PILIHAN REDAKSI

Pilkada Payakumbuh, Supardi Serahkan Berkas Balon Walikota ke Tiga Parpol

INFO|Payakumbuh - Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Supardi memperlihatkan keseriusannya untuk maju di pemilihan walikota - wakil walikota...

Budaya

Opini

Mentawai

Padang Panjang

Peristiwa

Pariwara

Sijunjung

BNPB Utang Rp140 Miliar untuk Biaya Hotel Karantina di DKI

 

BNPB Utang Rp140 Miliar untuk Biaya Hotel Karantina di DKI (dok:CNN Indonesia)

INFONUSANTARA.NET - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) masih menunggak pembayaran hotel-hotel tempat karantina pasien Covid-19 di DKI Jakarta mencapai sekitar Rp140 miliar.

"(Biaya karantina) khusus DKI untuk hotel Rp200.711.910.000 dan baru kita bayar talangan Rp60 miliar," kata Pelaksana tugas (Plt) Bidang Penanganan Darurat BNPB Dody Ruswandi kepada wartawan, Selasa (8/6).

Menurut Doddy, setidaknya ada 31 hotel di Jakarta yang dibiayai oleh BNPB. Dari puluhan hotel itu, sebanyak 16 untuk tempat tinggal sementara tenaga kesehatan, dan 15 untuk isolasi mandiri pasien Covid-19.

Namun, Doddy tidak merinci apakah tunggakan ratusan miliar rupiah itu kepada seluruh hotel tersebut. Ia hanya mengatakan pihaknya baru membayarkan uang panjar sebesar Rp60 miliar ke sejumlah hotel.

Dody menyebut BNPB pun memutuskan menghentikan sementara pembiayaan untuk hotel-hotel karantina pasien Covid-19 di Jakarta.

"Kalau diteruskan kasihan hotelnya, tapi kalau nanti dananya turun lagi, Pemda DKI kalau pasiennya memuncak lagi, dia bisa minta usul lagi (pembiayaan) ke kita," ujarnya.

Doddy sebelumnya membenarkan soal penghentian pembiayaan hotel-hotel karantina di Jakarta. Namun, menurut dia penghentian pembiayaan itu hanya bersifat sementara.

Doddy mengatakan selama ini hotel-hotel yang menjadi lokasi karantina di Ibu Kota dibiayai menggunakan anggaran BNPB. Namun, BNPB kini kehabisan dana untuk membiayai hotel-hotel karantina tersebut.

"Selama ini kan pakai anggaran BNPB, cuma kita kehabisan kemarin, jadi kita rapat, kita bilang coba sampai 15 Juni kita tunggu dulu, setelah itu, mungkin ditanggung Pemda dulu," ujarnya.

Source:CNN Indonesia

Sebelumnya
« Prev Post
Selanjutnya
Next Post »