Dukung Padang Jadi Kota Hijau, Walikota Apresiasi Penggunaan Kendaraan dan Kompor Listrik

Dukung Padang Jadi Kota Hijau, Walikota Apresiasi Penggunaan Kendaraan dan Kompor Listrik

Info Positif On Sunday, January 21, 2018

Infonusantara [PADANG] – Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah mengapresiasi upaya PT. PLN Cabang Padang yang bekerjasama dengan Pemerintah Kota Padang tengah menyosialisasikan penggunaan kendaraan, yakni sepeda motor listrik, sepeda listrik dan juga kompor listrik di Kota Padang.

Hal itu disampaikannya sewaktu membuka kegiatan lomba masak, demo masak dan sosialisasi penggunaan kompor induksi sekaligus kendaraan listrik yang diadakan PT. PLN Cabang Padang bekerjasama dengan Pemko di Pantai Cimpago Purus, Minggu (21/1/2017) pagi.

“Alhamdulillah, ini merupakan suatu program yang mengupayakan Padang menjadi kota hijau dan bebas polusi. Tadi saya coba sepeda motor listrik ini memang nyaris tak terdengar suaranya. Dan kemudian juga tidak bising bahkan tidak mengeluarkan karbonmonoksida. Maka itu, atas nama Pemerintah Kota Padang kita sangat mendukung program ini. Karena mendukung Kota Padang menjadi kota hijau yang tentunya bebas dan bersih dari berbagai bentuk polusi,” ungkap Mahyeldi.

Lebih lanjut menurut Mahyeldi, dengan mempergunakan sepeda motor listrik, sepeda listrik dan kompor listrik terutama sekali tentu akan mengurangi asap dan polusi udara di Padang. Oleh karenanya, juga tidak salahnya apabila masyarakat beralih menggunakan fasilitas tersebut untuk kebutuhan sehari-hari.

Sementara itu, sebutnya, terkait ketersediaan listrik di Padang saat ini sudah surplus. Dan itu mengartikan bagi siapa saja yang berniat melakukan investasi, khususnya berhubungan dalam ketersediaan energi listrik tidak akan mengalami masalah.

“Maka itu, silahkan saja bagi yang ingin mendirikan hotel, pabrik dan industri lainnya di Kota Padang. Apalagi kita sudah mempermudah proses perizinan dan sebagainya. Kita berharap dengan hal itu, di tahun ini akan bertambah lagi hotel bintang empat dan bintang lima. Sehingga lebih menggerakkan sektor pariwisata, ekonomi dan kesejahteran masyarakat secara keseluruhan,” tukuknya sembari mencoba motor elektrik tersebut. (In7/David / Imral)

Azirwan Gagas Aksi Bersih Lingkungan dan Stop Narkoba di Padang Barat

Azirwan Gagas Aksi Bersih Lingkungan dan Stop Narkoba di Padang Barat

Info Positif On Sunday, January 21, 2018

Ketua Komisi I DPRD Padang, Azirwan laksanakan Goro Bersama dan Stop Narkoba di Kecamatan Padang Barat 

Infonusantara (PADANG) - Masyarakat yang berada di RW 01 Kelurahan Olo, Ujung Pandan, Kecamatan Padang Barat menggelar kegiatan Gotong Royong (Goro) bersama, Minggu, (21/1)

Aksi bersih-bersih ini dalam rangka mewujudkan lingkungan yang bersih dilingkungan masyarakat serta dalam rangka mempertahankan piala adipura yang saat ini masih dipegang oleh Kota Padang.

Kepedulian warga, sangat kita inginkan sekali dalam mewujudkan Kota Padang yang bersih. Seperti yang dilaksanakan warga Kelurahan Olo, Ujung Pandan dan sekitarnya, merupakan sesuatu yang patut dicontoh bagi warga lainnya, ujar Azirwan Ketua Komisi I DPRD Kota Padang yang menggagas kegiatan.

Kemudian dari pada itu, pada kesempatan yang sama kader NasDem ini juga memasang logo tentang Stop Narkoba di dua warung yang ada di lokasi goro, tujuannya dalam rangka menciptakan kondisi yang aman dan nyaman serta menginformasikan bahwa Kelurahan Olo sangat membenci Narkoba.

"Dengan adanya logo ini, ia berharap kesadaran warga ada hendaknya, demi amannya Kota  Padang dari peredaran narkoba agar moral generasi muda tidak ternodai nantinya, "sebut Azirwan.

Ia juga mewanti-wanti para RW dan RT, untuk terus mengawasi lingkungan setempat terkait hal ini. RW dan RT agar selalu memantau lingkungannya. Jika terlihat perilaku yang tidak benar, segera dicegah dan ambil tindakan.

Hadir dalam acara ini, Masyarakat di Kelurahan RW 01 Kelurahan Olo, Ujung Pandan, RT, RW, LPM dan Babinkamtibmas Kecamatan Padang Barat. Rangkaian kegiatan juga dimeriahkan dengan hadiah doorprize seperti payung, baju kaos dan hadiah menarik lainnya.(In7)

Antusias Warga Teluk Bayur Ikuti Senam Sehat Binaan Amril Amin

Antusias Warga Teluk Bayur Ikuti Senam Sehat Binaan Amril Amin

Info Positif On Sunday, January 21, 2018

Anggota DPRD Padang Amril Amin Laksanakan Kegiatan  Senam Sore Bersama Warga Teluk Bayur 

Infonusantara (PADANG)  - Mensana In Conporesano, “Dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat”. Filosofi hidup inilah yang diterapkan kelompok senam Amril Amin dengan mengelar kegiatan senam bersama yang dilaksanakan dua kali dalam seminggu di 11 titik di Kecamatan Padang Selatan.

Komunitas senam ini langsung melalui  binaan Amril Amin anggota DPRD Kota Padang dari Fraksi PAN. Terlihat dalam kesempatan itu, senam sore bersama pada, Sabtu (20 /1) yang dilaksanakan di Teluk Bayur tersebut dihadiri langsung oleh Amril Amin yang akrab disapa Aciak ini.

Saya berpesan agar masyarakat terus mengalakkan kegiatan olahraga agar kesehatan selalu terjaga dan juga  peduli dengan kesehatan lingkungan sekitar kita.

"Dengan antusias nya warga dalam mengikuti kegiatan senam pagi maupun sore, saya sangat apresiasi sekali. Hal ini menandakan bahwa masyarakat  teluk bayur sangat kompak,  " ujar  bendahara PAN Padang ini usai kegiatan senam tersebut.

Sementara Ketua komunitas senam Amril Amin cabang teluk bayur, Nila Kartika mengatakan,  kegiatan senam ini langsung dibawah binaan bapak Amril Amin. Dan saat ini jumlah anggota senam kita kurang lebih ada sekitar 500 orang.Kegiatan senam ini kita laksanakan setiap Sabtu dan Minggu.

"Dalam hal ini saya mewakili warga mengucapkan terimakasih banyak kepada pembina senam ini yakni papak Amril Amin yang mensuport dan langsung membantu segala kebutuhan kegiatan senam, mulai dari honor instruktur senam, soudsystem, baju seragam dan snack saat pelaksanaan kegiatan, " jelasnya.

"Dengan adanya kegiatan kami dapat beriteraksi sesama warga, lebih mempererat silahturrahmi sesama warga dan yang lebih utama kami dapat kesehatan dari kegiatan senam ini, " pungkasnya.(In7)

Coklit Serentak Pilkada 2018 Dimulai, KPU Harapkan Partisipasi Seluruh Elemen Masyarakat

Coklit Serentak Pilkada 2018 Dimulai, KPU Harapkan Partisipasi Seluruh Elemen Masyarakat

Info Positif On Sunday, January 21, 2018

Petugas KPU bersama Petugas PPDP di Kecamatan Padang Selatan 

Infonusantara (PADANG) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padang menurunkan semua Komisioner dan staf yang ada guna  melakukan gerakan serentak pencocokan dan penelitian (Coklit) daftar pemilih bersama PPK, PPS dan PPDP di Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar), Sabtu (20/1/2018), pelaksanaan Coklit ini terhitung 20 Januari hingga 18 Februari 2018.

Coklit di Pilkada 2018 adalah kegiatan yang dilakukan KPU di seluruh Indonesia jelang Pilkada maupun Pemilu. Kegiatan ini berbasis Data Potensial Penduduk Pemilih Pilkada/Pemilu (DP4) yang telah diserahkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) beberapa waktu lalu.

Koordinator Divisi Program dan Data KPU Padang, Yusrin Trinanda menyampaikan, pelaksanaan gerakan Coklit hari ini di Kota Padang, KPU menurunkan semua Komisioner dan staf yang ada, dibagi menjadi lima tim turun langsung ke 11 Kecamatan yang ada di Kota Padang.

"Pelaksanaan Coklit kelapangan dilakukan setelah menggelar apel siaga pada paginya, semua Tim langsung menyasar kepada beberapa elemen masyarakat seperti, Gubernur Sumbar, walikota dan wakil walikota Padang, akademisi, budayawan dan tokoh publik lainnya,"  jelas Yusrin.

Dikatakan,  untuk Kota Padang ada sebanyak 1.704 Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) akan bekerja mendata 634.197 warga Padang yang tercatat dalam daftar penduduk potensial pemilih pemilu (DP4). Untuk setiap harinya kita menargetkan minimal ada lima rumah didatangi petugas PPDP tersebut,” ujarnya.

Coklit ini dilakukan dengan metode sensus (dicacah satu per satu). Selain itu, PPDP juga diminta untuk sekaligus menyosialisasikan pemilihan walikota dan wakil walikota Padang pada pemilihan serentak 2018 nanti ke setiap warga yang ditemui. 

Lebihlanjut disampaikan, kita berharap partisipasi partai politik serta seluruh elemen masyarakat, ikut serta  mengawal proses Coklit ini berjalan sesuai ketentuan. "Sehingga apa yang diharapkan untuk data pemilih jadi akurat sekaligus sosialisasi pemilihan kepala daerah jadi tepat sasaran,” pungkasnya.(In7)

Mahyeldi: Pemerintah Patut Perhatikan Kesejahteraan GTT

Mahyeldi: Pemerintah Patut Perhatikan Kesejahteraan GTT

Info Positif On Saturday, January 20, 2018

Infonusantara [PADANG] - Pemerintah Kota Padang berkomitmen untuk memberikan perhatian terhadap kesejahteraan Guru Tidak Tetap (GTT). Secara bertahap pemberian insentif ditingkatkan dan peluang mereka untuk menjadi guru tetap atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) juga terus diupayakan.

"Upaya untuk dapat menerima PNS khususnya tenaga pendidik sudah diperjuangkan. Kita sudah temui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) beberapa waktu lalu untuk meninjau kemungkinan itu," kata Walikota Mahyeldi Ansharullah saat acara pengukuhan Pengurus Forum Guru Tidak Tetap (Forgett) Kota Padang periode 2018-2021. Acara ini dihadiri ribuan GTT dan Kepala Sekolah sehingga memenuhi gedung Convention Hall STKIP PGRI Sumbar, Sabtu (20/1/2018).

Menurut Mahyeldi, guru adalah pahlawan bagi generasi bangsa ini, terlepas statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) ataupun non PNS. Pemerintah patut memberikan perhatian terhadap kesejahteraan para pahlawan tanpa jasa ini.

"Pemerintah patut memperhatikan kesejahteraan para guru, apalagi para GTT yang mengabdi dengan menerima uang lelah masih jauh dari kebutuhan hidupnya," ujar Mahyeldi.

Walikota mengatakan, tunjangan yang diberikan pemerintah kisaran Rp700 ribu hingga Rp1 juta perbulan untuk GTT dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) memang belum layak. Ke depan agar ada solusi untuk menambah penghasilan GTT/PTT seiring peningkatan keuangan daerah.

Selain itu, lanjutnya, Pemko juga berharap Menpan RB secepatnya merespon kebutuhan PNS di daerah supaya para GTT/PTT mendapat kesempatan menjadi PNS.

"Harapan kita untuk membuka lowongan CPNS khususnya untuk kebutuhan guru bisa terakomodir dan direstui pusat," imbuh Mahyeldi.

Pada acara pengukuhan pengurus tersebut dihadiri istri walikota Ny. Harneli Mahyeldi, Kepala Dinas Pendidikan Barlius, unsur pengurus PGRI, Pimpinan STKIP PGRI Sumbar, para Kepala Sekolah SD dan SMP Negeri serta ribuan GTT/PTT yang sangat antusias. (DU/Zal)

Usulkan Dibukanya Penerimaan CPNS, Walikota Padang Temui MenPAN-RB

Usulkan Dibukanya Penerimaan CPNS, Walikota Padang Temui MenPAN-RB

Info Positif On Friday, January 19, 2018

Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah menyambangi Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB), Asman Abnur di Kantor Kementrian PAN-RB, Jakarta

Infonusantara [JAKARTA]- Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah menyambangi Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB), Asman Abnur di Kantor Kementrian PAN-RB, Jakarta, Kamis (18/1/2018). Hal ini merupakan langkah ‘jemput bola’ yang dilakukan walikota, terkait untuk menyampaikan usulan formasi penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) khususnya untuk di lingkungan Pemerintah Kota Padang di tahun ini.

Dalam audensi tersebut Mahyeldi menyampaikan beberapa hal kepada Menteri Asman Abnur. Diantaranya terkait masih ditetapkannya moratorium pegawai untuk daerah, mengingat di 2018 cukup banyaknya jumlah PNS yang memasuki usia pensiun terutama tenaga pengajar. Sehingga kekurangan PNS di Pemko Padang diperkirakan mencapai lebih kurang 6000 orang.

“Kita berharap, semoga akan dibukanya pembukaan penerimaan CPNS untuk kabupaten/kota di tahun ini. Jika pun ada, semoga sesuai dengan jumlah formasi yang kita butuhkan di Pemko Padang,” sebutnya didampingi Sekda Asnel, Kepala BKPSDM Habibul Fuadi dalam kesempatan itu.

Sementara itu, MenPAN-RB Asman Abnur menanggapi usulan tersebut menyampaikan, terkait pengadaan CPNS dalam hal ini untuk pemerintah kota/kabupaten memang mengacu kepada beberapa hal. Mulai dari neraca keuangan daerah, hasil analisis jabatan dan analis beban kerja dan peta jabatan. Selanjutnya kuota CPNS akan diumumkan setelah KemenPAN-RB melakukan verifikasi atas usulan CPNS yang dibutuhkan di setiap instansi.

“Jadi, untuk menata kebutuhan CPNS diharapkan masing-masing instansi melakukan audit organisasi oleh lembaga independen. Sehingga dapat diketahui kebutuhan organisasi mengacu kepada program kepala daerah,” tukasnya. (In7/David / Imral)

Komisi I, Minta KPU Agar Laksanakan Pencocokan dan Penelitian Dilakukan Sebaik Mungkin

Komisi I, Minta KPU Agar Laksanakan Pencocokan dan Penelitian Dilakukan Sebaik Mungkin

Info Positif On Friday, January 19, 2018

Rapat Kerja Komisi I DPRD Padang Bersama KPU Padang dan Kesbangpol. 

Infonusantara (PADANG) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang meminta pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) Padang melakukan proses kegiatan pencocokan dan penelitian (Coklit), yang dimulai, Sabtu 20 Januari 2018 ini agar dilakukan dengan sebaik mungkin.

Hal ini dikarenakan DPRD Padang merisaukan jelang perhelatan pilkada dimulai, akan terjadi indikasi mobilisasi masa terutama mahasiswa luar Kota Padang, untuk memilih calon tertentu. Apapun namanya, sebetulnya sudah ada aturan wajib KTP yang di atas satu tahun berdomisili di Kota Padang.

Kemudian yang jadi pertanyaan kita, jangan sampai mahasiswa yang tidak terdata ini digunakan sebagai pendukung parpol tertentu untuk menambah suara pada salah satu kandidat, "hal itu disampaikan Ketua Komisi l, DPRD Padang, Azirwan, usai rapat kerja dengan KPU Padang dan Kesbangpol, Jum'at 19 Januari 2018 di ruang Komisi I DPRD Padang. 

Kekhawatiran itu, katanya juga terjadi ketika melihat sejarah jumlah partisipasi pemilih dalam Pilkada dulu yang hanya sekitar 50 an persen. Sehingga akan ada pengkondisian mahasiswa tersebut. Tidak hanya mahasiswa, ketakutan itu juga ada pada pemilih pemula yang saat ini cukup besar yakni 20 persen.

"Yang jelas, kita sudah mengetahui ada pembinaan dari partai selama ini yang betul-betul melekat pada mahasiswa yang berazaskan pada satu kelompok," ujar Azirwan didampingi Yulisman anggota Komis I DPRD Padang. 

Untuk itu, nantinya berdasarkan data, pihaknya akan siap melakukan proses pengawasan sesuai dengan tupoksi DPRD, dan tentu secara mekanismenya juga akan memberikan sanksi pada partai yang terindikasi melakukan hal itu. Untuk pengawasan tentu ada tindak lanjut untuk sanksi. Kalau terbukti, sesuai fungsi pengawasan, kita akan melakukan sesuai aturan, " katanya 

Ia juga menjelaskan banyak nya jumlah TPS di Kota Padang tercatat sebanyak 1600 TPS dan target tingkat kepemilhan 70 pesen, ini perlu kerja keras KPU untuk sosialisasi agar ditingkatkan terutama bagi pemilih pemula sebesar  20 persen. Hal ini melihat sejarah jumlah partisipasi pemilih dalam Pilkada dulu yang hanya sekitar 50 an persen.

Selain itu Azirwan juga menyinggung anggaran pemilu untuk KPU sebanyak Rp 37 milyar, Linmas 7 milyar, Kepolisian Rp 2,1 milyar serta Kodim Rp 250 juta dan banyak lagi tentang program kerja yang lainnya. "Untuk itu mari kita sukseskan Pilkada 27 Juni 2018 dengan hasil yang memuaskan demi kesejahteraan masyarakat Kota Padang, " pungkas Azirwan. 

Sementara Ketua KPU Padang, M Sawati, mengatakan tidak terlalu khawatir akan adanya perbuatan mobilisasi mahasiswa yang bukan penduduk asli Padang untuk mendukung calon tertentu. Pasalnya, siapapun itu, jika dalam hasil coklit tidak terdaftar sebagai penduduk Kota Padang, maka tidak akan dapat memilih.

"Makanya besok kita mulai mencoklit. Semua didatangi dan didata. Termasuk lokasi yang banyak terdapat kos-kosan mahasiswa. Sepanjang mahasiswa terdaftar sebagai penduduk Kota Padang dan terdaftar sebagai DPT, maka dapat memilih, dan begitu sebaliknya," ungkapnya.

Sebab, tegasnya, dalam proses pemilihan nantinya, KPPS tidak akan menerima siapapun itu termasuk mahasiswa yang tidak terdaftar sebagai DPT untuk ikut memilih.

"Mereka boleh memilih kalau punya KTP Padang, atau suket. Jadi tidak khawatir, karena pilkada ini ruang lingkupnya kecil. Tidak mungkin warga kabupaten kota lain tidak mungkin memilih, kalau dia tidak pindah menjadi penduduk Padang," ungkapnya.(In7/Cecep)

Zulfahmi: Pers Mitra Kerja Yang Solit Untuk Penyampaian Program Bank Nagari Pada Masyarakat

Zulfahmi: Pers Mitra Kerja Yang Solit Untuk Penyampaian Program Bank Nagari Pada Masyarakat

Info Positif On Thursday, January 18, 2018

Silahturahmi IKW Bersama Humas Bank Nagari, Zulfahmi 

Infonusantara (PADANG)- Bina hubungan baik pemilik media ciber dan cetak di Kota Padang yang tergabung dalam Ikatan Kekeluargaan Wartawan (IKW) bertemu dengan Humas Bank Nagari, sekaligus  silahturrahmi perkenalan dengan  Zulfahmi yang menjabat baru di bagian Humas Bank Nagari menggantikan Afrizon sebelumnya.

Dalam pertemuan tersebut, Ecevit Demirel dari media www.sumateratime.com yang juga Ketua IKW berharap kepada Zulfahmi selaku Kabag Humas Bank Nagari, agar mampu untuk mengakomodir dan menjalin kerjasama yang solid dengan media.

Karena dengan kerjasama yang baiklah, maka berbagai program dan produk dari Bank Nagari dapat tersosialisasi ketengah masyarakat. Apalagi dengan pesatnya kemajuan teknologi saat ini, kecenderungan masyarakat lebih banyak mendapat informasi dari media sosial, seperti facebook, instagram, whatsup, twitter serta media online.

Nah, seiring dengan itu, tentunya peralihan informasi ini, dapat disikapi oleh Bank Nagari melalui humas sebagai corong informasi dengan bijak. Untuk itu IKW meminta agar kerjasama yang terjalin selama ini dapat ditingkatkan, setidaknya bisa dipertahankan seperti yang telah dilalui para Kabag Humas Bank Nagari sebelumnya.

"Mudah - mudahan keinginan dan harapan ini dapat terwujud, demi terciptanya harmonisasi yang baik antar Bank Nagari dengan Media," katanya.

Selanjutnya Ecevit Demirel juga menyampaikan bahwa keanggotaan IKW terdiri dari pemilik Media Online, yang saat ini sudah tergabung sebanyak 54 media online. Lahirnya IKW  di sebabkan panggilan jiwa karena sebagian media Pers itu hidup sendirian dan tak peduli dengan yang lain," ujar Ecevit di amini Boy, Syafrizal, David, Baim.

Maka itu, di bentuklah IKW yang bergerak di bidang sosial saja, bila ada teman yang sakit seluruh anggota datang dan begitu juga ada keluarga IKW mendapat musibah baik kematian dan sebagainya, kami datang sekaligus memberikan bantuan dari iuran bulanan dari anggota," jelasnya.

Kabag Humas Bank Nagari Zulfahmi pada kesempatan itu menegaskan bahwa Ia siap mengakomodir seluruh rekan rekan media, untuk meningkatkan kerjasama yang baik, demi besarnya bank kebanggaan Sumatera Barat ini.

"Dalam kesempatan itu, Zulfahmi mengajak seluruh anggota IKW untuk dapat bekerjasama dan meningkatkan terus tali silahturrahmi sebab Pers mitra kerja yang solit bagi kami dalam menyebarluaskan informasi ke publik,  memajukan Bank Nagari ke depan," ujarnya.

Tanpa ada komunikasi yang baik bersama pers, jelas apa yang kami kerjakan dan program yang kami perbuat publik atau nasabah kami tak akan tahu, jadi kehadiran pers untuk mempublikasikan sangat menunjangkan dan kami membutuhkannya.

Namun Ia juga meminta kepada rekan media agar dapat melengkapi seluruh administrasi perusahaannya, seperti Akta Notaris, Kemenkumham, Siup, Situ, NPWP dan IG.

Hadir pada kesempatan itu puluhan pemimpin media ciber antara lain,  Syafrizal Buya (Pemimpin media Wawasan), Micke (Pemimpin media Jurnal Andalas), Indra Chan, Indra Tanamo, Hendrison (www.transisi.com), Dicky Osmond (www.dirgantaraonline.co.id) Indra (www.impiannews.com), Helmi Boy (www.padangterkini.com), David (www.laksusnews.com), dan Mulyadi Baim (Pemimpin www.infonusantara.net). (In7/IKW)

Gustin Pramona, Komisi II Akan Segera Hearing Bersama OPD Mitra Terkait.

Gustin Pramona, Komisi II Akan Segera Hearing Bersama OPD Mitra Terkait.

Info Positif On Thursday, January 18, 2018

Ketua Komisi II DPRD Padang, Gustin Pramona. 

Infonusantara (PADANG) -  Ketua Komisi II DPRD Kota Padang, Gustin Pramona menyampaikan sebagai pimpinan komisi II yang baru, pihaknya bersama anggota lainnya dalam waktu dekat akan melakukan hearing bersama OPD mitra kerjanya yang ada, tujuannya dalam rangka menyamakan program yang sudah ada serta mengevaluasi program yang terbengkalai selama ini.

Masing-masing OPD yang meliputi Dinas Perdagangan, BUMN dan lain sebagainya akan kita kunjungi nantinya. Ini demi melihat sejauh mana program yang sudah tuntas, berapa target yang belum dan apa kendala dalam dihadapi

"Jika ini telah diterima, didapat nantinya tentu kita bersama anggota komisi II lainnya akan membicarakan persoalan ini, "sebut kader Demokrat ini,Kamis (18/1)

Kemudian dari pada itu, terkait persoalan inpres III yang pembangunannya ada temuan dari Ditreskrimsus Polda, pihaknya bersama anggota lainnya akan menelusuri persoalan ini secara detail dengan instansi Perdagangan. 

Jika ini memang benar terjadi, maka pemko padang yakni Walikota Padang diharapkan turun tangan menuntaskannya, ini demi selesainya masalah yang ada serta kerugian negara tidak ditemui nantinya.

Pihaknya meminta kepada OPD yang bermitra di komisi II, untuk saling berkoordinasi dalam menjalankan program yang ada serta persoalan-persoalan lainnya, tujuannya agar kesalahan dalam menjalankan program tidak terlihat serta apa yang diharapkan pemko padang dapat terwujud dengan maksimal,"  ungkap Gustin.(In7).

Komisi I Minta Sikapi ASN Yang Terlibat Politik Praktis dan Sosialisasi KPU Bagi Pemilih Pemula

Komisi I Minta Sikapi ASN Yang Terlibat Politik Praktis dan Sosialisasi KPU Bagi Pemilih Pemula

Info Positif On Thursday, January 18, 2018

Ketua Komisi I DPRD Kota Padang, Azirwan

Infonusantara (PADANG) - Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Padang bakal digelar Juni 2018 datang, Namun dalam hearing yang dilakukan Komisi I DPRD Kota Padang dengan Badan Kepegawaian Sumber Daya Manusia (BKSDM), Asisten Pemerintahan Setdako Padang, Kabag Pemerintahan dan 11 Kecamatan se Kota Padang terungkap lemahnya sosialisasi yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padang dan ada dugaan keterlibatan ASN mendukung salah satu calon.

Hearing yang dilaksanakan di gedung DPRD Padang, Kamis (18/1) ini dalam rangka  persiapan pemerintah kota padang dalam menyukseskan pilkada padang 2018. Hearing itu dipimpin langsung oleh Ketua Komisi I DPRD Padang, Azirwan, namun dari pantauan media ini, heariang itu tanpa didampingi satupun anggota Komisi I lainnya.

Komisi I DPRD Kota Padang menilai, belum ada upaya KPU Kota Padang untuk menarik dan mensosialisasikan kepada pemilih pemula terkait pelaksanaan Pilkada. "Pemilih pemula tahun 2018 naik sebanyak 20 persen. Namun kita menyayangkan, belum ada upaya KPU Kota Padang untuk menarik dan mensosialisasikan Pilkada kepada pemilih pemula ini," ujar Azirwan.

Dalam hearing ini juga terungkap adanya ASN Pemko Padang yang terlibat politik praktis."Kami menerima masukan tentang adanya ASN yang terlibat politik praktis. Kami minta kepada Kabag Pemerintahan, Asisten I dan Camat untuk menyikapi ini segera," tegas Azirwan.

Azirwan juga mendesak BKSDM dan Baperjakat untuk menindaklanjuti kebenaran laporan tersebut. Apa lagi, kata Azirwan, ASN dilarang dalam aturan untuk ikut serta menjadi tim sukses ataupun relawan salah satu pasangan calon.

Pada kesempatan itu,11 Camat se Kota Padang menyampaikan telah melaksanakan dan mendukung tahapan Pilkada sejak 2017 yang lalu sesuai aturan yang berlaku. Dalam kesempatan itu 11 camat kota padang juga menyampaikan permohonan penambahan pengawai kontrak untuk 11 kec di kota padang. Hal ini didasari karena banyak ASN yang pensiun di tahun 2018. 

Sementara itu, komisioner KPU Padang Yusrin Trinanda mengakui memang sosialisasi saat ini agak terlambat karena tingginya beban kerja yang dilakoni KPU saat ini.

"Namun begitu, dia mengaku, KPU sebelumnya pada 2017 lalu sudah melakukan jambore demokrasi yang melibatkan anggota pramuka siswa SMA dan SMK se Kota Padang tujuannya sebagai ajang sosialisasi kepada pemilih pemula,"  ungkapnya.(In7)

Pesta Demokrasi Diambang Pintu, Disdukcapil Padang Masih Kekurangan 38 Ribu Stok Blanko e-KTP

Pesta Demokrasi Diambang Pintu, Disdukcapil Padang Masih Kekurangan 38 Ribu Stok Blanko e-KTP

Info Positif On Wednesday, January 17, 2018

Komisi I DPRD Padang Kunjungi Disdukcapil Padang 

Infonusantara (PADANG) - Pilkada serentak 2018 dan Pileg sudah di ambang pintu, namun Dinas Kependudukan dan catatan sipil (Disdukcapil) Kota Padang masih kekurangan stok blangko KTP-elektronik( e-KTP), sebanyak 38 ribu keping kartu.

Hal itu diketahui ketika Komisi I yang membidangi Hukum dan Pemerintahan DPRD Kota Padang laksanakan kunjungan kerja ke Disdukcapil Kota Padang, dalam rangka pilkada 2018 serta pelayanan pembuatan KTP, Rabu(17/1).

Ketua Komisi I DPRD Kota Padang Azirwan berharap, Disdukcapil pro aktif untuk minta tambahan blanko secepatnya karena Kota Padang akan mengikuti pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada Juni 2018 datang 

"Jika perlu pada Juni 2018, tidak ada lagi kekurangan blanko e-KTP. Karena satu suara sangat berarti pada Pilkada Kota Padang dan Pileg," tegasnya.

Ia berharap, Dirjen Mendagri menanggapi permintaan Disdukcapil secepatnya karen berpengaruh terhadap jumlah penduduk yang akan memilih nanti.

Sementara Kepala Disdukcapil Kota Padang Wedistar menyampaikan, jelas sangat kurang, karena puluhan ribu penduduk yang sudah melakukan perekaman dan sudah masuk di data "print ready record" harus kembali bersabar hingga ada pengadaan selanjutnya.

Ia menjelaskan, stok blanko yang dikirim ke Kota Padang dicicil kadang 5 ribu hingga 10 ribu dulu. Akibatnya  jumlahnya masih jauh dari kebutuhan, sehingga pihaknya belum bisa mencetak seluruh kebutuhan KTP-e warga yang telah melakukan perekaman.

"Kalau habis yang dikirim 10 ribu itu, nanti dikirim lagi 10 ribu. Jadi, banyak warga yang mengeluhkan kenapa lama dalam pembuatan KTP-Elektronik,"  ujarnya.

Terbatasnya stok blangko membuat pihaknya,  akan mendahulukan pencetakan KTP bagi yang melakukan perekaman bulan Agustus dan September tahun lalu. Sedangkan yang baru melakukan perekaman, harus menunggu hingga pengadaan selanjutnya.

"Instruksi dari Kemendagri seperti itu, dahulukan berdasarkan tanggal perekaman. Kami juga tidak memaksakan mendapatkan distribusi stok lebih banyak lagi karena 7 juta keping yang disediakan negara dibagi ke seluruh Indonesia," katanya.

Ia menambahkan, untuk mengantisipasi kekosongan blanko di Disdukcapil, warga dapat memilih untuk membuat surat keterangan yang fungsinya menjadi pengganti sementara KTP.

Penggunaan surat keterangan masih belum maksimal karena ketika digunakan, Nomor Induk Kependudukan belum tunggal atau terverifikasi di pusat sehingga datanya tidak muncul saat dicek bank, BPJS dan lainnya.

"Tapi kami sudah koordinasi agar mereka yang menggunakan surat keterangan tetap dilayani, karena pemilik surat keterangan sudah tercatat legalitas di Disdukcapil dan telah melakukan perekaman," sebutnya.

 Proses pencetakan dan distribusi, akan dilakukan secara berurutan sesuai tanggal perekaman. 

Ia  berharap, Kementerian Dalam Negeri segera menyelesaikan pengadaan blangko KTP elektronik, sehingga kebutuhan kekurangan material di masing-masing daerah segera teratasi. 

"Apabila blangko sudah tersedia semua, maka pemegang suket bisa menukarkan dengan e-KTP yang baru, kami mohon kesabarannya," imbuhnya.

Jadi warga hanya mengandalkan surat keterangan perekaman,  untuk kebutuhan administrasi perbankan maupun pemerintahan. Namun, masyarakat cenderung ingin cepat memegang blanko e-KTP dengan pertimbangan keamanan dan legalitas.

"Surat keterangan ini tidak perlu dipertanyakan lagi legalitasnya, karena keberadaannya berdasarkan instruksi Kementerian Dalam Negeri. Karena itu, mereka bisa memperoleh pelayanan di lembaga swasta maupun pemerintah," katanya.

"Untuk itu, pihaknya terus mengajukan permintaan tambahan blanko kepada pemerintah pusat, menyusul kepentingan warga dalam pemanfaatan kartu identitas tersebut dalam aktivitasnya sehari-hari, ungkapnya.(In7)

Helmi Moesim Bantu Sebelas Posyandu di Parak Gadang Timur

Helmi Moesim Bantu Sebelas Posyandu di Parak Gadang Timur

Info Positif On Tuesday, January 16, 2018

Anggota DPRD Padang, Helmi Moesim 

Infonusantara (PADANG) - Sebelas Posyandu di Kelurahan Parak Gadang Timur Kecamatan Padang Timur, terima bantuan dana sebesar Rp12,2 juta dari anggaran Pokok pikiran (Pokir) 2017  Anggota DPRD Kota Padang Helmi Moesim.

Sebelas posyandu yang menerima bantuan itu yakni Posyandu Kasih Ibu 1, 2, 3, dan 4. Lalu Posnyandu Flamboyan 1, 2, 3, dan 4. Serta, Posyandu Dahlia 1, 2, dan 3.

"Anggaran Rp12,2 juta itu per posyandu, gunanya untuk menambah fasilitas yang selama ini kurang bahkan memimjam kepada posyandu lainnya," kata Helmi Moesim, Selasa (16/1)

Lebih lanjut dikatakan, bahkan ada kegiatan Posyandu yang menumpang di Balai Pemuda atau rumah penduduk karena tidak representatifnya posyandu tersebut. Dan berdasarkan informasi yang saya peroleh, ada posyandu yang tidak punya seragam, alat timbang, meja mobiler. "Untuk itu, bantuan ini agar bisa  dimanfaatkan untuk membeli prasarana yang kurang tersebut.

"Ia berharap, bantuan ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya khususnya dalam peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat. Sehingga, masyarakat cepat terlayani dan tingkat kesehatannya semakin tinggi," ungkap Kader Golkar itu.

Sementara Lurah Parak Gadang Timur Edi Andri merasa bersyukur, dengan adanya bantuan untuk 11 Posyandu dikelurahannya melalui anggota DPRD Padang bapak Helmi Moesim. 

Ia mengakui, selama ini kurang sarana prasarana bahkan meminjam dengan posyandu lainnya. Apalagi, ini posyandu pelayanan kesehatan masyarakat sangat butuh sekali dan hendaknya diprioritaskan ke depannya.

Kedepan tentu kita berharap aspirasi dari warga Parak Gadang Timur dapat diperjuangkan melalui anggota dewan kita di DPRD Padang. "Dan memang selama ini melalui pokok pikiran bapak Helmi Moesim sarana infrastruktur disini sudah baik, kedepan tentunya lebih baik lagi, " pungkasnya. (In7)