HUT Ke- 43 PDAM Kota Padang Target 100 Persen Cakupan Air Bersih 2019

HUT Ke- 43 PDAM Kota Padang Target 100 Persen Cakupan Air Bersih 2019

Info Positif On Sunday, December 31, 2017

Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah bersama Pj. Dirut PDAM Padang Edwar, Dirum PDAM, Hendra potong tumpang 43tahun HUT PDAM Padang, pada perayaan HUT PDAM di Tiger Camp Lubuk Minturun Padang. 

Infonusantara (PADANG) - Peringatan 43Tahun PDAM Kota Padang berlangsung sederhana dan penuh keakraban di Arena Wisata Tiger ‘Camp Lubuk Minturun Kota Padang, Sabtu (30/ 1 2). 

Dihadiri Walikota Padang, Mahyeldi Ansharullah, berbagai kegiatan permainan pun digelar yang diikuti jajaran Direksi, Dewan Pengawas dan seluruh staf/karyawan.

Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah bersama Pj. Dirut PDAM Padang Edwar meniup lilin 43tahun HUT PDAM Padang, pada perayaan HUT PDAM di Tiger Camp Lubuk Minturun Padang. 

“Ini momentum bagi kita untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat Kota Padang, saya menargetkan pada 2019 semua warga Kota Padang terlayani air bersih.”sebut Walikota Padang saat menghadiri kegiatan HUT PDAM Padang, di tempat wisata Tiger Camp di Lubuk Minturun, Koto Tangah.

Dikatakannya, fungsi PDAM tidak hanya untuk mencapai target provit, namun untuk melayani kebutuhan air bersih masyarakat. Semakin banyak masyarakat yang terpenuhi air bersih, maka target pepusahaan tersebut dapat dicapai. 

HUT PDAM kali ini men jadi istimewa, karena hutang PDAM senilai Rp77 miliar dihapuskan. Upaya itu, sudah ditindaklanjuti oleh pemerintah pusut, kini tinggal menunggu resminya. 

Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah bersama Pj. Dirut PDAM Padang, Edwar, Dewan Pengawas dan Jajaran Direksi PDAM saat meninjau IPA Taban, Koto Tangah. 

Selain itu PDAM juga akan menerima Instalasi Pengolahan Air (IPA) Taban dengan kapasitas 100 liter perdetik dari Dirjen Cipta Karya Kementrian PUPR. Beroperasinya IPA tersebut akan menambah cakupan layanan PDAM pada 2018. PDAM memperkirakan me nambah cakupan mencapai 5 persen 

“Ini buah kerjasama kita mari kita sama -sama membangun Kota Padang. Kalau ada peluang lagi mari kita jemput. Ayo kita bergerak bersama, agar PDAM lebih 

maju lagi, ”sebutnya.

Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah bersama Pj.Dirut PDAM Padang, Edwar melihat kondisi sumber air di IPA Taban Koto Tangah, Padang.

Menurutnya pelayanan pemenuhan air bersih bagi masyarakat Kota Padang, juga menjadi iadang amal bagi perusahaan. “Tampa air bersih, orang tidak bisa heribadah dengan baik,”ujarnya.

"Sementara Pj.Direktur Utama PDAM, Edwar mengatakan, saat ini pelanggan PDAM sudah mencapai 100 ribu lebih. Dengan cakupan sudah 76 persen penduduk. Jika ditambah dengan Pamsimas, layanan sudah mencapai 91 persen. Jika IPA Taban dioperasikan dengan Penyerahan dari Dirjen Cipta Karya pada PDAM maka cakupan bisa mencapai 80 persen lebih.

Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah secara simbolis membuka kran penggunaan air pertama IPA Taban dengan kapasitas 100 liter perdetik.

"Pada 2018 kita target kan ada 8.000 sambungan baru dengan itu, maka minimal kita bisa mencapai 80 persen cakupan layanan air bersih bagi pepduduk Kota Padang, ”sebutnya. 

Untuk pencapaian 100 persen cakupan air bersih bagi penduduk Kota Padang pada 2019 optimis dapat dicapai. Target Iayanan tersebut akan dipenuhi oleh PDAM 80 persen, sisanya diisi oleh Pamsimas dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.(***) 

Dewi Susanti Serahkan Bantuan Betor, Mesin Potong Rumput dan Mesin Jahit di Dapil III.

Dewi Susanti Serahkan Bantuan Betor, Mesin Potong Rumput dan Mesin Jahit di Dapil III.

Info Positif On Saturday, December 30, 2017

Anggota DPRD Padang, Dewi Susanti Fraksi Gerindra Serahkan Bantuan Betor, Mesin Potong Rumput dan Mesin Jahit Untuk Dapil III Kota Padang. 

Infonusantara (PADANG) - Anggota DPRD Kota Padang, Dewi Susanti dari Fraksi Gerindra, Dapil III (Kecamatan Lubuk Begalung, Lubuk Kilangan, Bungus Teluk Kabung) Kota Padang, melalui pokok - pokok pikiran ( Pokir) dewan, serahkan bantuan berupa becak motor (Betor), mesin pemotong rumput serta mesin jahit. 

Dewi Susanti mengatakan, sudah menyerahkan bantuan berupa Betor, mesin potong rumput dan mesin jahit dibeberapa kelurahan di dapilnya. Selaku anggota dewan melalui reses yang telah dilaksanakan sebelumnya maka hasil aspirasi masyarakat yang telah kita tampung kita wujudkan dengan memberikan bantuan tersebut. 

Hal ini tentunya juga mendukung program Pemko Padang yakni menciptakan lingkungan yang bersih serta menciptakan UMKM. Maka nya melalui pokir saya selaku anggota DPRD Padang memberikan bantuan berupa Betor sebanyak 7 unit, mesin potong rumput 27 unit dan 40 unit mesin jahit, dan itu menyebar di berapa kelurahan di dapil III,  " jelas Dewi Susanti,  Sabtu (30/12). 

"Ia mengatakan, Sabtu ini, saya baru saja menyerahkan secara resmi 4 unit mesin pemotong rumput dan 1 unit becak motor (Betor) untuk Kelurahan Gurun Laweh Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung (Lubeg), di Kantor Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Padang yang diperuntukkan bagi RW 1 dan RW 3 di Kelurahan Gurun Laweh Nan XX Kecamatan Lubeg yang disaksikan langsung oleh Ketua DPRD Padang buk Elly Thrisyanti serta Kepala Dinas Lingkungan Hidup, " sebutnya.

Betor dan mesin potong rumput itu  diperuntukkan bagi pengelolaan sampah di kelurahan itu dan untuk menjaga kebersihan, sementara mesin jahit dibagikan pada ibu - ibu atau masyarakat kurang mampu agar bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri di bidang menjahit. 

"Kami harapkan, betor dan mesin potong rumput ini dapat berguna dalam menciptakan dan menjaga kebersihan sehingga terciptanya lingkungan yang sehat dan piala Adipura dapat kita pertahankan, serta dengan bantuan mesin jahit itu dapat membantu ekonomi masyarakat nantinya ," kata kader Gerindra ini.

"Selain itu Dewi juga berharap penerima betor,  mesin potong rumput dan mesin jahit tersebut agar dapat menjaga dan merawat dengan baik, sehingga dapat dipergunakan dalam jangka waktu yang cukup lama, "harapannya. 

Sementara Ketua RW 01 Kelurahan Gurun Laweh Nan XX Kecamatan Lubeg, Yames Rosal menyampaikan terimakasih sekali, alhamdulillah, melalui anggota DPRD Padang buk Dewi Susanti, kami telah menerima 1 unit Betor dan 3 unit mesin potong rumput  untuk RW 03 dan 1 unit mesin potong rumput untuk RW 01. 

Kami atas nama warga Gurun Laweh Nan XX terkhususnya  warga RW 01 dan  03 mengucapkan terima kasih yang tiada terkira buat Ibu Dewi Susanti dari Fraksi Gerindra DPRD Padang yang telah banyak membantu kami. "Semoga apa di berikan ini menjadi amal ibadah buat Ibu Dewi Susanti dan di balas pahala yg berlipat ganda oleh Allah SWT, "ungkapnya. (Im7)

Tutup Masa Sidang Tiga 2017, DPRD Padang Hasilkan Tujuh Perda

Tutup Masa Sidang Tiga 2017, DPRD Padang Hasilkan Tujuh Perda

Info Positif On Friday, December 29, 2017

Paripurna DPRD Kota Padang 

Infonusantara (PADANG) - DPRD Kota Padang Sumatera Barat, laksanakan Paripurna penutupan masa sidang ketiga (September - Desember) tahun 2017 sekaligus pembukaan masa sidang pertama (Januari-April) 2018, Jum'at (29/12) di Gedung DPRD Kota Padang Jalan Sawahan No.50. Padang.

Paripurna itu dipimpin Ketua DPRD Padang, Elly Thrisyanti didampingi Wakil Ketua DPRD Padang, H.Wahyu Iramana Putra, H.Muhidi, MM dan Walikota Padang H.Mahyeldi Ansharullah.

Dalam paripurna penutupan masa sidang ketiga itu diketahui di DPRD Kota Padang selama empat bulan terakhir telah menghasilkan tujuh Peraturan Daerah (Perda). Tujuh Perda yang dihasilkan itu adalah KUA PPAS APBDP 2017, KUA PPAS APBD 2018, APBDP 2017, Penyertaan Modal PSM, RPJMD 2014- 2019, Badan Milik Daerah (BMD), Lembaga Ketahanan Kelurahan (LKK).

Ketua DPRD Padang Elly Thrisyanti mengatakan, semua alat kelengkapan dewan, khususnya komisi-komisi, Badan Anggaran, Badan Musyawarah, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, serta Panitia Khusus telah bekerja efektif sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Disamping penutupan dan pembukaan masa sidang, dalam kesempatan itu sekaligus diserahkan laporan reses anggota DPRD Padang pada masa sidang III kepada Walikota Padang. "Laporan reses yang diserahkan merupakan aspirasi yang ditampung anggota dewan dari masyarakat di daerah pemilihannya masing-masing. Kami harap pemko dapat menindaklanjutnya," jelas Elly.

Lebihlanjut kata Elly, ke tujuh Ranperda yang telah menjadi Perda itu diharapkan menjadi acuan di tengah-tengah masyarakat dan pemerintah kota dalam menjalan tupoksinya. Namun memang ada Ranperda yang belum tuntas, nanti akan kembali kita komunikasikan kembali ke pemko.

Disamping tujuh Perda yang telah dihasilkan di penutupan masa sidang ketiga tahun 2017,  ada 8 Ranperda Inisiatif DPRD dan 18 Ranperda dari Pemko Padang untuk di selesaikan di 2018. Pada Februari 2018, kita sudah mulai melakukan pembahasan dan berharap tiap bulannya bisa membahas Ranperda - ranperda tersebut.

"Disamping membahas yang baru, kita juga akan selesaikan Ranperda yang masih belum di bahas dan di Paripurnakan serta juga ada yang ditunda seperti Perda KTR. Nanti kita agendakan di Bamus agar dapat mencapai hasil yang terbaik," ujarnya.

Kita meminta pemko untuk segera mensosialisasikan Perda yang telah dihasilkan bersama antara DPRD dan Pemko tersebut ke tengah masyarakat. "Apa yang telah kita buat agar disosialisasikan sehingga bisa menjadi acuan dan aturan di tengah masyarakat untuk dilaksanakan dan dipatuhi," katanya.

Dalam hal ini tentunya berharap apa-apa yang dihasilkan selama masa sidang ketiga diharapkan dapat diaplikasikan dengan baik. Terutama APBD 2018 agar dapat dipergunakan sesuai dengan aturan dan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat.

"Pekerjaan pembangunan agar dipercepat begitu memasuki 2018, baik proses tender maupun pengerjaannya. Sehingga dengan mempercepat, maka masyarakat juga akan langsung bisa merasakan manfaatnya," katanya.

Dalam kesempatan itu Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah mengapresiasi kinerja DPRD selama masa sidang III tersebut yang telah mengesahkan enam Ranperda menjadi Perda. "Ketujuh Perda itu tentunya akan menjadi acuan Pemko dalam menjalankan tupoksi.

Pemko kedepannya tentu akan memperhatikan aspirasi - aspirasi masyarakat Kota Padang yang telah disampaikan kepada anggota dewan pada Dapil masing- masing melalui reses dewan. Semoga hubungan harmonis kerjasama legislatif dan eksekutif yang baik akan lebih cepat membangun Kota Padang dalam segala bidang, " tutup Mahyeldi.(Im7).

PDI Perjuangan Partai Politik Paling Transparan di Sumbar

PDI Perjuangan Partai Politik Paling Transparan di Sumbar

Info Positif On Thursday, December 28, 2017

Anggota DPR RI, Alex Indra Lukman Ketua PDI Perjuangan Sumbar 

Infonusantara (Sumbar) - Ketua PDI Perjuangan Sumbar Alex Indra Lukman mengatakan terpilihnya PDI Perjuangan Sumatera Barat sebagai badan publik kategori partai politik paling transparan di Sumbar versi Komisi Informasi (KI), diharapkan mampu mengembalikan kepercayaan publik kepada PDIP Sumbar.

"Kami berharap anugerah sebagai partai politik paling transparan ini mampu mengembalikan kepercayaan publik kepada PDIP Sumbar, " kata Alex, Kamis (28/12)

Dikatakan selama ini banyak lembaga survei yang merilis data bahwa partainya dan DPR menjadi lembaga yang terus merosot tingkat kepercayaannya di mata publik. Namun dengan terpilihnya PDI Perjuangan sebagai partai politik paling transparan bisa mendorong semangat para kader dan kepercayaan masyarakat. 

Anugerah keterbukaan informasi dari KI Sumbar ini langsung diterima oleh Wakil Ketua PDI Perjuangan Sumbar Yenni S Tanjung. Untuk peringkat kedua kategori partai politik ini diraih oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) disusul Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Demokrat dan Partai Perindo. 

Ketua Panitia Pemeringkatan Badan Publik 2017 KI Sumbar Sondri Dt Kayo mengatakan pemeringkatan badan publik kategori partai politik ini diikuti oleh 10 partai.  

Metode penilaian yang digunakan KI dalam melakukan survei adalan badan publik mengisi Self-Assessment Questioner (SAQ), dari ratusan badan publik yang diberikan SAQ ini, hanya 126 yang mengembalikan. Oleh KI Sumbar.

Kemudian seluruh 126 badan publik yang mengembalikan SAQ ini dikelompokan ke dalam delapan kategori yakni Kategori nagari/desa, kategori OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumbar.

Selanjutnya kategori kabupaten dan kota se-Sumbar, kategori instansi vertikal, kategori Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/BUMD), Kategori Perguruan Tinggi Negeri/Swasta (PTN/PTS), Kategori Partai Politik dan Kategori Sekolah Menengah.

"Semuanya dinilai sesuai dengan mekanisme pemeringkatan yang diatur dalam Peraturan KI No 1 Tahun 2010 ,” terangnya. 

Setelah itu pihaknya melakukan verifikasi dan visitasi terhadap 126 badan publik tersebut termasuk PDI Perjuangan, hasilnya PDI Perjuangan menduduki peringkat tertinggi dari 10 partai politik yang mengembalikan SAQ ke KI Sumbar.  

"Visitasi itu mencocokan data yang disebutkan dalam SAQ dan menilai website atau media lain dari badan publik yang ikut penilaian pemeringkatan," ungkapnya.(Mr)

Luar Biasa!!, PPWI dan Kerajaan Maroko Membahas Kerjasama Program 2018

Luar Biasa!!, PPWI dan Kerajaan Maroko Membahas Kerjasama Program 2018

Info Positif On Thursday, December 28, 2017

Ketua Umum PPWI Wilson Lalengke Bersama Duta Besar Kerajaan Maroko

Infonusantara (PPWI) -- Ketua Umum PPWI Wilson Lalengke berkesempatan diterima oleh Duta Besar Kerajaan Maroko untuk Indonesia, Brunai, dan Singapore, H.E. Ouadia Benabdella dan turut hadir Zakaria, salah satu Konsuler Kedubes Maroko di Kantor Kedubes Maroko, Jl. Denpasar, Jakarta Selatan, Kamis(28/12). 

Pertemuan tersebut dimaksudkan untuk memperkuat silahturahmi antara PPWI dan Pemerintah Kerajaan Maroko, yang akan diimplementasikan melalui beberapa program kerjasama di tahun 2018, antara lain rencana kunjungan Dubes ke kampus/sekolah, penerbitan buku (novel Antara Jakarta Dan Rabat), seminar, festival kebudayaan tradisional Indonesia dan Maroko, serta kegiatan publikasi, dan lainnya ujar Ketua Umum PPWI 2 periode ini 

Dalam pertemuan sekitar 25 menit pada siang hari menjelang Dzuhur itu, kedua pihak sepakat untuk bertemu lagi awal tahun 2018 dalam rangka pembicaraan lebih teknis tentang rencana kegiatan yang dapat dilakukan bersama. Pertemuan berlangsung akrab dan hangat, diakhiri dengan photo bersama.

Semoga 2018 memberikan ruang dan waktu terbaiknya bagi peningkatan dan kemajuan peradaban manusia di muka bumi ini. 

Wilson Lalengke juga mengatakan bahwasanya jika berminat mengundang Dubes Maroko untuk hadir dan memberikan kuliah umum, seminar, dan semacamnya di kampus/sekolahnya untuk seluruh Nusantara bisa menghubungi PPWI Nasional. Bravo PPWI se-Indonesia.(Red/PPWI)

Berkas Pengaduan Nanda Telambanua di Dispora Sumbar Dalam Proses

Berkas Pengaduan Nanda Telambanua di Dispora Sumbar Dalam Proses

Info Positif On Thursday, December 28, 2017

Nanda Telambanua Masukkan Surat Pengaduan ke Dispora di Terima Melalui Sespri Dispora, Syafrizal

Infonusantara (Sumbar) - Mantan atlet angkat berat lifter dunia asal Padang, Sumatera Barat, Nanda Telambanua yang baru - baru ini mendapat penghargaan sebagai Atlet Legenda dari Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), beberapa waktu lalu memasukan surat pengaduan ke Gubernur Sumbar, Dispora Sumbar dan Pemko Padang atas petunjuk Menpora melalui Biro Humas Hukum Kemenpora.

Menindak lanjuti surat pengaduan Nanda Telambanua terkait permasalahan pemagaran di mulut jalan keluar masuk menuju rumah Nanda Talambanua di Jalan Kali Kecil II Nomor 1A RT02/04 Kelurahan Kampung Pondok Kecamatan Padang Barat belum juga ada titik terangnya itu,  melalui Sespri Kadispora Sumbar, Syafrizal mengatakan memang pak Nanda telah memasukkan surat ke Dispora dan saat ini sudah dalam proses. 

Ia menyampaikan saat ini Kelapa Dinas Pemuda dan Olahraga ( Dispora ) Sumbar bapak H.Priadi Syukur,SH,MH, lagi tidak ada ditempat. "Namun surat yang di ajukan pak Nanda Telambanua tersebut sudah sampai pada Kabid Olahraga, Rasydi Sumatri, dan secara aturan sudah melalui prosesnya, " sebut Syafrizal saat ditemui media ini di Kantor Dispora Sumbar Jl. Rasuna Said No. 74 Padang, Kamis (28/12).

Lebihlanjut dikatakan, surat beserta berkas pengaduan itu harus melalui proses dulu. Dispora akan mempelajari apa permasalahan pak Nanda tersebut, selanjutnya akan lakukan komfirmasi dengan KONI Sumbar bagaimana langkah - langkah selanjutnya yang  harus dilakukan.

Dispora juga tidak bisa menjanjikan bisa menyelesaikan permasalahan tersebut dalam waktu dekat, harus ada langkah langkah yang harus di ambil dan mempelajari permasalahan itu. Mudah - mudahan Kadispora dalam waktu dekat bisa menanggapi hal ini, " pungkasnya.  

Sementara Nanda Telambanua menyampaikan, memang dia sudah memasukkan surat serta berkas terkait permaslahan pemagaran di mulut jalan keluar masuk menuju rumahnya yang ditujukan ke Gubernur Sumbar,  Dispora Sumbar dan Pemko Padang. 

Saya hanya ingin permasalahan ini bisa segera di selesaikan, ini sudah terlalu lama permasalahan tak kunjung selesai. Kalau prosedur sudah saya jalani semuanya, baik dari tingkat kelurahan, kecamatan, rapat bersama antara Satpol PP, PUPR, BPN, Kabaghukum, Ombudsman,serta telah melakukan mediasi beberapa kali dan juga sudah menghadap langsung pada Walikota Padang. Namun, hingga hari ini sudah lebih dari setahun permasalahan ini.

Terakhir kata Nanda, kebetulan beberapa waktu lalu dirinya di undang ke Jakarta oleh Negara melalui Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) untuk di anugerahkan menerima penghargaan sebagai Atlet Legenda, dan satu satunya dari Kota Padang Sumatera Barat. "Disanalah saya langsung bertemu Menpora dan diarahkan agar memasukan surat pengaduan ini ke pemerintah provinsi Kab/Kota di Sumbar," jelas Nanda. 

Sebelumnya, Biro Humas Hukum Kemenpora,  Dr.H. Amar Ahmad, M.Si menyampaikan,  seharusnya ada perhatian terhadap atlet berprestasi dari pemerintah provinsi,  kabupaten kota di Sumatera Barat.  Selama ini masih kurang perhatian dari pemerintah setempat terhadap permasalahan atlet berprestasi ini. "Sementara apa yang telah pak Nanda Telambanua lakukan untuk bangsa dan negara perlu perhatian bersama, "  ujar Amar, saat dikonfirmasi media ini melalui selulernyanya,  Sabtu (16/12) lalu.

Amar mengaku bahwa benar kami sudah menerima keluhan dari bapak Nanda Telambanua,  suratnya baru kami terima kemarin itu usai penganugrahan atlet Legenda berprestasi Indonesia. Surat ini kami tujuan kepada Bapak Menteri, kami menunggu disposisi dari Menteri seperti apa baiknya untuk menanggapi masalah yang dialami pak Nanda itu.

Meski secara detail kami belum mengetahui masalah itu, tentunya kami mempelajari berbagai hal. Nanti setelah  ada disposisi dari Menteri dan kami akan mengambil langkah seperti apa dan bagaimana sesuai prosedur yang berlaku. "Namun dari Perintah provinsi, kabupaten kota di Sumbar harusnya menyikapi permasalahan ini harus ada perhatian, " ungkap Kabiro Humas Hukum Menpora itu.(Im7)

Sudah Tiga Kali Paripurna, Pengesahan Revisi Perda KTR Padang Masih Buntu

Sudah Tiga Kali Paripurna, Pengesahan Revisi Perda KTR Padang Masih Buntu

Info Positif On Wednesday, December 27, 2017

Suasana Rapat Paripurna di DPRD Kota Padang 

Infonusantara(PADANG) - Dalam Paripurna DPRD Kota Padang, Sumatera Barat, tentang revisi Peraturan Daerah (Perda) Kota Padang nomor 24 tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) berjalan sangat  alot. Tujuh dari sembilan fraksi di DPRD Kota Padang menolak revisi Perda KTR, Rabu ( 27 /12).

Tujuh fraksi yang menolak itu adalah Fraksi Partai Golkar,  Fraksi Partai Gerindra,  Fraksi Perjuangan Bangsa,  Fraksi PPP,  Fraksi Partai Demokrat,  Fraksi NasDem dan Fraksi Hanura. Sedangkan dua fraksi yang menerima adalah Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Rapat Paripurna yang dihadiri oleh Wali Kota Padang Mahyeldi Ansharullah,  dipimpin Ketua DPRD Kota Padang Elly Thrisyanti yang didampingi Wahyu Iramana Putra dan Muhidi selaku Wakil Ketua DPRD Kota Padang, dihujani interupsi. Akhirnya dalam rapat Paripurna itu memutuskan untuk menunda terkait revisi Perda KTR 

Wakil Ketua DPRD Padang Wahyu Iramana Putra mengatakan, kita bukan menolak Perda KTR.  Kita setuju diterapkan kawasan tanpa rokok. Cuma kita melihat ini bagian dari pencitraan yang dilakukan Wali Kota," ungkap Wahyu Iramana Putra, Wakil Ketua DPRD Kota Padang dari Fraksi Partai Golkar usai Paripurna. 

Wahyu beranggapan tidak perlu revisi Perda KTR tersebut, karena pada revisi itu semua kawasan di Kota Padang tidak boleh merokok. "Keinginan Pemko Padang,  semua kawasan tidak boleh merokok dan dipasang iklan rokok. Ini kan melanggar HAM," sebutnya.

Ia mengatakan, Pemerintah Kota Padang cukup mensosialisasikan Perda KTR yang sudah ada,  tanpa perlu dilakukan revisi. "Golkar jelas pendiriannya. Disamping Golkar,  ada beberapa fraksi lainnya yang juga menolak," jelas Wahyu.

Hal senada disampaikan Ketua Fraksi Perjuangan Bangsa, Wismar Pandjaitan. Selaku wakil rakyat, kita bukannya menolak Perda KTR ini. Kita setuju diterapkan kawasan tanpa rokok. Namun alangkah baiknya di matangkan saja terlebih dulu Perda yang telah ada, sementara Perda yang lama saja belum jalan harus dilakukan sosialisasi, bukan direvisi. 

Kita minta masyarakat jagan nantinya  salah presepsi pada kita selaku wakil rakyat, namun dalam hal ini harus dijelaskan dimana titik titik kawasan tanpa rokok itu secara detailnya. Seperti di rumah- rumah sakit, perkantoran , jalan - jalan mana saja yang dilarang untuk kawasan tanpa rokok. Intinya harus jelas sosialisasi kawasan tanpa rokok tersebut, " tutur Wismar. 

Sementara itu,  Muhidi,  Wakil Ketua DPRD Kota Padang dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjelaskan, usulan revisi Perda KTR dari Pemko Padang sudah disesuaikan dengan PP nomor 109. "Tak ada alasan mereka untuk menolak, usulan pertama pemko untuk semua kawasan,  sudah disesuaikan PP nomor 109," tegasnya. 

Mengenai pengaturan iklan rokok, yang dilarang itu di jalan protokol dan jalan utama. Mereka ini membaca tidak draf terakhir Ranperda yang dibahas Pansus yang dicocokkan dengan PP nomor 109. Jangan-jangan mereka belum baca," pungkasnya.

Sementara Maidestal Hari Mahesa dari Fraksi PPP dalam putusan akhir paripurna revisi Perda KTR tersebut mempersoalkan masalah penyampaian Ketua DPRD Padang, Elly Thrisyanti selalu pimpinan sidang yang menggunakan bahasa di pending. 

Sebab,  kata Mahesa, kata dipending tidak ada dalam tata tertib DPRD. "Bahasa pending itu tidak ada dalam tatib sepanjang hemat saya. Setelah tahapan loby,  yang ada itu adalah ditolak atau diterima Ranperda itu," ujarnya. 

Esa menegaskan,  sejak dirinya menjadi anggota dewan selama tiga periode dan sudah 14 tahun mewakili rakyat, baru kali ini mendengar istilah pending.  Karena ia menyakini tidak ada istilah pending di dalam tatib maupun dalam tata beracara sidang DPRD yang mengatakan pending rapat paripurna pandangan akhir fraksi. 

"Makanya saya tadi bersikeras meminta kepada Ketua DPRD dan pimpinan DPRD untuk membacakan pasal yang menyatakan pending. Tapi kenyataannya mereka tidak bisa menjawab," pungkas Esa.

Ketua Pansus II DPRD Kota Padang yang menangani KTR,  Helmi Moesim mengatakan, pembahasan di Pansus II sudah dilalui sesuai mekanisme. Perbedaan terjadi pada pendapat akhir fraksi. 

"Sementara di Pansus II sudah ada perwakilan fraksi. Kami berharap ada pengesahan di rapat paripurna tersebut, namun hal itu tidak tercapai. Jika pengesahan ditunda, maka hasil kerja Pansus akan sia-sia. Ia meminta hasil kerja Pansus II dihargai Saya sangat kecewa," ujarnya.

Saat ini pengesahan Revisi Perda KTR di Kota Padang sedang mengalami jalan buntu, setelah tiga kali sidang paripurna.(Im7)

Lama Menjabat, Warga Inginkan Ketua RW 03 Kampung Pondok di Copot.

Lama Menjabat, Warga Inginkan Ketua RW 03 Kampung Pondok di Copot.

Info Positif On Wednesday, December 27, 2017

Warga RW 03 Bersama Awak Media 

Infonusantara (PADANG) - Terpilihnya Ketua RW 03 Kelurahan Kampung Pondok Kecamatan Padang Barat yang diperkirakan sebelum 2006 secara terus menerus hingga saat ini menjadi pertanyaan warga setempat. Dalam hal ini warga RW 03 Kelurahan Kampung Pondok Padang meminta Mintarja alias Kok Ming dicopot sebagai Ketua RW karena warga menilai tidak ada pemilihan ketua RW. Namun Kok Ming tiba-tiba saja terpilih menjadi Ketua RW kembali. 

Warga yang menolak Kok Ming diangkat sebagai Ketua RW sebab Kok Ming dinilai bermasalah dengan warga. Bahkan, pada tahun 2015 lalu, Kok Ming sudah pernah dilaporkan warga ke Camat Padang Barat karena terjadi banyak permasalahan atau kasus, namun hingga sekarang Kok Ming masih menjadi ketua RW.

"Kita minta supaya Kok Ming dicopot dari Ketua RW 03. Beliau banyak sekali masalahnya dengan warga, namun anehnya tiba-tiba kembali ditunjuk menjadi ketua RW tanpa ada pemilihan. Saya sudah tanya ke warga lainnya, tidak ada pemilihan tapi beliau jadi ketua RW," ujar salah seorang warga setempat,  Tjendrawati kepada awak media, Rabu (27/12) di Padang.

Tjendrawati yang didampingi sejumlah warga lainnya mensinyalir Kok Ming tidak memiliki KTP yang beralamat di RW 03 Kampung Pondok. Pasalnya, Kok Ming tinggal di Jalan Palinggam IV, Kelurahan Pasar Gadang. Sedangkan yang ada di Kampung Pondok hanyalah tokonya.

"Warga tahu semua, Kok Ming tinggal dan tidur di rumahnya Jalan Palinggam IV. Sedangkan di Kampung Pondok hanya tokonya. Jadi, kalau dia warga Kampung Pondok tentu dipertanyakan karena tidak berdomisili dan tinggal di Kampung Pondok," kata wanita yang siap maju menggatikan Kok Ming jadi Ketua RW 03 itu.

Sementara warga lainnya, Abu Luis juga mempertanyakan Kok Ming yang sudah sejak 2006 bisa menjadi Ketua RW. Banyak persoalan dengan warga yang terjadi saat Kok Ming menjadi ketua RW. 

"Dengan saya saja, dia pernah berurusan. Saat itu saya mengurus izin usaha kecil. RT sudah tandatangani, namun dia sebagai ketua RW menolak sehingga saya langsung ke camat. Hal ini jelas dirinya sebagai ketua RW tidak mengayowi warganya. Alasannya, sepele saja karena tetangga tidak memberi izin. Padahal, kalau sebagai ketua RW harusnya dia mampu mendamaikan warganya," jelasnya.

Sementara warga lainnya, Budi Razik Tanzil juga mempertanyakan kinerja ketua RW 03. Pasalnya, dirinya sudah keluar dari daerah kerjanya dengan ikut mempersoalkan tempat usaha yang bukan di daerah Padang Barat.

"Saya tinggal di Padang Barat dan memiliki tempat usaha di Padang Selatan. Nah, Kok Ming selaku Ketua RW 03 di kawasan Padang Barat sampai mempersoalkan tempat usaha saya di Padang Selatan, sehingga berurusan dengan Sat Pol PP Padang. Ini jelas tidak benar. Namun sebagai warga, tentu saya harus menurut," katanya.

Ia tidak ingin kondisi ini berujung dengan anarkis sebab jika warga sudah marah bisa menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Untuk itu, atas nama warga dirinya minta supaya Kok Ming dicopot digantikan dengan Ketua RW baru.

Lurah Kampung Pondok, Chandra yang dikonfirmasi mengatakan persoalan pemilihan ketua RW 03 Kampung Pondok memang telah selesai dilakukan. Hal itu, diketahuinya setelah disampaikan oleh LPM Kampung Pondok yang melakukan pemilihan.

Namun dia sebagai Lurah belum mengeluarkan SK baik di RW 03 maupun di RW lainnya. Pasalnya, ini masih dalam masa sanggah. Artinya jika ada warga yang melakukan penyanggahan bisa disampaikan ke Lurah." Dan jika memang ada permintaan warga untuk di ulang lagi, maka segera lakukan pengulangan pemulihan itu, " lurah Chandra. 

Sementara Ketua RW 03 Kok Ming membantah tunduhan warga yang menyebutkan dia mempersulit izin warga. Dia menyebutkan memang ada menangguhkan izin usaha warga karena tetangga pemohon izin keberatan. "Memang ada persoalan izin itu, saat itu saya tangguhkan tidak saya tandatangani karena ada tetangganya yang keberatan. Namun saya coba cari solusinya, tapi saya dianggap mempersulit," katanya.

Terkait dirinya sudah lama menjadi ketua RW, Kok Ming menyebutkan sebenarnya dirinya tidak berminat lagi menjadi ketua RW. Hanya saja, waktu itu tidak ada warga yang berminat. Malahan dirinya diusulkan kembali menjadi Ketua RW. "Warga disini diundang tak mau yang datang. LPM melihat hal yang sama, makanya saya terpilih kembali jadi ketua RW," tegasnya.

Juga dijelaskan terkait domisili, dia mengaku masih menjadi warga Kelurahan Kampung Pondok, dan tetap memiliki KTP Kampung Pondok. ”Kalau rumah, saya akui memang ada rumah di luar Kampung Pondok. Namun saya tetap tinggal di rumah di Kampung Pondok ini,” katanya.(Im7)

Sambut Kunjungan IKW, Bupati Irfendi Arbi: Peranan Insan Pers Untuk Pembangunan Sangat Penting

Sambut Kunjungan IKW, Bupati Irfendi Arbi: Peranan Insan Pers Untuk Pembangunan Sangat Penting

Info Positif On Tuesday, December 26, 2017

Rombongan IKW Foto Bersama Dengan Bupati Limapuluh Kota, Irfendi Arbi

Infonusantara (Kabupaten Limapuluh Kota)- Ikatan Keluarga Wartawan ( IKW) Kota Padang Sumbar melakukan  kunjungan silahturahmi ke Pemkab Limapuluh Kota yang langsung disambut hangat oleh Bupati Irfendi Arbi Bupati Kabupaten Limapuluh Kota di rumah dinasnya, Senin (25/12/2017).

Ketua IKW Ecevit Demirel Dialog Bersama di Rumah Dinas Bupati Limapuluh Kota 

Ketua IKW Ecevit Demirel menyampaikan," ucapan terimakasih atas sambutan Bupati serta jajaran Pemkab Limapuluh Kota. Kunjungan wisata ke daerah ini untuk melihat tempat-tempat destinasti yang dilirik para pengunjung." tutur Del panggilan akrabnya.

Bupati Limapuluh Kota Irfendi Arbi Memberikan Sambutan didampingi Ketua IKW Ecevit Demirel, Pembina IKW Tafrizal dan Ketua SMSI Sumbar Yal Aziz. 

Pembina IKW Tafrizal dalam kesempatan itu juga menanyakan,  bagaimana bapak Bupati, Irfendi Arbi  mengembangkan wisata di kabupaten Limapuluh Kota ke depannya." tuturnya singkat.

Dalam pertemuan itu IKW memberikan masukan agar bagaimana jalan jalan menuju objek wisata di Kabupaten Limapuluh Kota ini bisa di lakukan pelebaran serta bagaimana promosi wisatanya. Lokasi Objek Wisata yang ada ini,  nantinya, akan membuat Limapuluh Kota mapan dengan memiliki ikon Nasional dan bahkan bisa menjadi ikon internasional yaitu objek wisata Haraw dan Kelok Sembilan serta tak kalah indahnya ada namanya Padang Mengatas yang saat ini dikenal atau dijuluki dengan New Zealand nya Indonesia. 

Jadi, tentu tergantung pada Pemkab. Limapuluh kota untuk mengelola dengan baik dan serius sebab telah banyak di lirik orang untuk datang dan berkunjung ke lokasi objek wisata tersebut. 

Sebagai bukti masuk ke lokasi dari gerbang menuju objek wisata panjang jalan sekitar 2 KM, mobil jalannya  macet dan merayap baik pemakai jalan arah kiri dan arah kanan. Begitu juga jalan lintas utama yang saat ini selalu terjadi kemacetan yang sangat panjang apalagi disaat saat hari libur.  

Irfendi Arbi selaku Bupati Kabupaten Limapuluh Kota dalam kesempatan itu menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar nya. Saya pribadi dan atas nama pemerintah sangat bangga atas kunjungan wartawan dari Kota Padang yang tergabung dalam suatu wadah yakni Ikatan Keluarga Wartawan ini. "Suatu hal yang tak pernah terbayangkan, ini sebuah penghargaan buat Pemkab. Limapuluh Kota, " ujarnya, Senin (25/12) di Rumah Dinas Bupati.

Selaku Pejabat di Pemkab Limapuluh Kota ia mengakui bahwa untuk pengembangan dan pengelolaan wisata butuh pihak ketiga. Kemudian untuk akses jalan kita memang mempunyai planing untuk menjadikan jalur dua untuk keluar masuk ke kawasan Haraw. 

Untuk akses pelebaran jalan di Kabupaten Limapuluh Kota ini tentunya kita sangat membutuhkan bantuan dari pemerintah pusat serta provinsi, karena hal ini terkait dengan permasalahan anggaran. Dimana tidak mungkin rasanya dengan anggaran yang sangat terbatas di Kabupaten Limapuluh Kota dapat melakukan pembangunan infrastruktur yang membutuhkan anggaran besar bisa melaksanakan perubahan.  

"Hal ini kita sangat berharap perhatian dari pemerintah provinsi dan pusat agar bisa melirik pembangunan di Kabupaten Limapuluh Kota ini, " harapannya 

Tambahnya, dengan adanya kegiatan sosial yang dilakukan wartawan, masyarakat pun akan melakukan lebih untuk melakukan kegiatan sosial. Sebab wartawan akan melakukan pemikiran-pemikiran sosial yang membangun dan diharapkan Harau memang mendunia nantinya.

"Kita tahu bahwa kemajuan sebuah daerah tak terlepas dari peranan besar pers, tanpa ada berita di publikasi pers orang tak kenal dengan Limapuluh Kota, maka itu kami butuh pers untuk mempublikasikan informasi bagi masyarakat dengan cepat dan tepat " pungkas Irfendi Arbi dengan senyum tipisya.

Irfendi Arbi, mengajak insan pers mari kita bangun bersama daerah Kabupaten Limapuluh Kota dengan mempublikasi ke publik tentang limapuluh kota, terutama daerah atau lokasi objek wisata lewat tulisan sesuai realitanya, sehingga menjadi suatu hal yang menarik bagi wisatawan ingin kunjungi objek wisata di Limapuluh Kota Payakumbuh.(Im7).

Jalin Silahturahmi, IKW Padang Kunjungi Pemkab.Limapuluh Kota.

Jalin Silahturahmi, IKW Padang Kunjungi Pemkab.Limapuluh Kota.

Info Positif On Monday, December 25, 2017

IKW Kota Padang bersama Ketua SMSI Yal Aziz di Mes Pemkab.Limapuluh Kota

Infonusantara ( Kab.Limapuluh Kota)  -- IKW  (Ikatan Keluarga Wartawan) Kota Padang, Sumbar,  kunjungi Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota, Sumatera Barat. Kunjungan ini salah satu tujuan untuk meningkatkan hubungan silahturrahmi  lebih dekat lagi dengan pucuk pimpinan Pemkab Limapuluh Kota, Minggu (24/12).

Ketua IKW Kota Padang, Ede di dampingi Sekretaris IKW  Nal Kota dari media online Nusantaranews.net, Anton dari Media Integritas dan Taf Chaniago dari impiannews.com serta Baim dari media online infonusantara.net

Kunjungan Ikatan Kelurga Waryawan (IKW) Kota Padang ini memang baru pertama kali kita laksanakan keluar daerah dan memilih Kabupaten  Limapuluh Kota. Hal ini dinilai  dikarenakan daerah ini memiliki objek wisata handalan yaitu Lembah Haraw dan Kelok Sembilan dan juga ada lokasi objek wisata lainnya.

Hal itu disampaikan Ketua IKW Kota Padang, Ede di dampingi Sekretaris IKW  Nal Kota dari media online Nusantaranews.net, Anton dari Media Integritas dan Taf Chaniago dari impiannews.com serta Baim dari media online infonusantara.net

"Kunjungan IKW Kota Padang ke Kabupaten Limapuluh Kota di ikuti anggotanya terdiri dari pemilik media cetak dan online, sebanyak 33 media cetak  dan online dengan rincian  29 media online dan 4 media cetak mingguan," jelas Ede 

Selain itu dalam rombongan ini, juga ikut Ketua SMSI (Serikat Media Siber Indonesia) Yal Aziz dan juga Bendahara SMSI Surya Sutan Sari Alam, ini sebuah kehormatan bagi IKW dan Pemkab. Limapuluh Kota," katanya. 

Sementara Ketua SMSI Sumbar, Yal Aziz mengatakan sangat merasa bangga dan senang, pasalnya hal ini jarang terjadi, hanya Pemkab Limapuluh Kota telah dapat membuat suatu terobosan dan inovasi bersama IKW Kota Padang yang keanggotaannya  adalah merupakan pengusaha pemilik media yang nanti akan mempromosikan lokasi objek wisata yang ada didaerah ini.

Lebihlanjut disampaikan, saya bukan memuji Pemkab. Limapuluh Kota, tapi ini kenyataannya, kunjungan kita  sangat direspon positif dengan baik. "Sebagai buktinya kedatangan rombongan IKW disediakan fasilitas  baik akomodasi dan tempat penginapan di Mes Pemkab Limapuluh Kota di Haraw," sebutnya. 

Ketua SMSI  Sumbar merespon sangat positif sekali dan merasa senang atas kepedulian Pemkab. Limapuluh Kota  pada IKW. Tentu kami ucapkan terimakasih  banyak dan akan jadi ladang amal bagi pemimpin daerah disini dan mendapat hidayah dari Allah Swt.

"Semoga kedepannya objek wisata yang ada di Pemkab. Limapuluh Kota selalu ramai di kunjungi wisatawan, baik dari dalam negeri dan manca negara, sehingga dapat lebih meningkatkan kehidupan masyarakat di sekitarnya menjadi lebih sejahtera lagi,"  ungkapnya. (Im7/tf).

Kemacetan Panjang Terjadi di Kabupaten 50 Kota

Kemacetan Panjang Terjadi di Kabupaten 50 Kota

Info Positif On Monday, December 25, 2017

Situasi Lalulintas Dikawasan Hukum Polres Kab 50 Kota Suasana Liburan Panjang dan bertepatan Libur Natal dan Tahun Baru 2018

Infonusantara (Sarilamak, Kab 50 Kota) - Polres Kab 50 Kota terapkan rekayasa arus lalu lintas dalam suasana libur semester l tahun ajaran 2017 / 2018 yang juga bertepatan dengan libur Natal dan Tahun Baru 2018. 

Ramainya arus lalulintas dikawasan hukum Polres Kab 50 Kota akibat banyaknya kendaraan roda dua dan empat dari luar Sumbar, Sabtu(24/12)

Dari pantauan dilapangan terlihat antrian panjang kenderaan di beberapa titik ruas jalan. Macet tampak dari arah Kota Payakumbuh menuju Pekanbaru.

Macet sudah tampak terjadi di pusat pasar Payakumbuh, perempatan Kaniang Bukit, perempatan Tanjung Anau, pertigaan By Pass Tanjung Anau-Payobasung. Kemacetan tampak parah di perempatan Tanjung Pati. Pihak Kepolsian Resort Kab. 50 Kota terlihat siap siaga lakukan pengamanan lalu lintas di titik ini.

Salain itu juga terlihat kemacetan di pusat perbelanjaan dan pasar. Kemacetan juga tampak di Kelok Sembilan mengarah ke objek wisata Harau. Ribuan pengunjung dari dalam dan luar Sumbar tampak padat menikmati keindahan ciptaan Yang Maha Kuasa yang tersaji di Lembah Harau. 

Sebagaimana diterangkan kapolres Kab. 50 Kota melalui Kanit Regiden, Ipda Atmaji Sugeng. W, STK yang kita wawancarai, pada Ahad sore ( 24/12).

“ Kita akui arus kenderaan yang melintasi wilayah hukum Polres Kab. 50 Kota saat ini mengalami peningkatan. Meningkatnya arus disebabkan libur sekolah, Natal dan tahun baru 2018. Dalam libur, beberapa ruas macet sudah kita tempatkan beberapa orang personil sebagaimana yang telah ditetapkan pimpinan.  Hal ini disampaikan kapolres Kab. 50 Kota melalui Kanit Regiden, Ipda Atmaji Sugeng. W, STK.

"Disampaikan kemacetan terjadi dibeberapa titik objek wisata, seperti di persimpangan kantor bupati menuju Harau, perempatan Tanjung Pati menuju objek wisata Taram. Termasuk di Kelok Sembilan,” terang Kanit Regiden.

Untuk mengantisipasi kemacetan, kita sudah terapkan sistem buka tutup seperti yang terlihat saat ini. Selain itu, kita juga telah terapkan pengalihan dan rekayasa arus lalu lintas. Pengalihan arus sudah kita mulai sejak pagi.

Pengendara dari Pekanbaru kita anjurkan melewati jalur dari Ketinggian menuju arah Batu Balang via Boncah terus menuju Taram dan masuki jalur Bypass Kota Payakumbuh. Setiap titik macet, personil sudah ditempatkan. Pengamanan estra akan kita gelar hingga pasca tahun baru. 

Kita selalu menghimbau, agar pengendara patuhi aturan berlalu lintas. Kalau capek dianjurkan untuk beristirahat, agar hal yang tidak kita inginkan tidak terjadi,” imbau Kanit Regiden Atmaji.

Hingga malam ini, kenderaan masih ramai terlihat masuki ruas Kota Payakumbuh. Areal parkir yang tersedia di Kota Batiah ini juga tampak dipadati kenderaan untuk mencari kuliner dan santapan makan malam.(Im7/UL)

Premanisme Pers di Tengah Persoalan Perut dan Tuntutan Profesi

Premanisme Pers di Tengah Persoalan Perut dan Tuntutan Profesi

Info Positif On Friday, December 22, 2017

Oleh: Ecevit Demirel

HINGGA hari ini, khalayak masih akrab dengan istilah wartawan bodrek, wartawan preman dan banyak lagi istilah minor lainnya. Pada satu sisi ada yang membela idealisme wartawan, ada pula yang mendukung pemberian "tali asih" atau "amplop" pada wartawan.


Nah, ketika sekelompok jurnalis _keukeuh_ menolak "budaya amplop", timbul pertanyaan di benak kita.  Apakah karena mereka sendiri sudah mapan? Misalnya sudah dapat gaji (plus bonus) yang baik dari perusahaannya bekerja, atau sudah emang sedari bayi-nya sudah mapan?

Pertanyaan ini muncul setelah melihat realita di lapangan, rata-rata kehidupan wartawan media swadaya atau kasarnya "kelas teri", masih dalam skala memprihatinkan. Masih berpenghasilan pas-pasan.

Hingga detik ini, masih sangat banyak perusahaan media yang belum mampu memberi wartawannya penghasilan layak. Penghasilan awak media -- tidak terkecuali para pemimpin mass media --,  rata-rata masih di bawah UMR. Bayangkan saja, saban hari musti mengeluarkan biaya operasional dan biaya produksi, musti setor berita, namun penghasilan dengan derasnya keringat yang mengucur tidaklah sebanding!

Dari realita tersebut, maka tak sedikit pula media (cetak/online) yang meminta wartawannya turut serta mencari dan mengorder iklan. Ya, tentu saja demi memperoleh penghasilan yang layak seraya berjuang mempertahankan eksistensi dan produktivitas media masing-masing.

Bicara soal idealisme pers, diakui atau tidak, wartawan dihadapkan dengan persoalan perut dan tuntutan profesi yang digelutinya. Satu hal yang patut diingat serta dipahami, wartawan juga manusia, bukan robot. Intinya, ada solusi antara masalah perut dan masalah idealisme.

"Ngemeng ngemeng", meminjam bahasa komedian Tukul Arwana, hal yang menjadi momok menyebalkan bagi banyak pihak -- termasuk kalangan wartawan sendiri, yakni munculnya wartawan preman alias wartawan yang maksa minta duit dengan beragam trik dan alasan. Sementara pada sisi lain, banyak di antara pelakon premanisme pers (catatan; bukan premanisme terhadap pers, dimana yang jadi korban premanisme adalah wartawan) ini yang belum sepenuhnya memahami kaidah profesi jurnalistik.

Premanisme pers, yaitu cara-cara pemberitaan yang memojokkan dan menyudutkan, sehingga merugikan pihak-pihak yang ada dalam kelompok masyarakat.

Segelintir pers akhir-akhir ini sering mempraktekkan apa yang dikatakan ‘pukul dulu urusan belakangan'. Jadi diberitakan dulu, kalau ada protes, somasi dan sebagainya, itu urusan belakangan dengan berdalih telah melakukan "cover bothside"  yaitu wartawan telah mencoba menghubungi pihak-pihak atau sumber informasi tetapi tidak bertemu langsung, orangnya tidak di tempat, telepon tidak dijawab, pesan singkat tak dibalas dan lain-lain.

Seharusnya bila sumber informasi tidak dapat dihubungi atau belum memberikan konfirmasi, harus diupayakan mengumpulkan keterangan-keterangan dari sumber-sumber lain. Sedemikian rupa, sehingga informasi yang diperoleh menjadi lebih lengkap dan utuh, baru disiarkan. Jadi sebuah pemberitaan yang baik bersifat akomudatif, tidak berhenti pada satu sumber.

Dalam iklim kemerdekaan pers yang sangat liberal saat ini, penataan terhadap Kode Etik Jurnalistik (KEJ) itu merupakan hal yang mendasar dan pokok. Karena itu KEJ bukan “kartu mati” melainkan “harga mati”, dalam arti harus dipahami dan ditaati kalau mau menjalankan tugas-tugas jurnalistik secara baik. ***

# _Penulis adalah Ketua Ikatan Kekeluargaan Wartawan (IKW), sebuah wadah sosial insan seprofesi di Padang, Sumbar. Tulisan disarikan dari berbagai sumber_