dijelaskan bagaimana sebenarnya kedudukan tim yang beranggotakan sembilan orang ini," katanya.

Dia mencontohkan pada rapat di Bappeda Sumbar, rapat itu yang memimpin adalah tim itu sudah tidak benar, belum saat pertemuan di Hotel Balairung Jakarta salah satu dari mereka memaki dengan kasar pengelola hotel.

Sementara itu Sekertaris Daerah Provinsi Sumbar Hansastri mengungkapkan belum bisa menjelaskan secara rinci keberadaan tim ini, anggota TPSM memang di berikan SK oleh gubernur, namun dengan tugas yang mereka jalani masih belum diketahui dengan seksama. Sejauh informasi yang diterima honor TPSM tidak dianggarkan, namun belum jelas hingga sekarang. (Fai) 

Reses Masa Sidang Kedua 2021-2022, DPRD Sumbar Jaring 2,326 Aspirasi Masyarakat

Reses Masa Sidang Kedua 2021-2022, DPRD Sumbar Jaring 2,326 Aspirasi Masyarakat

Info Positif On Friday, May 13, 2022

 

Suasana sidang paripurna DPRD Sumbar dalam  penyampaian hasil reses masa sidang kedua 2021-2022 yang dipimpin oleh Ketua Supardi.

INFONUSANTARA.NET -- Pada reses masa sidang kedua 2021-2022, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat  (Sumbar) menghimpung sebanyak 2,326 aspirasi dari delapan daerah pemilihan yang dilaksanakan oleh masing-masing dewan.

Dari ribuan aspirasi tersebut, persoalan infrastruktur masih menjadi keluhan mayoritas masyarakat yang mesti diperhatikan oleh pemerintah daerah.

Ketua DPRD Sumbar Supardi saat diwawancarai, Minggu (8/5) mengatakan, infrastruktur yang menjadi perhatian saat reses dewan mencakup sejumlah  aspek, diantaranya penunjang produksi pertanian dan jalan akses masyarakat.

“ Sektor pertanian merupakan program unggulan (progul) gubernur, namun konsentrasi untuk mengoptimalkan fungsi irigasi masih rendah,” kata Supardi.

Secara kewenangan, lanjut Supardi, pengembangan irigasi terletak pada Pemerintah Provinsi (Pemprov), dengan tidak optimalnya fungsi irigasi akan  berdampak buruk terhadap target pencapaian sektor pertanian.

Berangkat dari fakta yang ditemui oleh anggota dewan saat reses ini, lanjut Supardi, perlu dilakukan pembahasan bersama antara DPRD dan Pemprov Sumbar.

Begitupun infrastruktur publik, kata Supardi, banyak anggota dewan yang merekomendasikan pentingnya pemerataan pembangunan dan berkelanjutan. Jangan ada proses pengerjaan yang tidak tuntas, konsistensi sangat diperlukan, jika kebutuhan pembangunan jalan sepanjang 100 KM maka realisasi pengerjaan per tahun harus sama. Contoh, tahun pertama 21 KM maka pengerjaan tahun selanjutnya harus dengan panjang yang sama, hingga kebutuhan itu terpenuhi.

“ Jangan sampai tidak konsisten, karena akan mengurangi azas manfaat dari penggunaan jalan yang menjadi akses masyarakat tersebut,” tegasnya.

Sebelumnya DPRD Sumbar telah menyampaikan hasil kunjungan ke daerah pemilihan selama masa istirahat bersidang (reses) dalam rapat paripurna, Kamis (28/4).

Dia menjelaskan, reses menjadi wadah bagi anggota DPRD dalam menghimpun aspirasi masyarakat di setiap masa persidangan. Reses masa sidang kedua dilakukan pada tanggal 12 sampai 19 Februari 2022 lalu.

“Dari kunjungan reses tersebut, bertemu langsung dengan masyarakat di daerah pemilihan masing-masing, sangat banyak aspirasi yang berhasil dihimpun dan menjadi kewajiban bagi anggota DPRD tersebut untuk diperjuangkan sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban moral dan politis kepada konstituen,” kata Supardi.

Dia menambahkan, hasil reses merupakan bahan yang digunakan untuk menyusun pokok-pokok pikiran anggota DPRD untuk menjadi telaahan bagi pemerintah daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

 “Untuk itu hasil reses disampaikan langsung kepada gubernur dalam rapat paripurna agar masyarakat mengetahui bahwa aspirasinya telah diperjuangkan untuk masuk ke dalam program pembangunan daerah,” ulas Supardi.

Terkait pelaksanaan kegiatan selama masa persidangan kedua, Supardi mengakui ada kelemahan kinerja dari sisi pelaksanaan fungsi legislasi atau pembentukan peraturan daerah. Dari 12 target kinerja Program Pembentukan Peraturan Daerah tahun 2022 belum satupun Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang masuk dalam pembahasan.

“Oleh sebab itu pada masa persidangan ketiga nanti, DPRD bersama pemerintah daerah mendorong OPD terkait untuk segera menyampaikan usul pembahasannya ke DPRD,” sarannya.

Sekdaprov Sumatera Barat Hansastri menyambut penyampaian laporan tersebut menyampaikan apresiasi pemerintah daerah kepada DPRD. Dia menegaskan, hasil reses DPRD akan menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam menyusun RKPD.

Dia menambahkan, selama masa persidangan kedua, banyak agenda yang berhasil dituntaskan bersama antara DPRD dan pemerintah daerah. Dia juga berharap, di masa persidangan ketiga seluruh agenda yang telah direncanakan dapat berjalan lancar. (fai)

Fraksi Gerindra Minta Gubernur Naikkan Gaji Guru Honorer

Fraksi Gerindra Minta Gubernur Naikkan Gaji Guru Honorer

Info Positif On Wednesday, May 11, 2022

 

INFONUSANTARA.NET -- Fraksi Gerindra DPRD Sumbar meminta Gubernur melalui TAPD untuk menaikkan besaran nilai honor untuk guru guru honorer yang mengajar pada jenjang pendidikan menengah. Besaran kenaikan yang diminta dan diusulkan Gerindra pada anggaran 2023 nanti mencapai 100%. Lantas, bagimana respon Hans Sastri, Sekretaris Daerah? 

Usulan menaikkan penghasilan guru honorer ini disampaikan Hidayat, Ketua Fraksi Gerindra pada  Rapat Kerja Badan Aggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) tentang Kebijakan Anggaran tahun 2023 di gedung DPRD Sumbar, Selasa, 10 Mei 2022 kemarin. 

Hidayat mengutarakan, rata-rata guru guru honor yang mengajar di SMA/SMK/SLB) yang menjadi kewenangan Pemrov Sumbar menerima honor pada kisaran anatara Rp650 ribu sampai Rp1 jutaan sebulan, jauh di bawah Upah Minimum Provinsi di angka Rp2,5 juta pada 2022 ini. 

"Bayangkan saja, bagaimana kita berharap banyak kepada guru guru honor, bisa optimal memberikan proses pembelajaran kepada peserta didik ketika persoalan "urusan perut dan keluarganya" tidak memadai karena penghasilannya jauh dibawah UMP," tanya Hidayat. 

GTK atau Guru dan Tenaga Kependidikan berstatus tidak tetap alias honor ini jumlahnya mencapai 5.697 orang dari total 16.669 orang GTK, "Bila semua GTK Non PNS ini serentak mogok kerja saja, bisa membuat proses belajar mengajar setengah lumpuh, atau akan ada lokal yang tidak memiliki guru, karena jumlah guru kita masih terbatas, sementara penerimaan ASN guru baru boleh disebut tidak seberapa," ungkapnya. 

Selama ini, penerimaan GTK honorer ini dihargai Pemrov Rp50 ribu per jam, itu pun bukan jam kerja berdiri di depan kelas. "Disamping sudah lama tidak naik, maka untuk anggaran tahun 2023 kita meminta dengan sangat agar Gubernur berkenan menaikkan besarannya menjadi Rp100 ribu per jam, kita sudah hitung hitung secara kasar, kalau Rp100 ribu per jam maka penerimaan guru guru honorer kita bisa minimal mendekati UMP," jelas Anggota Komisi V ini. 

Usulan ini bukan tanpa alasan, "Lebih substansial Partai Gerindra berpendapat bahwa pembangunan sektor pendidikan merupakan prasyarat utama agar Bangsa dan Negara ini bisa tetap berdiri tegak sejajar dengan negara negara lain di kemudian hari melalui pembangunan SDM SDM yang tangguh dari hasil pendidikan yang serius dan sungguh sungguh. Salah satunya tentu kesejahteraan GTK harus menjadi perhatian selain saranan prasaran pendidikan dan kurikulum yang tepat manfaat," katanya. 

Ditanya bagaimana tanggapan Sekdaprov, Hidayat mengungkapkan bahwa saat rapat kerja yang dipimpin Supardi, Ketua DPRD Sumbar dihadiri Hans Sastri, Sekdaprov berserta anggota TAPD, ada Kepala Bappeda, Badan Keuangan, berapa OPD dan tenaga ahli Gubernur. "Alhamdulillah, Sekda merespon positif," ungkap Hidayat.  

Saat rapat kerja tersebut Sekda menyatakan bahwa permintaan dan masukan dari Fraksi Gerindra menaikkan jadi Rp100 ribu per jam akan dijadikan arahan dan rujukan dalam menyusun kebijakan keuangan ditingkat Pemrov terutama saat menyusun dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) sebagai acuan menyusun Rencana APBD tahun 2023 nanti. 

"Usulan dan masukan Fraksi Gerindra akan kita  bicarakan khusus ditingkat TAPD, tentu jelas akan menghitung kembali dengan pertimbangan kemampuan keuangan daerah. Bahkan Sekda berpikiran juga untuk mengusulkan memaksimalkan jam mengajar para guru honor, agar penghasilannya juga meningkat," jelas Hidayat menuturkan respon Sekretaris Daerah yang sebelumnya merupakan Kepala Bappeda Sumbar ini. 

Respon awal Sekda ini kata Hidayat patut diapresiasi, bahwa Ketua TAPD dapat memahami kegelisahan dan nasib kurang bahagia GTK Non PNS soal kesejahteraan ini. 

Namun kata Hidayat, kami akan menagihnya nanti saat dokumen KUA PPAS disampaikan Gubernur, apakah permintaan Fraksi Gerindra ini direspon kongret atau tidak. 

"Jelaslah, Ini sudah komitmen Partai Gerindra dan Ketua DPRD mendukung. Kami akan mengawal bila anggarannya dimasukkan agar tidak hilang di APBD dan akan menagih bila Gubernur tidak memasukkan permintaan kenaikan honor ini di dokumen KUA PPAS untuk APBD 2023 nanti," tegas Anggota DPRD Sumbar dari Daerah Pemilihan Kota Padang ini.(*)

Kiprah Athari Gauthy Ardi Tiga Tahun di DPR RI Berjuang untuk Pembangunan Sumbar

Kiprah Athari Gauthy Ardi Tiga Tahun di DPR RI Berjuang untuk Pembangunan Sumbar

Info Positif On Thursday, April 28, 2022

INFONUSANTARA.NET - Sempat diragukan dari awal, bahkan banyak dipredikasi pengamat politik tidak akan lolos bisa duduk menjadi anggota DPR RI ketika mengikuti pesta demokrasi pemilihan calon legislatif di tahun 2019. Tidak hanya karena masih muda, tetapi juga dijustis minim pengalaman. Bahkan dikhawatirkan hanya sebagai pelengkap saja. Athari Gauthi Ardi malah berbalik, dan membuktikan terpilih sebagai peraih suara terbanyak untuk daerah pemilihan (dapil) I Sumatera Barat.

Bahkan hari ini, sebagai politikus muda, eksistensi Anggota DPR RI Athari Ghauti Ardi terus memberi bukti, serta terus menunjukkan konsistensi progres perjuangannya dalam hal pembangunan untuk Sumatera Barat.

Bahkan dengan pencapaiannya sekarang, Sumatera Barat patut berbangga hati dengan sosok Srikandi Partai Amanat Nasional (PAN) dan pengusaha muda asal Kabupaten Solok ini, berkat kepiawaian dan perjuangannya di senayan, walau bersaing ketat dengan senior lainnya. Anak dari mantan anggota DPR RI tiga periode Capt. Epyardi Asda, M, Mar ini berhasil membawa ratusan milyar dana pokok pikirannya ke propinsi yang terkenal dengan rumah adat bagonjong.

Tidak seperti banyak wakil rakyat lainnya, wanita muda yang sekarang menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jendral DPP PAN ini, justru terlihat banyak bekerja nyata. Bahkan tidak dipungkiri ada media yang menyebutkan dirinya minim publikasi, atau boleh dikatakan pencitraan. 

Bukan tanpa alasan, karena memang dalam jabatannya sebagai pemegang amanah wakil rakyat di Sumbar, Athari terlihat lebih banyak memilih turun langsung dan memberi manfaat kepada masyarakat, dengan bertanya dan melihat langsung kebutuhan rakyatnya tanpa sungkan, ketimbang sedikit berbuat, justru banyak bicara di media.

Untuk diketahui, dari awal menjabat sebagai wakil rakyat di senayan di tahun 2020 Athari Gauthi Ardi di tahun pertama menjabat, sudah berhasil memperlihatkan kematangannya dengan menyalurkan dana pokok pikiran (pokir) yang tersebar di dapil I Sumatera Barat dari sejumlah mitranya di kementerian pusat, hingga mencapai nilai Rp46.875.000.000,00 dengan bentuk berbagai program, yakni;

1. PISEW (CK-PUPR), jumlah usulan 13 unit kegiatan, masing-masing Rp60.000.000,00. dengan jumlah total Rp7.800.000.000,00.

2. KOTAKU (CK-PUPR), jumlah usulan 5 unit kegiatan, masing- masing Rp1.000.000.000,00. dengan jumlah total 5.0000.000.000,00.

3. BSPS (Perumahan-PUPR), jumlah usulan 1000 unit, masing-masing Rp17.000.500,00. dengan jumlah total Rp17.500.000.000,00. 

4. P3TGAI (SDA-PUPR), jumlah usulan 75 unit kegiatan, masing-masing Rp195.000.000,00. dengan jumlah total Rp14.625.000.000,00.

5. Pengadaan Bus Sekolah (HUBDAR-PERHUBUNGAN), jumlah usulan 2 unit, masing-masing Rp600.000.000,00. dengan jumlah total Rp1.200.000.000,00.

6. Bantuan BUMNAG (Kemendes PDTT), jumlah 5 usulan, masing-masing Rp50.000.000,00. dengan jumlah total Rp250.000.000,00.

7. Desa Wisata (Kemendes PDTT), 1(satu) usulan, dengan anggaran Rp500.000.000,00.

Kemudian, di tahun 2021 perjuangan putri mantan politikus senior nasional itu terus bertambah. Tidak hanya dari sisi anggaran APBN yang digelontorkan, tetapi Athari juga berhasil menambah jumlah dana aspirasinya dari sisi program kegiatan yang lebih bervariatif sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang diwakilinya, dengan jumlah total anggaran meningkat ke angka Rp74.675.000.000,00 dari berbagai program. Diantaranya yakni;

1. PISEW (CK-PUPR), jumlah usulan 17 unit kegiatan, masing-masing Rp600.000.000,00. dengan jumlah total Rp10.200.000.000,00.

2. KOTAKU ( CK-PUPR), jumlah usulan 5 unit kegiatan, masing-masing Rp1.000.000.000,00. dengan jumlah total Rp5.000.000.000,00.

3. BSPS (Perumahan-PUPR), jumlah usulan 1500 unit, masing-masing Rp20.000.000,00. dengan jumlah total Rp30.000.000.000,00.

4. RUSUNAWA Pesantren (Perumahan-PUPR), 1(satu) usulan, dengan anggaran Rp30.000.000.000,00.

5. P3TGAI (SDA-PUPR), jumlah usulan 100 unit kegiatan, masing-masing Rp195.000.000,00. dengan jumlah total Rp19.500.000.000,00.

6. Jembatan Gantung (BINA MARGA), 1(satu) usulan, dengan anggaran Rp6.000.000.000,00.

7. Pengadaan BUS Sekolah (HUBDAR-PERHUBUNGAN), 1(satu) usulan. dengan anggaran Rp600.000.000,00.

8. Bantuan BUMNAG (KemendesPDTT), jumlah 5 usulan, masing-masing Rp75.000.000,00. dengan jumlah total Rp375.000.000,00.

9. Desa Wisata (KemendesPDTT), 1(satu) usulan, dengan anggaran Rp60.000.000,00.

Makin menjadi, di tahun 2022 Athari Gautri Ardi Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional ini makin menunjukkan konsistensi dan eksistensinya untuk perjuangan demi Sumatera Barat. Dengan semangat muda dan bekal pengalaman warisan dari sang ayah, serta dua tahun di komisi V DPR RI, Atahri di tahun ketiga masa jabatannya melejit dengan total dana aspirasi fantastis untuk dapil I di angka Rp134.825.000.000,00 yang ditelurkan dari berbagai program yang lebih bervariatif, yakni;

1. PISEW (CK-PUPR), jumlah usulan 6 unit kegiatan, masing-masing Rp500.000.000,00. dengan jumlah total anggaran Rp3.000.000.000,00.

2. KOTAKU (CK-PUPR), jumlah usulan 5 unit kegiatan, masing-masing Rp1.000.000.000,00. dengan jumlah total anggaran Rp5.000.000.000,00.

3. SANIMAS (CK-PUPR), jumlah usulan 2 unit kegiatan, masing-masing Rp500.000.000,00. dengan jumlah total anggaran Rp1.000.000.000,00

4. SANITASI PEDESAAN (CK-PUPR), jumlah usulan 9 unit kegiatan, masing-masing Rp500.000.000,00. dengan jumlah total anggaran Rp4.500.000.000,00.

5. SANITASI LPK (CK-PUPR), jumlah usulan 20 unit kegiatan, masing-masing Rp200.000.000,00. dengan jumlah total anggaran Rp4.000.000.000,00.

6. PAMSIMAS (CK-PUPR), jumlah usulan 12 unit kegiatan, masing-masing Rp400.000.000,00. dengan jumlah total anggaran Rp4.800.000.000.000,00.

7. BSPS (Perumahan-PUPR), jumlah usulan 1750 unit, masing-masing Rp20.000.000,00. dengan jumlah total anggaran Rp35.000.000.000,00.

8. P3TGAI (SDA-PUPR), jumlah usulan 125 unit kegiatan, masing-masing Rp195.000.000,00. dengan jumlah total anggaran Rp24.375.000.000,00.

9. Normalisasi Batang Lembang (SDA-PUPR), 1(satu) usulan, dengan anggaran Rp19.200.000.000,00.

10. Normalisasi Batang Tapan (SDA-PUPR), 1(satu) usulan, dengan anggaran Rp32.000.000.000,00.

11. Pengadaan Bus Sekolah (HUBDAR-Perhubungan), jumlah 2 usulan, masing-masing Rp600.000.000,00. dengan jumlah total anggaran Rp1.200.000.000,00.

12. Bantuan BUMNAG (KemendesPDTT), jumlah 5 usulan, masing-masing Rp50.000.000,00. dengan jumlah total anggaran Rp250.000.000,00.

13. Desa Wisata (KemndesPDTT), 1(satu) usulan, dengan anggaran Rp500.000.000,00.

Terkait dengan pencapainnya selama di komisi V DPR RI, Atahri Ghauti Ardi menyampaikan berada di komisi V ini ibarat mata air dan bermitra dengan Kementerian PUPR, Athari berjuang sendirian. Karena ia satu satunya anggota DPR RI duduk di komisi V tersebut. Kerja keras terus dilakukan untuk mengkaitkan dana pusat untuk daerah pemilihannya. Sejak tahun 2020, ratusan miliyar dana APBN diraih. Baik, untuk progam bedah rumah, Kotaku, Pisew, MCK untuk pesantren, pansimas. Termasuk juga, Jalan Lintas Sumatera, Sijunjung-Dharmasraya, Batas Jambi - Batas Riau. Juga rehabilitasi Batang Lembang dan Batang Tapan. Untuk tahun 2022 ini, Athari juga sukses mengaet dana pusat.

"Anggaran tersebut melalui perjuangan berat dan kerja keras. Demi pembangunan infrastruktur di Sumbar, saya jemput bola dan pelajari sendiri teknisnya, sebab nggak ada satupun yang melaporkan atau berkoordinasi ke saya di Komisi V," ungkap Athari dengan kecewa.

Posisinya yang strategis di komisi V, sayangnya, tak satupun OPD Pemrov Sumbar berkoordinasi dengannya. Padahal, Sumbar sangat minim mengalokasian untuk pembangunan infrastruktur. Sebab, sudah tersedot untuk anggaran rutin.

"Apalagi, ada undang undang baru, jalan nasional, juga bisa mengerjakan jalan provinsi, kabupaten dan kota. Disini dituntut peran kepala daerah untuk bisa menggaet dana pusat dan bisa berkoordinasi di Komisi V, namun memang ada beberapa bupati dan walikota sudah melakukan koordinasi," terangnya.

Meskipun demikian, dirinya tetap bertekat membangun infrastruktur di Sumbar melalui komisi V. Bekerja dan terus bekerja, "karena usia masih muda, saya ingin memberikan yang terbaik untuk Sumbar, kerja cepat tepat dan selamat," katanya mengakhiri. (HT/MK)