Tim Pekat IB Padang Pariaman Berhasil Juarai Turnamen Sepak Takraw IPPD Cup X se-Sumatera

Tim Pekat IB Padang Pariaman Berhasil Juarai Turnamen Sepak Takraw IPPD Cup X se-Sumatera

Info Positif On Selasa, Juni 15, 2021

INFONUSANTARA.NET - Open turnamen sepak takraw IPPD Cup x se-Sumatera yang diselenggarakan di suayan 50 kota payakumbuh, tim pekat IB berhasil keluar juara I.

Keberhasilan tim pekat IB ini setelah mengalahkan tim sepak takraw STC Pasaman di babak final, sedangkan peserta dalam pertandingan ini di ikuti sebanyak 32 tim.

Open turnamen sepak takraw yang diadakan IPPD SP pemuda suayan ini di laksanakan sejak 25 Mei 2021. Turnamen di mulai dari babak penyisihan berhadapan dengan tim sepak takraw yang tangguh.

Di babak penyisihan ini tim Pekat IB berhasil melewati hingga masuk ke babak final yang di laksanakan 11 Juni 2021 berhadapan dengan tim STC Pasaman.

Berikut hasil pertandingan pada babak final open turnamen sepak takraw yang diselenggarakan IPPD SP yaitu Tim pekat IB Padang Pariaman raih juara I, STC Pasaman Juara II, Mudo Paguno 50 kota juara III dan juara IV di raih tim super Ulakan.

Open turnamen sepak takraw se-sumatera ini, tim Pekat IB di komandoi oleh pengurus Pekat IB Padang Pariaman selaku Manager Rian Kotto dan pelatih Agung Alimaesa selaku ketua OKK DPK Pekat IB Sei.Geringging.

Ketua Pekat IB Padang Pariaman, Irmansyah turut mendampingi open turnamen sepak takraw bersama Bendahara DPW Pekat IB Sumbar ini menyampaikan ucapan terima kasih atas keberhasilan tim pekat IB meraih juara I pada turnamen sepak takraw se-sumatera.

“Keberhasilan ini, kita harus terus memotivasi para atlet yang ada di Padang Pariaman untuk bisa meraih juara di turnamen yang di selenggarakan di Sumatera barat maupun di luar Sumbar” ucap Irmansyah.

Ketua PEKAT IB Padang Pariaman Irmansyah beserta Bendum PEKAT IB DPW Sumbar Bang Don berikan apresiasi atas keberhasilan tim pekat IB meraih juara I, selain itu membawa harum nama padang pariaman khususnya pekat IB Padang Pariaman di luar daerah dalam kanca dunia olahraga.

“Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak kepada adik-adik khususnya kepada manajer dan pelatih yang sudah susah payah mendampingi tim takraw PEKAT IB Padang Pariaman dan apresiasi yang sangat tinggi atas keberhasilan ini” ucap Irmansyah mengakhiri,(Budi Kurniawan).

Editor : Heri Suprianto

Satpol PP Sumbar diminta kedepankan sisi humanis dalam penegakan Perda

Satpol PP Sumbar diminta kedepankan sisi humanis dalam penegakan Perda

Info Positif On Selasa, Juni 15, 2021

Wakil Gubernur Sumbar, Audy Joinaldy saat memimpin Apel Satpol PP Sumbar di Padang, Selasa (15/6/2021).

INFONUSANTARA.NET - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Sumatera Barat diminta mengedepankan sisi humanis saat berhadapan dengan masyarakat ketika menjalankan tugas penegakan Peraturan Daerah (Perda).

"Ada konotasi negatif yang melekat pada Satpol PP hampir di semua daerah di Indonesia. Dibayangkan sebagai tukang acak-acak dagangan atau tukang bubarin orang jualan. Ayo kita ubah stigma tersebut dengan mengedepankan sisi humanis dalam menjalankan tugas, agar kesan itu pelan-pelan terkikis," kata Wakil Gubernur Sumbar, Audy Joinaldy saat memimpin Apel Satpol PP Sumbar di Padang, Selasa (15/6/2021).

Ia memahami tugas Satpol PP sangat berat yaitu menegakkan aturan yang dibuat oleh pemerintah daerah. Mau tidak mau, Satpol PP harus bersinggungan langsung dengan masyarakat, dengan pelanggar Perda.

Meski demikian pendekatan yang dilakukan tidak boleh anarkis. Harus menyampaikan dengan baik, dengan sopan. 

"Caranya itu, how to doit-nya harus humanis. Kalau perlu turunkan anggota Satpol PP perempuan sehingga komunikasi dengan pelanggar Perda bisa lebih baik dan penanganan dilakukan secara humanis," tegasnya. 

Bagaimanapun, katanya, Satpol PP adalah pelayan masyarakat. Jadi harus bisa melayani meskipun masyarakat yang dihadapi itu melanggar Perda.

"Kalaupun orang yang ditegur ngotot tetap harus sabar karena risiko jadi pelayan publik harus sabar. Mau di maki, di cerca, diledek, tetap harus sabar," katanya.

Pentungan dan tameng itu hanya dikeluarkan pada situasi-situasi khusus misalnya saat menghadapi kerusuhan yang tidak terkendali sehingga kemungkinan akan membahayakan bagi personel.

Audy menyebut sejak menjabat sebagai Wakil Gubernur Sumbar, ia banyak menerima laporan dan keluhan dari masyarakat melalui media sosial  tentang Satpol PP, meskipun bukan Satpol PP Sumbar.

"Ada laporan bahwa kafenya tiba-tiba didatangi oleh Satpol PP pukul 22.00 WIB. Disuruh tutup karena masih pandemi. Tapi petugasnya turun dari truk sambil bawa tameng seolah tamu kafe adalah penjahat. Sementara ada kafe yang ramai juga tetapi tidak digerebek," ujarnya.

Masyarakat melihat ada inkonsistensi saat Satpol PP menindak. Tebang pilih. "Ini juga tidak diperbolehkan," ujarnya.

Selain itu karena porsonel Satpol PP Sumbar masih kurang, maka kekompakan harus tetap dijaga. Tutupi kekurangan tim dalam arti yang positif.

Dalam masa pandemi COVID-19 Satpol PP juga dituntut menjadi duta penerapan protokol kesehatan mulai dari lingkungan terkecil di keluarga, RT, RW hingga keluarahan. Jangan sampai ada anggota Satpol PP yang tidak menggunakan masker saat keluar rumah.

"Harus bisa jadi contoh dari tingkat paling bawah," katanya.

Sementara itu Kepala Satpol PP Sumbar Dedy Diantolani mengatakan sejak awal pandemi anggota Satpol PP berkomitmen untuk menerapkan dan mengawasi disiplin protokol kesehatan di tengah masyarakat.

"Kita sudah melakukan banyak penindakan. Semua dikomunikasikan dengan baik pada pelanggar," katanya.

*BIRO ADPIM SETDA PROV. SUMBAR*

Puluhan Warga Pertanyakan Apa Dasar BPN Lakukan Pemasangan Patok Hak Milik Diatas Tanah Vila Tama Jorong Padang Candi Pulau Punjung

Puluhan Warga Pertanyakan Apa Dasar BPN Lakukan Pemasangan Patok Hak Milik Diatas Tanah Vila Tama Jorong Padang Candi Pulau Punjung

Info Positif On Senin, Juni 14, 2021

Puluhan Warga Pertanyakan Apa Dasar BPN Lakukan Pemasangan Patok Hak Milik Diatas Tanah Vila Tama Jorong Padang Candi Pulau Punjung

INFONUSANTARA.NET - Puluhan warga Vila Tama, Jorong Padang Candi, Nagari Sungai Dareh, Kecamatan Pulau Punjung, datangi Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten  Dharmasraya.pada hari Senin siang  (14/07/2021).

Kedatangan puluhan warga tersebut, menyusul adanya pemasangan patok hak milik yang di lakukan oleh Oknum Petugas Kanwil dan BPN Kabupaten Dharmaraya bersama intasi terkait pada tanah di Vila Tama, Jorong Padang Candi, Nagari Sungai Dareh, Kecamatan Pulau Punjung tersebut pada hari Kamis (10/07/2021) lalu.

Diketahui warga yang datangi kantor BPN Kabupaten Dharmasraya itu adalah sejumlah anggota Polres Dharmasraya, Asisten III Pemkab Dharmasraya dan PNS Dinas Kesehatan Dharmasraya serta sejumlah pegawai serta warga yang menghuni perumahan Vila Tama, Jorong Padang Candi, Nagari Sungai Dareh sejak puluhan tahun lalu.

Sementara itu perwakilan warga, Vila Tama, Jorong Padang Candi, Nagari Sungai Dareh Hurmal (52) yang di temui awak media mengatakan, kami datang ke BPN, karena patok hak milik yang dipasang oleh petugas BPN pada Kamis (10/07/2021) beberapa hari lalu sudah meresahkan kami.

Kita mempertanyakan apa dasar BPN melakukan pemasangan patok di atas tanah tersebut tidak memberitahukan dan kami telah memiliki sertifikat secara sah dari BPN. Di mana kesalahan kami, selama ini kami tinggal sudah puluhan tahun di Vila Tama, Jorong Padang Candi, Nagari Sungai Dareh.

"Warga yang tinggal di Bila Tama itu, semuanya telah memiliki sertifikat sendiri-sendiri, dan saya sendiri miliki tanah seluas 4,8 Hektar, belum lagi warga lainya," ucapnya

Ditambahkan, mirisnya lagi, mengaku memiliki sertifikat induk tahun 1981 itu mengaku dan saat ini warga tidak bisa menjadikan sertifikat sebagai jaminan dalam peminjaman di Bank.

"Anehnya, pihak BPN setempat mengatakan sertifikat milik warga tidak bisa digadaikan ke bank, lantas bagaimana sertifikat tanah yang di miliki oleh pemilik rumah Vila Tama, Jorong Padang Candi, Nagari Sungai Dareh yang di keluarkan oleh BPN tersebut, "ujarnya.

Sementara itu Kepala Kantor BPN Kabupaten Dharmasraya Ahmad Yahdi yang di temui awak media di kantornya setelah pertemuan dengan warga Vila Tama, Jorong Padang Candi, Nagari Sungai Dareh mengatakan,  iya benar tadi ada warga penghuni Vila Tama, Jorong Padang Candi, Nagari Sungai Dareh mempertanyakan tentang pihak BPN Kabupaten Dharmasraya pasif atau menunggu tentang penyelesaikan pemasalahan ini semoga tuntas.

Memang berapa hari lalu pada hari Kamis (10/07/2021) ada kegiatan pemasangan patok batas,itu adalah tentang adanya perintah dari pihak Polda Sumbar ke Kanwil BPN Sumatera Barat,tidak lanjut tentang penyelsaian tapal batas kedua belah pihak, antara Kamal yang bertetangga langsung dengan Zulfikar yang jadi masalah selama ini, dan itu pun adalah perintah Polda memohon kepada Kanwil BPN Sumatera Barat dan petugas pengukuran BPN Kabupaten Dharmasraya.

"Ini Tim nya sudah lama dalam rangka penyelesaian dalam masalah itu," ucap  Kepala Kantor BPN Kabupaten  Dharmasraya Ahmad Yahdi.

"Kita sebagai pihak BPN Dharmasraya menunggu,karena BPN itu pasif,nanti akan di ikutkan dalam penyeselesaian tersebut.Mungkin nantinya penyelesaian di Polda dalam penertibtan keduanya sertifikat antara Kamal dengan Zulfikar, sama penerbitan tahunnya, kalau tidak salah pada tahun 1981" kata Kepala Kantor BPN Kabupaten  Dharmasraya Ahmad Yahdi.

Kemudian tentang kepemilikan sertifikat tanah pemilik perumahan Vila Tama, Jorong Padang Candi, Nagari Sungai Dareh yang di miliki warga tersebut,tetap Sah karena mereka memiliki sertifikat yang sah dari BPN Kabupaten Dharmasraya.

Kasusnya saat ini di pihak Polda Sumbar, bukan di BPN dan kita tunggu saja penyelesaian sengketa tanah tersebut oleh pihak Polda Sumbar," tegas Kepala Kantor BPN Kabupaten  Dharmasraya, Ahmad Yahdi (*/MsX)

Dugaan Kasus Pemotongan Pokir Bansos, Kuat Motifnya Pribadi dan Politik,Ilham Maulana: Saya Akan Bongkar Semuanya

Dugaan Kasus Pemotongan Pokir Bansos, Kuat Motifnya Pribadi dan Politik,Ilham Maulana: Saya Akan Bongkar Semuanya

Info Positif On Senin, Juni 14, 2021

INFONUSANTARA.NET - Warga kota  dan juga lembaga legislatif di DPRD Padang serta partai politik sempat heboh dengan adanya pemberitaan di media masa terkait pemeriksaan Wakil Ketua DPRD Kota Padang Ilham Maulana yang juga Ketua DPC Demokrat Padang itu terkait pemeriksaan dirinya di Polresta Padang atas kasus dugaan pemotongan dana pokok pikiran (Pokir).

Menanggapi hal tersebut, Ilham Maulana angkat bicara. Menurutnya pelaporan dirinya ke Polresta Padang didasari pribadi dan kepentingan politik.

Dia menduga ada aktor dan pemeran atau dalang dalam pelaporan masalah ini. Kuat motifnya pribadi dan politik,"tegas Ilham Maulana saat dikonfirmasi melalui pesan suaranya ke Whatsapp infonusantara.net, Senin (14/6/2021).

Ketua DPC Demokrat Padang itu mengungkapkan akan mendalami masalah ini segera dengan mencari siapa aktor dibalik semua ini. Menurut Ilham, timnya sudah bekerja dengan mengumpulkan semua data dan informasi.

Wakil Ketua DPRD Kota Padang ini juga menyatakan kenapa dari 45 anggota dewan hanya dia sendiri saja yang  masuk laporan ke Polresta Padang. Sedangkan yang memasukkan pokir bansos itu hampir rata - rata semua anggota dewan. Kenapa hanya dirinya saja yang dikejar untuk pokir bansos ini.

Ilham berjanji akan membongkar semuanya "permainan" oknum-oknum yang sengaja mendeskreditkan dirinya.

"Saya akan buka semuanya nanti dan akan melaporkan pula ke Polresta Padang ,"tegas Ilham.

Ilham menjelaskan saat ini dirinya belum bisa memenuhi panggilan penyidik disebabkan kesibukannya melaksanakan kegiatan dinas kedewanan.

"Saya sudah menyurati Polresta Padang sejak dari pembahasan LKPD Walikota di Bukittinggi hingga perjalanan kunjangan dinas sebagai Koordinator II Pansus LKPD Walikota 13-17 Juni 2021. Jadikan cukup koorperatif saya dalam menyikapi hal ini, " katanya.

Surat tersebut dikirim ke Polresta Padang dengan kop surat Sekretariat DPRD Padang.

Sebelumnya diberitakan, Wakil Ketua DPRD Padang, Ilham Maulana tersangkut dugaan kasus penyelewengan dana pokir anggota DPRD. Kasus ini sudah ditangani pihak Satuan Reserse dan Kriminal (Satreskrim) Polresta Padang.

Informasi yang dihimpun, dugaan penyelewengan dana pokir itu mencapai Rp 500 ribu perorang yang terjadi di wilayah daerah pemilihannya.

Kasatreskrim Polresta Padang, Kompol Rico Fernanda mengatakan kasus ini dalam pemeriksaan Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Rico menambahkan sejumlah saksi sudah diperiksa dan termasuk Ilham Maulana yang juga akan diminta keterangan.(Inf)

Pembangunan Jalan Rusak di Simpang RSUD, PUPR Mentawai Usulkan Anggarannya Melalui DAK Tahun 2022

Pembangunan Jalan Rusak di Simpang RSUD, PUPR Mentawai Usulkan Anggarannya Melalui DAK Tahun 2022

Info Positif On Senin, Juni 14, 2021

INFONUSANTARA.NET - Jalan rusak yang berada di simpang RSUD Mentawai menuju Kecamatan Sipora Utara di rencanakan pembangunannya tahun 2022.

“Untuk perbaikan jalan melalui kegiatan pemiliharaan akan di lakukan dalam waktu dekat ini sambil menunggu titik terang dari temuan BPK” ucap Kabid Bina Marga Dinas PUPR Mentawai, Asril di ruang kerjanya, Senin (14/6/2021).

Dia menyebut, jalan dari simpang RSUD menuju kantor camat Sipora utara ini merupakan jalan prioritas kabupaten dan pengerasan jalannya juga sudah cukup lama.

“Seharusnya sudah waktunya juga untuk di bangun secara permanen, akan tetapi anggaran APBD terbatas” ucap Asril.

Untuk menyikapi hal itu, pihaknya pada tahun 2022 mengusulkan anggaran melalui Dana Alokasi Khusus (DAK), mudah-mudahan anggaran tersebut di setujui dan bisa di lakukan peningkatan jalan, tuturnya.

Menyikapi adanya jalan yang rusak arah ke IGD Mentawai dan juga merupakan perlintasan strategis, untuk pembenahannya tersebut tersedia anggarannya di pemiliharaan rutin tahun 2021.

Perbaikan jalan, kata Asril anggarannya ada di kegiatan pemeliharaan rutin, namun belum bisa eksen, karena masih menunggu titik terang temuan BPK tahun 2020, dimana saat ini sedang dalam proses.

“Kalau persoalan temuan BPK ini sudah selesai sudah nampak titik terangnya, kita akan mulai melakukan perbaikan jalan yang rusak, ini semua di lakukan agar tidak terjadi timpa tindih” ucap Asril.

Diakuinya untuk penanganan jalan rusak untuk tahun ini memang tidak maksimal, karena hanya melalui anggaran rutin yang sifatnya perbaikan sementara bukan permanen.

Jadi anggaran yang akan di usulkan melalui DAK tahun 2022 untuk peningkatan jalan dari simpang RSUD sampai kantor camat sipora utara  itu memakan biaya sebesar 6 miliar.

Secara menyeluruh, kata Asril mulai siberut Utara hingga Pagai Selatan semua ruas jalan urgen untuk ditangani, karena membuat skala prioritas itu dilematis yang terkendala soal  keterbatasan anggaran.

“Apalagi sekarang anggaran selalu di recofusing terkait dengan pandemi covid-19, makanya tidak semua kegiatan bisa maksimal” ucap Asril mengakhiri.

Editor : Heri Suprianto

10 Titik Perbatasan Antar Kabupaten dan Kota di Sumbar Segera Ditetapkan

10 Titik Perbatasan Antar Kabupaten dan Kota di Sumbar Segera Ditetapkan

Info Positif On Senin, Juni 14, 2021

 

Gubernur Sumbar Mahyeldi saat Rapat Tim Tapal Batas bersama OPD terkait

INFONUSANTARA.NET - Sepuluh titik perbatasan antara kabupaten dan kota di Sumatera Barat telah selesai difasilitasi dan menemukan kesepakatan sehingga penetapannya bisa segera dilakukan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri)

"Dari 10 (sepuluh) titik itu, 5 (lima) tinggal proses penerbitan Permendagri sementara lima titik sudah ditemukan kesepakatan dan dilanjutkan dengan proses penyusunan Permendagri," ini disampaikan Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi disela-sela Rapat Tim Tapal Batas bersama OPD terkait si Padang, Senin (14/6/2021) 

Gubernur Sumbar katakan, 5 (lima) titik yang telah selesai itu masing-masing perbatasan Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Padang,  Kabupaten Limapuluh Kota dan Kota Payakumbuh, Padang Pariaman dan Kota Pariaman, Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Solok dan Kabupaten Tanah Datar dengan Kabupaten Padang Pariaman.

"Sementara 5 (lima) titik yang sudah mendapatkan kesepakatan dan tengah proses penyusunan Permendagri diantaranya Kabupaten Dharmasraya dengan Solok Selatan, Kabupaten Sijunjung dengan Tanah Datar, Kabupaten Pasaman dengan Pasaman Barat, Kabupaten Tanah Datar dengan Kabupaten Solok, dan Kabupaten Sijunjung dengan Kota Sawahlunto," ujar Mahyeldi.

Mahyeldi juga sampaikan, meski proses di tingkat provinsi sudah selesai namun Mahyeldi meminta agar kelengkapan dokumennya diperiksa kembali agar tidak mengakibatkan persoalan dikemudian hari.

"Dan untuk dua titik yaitu antara Kabupaten Agam dengan Bukittinggi serta Tanah Datar dengan Padang Panjang, Pemprov Sumbar akan bersurat ke Kemendagri untuk meminta fasilitasi ulang penyelesaian batas wilayah," katanya.

Kepala Biro Pemerintahan Sekretariat Provinsi Sumbar, Iqbal Ramadi Payana mengatakan upaya fasilitasi penegasan batas sudah dimulai oleh tim Penegasan Batas Daerah (TPBD) Provinsi Sumbar sejak 2012.

Tim memberikan pertimbangan terhadap proses dan progres dalam penyelesaian penegasan batas antara daerah tersebut.

"Secara teknis semua dokumen sudah di Kemendagri. Namun karena penegasan batas ini menganut prinsip kesepakatan, maka kalau ada kesepakatan baru antara dua daerah nantinya, masih ada ruang untuk revisi," katanya.

Terkait batas Agam-Bukittinggi dan Tanah Datar-Padang Panjang jika ada kesepakatan baru, Pemprov Sumbar akan menyurati Kemendagri untuk menfasilitasi ulang kesepakatan antara dua pihak.

(Biro Adpim Setdaprov Sumbar)

Peringati Hari Donor Darah Sedunia, Dua's Coffeee bersama KSR PMI UBH Gelar Donor Darah

Peringati Hari Donor Darah Sedunia, Dua's Coffeee bersama KSR PMI UBH Gelar Donor Darah

Info Positif On Senin, Juni 14, 2021

 

Dokumentasi donor darah yang digelar KSR PMI Unit UBH Proklamator bersama komunitas paguyuban Nias di Kota Padang, Sumatera Barat

INFONUSANTARA.NET - Seiring pandemi wabah virus Covid-19, pasokan sel darah merah kian menipis, UKM KSR PMI Unit Universitas Bung Hatta Proklamator bersama Dua's Coffee berkolaborasi dengan lembaga dan atau komunitas menggelar aksi kemanusiaan yakni donor darah serta membagikan masker kepada masyarakat umum, Selasa (15/6/2021) hingga Kamis (17/6/2021) di Dua's Coffee, Jalan Bandar Purus No.75, Kel. Padang Pasir, Kec. Padang Barat, Kota Padang.

Aksi kemanusiaan tersebut mengisi agenda Hari Donor Darah Sedunia (World Blood Donor Day) 2021, yang diperingati setiap tanggal 14 Juni oleh negara-negara di seluruh dunia. Yang mana kegiatan tiga hari kedepan mengusung taqline, 'Ingin Kopi, Ingat Dua's Coffee dan Ingin Donor Darah, Ingat PMI', sebut Wempi Muttaqin, Direktur dan Owner Dua's Coffee, kepada awak media, Senin (14/6/2021).

Wempi  menyampaikan, kegiatan donor darah selain bersama UKM KSR PMI Unit UBH Proklamator, juga berkolaborasi dengan sejumlah lembaga, seperti PW GPK Sumbar, DPD KNPI Kota Padang, PW AMK Sumbar, Kadin Kota Padang, PD PARFI Sumbar, PERBAKIN Sumbar, POKDARKAMTIBMAS Sumbar, AKU MANDIRI Sumbar, BPC HIPMI Kota Padang, Pemuda Panca Marga Sumbar, Perusahaan Umum Daerah Padang Sejahtera Mandiri dan Forum Pengurangan Resiko Bencana Kota Padang.

"Kolaborasi ini tentunya sangat baik membantu saudara kita yang membutuhkan sel darah merah di masa pandemi Covid-19, seperti halnya aksi kemanusiaan PMI Padang dan Sumbar yang senantiasa berupaya meringankan beban sesama dalam hal berdonor darah," kata Wempi didampingi Komandan UKM KSR PMI Unit UBH Proklamator, Rudy Agustian.

Tidak itu saja kata Wempi, aksi donor darah ini sebagai bentuk dukungan dan membantu pemerintah daerah, baik itu Satgas Covid-19 Sumatera Barat dan Palang Merah Indonesia (PMI) untuk menyosialisasikan pencegahan Covid-19 di Kota Padang, Sumatera Barat dan termasuk menyiapkan pasokan sel darah merah di PMI. Kemudian, sebagai bentuk apresiasi kepada pendonor, Dua's Coffee akan membagikan paket kopi dibantu lembaga yang telah berkolaborasi.

"Relawan donor darah juga kita apresiasi dengan memberikan paket kopi asli olahan dari Dua's Coffee sebagai apresiasi. Kita berharap aksi kemanusiaan donor darah ini tidak berhenti untuk menyelamatkan nyawa saudara-saudara kita yang membutuhkan," ungkap Wempi.

Sementara itu, Komandan UKM KSR PMI Unit UBH Proklamator, Rudy Agustian mengatakan, tidak perlu khawatir mendonorkan darah saat pandemi seperti ini. "Selama donor darah sudah ada aturan dan dibuat seaman mungkin dari perawat dan dokter dari UTD. Tentunya menerapkan protokol kesehatan, jadi masyarakat tidak perlu khawatir dan ragu," ungkap Rudy.

Bahkan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 katanya, telah membagikan tips bagi pendonor darah selama masa pandemi. "Yang jelas relawan yang melakukan donor darah tetap menerapkan protokol kesehatan, dan dokter juga akan memastikan keamanan tranfusi darah," tutupnya. (thr)

Buruknya Pelayanan UGD, Sidak Bupati Solok Berujung Dibebastugaskannya Kepala Puskesmas

Buruknya Pelayanan UGD, Sidak Bupati Solok Berujung Dibebastugaskannya Kepala Puskesmas

Info Positif On Senin, Juni 14, 2021

 

Buruknya Pelayanan UGD, Sidak Bupati Solok Berujung Dibebastugaskannya Kepala Puskesmas.(ist) 

INFONUSANTARA.NET - Karena banyaknya pengaduan dari masyarakat yang disampaikan lewat media sosial, bahkan ada yang melaporkan langsung kepada Bupati, Bupati Solok, Epyardi Asda  melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) ke Puskesmas Tanjung Bingkung, Kecamatan Kubung Kabupaten Solok Sumatra Barat, Sabtu, 12 Juni 2021.

Dalam Sidak tersebut, Bupati menyampaikan kekecewaannya, terhadap buruknya layanan yang diberikan kepada masyarakat oleh pihak Puskesmas.

Sesampainya di Puskesmas, Bupati langsung mengklarifikasi keterangan dari salah seorang masyarakat yang melaporkan kondisi tersebut dengan kepala Puskesmas, Yuliarni. Bupati mempertanyakan kebenaran pelaporan tersebut terjadi, dimana rendahnya layanan Puskesmas terutama UGD kepada masyarakat. 

"Dan ternyata laporan yang sampai ke saya itu benar, masyarakat tak mendapatkan layanan yang baik. Layanan UGD hanya sampai jam 5 sore, setelah itu mereka tak mau melayani pasien dengan alasan  layanan sudah habis," ungkapnya.

Sebelumnya  Bupati, dari awal telah mengumpulkan seluruh Kepala Puskesmas dan dinas kesehatan untuk memberikan layanan prima kepala masyarakat. 

Ia mengatakan terutama sekali layanan darurat yang harus siaga 24 jam. Jika perlu penambahan petugas saya sudah instruksikan kepala dinas mengaturnya. 

"Sekarang saya mendapatkan laporan seperti ini dan saya lihat secara langsung  ternyata memang tak sesuai dengan keinginan saya. Saya sedih sekaligus kecewa dengan kondisi ini," sebut orang nomor satu di Kabupaten Solok.

Dalam pertemuan tersebut, bupati mengatakan langsung dan kepada Sekda membebaskan tugas kepala Puskesmas dan memerintahkan kepala dinas kesehatan melalui Sekda untuk langsung mengevaluasi kinerja pegawai di Puskesmas tersebut. 

"Selanjutnya kepala dinas kesehatan dan perangkatnya akan saya panggil Senin depan (14/06/2021) untuk menghadap saya. Dan saya perintahkan kepada pak Sekda untuk memberikan surat teguran terkait ini," katanya, sebagaimana dikutip dari BentengSumbar.com.

Sementara itu, salah seorang masyarakat bernama (y)menyebutkan bahwa, kondisi buruknya layanan UGD Puskesmas tersebut telah lama berlalu. Bahkan katanya masyarakat sekitar sudah malas untuk berobat di Puskesmas tersebut. 

Pelaporan langsung kepada Bupati adalah puncak dari kekesalan masyarakat terhadap layanan Puskesmas tersebut. Bahkan Wali Nagari pun telah sering menyampaikan kepada kepala Puskesmas akan keluhan masyarakat tersebut. 

"Namun semua itu tidak mereka tanggapi, kami sangat berterimakasih bapak Bupati turun langsung menindaklanjuti laporan kami. Pengaduan ini adalah untuk kepentingan bersama bukan untuk kepentingan pribadi saya. Seperti beberapa waktu yang lalu ada kecelakaan di depan Puskesmas ini, sudah lebih setengah jam korban di UGD tak ada petugas yang menolong dengan alasan jam layanan sudah habis," tambahnya.

"Kami sebagai masyarakat sekitar menilai, sudah sepatutnya hal ini dilaporkan langsung kepada kepala daerah. " Demi kepentingan masyarakat banyak dan persoalan kemanusiaan, hanya maksud kami dan bukan yang lain," tutupnya. 

Kunker ke Pulau Jawa,Pansus RPPA TA 2020 DPRD Padang Membawa Camat dan OPD Lingkup Pemko Padang

Kunker ke Pulau Jawa,Pansus RPPA TA 2020 DPRD Padang Membawa Camat dan OPD Lingkup Pemko Padang

Info Positif On Senin, Juni 14, 2021

 

Kasubag Kajian Perundang Undangan DPRD Kota Padang,Meri Susi Sari Deliati, SH

INFONUSANTARA.NET - Usai melaksanakan pembahasan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2020 pada pekan lalu di Bukittinggi, terhitung 13 s/d 17 Juni 2021 Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Padang langsung melaksanakan perjalanan dinas keluar Provinsi Sumatera Barat ke pulau Jawa yang tergabung dalam Pansus Pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020.

Sesuai jadwal Bamus DPRD Kota Padang, perjalanan dinas atau kunjangan kerja (kunker) keluar provinsi Sumatera Barat yang tergabung dalam Pansus pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2020 ini turut didampingi oleh beberapa Sekretariat DPRD dan juga OPD dilingkungan Pemko Padang.

Hal itu disampaikan Kasubag Kajian Perundang Undangan DPRD Kota Padang, Meri Susi Sari Deliati, SH, saat dikonfirmasi infonusantara.net pada Senin (14/6/2021) di DPRD Kota Padang.

Lebih lanjut Meri menyampaikan, kunjungan kerja yang tergabung dalam Pansus pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2020 ini akan menyambangi dinas-dinas dan DPRD setempat.

Berikut nama daerah dan OPD serta DPRD yang di kunjungi serta OPD dari lingkup Pemko Padang yang ikut mendampingi.

1.Kunjangan kerja Pansus dari Komisi I DPRD Kota Padang melakukan kunjungan ke daerah Sidoarjo menyambangi DPRD Sidiarjo, BPKAD Sidoarjo dan Inspektorat Sidoarjo. Dan OPD yang mendampingi BPKAD Kota Padang, Ass I, Bagian Pemerintahan Kota Padang, Camat Kota Padang dan Inspektorat Kota Padang.

2. Kunjungan kerja Pansus dari Komisi II DPRD Padang  ke Depok (DPRD Kota Depok, BKD Kota Depok dan Bapenda Kota Depok), dan OPD pendamping yakni,  Bappeda Kota Padang, BPKAD Kota Padang dan Bapenda Kota Padang.

3.Kunjungan kerja Pansus dari Komisi III DPRD Kota Padang ke Kota Bogor (Bappeda Kota Bogor, DPRD Kota Bogor dan DLH Kota Bogor),dan OPD pendampingnya dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Padang, Bagian Pembangunan.

4.Kunjungan kerja Pansus dari Komisi IV  ke Bandung (BPBD Kota Bandung, Dinas Kesehatan Kota Bandung dan Dinas Pendidikan Kota Bandung), didampingi oleh BPBD Kota Padang,Dinas Kesehatan Kota Padang,dan Dinas Pendidikan Kota Padang.

Ketua DPRD Padang, Syafrial Kani membenarkan hal itu serta berharap hasil kunker dapat diimplementasikan dengan sebaik-baiknya.

Ia menyampaikan, dilakukan kunker untuk melihat perbandingan dengan daerah yang disambangi serta menyamakan nanti jika regulasinya jelas dan dibolehkan oleh aturan yang ada." Kita sambil belajar ke daerah yang dikunjungi dalam perjalanan dinas pembahasan Pansus Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2020 ini, pungkasnya.(Inf)

Upacara Persiapan Pilkades, Danramil : Mari Kita Sukseskan Pilkades Damai Tanpa Gaduh

Upacara Persiapan Pilkades, Danramil : Mari Kita Sukseskan Pilkades Damai Tanpa Gaduh

Info Positif On Senin, Juni 14, 2021

INFONUSANTARA.NET- Dalam rangka menyukseskan pelaksanaan pemilihan kepala desa di tiga wilayah Kecamatan Pagai Utara Selatan, Forkopimca Sikakap melaksanakan upacara dan rakor persiapan pilkades.

Kegiatan upacara persiapan pilkades ini di pimpin langsung Camat Sikakap di ikuti Camat di tiga Kecamatan, Muspika, Para kades, Kepala instansi terkait, Para calon kades, Satpol PP dan Damkar, Ketua P2KD dan Para Kepala dusun bertempat di Mako Polsek Sikakap, Senin (14/6/2021).

Danramil 04/Sikakap,Kapten inf.Putra Irawan Damanik mengatakan, pelaksanaan Pilkades yang akan di helat pada 16 Juni 2021 itu di ikuti sebanyak 7 desa yang berada di tiga kecamatan Pagai Utara selatan.

Berikut desa yang ikut berkompetisi dalam pemilihan kepala desa di tiga kecamatan yaitu Kecamatan Pagai Selatan di ikuti tiga Desa yakni, Desa makalo, Desa Bulasat dan Desa Malakopa.

Untuk wilayah Kecamatan Pagai Utara di ikuti dua desa yaitu Desa Silabu, Desa Betumonga dan Kecamatan Sikakap adalah, Desa Matobe dan Desa Taikako.

Selama pelaksanaan Pilkades berlangsung di harapkan kepada masyarakat menjaga keamanan dan ketertiban, agar penyelenggaraan berjalan aman dan kondusif.

“Mari kita sukseskan bersama pemilihan kepala desa ini secara damai tanpa gaduh, siapa yang terpilih itulah yang terbaik untuk memimpin desanya masing-masing” ucap Danramil.

Usai di laksanakan upacara unsur forum komunikasi pimpinan kecamatan (Forkopimca) menggelar rapat koordinasi terkait persiapan pemilihan kepala desa yang akan di helat 16 Juni 2021.

Editor : Heri Suprianto

Masyarakat Sipil Anti Korupsi Datangi Polda Sumbar, Ditreskrimsus : Kita Sudah Periksa 14 Saksi Dugaan Korupsi di Dinas PUPR Mentawai

Masyarakat Sipil Anti Korupsi Datangi Polda Sumbar, Ditreskrimsus : Kita Sudah Periksa 14 Saksi Dugaan Korupsi di Dinas PUPR Mentawai

Info Positif On Senin, Juni 14, 2021

INFONUSANTARA.NET - Untuk memastikan perkara dugaan tindak pidana korupsi di Dinas PUPR Mentawai, Masyarakat sipil anti Korupsi Sumbar datangi Direktur Reskrimsus Polda Sumbar.

“Kita mendukung proses hukum kasus dugaan korupsi Rp.5,2 miliar di Dinas PUPR Mentawai yang di tangani Ditreskrimsus Polda Sumbar” ucap Ketua Formma Sumbar, Heronimus Eko Zebua bersama masyarakat sipil anti Korupsi Sumbar saat audensi di Mapolda Sumbar, Senin (14/6/2021).

Dia menyebut, audensi yang di lakukan ini agar masyarakat mengetahui kepastian hukum terkait dugaan korupsi yang terjadi di Dinas PUPR mentawai.

“Kami meminta kasus tindak pidana korupsi ini tetap berlanjut penyidikannya hingga sampai sidang pengadilan untuk mendapatkan kepastian hukum” ucap Heronimus.

Surya Purnama dari anggota Masyarakat Sipil Anti Korupsi Sumbar mengatakan, audiensi bersama Ditreskrimsus Polda Sumbar ini untuk menyampaikan analisis timnya yang ditemukan BPK.

“Kami memberikan apresiasi kepada Ditreskrimsus Polda Sumbar yang sudah melakukan penyelidikan kasus tindak pidana korupsi di Dinas PUPR Mentawai” ungkapnya.

Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumatera Barat, Kombes.Pol.Joko Sadono menyampaikan, bahwa kasus tindak pidana korupsi di Dinas PUPR Mentawai telah di lakukan pemeriksaan terhadap 14 orang saksi.

“Perkara tindak pidana korupsi ini, kita sudah periksa 14 saksi dan sudah diklarifikasi surat-surat dokumen dari ahli melalui anggota” ucapnya.

Tak hanya itu,anggota juga sudah turun kelapangan yang berada di empat pulau di mentawai untuk melihat langsung fisik kasus tersebut, ungkapnya.

Dia menyebut, proses penyelidikan sudah berjalan, namun masih tetap di lakukan terus upaya penyelidikan-penyelidikan agar kasus ini segera rampung.

“Perkara ini ditindak lanjuti proses hukum apakah ini tindak pidana atau bukan kita harus fix kan untuk memberikan kepastian hukum. Dari perkara ini indikasinya kuat mengarah ke korupsi” sebut Joko.

Dia menambahkan, kasus dugaan korupsi ini terjadi pada tahun anggaran 2019-2020 dimana Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan indikasi korupsi senilai Rp.5,2 miliar. Total seluruh anggaran pada dinas PU PR itu sebanyak Rp.10 miliar.

POPDA Jadi Saringan Bagi Atlet Masa Depan Sumbar

POPDA Jadi Saringan Bagi Atlet Masa Depan Sumbar

Info Positif On Senin, Juni 14, 2021

 

Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah mengalungkan mendali pada atlet POPDA

INFONUSANTARA.NET - Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) Sumatera Barat terhitung dari tanggal 14 -17 Juni 2021 di GOR Agus Salim Padang harus dijadikan sebagai salah satu "penyaring" untuk mendapatkan bibit atlet masa depan yang berkualitas dan mampu mengharumkan nama daerah di kancah nasional bahkan internasional.

"Atlet yang berlaga saat ini sudah mendapatkan pembinaan dari Pengurus Cabang(Pengcab) PASI di kabupate dan kota. Sekarang disaring lagi di tingkat yang lebih tinggi untuk melihat mana yang berpotensi untuk bisa terus dikembangkan menjadi atlet masa depan Sumbar," kata Gubernur Sumbar, Mahyeldi di Padang, Senin (14/6/2021).

Ia mengatakan atlet dari Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PASI) sebelumnya telah mampu menorehkan tinta emas dalam sejarah olah raga Sumbar dengan meraih dua emas pada  PON 2016 Jawa Barat.

Raihan yang telah mengharumkan nama bangsa itu harus bisa dipertahankan dengan estafet pengalaman dari atlet maupun pelatih senior pada junirnya yang berlaga pada POPDA Sumbar 2021.

Mahyeldi mengatakan Pemprov Sumbar mendukung penuh pengembangan dunia olah raga di daerah itu. Bahkan saat ini sedang disiapkan kebijakan untuk mewajibkan seluruh siswa di Sumbar untuk memilih satu cabang olah raga dan satu cabang seni selama menempuh pendidikan.

Latihan minimal bisa dilakukan pada Sabtu dan Minggu. Dengan demikian Pengcab masing-masing cabang olah raga bisa meninjau bibit atlet sejak dini sehingga pembinaan juga bisa lebih maksimal.

Selain itu sarana dan prasarana penunjang olah raga juga akan disiapkan di ruang-ruang publik yang memungkinkan.

"Inilah salah satu bentuk dukungan dengan menfasilitasi kebutuhan berolahraga masyarakat," katanya.

Sementara itu Ketua Pengprov Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PASI) Sumbar, Sengaja Budi Syukur mengapresiasi Pemprov Sumbar yang selalu memberikan dukungan yang konsisten pada setiap kegiatan yang dilaksanakan untuk pembinaan atletik Sumbar khususnya dalam pelaksanaan POPDA.

"Pelaksanaan POPDA ini untuk mengumpulkan dan mencari bibit yang dipersiapkan untuk POPNAS. Cabang atletik Sumbar sudah menjadi salah satu kekuatan baru di tingkat nasional. Kita akan terus mepertahankan dan meningkatkan itu," ujarnya.

Ia mengatakan raihan dua emas pada PON di Jawa Barat adalah prestasi yang sudah 27 tahun ditunggu-tunggu. Itu akan dijadikan momentum untuk meningkatkan prestasi atlet atletik ke depan.

"Di PON Papua kita bertekad mempertahankan tradisi emas. Minimal dua emas seperti di Jabar," katanya.

PASI Sumbar menurutnya mengirimkan atlet berlatih keluar daerah untuk memupuk kemampuan serta mental untuk bisa meraih yang terbaik di Papua. 

Ketua Panitia POPDA Sumbar 2021 Bustavidia mengatakan ada 191 atlet dari 15 kabupaten dan kota yang berlaga dalam kegiatan itu masing-masing 106 putra dan 85 orang putri.

"Kegiatan sudah melaksanakan protokol kesehatan dan mendapatkan izin dari Satgas COVID-19 Sumbar. Panitia yang terlibat juga sudah melewati tes swab PCR," katanya.***