PILIHAN REDAKSI

17 Calon Panwaslu Kecamatan di Mentawai Ikuti Tes Wawancara

INFO|MENTAWAI - Sebanyak 17 orang anggota calon Pengawas pemilu Kecamatan ikuti tes wawancara untuk pemilihan umum kepala daerah 2024, sete...

Budaya

Opini

Mentawai

Padang Panjang

Peristiwa

Pariwara

Sijunjung

Tekan Penyebaran Corana Israel Segera Lockdown 30 Daerah
Minggu, September 06, 2020

On Minggu, September 06, 2020

Israel mengumumkan segera lockdown 30 daerah untuk menekan penyebaran virus corona. (Jack GUEZ / AFP).
Jakarta,Infonusantara.net--Israel mengumumkan segera lockdown 30 daerah karena negara tersebut 'bergulat' dengan tingkat infeksi per kapita tertinggi di dunia.

Saat ini angka yang terdeteksi dan jumlah kematian mendekati 1.000. Mulai Senin, perjalanan dari 30 area yang diklasifikasikan sebagai tanda "merah" akan dibatasi.

Selain itu, bisnis yang tidak penting ditutup. Hal ini diungkap oleh Profesor Ronni Gamzu, yang mengoordinasikan pertempuran Israel melawan Covid-19.

Pihak berwenang telah meluncurkan kategorisasi distrik, meningkat dari hijau, di mana virus corona dianggap terkendali, melalui kuning, oranye, dan akhirnya merah untuk area berisiko tertinggi.

"Kami telah memutuskan untuk bertindak segera untuk menghentikan peningkatan morbiditas penyakit tersebut," ujar Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dikutip dari AFP.

Negara Yahudi itu mendeteksi lebih dari 3.000 infeksi baru pada Rabu saja, jumlah tertinggi dari infeksi yang dikonfirmasi dalam satu hari.

30 area dalam kategori merah akan diumumkan pada Minggu, menurut pihak berwenang.

"Kami telah mengambil keputusan untuk mengunci kota-kota 'merah', dari mana infeksi menyebar," kata Netanyahu.

Kementerian Pertahanan mengatakan sekitar 100 tentara akan dikerahkan untuk mendukung polisi saat mereka menegakkan tindakan di zona merah.

Sekitar 7.000 cadangan juga akan dimobilisasi di seluruh Israel, tambahnya.

Keputusan cepat Israel pada bulan Maret untuk mengekang perjalanan dan memberlakukan penguncian membuat jumlah kasus harian terhenti pada awal Mei.

Tapi pembukaan kembali ekonomi sejak akhir April telah menyebabkan ledakan transmisi di negara itu.

Israel telah mendeteksi 123.903 kasus Covid-19 dan mencatat 985 kematian, dari populasi sembilan juta orang.
Sumber: CNNIndonesia.com

INFO NUSANTARA PERSADA

Hentikan Politik Dinasti di Sijunjung! Andre Kawal Arrival Boy-Mendro ke KPU
Minggu, September 06, 2020

On Minggu, September 06, 2020

Ketua DPD Partai Gerindra Sumbar Andre Rosiade dampingi pasangan Arrival Boy-Mendro Suarman ke KPU Sijunjung(istimewa)
Sijunjung, Infonusantara.net -- Pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Sijunjung, Arrival Boy dan Mendro Suarman, pasangan yang diusung koalisi Partai Gerindra dan Partai Perindo ini, Jumat (4/9) ke KPU Sijunjung 

Ketua DPD Partai Gerindra Sumbar Andre Rosiade bersama ratusan orang dengan protokol kesehatan yang ketat turut mengantarkan.

Pendaftaran Arrival Boy dan Mendro Suarman langsung diterima Ketua KPU Sijunjung Lindo Karsyah.

Usai pendaftaran, Andre Rosiade kepada awak media dengan lantang menyebutkan, majunya Arrival Boy-Mendro adalah untuk menjadikan Sijunjung tetap sebagai Kabupaten, bukan “kerajaan.”

“Kami akan berjuang mencegah terjadinya politik dinasti di Sijunjung. Bukan menurunkan jabatan dari bapak ke anak yang akan diusahakan. Memastikan pembangunan di Sijunjung ada perubahan ke arah yang lebih baik. Apalagi saya adalah putra asli daerah Tanjung Ampalu, Sijunjung yang prihatin dengan kondisi hari ini,” tegas Andre Rosiade yang juga anggota DPR RI Dapil Sumbar 1 ini. 

Andre mengatakan, untuk mendukung Arrival-Mendro ini panjang dan berliku jalan yang mereka ditempuh. Bahkan, partai politik yang menjadi tempat bernaungnya Arrival sendiri, tidak memberikan dukungan kepadanya. Begitu juga dengan Mendro yang merupakan seorang dokter, sangat berpotensi tapi juga sulit mendapatkan kendaraan. 

“Langkah mereka dipersulit. Tak bisa maju. Karena itu kami langsung mengawal dan memastikan Arrival Boy-Mendro sampai ke KPU Sijunjung. Ini adalah langkah awal untuk memenangkan Pilkada yang suasananya cukup panas ini. Kami yakin pasangan Gerindra-Perindo ini akan menang,” kata ketua harian DPP Ikatan Keluarga Minang (IKM) ini. 

Apa yang disebutkan Andre soal politik dinasti ini adalah karena majunya Benny Yuswir, anak kandung Bupati Sijunjung dua periode, Yuswir Arifin.

Meski berstatus ASN, Benny yang masih berumur 36 tahun itu sudah ancang-ancang maju dengan bakal calon wakilnya Iradatillah. Sejumlah partai menyatakan dukungan seperti PAN, Golkar, PPP dan lainnya. Sebelumnya Perindo juga sudah mengeluarkan surat B1-KWK untuk Benny-Iradatillah yang kembali dicabut dan diserahkan ke Arrival-Mendro. 

Arrival Boy berterima kasih atas dukungan dari Gerindra dan Andre Rosiade sampai mendaftar ke KPU. “Sampai merinding bulu tangan saya mendengar dukungan dari pak Andre ini. Kami akan berjuang memenangkan Pilkada ini dengan dukungan penuh dari Gerindra dan Perindo,” kata Arrival Boy yang digadang-gadang memiliki tingkat elektabilitas tertinggi di Sawahluto ini. 

Ketua DPC Partai Gerindra Sijunjung Syahril Syamra didampingi Sekretaris Naswardi juga yakin dengan potensi pasangan ini mengalahkan putra dari incumbent. 

“Kami tak ingin ada ‘dinasti’ yang berkuasa di Sijunjung. Dengan potensi pasangan ini kami yakin Arrival-Mendro menang mengalahkan putra dari incumbent, "ungkap Ketua DPC Partai Gerindra Sijunjung Syahril Syamra didampingi Sekretaris Naswardi.(*)

INFO NUSANTARA PERSADA

Lebih Cepat Mendaftar ke KPU Sehari dari Jadwal Awal ,Syarat Paslon NA-IC Lengkap
Minggu, September 06, 2020

On Minggu, September 06, 2020


Paslon NA-IC Mendaftar ke KPU Sumbar (Foto:INFONP)
INFONUSANTARA.NET
Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Sumbar, Nasrul Abit dan Indra Catri, sudah mendaftar ke KPU Sumbar, Sabtu (5/9/2020) sore. 

Pasangan Cagub Wacagub Sumbar di Pilkada serentak tahun 2020 dari partai Gerindra Nasrul Abit- Indra Catri ( NA-IC) yang semula merencanakan untuk mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumbar pada hari ke tiga(terakhir,red), Minggu (6/9/2020) tiba-tiba mengubah jadwal pendaftaran dan mendaftar pada hari ke-2, Sabtu (5/9/2020) pukul 16.00 WIB.

Mengapa tiba-tiba mendaftar di percepat dari jadwal semula, Nasrul Abit mengatakan, setelah mempertimbangkan standar protokoler kesehatan, karena hari terkahir ada 2 (dua) Paslon lainnya mendaftar, diperkirakan massa cukup banyak maka diambil kesimpulan NA-IC mendaftar hari ke-2 ,Sabtu sore ini.

"Setelah mempertimbangkan banyak hal, termasuk ramainya massa yang bisa melanggar protokoler kesehatan Covid-19, maka kami mengambil kesimpulan mendaftar hari ini," jelas Nasrul Abit.

Diakuinya, memang banyak kalangan terkejut, termasuk kader dan relawan, namun setelah semua tau pertimbangannya maka dapat dipahami semua pihak.

Usai penyerahan berkas pencalonan Nasrul Abit menyebutkan bersama Indra Catri telah menyerahkan syarat pencalonan maju sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar.

"Ada pun dokumen yang diterima oleh KPU sudah diperiksa dan diverifikasi. Setelah itu, semua dinyatakan lengkap dan akan dilanjutkan dengan pemeriksaan administrasi," kata Nasrul Abit didamping Indra Catri dan juga Ketua DPD Gerindra Sumbar Andre Rosiade dan Sekretaris Gerindra Sumbar Evi Yandri kepada wartawan.

Tidak lupa juga Nasrul Abit mengucapkan terimakasihnya dan tim kepada KPU dan Bawaslu yang sudah menunggu dia dan Indra Catri untuk mendaftar di hari itu.

Nasrul Abit juga berharap sampai waktu penetapan calon dan nomor urut nanti, Mudah-mudahan tidak ada masalah bagi pencalonan dirinya bersama Indra Catri, baik dari KPU maupun Bawaslu Sumbar.

Tidak lupa juga Nasrul Abit menjelaskan setiap calon punya visi misi dan punya keinginan untuk menang, begitu juga bagi NA-IC.

Sekilas Nasrul Abit juga menyampaikan visi misinya untuk mencalon, sebab setiap calon punya visi misi dan punya keinginan untuk menang, begitu juga bagi NA-IC.

"Untuk memenangkan Pilgub Sumbar ini, saya bersama Indra Catri berkomitmen untuk bekerja keras membangun Sumbar ke depan. Saya bersama Indra Catri akan melakukan penataan di bidang pemerintahan sesuai dengan aturan dan regulasi yang ada," kata Nasrul Abit.

Ketua Relawan Pemenangan, Budi Syukur yang didampingi Sekretaris Relawan, Fajril Ale, mengatakan, calon gubernur dan wakil gubernur yang diusung Gerindra sangat patuh aturan, khususnya taat protokoler kesehatan covid-19, dalam rangka memutus mata rantai penyebaran.

"Cagub kita patuh pada aturan, sehingga dengan pertimbangan yang amat matang, kita sepakat melakukan pendaftaran hari ini, menghindari ramainya kumpulan massa," ulas Budi Syukur.

Demikian juga dengan Ketua Pemenangan Pemilu yang juga Ketua DPRD Sumbar, Supardi, menyatakan menjaga standardisasi kesehatan menjadi konsekuensi untuk pemenangan kedepan.Setelah mendaftar, Supardi akan merapatkan barisan, membentuk pemenangan yang solid sampai tingkat terendah RT atau Jorong.

"Kita akan bentuk pemenangan dan konsolidasi antara partai dan non partai, yakni relawan sampai kepelosok negri, untuk memenangkan calon kita," tambah Supardi.

Prosesi penerimaan dan pemeriksaan berkas pasangan NA - IC yang memakan waktu sekitar 2 jam tersebut, berjalan baik, dan mengikuti protokoler kesehatan yang ditetapkan oleh KPU Sumbar.

Berkaitan degan mendadaknya pendaftaran Nasrul Abit, komisioner KPU Sumbar mengatakan, mereka mendapat kabar adanya perubahan pendaftaran Nasrul Abit, setelah pukul 14.00 Wib, selanjutnya menyiapkan semua yang diperlukan.

"Dari awal kita sudah siap untuk menerima pendaftaran Paslon, sesuai dengan jam kerja yang sudah ditentukan, serta tetap memakai standar protokoler kesehatan covid-19," tegasnya.

Sedangkan menyangkut syarat calon, Nova Indra menjelaskan juga lengkap diserahkan bapaslon ini. Misalnya mulai dari ijazah, KTP elektronir, foto, dokumen pajak, dokumen LHKPN dan lainnya, juga dinyatakan lengkap.

Dengan lengkapnya syarat calon yang diserahkan dan itu disaksikan Bawaslu Sumbar, maka KPU Sumbar menyatakan lengkap dan dapat diterima, dan akan dilanjutkan kepada proses pemeriksaan kesehatan yakni pada 7-10 September ini.(*)

INFO NUSANTARA PERSADA




Pemutusan Mandat Sepihak,Alex : PDIP Putuskan Tak Ikut Pilgub Sumbar 2020
Sabtu, September 05, 2020

On Sabtu, September 05, 2020

Ketua DPD PDI Perjuangan Sumbar
Alex Indra Lukman (Dok:istimewa)
INFONUSANTARA.NET
Dari ruang isolasi akibat terpapar Covid19, bakal calon wakil gubernur Sumbar, Ali Mukhni menjelaskan keputusan dirinya bersama Mulyadi (bakal calon gubernur), mengembalikan mandat sebagai pasangan calon kepala daerah tingkat provinsi Sumbar dari DPP PDIP, melalui rekaman video berdurasi 01.53 menit. 

Video yang tersebar luas sejak Kamis, 5 September 2020 pagi melalui berbagai platform sosial media itu, akhirnya mampir ke gawai Ketua DPD PDIP Sumatera Barat, Alex Indra Lukman jelang siang. 

Belum lepas keterkejutannya menyimak alasan pengembalian mandat dari bupati Padangpariaman dua periode itu, Alex kembali dikejutkan dengan kiriman tautan berita di aplikasi whatsapp yang terpasang di gawainya itu. 

Saat diklik, tautan itu ternyata berisi pernyataan Mulyadi yang notabene ketua Partai Demokrat Sumbar. 

Salah satu poin penting yang disampaikan dalam berita itu, terkait berjaraknya waktu antara dikeluarkannya form B1 KWK KPU yang jadi salah satu persyaratan pengusulan, dengan surat keputusan DPP PDIP yang disampaikan dalam rapat secara virtual Rabu, 2 September 2020. 

"Sebagai ketua PDIP Sumatera Barat, saya langsung menggelar rapat bersama pengurus lainnya menyikapi pemutusan pengembalian mandat secara sepihak ini," ungkap Alex Indra Lukman dalam pernyataan tertulis yang diterima infonusantara.net ,Sabtu 5 September 2020.

Rapat terbilang mendadak tersebut, terang Alex, memutuskan PDIP Sumatera Barat tidak mengikuti lagi proses pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumbar pada pemilihan serentak 2020. 

Dimana, saat ini, tahapannya telah memasuki masa pendaftaran pasangan calon yang berakhir 6 September 2020. 

"Keputusannya kita ambil dalam rapat partai yang digelar sejak Sabtu siang sampai sore. Ini baru keputusan tingkat DPD (pengurus provinsi). Kita telah sampaikan sikap politik kita di Pilgub Sumbar ini ke DPP PDIP," ungkap Alex. 

Alex tak menampik, keputusannya untuk "sign out" dari arena pemilihan gubernur Sumbar, tak lepas dari buruknya kualitas komunikasi politik Mulyadi dan Ali Mukhni pasca pro kontra pernyataan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Sukarnoputri Puti Reno Nilam dan Puan Maharani (Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Politik dan Keamanan) tentang Pancasila dan masyarakat Sumatera Barat. 

"Sebagai seorang yang sudah saya anggap uda (kakak-red), harusnya Pak Ali Mukhni bisa menelpon saya langsung terkait apapun keberatannya tentang proses pencalonan ini," terang Alex.

"Sayang, ini tak dilakukan beliau. Saya hanya dapat penjelasan melalui rekaman video, dari tempat beliau dikarantina akibat terpapar Covid19," ungkap Alex dengan nada kecewa. 

Terkait pernyataan Mulyadi yang mempersoalkan form B1 KWK KPU yang tak diterimanya langsung saat menerima surat rekomendasi PDIP pada Rabu, 2 September 2020 lalu, harusnya tak perlu terjadi.

"PDIP berprinsip, jika bisa dipermudah kenapa harus dipersulit. Form B1 KWK KPU memang belum bisa diserahkan langsung saat proses pengumuman karena ada sejumlah seremonial yang mesti dilalui pada rapat virtual di Rabu itu," ungkap Alex. 

"Kan, surat keputusan partai untuk mengusulkan Mulyadi dan Ali Mukhni diserahkan langsung oleh Ketua DPP PDIP, Utut Adianto bersama saya dalam rapat yang dilakukan secara virtual di kantor DPP itu," tambah Alex. 

Atas dasar ingin mempermudah itulah, tegas Alex, surat B1 KWK yang akan jadi dasar pengusulan jadi calon kepala daerah ke KPU itu, diserahkan melalui petugas penghubung yang sudah ditunjuk Partai Demokrat Sumbar. 

"Kita menyerahkan B1 KWK KPU itu dilengkapi tanda terima tertanggal 4 September 2020. Tak bijak disebut dipersulit menanggapi mekanisme yang berlaku di PDIP," terang Alex. 

Terkait sikap PDIP Sumatera Barat selanjutnya, Alex menyebut, masih menunggu keputusan DPP terkait keputusan politik yang dihasilkan pada rapat Sabtu sore ini. (Inf)

INFO NUSANTARA PERSADA

Butuh Proses Panjang, WHO: Tidak Ada Vaksinasi Corona Hingga Pertengahan 2021
Sabtu, September 05, 2020

On Sabtu, September 05, 2020

Ilustrasi Vaksin Corona (Dok:istimewa)
INFONUSANTARA.NET
Jakarta --Badan Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan tidak bisa mengharapkan vaksinasi Covid-19 hingga pertengahan 2021.Pernyataan ini disampaikan di tengah antusiasme negara-negara dunia menjadi yang pertama memberikan vaksin virus corona bagi warganya.

Badan kesehatan PBB itu menyambut baik perkembangan uji klinis tahap III yang dilakukan sejumlah kalangan. Hal itu menandakan kesiapan vaksin di tahap final yang biasanya melibatkan puluhan ribu orang.

"Kami tahu setidaknya enam hingga sembilan (kandidat vaksin) yang telah melalui jalan panjang penelitian. (Bagaimanapun) menilik linimasa yang realistis, kita belum bisa benar-benar berharap untuk bisa melakukan vaksinasi secara luas hingga pertengahan tahun depan," kata juru bicara WHO Margaret Harris dalam konferensi pers virtual di Jenewa, Jumat (4/9) seperti dilansir AFP.

Dalam prosedur normal, tahap pengujian vaksin membutuhkan waktu berbulan-bulan hingga bertahun-tahun untuk memverifikasi hingga kadidat vaksin dinyatakan aman dan efektif.

Kandidat vaksin harus melewati proses dan prosedur panjang hingga dinyatakan aman dan manjur untuk mengobati suatu penyakit. Namun, peningkatan kasus Covid-19 yang cepat menimbulkan desakan kebutuhan vaksin sesegera mungkin.

Dari sini timbul kekhawatiran bahwa karena desakan kebutuhan, tingkat keamanan dan kemanjuran atau efektivitas vaksin lebih rendah daripada yang seharusnya. Beberapa perusahaan farmasi menekankan pentingnya mematuhi norma pengujian tinggi, tidak ambil jalan pintas alias melenceng dari standar apalagi terburu-buru membawa vaksin ke publik.

WHO menyebut hingga kini ada sebanyak 34 kandidat vaksin di seluruh dunia dalam berbagai tahap uji klinis pada manusia. Disamping itu juga terdapat 142 kandidat vaksin yang masih dalam evaluasi praklinis.

Sementara itu Soumya Swaminathan, kepala ilmuwan WHO berkata organisasi bekerja sama dengan para ahli dari berbagai negara. BPOM AS, FDA termasuk yang digandeng untuk memperjelas kriteria kandidat vaksin yang aman dan manjur.

"Kami ingin melihat vaksin yang setidaknya 50 persen manjur, lebih baik jika lebih tinggi," ujarnya.
Sumber:CNNIndonesia.com

 INFO NUSANTARA PERSADA

Mendaftar ke KPU, Amnasmen: Syarat Pencalonan Mahyeldi - Audy Lengkap
Sabtu, September 05, 2020

On Sabtu, September 05, 2020

Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat, Amnasmen. (Dok : Istimewa)
INFONUSANTARA.NET
Sumbar - Berkas pencalonan yang diserahkan pasangan calon (paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansyarullah-Audy Joinaldy dinyatakan lengkap oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumbar.

Dasar KPU menyatakan lengkap berkas pencalonan paslon yang diusung PKS-PPP itu setelah petugas verifikator KPU memeriksa semua berkas yang dibutuhkan waktu pencalonan tersebut.

"Pertama, proses pemeriksaan berkas yang dilakukan tim dari KPU yakni menyangkut keabsahan dari kepengurusan PKS dan PPP Sumbar ini, baik menyangkut siapa ketua dan sekretarisnya," ungkap Ketua KPU Sumbar, Amnasmen dilansir dari Arunala.com seusai penerimaan pendaftaran pencalonan paslon Mahyeldi Ansyarullah - Audy Joinaldy di KPU Sumbar, Jumat (4/9).

Sebab sebut Amnasmen, menjadi kewajiban bagi pengurus parpol pengusung itu untuk hadir dalam proses pendaftaran paslon. Kemudian, KPU melanjutkan ke tahap pemeriksaan berkas atau dokumen syarat pencalonan.

"Nyatanya, setelah diperiksa tim verifiaksi KPU, dokumen syarat pencalonan yang diserahkan paslon dan parpol pendukung itu lengkap dan sah," kata Amnasmen.

Ditanya apa saja syarat pencalonan yang harus diserahkan paslon bersama parpol pendukungnya, Amnasmen menjawab, syarat pencalonan itu seperti formulir model B.1. KWK Parpol, dan salinan SK kepengurusan parpol tingkat provinsi hingga surat dukungan DPP parpol bersangkutan kepada paslon.

Selain harus serahkan dokumen syarat pencalonan, sambung Amnasmen, KPU juga memeriksa kelengkapan syarat calon yang mesti sah dan lengkap. "Berbeda dengan proses pemilihan kepala daerah sebelumnya yang tidak mewajibkan untuk syarat calon itu lengkap," terang Amnasmen.

Dia menerangkan syarat calon yang harus diserahkan oleh personal calon berupa identitas, ijazah, kemudian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan lainnya.

Setelah dinyatakan syarat pencalonan dan syarat calonnya dinyatakan lengkap, tahap selanjutnya paslon akan menjalani pemeriksaan kesehatan yang akan dilakukan pada 7 September 2020 nanti.

"Pemeriksaan kesehatan dilakukan IDI di rumah sakit M Djamil Padang," ujar Amnasmen.

Amnasmen juga menambahkan, setelah proses pendaftaran ditutup pada Minggu (6/9) tengan malam, KPU kemudian akan melakukan pemeriksaan secara administrasi syarat pencalonan dari masing-masing paslon yang telah mendaftar.

Disinggung soal uji swab (PCR) yang dijalani paslon juga masuk syarat pencalonan atau syarat calon. Di sini Amnasmen menjelaskan PCR itu sebetulnya tidak bagian dari syarat calon.

Karena proses swab itu tidak bagian dari ketentuan apakah seseorang memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat.

Jadi tes PCR (swab) adalah bagian dari komitmen KPU untuk mendukung bagaimana proses tahapan pilkada khususnya dalam proses pencalonan ini untuk pemeriksaan kesehatan sesuai juga dengan standar protokol kesehatan.

Kemudian ditanyak tidak hadirnya seorang anggota KPU Sumbar saat penerimaan berkas pencalonan paslon di hari Jumat itu, Amnasmen menerangkan anggota yang bersangkutan sedang sakit.

'Memang saudari Yanuk Sri Mulyani tidak hadir disaat penerimaan berkas pencalonan paslon Mahyeldi- Audy Joinaldy itu. Sebab dirinya sedang sakit. Meski Yanuk ingin hadir besama kami di hari ini (Jumat, red) namun saya yang menyuruhnya untuk istirahat dulu. Bisa sudah sembuh baru boleh hadir," kata Amnasmen.

INFO NUSANTARA PERSADA

Kembalikan SK Dukungan PDIP,Paslon Mulyadi-Ali Mukhni Kecewa Pernyataan Puan Maharani untuk Sumbar
Sabtu, September 05, 2020

On Sabtu, September 05, 2020


Mulyadi - Ali Mukhni
 Paslon Cagub Cawagub Sumbar Pilkada serentak 2020(istimewa)
INFONUSANTARA.NET
Sumbar - Pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Sumbar Mulyadi - Ali Mukhni mengembalikan surat dukungan dari PDI Perjuangan. Hal ini menyusul komentar kontroversi yang dilontarkan ketua DPP PDIP, Puan Maharani terkait Sumatera Barat.

"Ya tadi kami sudah sepakati bersama pak Mulyadi, kita mengembalikan SK dukungan dari PDIP, jadi Mulyadi - Ali Mukhni hanya diusung oleh Demokrat dan PAN," ujar Ali Mukhni, saat dihubungi media, Jumat, 4 September 2020 malam.

Ali Mukhni mengakui langkah ini diambil karena banyaknya desakan dari masyarakat Sumbar baik yang di ranah maupun yang di rantau yang merasa kecewa dengan pernyataan Puan Maharani.

"Memang banyak tokoh masyarakat Minang yang telpon saya menyampaikan kekecewaan terhadap penyataan Mbak Puan," terangnya. 

Kabar pengembalian dukungan dari PDIP ini juga dikonfirmasi oleh Deputi Isu dan Narasi Badan Komunikasi Stategis DPP Partai Demokrat, Cipta Panca Laksana.

“Saya tadi baru telponan dengan cagub Sumbar @irhmulyadi dan saya sarankan untuk mengembalikan dukungan dr PDIP. Prinsipnya dia setuju dengan saran saya,” tulis Panca di akun Twitternya, Jumat, 4 September 2020.

Pengembalian SK ini disambut positif masyarakat Sumbar. Rizal, salah seorang warga Pariaman menilai langkah itu sangat bijak.

"Bagus sekali, ini menandakan Mulyadi - Ali Mukhni mau mendengar aspirasi masyarakat dan berpihak kepada warga Minang," ujar Rizal di salah satu kedai kopi di kawasan Cimparuh, Pariaman.

Sebelumnya Puan Maharani menyebut "Semoga Sumbar dukung negara Pancasila". Hal itu ia sampaikan saat penyerahan SK dukungan kepada Mulyadi Rabu, 2 September 2020. Komentar tersebut langsung menuai kecaman luas dari warga Sumbar.

Dengan dikembalikannya SK dari PDIP, maka pasangan Mulyadi - Ali Mukhni hanya diusung oleh dua partai politik yaitu Demokrat dan PAN yang sama sama memiliki 10 kursi di DPRD Sumbar. 

Jumlah tersebut sudah memenuhi syarat untuk mengusung pasangan calon dimana syarat minimal 13 kursi DPRD Sumbar. (by/tp)

INFO NUSANTARA PERSADA

Positif Covid-19, Dua Calon Pemimpin di Sumbar Tak Ikut Mendaftar ke KPU
Jumat, September 04, 2020

On Jumat, September 04, 2020

Ilustrasi (istimewa)
INFONUSANTARA.NET
PADANG - Hasil Test Swab PCR masih positif Covid-19. Dua calon pemimpin Sumatera Barat tak bisa ikut mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai kontestan Pilkada serentak 2020.

Calon Wakil Gubernur Sumbar, Ali Mukhni, dan calon Wali Kota Solok, Zul Elfian diketahui hasil tes swap PCR belum menunjukkan hasil negatif.

Informasi ini disampaikan Kepala Pusat Diagnostik dan Riset Penyakit Infeksi Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, Andani Eka Putra, mengatakan bahwa hasil tes swab PCR Ali Mukhni dan Zul Elfian belum menunjukkan hasil negatif.

Ia meminta calon pemimpin daerah yang positif Covid-19 tidak pergi mendaftar ke KPU. Selain itu, ia mengimbau calon pemimpin daerah dan tim sukses untuk mematuhi protokol kesehatan apabila mengadakan kegiatan bersama dan tidak mengumpulkan massa.

Sementara itu, putra Ali Mukhni, Muhammad Fadil, menyebut bahwa ayahnya sudah tiga kali tes swab PCR setelah dinyatakan positif. Dari hasil tes itu diketahui bahwa Ali Mukhni masih positif Covid-19.

"Pasangan calon Mulyadi-Ali Mukhni berencana mendaftar ke KPU Sumbar hari Minggu (6/9). Namun, Pak Ali Mukhni tidak ikut pergi mendaftar karena masih positif Covid-19," ujarnya dilansir dari CNNIndonesia.com, Jumat (4/9).

Adapun pasangan calon walikota dan wakil walikota Solok, Zul Elfian-Ramadhani Kirana Putra, berencana mendaftar ke KPU Kota Solok besok. Namun, Zul Elfian tidak ikut pergi mendaftar karena masih melakukan isolasi mandiri.

Ali Mukhni dinyatakan positif pada Sabtu (22/8), sedangkan Zul Elfian pada Kamis (28/8). Ali Mukhni menjabat sebagai Bupati Padang Pariaman, sedangkan Zul Elfian sebagai Walikota Solok.

Sebelumnya, KPU telah menjamin calon kepala daerah tidak akan digugurkan hanya karena positif Covid-19. Calon yang positif Covid-19 diminta menjalani perawatan terlebih dulu. Setelah sembuh, calon tersebut dipersilahkan menjalani tahapan pilkada.

Pasal 50C ayat (6) dalam Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2020 memerintahkan KPU daerah untuk menetapkan calon kepala daerah setelah dinyatakan negatif Covid-19 dan memenuhi syarat pencalonan.

Keikutsertaan calon kepala daerah yang sempat positif Covid-19 juga dijamin oleh Komisioner KPU RI Hasyim Asy'ari. "Ini bukan menjadi satu yang dipersyaratkan," kata Komisioner KPU Hasyim Asy'ari dalam rapat di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (24/8).
Sumber:CNNIndonesia.com

 INFO NUSANTARA PERSADA

Ketua IPPMI M.Rafiq : Kontroversi Pernyataan Megawati dan Puan Tak Semestinya Melebar Jauh
Jumat, September 04, 2020

On Jumat, September 04, 2020

Ketua IPPMI M.Rafiq Perkasa Alamsyah
INFONUSANTARA.NET
PADANG - Pernyataan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Sukarnoputri Puti Reno Nilam dan Puan Maharani (Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Politik dan Keamanan) tentang Pancasila dan masyarakat Sumatera Barat yang akhirnya memicu kontroversi di Ranah Minang dan tanah rantau, tak semestinya melebar jauh. Pernyataan keduanya seharusnya dimaknai sebagai otokritik sesama urang awak.  

Demikian ditegaskan Ketua Umum Ikatan Pemuda Pemudi Minang Indonesia (IPPMI), M Rafik Perkasa Alamsyah melalui pernyataan tertulis, Jumat (4/9/2020). 

Rafik mengungkapkan, terminologi urang awak itu dipakainya karena darah minang mengalir di tubuh Megawati maupun Puan Maharani.   

“Bundo Megawati dan Uni Puan, bukan lah orang lain bagi masyarakat Minang. Baiknya, otokritik yang disampaikan Ibu Megawati dan Uni Puan itu, diselesaikan sesuai dengan nilai-nilai kearifan budaya Minang,” harap Rafiq.

Fatmawati, ibunda dari Megawati Sukarnoputri adalah anak Hasan Din dan Siti Chadijah yang merupakan keturunan Putri Indrapura, salah seorang keluarga raja dari Kesultanan Indrapura, Pesisir Selatan, Sumatera Barat.  

Darah minang itu makin kental di tubuh Puan Maharani, karena ayahnya, Taufik Kiemas, juga berdarah Minang bahkan bergelar adat, Datuk Basa Batuah dari Kanagarian Sabu, Batipuh Ateh, Tanahdatar.  

Menurut Rafiq, unsur tungku tigo sajarangan, tali tigo sapilin beserta bundo kanduang di Sumatera Barat, selayaknya segera mengajak keduanya berdialog, terkait pernyataan mereka yang kutipannya tampak menggantung dilansir media massa.  

“Bundo Megawati dan Uni Puan, merupakan tokoh nasional yang menerima beragam informasi tentang Sumatera Barat. Jika mereka menyimpulkan sesuatu yang berbeda dengan pandangan umum masyarakat Sumatera Barat, maka ajaran Islam yang dianut masyarakat Minang, memerintahkan kita untuk ber-tabayun,” urai Rafik.  

“Mari kita selesaikan sesuai nilai-nilai kearifan masyarakat Minang. Mari ajak dunsanak kita itu berdialog dalam biliak ketek. Begitu nilai-nilai adat Minang mengajarkan,” tukas dia. 

“Mari kita berpikir positif. Pernyataan beliau berdua, dalam bingkai kritik. Orang mengkritik itu tanda peduli,” tegasnya.  

Rafiq mengakui, gejala sekelompok urang awak yang tak sepakat dengan Pancasila itu memang nyata.  

“Saya salah satu saksi hidup yang terlibat pembicaraan dengan salah satu kelompok di Sumbar yang mengatakan Pancasila itu tidak sesuai dengan Islam. Walau kelompok ini terbilang kecil, tetap saja ini mengkhawatirkan kita semua, terlebih bagi saya sebagai salah satu aktivis pemuda di nasional,” terangnya.  

Rafiq melihat, pernyataan politik Uni Puan dan Bundo Mega itu, juga tak lepas dari informasi serupa yang diperolehnya itu. “Sebagai seorang adik, saya juga mengkritik pernyataan keduanya karena dilakukan dalam momen yang tak sesuai. Terlebih, aroma panas Pilpres 2019 kemarin kembali menghangat pada pemilihan serentak 2020 ini,” tukasnya.  

Menghangatnya kontestasi pada pemilihan serentak 2020 ini, dinilai Rafiq, membuat pernyataan Uni Puan dan Bundo Mega, mulai dimanfaatkan sekelompok orang jadi komoditas politik.  

“Pernyataan itu tampak mulai digoreng. Mari kita selesaikan dalam biliak ketek rumah gadang sesuai ajaran adat kita, Minangkabau,” tukasnya.  

Puan Maharani dilahirkan 6 September 1973 di Jakarta. Tahun lalu, Puan Maharani dilantik jadi Ketua DPR RI periode 2019-2024. Ini merupakan perempuan Minangkabau pertama yang menjabat sebagai ketua lembaga tinggi negara tersebut. 

Sementara, Megawati Soekarnoputri Puti Reno Nilam adalah presiden kelima Republik Indonesia. Artinya, Megawati dan anaknya Puan Maharani adalah penerus sejarah ketohonan Minangkabau di pentas Negara Kesatuan Republik Indonesia. (*)

INFO NUSANTARA PERSADA

Dinsos Sumbar Dorong Penguatan Manajemen Penanganan Bencana
Jumat, September 04, 2020

On Jumat, September 04, 2020

Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos Provinsi Sumbar Irwan Basir Datuk Rajo Alam, SH, MM 
INFONUSANTARA.NET
Penguatan informasi penanggulangan bencana bidang perlindungan dan jaminan sosial, Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020. Bertempat Hotel Kawana, Jalan MH. Thamrin, Kelurahan No.71, Ranah Parak Rumbio, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang yang terhitung sejak tanggal (02 – 05 September 2020).

Dalam sambutannya, Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos Provinsi Sumbar Irwan Basir Datuk Rajo Alam, SH, MM menyampaikan, ke depan harus terus memperkuat mitigasi bencana berbasis masyarakat melalui Taruna Siaga Bencana (Tagana) dan Kampung Siaga Bencana. Pasalnya, ancaman bencana terus ada, mulai gempa bumi, tsunami, gunung meletus, hingga banjir bandang. 

Penguatan informasi mengenai kebencaan sangat dibutuhkan sebagai langkah mitigasi kebencanaan, yang dipersiapkan baik pada saat pra bencana, saat bencana, maupun pasca bencana. Penguatan informasi penaggulangan bencana bidang perlindungan dan jaminan sosial yang diselenggarakan Dinas Sosial Provinsi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020.

Pantauan dari awak media di lapangan dengan pesertanya adalah pejabat dan staf serta yang berasal dari seluruh Dinas Sosial Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat dan potensi kesejahteraan sosial lainnya antara lain  Tagana. Bahwa tagana berperan penting dalam menjalankan salah satu Visi - Misi Provinsi Sumatera Barat dalam hal ini mewujudkan Sumatera Barat tangguh dan mantap.

Pemahaman tentang pentinya kesiapsiagaan bencana harus dimulai dari Anak - anak sampai orang dewasa. Oleh karna itu, peran Taruna Siaga Bencana seperti pada kegiatan TMS (Tagana Masuk Sekolah) dan KSB (Kampung Siaga Bencana) harus Benar - benar optimal, tegasnya.

Selian itu, Irwan Basir juga menyampaikan Implementasi dari pada perkembangan informasi kegiatan di bidang kebencanaan, karena sekarang ini kita lihat locus kita penanganan Covid-19. Tapi tidak akan terlepas dari pada permasalahan bencana di Sumatera Barat, kurung waktu sampai Desember itu adalah kondisi bencana yang sering terjadi adalah keadaan cuaca yang menimbulkan akibat terhadap masyarakat, ujarnya.

Oleh sebab itu, ia mengatakan Tagana Kabupaten/Kota di samping kondisi tersebut hari ini yang menyangkut dengan masalah Covid-19, tapi harus juga siap siaga dan juga pemetaan terhadap apa yang sudah menjadi pengalaman yang selama ini terjadi di daerah Kabupaten/Kota tersebut.

Masing - masing daerah sudah terbentuk relawan dan ada kampung siaga bencana. Kemudian juga ada Komponen - komponen yang membidangi bencana terutama sekali Kepala seksi, kepala bidang dan seluruh unsur yang terlibat di dalam bencana ini bersama - sama. Karena informasi itu berkembang setiap masanya, dengan informasi terbaru ini kita meyakinkan sekali Perkembangan - perkembangan penaggulangan bencana yang akan lebih baik kedepan, tuturnya.

Irwan Basir mengatakan Provinsi, Kabupaten/Kota mau pun Nagari serta Kecamatan selama ini bisa mengimplementasikan koordinasi dengan baik, sehingga memudahkan penyaluran bantuan, kemudian apabila ada yang meninggal dunia cepatnya di urus administrasinya dan masyarakat korban bencana itu tidak merasa terhimpit dengan kondisi yang di alaminya.

Peran Teknologi tidak bisa dilepaskan diera milenial saat ini, begitupun informasi tentang kesiapsiagaan potensi bencana yang ada di Sumatera Barat, oleh karna itu masyarakat harus Benar - benar memanfaatkan era teknologi saat ini.

Seperti yang dijelaskan Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos Provinsi Sumbar Irwan Basir menghadapi era teknogi informasi industry, tagana dan masyarakat harus mampu berevolusi mengikuti perkembangan zaman serta tagana harus memiliki sosial skill berbasis IT, ungkapnya.  

Untuk mewujudkan hal itu dalam kegitan Penguatan Informasi tersebut para pejabat dan staf serta potensi Kessos lainnya seperti Tagana se Provinsi Sumatera Barat ini, dibekali dengan materi manajemen Informasi pada penanggulangan kebencanaan yang dapat melakukan pengumpulan data yang komprehensif untuk menghasilkan data yang akurat, memudahkan dalam pemantauan dan pengawasan serta memastikan program yang berkualitas, efektif dan akuntabel.

Tentang tugas dari tagana mulai dari pra bencana, saat bencana dan pasca bencana. "Peran dari pembentukan Kampung Siaga Bencana (KSB) dan kegiatan Tagana Masuk Sekolah (TMS) menjadi focus terkait dengan memberikan pemahaman dan kesadaran bagi masyarakat tentang kerawanan dan ancaman bencana, serta bagaimana membentuk jejaring kerja berkaitan dengan kesiapsiagaan bencana berbasis masyarakat dan bagaimana menerapkannya di lapangan, "pangkasnya. (DP)

INFO NUSANTARA PERSADA

Polisi Tolak Laporan Terhadap Puan Maharani, PPMM: Kita Akan ke MKD DPR RI
Jumat, September 04, 2020

On Jumat, September 04, 2020

Markas Bareskrim Polri (istimewa)
INFONUSANTARA.NET
Jakarta- Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menolak laporan yang dibuat Persatuan Pemuda Mahasiswa Minang (PPMM) atas Ketua Bidang Politik dan Keamanan DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani. 

Ketua PPMM David menuturkan polisi menolak laporan dengan dalih tidak memenuhi unsur pelaporan.

"Secara kesimpulan laporan kita tidak memenuhi unsur. Laporan tidak diterima karena tidak memenuhi unsur," kata David di Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat (4/9).

Meskipun ditolak, David mengaku tak kecewa. Pasalnya, kata David, pihaknya bakal menyiapkan langkah selanjutnya yakni dengan membuat laporan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI. Puan saat ini merupakan Ketua DPR RI.

"Yang jelas kalau ditolak saya nggak baper (terbawa perasaan)sih, ada langkah-langkah setelah ini kita akan ke MKD," ujarnya.

PPMM melaporkan Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani ke Bareskrim Polri berkaitan dengan pernyataan Puan yang berharap agar Sumatera Barat menjadi provinsi yang mendukung negara Pancasila.

"Melaporkan saudari Puan Maharani yang mana dia Ketua DPR RI pada kesempatan yang lampau telah menghina masyarakat Sumatera Barat," kata Ketua PPMM, David di Bareskrim Polri, Jumat (4/9).
Sumber:CNNIndonesia

INFO NUSANTARA PERSADA

Dari 110 yang Ikuti Tes Swab di DPRD Padang Hasilnya Negatif Semua
Jumat, September 04, 2020

On Jumat, September 04, 2020

Sekretaris Dewan DPRD Kota Padang Hendrizal Azhar
INFONUSANTARA.NET
PADANG - Seluruh pimpinan dan anggota DPRD Padang, staf sekretariat dewan serta wartawan yang beraktifitas du DPRD Padang dinyatakan negatif covid-19

Hal itu berdasarkan hasil tes swab yang dilaksanakan Pimpinan, Wakil, Sekretariat DPRD, Security dan Jurnalis di DPRD Padang pada, Senin (31/8) lalu.

Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Kota Padang, Hendrizal Azhar mengatakan hasil tes sudah keluar pada, Jum'at (4/9) dan seluruh yang ikut tes dinyatakan negatif.

"Ada 110 yang ikut tes hasilnya aman dan tak ada yang terpapar Covid 19. Hasil itu disampaikan pihak Dinkes ke DPRD Padang," ujarnya, Jumat (4/9).

Ia mengimbau kepada seluruh sekretariat yang bertugas di DPRD untuk tetap jalankan protokol kesehatan. Supaya kenyamanan terwujud dan mata rantai virus corona terputus.

"Pakailah masker, cuci tangan dengan Sabun dan Jaga Jarak," papar mantan Kadis Pasar Padang ini.

Sementara, Wakil Ketua DPRD Padang, Arnedi Yarmen membenarkan hal itu serta mengatakan ke depan pola pemeruksaan keluar masuk di DPRD akan terus diterapkan bagi personal masing-masing orang. Ini demi mencegah penyebaran virus dan mewujudkan keselamatan.

"Kita akan terus perketat penjagaan di rumah rakyat ini. Sebab kita tak tahu tamu yang datang dari mana asalnya," ucap kader PKS ini.

Ia meminta kepada tamu yang berkunjung agar selalu patuhi aturan kesehatan. Agar keselamatan terjamin dan virus tak menyebar.(inf)

INFO NUSANTARA PERSADA