PILIHAN REDAKSI

Sering Tergenang Air, Warga Pakan Rabaa Mengeluh Pemkab Tak Bangun Drainase

INFO|Limapuluh Kota - Warga Pakan Rabaa, Nagari Batu Payuang, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Limapuluh Kota  berharap Pemerintah d...

Budaya

Opini

Mentawai

Padang Panjang

Peristiwa

Pariwara

Sijunjung

padang

Ini Kata Walikota Padang Tentang Persoalan Sampah Dan Guru Honorer Lulus Passing Grade
Sunday, August 07, 2022

On Sunday, August 07, 2022

 


INFONUSANTARA.NET -- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia telah memberikan penghargaan  “Nirwasita Tantra” terbaik II Nasional katagori kota besar. Hal ini di ungkapkan Hendri Septa setelah menghadiri Rapat Paripurna Istimewa Perayaan HUT Kota Padang yang ke - 353 pada 7 Agustus 2022 di Kantor DPRD Kota Padang.


"Kota Padang telah mendapatkan penghargaan  “Nirwasita Tantra” terbaik II nasional katagori kota besar dalam hal penanganan sampah," ucapnya. Minggu (7/8).


Lebih lanjut, Hendri Septa menghimbau kepada warga Kota Padang untuk tidak membuang sampah sembarangan, dan selalu menjaga kebersihan. 


"Sampah menjadi PR kita bersama, oleh karena itu kita tidak mendapatkan yang terbaik," tambahnya.


Kemudian mengenai status dan masa depan 1226 guru honorer yang telah lulus passing grade Kota Padang yang gagal diangkat menjadi guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Hendri Septa sedang mengupayakannya ke Kementrian PAN-RB.


"Beberapa orang guru honorer telah kita angkat sebagai pegawai PPPK di Pemko Padang. Sekarang kita usulkan sesuai arahan Kementrian PAN-RB untuk mencari solusinya," tutupnya.


Sebelumnya perwakilian guru honorer yang telah lulus passing grade Kota Padang yang tergabung dalam Forum Guru Lulus Passing Grade (FGLPG) Kota Padang mengadu kepada DPRD Kota Padang yang statusnya hingga saat ini belum diangkat sebagai guru PPPK di Kota Padang.


“Kita berhak diangkat menjadi guru PPPK di bulan September 2022 ini. Tetapi terjadi kesalahan persepsi dengan Pemko Padang sehingga formasi PPPK di Kota Padang telah ditutup oleh pemerintah pusat,” ucapnya saat itu. Senin (1/8) lalu. 


Ketua Komisi I DPRD Kota Padang Djunaidy Hendry yang menemui FGLPG saat itu memaparkan, DPRD Padang akan melakukan koordinasi untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan pemko Padang dan kementerian terkait.


“140 miliar seharusnya telah dianggarkan untuk PPPK di Kota Padang, tetapi dinas terkait tidak merealisasikannya. Dinas pendidikan Kota Padang malah menutup formasi yang diperuntukan untuk guru – guru guru yang telah lulus passing grade ini,” jelasnya saat itu. 


Surat Edaran Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan RI No: S 204/PK/2021 13 Desember 2021 menjelaskan penghitungan anggaran PPPK guru dalam DAU 2022 telah mengatur jumlah formasi untuk seluruh provinsi, kota dan kabupaten. Tetapi, hanya ada 49 formasi untuk guru PPPK yang merupakan sisa formasi 2021 yang tidak terisi karena tidak lulusnya peserta di tahun 2021 yang lalu. Faktanya, Pemko Padang tidak membuka formasi untuk para guru honorer yang telah lulus passing grade. (Inf)

Mahyeldi-Audy Kibarkan Bendera Merah Putih di Bawah Laut di Kawasan Perairan Pulau Gosong Pessel
Saturday, August 06, 2022

On Saturday, August 06, 2022



INFO|PESSELDalam rangka memeriahkan HUT RI ke-77, Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Mahyeldy – Audy Joinaldy menggelar kegiatan pengibaran sang merah putih di dasar laut yang berlokasi di Pulau Gosong, Kabupaten Pesisir Selatan.


Sebelum kegiatan pengibaran bendera di dasar laut, Gubernur dan Wakil Gubernur terlebih dahulu berolahraga Jetski bersama sembari membawa bendera merah putih, Sabtu (6/8/2022).

Menurut Gubernur Mahyeldi, biasanya bendera merah putih hanya dikibarkan pada Instansi Pemerintahan, kegiatan upacara kenegaraan atau kegiatan formal lainnya namun juga bisa pada kegiatan non formal.

“Sebagai identitas negara, bendera merah putih tidak hanya bisa dikibarkan pada saat upacara, di sekolah, kompetisi olahraga, namun juga bisa pada kegiatan non formal, saat ini kita lakukan dengan cara yang berbeda, kita kibarkan di keindahan bawah laut dan kita memilih pelaksanaan kegiatannya di kabupaten Pessel” ujar Mahyeldi.

Mahyeldi mengatakan, pengibaran bendera merah putih di dasar laut itu dilaksanakan pada kedalaman sekitar 7 meter dikawasan perairan pulau gosong, Kabupaten Pesisir Selatan.

“Saya dan Wagub sengaja menyelam bersama sembari melihat keindahan bawah laut Sumatera Barat. selain indah di daratan Sumbar juga memiliki keindahan bawah laut, lokasi ini sangat cocok untuk menjadi pilihan dalam menyalurkan hobi pecinta snorkeling dan diving,” kata Mahyeldi.

Selanjutnya ia berharap dengan kegiatan seperti ini bisa meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke Sumatera Barat untuk menggenjot potensi wisata bahari.

“Kita akan coba kembangkan lomba jetski. Karena kita memiliki keindahan laut seperti di kawasan Mentawai. Pada kegiatan kali ini, kita sengaja memilih kawasan pulau Gosong Kab. Pesisir Selatan karena lokasinya berada antara perairan Pulau Sumatera dan Pulau Mentawai,” tutur Mahyeldi.

Sementara itu Wakil Gubernur Audy Joinaldy menyebutkan untuk menuju pulau gosong rombongan berangkat dengan mengendarai Jetski dari Kota Padang.

“Kegiatan Jetski bersama dan Pengibaran Bendera di Dasar Laut dilakukan dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan republik Indonesia yang ke 77 dan juga sekaligus mengekspos keindahan alam bawah laut Sumatera Barat,” sebut Audy.

Terakhir Gubernur dan wakil Gubernur Sumatera Barat mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke 77 Selamat HUT RI ke 77, Indonesia. ” Pulih Lebih Cepat Bangkit Lebih Kuat ” Merdeka.

Dalam kegiatan itu selain tim rombongan Gubernur Mahyeldi juga diikuti oleh tim Indian jetski, Diving Proklamator Universitas Bung Hatta dan Club Selam Minangkabau Diver dan turut hadir Kadis Perikanan dan kelautan, Kadis Kesehatan, Kadis Diskominfotik, Kadis Pariwisata, Kalaksa BPBD Sumbar, Kadis BPSDM Sumbar, Kepala Biro Umum beserta tim lainnya. (Cen). Biro ADPIM Setda Prov Sumbar


Editor : Heri Suprianto


Sudah Buat Rekening Namun Bantuan Tak Kunjung Cair! DPRD Akan Panggil Pengurus Baznas Padang
Friday, August 05, 2022

On Friday, August 05, 2022

 



INFONUSANTARA.NET -- Beredar informasi ditengah masyarakat, dimana masyarakat calon penerima bantuan dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Padang sudah membuat rekening dan menunggu lebih satu tahun, tetapi tak kunjung mendapatkan bantuan.


Menyikapi hal itu, DPRD Kota Padang akan memanggil pengurus Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Padang perihal penyaluran bantuan yang macet kepada masyarakat. 


Hal ini disampaikan Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Padang, Zulhardi Z Latif yang akrab disapa Buya ini, Jumat (5/8/2022) di DPRD Padang.


“Kami akan panggil pengurus dan komisioner Basnaz Padang terkait informasi bantuan macet. Segera dijadwalkan agar terkonfirmasi dengan jelas,” tegasnya.


Dikatakannya, perihal bantuan macet ini baru didapat dari informasi yang menyebar di tengah masyarakat. Namun laporan resmi dari masyarakat yang menjadi korban bantuan macet ini belum ada.


“Baru dari informasi ditengah masyarakat. Untuk masyarakat calon penerima bantuan yang merasa dirugikan, belum ada laporan resminya ke DPRD Kota Padang,” ucapnya.


Ia juga mengatakan dalam aturan Baznas memang ada sistem Waiting List (Nomor Urut). Namun sebelum dipastikan mendapatkan bantuan, calon penerima tidak diminta untuk membuat rekening.


“Jika keuangan Baznas tidak mencukupi untuk menyalurkan bantuan kepada seluruh calon penerima, akan dimasukkan dalam waiting list. Calon penerima di dalam waiting list itu juga sudah diverifikasi karena akan diprioritaskan tahun selanjutnya. Namun belum diminta untuk membuat rekening," katanya.


Jika calon penerima sudah diminta untuk membuat rekening, namun belum juga dapat bantuan. Apalagi sampai menunggu lebih dari satu tahun, hal ini perlu dipertanyakan kepada Baznas.


Biasanya yang disuruh buat rekening itu bagi yang akan menerima bantuan. Soalnya membuat rekening itu butuh biaya juga. Jika sampai satu tahun lebih menunggu, rekening tersebut akan hangus.


"Baznas Padang harus mencermati hal ini agar kejadian serupa tidak terulang,”harap Zulhardi Z Latif yang juga Ketua PMI Kota Padang juga Ketum IPSI Kota Padang ini.(Inf)



 Persoalan Guru Honorer Lulus Passing Grade, DPRD Padang Bersama BKPSDM Akan Segera Koordinasi Dengan Tiga Kementerian
Monday, August 01, 2022

On Monday, August 01, 2022

 

Hearing Forum Guru Honorer Lulus Passing Grade bersama Komisi I dan IV serta BKPSDM Kota Padang 

INFONUSANTARA.NET -- Luluh lantah hati Budi Kurniadi salah seorang guru honorer yang telah lulus passing grade Kota Padang. Pasalnya, melalui hearing bersama di DPRD Kota Padang, ia mendengar langsung dari Dinas Pendidikan Kota Padang bahwa dinas tersebut tidak memberikan ruang bagi dirinya dan 1226 guru honorer yang telah lulus passing grade Kota Padang untuk diangkat sebagai guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).


“Padahal kita berhak diangkat menjadi guru PPPK di bulan September ini. Tetapi terjadi kesalahan persepsi dengan Pemko Padang sehingga formasi PPPK di Kota Padang telah ditutup oleh pemerintah pusat,” ucapnya, Senin (1/8).


Ketua Forum Guru Lulus Passing Grade (FGLPG) Kota Padang Imran memaparkan, bahwa pihaknya selaku guru yang telah lulus passing grade kecil kemungkinan menerima surat kerja (SK) pengangkatan sebagai guru PPPK di Kota Padang.


“Hasil diskusi kita bersama Pemko Padang yang di inisiator oleh DPRD Kota Padang, kita berharap Pemko Padang mengusahakan secepatnya guru yang telah lulus passing grade menerima SK PPPK paling lambat 1 Januari 2023. Tanggal 9 Agustus 2022 kita akan datang ke BKN untuk menyelesaikan permasalahan ini sampai tuntas,” jelasnya.  


Di Kota Padang sendiri guru yang telah lulus passing grade berjumlah 1226 orang. Sayangnya, Pemko Padang hingga saat ini telah menutup pengajuan formasi guru PPPK ke Kementrian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek).



Ketua Komisi I DPRD Kota Padang Djunaidy Hendry menjelaskan, terjadinya miss komunikasi antara Dinas Pendidikan Kota Padang dengan BKD Kota Padang tentang pengisian formasi PPPK di Kota Padang.


“Sebenarnya alokasi dana untuk PPPK telah dianggarkan negara, tetapi dalam kenyataannya, dinas terkait tidak membuka formasi PPPK. Alhasil dana yang seharusnya untuk PPPK di Kota Padang, dikembalikan lagi ke pusat,” ucapnya.


Djunaidy Hendry menambahkan DPRD Padang akan melakukan koordinasi untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan pemko Padang dan kementerian terkait.


“ Sebesar Rp.140 miliar seharusnya telah dianggarkan untuk PPPK di Kota Padang, tetapi dinas terkait tidak merealisasikannya. Dinas pendidikan Kota Padang malah menutup formasi yang diperuntukan untuk guru – guru guru yang telah lulus passing grade ini,” tambahnya.


Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Padang, Arfian yang turut hadir dalam pertemuan tersebut menyatakan pihaknya akan membentuk tim khusus untuk menyelesaikan persoalan guru honor yang telah lulus passing grade ini.


“Dalam waktu dekat kita akan melakukan koordinasi yang didampingi oleh DPRD Kota Padang dengan tiga kementrian, Kementrian keuangan, Kementrian PAN-RB, serta Kemendikbud Ristek untuk menyelesaikan permasalahan ini,” ungkapnya.


Arfian menjelaskan juga, permasalahan ini terjadi karena adanya miss komunikasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat tentang pembukaan formasi PPPK di Kota Padang.


“Jadi ada miss komunikasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Oleh karena itu, pada saat ini kita berusaha untuk mendapatkan kuota formasi tenaga PPPK di Kota Padang,” tutupnya. (Inf))

Wakil Rakyat Zulhardi Z Latif Turun Kelapangan Serap Aspirasi Warga Komplek Wahana IV Kasik Lolo Gunung Sarik
Sunday, July 31, 2022

On Sunday, July 31, 2022



INFONUSANTARA.NET - Anggota DPRD Kota Padang, Zulhardi Z Latif kerap turun ke lapangan, menyerap aspirasi masyarakat atau mengawasi pelaksanaan program Pemerintah Kota Padang agar betul-betul tepat sasaran.


Kali ini, Zulhardi Zakaria Latif menggelar silaturahmi dengan ibu-ibu warga Komplek Wahana IV Kasik Lolo Kelurahan Gunung Sarik Kecamatan Kuranji Kenagarian Pauh IX, Minggu,31 Juli 2021.


Tujuannya, tidak lepas dari pelaksanaan tupoksi anggota DPRD Kota Padang, yaitu membuat peraturan daerah, penganggaran, dan melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD.


"Alhamdulillah, pada kesempatan ini, kami bersilaturrahim bersama ibu-ibu Komplek Wahana IV Kasik Lolo. Banyak masukan yang kami terima," ujar Sekretaris DPD Partai Golkar Kota Padang ini.


Dikatakan Zulhardi, beberapa usulan program yang menjadi perhatian pemerintah, diantaranya untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, seperti pemberdayaan UMKM.


"Selain itu, warga mengusulkan bantuan hibah untuk MTI, dan bantuan sosial untuk masyarakat miskin," ungkapnya.


Tak hanya itu, warga juga mengusulkan bantuan beasiswa untuk anak sekolah dan bantuan peralatan olahraga buat anak remaja.


"Ini tentu menjadi catatan kita, dan Insya Allah akan kita perjuangkan melalui pokok-pokok pikiran anggota dewan," ujarnya. (by/inf)

Hoaks! Ketua DPRD Padang Bantah Beri Izin "Padang Fashion Week"
Saturday, July 30, 2022

On Saturday, July 30, 2022

 


INFONUSANTARA.NET --Ketua DPRD Kota Padang Syafrial Kani membantah memberi izin kegiatan "Padang Fashion Week". Disebutkannya, informasi yang beredar di jagad maya yang menyebutkan DPRD Padang telah mengizinkan kegiatan itu digelar merupakan kabar bohong alias hoaks. 


"Informasi yang mengatasnamakan lembaga DPRD dan beredar di media sosial itu adalah hoaks,"  kata Syafrial Kani dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (30/7/2022). 


Dari informasi yang berseliweran di jagad digital, kegiatan "Padang Fashion Week" sedianya digelar pada Minggu (31/7/2022) di trotoar Trans Mart di jalan Khatib Sulaiman. Akan tetapi panitia pelaksana akhirnya memindahkan lokasi kegiatan ke Taman Pantai Purus. Dalam poster (flyer) yang beredar di dunia maya tertulis "Fix, lokasi dipindahkan ke Taman Pantai Purus, sesuai arahan Bapak DPRD Kota Padang". 


"Saya tidak ada mengizinkan kegiatan 'Padang Fashion Week' di Kota Padang, karena bukan wewenang dari DPRD Kota Padang," tegas Syafrial Kani. 


Informasi yang beredar, "Padang Fashion Week" merupakan kegiatan fesyen yang menduplikasi "Citayam Fashion Week". Kegiatan berpakaian suka-suka ala anak muda dengan memanfaatkan jalanan umum sebagai catwalk itu sempat viral dan diduplikasi oleh anak muda di sejumlah daerah. Termasuk di Padang.(Ch)

Pembangunan Gedung DPRD Padang Sudah Direncanakan Sejak 2011,Faisal Nasir: Sudah Dikaji Matang Dari Berbagai Aspek
Saturday, July 30, 2022

On Saturday, July 30, 2022

Faisal Nasir 

INFONUSANTARA.NET -- Pembangunan gedung DPRD Padang kini sedang dikerjakan di depan Balaikota Padang, kawasan By Pass. Ditelusuri, rencana pembangunan gedung wakil rakyat itu dimulai sejak 2011. 


"Sempat dianggarkan pada APBD 2020, tapi mengingat bencana Pandemi Covid-19 menimpa negeri ini, termasuk Kota Padang, Walikota bersama DPRD sepakat dana awal untuk pembangunan gedung DPRD itu direcofusing untuk penanganan pandemi Covid-19,"kata Ketua Fraksi PAN DPRD Padang Faisal Nasir ,kemarin di Padang. 


Dia menjelaskan, seingatnya pembangunan gedung DPRD Padang itu merupakan bagian dari percepatan pembangunan kawasan pemerintahan pasca pemindahan pusat pemerintahan Kota Padang dari Jalan M Yamin ke kawasan Air Pacah, jalan Padang By Pass sejak 2011. 


Bahkan saat DPRD rapat dengan pejabat Pemko Padang terkait, saat dirinya baru enam bulan dilantik sebagai anggota DPRD Padang, pada akhir 2014, Walikota Padang saat masih dijabat Mahyeldi, menjelaskan Pemko Padang sudah menyiapkan DED gedung DPRD dan Masjid Raya sejalan dengan DED kantor Balaikota Padang yang telah selesai dibangun dan diresmikan pada 30 September 2013. Gedung DPRD yang akan dibangun berada di sebelah Selatan kantor Balaikota di Ala Pacah Jalan Padang By Pass. 


“Ketika disampaikan Walikota, Pemko Padang akan membangun gedung DPRD Padang yang baru dengan sistem tahun jamak. Untuk pembangunan itu disediakan dan Rp104.4 miliar dan dialokasikan bertahap dalam tiga tahun (2015 hingga 2017). Dana yang dialokasikan bersumber dari APBD setiap tahun dari 2015 hingga 2017,” kata Faisal yang menjadi anggota DPRD Padang sejak Juli 2014 ini. 


Menurut dia, tiap tahun terus dibahas soal pembangunan gedung DPRD Padang ini. Sebab keberadaan Gedung Bundar Sawahan Nomor 50 Padang itu dinilai sudah tidak memadai. 


Gedung wakil rakyat ini semula digunakan untuk 20 anggota dewan. Sementara saat ini anggota DPRD Padang berjumlah 45 orang. Di sisi lain, jumlah penduduk Padang saat ini sudah melebihi 1 juta jiwa. maka tahun 2024 diprediksi jumlah Anggota DPRD Kota Padang mencapai 50 orang. 


“DPRD dan Pemko Padang telah melakukan penandatanganan nota kesepakatan KUA PPAS APBD 2020 sekaligus penandatanganan kesepakatan bersama untuk pembangunan gedung baru kantor DPRD Kota Padang di Kawasan Aia Pacah dengan penganggaran tahun jamak dimulai pada 2020. Tapi karena ada pandemi Covid-19, 1 ditunda dan dana dialihkan - untuk penanganan Covid-19," terangnya, 


Kemudian, bila ada sidang paripurna di DPRD, apalagi setiap peringatan Hari Jadi Kota Padang, gedung tak muat lagi. Padahal beberapa tokoh masyarakat diundang. Jalan utama di sana (jalan Sawahan) terpaksa ditutup. Dan ini merugikan pengguna jalan. Mobilitas di jalan ini, juga tinggi. 


"Para perantau dan tokoh masyarakat, sempat bilang tak mau lagi datang jika kondisi tidak berubah. Kapasitas gedung tak muat lagi, perparkiran dan lainnya. Jadi gedung DPRD Padang dialihkan dan dibangun baru di kawasan By Pass, sudah dikaji matang dari berbagai aspek. Sudah menjadi kebutuhan,” terang dia. 


Sebelumnya, Ketua DPRD Padang Syafrial Kani mengatakan, dengan adanya gedung yang representatif ini nantinya akan memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat Kota Padang. 


“Perjalanan pembangunan gedung DPRD ini cukup panjang. Perencanaan pembangunannya sudah kita mulai sejak 8 tahun lalu. Dan baru di tahun anggaran 2021, disepakati pembangunan gedung DPRD Padang tersebut. Kita terlambat membangun demi untuk kepentingan masyarakat Kota Padang.” jelasnya. 


Gedung DPRD Padang ini akan dibangun tiga lantai dengan konstruksi tahan gempa. “Kami berharap pembangunan gedung DPRD Padang ini bisa berjalan lancar. Kalau bisa setahun ke depan, gedung ini selesai dibangun dan tidak harus menunggu kontrak multiyearsnya.” harap Syafrial. 


la mengatakan, besaran anggaran untuk pembangunan gedung baru DPRD Kota Padang tersebut tidak masalah karena yang terpenting pembangunan kantor baru DPRD Padang itu kembali dianggarkan dan benar-benar dapat terealisasi. 


Sementara Ketua DPC PDI Perjuangan Padang sekaligus Anggota DPRD Sumbar, Albert Hendra Lukman seperti dikutip dari covesia.com, mengatakan pembangunan itu sah-sah saja. Jika ada masyarakat yang berkomentar ratusan miliar digunakan untuk pembangunan sementara perekonomian belum pulih, itu juga hal yang sah-sah saja," katanya. 


“Kita lihat dari sisi manfaat dan kebutuhan DPRD Padang yang sekarang memang tidak layak lagi. Setahu saya saat dua periode di DPRD Padang, sering terjadi kemacetan karena banyak mobil anggota dan tamu yang terpaksa parkir di bahu jalan,” ungkapnya. 


Ketidaklayakan tersebut karena gedung yang sekarang sudah cukup lama. “Keadaan dulu dan sekarang jauh berbeda, sekarang ada badan musyawarah, badan anggaran, dan fraksi lain butuh ruangan. Kalau ditunda lagi kapan dibangunnya.” ujar Albert. 


Terkait dari sisi anggaran yang mencapai Rp117,.4 miliar, menurutnya tentu telah dalam pertimbangan Pemko Padang. Sementara, di sisi lain, untuk membantu perekonomian masyarakat juga telah disediakan anggarannya.(Inf/105)



Padang Fashion Week, Anggota DPRD Padang Minta Walikota Membatalkan Kegiatan Tersebut
Thursday, July 28, 2022

On Thursday, July 28, 2022

ABG melenggang di 'Citayam Fashion Week' Dukuh Atas (Pradita Utama/detikcom)

INFONUSANTARA.NET -- Citayam Fashion Week, Fenomena peragaan busana di jalanan yang sekarang sedang trend di kalangan anak muda Jakarta, mulai membius berbagai kota di Indonesia, termasuk Sumatera Barat.


Di Bukittinggi telah lahir Jam Gadang Fashion Week, dan di Kota Padang akan lahir pula Padang Fashion Week. Untuk tempatnya sendiri akan berlangsung di trotoar jalan Khatib Sulaiman di depan Transmart Padang.


Anggota DPRD Kota Padang, Muharlion telah meminta Walikota Padang Hendri Septa dan Kepolisian untuk tidak memberikan izin kegiatan tersebut.


"Kita meminta kepada Walikota Padang dan pihak kepolisian tidak memberikan izin atas kegiatan Padang Fashion Week," ucapnya, Kamis (28/7)


Alasan Muharlion agar Padang Fashion Week tidak dilaksanakan karena, kegiatan tersebut di khawatirkan melanggar filosofi Minang.


"Kota Padang adalah kota religius. Kita menolak Padang Fashion Week tetap dilaksanakan. Hal ini disebabkan akan melanggar Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah (ABS- SBK) yang telah menjadi filosofi hidup orang Minangkabau," tegasnya.


Lebih lanjut, Muharlion menjelaskan juga, bahwa pihaknya telah menelpon w

Walikota Padang untuk membatalkan kegiatan Padang Fashion Week yang akan berlangsung pada 30 Juli 2022 yang akan datang.


"Kita telah menghubungi Walikota Padang untuk membatalkan kegiatan tersebut," tutupnya.


Di Jakarta sendiri Citayam Fashion Week ditutup sementara oleh Kepolisian Resor (Polres) Metro Jakarta Pusat. Penutupan sementara itu dilakukan disebabkan lalu lintas Jalan Jenderal Sudirman tersendat atau macet dari kawasan Dukuh Atas sampai Semanggi dan Senayan.Rabu (27/7/2022).


Kemacetan itu membuat kendaraan mengular diperkirakan mencapai lebih dari empat kilometer (km). (Edg)

Mengadu ke DPRD, FGLPG Kota Padang Minta Pemko Segera Keluarkan SK Penempatan
Monday, July 25, 2022

On Monday, July 25, 2022

Foto:Ami, guru honorer yang menangis saat mengadukan nasibnya ke DPRD Kota Padang

INFONUSANTARA.NET --“Berapa jumlah guru yang tersisa?” Kata-kata ini berasal dari mulut Kaisar Jepang Hirohito sebagai respon pertama yang Ia keluarkan setelah mendengar berita luluh lantaknya Hiroshima dan Nagasaki akibat bom atom yang dijatuhkan Amerika Serikat (AS) di penghujung Perang Dunia II. 


Kehancuran dua kota itu pula yang menjadi alasan Kaisar Jepang menyelamatkan guru setelah Perang Dunia 2.


Ami salah seorang guru honorer yang tergabung dalam Forum Guru Lulus Passing Grade (FGLPG) Kota Padang tidak dapat membendung air matanya. 


Tangisnya meledak saat mengadukan nasibnnya bersama puluhan guru honorer yang telah lulus passing grade ke Komisi I DPRD Kota Padang.



Kedatangan mereka seakan mengisyaratkan Pemko Padang belum bisa mencarikan solusi atas formasi untuk guru PPPK di Kota Padang. Apalagi, surat Menteri PAN-RB perihal status kepegawaian di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah nomor B/165/M.SM.02.03/2022 yang diterbitkan 31 Mei 2022 tentang penghapusan tenaga kerja honorer seakan mengancam masa depan mereka.


Hasilnya hingga saat ini Pemko Padang belum mengangkat mereka sebagai tenaga kerja PPPK(P3K) Kota Padang.


"Kami sudah lulus Passing Grade tetapi hingga saat ini, Pemko Padang belum memberikan Surat Kerja (SK) penempatan untuk kami. Kami berharap, di Agustus 2022 ini kami dapat dikeluarkan SK Karyawan PPPK," ucap guru yang telah menjadi tenaga guru honorer selama 13 tahun ini. 


Nasib dan derita guru honorer seakan tidak pernah habis bahan pemberitaannya. Melankolis penderitaan mereka berbeda jauh dengan upaya Kaisar Jepang Hirohito yang lebih mengutamakan guru. Karena gurulah seluruh rakyat Jepang harus bertumpu, bukan pada kekuatan pasukan. Ya, guru honorer nasibnya entah bagaimana.


Di Kota Padang sendiri guru yang telah lulus passing grade berjumlah 1228 orang. Sayangnya, Pemko Padang hingga saat ini belum mengajuan formasi guru PPPK ke Kementrian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek).


Budi Kurniadi salah seorang guru honorer yang telah lulus passing grade Kota Padang menjabarkan, terdapat 49 formasi untuk guru PPPK yang merupakan sisa formasi 2021 yang tidak terisi karena tidak lulusnya peserta di tahun 2021 yang lalu.


"Surat Edaran Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan RI No: S 204/PK/2021 13 Desember 2021 menjelaskan penghitungan anggaran PPPK guru dalam DAU 2022 telah mengatur jumlah formasi untuk seluruh provinsi, Kota dan kabupaten. Tetapi, hingga saat ini Kota Padang belum memuat formasi untuk kami yang telah lulus ini," tegas guru honorer dari SDN 31 Tanjung Aur, Lubuk Begalung ini.


Budi Kurniadi menyesalkan tidak adanya keterbukaan informasi dari Pemko Padang tentang perjanjinan kerja untuk tahun 2022 ini.


"Kami telah mengadu ke Dinas Pendidikan Kota Padang. Tetapi dinas tidak dapat memberikan infomasi dengan jelas. Oleh karena itu, kami meminta bantuan DPRD Kota Padang untuk mengadukan nasib kami" tegasnya.


Ketua Komisi I DPRD Kota Padang Djunaidy Hendry menjelaskan, pihaknya pada saat ini hanya bisa menampung anspirasi dari para guru honorer yang telah lulus passing grade Kota Padang ini.


"Kami hanya bisa menampung aspirasi mereka. Seharusnya mereka sudah ada formasi mereka, karena sudah lulus passing grade. Kami akan membicarakan dengan Pendidikan Kota Padang untuk mencarikan solusi tentang permasalahan guru-guru ini," tutupnya. (Edg)




Terlibat Judi Togel Online, Seorang Perempuan di Padang di Bekuk Tim Klewang
Friday, July 22, 2022

On Friday, July 22, 2022



INFO|PADANG Terlibat dalam kasus perjudian Toto Gelap (Togel) online, seorang perempuan berusia 56 tahun inisial ED di amankan tim opsnal Klewang Polresta Padang.


ED ini di amankan tim opsnal klewang di sebuah kedai yang berada di kawasan Jalan Seberang Padang I, Kecamatan Padang Selatan. Kamis 22 Juli 2022, malam sekitar pukul 20.00 WIB.

Perempuan yang berusia 56 tahun ini merupakan warga kelurahan Mata Air, Kecamatan Padang Selatan

“Penangkapan judi togel online ini berdasarkan dari laporan masyarakat yang telah meresahkan wilayah setempat” ucap Kanis Opsnal Polresta Padang, Ipda Adrian Afandi kepada media, Jumat (23/7/ 2022).

Usai menerima informasi, Tim Opsnal langsung melakukan penyelidikan di lokasi kejadian dan pelaku berhasil di amankan bersama barang bukti.

Barang bukti yang di amankan itu berupa  satu unit handphone berisikan situs judi online CB Toto serta satu lembar kertas yang bertuliskan angka.

Dari keterangan pelaku mengakui bahwa kertas tersebut merupakan pesanan nomor togel hongkong, dari seorang laki-laki dengan uangnya sebesar Rp 10 ribu,” terangnya.

Selanjutnya terhadap tersangka berserta barang bukti dibawa ke Polresta Padang untuk dimintai keterangan lebih lanjut guna proses penyidikan.

Pelaku terancam hukuman, sebagaimana yang dimaksud pasal 303 ayat 1 nomor ke 2 dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP).


Penulis : Topit Marliandi
Editor : Heri Suprianto

KAI Divre II Sumbar Adakan Pengobatan Gratis di Wilayah Bukit Putus Sumatera Barat
Thursday, July 21, 2022

On Thursday, July 21, 2022

 


INFONUSANTARA.NET -- PT Kereta Api Indonesia Divisi Regional II  Sumatera Barat (KAI Divre II Sumbar) melakukan kegiatan Pengobatan Gratis di Bukit Putus. Pengobatan gratis tersebut dilakukan pada Rabu (20/7) oleh Tim Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PT KAI (Persero) Divre II Sumatera Barat.



Sebagai bakti sosial dan upaya memberikan pelayanan kesehatan di daerah - daerah yang  berada di sekitar jalur kereta api, PT. KAI (PERSERO) Divre II Sumatera Barat  menghadirkan Pengobatan Gratis di Bukit Putus Sumatera Barat.


Vice President PT KAI (Persero]) Divre II Sumatera Barat  M Arie Fathurrochman mengatakan, kegiatan ini merupakan konstribusi perusahaan dalam bakti sosial berupa pengobatan gratis dan edukasi kesehatan serta sosialisasi keselamatan perkeretaapian. 


Kegiatan pengobatan gratis ini merupakan  upaya KAI untuk membantu pemerintah di bidang kesehatan terutama kepada masyarakat di daerah sekitar jalur KA.


Kegiatan Layanan Kesehatan  di lingkungan Stasiun Bukit Putus, tepat di Jl. Makasar, Pasar Gaung Kelurahan Gates XX Kecamatan Lubuk Begalung. Pengobatan gratis meliputi penyuluhan kesehatan, pemeriksaan mata, pemberian kacamata gratis, pemeriksaan gigi, layanan kesehatan Dokter Umum, dan layanan kesehatan lainnya.

Selanjutnya dalam kegiatan ini dilakukan pemberian kacamata gratis kepada 50 orang masyarakat yang membutuhkan. Disamping Layanan kegiatan pengobatan gratis di berikan kegiatan sosialisasi terkait tumbuh kembang anak, kesehatan gigi dan  keselamatan.  Kegiatan Sosialisasi Keselamatan ini meliputi sosialisasi Ketertiban berlalu lintas di perlintasan sebidang jalur kereta api. 


M Arie Fathurrochman menyampaikan Peran serta Masyarakat terhadap Keselamatan Perkeretaapiaan sangat dibutuhkan terutama dalam hal mentaati dan patuh terhadap rambu-rambu di perlintasan sebidang dengan jalur Kereta Api, tidak mendirikan bangunan di daerah jalur Kereta Api, tidak melakukan pelemparan serta tidak menempatkan atau menaruh barang berbahaya di jalur kereta api.(*)


Zulhardi Z Latif Anggota DPRD Kota Padang, Berikan Bantuan Bedah Rumah Pada Warga Kuncia
Thursday, July 21, 2022

On Thursday, July 21, 2022

 


INFONUSANTARA.NET - Anggota DPRD Kota Padang Zulhardi Z Latif, SH MM dari Fraksi Golkar PDI Perjuangan kunjungi warga penerima bantuan bedah rumah di Kuncia Korong Gadang, Kelurahan Korong Gadang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, yang bersumber dari pokok-pokok pikirannya (Pokir) selaku Anggota DPRD Kota Padang senilai Rp58 juta per unit rumah, pada Kamis (21/7).


Dalam kunjungan ini Zulhardi mengatakan bahwasanya bantuan ini bertujuan untuk memberikan rumah yang layak huni kepada masyarakat yang ada di Kecamatan Kuranji. Karena rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh setiap orang. 


"Ketiadaan rumah bagi keluarga berimplikasi terhadap keterlantaran keluarga dan menyebabkan ketunaan atau kerusakan sosial," ungkap Zulhardi yang juga Ketua PMI Kota Padang ini.


Keberadaan rumah ungkap Zulhardi, memiliki fungsi yang sangat penting bagi kehidupan manusia baik secara individu maupun keluarga mencakup aspek fisik, psikis dan sosial.


Sebab rumah tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal, tetapi juga sebagai tempat perlindungan dari terpaan sinar panas matahari dan hujan, ancaman penyakit serta serangan binatang.


Selanjutnya Zulhardi juga mengatakan bahwa rumah yang baik atau layak huni itu adalah tempat tinggal yang memenuhi syarat kesehatan, keamanan dan sosial. Terpenuhinya kebutuhan rumah yang layak huni diharapkan sebagai upaya mencapai ketahanan keluarga. 


Sebaliknya ucap Zulhardi, jika tidak terpenuhi akan menimbulkan permasalahan seperti keterlantaran ataupun permasalahan Kesejahteraan sosial keluarga.


Terakhir untuk bantuan bedah rumah ini sendiri, kata Zulhardi ada di 3 (tiga) titik, yang pertama di Kuncia Kelurahan Korong Gadang, Kedua di Belimbing Kelurahan Kuranji dan terakhir di Rimbo Tarok Kelurahan Kuranji.


Dalam kesempatan yang sama, Yuli selaku pemilik rumah mengucapkan terimakasih kepada Anggota DPRD Kota Padang Zulhardi Z Latif,SH MM. Yang telah memberikan bantuan ini. Karena selama ini rumah kami sudah tidak layak lagi di huni. Sengnya sudah bocor, lantainya juga sudah banyak di makan oleh rayap.


Untuk itu Ia mendoakan semoga beliau diberikan umur yang panjang dan sehat selalu. Dan diberikan kebijaksanaan dan tetap memperhatikan masyarakat yang ada di daerah pemilihannya.


Selanjutnya Ia mengatakan bahwasanya program rumah tidak layak huni ini sangat pro rakyat dan dampaknya benar-benar dirasakan langsung oleh masyarakat penerima, sehingga menjadi lebih nyaman dan lingkungannya juga tertata,” katanya. (Dori)

Hanya di Toko Kacamata Aisyah Dapatkan Kacamata Trend Desain Terbaru Harga Bersahabat
Tuesday, July 12, 2022

On Tuesday, July 12, 2022

Suherman (Ar) pemilik toko kacamata Aisyah di Kota Padang Sumatera Barat (Inf)


INFONUSANTARA.NET -- Bermula dari kedai kaki lima sejak 1996, Suherman yang akrab disapa Ar sudah menjual frame dan memasang lensa kacamata di kawasan Komplek Merlin Pasar Raya Padang.Dengan ketekunan dan keuletannya hingga membuahkan hasil sebagai salah satu ahli kacamata yang sudah banyak pelanggannya di Kota Padang maupun dari daerah.


Berawal pada tahun 1996 dan pada tahun 2015, Suherman berhasil kembangkan usahanya dengan membuka toko kacamata pertama yang bernama Toko Kacamata Aisyah.


Toko Kacamata Aisyah berlokasi Jalan Komplek Pertokoan Merlin Indah Pasar Raya Barat II No.54 Kampung Jao, Padang Barat Kota Padang Sumatera Barat. Kemudian di Kopas Plaza Pasar Raya Padang dan di Jl. Apel Raya Pasar Belimbing Kuranji, Kec. Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat. Anda bisa menghubungi Kacamata aisyah lewat telepon menggunakan nomor 0853-7614-5924.



Suherman (Ar) selalu owner toko kacamata Aisyah di Kota Padang ini mengatakan, kami sangat menjaga kwalitas dan pelayan terbaik baik konsumen yang datang ke toko kacamata Aisyah.


Kami siap bersaing dengan bisnis-bisnis yang ada di Kota Padang melalui produk-produk kacamata unggulan kami seperti Soflen, Lensa, Frame, dan banyak lagi yang lainnya.


Setiap konsumen selalu kami berikan pelayanan periksa mata gratis.Hal ini agar dalam pemakaian lensa kacamata nanti mendapatkan hasil yang maksimal kepada konsumen agar penglihatan yang dirasakan setelah menggunakan produk kacamata dari toko Aisyah mendapatkan dan merasakan kepuasan serta kenyamanan tersendiri.


"Selain itu tentunya saja bagi para konsumen yang telah menjadi langganan pada toko kacamata Aisyah, tentu akan kami berikan harga khusus bersahabat yang sangat terjangkau. Buktikan sendiri dan silahkan kunjungi toko kacamata Aisyah," kata Ar, Selasa (12/7/2022).


Beragam pilihan kacamata membuat pengguna bisa menentukan pilihan. Mulai dari segi tren, warna, dan motif yang paling cocok dengan fitur wajah. Harga yang ditawarkan juga bermacam-macam tergantung dari jenis kacamatanya.



Berbagai merk frame kacamata terbaik  BVLGARI,RODENSTOCK,D&G,CHANEL,Oga,DIOR, FORSCHE, FERARRI, dan masih lebih banyak frame ternama lainnya yang kami sediakan di toko kacamata Aisyah. (Inf)



 Ketua Dekopinda Padang Irwan Basir Dan Jajaran Pengurus 2022 -2027 Resmi Dikukuhkan
Tuesday, July 12, 2022

On Tuesday, July 12, 2022

 



INFONUSANTARA.NET -- Irwan Basir, SH. MM Datuk Rajo Alam  dan pengurus Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda) Kota Padang periode 2022 - 2027 dikukuhkan oleh Ketua Dekopinda Provinsi Sumatera Barat Ir H Hendra Irwan Rahim, MM, pada Selasa (12/7/2022) bertempat di Palanta Walikota Padang jalan Ahmad Yani.


Irwan Basir selaku Ketua Dekopinda Kota Padang dalam sambutannya mengatakan, "transformasi digital Koperasi menuju bisnis modern yang kuat dan bermartabat," katanya.


"Jadikan hari-hari kerja sama kita dengan menyelamatkan usaha kecil mandiri dan dunia belajar bergotong royong," katanya.


Pelantikan ini bertepatan dengan Hari Koperasi Indonesia ke - 75 tahun 2022 bertemakan menuju transformasi digital dan peran milenial membangun kemandirian Koperasi.


Hadir dalam pelantikan ini Walikota Padang Hendri Septa, Wakil Ketua DPRD Kota Padang Amril Amin, Forkopimda, pimpinan perangkat Daerah Pemko Padang, perwakilan dari Polresta dan Kodim Padang, Ninik Mamak, Bundo Kanduang serta para tokoh masyarakat.


Irwan Basir menjelaskan Koperasi telah terbukti menjadi tulang punggung nasional sekaligus pilar penting ekonomi Indonesia. Lalu pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden 62/2015 tentang Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.


"Karena itu, Koperasi Nasional harus menjadi tonggak kebangkitan ekonomi nasional. Sebab koperasi di Indonesia menjadi basis eksistensi institusi ekonomi yang melibatkan banyak pihak," jelas Irwan Basir.


"Dekopinda kota Padang bergerak, Koperasi jaya, rakyat sejahtera", ujar Irwan Basir.


Irwan Basir berharap Koperasi menjadi ujung tombak kebangkitan ekonomi menghadapi krisis akibat pandemi virus corona (Covid-19). Akibat pandemi ini segala sektor atau lini kehidupan terpukul. 


"Koperasi harus bisa menjadi ujung tombak kebangkitan ekonomi menghadapi krisis akibat pandemi," harapnya. (AdF)


Kritikan Keras Elly Thrisyanti, Harusnya Dinas Pertanian Kota Padang Cari Penyebab Mahalnya Harga Cabai Merah di Pasaran
Friday, July 08, 2022

On Friday, July 08, 2022

Elly Thrisyanti,SE.Akt
Anggota Komisi II DPRD Kota Padang 


INFONUSANTARA.NET -- Anggota komisi II DPRD Kota Padang Elly Thrisyanti mengkritik keras himbauan dari Dinas Pertanian Kota Padang Syahrial Kamat. Lantaran menghimbau warga Kota Padang untuk meninggalkan budaya mengkonsumsi cabai segar.


“Saya mengkritik keras statement Dinas Pertanian Kota Padang yang menghimbau warga kota meninggalkan budaya konsumsi cabai segar.”


“Seharusnya tugas Dinas Pertanian Kota Padang menggandeng Dinas Perdagangan Kota Padang agar harga cabai merah kembali normal,” ucapnya, Kamis (7/7/2022)


Lebih lanjut, Elly Thrisyanti menghimbau Dinas Pertanian Kota Padang untuk mencari penyebab mahalnya hargai cabai di pasaran di Kota Padang.


“Mahalnya cabai disebabkan faktor cuaca, hama, pupuk kurang, mahalnya pembasmi hama tanaman, atau ulah dari spekulan.”


“Bagaimanapun Dinas Pertanian Kota Padang harus mencari solusi agar harga cabai kembali normal. Tidak pasrah dan memberikan solusi warga tidak mengkonsumsi cabai segar,” tegasnya.


Lebih lanjut, Elly Thrisyanti meminta Dinas Perdagangan untuk gencar melakukan operasi pasar hingga harga cabai kembali normal di pasaran.


“Sekarang semua di rugikan oleh mahalnya harga cabai. Bagaimana pun pola konsumsi masyarakat Minangkabau itu mengkonsumsi cabai segar.”


“Kita butuh solusi. Gencarnya operasi pasar harus dilakukan oleh Dinas Perdagangan Kota Padang hingga cabai kembali normal di pasaran,”tegas Elly Thrisyanti.


Sebelumnya, Kepala Dinas Pertanian Kota Padang Syahrial Kamat mengajak warga Kota Padang untuk meninggalkan budaya menkonsumsi cabai segar.


Hal ini lantaran harga cabai merah di Kota Padang tembus hingga Rp125 ribu rupiah perkilogram.


“Warga mampu menyiasatinya dengan mengkonsumsi cabai bubuk. Selain itu, meminta cabai disimpan didalam mesin pendingin yang mempunyai freezer,” ucapnya beberapa waktu lalu.


Lebih lanjut, Syahrial Kamat mengajak warga Kota Padang untuk menanam cabai dalam polibag.


Dengan menanam cabai sendiri di rumah, akan mendapatkan hasil (panen) sekitar sembilan bulan ke depan.


“Mari manfaatkan lahan kosong dengan bertanam cabai, dengan menanam cabai di dalam 15 buah polibag akan membantu kita mencukupi kebutuhan akan cabai untuk empat bulan ke depan,” pungkas Kadis Pertanian Kota Padang saat itu.(Inf/*)