PILIHAN REDAKSI

Diduga Banyak Langgar Aturan, Izin dan Bagunan Serta Aktivitas Bule di Katiet Perlu di Pertanyakan

INFO|MENTAWAI -  Keberadaan turis di wilayah Dusun Katiet, Desa Bosua, Kecamatan Sipora Selatan seakan tidak terawasi dengan ketat, dimana ...

Budaya

Opini

Mentawai

Padang Panjang

Peristiwa

Pariwara

Nasional

Terkait RUU 5 Provinsi, FPD Sorot Masalah Batas Wilayah dan Kesejahteraan Rakyat
Saturday, June 25, 2022

On Saturday, June 25, 2022




INFO|JAKARTA - Fraksi Partai Demokrat (FPD) DPR RI menyampaikan batas wilayah lima provinsi yang dibahas dalam RUU Lima Provinsi harus jelas dan didasarkan pada data mutakhir.


Hal ini disampaikan Rezka Oktoberia saat meyampaikan pandangan mini FPD dalam dalam rapat kerja tingkat 1 Komisi II DPR RI dengan pimpinan DPR RI, Mendagri, Menteri PPN/ Kepala Bappenas, Menkumham dan Menteri Keuangan yang membahas RUU Lima Provinsi di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta (21/6/) lalu.


“Harus jelas (batas wilayah provinsi) mana yang menjadi otoritas dari satu provinsi. Sehingga tidak terjadi lempar kewenangan dan lempar dalam hal pembangunan serta penanganan dalam provinsi tersebut. Misalnya dalam hal wilayah perbatasan,” papar Rezka.


Dikatakan, setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda dan sangat berpengaruh pada kewenangan dan pengembagannya.


’Contohnya, ada satu wilayah yang rawan gempa. Ketika karakteristik ini jelas, pemerintah dan masyarakat bisa mengantisipasi dari awal. Sehingga (jika terjadi bencana, misalnya) wilayah tersebut bisa menanggulanginya dengan baik, melakukan deteksi awal dan dapat meminimalkan korban maupun kerugian materi akibat bencana,’’ terangnya kepada media, Sabtu (25/6/2022).


Bersama fraksi lain di Komisi II DPR RI, FPD sepakat melanjutkan RUU Lima Provinsi untuk masuk dalam pengambilan keputusan di Rapat Paripurna. Kelima Provinsi tersebut yaitu provinsi Sumatera Barat, Riau, Jambi, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.


Catatan FPD, sekaligus menjadi penguat argumen atas persetujuan terhadap undang-undang ini. Rezka menegaskan harapan agar kelak undang-undang ini menjadi dasar bagi daerah-daerah di Indonesia dalam mengembangkan kehidupan damai dan berkemajuan di tengah keberagaman.


Karena, ‘’Seperti yang pernah disampaikan oleh Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono,  Keberagaman merupakan kekuatan dan fondasi dari kehidupan berbangsa,’’ kata Uni Rezka.


Lebih rinci, catatan FPD mengenai RUU ini difokuskan pada pentingnya penataan kembali dasar hukum pembentukan daerah-daerah, pentingnya memperhatikan kebutuhan daerah selaras perkembangan zaman dan tekanan pada upaya menjaga serta melestarikan karakteristik  masing-masing daerah.


‘’Perubahan alas hukum kelima provinsi ini merupakan sebuah awal yang sangat baik dalam penataan kembali dasar hukum pembentukan daerah-daerah yang diselaraskan dengan kondisi dan perkembangan ketatanegaraan di Indonesia. Tentu, sejalan dengan Pancasila dan UUD 1945 dan NKRI,’’ kata legislator asal Minangkabau ini.


‘’Naskah final undang-undang ini juga harus menjawab kebutuhan daerah dan sesuai dengan perkembangan zaman.  Perhatikan kondisi terkini  agar pengelolaan kawasan dan perbatasan dapat dilakukan semaksimal mungkin. Kita juga berharap undang-undang ini tentu meningkatkan kesejateraan masyarakat daerah,’’ lanjut Rezka kepada media,  usai sidang komisi di DPR RI.


Catatan terakhir, berkaitan dengan pentingnya undang-undang ini menjadi penjaga dan pelestari karakteristik serta kekayaan budaya masing-masing provinsi.


‘’Tentu, ini terkait dengan karakteristik geografis, kekhasan budaya, dan lain-lain. Dasar pandangan kami bahwa karakteristik dan kekhasan ini adalah kekayaan kita sebagai bangsa yang beragam. Penghargaan terhadap eksistensi kekhasan daerah adalah fondasi dari seluruh upaya kita untuk tetap menjaga kerekatan bangsa ini,’’ terangnya lagi. (***).



Penulis : Ady

Editor : Heri Suprianto


Ketua KPI Pusat : Perda Penyiaran Lokal Wajib Ada di Daerah
Thursday, June 23, 2022

On Thursday, June 23, 2022

 


INFONUSANTARA.NET -- Rencana KPID SUMBAR menggagas peraturan daerah (Perda) Penyiaran, diapresiasi oleh komisioner Komisi Penyiaran Indonesia. 


Apresiasi ini disampaikan saat rapat koordinasi antara KPID Sumbar dengan ketua KPI pusat Agung Supriyo pada Rabu (22/6) di kantor KPI pusat. 


Hadir dalam kesempatan tersebut ketua KPID Sumbar Dasrul, wakil ketua KPID Sumbar Eka Jumiati dan sejumlah komisioner KPI. 


Ketua KPI Pusat Agung Supriyo memandang keberadaan regulasi penyiaran daerah di setiap provinsi penting diterbitkan agar aktivitas dunia kepenyiaran di daerah berjalan sesuai dengan amanah undang-undang dan mampu mengakomodir kepentingan hak masyarakat daerah.  


"Nanrtinya dalam peraturan daerah tersebut dapat diatur pedoman siaran lokal, sehingga dapat menggali, menumbuhkan, mengembangkan, melestarikan khasanah budaya lokal, potensi ekonomi, sosial, budaya, agama, dan media pendidikan bagi generasi bangsa yang ada di daerah. Tidak hanya itu, kami berharap dengan adanya Perda Penyiaran tersebut mampu memperkuat kelembagaan KPID di Sumatera Barat," ujar Agung.

 

"Meskipun demikian, regulasi atau Perda itu nantinya harus sejalan dengan undang-undang yang berlaku di negara ini," terang komisioner yang telah dua periode di KPI pusat ini. 


Sementara itu, komisioner KPI Nunung Rodiyah yang saat ini berada di bidang Kelembagaan KPI pusat memandang keberadaan regulasi penyiaran lokal merupakan amanah undang-undang No 20  tentang penyiaran. 


Untuk itu, dipandang penting diwujudkan di setiap daerah. Karena akan mampu mempermudah kinerja lembaga KPID di setiap daerah. Saat ini, KPID di setiap daerah belum mampu maksimal menjalankan tupoksinya.


"Eskalasi politik lokal, saya pandang sering mengganggu kelancaran kewenangan KPID di setiap daerah, kepastian mendapatkan dana hibah APBD sering dikeluhkan oleh lembaga KPID, kekurangan infrastruktur dan SDM serta keterbatasan anggaran kian menyulitkan KPID menjalankan tanggung jawabnya dalam mengawal undang-undang penyiaran di daerah," terang komisioner asal Jawa Timur ini. 


"Sya berharap dengan adanya rencana Sumbar merancang Perda tentang Penyiaran, tolong diakomodir pasal-pasal tentang penguatan kelembagaan KPID," ujarnya.


Menanggapi apresiasi dari KPI pusat, ketua KPID Sumbar Dasrul mengucapkan terimakasih dan akan dijadikan motivasi untuk mengkampanyekan terwujudnya Perda Penyiaran di Sumbar. (mbb)

Gara-gara Minyak Goreng, Eks Mendag M Lutfi: Saya Sudah Kayak Keset Diinjak-injak Semua Orang
Friday, June 17, 2022

On Friday, June 17, 2022

 

Mantan Menteri Perdagangan, M Lutfi (foto: Instagram)


INFONUSANTARA.NET -- Muhammad Lutfi resmi menyerahkan jabatan Menteri Perdagangan kepada Zulkifli Hasan usai Presiden Joko Widodo mereshuffle dirinya, Rabu (15/6/2022). Masalah kelangkaan dan mahalnya minyak goreng diduga kuat jadi biang keroknya.


Langka dan mahalnya minyak goreng membuat mantan Menteri Perdagangan M. Lutfi menjadi bulan-bulanan. Bahkan, Lutfi terang-terangan menyebut dirinya sudah seperti keset yang diinjak sana-sini.


“Saya kalau lapor bos di rumah itu. Saya ini sudah kayak keset. Sudah dinjek-injek sama semua orang,” ucap Lutfi dilansir dari akun Instagramnya, Kamis (16/6/2022).


Meski begitu, ia percaya bahwa pekerjaannya memberi manfaat bagi orang banyak.


“Tapi ya itu risiko jabatan saya, sesuatu yang harus saya terima,” ujarnya.


Di tengah ketidakpastian ekonomi dunia karena perang dan inflasi Amerika, M. Lutfi percaya, Indonesia telah siap menghadapi tantangan tersebut.


“Kita ini beruntung karena investasi di Indonesia masih menguntungkan,” ungkapnya.


Adapun lima anggota baru Kabinet Indonesia Maju yang dilantik Presiden Joko Widodo pada Rabu (15/06/2022) adalah Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan (Mendag), Hadi Tjahjanto sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Wempi Wetipo sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri, Afriansyah Noor sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan, dan Raja Juli Antoni sebagai Wamen ATR/Wakil Kepala BPN.


Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung memastikan bahwa perombakan atau reshuffle kabinet oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) sudah melalui pertimbangan matang.


“Reshuffle ini dilakukan bukan hal yang tiba-tiba. Dengan pemikiran yang sudah cukup matang dan diskusi yang panjang, Presiden memang memerlukan semacam refreshing dari beberapa menteri dan wakil menteri,” ujar Seskab, di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta.


Pramono pun berharap kehadiran lima anggota baru Kabinet Indonesia Maju yang terdiri dari dua menteri dan tiga wakil menteri ini dapat memperkuat kabinet yang ada. Penyegaran kabinet juga diharapkan dapat membuat kerja kabinet menjadi lebih lincah termasuk dalam menghadapi tantangan global seperti persoalan pangan dan inflasi.

Sumber: fajar.co.id


Seleksi Catar Kemenkumham RI, Masyarakat Bisa Pantau Melalui Live Score Youtube Official CAT BKN.
Sunday, June 12, 2022

On Sunday, June 12, 2022




INFO|JAKARTA - Seleksi Calon Taruna (Catar) Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (Poltekip) dan Politeknik Imigrasi (Poltekim) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) memasuki tahapan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD). 


Sebanyak 19.390 peserta SKD mengikuti tes dengan sistem Computer Assisted Test (CAT), hasil kerja sama Kemenkumham dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN). 


Sistem ini merupakan tes berbasis komputer sehingga nilai peserta bisa dipantau oleh masyarakat melalui live score di Youtube Official CAT BKN. 


Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Komjen Pol. Andap Budhi Revianto mengatakan penggunaan sistem CAT menunjukkan komitmen Kemenkumham untuk melakukan seleksi secara transparan dan tanpa kecurangan. 


"Seleksi ini sangat transparan. Setiap orang bisa melihat nilai peserta secara real time. Panitia atau peserta tidak bisa curang mengubah nilai," ujar Andap, Sabtu (11/06) di Jakarta. 


Soal SKD berjumlah 110 soal berjenis pilihan ganda. Bobot nilainya adalah nol hingga lima poin untuk tiap soal. Setiap kali peserta memilih jawaban benar, maka nilai peserta pada live score langsung berubah secara otomatis. 


"Jika peserta memilih jawaban yang benar, maka nilainya akan berubah secara otomatis. Jika salah, maka nilainya tidak berubah karena jawaban salah mendapat bobot nilai nol," jelasnya. 


Live score hanya bisa diakses oleh masyarakat, bukan peserta yang sedang mengikuti tes di dalam ruangan. Peserta dapat melihat nilai akhirnya sendiri setelah peserta menekan tombol "selesai" pada komputer tes. 


Andap terus mengingatkan peserta untuk mempersiapkan diri dengan baik dan tidak percaya pada semua pihak yang menawarkan kelulusan tes dengan meminta bayaran. 


"Tak henti-hentinya saya ingatkan agar peserta dan keluarga jangan percaya pada orang yang meminta sejumlah uang dengan janji kelulusan seleksi. Andalkan saja doa dan kemampuan diri sendiri," tutur Andap. 


Kemenkumham terus melakukan seleksi yang transparan dan bersih dari kecurangan untuk menghasilkan kader Kemenkumham yang berkemampuan tinggi serta memiliki loyalitas. 


"Semoga dapat terpilih putera-puteri Indonesia terbaik dari yang terbaik untuk memberikan pengabdian di Kemenkumham," pungkasnya. 


Panitia juga membuka kesempatan bagi masyarakat untuk melaporkan aduan jika menemui dugaan kecurangan selama rangkaian seleksi catar. Layanan pengaduan dapat diakses melalui aplikasi SIAP Kumham yang tersedia di Play Store. 


Adapun soal SKD terdiri dari tiga kategori soal yaitu Tes Wawasan Kebangsaan, Tes Intelegensia Umum, dan Tes Karakteristik Pribadi. 


Lokasi tes dilakukan pada 33 provinsi yang memiliki Kantor Wilayah Kemenkumham. Setiap provinsi memiliki jadwal tes masing-masing dalam rentang waktu 9-27 Juni 2022. 


Peserta yang lolos SKD nantinya akan mengikuti tahapan seleksi selanjutnya yaitu seleksi kesehatan; seleksi kesamaptaan; seleksi psikotes; dan seleksi wawancara, pengamatan fisik, dan keterampilan. 



Penulis : Rel/yb.Ism

Editor : Heri Suprianto

Mbak Puan dan Bang Anies Satu Panggung di Formula E, Alex: Saatnya Indonesia Bersatu
Thursday, June 09, 2022

On Thursday, June 09, 2022

 



INFONUSANTARA.NET - Ajang Formula E, telah jadi momentum bertemunya politisi beraliran nasionalis dan agamais. Keduanya bertemu dalam momentum yang sangat modern, ajang balap mobil yang jauh dari latar belakang keseharian mereka. Sebuah ruang modern yang sangat netral secara politik. 


Demikian penilaian Akademisi Universitas islam Negeri Imam Bonjol (UIN IB) Padang, Muhammad Taufik, Senin, ketika diminta pendapatnya tentang kehadiran Ketua DPR RI, Dr (HC) Puan Maharani yang memenuhi undangan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, menyaksikan pergelaran Formula E di Jakarta International E-Prix Circuit (JIEC) Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (4/6/2022) lalu. 


“Menyimpulkan keduanya sebagai pasangan di kontestasi Pemilu 2024 mendatang, terlalu dini pula. Bisa saja ini semacam cek pasar. Apakah konfigurasi seperti ini (agamais dan nasionalis-red), bisa berterima secara politik di tanah air,” ungkap Taufik. 


Menurut Taufik, setiap tokoh yang berpotensi maju di putaran Pilpres 2024 mendatang, tentunya akan selalu menjaga ritme tampil di ruang publik. “Formula E, telah mampu membangun spektrum baru, pertemuan arus besar politik tanah air, kelompok nasionalis dan agamais,” ungkapnya. 


“Ini sangat menarik untuk dicermati karena pertemuannya jauh dari hal-hal yang berbau formalitas dan bersifat keagamaan, sebagaimana terjadi selama ini di panggung politik tanah air,” tukas Taufik. 


“Sebenarnya, arena Pilpres masih sangat jauh. Tapi, setiap tokoh tentu tak mau kehilangan momentum untuk menjaga popularitas dan elektabilitas dirinya. Terlebih bagi Anies yang akan mengakhiri jabatannya di Oktober 2022. Jika tak mampu menjaga popularitas, akan tenggelam dari ruang publik. Membangkitkannya kembali, butuh energi yang amat besar,” nilai Taufik. 


Catatan penting dari Taufik, kehadiran keduanya dalam satu panggung, bisa dilihat dalam konteks kepentingan yang lebih besar. Salah satunya, dalam kerangka keutuhan bangsa yang jauh dari praktek politik pragmatis. 


“Pada masanya, politik itu akan dinamis dan cair. Saya yakin, dinamika ini akan terus berkembang,” terangnya. 


Saatnya Bersatu Kembali


Terpisah, Ketua PDIP Sumatera Barat, Alex Indra Lukman menilai, kehadiran Mbak Puan dan Bang Anies dalam momentum  Formule E tersebut, membuktikan ke publik bahwa hubungan di antara mereka, sangat baik. 


“Semoga pertemuan dua tokoh tersebut dapat menyejukan hati masyarakat dan netizen yang terbelah cukup lama. Sehingga, akan menampilkan emoticon senyum tanpa mengeluarkan taring,” ungkap Alex.

 

Menurut Alex, aneka pembelahan di masyarakat sejak arena Pilpres 2019 yang kemudian terus berlanjut di arena pemilihan kepala daerah, selayaknya dihentikan secara sadar oleh seluruh elemen anak bangsa. 


“Sudah saatnya Indonesia bersatu kembali,” tegas Alex.


Walaupun begitu, Alex menilai, publik tetap harus kritis. Melakukan pengawasan tetap harus berjalan, baik itu secara langsung maupun melalui media sosial. “Dalam alam demokrasi, kritik tersebut merupakan fungsi kontrol terhadap pejabat publik, tapi tidak perlu disertai dengan caci-maki,” terang Alex. 


Diketahui, kehadiran Mbak Puan di arena Formula E, didampingi Anggota DPR RI Dapil DKI Jakarta III, Charles Honoris. Mbak Puan menyaksikan balapan ini bersama Presiden Joko Widodo, Gubernur DKI Anies Baswedan, Ketua MPR, Bambang Soesatyo, Ketua Panitia Pelaksana (Organizing Committee/ OC) Formula E Jakarta, Ahmad Sahroni serta Chief Championship Officer dan Co-Founder Formula E, Alberto Longo di panggung utama.


“Diundang Pak Gubernur nonton balapan formula E dan saya cukup merasa senang, karena balapan Formula E membawa hiburan bagi rakyat Indonesia,” tutur Puan melalui keterangan tertulisnya.  


Bersama Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno, Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bahlil Lahadalia, Puan berharap, kemeriahan Jakarta E-Prix 2022 dapat mencerminkan nama baik Indonesia, tidak hanya di mata balap internasional, namun juga di mata seluruh dunia. 


“Alhamdulillah acaranya berlangsung lancar. Semoga, ajang balap mobil listrik dunia ini akan meningkatkan citra positif Indonesia,” tutup Puan. (*)

 Puan Maharani Ajak Kader PDI P Bahu Membahu Jadikan Kopi Dari Indonesia Jadi Juara Dunia
Tuesday, May 31, 2022

On Tuesday, May 31, 2022

 

Ketua DPP PDIP, Djarot Saiful Hidayat menerima kopi khas Minang dari Wakil Ketua PDIP Sumatera Barat, Syahrial pada iven Festival Kopi Tanah Air 2022 yang digelar di Parkir Timur Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, Jakarta, Jumat (27/5/2022).

INFONUSANTARA.NET -- Ketua DPR RI, Puan Maharani mengajak seluruh kader PDI Perjuangan, bahu-membahu menjadikan kopi dari Indonesia, juara dunia. Menurutnya, bijih kopi dari berbagai daerah di Indonesia, kualitasnya bagus-bagus bahkan sampai dicari-cari di manca negara.


“Sudah sewajarnya, kader PDI Perjuangan membawa Indonesia menjadi juara dunia kopi,” ujar Puan saat membuka Festival Kopi Tanah Air 2022 yang digelar di Parkir Timur Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, Jakarta, Jumat (27/5). 


Menurut Puan, Festival Kopi Tanah Air ini merupakan wujud dukungan untuk majunya petani Indonesia. “Kita bangun bangsa ini secara bergotong-royong,” imbuhnya.


Puan yang juga Ketua DPP PDIP itu mengatakan, setiap berkeliling Indonesia, kedai kopi hampir ada di tiap kota yang disinggahi.  


“Saya harap, kita bisa kasih souvenir berupa kopi untuk tamu-tamu yang datang. Mari kita dukung petani Indonesia,” ajak Puan.


Iven ini merupakan gagasan PDIP sebagai rangkaian kegiatan peringatan HUT ke-49 PDIP. Hadir Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto bersama jajaran DPP seperti Sukur Nababan, Mindo Sianipar, Ribka Tjiptaning, Djarot Saiful Hidayat dan Wiryanti Sukamdani. 


Juga tampak hadir, Menkop dan UKM, Teten Masduki serta Wakil Menteri Pertanian, Harvico Hasnul Qolbi. 


Hadir juga jajaran anggota fraksi PDIP seperti Charles Honoris, Dolfie OVP, Sudin, Gus Nabil Haroen, Vita Ervina, Masinton Pasaribu, Trimedya Panjaitan, Krisdayanti, Adian Napitupulu dan Aria Bima. 


Penerima Kalpataru dan Aktivis Lingkungan pembina Komunitas Sangga Buana, Chairuddin, karib disapa Babe Iddin juga hadir beserta ribuan peserta acara yang hadir dari berbagai daerah. Acara ini melibatkan 5 kementerian, 29 DPD PDI Perjuangan dari seluruh Indonesia, 4 komunitas produsen kopi dan puluhan merk kopi lokal. 


Terpisah, Ketua PDIP Perjuangan Sumatera Barat, Alex Indra Lukman mengharapkan, Pemprov beserta kabupaten dan kota di Sumatera Barat, tak hanya fokus pada produk pertanian. Sektor perkebunan yang bernilai ekspor seperti bijih kopi, sudah selayaknya diurus secara serius.


“Banyak daerah di Sumatera Barat yang cocok jadi budidaya tanaman kopi. Sayangnya, tanaman ekspor ini masih belum dilirik secara serius oleh petani. Pemerintah mesti berperan agar petani kita tertarik bertanam kopi, karena Indonesia sudah dikenal memiliki potensi besar atas kopi sejak lama,” ungkap Alex. 


Dulunya, ungkap Alex, Sumatera Barat merupakan salah satu penyumbang produksi kopi di Indonesia. “Saat ini, kebutuhan kopi dunia mencapai angka 8,2 juta ton per tahun. Sementara, produksi kopi Indonesia baru diangka 750-an ribu ton per tahun. Potensi pasar masih besar untuk digarap terutama oleh kader-kader PDIP yang berprofesi sebagi petani kopi,” ungkap Alex. 


Jika kader PDIP Sumatera Barat yang terlibat dalam perkebunan kopi terlibat aktif memenuhi kebutuhan pasar nasional bahkan internasional, ungkap Alex, maka telah berkontribusi dalam upaya pemulihan ekonomi pascapandemi. 


“Kita telah mewujudkan salah satu instruksi Ibu Ketua Umum, Ibu Megawati Sukarnoputi, tentang kebangkitan nasionalisme Indonesia, yang jadi tema festival kopi itu,” ungkap Alex.  


Ketua Panitia Festival Kopi Tanah Air 2022, Ono Surono mengatakan, festival inin diawali dengan dialog kopi Tanah Air yang digelar beberapa bulan lalu. Saat itu, melibatkan sejumlah pejabat pemerintahan dan pengusaha kopi lokal. Di situ dibahas topik kopi dari hulu sampai hilir. Termasuk gelar sulang kopi terbanyak yang akan menjadi rekor MURI.  


Ada juga kegiatan pameran oleh sejumlah barista, workshop, pasar lelang biji kopi, mini museum kopi dan pertunjukan seni budaya dan penampilan artis. 


“Ada 535 peserta pelatihan barista. Ada juga photo competition yang pemenangnya diumumkan tiap hari,” kata Ono. (*)

RUU TPKS Sah Jadi UU, Lisda Hendrajoni: Alhamdulilah Berkah Ramadhan
Wednesday, April 13, 2022

On Wednesday, April 13, 2022

 


INFONUSANTARA.NET - DPR RI akhirnya memutuskan untuk menyelesaikan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau TPKS dan disahkan menjadi Undang-undang. Ketok palu pengesahan dilakukan langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani pada Paripurna yang berlangsung pada Selasa (12/4).


"DPR RI sudah bisa mengesahkan UU Tindak Pidana Kekerasan seksual. Yang mana dalam penyampaian akhir Presiden yang diwakili oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak, bahwa pemerintah sudah menyetujui sehingga Insha Allah Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sudah dapat berlaku di Indonesia," ungkap Puan Maharani usai persidangan.


Menanggapi hal tersebut anggota DPR RI yang juga merupakan Anggota Badan Legislasi RUU TPKS, Lisda Hendrajoni menyampaikan rasa syukur yang mendalam, atas pengesahan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang dilangsungkan dalam bulan yang penuh berkah bagi umat Islam. 


" Alhamdulillah, akhirnya perjuangan ini membuahkan hasil yang sudah dinantikan oleh masyarakat. Dengan disahkannya Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang berlangsung di Bulan Suci Ramadhan, Semoga seluruh pihak yang terlibat diberkahi oleh Allah SWT,Aamiin," Ungkap Anggota Fraksi Nasdem tersebut dengan penuh rasa syukur.


Lisda yang sedari awal mendukung penuh dalam perjuangan pengesahaan Undang-undang tersebut, menyebut bahwa penantian masyarakat akan Undang- undang yang menjamin perlindungan dan berpihak pada para korban kekerasan seksual, akhirnya benar-benar dapat terwujud, meskipun sempat tertunda selama satu dekade.


"Meski sempat terganjal beberapa kali di parlemen, Indonesia akhirnya memiliki undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Undang-Undang baru ini akan menjamin dan memberi perlindungan lebih serta akan berpihak kepada korban kekerasan seksual, yang selama ini belum pernah dimiliki oleh Indonesia," jelasnya.


Selanjutnya setelah disahkannya UU TPKS, tentunya pemerintah harus segera membuat aturan-aturan turunan agar UU TPKS menjadi aplikatif dengan sosialisasi dan koordinasi bersama lintas kementerian/lembaga demikian juga pemerintah daerah, agar RUU betul-betul implementatif untuk kepentingan yang terbaik kepada korban kepada masyarakat dan penegak hukum, sehingga dapat diterapkan sesuai dengan aturan yang tertuang.


"Kita sangat yakin UU TPKS sangat Implemantif, sehingga kita berharap pihak pemerintah segera membuat aturan-aturan turunan, agar UU TPKS bisa diterapkan dan menjadi aplikatif,” pungkasnya. (*)

Lempar Batu Sembunyi Tangan
Saturday, April 09, 2022

On Saturday, April 09, 2022

 


*LEMPAR BATU SEMBUNYI TANGAN*

Oleh : Adian Napitupulu


Yang bicara Perpanjangan masa jabatan Presiden bukanlah Jokowi tapi ada tiga Menteri lalu kenapa yang di demo Jokowi bukan para Menteri itu? Ada tiga Ketua Partai yang bicara perpanjangan masa jabatan Presiden tapi sekali lagi kenapa yang di Demo Jokowi bukan tiga partai itu? Yang bicara Presiden 3 Periode itu salah satu lembaga Survey dan salah satu kader Partai tapi kenapa yang di demo Jokowi bukan lembaga Survey atau Kantor partai ?


Untuk merealisasikan Perpanjangan atau pun merubah dari 2 Periode menjadi 3 Periode kewenangannya ada di Senayan bukan di Istana tapi kenapa yang di Demo justru Istana bukan Senayan?


Yang mengatakan tidak berminat 3 periode adalah Jokowi. Yang mengatakan bahwa mereka yang menginginkan 3 Periode adalah orang yang cari muka juga Jokowi. Yang mengatakan bahwa mengenai masa Jabatan ia akan tunduk pada Konstitusi adalah Jokowi, yang mengatakan bahwa menteri tidak boleh lagi bicara tentang perpanjangan masa Jabatan juga Jokowi. Tapi aneh kenapa yang di Demo justeru Jokowi?


Membingungkan ya? 

Kalau kita tanya kenapa yang di Demo Jokowi maka kita akan masuk pada ruang perdebatan dengan argumentasi yang tidak jauh dari asumsi terhadap perasaan Jokowi, terhadap dugaan bahwa semua pernyataan para Menteri dan Ketua Umum Partai tersebut berasal dari keinginan Jokowi. Para insan Terpelajar dan Intelektual itu kemudian tidak lagi mengkaji apa yang di katakan tapi menganalisa perasaan, mendiskusikan keinginan dalam hati Jokowi bukan pernyataan yang di sampaikan.


Wacana perpanjangan maupun tiga periode tersebut membuat banyak orang menjadi gelisah lalu sibuk menganalisa perasaan dan keinginan Jokowi, karena menganalisa rasa tidak punya alat ukur maka sebagian Mahasiswa konon berencana Demo besar besaran ke Istana tanggal 11 April nanti. Nah kalau situasi sudah seperti ini kemana para Menteri dan Ketua Partai yang melemparkan wacana itu? Kenapa semua tiba tiba menjadi diam dan seolah membiarkan semua dampak dari ide dan wacana yang mereka lemparkan di tanggung akibatnya sendirian oleh Jokowi. Tidak ada satupun dari pemilik wacana yang berteriak lantang pasang badan berkata : *"Demo kami, jangan Jokowi.... demo ke tempat saya, jangan ke Istana !!!"*


Cerita belum berakhir, di sosial media baik Whatsapp, Tiktok dll muncul beragam narasi tuntutan yang berkembang, tidak lagi soal wacana perpanjangan maupun 3 periode belaka, sekarang bahkan ada poster atas nama Mahasiswa yang isinya menuntut agar Jokowi mundur dari jabatan Presiden.


Untunglah Mahasiswa segera membantah bahwa tuntutan Jokowi Mundur bukanlah tuntutan Mahasiswa dan Poster itu Hoax belaka. Nah lho.... lalu tuntutan Jokowi mundur itu tuntutan siapa dong? Lalu yang membuat poster Hoax itu siapa dong?


Di pemerintah ada yang lempar wacana lalu sembunyi, di rencana Demo juga ada yang lempar poster lalu sembunyi.... ternyata pepatah lempar batu sembunyi tangan tidak cuma terjadi di lingkaran kekuasaan tapi juga dalam  aksi di jalanan. Mau di manapun itu, istana maupun jalanan, sepertinya para "pelempar batu sembunyi tangan" itu mungkin selalu ada walau dilakukan orang yang berbeda namun berangkat dari motif yang sama yaitu, duduk di lingkaran kekuasaan. Ada yang ingin kekuasaan melalui perpanjangan masa jabatan ada juga yang melalui penggulingan kekuasaan.


Kalo berangkat dari cerita lempar batu sembunyi tangan maka tidak Presiden tidak juga Mahasiswa saat ini jangan jangan sama sama sedang menjadi "korban klaim". Kalau benar begitu, mungkin ada baiknya Presiden Jokowi dan Mahasiswa duduk ngopi bareng di tepi Danau Lebak Wangi sambil bakar ikan dan main gitar di bawah rembulan. Kopi mungkin tidak menjanjikan apa apa, tapi semoga bisa membuat kita duduk bersama, gitar juga tak bisa menyelesaikan masalah tapi setidaknya bisa membuat kita bernyanyi bersama tentang Cinta kita pada Indonesia.


Jakarta, 8 April 2022

Hormat Saya

Adian Napitupulu

*Sekjen PENA 98*  *(Persatuan Nasional Aktivis 98)*

Hari Nelayan Indonesia ke-62,KPK RI Akan Kawal Anggaran Peningkatan Kesejahteraan Nelayan
Thursday, April 07, 2022

On Thursday, April 07, 2022

 


INFONUSANTARA.NET - Ketua KPK RI Firli Bahuri menegaskan jika dirinya selaku pimpinan di lembaga antikorupsi, akan senantiasa mengawal dan memastikan anggaran bagi peningkatan kesejahteraan nelayan di seluruh Indonesia.


Hal tersebut disampaikan Firli Bahuri, dalam keterangan tertulisnya dalam rangka peringatan Hari Nelayan Indonesia ke-62, Rabu (06/04/2022), di Jakarta.


“Selamat Hari Nelayan Indonesia ke-62,” kata H Firli Bahuri.


Dikatakannya kemudian, nelayan adalah profesi penting bagi perekonomian Indonesia, dan setiap nelayan di tanah air, bertaruh jiwa dan harga setiap harinya di laut lepas dan samudera untuk mencari nafkah, dan berkontribusi terhadap ekonomi negara ini.


Perjuangan nelayan itu sangat keras, tambah Firli lagi. Karena itu, semua pihak harus menghargai profesi nelayan, sebab mereka bekerja merauh rupiah sebagai pencari ikan dengan cara yang hak dan halal.


Keteguhan profesi nelayan dalam mencari nafkah dan menghidupi keluarganya, terkadang tidak dibarengi dengan tingkat kesejahteraan para nelayan. Hal itu terlihat dari taraf hidup kebayakan nelayan adalah miskin. 


“Kebanyakan nelayan di Indonesia itu tinggal di rumah reot di bibir Pantau, dan muara. Hal itu sungguh miris dan memprihatikan,” ucap Firli kemudian.


Karena itu, KPK akan memastikan untuk mengawal setiap kebijakan, anggaran, yang dialokasi bagi peningkatan kesejahteraan nelayan di seluruh tanah air.

Pada Hari Nelayan Indonesia ke-62 ini, tukas Firli Bahuri, dia mengusulkan agar nelayan diangkat sebagai pahlawan ekonomi devisa samudera dan Pahlawan pertanahan dan kedaulatan negara. 


“Saya pikir, para nelayan di tanah air, layak mendapatkan gelar tersebut,” usulnya.


Ditengah persoalan faktor kemiskinan nelayan di tanah air, banyak aparat penyelenggaran negara justru menjadikan hal tersebut untuk meraup keuntungan dengan melakukan tindak pidana korupsi.


Sebut saja korupsi ekspor benih lobster, pengadaan kapal nelayan, tukar guling tanah untuk tambak dan lain sebagainya, papar Firli.


“Saya pastikan, KPK, Polri dan Kejaksaan RI akan bongkar praktek korupsi yang merugikan nelayan,” tegasnya.


Pemerintah sebenarnya banyak membuat kebijakan dan program kesejahteraan bagi para nelayan. Namun sayangnya tidak sedikit program kesejahteraan tersebut dijadikan peluang oleh oknum-oknum penyelenggara negara, untuk meraup keuntungan dengan cara tidak halal, yakni korupsi. 


“Karena itu, saya ingatkan aparatur pemerintah dan pejabat, untuk tidak main-main dengan hajat hidup nelayan di Indonesia, atau akan berhadapan dengan institusi penegak hukum seperti KPK,” tegas Firli Bahuri.[*]

Ketahui Bedanya! Ini Aturan Jokowi Hadapi Ramadan dan Idul Fitri 2022
Thursday, March 24, 2022

On Thursday, March 24, 2022



Infonusantara.net --  Bulan suci Ramadan tahun ini diperkirakan dimulai pada awal April 2022 dan menjadi Ramadan ketiga dalam suasana pandemi Covid-19.


Ini tiga aturan yang dikeluarkan Presiden Jokowi dalam menghadapi masuknya Bulan Ramadan dan Lebaran Idul Fitri 1443 H/ 2022 tahun ini yang masih dalam situasi pandemi Covid-19.


Keputusan ini diambil setelah melihat perkembangan kasus Covid-19 yang kian melandai. Pertama, mengizinkan masyarakat untuk melakukan perjalanan mudik pada libur lebaran. 


"Situasi pandemi membaik membawa optimisme menjelang datangnya Bulan Suci Ramadan. Bagi masyarakat yang ingin mudik lebaran dipersilakan.


Namun demikian, Jokowi menetapkan syarat para pemudik telah menerima vaksinasi Covid-19 sebanyak dua kali  atau satu kali booster serta menerapkan protokol kesehatan secara ketat," kata Jokowi dalam keterangan resminya, Rabu (23/3) dikutip dari CNN Indonesia.


Selanjutnya, beda dari Ramadan tahun lalu, kebijakan pada Ramadan tahun ini memberi izin umat Islam melaksanakan ibadah sholat Tarawih secara berjamaah di masjid tetap dengan prokes. 


Kemudian terakhir, aturan melarang pejabat dan aparatur sipil negara (ASN) menggelar acara buka bersama sepanjang bulan Ramadan. Ia juga melarang pejabat dan ASN melaksanakan open house.


"Untuk pejabat dan pegawai pemerintah, kita masih melarang untuk lakukan buka puasa bersama dan juga open house," kata Jokowi.(Inf)