PILIHAN REDAKSI

Polres Dharmasraya Tetapkan 8 orang Sebagai Tersangka Pengrusakan Kantor dan Perumahan PT.TKA

  INFONUSANTARA.NET ,Dharmasraya -- Polres Dharmasraya menetapkan status tersangka terhadap 8 orang terkait pengrusakan perumahan PT. TKA.  ...

Budaya

Opini

Mentawai

Padang Panjang

Peristiwa

Pariwara

Sijunjung

Lestarikan Adat Budaya, Irwan Basir Dt Rajo Alam : 20 Februari Ini 9 Suku Tapian Ikuti Perlombaan Sasambah Adat Pauh IX Kuranji di Medan Nan Bapaneh KAN Pauh IX
Selasa, Februari 18, 2020

On Selasa, Februari 18, 2020


Infonusantara.net - Pentingnya menjaga serta melestarikan adat istiadat dan budaya Minangkabau khusus di Pauh IX Kuranji, pada Kamis (20/2) besok, Karapatan Adat Nagari (KAN) Pauh IX Kuranji menggelar ivent perlombaan sasambah adat yang bertempat di Medan Nan Bapaneh KAN Pauh IX.

Pembukaan Ivent perlombaan sasambah adat (Basurah Adat) ini  dimulai pada Kamis, pukul 20.00 Wib  dan akan digelar hingga Sabtu (22/2) datang.

Ketua Majelis Pertimbangan Adat (MPA) Kerapatan Adat Nagari (KAN) Pauh IX Kuranji yang juga Ketua DPD LPM Kota Padang, Irwan Basir Dt Rajo Alam menyampaikan, ivent yang akan diselenggarakan berupa perlombaan sasambah adat yang di ikuti oleh sembilan tapian sembilan suku di Pauh IX Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat.

Sembilan tapian sembilan suku Pauh IX Kuranji tersebut adalah tapian Korong Gadang, Kelurahan Koronggadang ( Suku Chaniago), tapian Gunung Sarik, Kelurahan Gunung Sarik (Suku Jambak Baduo),tapian Kuranji, Kelurahan Kuranji (Suku Jambak Batujuh), tapian Anduring, Kelurahan Anduring (Suku Sikumbang), tapian Ampang, Kelurahan Ampang (Suku Tanjuang), tapian Lubuk Lintah, Kelurahan Lubuk Lintah (Suku Melayu), tapian Sei Sapih, Kelurahan Sei Sapih( Suku Guci),tapian Pasa Ambacang, Kelurahan Pasa Ambacang (Suku Koto Batujuh) dan tapian Kalumbuk, Kelurahan Kalumbuk (Suku Koto Baduo).

"Tujuan kegiatan ini adalah untuk memberikan motivasi pada masing-masing suku tapian. Dimana kader - kader Basurah Adat yang sudah ada bisa melakukan penguatan muatan - muatan nilai adat budaya lokal setempat,"  kata Irwan Basir Dt Rajo Alam.

Selain itu dalam rangka mendorong
meningkatnya kemampuan dan keterampilan anggota terutama dalam bertutur bahasa atau barundiang, sesuai dengan falsafah adat Minangkabau, guna menunjang kelancaran pelaksanaan berbagai kegiatan ditengah-tengah masyarakat.

"Juga untuk meningkatnya minat dan kepedulian masyarakat memahami nilai-nilai ajaran adat Minangkabau untuk akhirnya dipakai dalam kehidupan sehari-hari sebagai pedoman dan sistem berperilaku terutama berhadapan dengan situasi kekinian," ujarnya

Lebih lanjut disampaikan, dalam perlombaan ini masyarakat Kota Padang akan dapat melihat bagaimana tata cara adat istiadat, penyelenggaraan kenduri secara adat.Seperti acara mancari hari baralek / ma-arek-an tunangan, manjapuik Marapulai, Batagak Gala, Maanta Marapulai

Seperti Basurah Adat batagak gala untuk mempelai pria dari mamak (paman) ke anak  kemenakan (ponakan,red). Acara ini disebut dengan Malewakan gelar pusaka. Acara malewakan gelar pusaka tersebut dihadiri oleh Ninik Mamak dari 4 paruik Bajinih, rang sumando, induak bako, dan anak pisang.

"Untuk mengantarkan peresmian gelar pusaka tersebut, tampil seorang ahli adat untuk menyampaikan pidato yang disebut petatah dan petitih dalam bentuk untaian pantun,"  jelas Irwan Basir Dt Rajo Alam.

Kemudian penyelenggaraan adat dibawah payuang, Basurah adat kematian. Disini penyelenggaraan jenazah sesuai ajaran syarak, juga diawali dengan penyelenggaraan jenazah secara Adat, yang lazim dikenal dengan Adat dibawah Payuang.               

"Untuk itu, Irwan Basir mengajak semua elemen masyarakat di Kota Padang untuk hadir dan mensukseskan acara tersebut. Ini merupakan salah satu upaya kita dalam melestarikan adat istiadat dan budaya kita di Pauh IX Kuranji Kota Padang. Sehingga generasi muda kita tidak kehilangan jati dirinya sebagai orang Pauh khususnya dan Minangkabau pada umumnya," pungkas Irwan Basir Dt Rajo Alam. (inf)

Budi Syahrial:Pengawasan Jam Malam Untuk Pelajar Hanya Boleh Keluar Hingga Jam 23.00 WIB
Selasa, Februari 18, 2020

On Selasa, Februari 18, 2020

Anggota DPRD Kota Padang Budi Syahrial 
Infonusantara.net - Revisi peraturan daerah (Perda) nomor 11 tahun 2005 tentang Ketertiban Umum dilakukan antara lain untuk mencegah tindakan kenakalan remaja dan pelajar serta pelanggaran - pelanggaran ketertiban umum ditengah masyarakat yang sering terjadi di Kota Padang, Sumatera Barat.

"Revisi Perda Ketertiban Umum dibahas selama empat hari dan sudah selesai direvisi. Dalam Perda tersebut diantaranya akan diberlakukan pengawasan jam malam untuk pelajar yaitu hanya boleh keluar malam sampai jam 23.00 WIB." kata Ketua Pansus II DPRD Kota Padang, Budi Syahrial ketika dikonfirmasi melalui selulernya pada Selasa (18/2).

Ia turut prihatin atas kasus kenakalan remaja seperti penyalahgunaan narkoba, pergaulan bebas, aksi tawuran dan balap liar yang sering terjadi di Kota Padang. Dimana dalam kasus ini pada aksi tawuran banyak terjadi pada pelajar tingkat SMP hingga SMA. 

Dikatakan, dalam Perda itu, Satpol PP dapat mengamankan pelajar yang keluyuran di atas pukul 23.00 Wib yang tidak didampingi orang tua. Kita hanya bisa preventif bukan reprensif. Jadi jika kalau ada yang ngumpul lewat waktu ya diamankan dan diminta jemput oleh orangtuanya.

"Kan tidak mungkin kita tindak, kecuali terjadi pidana murni, dan itu tentu ranah pidana dan dijadikan anak binaan negara. Sudah ada penjaranya di Payakumbuh, kalau yang pidana penganiayaan berat dan pembunuhan,"  ujarnya. 

Ia juga menyebutkan beberapa hal yang sudah direvisi dalam Perda Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ketertiban Umum. Seperti membentuk satuan perlindungan masyarakat (Satpinmas) di setiap RW yang terdiri dari 10 orang dan perlindungan masyarakat (Linmas) tingkat RT yang anggotanya berasal dari masyarakat setempat.

Menurut dia untuk meningkatkan keamanan di Kota Padang pemerintah tidak bisa berharap sepenuhnya ke Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Untuk itu diperlukan partisipasi masyarakat dalam menjalankan ketenteraman dan ketertiban di Kota Padang dengan melibatkan Satpinmas dan Linmas tersebut. 

Peranan dari Satpinmas dan Linmas disetiap kelurahan di masing-masing RW dan RT ini akan sangat menentukan. Jika sudah dilakukan antisipasi keamanan dari tingkat paling bawah maka yang namanya kegiatan berkumpul berkelompok dan keluyuran hingga larut malam bisa di atasi. Sehingga tidak ada lagi terjadi tawuran ataupun begal serta penyakit masyarakat (pekat) di Kota Padang. 

Juga seperti halnya pada tempat Kos - kosan. Mengantisipasi terjadinya prilaku menyimpang seperti pergaulan bebas, penyalahgunaan narkoba, maka waktu untuk bertamu ditempat ini tidak boleh terlalu malam. Baik mahasiswa putra maupun putri tidak boleh bertamu di dalam ruangan walaupun pintunya terbuka walaupun di siang hari.

"Tidak hanya itu, kita juga melakukan revisi Perda terhadap peraturan tempat hiburan malam," terang Kader Gerindra ini.

"Kita dari DPRD sudah membahas dan menetapkan suatu peraturan dan ini harus bisa didukung penuh oleh masyarakat agar Perda ini berjalan dengan baik," kata Budi Syahrial. 

Lebih lanjut ia mengatakan hasil Bamus tentang perubahan Perda tersebut sudah selesai dirampungkan bersama pihak terkait. Kemudian mengenai pembahasan dan pengesahan Perda tersebut akan disahkan pada saat Paripurna pekan depan. 

"Ia berharap melalui Perda yang sudah direvisi tersebut keamanan di Padang lebih meningkat dan Satpol PP mempunyai landasan hukum untuk melakukan tindakan terhadap pelaku pelanggaran," pungkasnya .(inf)

Lautan Manusia Warnai Jalan Santai Memperingati HUT Gerindra ke-12 di Kota Padang, Andre Klaim Diikuti 10 Ribu Orang.
Minggu, Februari 16, 2020

On Minggu, Februari 16, 2020

Penyerahan hadiah umroh oleh Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani didampingi Ketua DPD Partai Gerindra Sumbar Andre Rosiade 
Infonusantara.net - Penampakan lautan manusia warnai kegiatan jalan santai dalam rangka memperingati HUT Gerindra ke -12 di Kota Padang pada Minggu (16/2/2020).

Ketua DPD Partai Gerindra Sumatera Barat Andre Rosiade mengklaim sekitar 10 ribu orang dari berbagai daerah di Sumbar ikut serta memeriahkan jalan santai yang digelar untuk memperingati HUT Gerindra ke-12 di Kota Padang.

“Alhamdulillah kegiatan ini diikuti hingga 10 ribu orang, bahkan kabarnya kegiatan Car Free Day (CFD) yang digelar Pemprov Sumbar di Jalan Khatib Sulaiman pada waktu bersamaan sepi,”  kata Andre Rosiade. 

Dikatakan kegiatan jalan santai ini juga sebagai bentuk terima kasih partai kepada masyarakat Sumbar yang telah memberikan kepercayaan penuh kepada partai sehingga menjadi pemenang pemilu legislatif di daerah itu pada 2019.

Partai Gerindra berhasil mengirimkan tiga kadernya duduk di DPR RI dan 14 kader di DPRD Sumatera Barat serta menjadi pimpinan DPRD di sejumlah daerah.

“Ini bentuk kepercayaan masyarakat dan kami minta seluruh anggota DPRD agar selalu bersama rakyat dan memberikan pelayanan terbaik kepada rakyat Sumbar,” ujarnya. 

Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani, Ketua Pembina Partai Gerindra Sumbar Nasrul Abit, Ketua Partai Demokrat Sumbar Mulyadi, Indra Catri dan lainnya.

Lebih lanjut dia mengatakan saat ini pihaknya memang belum dapat mendatangkan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto ke Sumatera Barat karena memang kesibukan menjalankan tugas sebagai Menteri Pertahanan.

“Dalam enam bulan ke depan Pak Prabowo sibuk dengan pekerjaan mempersiapkan sistem pertahanan kita mulai dari bernegosiasi mendapatkan alutsista terbaik dengan harga bersaing dan lainnya. Kami belum dapat menjanjikan beliau datang ke Sumatera Barat dalam waktu dekat,” kata Andre. 

Meskipun demikian petinggi Partai Gerindra akan terus mendukung kegiatan DPD Gerindra Sumbar dan hari ini didatangi oleh Sekjen yang juga Wakil Ketua MPR RI Ahmad Muzani.

“Dalam waktu dekat kita akan datangkan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Ini bentuk dukungan petinggi partai kepada kita agar Gerindra Sumbar terus bekerja untuk rakyat,” kata Andre.  
Dalam kegiatan tersebut DPD Gerindra Sumatera Barat membagikan sejumlah hadiah kepada peserta jalan santai mulai dari hadiah umroh kepada tiga orang pemenang, tiga sepeda motor dan sejumlah hadiah lainnya melalui sistem pengundian dari kupon yang diberikan kepada peserta.

“Ini sebagai bentuk terima kasih kepada masyarakat Sumbar dan kami akan menjalankan amanah yang telah diberikan untuk kepentingan masyarakat Sumbar,” pungkasnya.

Penarikan dan penyerahan pemenang doorprize berhadiah umroh perdana dilakukan oleh Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani didampingi Ketua DPD Partai Gerindra Sumbar, Andre Rosiade. (inf)

Jemput Aspirasi Warga Kuranji, Zulhardi Z.Latif: Realisasi Aspirasi Akan Bertahap Dilaksanakan
Minggu, Februari 16, 2020

On Minggu, Februari 16, 2020

Zulhardi Z.Latif serahkan hadiah doorprize pada warga setempat di akhir kegiatan Reses masa sidang I tahun 2020 
Infonusantara.net- Reses masa sidang I tahun 2020 anggota DPRD Kota Padang Zulhardi Z Latief menjemput aspirasi warga Kuranji bertempat di Sasaran Pencak Silat Durian Tapak dan di halaman Kantor Pemuda IPRITAS RW 12 Kelurahan Gunung Sarik, Kecamatan Kuranji. 

Anggota DPRD Padang, Zulhardi Z Latief mengatakan betonisasi perlu dilaksanakan agar akses warga lancar dan kemajuan daerah terwujud secara bertahap. Betonisasi Jalan di Kelurahan Gunung Sarik, Kecamatan Kuranji akan dilakukan melalui pokir dewan di RW 12 ini.

"Kita meminta kepada warga agar segera memasukkan proposal supaya ini bisa diusulkan pada OPD terkait untuk segera di beton," sebut kader Golkar ini, Sabtu (15/2) ketika dikonfirmasi media ini. 

Selain itu, Zulhardi Z.Latif menyampaikan soal data penerima bantuan sosial diminta kepada Dinsos untuk menyeleksi sesuai kebutuhan. Jangan warga mampu yang diajukan. Lalu, kepada RW, RT diminta tak menaikkan data warga yang mampu dalam penerima bantuan.

Ajukanlah data yang benar - benar warga kurang mampu yang memang patut dan butuh bantuan agar tujuan bantuan sosial melalui dana APBD tersebut sesuai tujuan dan tepat sasaran. 

Kita meminta kepada pihak kelurahan menelusuri hal ini ke bawah, agar warga  penerima bantuan sosial tepat sasaran dan keraguan tak ada lagi," sebut anggota Komisi IV DPRD Padang ini.

Kemudian, untuk pembenahan Balai Pemuda dan Masjid Nurul Islam juga akan dibantu demi kelancaran aktivitas pada masing-masingnya.

Lebih lanjut disampaikan, untuk realisasi aspirasi yang diusulkan warga tentu akan bertahap dilaksanakan, sebab semuanya butuh proses. Kita berharap kepada warga untuk bersinergi dalam pembangunan serta sabar dalam menanti realisasinya, sebab semua itu ada mekanismenya," pungkasnya mengakhiri. 

Diketahui pada reses Zulhardi Z Latief di akhir kegiatan ditutup dan diisi hiburan Kim dengan menyediakan beraneka ragam doorprize. Hadir dalam acara LPM, Tokoh Masyarakat, Ketua Kecamatan Golkar dan antusias ratusan warga .(inf)


Jaring Aspirasi Masyarakat Koto Tangah , H.Muharlion, S.Pd: Banyak Aspirasi yang Mesti Dikawal dan Diperjuangkan
Minggu, Februari 16, 2020

On Minggu, Februari 16, 2020

H.Muharlion, S.Pd dalam kegiatan reses masa sidang I tahun 2020 di Kecamatan Koto Tangah 
Infonusantara.net - Pada agenda Reses Masa Sidang I Tahun 2020, selaku anggota DPRD Kota Padang Dapil I ( Koto Tangah), H.Muharlion,S.Pd , langsung turun menjemput aspirasi masyarakatnya di tiga tempat berbeda,  pertama bertempat di Kantor Camat Koto Tangah, selanjutnya di Komplek Lubuk Gading V Batang Kabung Ganting RW 12, Kelurahan Batang Kabung Ganting dan terakhir di Komplek Wisma Indah Lestari Lubuk Buaya, Kelurahan Lubuk Buaya, Kecamatan Koto Tangah. 
"Koto Tangah sebagai Kecamatan dengan jumlah penduduk lebih kurang 187 ribu Jiwa yang tersebar di 13 kelurahan. Dari silaturrahim dalam agenda Masa Reses I Tahun 2020 yang dilaksanakan terhitung 9 - 14 Februari 2020, banyak persoalan yang di sampaikan masyarakat diantaranya adalah Perbaikan Jalan, Masalah Drainase, Penambahan ruang kelas baru (RKB) sekolah, Pemberdayaan Ekonomi, Masalah Sosial dan lainnya,"  jelas Muharlion, Minggu (16/2) ketika dikonfirmasi media ini.

Disampaikan, untuk fisik masih perbaikan jalan dan drainase. Masih ada di beberapa titik untuk dilakukan perbaikan jalan, juga di beberapa titik jika hujan turun termasih ada terdapat genangan air atau juga banjir.

Kemudian persoalan kurangnya sarana dan prasarana sekolah menjadi perhatian untuk segera diatasi. Beberapa kepala sekolah yang hadir dalam reses meminta agar kekurangan ruang kelas untuk segera diatasi. Hal itu guna mewujudkan sekolah satu shif di Kota Padang.

Dikatakan, memang saat ini Pemko sudah merencanakan pembangunan 500 RKB untuk mewujudkan sekolah satu shif. Untuk 2021 mendatang, Dinas Pendidikan Kota Padang sudah mengusulkan 110 RKB lagi yang tersebar di seluruh Kota Padang. 

 "Jika sudah terwujud, maka Padang bisa melaksanakan fullday school, sehingga murid dapat pembimbingan secara maksimal," sebut Muharlion.
Lebih lanjut disampaikan, untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat guna meningkatkan taraf perekonomian masyarakat kecil, Muharlion mengatakan dengan cara melakukan pembinaan - pembinaan UMKM, KUBE, pelatihan - pelatihan untuk kelompok masyarakat seperti pelatihan menjahit, memasak dan lainnya, dengan demikian perekonomian masyarakat bisa terbantu.

Kemudian persoalan kerawanan sosial ditengah masyarakat, banyak saat ini terjadi perilaku menyimpang, penyakit masyarakat yang perlu kiranya dalam hal ini adanya Perda atau aturan - aturan yang bisa mengantisipasi atau memproteksi kerawanan sosial ditengah masyarakat ini.
Selain itu juga persoalan Basis Data Terpadu (BDT). Validitas BDT sangat diperlukan karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Terutama pada masyarakat kurang mampu namun tidak bisa diberi bantuan sosial melalui dana APBD, karena mereka tak masuk ke dalam BDT.

"Ini yang harus kita perjuangkan. Kita inginkan validitasi dan pendataan aktual dari pihak RT dan RW tentang BDT ini. Sehingga bantuan sosial untuk masyarakat kurang mampu betul-betul tepat sasaran," cakap Muharlion.
Diberi amanah tiga periode, H.Muharlion S.Pd yang juga Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Padang ini mengatakan, dirinya memiliki tanggungjawab moral untuk menampung dan mengawal setiap aspirasi masyarakat sehingga dapat terwujud dan terealisasi sebagaimana diharapkan. 

Makanya, kata anggota Muharlion dalam reses yang diselenggarakan tersebut, dia sudah mencatat berbagai kebutuhan yang menjadi prioritas untuk dimasukkan ke dalam program APBD 2021 mendatang. "Kami siap mensukseskan program unggulan pemerintah kota," pungkas Muharlion. (inf)


Evi Yandri Rajo Budiman Calon Tunggal Ketua FKAN Pauh IX Kuranji Ajak Anak Nagari Sukseskan Mubes FKAN Pauh Kuranji Tahun 2020
Minggu, Februari 16, 2020

On Minggu, Februari 16, 2020


Evi Yandri Rajo Budiman Serahkan Berkas Pencalonan Ketua FKAN Pauh IX Kecamatan Kuranji 
Infonusantara.net - Sebagai calon tunggal Evi Yandri Rajo Budiman Ketua Forum Komunikasi Anak Nagari (FKAN) Pauh IX Kecamatan Kuranji menyerahkan berkas pencalonan Ketua FKAN Pauh IX untuk masa bakti 2020-2025 kepada OC (Organizing Committee). Bertempat di Pukunaga Pauh IX Kuranji, Kota Padang, Sabtu (15/02/2020) pukul 23.00 Wib.

Dalam kesempatan ini, Evi Yandri Rajo Budiman turut apresiasi Steering Committee (SC) dan OC (Organizing Committee) yang sudah menetapkan berbagai mekanisme dan aturan dalam menyongsong pelaksanaan Mubes FKAN Pauh Kuranji Tahun 2020. Sehingga di harapkan kedepannya FKAN Pauh IX  bisa menjadi organisasi yang mapan dan besar.

Sebagai calon tunggal Ketua Forum Komunikasi Anak Nagari (FKAN) Pauh IX Kecamatan Kuranji Evi Yandri Rajo Budiman ditetapkan pada hari Minggu (16/02/2020) pukul 00.42 WIB.

Selanjutnya, Evi Yandri Rajo Budiman mengajak anak nagari dan semua lapisan masyarakat di Kenagarian Pauh IX untuk mensukseskan Pemilihan Ketua Forum Komunikasi Anak Nagari (FKAN) Pauh IX Kuranji, dengan beramai - ramai datang ke Kantor KAN Kecamatan Kuranji pada tanggal 23 Februari 2020, ujarnya.

Sementara itu, Organizing Committee (OC) melalui Ketua Erman Jamal, ST mengatakan, bahwa dalam Mubes FKAN Pauh IX Kuranji ini berjalan dengan sesuai dengan aturan yang telah dilahirkan oleh Steering Committee (SC), serta berharap dalam pelaksanaan Mubes pada tanggal 23 Februari 2020 yang akan datang bisa berjalan dengan sukses dan lancar, tuturnya.

Selian itu, Tan Gusli, S.Pd, MM, sebagai Ketua Steering Committee (SC) mengatakan, apresiasi atas kesediaan Bapak Evi Yandri Rajo Budiman dalam mentaati mekanisme dan aturan yang telah di tetapkan oleh SC, karena semua regulasi dan tata tertib pencalonan dimaksud, bertujuan untuk meningkatkan kualitas organisasi FKAN Pauh IX.

Kampanye dari tanggal 16-19 Februari 2020 ditiadakan. Demikian juga penyampaian visi misi pada tanggal 20 Februari 2020 juga ditiadakan. Tanggal penyelanggaraan Mubes yang semula tanggal 22 Februari 2020 kita undur menjadi hari Minggu, 23 Februari 2020, pangkasnya. (inf/dp)

Jemput Aspirasi Masyarakat Koto Tangah, Rustam Efendi: Semua Aspirasi Akan Diperjuangkan Sesuai Mekanisme
Minggu, Februari 16, 2020

On Minggu, Februari 16, 2020

Rustam Efendi laksanakan Reses masa sidang I tahun 2020 di Kelurahan Anak Aie Koto Tangah 
Infonusantara.net - Reses masa sidang I tahun 2020 yang dilaksanakan terhitung  dari tanggal 9 - 13 Februari 2020 lalu,
Anggota DPRD Padang Rustam Efendi turun langsung menjemput aspirasi ketengah warga di Kampuang Pisang, Batipuh Panjang Kelurahan Anak Aie dan di Kelurahan Pasia Nan Tigo, Kecamatan Koto Tangah.

Dalam kegiatan reses masa sidang I tahun 2020 tersebut warga minta agar pembangunan drainase, batu pemecah ombak (grib) di sepanjang pantai Pasia Nan Tigo , bantuan modal untuk  pengembangan usaha kelompok UMKM, penyediaan air bersih PDAM, bantuan anak sekolah.

Alhamdulillah, agenda reses yang telah di laksanakan beberapa hari lalu berjalan lancar dihadiri oleh antusias masyarakat serta tokoh masyarakat setempat, Lurah, LPM, Ketua RT/RW, serta pihak kepolisian Polsek Koto Tangah.

Hal itu disampaikan Rustam Efendi anggota DPRD Kota Padang dari Fraksi PAN, Dapil I Kecamatan Koto Tangah, ketika dikonfirmasi media ini melalui selulernya, Minggu (16/2).

Reses Rustam Efendi di Kelurahan Pasia Nan Tigo 
Rustam Efendi menyampaikan, permintaan penambahan batu pemecah ombak (grip) yang disampaikan oleh salah seorang tokoh masyarakat setempat di RW 14 Kelurahan Pasia Nan Tigo akibat dari persoalan abrasi yang memang mengancam keselamatan warga. Abrasi itu perlu ditangani segera, agar rumah warga tak tergerus dan keselamatan warga terjamin.

"Lanjutnya, walaupun sudah dilakukan instansi terkait namun hal itu baru separuh dan diminta agar ditambah batu pemecah ombak di sepanjang pantai," terang Kader Gerindra ini.

Selain itu, pembuatan drainase juga diharapkan warga, supaya aliran air mengalir lancar dan banjir tak lagi menggenangi pemukiman warga jika hujan turun lama. "Juga permintaan modal pengembangan usaha kelompok agar UMKM berkembang pesat dan usahanya bertahan, serta permintaan warga di Kelurahan Anak Aie, selain batuan modal usaha juga meminta penyediaan air bersih PDAM dan bantuan anak sekolah," papar Rustam Efendi.

Lebihlanjut Rustam Efendi menyampaikan, selaku anggota dewan yang telah diberikan kepercayaan dan amanah oleh masyarakat, dirinya tentu akan berusaha mengakomodir aspirasi masyarakatnya, apa yang diminta serta siap perjuangkan di pemerintahan Kota Padang baik di legislatif maupun di eksekutif melalui OPD terkait.


Semua aspirasi dalam kegiatan reses tersebut kata Rustam Efendi tentu  tampung semua dan mana yang skala prioritas akan diperjuangkan secepatnya. Semua aspirasi masyarakat akan diperjuangkan sesuai mekanisme yang ada.

Kita sudah mencatat berbagai kebutuhan yang menjadi prioritas untuk dimasukkan ke dalam program APBD 2021. Untuk itu warga diminta agar menyiapkan proposal secepatnya supaya dapat terealisasi di 2021 mendatang.

Ia juga meminta agar seluruh lapisan masyarakat, RT, RW, LPM, Tokoh Masyarakat setempat bersama Lurah setempat untuk dapat bersinergisitas menjalin komunikasi yang baik, ikut berperan dalam mengawasi pembangunan, agar kemajuan daerah terealisasi dan perubahan dapat dirasakan masyarakat.


"Kebaikan dan keberhasilan suatu pembangunan tidak terlepas dari dukungan dan peran serta masyarakat itu sendiri. Bersama-sama kita akan memperjuangkan apa saja yang menjadi kebutuhan mendesak ditengah masyarakat," pungkasnya. (inf)






Ikut Pilkada Pesisir Selatan, Acik Muslim Resmi Mendaftar di DPD Bekarya
Sabtu, Februari 15, 2020

On Sabtu, Februari 15, 2020


Infonusantara.net - Kendati pemilihan  Daerah (Pilkada) serentak tinggal menghitung bulan, namun suhu politik tetap hangat ditengah-tengah masyarakat. Perhatian masyarakat mulai tertuju pada sosok Acik Muslim, S.Pdi. M. Kom., ketua DPC projo Kabupaten Pesisir Selatan. Hari ini, Jumat 14 Februari 2020 Acik Muslim resmi mendaftar ke DPD Bekarya Kabupaten Pesisir Selatan. 

Perbincangan hangat soal Pilkada Kabupaten Pesisir Selatan kerap terdengar di warung-warung kopi hingga merambah ke media sosial. Masyarakat mulai menerka-nerka, figur-figur yang akan ikut berlaga di bursa pemilihan Bupat dan Wakil Bupati Pesisir Selatan periode 2020- 2024 mendatang.

Aciak Muslim juga ketua Dewan suro Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Pesisir Selatan, asli putra daerah kenagarian Ampiang Parak, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Ketua DPC projo Kabupaten Pesisir Selatan Acik Muslim resmi mendaftar di DPD Bekarya Pesisir Selatan didampingi  sejumlah pendukungnya dan tokoh masyarakat.

Acik Muslim mengaku,  keinginannya untuk maju menjadi calon Bupati Kabupaten Pesisir Selatan pada Pilkada 2020 dilandasi atas dorongan dari masyarakat dan sahabat dan juga Ormas yang di Kabupaten Pesisir Selatan. 

"Saya maju di bursa Pilkada Pesiair Selatan, banyaknya dorongan dari simpatisan, Ormas dan  tokoh masyarakat di Pesisir Selatan, untuk itu, saya hadir di Pilkada nanti," pungkas Acik Muslim ditemui media ini diruang kerjanya.

"Sebagai Ormas projo Kabupaten Pesisir Selatan. Ini sangat memotifasi bagi saya sendiri juga keluarga, sebagai kader Projo harus bisa menjadi leader dan memimpin Daerahnya masing - masing," tambah Acik Muslim. 

Pendaftaran Acik Muslim  di DPD Bekarya Pesisir Selatan diterima langsung ketua DPD Bekarya Berly Ilyas. S.E. "Aciak Muslim kami anggap memiliki kapasitas untuk memimpin pesisir Selatan kedepan, munculnya sosok melenial adalah harapan kita memimpin Kabupaten Pesisir Selatan kedepan," cakap Berly ketua DPD bekarya Pesisir Selatan. 

Berly berharap, dengan mendaftarnya Acik Muslim di DPD bekarya Pesisir Selatan, partai lain juga bisa menerima Acik Muslim untuk berlaga di bursa Pemilihan kepala daerah di Kabupaten Pesisir Selatan nanti. 

Sementara itu, tokoh masyarakat Tapan Mahyadi mengatakan.Acik Muslim  dianggap mengetahui akar permasalahan dan solusi untuk menjadikan Kabupaten Pesisir Selatan yang lebih maju dan berkembang. 

"Munculnya nama Acik Muslim akan menambah dinamika bursa calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Pesisir Selatan. Beliau tau akar permasalahan yang ada di Pesisir Selatan. Dengan itu, Acik Muslim akan bisa membawa Pesisir Selatan yang lebih maju dan berkembang," katanya mengakhiri ucapan. (*)

Ir.H.Mulyadi :Seorang Pemimpin Itu Harus Bisa Dipercaya Omongannya
Kamis, Februari 13, 2020

On Kamis, Februari 13, 2020

Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Ir.H.Mulyadi silaturahmi dengan masyarakat Kota Padang 
Infonusantara.net - Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Ir.H.Mulyadi menegaskan, seorang pemimpin itu harus bisa dipercaya omongannya.

Hal itu disampaikannya dalam silaturahmi bersama masyarakat di Panti Asuhan Budi Mulya Ranah Kecamatan Padang Selatan Kota Padang, Sumatera Barat, Kamis (14/2). 

Pertemuan itu dihadiri Ketua DPC Partai Demokrat Kota Padang Ilham Maulana, anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Padang, Sekretaris DPD Partai Demokrat Januardi Sumka, kader partai Demokrat, dan ratusan warga dari 11 kecamatan di Kota Padang.

"Seorang pemimpin itu harus bisa dipercaya omongannya. Kalau berjanji harus ditepati, sebab janji itu tak hanya kepada rakyat, tetapi urusannya juga dengan Allah," ungkap Bakal Calon Gubernur Sumatera Barat ini.

Dikatakan Mulyadi, pemimpin itu harus satu kata dengan perbuatan. Jangan sampai hanya bisa menasehati saja, tapi miskin keteladanan. 

Ia menegaskan, dirinya siap melepas jabatan sebagai anggota DPR RI untuk maju sebagai calon Gubernur Sumatera Barat.

"Saya sudah mengikhlaskan diri saya untuk membangun Sumatera Barat. Selama menjadi anggota DPR RI sudah banyak yang saya perbuat, misalnya kelok 9, jalan dari Peisisir Selatan tembus Muko-muko, jalan di Pasaman dan lain sebagainya. Itu memakai dana APBN, tak mudah menggait dana APBN itu," ungkapnya.

Menurut Mulyadi, tak mudah menjadi pemimpin di Sumatera Barat. Sebab, jika dibanding daerah tetangga, seperti Riau, Sumbar minim Sumber Daya Alam.

"Untuk itu dibutuhkan pemimpin yang kuat jaringannya ke pusat, sehingga bisa menggait dana APBN ke daerah ini. Jika kita terpilih nantinya sebagai gubernur, kita siap berjuang di pusat merebut APBN itu," cakapnya.

Selain itu, kata Mulyadi, pemimpin di Sumbar harus mampu mengatasi pengangguran. Untuk itu, dibutuhkan pemimpin yang larinya kencang, sehingga ekonomi meningkat, pengangguran berkurang dan pembangunan jalan.

"Kita akan wujudkan Sumbar sajahtera dan berkah. Tak hanya sejahtera, tapi berkahnya harus pula," pungkasnya.(inf )

Mastilizal Aye: Prostitusi Online Sulit Diungkapkan Kalau Tidak Dilakukan Penjebakan
Rabu, Februari 12, 2020

On Rabu, Februari 12, 2020

Mastilizal Aye Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kota Padang 
Infonusantara.net - Wakil Ketua Komisi IV DPRD Padang Mastilizal Aye menilai pengungkapan prostitusi online mau tak mau memang harus dilakukan dengan penjebakan. 

"Sama halnya dengan pengungkapan peredaran narkoba, prostitusi online ini sulit dibuktikan atau diungkap kalau tidak dilakukan penjebakan," kata Mastilizal Aye, Rabu (12/2) kepada wartawan.

Dia menyatakan penggerebekan prostitusi online di salah satu hotel beberapa waktu lalu oleh polisi disaksikan anggota DPR RI Andre Rosiade penangkapannya harus dijebak. Jika tidak seperti itu, tentu sulit untuk membuktikan kebenarannya.

Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kota Padang ini juga mempertanyakan kepada orang-orang yang kini "membully" penggerebekan itu cara pengungkapan prostitusi terselubung itu.

"Kenapa sekarang banyak yang membully. Sepertinya mereka justru berpihak membela maksiat. Kami pertanyakan bagaimana prosedur lain selain penjebakan untuk mengungkap prostitusi online itu," katanya.

Dia menyatakan selaku wakil rakyat bertanya pada masyarakat apakah ada mekanisme lain dalam pembuktiannya serta undang-undang untuk masalah ini diatur tidak.

Ia mengatakan, penangkapan yang dilakukan Andre Rosiade bukan Andre melaksanakan namum Kepolisian, Andre hanya menyaksikan saja. Penggerebekan itu dinilai belum pernah dilakukan pada hotel berbintang, hanya pada hotel-hotel melati saja.

"Penangkapan itu harusnya didukung, supaya anak kemenakan kita tak terlibat dalam hal itu ke depan serta Prostitusi yang marak terjadinya tidak merusak nama Kota Padang khususnya dan Sumbar pada umumnya," ucap Aye.

Sementara, Ketua LSM Peran, Anief Bakrie mengatakan apa yang dilakukan Andre sudah pas, sebab tujuannya untuk menyelamatkan generasi muda di Kota Padang. Jika tak dilaksanakan seperti itu, maka prostitusi akan terus merajalela.

Selanjutnya, soal informasi yang beredar bahwa pelaku digerebek usai "dipakai" oleh konsumen itu hoaxs kejadiannya serta mekanisme itu tak diset pelaksanaanya. Namun murni kejadiannya.

"Kita sangat menyayangkan adanya informasi yang tak jelas sampai ke pusat serta kita berharap stakeholder yang ada untuk tidak percaya langsung soal berita yang beredar di medsos. Warga harus menelusuri dahulu sebelum mempercayainya," papar Anief.

Lalu, kepada orangtua diminta menjaga anaknya dalam beraktivitas. Jika tak pulang hingga tengah malam komunikasi dengan anak. Jangan dibiarkan saja."Orang tua harus tegas pada anak, demi keselamatannya," ujarnya.

Kemudian, ke depan diminta kepada semua pihak untuk ikut dalam membasmi hal yang seperti ini, karena manfaatnya juga untuk keamanan warga Padang serta menghindari jatuhnya korban jiwa.

"Kami mengajak semua pihak untuk turut memberantas maksiat itu. Kita harus dukung pemberantasan maksiat di kota ini," pungkasnya.(inf)

Reses I Di Puskesmas Nanggalo, Azwar Siry Inginkan Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Puskesmas yang Terakreditasi
Senin, Februari 10, 2020

On Senin, Februari 10, 2020

Azwar Siry Reses masa sidang I tahun 2020 di Puskesmas Nanggalo Kecamatan Nanggalo 
Infonusantara.net - Sebanyak 23 Puskesmas yang ada di Kota Padang tak satu pun yang terakreditasi Paripurna. Padahal Kota Padang merupakan ibu kota provinsi. Hal ini terungkap dalam Reses masa sidang I tahun 2020, anggota DPRD Kota Padang Azwar Siry di Puskesmas Nanggalo, Kecamatan Nanggalo Kota Padang, Senin (10/2).


Menyikapi hal tersebut, Azwar Siry selaku anggota DPRD Kota Padang Dapil V ( Kecamatan Padang Barat, Kecamatan Padang Utara, Nanggalo) juga Ketua Komisi IV DPRD Kota Padang juga mitra kerja dengan Dinas Kesehatan Kota Padang menginginkan Puskesmas puskesmas yang ada di Kota Padang bisa mencapai akreditasi paling tinggi yakni Paripurna. 

Azwar Siry mengatakan masih banyaknya kekurangan sarana dan prasarana, yang ada di enam Puskesmas di Dapil V, yakni Puskesmas Padang Pasir, Puskesmas Air Tawar, Puskesmas Lapai, Puskesmas Ulak Karang, Puskesmas Alai dan Puskesmas Nanggalo.

Dalam hal ini kata Azwar Siry, kita tidak mencari siapa yang salah, namun kita carikan solusinya yang baik agar pelayanan kesehatan dapat lebih ditingkatkan menjadi lebih baik dengan melengkapi semua kebutuhan baik fisik, SDM, administrasi, alat kesehatan dan lainnya. "Untuk itu mari kita angkat, 
mari bersama - sama kita samakan persepsi untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di masing-masing Puskesmas, "katanya. 

Dari penjelasan dan usulan yang disampaikan oleh enam Kapus dalam Reses ini, Azwar Siry mengatakan persoalan yang paling banyak dihadapi mengenai sarana dan prasarana tempat parkir, ruang tunggu pasien, masalah status tanah, ruang Apotik, apoteker, alkes, penangkal petir, mobiler, serta dokter gigi. 

Kemudian dari usulan - usulan yang disampaikan malah banyak yang meminta yang tak mungkin dilakukan. Saya meminta kepada kepala Puskesmas untuk membuat program yang mungkin bisa dilakukan." Inovatif lah dalam menata lahan dengan baik, sehingga bisa memenuhi persyaratan untuk penilaian terakreditasi, " ujar Azwar Siry. 

Azwar Siry mengatakan akan  memberikan bantuan anggaran sebesar Rp.100 juta untuk Sound sytem Warelase untuk enam Puskesmas. Dia juga akan program anggaran sebesar Rp.100 juta untuk masing-masing Puskesmas. Semoga bantuan sejumlah anggaran melalui pokok-pokok pikiran (Pokir) selaku anggota dewan, bantuan ini bisa melaksanakan program -program dan kegiatan apa yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan pelayanan kesehatan.

"Kami tunggu proposal nya paling lambat tanggal 15 Maret 2020, silahkan melalui DKK Padang, nanti kami akan koordinasi dengan DKK untuk merealisasikannya di 2021 ," sebut Azwar Siry. 

Kita juga akan perjuangan dan koordinasi dengan pihak terkait tentang persoalan kekurangan tenaga apoteker di puskesmas puskesmas kita di Kota Padang. Harapan kedepannya ada perubahan - perubahan yang mengarah untuk terakreditasi. 

Sekretaris DKK Padang, Marlinda Santi mengatakan masih ada di satu kecamatan yang masih punya satu Puskesmas dan harusnya sudah ditingkatkan di tambah lagi jadi tiga , karena hal ini berkaitan dengan jumlah penduduk Kota Padang yang sudah lebih dari seribu. 

"Untuk pembinaan dan pendampingan memang dari Dinas, namun untuk penilaian akreditasi tergantung pada Puskesmasnya. Kekompakan tim yang ada di puskesmas, SOP, sarana dan prasarana, "pungkas.(inf)

Reses I Di Teluk Bayur, Boby Rustam : Masyarakat Keluhkan Penyelesaian Pembongkaran Oleh PT. Pelindo
Senin, Februari 10, 2020

On Senin, Februari 10, 2020

Reses masa sidang I tahun 2020, Boby Rustam di Kampuang Taluak Bayua Kelurahan Teluk Bayur Kecamatan Padang Selatan 
Infonusantara.net - Reses I rehat masa sidang 2020, Anggota DPRD Kota Padang, Boby Rustam jemput Aspirasi ke Jalan Belawan, Kampuang Taluak Bayua, Kelurahan Teluk Bayur, Kecamatan Padang Selatan, Minggu (9/2).

Kegiatan reses dihadiri Camat Padang Selatan, Tedi Antonius, Sekretaris Lurah,  Defri, LPM dan Tokoh Masyarakat beserta masyarakat Kampuang Taluak Bayua.

Anggota DPRD Kota Padang Boby Rustam didampingi Istri tercinta (kiri) bersama Camat Padang Selatan Tedi Antonius (kanan)
Boby Rustam menyebutkan, dari kegiatan reses yang dilakukan, itu keinginan masyarakat adalah  penggantian kerugian yang layak yang harus diberikan PT. Pelindo terhadap pembongkaran rumah mereka untuk pengembangan Pelabuhan Teluk Bayur.

Sebab, dengan pembongkaran yang dilakukan, akan menghilangkan historisnya kelurahan Teluk Bayur dan juga menghilangkan sejarahnya. Namun begitu, masyarakat tidak akan menghambat lajunya pembangunan yang ada diteluk bayur, terhadap pengembangan pelabuhan," ungkapnya.

Juga disampaikan Boby Rustam, masyarakat mengharapkan atas penggantian kerugian itu yang layak diterima. Jadi keputusan itu tidak hanya dari konsultan, tapi harus ada sharing dengan masyarakat. Itu kemauan dari masyarakat.

" Dan masyarakat pun mengharapkan kalau bisa kelurahan Teluk Bayur yang dibongkar, dicarikan lokasi yang baru. Yaitu areal baru yang menciptakan kelurahan Teluk Bayur baru, bukan menghilangkan kelurahan yang berpenduduk lebih dari 2000 jiwa tersebut, itu saja tuntutan masyarakat," pungkas Sekretaris Komisi II DPRD Kota Padang ini.

Dikesempatan itu, Camat Padang Selatan, Teddy Antonius mengungkapkan, dari reses anggota Dewan Boby Rustam kita mendengar keluhan masyarakat Kelurahan Teluk Bayur mengenai pembongkaran yang dilakukan PT. Pelindo terhadap pengembangan pelabuhan.

" Tentu aspirasi yang ditujukan kepada kami akan dicatat dulu. Nanti persoalan ini akan dilaporkan kepada pimpinan kota dan apa kesimpulan dari pimpinan terhadap dampak dari pengembangan Pelabuhan PT. Pelindo, yaitu Walikota Padang," pungkas Teddy.

Sementara, LPM Teluk Bayur
Darman mengatakan, dalam persoalan ini tentu kami mengadu kepada bapak Boby Rustam selaku anggota DPRD Kota Padang yang merupakan wakil rakyat. Dalam persoalan pembebasan lahan diteluk bayur ini kami usulkan kepada bapak Boby Rustam, bisalah hendaknya ganti rugi dari PT. Pelindo dapat memuaskan masyarakat.

" Bagaimana, rumah masyarakat yang tekena dampak pembongkaran untuk pembebasan lahan. Sekurang-kurangnya, keluar dari Teluk Bayur hendaknya bisalah menempati rumah, walaupun kecil," ujarnya.

Darman juga menyebut, bagi kami, masyarakat yang rumahnya tinggal untuk tahap pembongkaran berikutnya. Kalau dapat hendaknya kami mengusulkan, tolonglah PT. Pelindo, pindahkanlah rumah masyarakat di Teluk Bayur ke satu lokasi.


"Jadi kalau masyarakat yang pindah dari sini, keluar dari Teluk Bayur. Nama Teluk Bayur masih ada, walaupun tinggal bukan diteluk bayur lagi," pungkasnya. (bim)