PILIHAN REDAKSI

Bupati Khairunnas Dan Sejumlah Pejabat Solsel Dipanggil Kejati Sumbar Terkait Dugaan Tipikor Kehutanan di Solok Selatan

  Aspidsus Kejati Sumbar Hadiman,SH,MH.(foto/dok) INFONUSANTARA.NET -- Bupati Solok Selatan, Khairunnas dipanggil Kejaksaan Tinggi (Kejati)...

Budaya

Opini

Mentawai

Padang Panjang

Peristiwa

Pariwara

Sijunjung

Episantoso: Kita Langsung Temui Calon Penerima Zakat Agar Benar-benar Tepat Sasaran
Kamis, Maret 05, 2020

On Kamis, Maret 05, 2020

Ketua Baznas Kota Padang Episantoso bersama Nurleli calon penerima Zakat 
Infonusantara.net -- Ketua BAZNAS Kota Padang H.Episantoso terjun langsung melihat kondisi warga Kota Padang yang akan diberikan zakat oleh lembaga Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kota Padang, Rabu (4/3) kemarin

Pada kesempatan itu Episantoso bertemu langsung dengan calon penerima zakat untuk memastikan apakah yang bersangkutan benar- benar layak mendapatkan zakat sesuai Asnaf yang Delapan

Kehadiran H.Episantoso dilokasi penerima bantuan zakat itu juga menarik perhatian masyarakat sekitar untuk dapak dapat bertatap muka dan bertanya jawab dengan ketua BAZNAS kota Padang tersebut.

Episantoso mengatakan kita hadir langsung ketengah masyarakat untuk memastikan agar zakat yang disalurkan oleh Muzakki melalui BAZNAS Kota Padang benar - benar tidak salah sasaran kepada orang yang berhak menerimanya. Harapan kedepannya suatu saat nanti yang menerima zakat hari ini dikemudian hari bisa pula datang ke BAZNAS sebagai seorang Muzakki untuk menyalurkan zakat nya. Karena zakat itu adalah tumbuh dan juga berkembang" ungkap Episantoso.

Sementara itu Nurleli salah satu warga di Kecamatan Lubuk Begalung mengatakan benar benar membutuhkan Zakat untuk membantu usahanya agar bisa kembali membiayai keluarganya beserta anak - anaknya yang masih sekolah.

Hadir pada kesempatan itu Ketua BAZNAS Kota Padang H. Episantoso, Kepala Pelaksana BAZNAS Kota Padang Sintaro Abe dan sejumlah masyarakat setempat (SF)

Zulhardi Z.Latif Kawal dan Turun Langsung Meninjau Pengerjaan Realisasi Aspirasi Masyarakat Kuranji
Kamis, Maret 05, 2020

On Kamis, Maret 05, 2020

Anggota DPRD Kota Zulhardi Z.Latif Tinjau pelaksanaan pengerjaan pembangunan drainase di Komplek Koperasi Tui Kuranji 
Infonusantara.net - Menepati janjinya dalam memperjuangkan dan merealisasikan aspirasi masyarakat untuk pembangunan yang lebih baik kedepannya, selaku wakil rakyat Zulhardi Z.Latif turun langsung meninjau pelaksanaan pengerjaan pembangunan drainase di Komplek Koperasi Tui RW 3 Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji Kota Padang, Rabu (4/3). 

Zulhardi Z.Latif mengatakan pembangunan drainase sepanjang 140 meter di Tui ini di bangun atas dasar permintaan warga yang diusulkan sebelumnya melalui kegiatan reses dewan serta musrenbang dan kita perjuangkan realisasinya melalui anggaran pokir DPRD Kota Padang. 

"Semoga pembangunan yang sama - sama kita perjuangkan ini bermanfaat bagi masyarakat," kata Zulhardi Z.Latif melalui selulernya ketika dikonfirmasi media ini. 


Dia juga mengatakan sebelumnya telah dilaksanakan renovasi atau perombakkan untuk pembangunan mushalla Miftahul Jannah Komplek Karya Rai RW 16 Kelurahan Korong Gadang Kuranji, pada 2019 dianggarkan Rp25juta, di 2020 untuk MTI Rp10juta dan untuk tahun 2021 dianggarkan Rp50juta. 

Kemudian juga ada pembangunan yang akan dilaksanakan di 2020 ini seperti pembangunan Irigasi tersier di RW 2 bukik Napa, pembangunan WC di SDN 22 RW I Kelurahan Kuranji, pembangunan pagar sekolah di SDN 52 Jalan Manggis Belimbing serta  betonisasi jalan di RW 12 Kelurahan Gunung Sarik Kecamatan Kuranji. 

Zulhardi Z.Latif yang akrab disapa buya ini menjelaskan sedikit kondisi terkait pembangunan WC di SDN 22. Dikatakan kondisi pada SDN 22 , siswa /i harus menumpang di WC masjid Raya Kuranji dan sekarang yang sangat menyedihkan, WC masjid tersebut sudah di pagar oleh pengurus sehingga siswa/i terpaksa buang air besar dan kecil ke saluran irigasi yang ada di sekitar SDN 22. Ini sangat memirisiskan sekali, "kata Zulhardi yang akrab disapa buya ini. 

Kemudian, untuk pembenahan Balai Pemuda dan Masjid Nurul Islam juga akan dibantu demi kelancaran aktivitas pada masing-masingnya.

Lebih lanjut disampaikan, untuk semua realisasi aspirasi yang diusulkan warga tentu akan bertahap dilaksanakan, sebab semuanya butuh proses. Kita berharap kepada warga untuk bersinergi dalam pembangunan serta sabar dalam menanti realisasinya, sebab semua itu ada mekanismenya," pungkasnya mengakhiri. (inf)


Virus Corona Tidak Ada di Padang, Ini Penjelasan Kadis Kesehatan
Selasa, Maret 03, 2020

On Selasa, Maret 03, 2020

Kadis Kesehatan Kota Padang Feri Mulyani Hamid (Ist)

Infonusantara.net - Pasien terduga infeksi virus Corona yang dirawat di RSUP M. Djamil Padang ternyata tidak terjangkit virus tersebut. Hal ini dikatakan Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang, Feri Mulyani Hamid, Senin (2/3)

“Pihak rumah sakit sudah mengklarifikasi, hasil labor negatif,” sebut Kadiskes.

Kabar adanya pasien yang diduga terinfeksi Corona sempat santer dan menyebar ke seantero Kota Padang.

Dengan diperiksanya pasien secara intensif dan keluarnya hasil laboratorium, dipastikan virus Corona tidak ada di Kota Padang.

“Warga diminta untuk tidak panik dan stres,” ajak Feri Mulyani Hamid.

Feri Mulyani mengajak warga untuk tetap menjaga kebersihan. Karena penularan virus Corona melalui percikan cairan. Penularan virus ini tidak sama dengan penyakit TBC yang menyebar melalui udara.

“Penularannya lewat cairan yang menempel di meja, kursi, gagang pintu dan lainnya,” sebutnya.

Kadiskes mengimbau kepada warga yang sedang batuk, pilek, dan bersin untuk menutup mulut dengan sapu tangan. Atau menutup mulut dengan masker.

“Orang sehat tak perlu menggunakan masker, justru yang sedang batuk atau pilek yang harus menggunakan masker agar yang lain tidak terpapar,” jelasnya.

Dikatakan Kadiskes, akibat terjadinya kepanikan warga yang tak beralasan dengan membeli masker, harga masker pun melonjak di pasaran. Menurutnya, masker hanya digunakan bagi mereka yang sedang sakit, atau bepergian ke daerah yang terjangkit virus Corona.

“Karena itu, selalu cuci tangan dengan sabun, jika bersin dan cairannya menetes ke meja, segera bersihkan. Membuka gagang pintu jangan dengan tangan, tetapi menggunakan siku. Karena tangan tanpa disadari akan menggaruk mata setelah itu dan dapat menyebarkan virus,” kata Kadiskes (inf/*)

Zulhardi Z.Latif Doakan Keluarga Penerima Manfaat PKH Cepat Keluar dari Kemiskinan.
Minggu, Maret 01, 2020

On Minggu, Maret 01, 2020

Anggota DPRD Kota Padang Zulhardi Z.Latif Sosialisasi PKH Kepada KPM di Masjid Nurul Ilmi Kampus Unand Limau Manis 
Infonusantara.net - Anggota DPRD Kota Padang Zulhardi Z.Latif laksanakan sosialisasi tentang penerima keluarga harapan (PKH)  kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk tiga kelurahan yakni Kelurahan Limau Manis Selatan, Kelurahan Limau Manis dan Kelurahan Koto Lua, pada Minggu (1/3) bertempat di Masjid Nurul Ilmi Kampus Unand Limau Manis Kota Padang.

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program Pemerintah yang menyasar warga miskin dan rentan miskin saat ini. Masyarakat yang terjaring dalam program ini disebut Keluarga Penerima Manfaat (KPM). KPM mendapat bantuan pendidikan, kesehatan, serta uang tunai yang dapat digunakan untuk menutup kebutuhan sehari-hari.

Membicarakan pembagian PKH, tidak lepas dari yang namanya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau yang sebelumnya biasa disebut Basis Data Terpadu (BDT) adalah data acuan warga miskin yang masuk KPM.

Namun tidak semua yang masuk dalam DTKS tersebut masuk dalam penerima PKH sebagai KPM, akan tetapi kan juga ada bantuan - bantuan lain yang bisa diterima bagi masyarakat yang sudah masuk dalam DTKS/BDT ini.

Dikatakan, untuk PKH ini setiap tahun data ini terus divalidasi. Di Padang saja lebih kurang 18 ribu untuk PKH, sementara untuk DTKS itu sendiri lebih dari 250 ribu. Jadi dengan perbandingan tersebut sudah jelas tidak semua yang masuk DKTS menerima PKH, " jelas Zulhardi Z.Latif.

"Dia mengatakan ada sebanyak 297 KK yang mendapatkan bantuan PKH dalam sosialisasi untuk keluarga miskin di tiga kelurahan tersebut. Kepada warga penerima PKH dalam sosialisasi tersebut kita berdoa semoga peserta PKH secepat - cepatnya keluar dari program PKH ini, karena ini kan program keluarga kemiskinan. Kita kan tidak ingin dikatakan miskin terus, " kata kader Golkar yang akrab disapa buya ini.

Disisi lain kata Zulhardi Z.Latif yang juga mantan Korwil Sumbar
untuk PKH ini mengatakan sampai saat ini sudah sepuluh tahun dia mengenal PKH ini, belum ada penerima yang mau keluar secara ikhlas untuk mengundurkan dari program PKH ini.

"Kalau lah rasa nya kita sudah tidak berhak lagi menerima PKH ini, marilah kita secara ikhlas keluar dari data dengan mengundurkan diri, agar bisa diberikan kepada saudara kita yang betul - betul membutuhkan bantuan dari program PKH ini. Banyak sekali saat ini bantuan dari PKH yang sudah tidak tepat pada sasarannya, " ungkap Zulhardi Z.Latif.

Diketahui bahwa program ini merupakan pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga-keluarga miskin yang sudah ditetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH.

Target utama dari PKH ini adalah ibu hamil serta anak-anak dari keluarga miskin. Manfaat PKH juga diperuntukan bagi warga disabilitas dan warga lansia.

Kriteria penerima bantuan PKH adalah
Keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin yang memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial sebagai berikut:

Komponen Kesehatan yakni bagi
Ibu hamil/menyusui menerima dana bantuan sebesar RP 2,4 juta,  kemudian anak berusia nol sampai 6 tahun sebesar Rp.2,4 juta

Komponen Pendidikan yakin bagi Anak SD/MI atau sederajat mendapatkan bantuan sebesar Rp. 900ribu, Anak SMP/MTs atau sederjat bantuan sebesar Rp.1,5 juta,
Anak SMA /MA atau sederajat  bantuan sebesar Rp.2juta

Komponen Kesejahteraan Sosial yakni bagi lanjut usia mulai 60 tahun ke atas merima bantuan sebesar Rp.2,4 juta dan penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas berat menerima bantuan Rp.2,4 juta.

Kemudian jumlah dana yang dibagikan melalui PKH ini disesuaikan dengan keadaan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan membagi PKH yang bersifat tetap menjadi PKH Reguler dan PKH Akses. PKH Reguler sebesar Rp 550.000 per tahun dan PKH Akses (khusus untuk keluarga yang sulit terjangkau) sebesar RP 1 juta. (bim)


KH Said Aqil Siradj Jelaskan Islam Nusantara
Minggu, Maret 01, 2020

On Minggu, Maret 01, 2020


Infonusantara.net - Ketua PBNU, KH Said Aqil Siradj dalam tausyiahnya, menjelaskan konsep Islam Nusantara yang dikembangkan PNNU pada 500 orang lebih undangan yang berasal dari berbagai kalangan di Sumbar. Kyai Said memulai penjelasannya dengan amalan warga Nadhliyin yang merujuk pendapat Imam Syafi'i dan Asy'ari. Kyai Said kemudian secara panjang lebar menjelaskan sifat-sfat Allah mulai dari Sifat Wajib, Jaiz dan Mustahil. 

“Islam Nusantara itu berada pada ranah Budaya, tidak dalam konteks tauhid,” tegasnya. 

Dia mencontohkan, Selandia Baru, Australia, Kanada, Jepang dan berbagai negara di belahan dunia lainnya, secara aqidah Islam, tak jelas dan sangat menyalahi. Tapi, negara-negara tersebut sangat Islami secara budaya. 

“Saya pernah berkeliling Australia berceramah selama dua pekan lebih. Di hari terakhir, saat sesi beli oleh-oleh, handphone saya tertinggal entah di toko yang mana. Akhirnya saya ikhlaskan saja karena sudah tak ingat lagi dimana tercecernya handphone tersebut,” ungkap Kyai Said.

“Saya lalu kembali ke hotel dan terus packing barang-barang untuk bersiap kembali ke tanah air. Saat bersiap-siap itu lah, kemudian petugas hotel bersama seorang yang tak saya kenal, datang mengetuk pintu kamar. Saat pintu saya buka, ternyata kedatangan mereka itu dalam rangka mengembalikan handphone saya yang tercecer itu,” tambahnya. 

Kyai Said kemudian bertanya, kalau di negara kita, mungkinkah kejadian seperti ini? Pertanyaan ini disambut tawa berderai hadirin yang memenuhi auditorium istana gubernur Sumbar itu. Tak terkecuali gubernur Sumbar, Irwan Prayitno. “Kejadian seperti pengalaman saya ini mungkin juga terjadi di Indonesia, tapi secara umum nyaris tak mungkin. Islam Nusantara itu, sebenarnya pada wilayah budaya seperti ini,” katanya. 

Ditegaskan Kyai Said, agama dan budaya merupakan amanah. Perbedaannya, agama tidak boleh berubah dan berbeda, terkait aqidah dan syariat antara satu orang dengan lainnya kendati berbeda negara. Sementara budaya juga merupakan amanah Allah yakni amanah insaniyah di mana manusia diamanatkan untuk membangun peradaban.

“Jadi yang berbeda antara Timur Tengah dengan Nusantara budayanya, kepribadian, peradabannya. Aqidah syariah sama, budayanya tidak sama. Ini lah yang mendasari kita melahirkan Islam Nusantara,” terangnya.

“Islam Nusantara merupakan topologi Islam, Islam ramah, santun moderat dan toleran. Semoga Islam Nusantara jadi solusi ditengah kebuntuan yang dihadapi negara-negara Islam di Timur Tengah. Mudah-mudahan, saatnya Islam Indonesia, Malaysia, Brunei dan sekitarnya menjadi kiblatul muslimin, kiblat budaya, peradaban. Itulah Islam Nusantara,” katanya. (*)

Prof Ganefri: Nahdliyin Sumbar Dukung Kyai Said Kembali jadi Ketum PBNU
Minggu, Maret 01, 2020

On Minggu, Maret 01, 2020


Infonusantara.net - Ketua Tanfidziah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Sumbar, Prof Ganefri menilai, nahdliyin Sumbar baik di tingkat provinsi maupun cabang, belum melihat sosok yang lebih pantas dan piawai dalam membesarkan NU kedepan selain KH Said Aqil Siradj.

“Kami dari PWNU Sumbar dan PCNU se-Sumbar mendukung penuh Kyai Said untuk maju lagi pada Muktamar NU yang akan digelar 22 Oktober 2020 mendatang,” ungkap Ganefri saat memberikan sambutan usai dilantik sebagai Ketua Tanfidziyah PWNU Sumbar periode 2020-2025 di Padang, Sabtu (29/2/2020). 

Di kesempatan itu, Ganefri mengakui, dirinya bukan lah kader terbaik di antara ribuan nahdliyin di Ranah Minang. “Terima kasih telah mempercayakan amanah sebagai ketua tanfidziyah. Saya siap mewakafkan diri untuk makin membesarkan NU di Sumbar bersama jajaran pengurus lainnya, tanpa honor,” ucapnya disambut tawa renyah tamu dan undangan serta pengurus yang dilantik.

Bersama Ganefri yang juga Rektor Universitas Negeri Padang (UNP), ikut dilantik sebagai Rais Syuriah PWNU Sumbar, Hendri yang juga Kakan Kemenag Sumbar. Selain itu, juga dilantik Prof Asasriwarni sebagai mustasyar, H Joben sebagai Katib serta Sulaiman Tanjung sebagai sekretaris Tanfidziyah. Pelantikan ini sekaligus dirangkai dengan Harlah NU ke-94 tahun dengan tema “Membangun Kemandirian NU di Ranah Minang.”

Di mata Ganefri, jamaah Nahdlatul Ulama sudah tersebar luas di Sumbar, namun belum terkonsolidasi secara optimal. Dia menilai, hal ini jadi tugas pengurus PWNU Sumbar ke depan. “Mohon dukungan semua pihak selama memimpin NU Sumbar ini selama 5 tahun kedepan. Ingatkan saya jika salah selama memimpin,” pintanya. 

Di kesempatan itu, Ganefri juga mengharapkan Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno mengusulkan anggaran untuk pembangunan kantor PWNU Sumbar. Menurut dia, pembangunan kantor ini akan jadi kenangan manis jelang berakhirnya jabatan gubernur, satu tahun lagi. “Semoga gubernur terus mengawal hingga akhir masa jabatannya,” harapnya.

Selain itu, Ganefri juga melaporkan, PWNU Sumbar mendapatkan hibah tanah dari Pemkab Padangpariaman di kawasan Tarok City yang berlokasi di Nagari Kapalo Hilalang, Kecamatan 2x11 Kayu Tanam, Padangpariaman. 

“Saat ini, NU Sumbar juga sudah mendirikan Universitas Nahdlatul Ulama (UNU). Universitas ini akan terus dikembangkan jadi lebih besar dan bisa bergandengan dengan Universitas Negeri Padang,” ungkapnya. 

//Matang dan Mandiri//

Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno saat memberikan sambutan mengucapkan selamat Harlah ke-94 pada NU. Ia mendoakan NU semakin matang dan mandiri secara organisasi. “Semoga NU semakin mandiri ke depannya. Selamat juga kepada pengurus yang baru dilantik,” ungkap dia.

Menurut Irwan, wilayah Sumbar memiliki banyak jamaah NU, namun belum banyak secara jam’iyyah. ”Ketika melakukan perjalanan ke berbagai daerah di Sumbar pada agenda safari Ramadhan, banyak ditemukan masyarakat yang melakukan ibadah dengan pendekatan cara ibadah NU,” ungkapnya.

“Ini fakta bahwa NU banyak di Sumbar, semakin solid dan kuat semakin kuat juga kami sebagai pemerintah, sudah mendarah daging NU di Sumbar,” katanya. 

Menurutnya NU memiliki pemahaman dengan melakukan pendekatan kepada pemerintah. Siapa saja yang menjadi pemimpin pemerintahan maka itulah didukung. “NU selalu bersama pemerintah, mendukung pemerintah, tidak perlu diragukan lagi,” katanya.

Selain itu, NU juga merupakan ormas yang hidup dan ada pada tingkat akar rumput. Bukan pada tataran elit. Kehidupan NU nampak pada pesantren, sekolah, dan madrasah dan lainnya.

NU sebagai ormas terbukti sampai hari ini juga tetap bertahan hingga 94 tahun. Hal itu menunjukan gerakan dan bertahan karena sunatullah.
“Kalau melanggar pasti hilang dengan sendirinya, tetapi NU terbukti tetap mengikut sunatuullah, Insyaa Allah habisnya nanti sampai hari kiamat,” katanya.(*)

Menag Dianggap Terlalu Tenang Antisipasi Dampak Virus Corona Bagi Umrah
Minggu, Maret 01, 2020

On Minggu, Maret 01, 2020

Anggota DPR Komisi VIII, Iskan Qolbi Lubis. Foto: Lutfan Darmawan/kumparan
Infonusantara.net - Dampak virus corona, jemaah Indonesia ikut terdampak penyetopan sementara umrah oleh pemerintah Arab Saudi. Anggota Komisi VIII DPR, Iskan Qolbi Lubis, sempat menyinggung dampak virus corona ke sektor umrah. Kekhawatiran itu ia ungkap saat rapat dengan Kemenag. Namun menurut Iskan, saat itu, Menag Fachrul Razi menanggapinya dengan santai.

"Kita sudah mewanti-wanti Menteri Agama pertemuan sekitar 2 minggu sebelumnya bagaimana kesiapan Kemenag kalau corona ini terjadi, dia bilang masih tenang, masih bisa diatasi," kata Iskan di diskusi Polemik, di Jalan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Sabtu (29/2).

Padahal menurut Iskan, virus corona tentu akan berdampak luas, termasuk ke kunjungan wisatawan hingga umrah.

"Kaget gitu, karena kita sudah melihat ini akan punya dampak terhadap umrah, umrah gitu kan bagian dari wisata, wisata itu yang kena dampaknya, beliau terlalu tenang ya tiba-tiba kaget kemarin," jelasnya.

Iskan mengatakan, Komisi VIII yang membidangi masalah agama dan sosial telah membuat roadmap jangka pendek untuk menyikapi dampak penyetopan umrah imbas virus corona.

"Kita akan melihat orang-orang yang kena kerugian yang dampak besar, pas mau berangkat kemarin, tiba-tiba uangnya tidak bisa dikembalikan, kita berharap, mungkin terdampak paling besar itu sekitar 5 hari," ujar dia.

Iskan menjelaskan pihaknya akan terjun langsung membantu jemaah umrah yang keberangkatannya tertunda, khususnya bagi masyarakat kalangan bawah.

"Kan ada yang namanya dana kemaslahatan haji itu kan dana keuntungan dari haji dan umrah. Kita akan coba bantu mereka yang tidak bisa berangkat, yang benar-benar miskin itu harus kita selamatkan sekarang sedang kita data," terangnya.

Selain itu, Iskan juga mengimbau agen tarvel mengubah jadwal keberangkatan jemaah umrah. Sebab, kata Iskan, belum diketahui kapan Saudi akan kembali membuka kembali umrah. Antisipasi juga dilakukan untuk ibadah haji apabila penangguhan ini berjalan lama.

"Ini dampaknya besar jadi kita nanti apa, Menteri Agama bisa tanggung jawab terhadap kerugian itu, dari mana nanti diambil uangnya. Kita juga berharap ke depannya Saudi lebih arif lah, Pemerintah Indonesia juga harus tegas, kita mengatakan corona belum kena di Indonesia itu harus clear dan clean," ujar dia.

Kebijakan penyetopan sementara umrah berlaku untuk semua negara, tak hanya Indonesia. Selain menghentikan kedatangan calon jemaah umrah dari semua negara, Arab Saudi juga menangguhkan kedatangan orang-orang dengan visa turis dari negara-negara dengan risiko penyebaran virus corona.

Menurut Kemendagri Arab Saudi, negara-negara tersebut adalah China, Iran, Italia, Korea Selatan, Jepang, Thailand, Malaysia, Indonesia, Pakistan, Afghanistan, Irak, Filipina, Singapura, India, Lebanon, Suriah, Yaman, Azerbaijan, Kazakhstan, Uzbekistan, Somalia, dan Vietnam atau negara lain yang akan menunjukkan lebih banyak peningkatan kasus virus corona.

Source: Kumparan.com

Umrah Dihentikan Pemerintah , Pengusaha Travel di Padang Minta Bagaimana Agar Tiket Tidak Hangus
Minggu, Maret 01, 2020

On Minggu, Maret 01, 2020

Foto: (Ist)
Infonusantara.net 
Penghentian sementara pemberangkatan umrah berimbas pada pengusaha travel agent di Padang, salah satunya PT. Getway Tour & Travel. Mereka mengaku merasa dirugikan oleh maskapai Air Asia karena akibat penghentian itu, keberangkatan 33 orang jamaah mereka pada 1 Maret mendatang terpaksa ditunda atau dijadwal ulang.

Owner PT Getway T&T, Herman Lain Rajo Mangkuto mengatakan, akibat penghentian pemberangkatan umrah itu, tiket Padang-Kualalumpur dengan maskapai Air Asia dinyatakan batal oleh pihak perusahaan penerbangan.

"Tiket kita Padang-Kualalumpur dinyatakan hangus oleh maskapai. Ini tentu sangat merugikan kita. Sementara tiket Kualalumpur-Jeddah dengan maskapai Malaysia Airlines bisa direfund atau direscedule (dijadwal ulang). Kalau Air Asia mereka sepertinya tidak mau tahu," katanya  pada media ini, Jumat (28/2/20)

Dia mengatakan, pembatalan atau penundaan itu bukanlah keinginan pihak travel. Sebab penghentian sementara ini adalah instruksi dari Kementrian Agama sebagai imbas merebaknya virus Corona (Covid-19).

"Sementara arahan dari kementrian tidak boleh memungut biaya tambahan kepada jamaah. Ini tentunya membuat kita pusing. Harga tiket Padang-Kualalumpur juga berkisar antara Rp1,8 hingga Rp2 juta. Kalau 30 orang kan Rp60 juta kami mengalami kerugian. Posisi kami terjepit, antara tidak boleh meminta biaya tambahan dan hangusnya tiket," katanya.

Dia menyatakan, kalau ini tetap terjadi ini tentunya akan merugikan pengusaha travel. Kalau kami tidak memberangkatkan, nanti kami disangka menggelapkan dana jamaah.

"Padahal ini adalah kasus dunia. Kita sudah bayar semua biaya, baik ke airline maupun ke hotel di Mekkah dan Madinah," ujarnya.

Dia berharap, sesuai dengan anjuran Kementrian Agama, bagaimana caranya agar tiket ini tidak hangus sehingga pengusaha travel tidak mengalami kerugian.

"Setelah ditanya ke staf Air Asia yang bisa dikembalikan hanya airport tax sekitar Rp150 ribu per tiket," katanya.

Selain itu juga dia katakan, jamaah mereka juga agar bisa paham akan persoalan ini sehingga tidak kehilangan kepercayaan kepada travel agent.

"Ini bukan kita yang bermain, tapi persoalan dengan airline yang menyatakan tiket hangus. Kita akan coba carikan solusinya yang terbaik," katanya.(inf)

Umrah Disetop Gegara Corona, Begini Kata Dewan Pembina Forum Silaturahmi Asosiasi Travel Haji dan Umrah
Minggu, Maret 01, 2020

On Minggu, Maret 01, 2020

detikcom. Foto :Suasana umrah (Dok Ketua Dewan Pembina Forum Silaturahmi Asosiasi Travel Haji dan Umrah Fuad Hasan) 

Infonusantara.net - Pemerintah Arab Saudi memutuskan untuk menunda visa kunjungan umrah ke negaranya untuk mencegah penyebaran virus corona. Suasana ibadah umrah di Arab Saudi masih normal.

Hal tersebut dikatakan oleh Ketua Dewan Pembina Forum Silaturahmi Asosiasi Travel Haji dan Umrah Fuad Hasan Masyhur seperti dilansir dari detikcom, Kamis (27/2/2020).

"Suasana umrah di Madinah, kebetulan saya lagi di sini. Suasana tetap padat, ibadah normal. Bisa dibilang Madinah lebih banyak masyarakat Indonesianya. 70-80% orang Indonesia," ujar Fuad.

Dikatakan Fuad, dirinya kaget begitu mendengar kabar tersebut. Dia mengaku mendengar kabar itu pada pukul 00.00 waktu Madinah.

"Saya juga kaget mendengar ini. Tapi kenyataannya hari ini masih diangkut yang berangkat. Di sini pun normal tak ada yang memakai masker," ujarnya.

Dia tidak tahu kapan aturan ini berlaku. Karena hingga pagi ini, rombongan jemaah umrah dari Indonesia masih ada yang diberangkatkan dari Bandara Soekarno Hatta.

"Hari ini penerbangan dari Indonesia sekarang sudah boarding semua. Yaitu Garuda GA 980 untuk siap-siap take off. Ada Garuda ada Saudi Airlines. Tetap masih jalan," katanya.

Fuad mengatakan, asosiasi travel umrah belum menyiapkan skenario refund untuk mereka yang sudah membeli paket atau tiket umrah. Dia meyakini Arab Saudi aman dari virus Corona.

"Ini kota suci, ini yang dijaga oleh Allah Kami yakin Insyaallah negeri aman dari pada Corona," ujarnya.

Seperti diberitakan, Arab Saudi melarang warga negara asing memasuki wilayahnya untuk ibadah umrah maupun mengunjungi Masjid Nabawi di Madinah. Saudi menjelaskan larangan itu merupakan langkah pro-aktif guna mencegah penyebaran virus corona (COVID-19).(inf/zlf/gbr)

Menang Dramatis,   Sang Juara PSP Boyong Piala Soeratin U-15 Tingkat Nasional
Sabtu, Februari 29, 2020

On Sabtu, Februari 29, 2020

Foto: (Doc Humas)
Infonusantara.net - Sebuah sejarah ditorehkan klub Persatuan Sepakbola Padang (PSP) U-15 yang mampu membawa harum Ranah Minang di kancah persepakbolaan nasional.

Pandeka Bungsu, begitu julukan klub yang diarsiteki Coach Tri Gustian dan M. Jeki itu pun sukses menjadi kampiun Piala Soeratin U-15 usai mengandaskan lawannya Gabsis Sambas wakil Kalimantan Barat dengan keunggulan 2-1.

Kemenangan itu pun diraih klub kebanggaan Kota Padang tersebut secara dramatis pada partai final yang dilangsungkan di Stadion Manahan, Solo, Sabtu sore lalu (29/02/2020). Sempat tertinggal di babak pertama, PSP ternyata mampu mengunci kemenangan 2-1 di babak kedua.

"Ini penantian panjang kami setelah 53 tahun akhirnya PSP Padang U-15 kembali masuk final dan alhamdulillah menjadi juara. Hasil ini tidak kejutan lagi, melainkan luar biasa bagi kami," kata Pelatih PSP U-15, Tri Gustian didampingi penanggung jawab tim PSP U-15, Agus Suardi usai pertandingan kepada wartawan.

Dalam laga itu, Gabsis Sambas yang bermain taktis sesungguhnya mampu menguasai jalannya babak pertama. Mereka bahkan unggul lewat gol Krisna Sulistia Budianto.

Namun, PSP yang pantang menyerah justru berbalik menekan di paruh kedua. Akhirnya, mereka sukses membalikkan keadaan dengan masing-masing gol dicetak oleh Zulkifli Yahya di menit ke-43 dan Haviv Mumtaza di menit ke-53.

"Semua pemain telah bekerja keras di laga ini. Dan kami sudah melalui perjalanan panjang hingga tingkat nasional sampai babak final dan menjadi juara," tegas mantan pemain PSP Padang puluhan tahun silam tersebut.

Sementara itu Wakil Wali Kota Padang Hendri Septa yang juga Ketua Umum PSP hadir langsung menyaksikan partai puncak itu mengucapkan rasa syukur dan bangganya atas pencapaian tersebut.

Melalui akun Instagramnya Hendri menuliskan; "Kemenangan ini tentu kemenangan warga Padang, Sumatera Barat yang sekaligus kebanggaan bagi publik Ranah Minang. 

"Untuk itu kepada semua pemain, pelatih, offisial, pembina dan semua pendukung PSP Padang dimana saja berada, saya sebagai Ketua Umum PSP mengucapkan terima kasih atas kebersamaan, perjuangan dan doa kita semua. Sehingga PSP U-15 meraih prestasi membanggakan ini. Dan juga kepada para pemain semua kami mengucapkan selamat dan sukses atas perjuangan kerasnya dari awal hingga akhir. Tetap terus berlatih, terus rendah hati dan tak henti raih prestasi," tulisnya.

Dalam kesempatan itu sejumlah pimpinan OPD di lingkup Pemko Padang juga hadir memberikan 'support' diantaranya Kadispora Padang Mursalim, Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Amrizal, Kabag Umum Budi Payan dan Kadis Pariwisata dan Kebudayaan yang diwakili Kabid Destinasi, Usaha dan Industri Pariwisata Andree Algamar. Selain itu juga hadir anggota DPRD Padang Faisal Nasir dan Mukhlis.

Sementara itu terpisah, Walikota Padang H.Mahyeldi ketika mendapat kabar gembira dari Ketua Umum PSP Hendri Septa menyambut gembira dan merasa terharu atas keberhasilan PSP U-15 mengharumkan nama Sumatera Barat di pentas nasional."Kami bangga dan terharu atas keberhasilan PSP tersebut menjadi Sang Juara di pentas Nasional," sebut Wako Mahyeldi.

Seperti diinformasikan, Sang Juara PSP U-15 akan  membawa Piala Soeratin ke Kota Padang pada Minggu (1/3/2020). Rombongan pun akan  disambut langsung secara resmi oleh Walikota Padang H. Mahyeldi Ansharullah sekira pukul 15.00 WIB di BIM dengan prosesi pengalungan bunga. Setelah itu para jawara nasional tersebut langsung diarak keliling Kota Padang dengan finis di GOR H.Agus Salim Padang.(David/Rengga/*/Humas Padang)

Perwako 21 Pengendalian Gratifikasi Disosialisasikan
Sabtu, Februari 29, 2020

On Sabtu, Februari 29, 2020


Infonusantara.net - Pemerintah Kota Padang melalui Inspektorat Kota Padang mengadakan Sosialisasi Peraturan Wali Kota (Perwako) Padang Nomor : 21 Tahun 2016 tentang Pengendalian Gratifikasi dilingkungan Pemerintah Kota Padang.

Kegiatan tersebut dibuka Sekretaris Daerah Kota Padang Amasrul di Ruangan Bagindo Aziz Chan, Balaikota, Aia Pacah, Rabu (29/1/2020).

Sekda mengatakan, sosialisasi Perwako Nomor: 21 Tahun 2016 tentang Pengendalian Gratifikasi sejalan dengan misi Pemerintah Kota Padang yaitu menciptkan tatakelola  Pemerintah yang bersih dan pelayanan publik yang prima.

"Misi ini memiliki tujuan untuk mewujudkan aparatur pemerintahan yang bersih dari tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme sekaligus merupakan amanat dari Inpres nomor 5 tahun 2004 tentang pemberantasan korupsi," jelasnya.

Amasrul menjelaskan, penerapan kebijakan pengendalian gratifikasi hingga saat ini belum sepenuhnya dipelajari oleh semua ASN dilingkungan Pemko Padang. Disamping itu belum juga memiliki pemahaman dan sikap yang sama tentang gratifikasi tersebut.

"Kita tentunya mengingikan, melalui  Sosialisasi  ini setiap ASN di Kota Padang  mengetahui substansi nilai-nilai dan norma kebijakan yang telah ditetapkan terhadap gratifikasi sehingga  dapat diimplementasikan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing," paparnya.

Ia pun berharap, sosialisasi ini dapat menghasilkan upaya yang bersifat edukatif, pengawasan, maupun pengembangan sistem deteksi dini bagi aparatur pemerintah khusus para pejabat penyelenggara negara.

 "Sehingga semua pihak yang terkait dalam penyelenggara negara dapat terhindar dari tindakan-tindakan yang patut diduga sebagai tindak pidana korupsi," ujarnya.

Inspektur Kota Padang Andri Yulika mengatakan, tujuan diselenggarakan kegiatan sosialisasi pengendalian gratifikasi adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman seluruh jajaran Pemko Padang khususnya peserta sosialisasi tentang program pencegahan dan pengendalian tindak pidana korupsi dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan program tindak pidana korupsi.

"Dengan adanya kegiatan sosialisasi ini diharapkan semua pihak dapat mengimplementasikan, mengevaluasi, dan menindaklanjuti kebijakan yang telah ditetapkan sehingga pemerintah kota Padang secara simultan bisa mewujudkan pembangunan zona integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani dalam (WBBM)" jelasnya.

Peserta sosialisasi gratifikasi melibatkan kepala Puskesmas PPTK, bendahara pengurus barang dan pejabat pengadaan di lingkungan pemerintah kota Padang lebih kurang 115 orang, dengan nara sumber dari tim Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Kota Padang dengan materi program pengendalian gratifikasi dan Perwako No.21 tahun 2016, sebut Andri Yulika yang diwakili sekretaris Inspektur Kota Padang Arfi Anis.(hms)

Komisi VIII DPR RI Upayakan Penanganan Abrasi Pantai di Padang
Jumat, Februari 28, 2020

On Jumat, Februari 28, 2020

Foto :(Doc Humas) 
Infonusantara.net- Rombongan Komisi VIII DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Ihsan Yunus kali ini melakukan kunjungan kerja (kunker) reses ke Kota Padang, Jumat (28/2/2020).

Seperti diketahui, kunker ke Kota Padang kali ini dalam rangka menjaring aspirasi warga masyarakat Kota Padang terutama salah satunya membantu tindak lanjut upaya mengatasi abrasi di kawasan Monumen Merpati Perdamaian, Muaro Lasak, Pantai Padang.

Sebagaimana Komisi VIII DPR RI sendiri mempunyai ruang lingkup tugas di bidang agama, sosial kebencanaan serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Adapun dari 18 anggota Komisi VIII DPR RI tersebut, terdapat 3 orang wakil rakyat yang berasal dari daerah pemilihan (dapil) Sumatera Barat diantaranya H. Muhammad Asli Chaidir, Ny. Lisda Hendrajoni dan John Kennedy Aziz.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Laksdya TNI (Purn) Moekhlas Sidik mengatakan, ia dan rombongan pun mengaku prihatin setelah melihat secara langsung kondisi sekitar bibir pantai yang tergerus abrasi di Monumen Tugu Perdamaian Muaro Lasak.

"Maka itu, kita di Komisi VIII DPR RI akan berupaya membantu mencarikan solusi untuk segi penganggaran dari APBN nantinya. Apakah yang bisa dibangun dan dilakukan sehingga abrasi dapat dikendalikan di sepanjang Pantai Padang ini," sebutnya di sela peninjauan di Tugu Merpati Perdamaian, Jumat siang (28/2/2020).

Ia menyebut, untuk penanganan abrasi pihaknya akan mengupayakan dibangunnya infrastruktur dinding pembatas dan penahan ombak permanen nantinya. Selain itu juga dibutuhkan infrastruktur alam berupa pohon penahan ombak seperti salah satunya pohon cemara udang.

"Harus ada kombinasi untuk mengatasi abrasi ini. Butuh infrastruktur buatan dan alam berupa pohon penahan ombak. Semoga saja bisa kita realisasikan secepatnya karena ini penting," tutur Moekhlas.

Sebelumnya diberitakan, Monumen Merpati Perdamaian yang diresmikan Presiden Joko Widodo pada April 2016 tersebut sedikit lagi ambruk akibat abrasi.

Tangga yang ada di belakang monumen pun terlihat sudah rusak parah akibat dikikis gelombang laut. Di bagian belakang monumen saat ini hanya dipasangi karung pasir pemecah ombak, namun hal itu tidak mampu mengatasi abrasi yang kembali terjadi sewaktu-waktu. Dan kerusakan akibat abrasi itu sudah terjadi sejak delapan 11 bulan belakangan.

Sementara itu Wakil Wali Kota Padang Hendri Septa yang memandu langsung peninjauan itu menyampaikan atas nama Pemerintah Kota Padang sangat menyambut baik dan berterima kasih kepada Komisi VIII DPR RI yang telah merespon informasi dan harapan yang disampaikan melalui BPBD dan Dinas PUPR Kota Padang.

"Yaitunya sekaitan upaya mengatasi abrasi di bibir pantai kawasan Tugu Merpati Perdamaian Pantai Muaro Lasak ini. Tentu harapan kita adalah, bagaimana pimpinan dan anggota Komisi VIII DPR RI ini bisa memperjuangkan anggaran yang tadinya telah dijanjikan juga oleh BNPB untuk pembuatan penahan ombak sepanjang 19 km dari Pantai Padang sampai Pantai Pasir Jambak dengan lama pengerjaan 7 tahun. Sekarang masih sedang tahap perencanaan dan akan dilakukan pengkajian," sebut wawako didampingi Kepala BPBD Barlius dan Kepala Dinas PUPR Yenni Yuliza.

Untuk sementara sebelum pembangunan itu selesai, Hendri pun menyebut Pemko Padang sangat mengharapkan dukungan pihak terkait untuk melakukan antisipasi sementara agar abrasi tidak mengancam keutuhan Tugu Merpati Perdamaian khususnya.

Seperti diketahui, sebelum meninjau Tugu Merpati Perdamaian 
rombongan Komisi VIII DPR RI ini sebelumnya menggelar pertemuan di Kantor Balai Kota Padang. Rombongan pun disambut baik Wali Kota Padang Mahyeldi, Wakil Wali Kota Hendri Septa dan sejumlah pimpinan OPD di lingkup Pemko Padang. Dalam pertemuan yang dilangsungkan di Ruang Abu Bakar Ja'ar Balai Kota Padang itu, masing-masing pimpinan dan anggota Komisi VIII DPR RI mendengarkan harapan yang ditujukan oleh OPD terkait untuk kemajuan masyarakat dan Kota Padang ke depan. (David/Ulil/Humas Padang)