PILIHAN REDAKSI

Bandar Narkoba Antar Kota Dibekuk Polisi di Kota Payakumbuh

INFO|Payakumbuh - Tim Phantom Sat Narkoba Polres Payakumbuh meringkus satu orang tersangka yang diduga kuat melakukan tindak pidana memilik...

Budaya

Opini

Mentawai

Padang Panjang

Peristiwa

Pariwara

Sijunjung

Parlemen

Zulhardi Z.Latif Serahkan Bantuan Sebesar Rp10Juta untuk MTI Mushalla Muhsinin Kelurahan Kuranji
Sunday, January 17, 2021

On Sunday, January 17, 2021

Anggota DPRD Kota Padang Zulhardi Z.Latif Serahkan Bantuan Sebesar Rp10Juta untuk MTI Mushalla Muhsinin, Kelurahan Kuranji.(dor)

INFONUSANTARA.NET -- Anggota DPRD Kota Padang Zulhardi Z Latif,SH.MM, serahkan bantuan untuk Majelis Taklim Musholla Muhsinin sebesar Rp10 juta, sekaligus menghadiri acara pelantikan pengurus Kongsi Kematian Komplek Mega Mulia (K3MM) periode 2021-2024 di Mushalla Muhsinin, Komplek Mega Mulia, Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, Sabtu (16/1) malam.

Dalam kesempatan ini Zulhardi Z. Latif menyampaikan kepada majelis taklim Mushalla Muhsinin agar bisa memanfaatkan bantuan ini dengan sebaik-baiknya.

Kita sengaja memprogramkan majelis taklim-majelis taklim yang ada di Kota Padang khususnya Kecamatan Kuranji dan Kecamatan Pauh agar nantinya bisa tumbuh dan berkembang kembali, karena kita lihat majelis taklim ini sudah mulai suram dan kita coba bangkitkan kembali, agar ibuk-ibuk majelis taklim bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan positif contoh, seperti yasinan pembacaan Asmaul Husnah dan wirid-wirid ceramah lainnya.

"Kalau ini terus menggeliat, mangka seluruh mushalla dan masjid di Kota Padang ini khususnya di Kecamatan Kuranji akan kembali semarak dengan lantunan Asmaul Husnah yang sudah mulai pudar saat ini,"sebutnya.

Makanya berdasarkan dengan ini,kita memberikan bantuan untuk menambah semangat dan motivasi bagi ibuk-ibuk majelis taklim di Kecamatan Kuranji guna menyemarakkan lagi bacaan-bacaan ini.

Selanjutnya Zulhardi juga menyampaikan bahwasanya untuk bantuan majelis taklim ini, dia sudah menganggarkan untuk 40 majelis taklim, tapi karena covid-19, mangkanya cuma tinggal 6 majelis taklim yang dapat direalisasikan di Kecamatan Kuranji dan Kecamatan Pauh.

"Bantuan ini bisa kita dapatkan kembali,setelah kita mengusulkan kembali di ABT,yang bisa diusulkan cuma 6, dengan anggaran masing-masing majelis taklim kita berikan bantuan sebesar Rp10 juta dan salah satunya MTI Mushalla Muhsinin di RW 16 Kelurahan Kuranji ini, " terang Ketua Fraksi Golkar PDI Perjuangan DPRD Kota Padang ini.

Seterusnya Zulhardi juga menambahkan, bahwasannya untuk bantuan majelis taklim ini,di dalam undang-undang dan peraturan walikota bahwa hibah ini bisa di berikan cuma 1 kali dalam dua tahun.

"Berarti kalau tahun 2020 dia menerima untuk selanjutnya bantuan ini bisa di terima kembali pada tahun 2022 dengan catatannya di usulkan atau di anggarkan pada tahun 2021," kata Sekretaris Golkar Kota Partai Kota Padang ini.

Dalam kunjungan tersebut, Zulhardi juga menyampaikan program-program beliau yang sudah terealisasi dan yang akan di laksanakan pada tahun anggaran 2021 di Komplek Perumahan Mega Mulia, seperti pengecoran jalan, bantuan usaha, pembangunan pustaka, bantuan mushalla dan hari ini juga bantuan MTI sebanyak 10 juta. Dan pada tahun ini juga akan memberikan bantuan pembangunan gerbang serta bantuan biaya sekolah dan terakhir bantuan untuk kelompok kematian komplek Mega Mulia yang akan diusulkan tahun ini.

Terakhir Zulhardi berharap kepada pengurus K3MM yang baru dilantik oleh Bapak Camat Kuranji,agar selalu kompak dan solid dalam hal-hal sosial, salah satunya di bidang kematian ini guna untuk menjalin silaturahmi sesama warga di Komplek Mega Mulia Kelurahan Kuranji.

Sementara itu Camat Kuranji beserta Lurah Kuranji mengucapkan terimakasih banyak kepada Anggota DPRD Kota Padang ,Zulhardi Z Latif yang telah memberikan bantuan kepada warga yang ada di lingkungan Kecamatan Kuranji khususnya di Kelurahan Kuranji.

"Dimana tadi sama-sama kita ketahui dan kita dengarkan bahwasanya Buya Zulhardi ini sudah banyak memberikan sokongan dan bantuan kepada kita khususnya warga RW 16 Kelurahan Kuranji ini, seperti bantuan Mushalla, pengecoran jalan, Majelis Taklim, Pembangunan pustaka,bantuan usaha, bantuan sekolah dan juga bantuan untuk gerbang dan insyaallah juga akan mengusulkan bantuan kepada Kelompok Kongsi Kematian Mega Mulia," pungkas Camat Kuranji,Eka Putra Bahari.(dor/Inf)


Boby: Kinerja UPT Parkir Jelek Segera Lakukan Pembenahan Kapan Perlu Ganti Kepala UPTnya
Thursday, January 14, 2021

On Thursday, January 14, 2021

Anggota Komisi II DPRD Kota Padang Boby Rustam Fraksi Gerindra 

INFONUSANTARA.NET - Selaku Sekretaris Komisi II DPRD Kota Padang, Boby Rustam menilai kinerja dan kerja Upt Parkir Dinas Perhubungan sama sekali tidak ada kemajuan dalam memberikan kontribusi untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang.

Kerja mereka sangat jelek, kinerja yang sama sekali tidak ada kemajuannya. Selaku fraksi Gerindra saya sangat tidak respek terhadap cara kerja dan kinerja Upt Parkir ini.

Hal ini saya dapati ketika rapat kerja dengan beberapa UPT di Dinas Perhubungan Kota Padang beberapa waktu lalu."Masa ada yang bayar parkir 1 hari itu hanya Rp.7 ribu pertitik parkir," ungkapnya sambil geleng kepala,Kamis(14/1)

Saran saya, ujar Boby, selaku anggota Komisi II DPRD Kota Padang meminta segera dilakukan pembenahan terhadap kinerja UPT Parkir ini. "Kapan perlu kepala UPTnya diganti," tegasnya.

Boby menilai alasan mereka alasan klasik, tidak masuk akal. Kita bisa bandingkan berapa banyak saat ini titik titik parkir yang bermunculan di Kota Padang.

Dikatakannya, kenyataan dari survei yang ia lakukan secara pribadi, banyak kejanggalan dan keanehan keanehan dilapngan yang ditemukan tidak sama dari pelaporan dari Upt Parkir saat rapat.

"Saya turun kelapangan, mengorbankan waktu saya untuk bertemu dengan para pelaku parkir. Nah, dari perbandingan dilapangan inilah saya nilai, apa yang dilaporkan oleh Upt Parkir ini tidak sesuai kenyataan," pungkasnya Boby Rustam. (Arm/Inf)


Anggota Dewan Budi Syahrial Serahkan Bantuan Rp15 Juta untuk Kongsi Kematian di Masjid Nurul Ihsan
Friday, January 08, 2021

On Friday, January 08, 2021

Anggota Dewan Budi Syahrial Serahkan Bantuan Rp15 Juta untuk Kongsi Kematian di Masjid Nurul Ihsan.

INFONUSANTARA.NET --  Anggota DPRD Kota Padang, Budi Syahrial menyerahkan bantuan sebesar Rp15 juta untuk Masjid Nurul Ihsan Kelurahan Alai Parak Kopi Kecamatan Padang Utara, pada Jumat, 8 Januari 2021.

Dana bantuan yang diserahkan tersebut bersumber dari APBD Kota Padang tahun anggaran 2020 yang diusulkan melalui pokok-pokok pikiran anggota DPRD Kota Padang, Budi Syahrial. 

"Dana bantuan ini digunakan untuk melengkapi bahan kongsi kematian, yaitu tenda, kursi, keranda dan perlatan lainnya yang diperlukan," ungkap Budi Syahrial.

Selain itu Budi Syahrial berharap, bantuan tersebut dapat digunakan dengan sebaik-baiknya untuk kemanfaatan masyarakat setempat sebagaimana diusulkan masyarakat kepada dirinya.

"Kami berharap, bantuan dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya, sesuai harapan masyarakat," kata wakil rakyat dari daerah pemilihan Padang II ini. 

Lebih lanjut kata Budi, sebagai anggota dewan yang telah diberikan amanah mewakili masyarakat di legislatif, dan tentunya bantuan seperti ini sudah menjadi tugasnya untuk menyalurkan aspirasi masyarakat dan merealisasikannya.

"Sepanjang sesuai aturan dan dananya bisa ditampung di APBD Kota Padang, tentu kita akan perjuangkan, apa - apa aspirasi yang sudah kita tampung sebelumnya, "ungkap anggota Fraksi Partai Gerindra ini.(by/inf)


Inginkan Majelis Taklim Bangkit, Zulhardi Serahkan Bantuan Rp10 Juta untuk MTI Musholla Nurul Hidayah
Friday, January 08, 2021

On Friday, January 08, 2021

Anggota DPRD Padang Zulhardi Serahkan Bantuan Rp10 Juta untuk MTI Musholla Nurul Hidayah

INFONUSANTARA.NET -- Sebagai anggota DPRD Kota Padang, Zulhardi Zakaria Latif menyerahkan bantuan sebesar Rp10 juta ke Majelis Taklim Musholla Nurul Hidayah kampung Tanjung Kelurahan Kapalo Koto Kecamatan Pauh, Kamis malam, 7 Januari 2021.

Pada kesempatan itu,Zulhardi yang akrab disapa Buya ini berharap bantuan tersebut dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh MTI Musholla Nurul Hidayah.

"Kami sengaja memprogramkan majelis taklim-majelis taklim yang ada di Kota Padang, khususnya Kecamatan Kuranji dan Kecamatan Pauh agar nantinya  bisa tumbuh dan berkembang kembali," kata Sekretaris DPD Partai Golkar Kota Padang ini.

Pasalnya, kata Buya Zulhardi, majelis taklim sudah mulai suram di daerah ini. Untuk itu, sebagai wakil rakyat dia mengaku sedih dan ingin majelis taklim bangkit kembali, agar kaum ibu dapat mengikuti kegiatan yang bersifat positif.

"Contoh, seperti Yasinan, pembacaan Asmaul Husnah dan wirid-wirid ceramah lainnya, seperti tadi kita dengarkan ibuk-ibuk majelis taklim melantunkan bacaan Asmaul Husnah dan pembacaan surat Yasin yang sangat bersemangat sekali. Kalau ini terus menggeliat, mangka seluruh musholla dan mesjid akan kembali semarak dengan lantunan Asmaul Husnah yang sudah mulai pudar ini," kata Ketua Fraksi Partai Golkar dan PDIP DPRD Kota Padang ini.

Makanya berdasarkan dengan ini kita berikan bantuan guna untuk memberikan semangat dan motivasi bagi ibuk-ibuk majelis taklim di kecamatan Pauh dan Kuranji guna menyemarakkan lagi bacaan-bacaan ini.

Dikatakan Buya Zulhardi, dirinya telah menganggarkan 40 majelis taklim untuk menerima bantuan. Namun karena Covid-19, mangkanya cuma tinggal 6 majelis taklim yang dapat di Kecamatan Kuranji dan Kecamatan Pauh, setelah diusulkan kembali pada APBD perubahan dan untuk masing-masing majelis taklim dibantu Rp10 juta.

Dia menjelaskan, untuk bantuan majelis taklim, berdasarkan Undang-undang dan Peraturan Walikota Padang, hanya bisa diberikan bantuan hibah sebanyak satu kali dalam dua tahun. "Berarti kalau tahun 2020 menerima bantuan, untuk selanjutnya bantuan ini bisa diterima kembali pada tahun 2022 dengan catatannya diusulkan atau dianggarkan pada tahun 2021," pungkasnya. 

Ketua Majelis Taklim Musholla Nurul Hidayah, Halimah menyampaikan terimakasih kepada Buya Zulhardi Z Latif yang sudah banyak membantu masyarakat di Kecamatan Pauh, seperti bantuan modal usaha, bantuan Pustu dan bantuan untuk majelis taklim. "Alhamdulillah, terimakasih kami ucapkan kepada buya atas bantuannya kepada majelis taklim Nurul Hidayah yang telah memberikan bantuan kepada kami sebanyak Rp10 juta," katanya. (Inf/dori) 



Provider Telkomsel dan Indosat Nunggak Restribusi,Boby Rustam:Pasti Ada yang Salah Dalam Penagihan
Thursday, January 07, 2021

On Thursday, January 07, 2021

Anggota Komisi II DPRD Kota Padang Boby Rustam.
(INFO)

INFONUSANTARA.NET -Tertunggaknya retribusi sejak 2020 dari dua dua provider seluler Telkomsel dan Indosat kepada Pemerintah Kota Padang sangat di sesalkan sekretaris Komisi II DPRD Kota Padang Boby Rustam. 

Menurutnya tidak mungkin dua perusahaan raksasa tersebut menunggak dalam hal pembayaran retribusi.

"Pasti ada yang salah dalam hal penagihan. Tidak mungkin perusahaan besar tersebut menunggak. Apalagi mereka tidak terdampak krisis pandemi yang dialami berbagai perusahaan," jelasnya.

Lebih lanjut, Boby menekankan agar pemko Padang lebih gencar dalam melakukan penagihan-penagihan retribusi ke berbagai perusahaan yang beroperasi di Kota Padang.

"Pandemi ini menyebabkan kita mengalami defisit. Oleh karena itu, melalui dinas terkait, kita harus kejar perusahaan-perusahaan yang masih menunggak dalam hal pembayaran pajak dan retribusi. Dengan pajak dan retribusi itulah kita dapat melaksanakan pembangunan," tegasnya.

Dihubungi terpisahz GM NOQM Region Sumbagteng Telkomsel Alvo Ismail saat di hubungi awak media menjelaskan bahwa saat ini Telkomsel sedang memproses pembayaran retribusi kepada Pemko Padang. Dan diharapkan awal tahun ini sudah dapat terproses secara keseluruhan terkait pembayaran retribusi tersebut. 

"Keterlambatan pembayaran retribusi ini disebabkan pemberitahuan tagihan pembayaran retribusi tidak diterima secara langsung oleh Regional Sumbagteng sebagai user di Padang, melainkan terkirim ke Kantor Pusat," jelasnya.

Lebih lanjut, Alvo Ismail Menjelaskan juga, secara keseluruhan sudah diselesaikan untuk dapat terproses pembayarannya di awal tahun 2021 ini.

"Pada saat ini permasalahan tersebut telah teratasi, dan menunggu proses pembayaran saja dari management," terangnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Rudy Rinaldy menjelaskan bahwa Telkomsel dan Indosat belum melakukan  pembayaran retribusi kepada Pemko Padang. 

Dua provider yang belum membayar retribusi itu yakni PT Telekomunikasi Seluler (Telkomsel). Provider terbesar di Indonesia ini memiliki 92 menara di Kota Padang. 

“Retribusinya mencapai Rp 600 juta lebih,” terang Rudy. 

Sementara itu, satu provider seluler lainnya yang masih belum melakukan pembayaran yakni PT Indosat. Provider yang memiliki 11 menara di Padang itu belum membayarkan kewajibannya ke Pemko Padang sebesar Rp77 juta lebih. 

“Kedua provider ini sudah kita surati,”jelas Kadis Kominfo.

Ditambahkan Rudy Rinaldy, dua provider sudah disurati sebanyak dua kali. Surat terakhir berisi teguran kedua agar segera membayar retribusi. Termasuk membayar denda sebanyak dua persen tiap bulannya. Namun, surat bertanggal 29 Desember 2020 itu hingga kini belum direspon oleh kedua provider seluler tersebut. 

“Tentunya kita berharap kedua provider ini segera membayar kewajibannya, apalagi sudah memasuki tahun 2021, jumlah tunggakannya akan terus bertambah, dan hal ini tentunya akan mempengaruhi penerimaan PAD Kota Padang,” pungkasnya (inf).

Selaku Wakil Rakyat, Wismar Panjaitan: Siap Disuntik Vaksin Covid-19 yang Pertama
Wednesday, January 06, 2021

On Wednesday, January 06, 2021

Anggota DPRD Kota Padang Wismar Panjaitan dari PDI Perjuangan (Inf).





INFONUSANTARA.NET -- Wismar Pandjaitan yang sekarang wakil rakyat di DPRD Kota Padang menggaku siap untuk disuntik Vaksin Corona Sinovac untuk yang perdana sebagai anggota dewan.

Wismar Panjaitan menyampaikan, informasi yang ia dapat bahwa sebanyak 36.920 dosis atau 19 dus koli Vaksin Corona Sinovac tiba di Kota Padang, Sumatera Barat, Selasa (5/1) kemarin.

Vaksin telah sampai di Sumbar dan Kota Padang khususnya. Tahap awal, vaksin akan disuntikkan ke 8 ribu Tenaga Kesehatan.

"Jika selesai diberikan nanti pada Tenaga Kesehatan, maka sebagai wakil rakyat di legislatif saya siap juga di suntik yang pertama," sebut kader PDI Perjuangan ini pada, Rabu (6/1).

Wismar menegaskan sebelum wakil rakyat yang lain disuntikkan maka Dinas Kesehatan Kota Padang boleh saja terlebih dahulu menghubungi dirinya dan mendatangi kediamannya.

" Saya siap terima tamu dari Dinkes Padang untuk pemberian Vaksin Corona Sinovac. Tujuannya agar membuktikan pada masyarakat ia sehat-sehat saja setelah nanti disuntik vaksin dan untuk memutus mata rantai penularan virus corona ini," tegas anggota Komisi IV DPRD Padang ini.

Lebih lanjut disampaikan, soal tenaga kesehatan yang akan diberikan, ia minta perawat dan lainnya ikut serta dan jangan takut. Sebab vaksinnya telah diuji laboratorium.

"Mari ikuti pemberian vaksin ini, sebab manfaatnya juga untuk Tenaga Kesehatan yang bertugas," pungkas Wismar Panjaitan.

Hal senada disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Padang, Azwar Siry. Ia sangat mendukung pemberian vaksin pada perawat, dokter dan lainnya. 

Tujuannya supaya mereka bisa menjalankan aktivitas secara maksimal dan kejelasan soal terpaparnya bisa diketahui. Kita setuju saja asalkan SOPnya jelas dan sasarannya tepat," ujar kader Demokrat ini.

Disamping itu ia meminta Dinkes Padang sosialisasikan hal itu dengan baik. Hal ini agar perawat dan lainnya mengetahui dan kesiapannya ada. Jangan sampai Tenaga Kesehatan tak tahu soal pemberian vaksin ini.(inf)

Tingkatkan Pelayanan Kesehatan,Zulhardi: Di 2021 Ini Rehap Tiga Pustu Melalui Dana Pokir 2020
Wednesday, January 06, 2021

On Wednesday, January 06, 2021

Tingkatkan Pelayanan Kesehatan,Zulhardi: Di 2021 Ini Rehap Tiga Pustu Melalui Dana Pokir 2020.

INFONUSANTARA.NET -- Anggota DPRD Kota Padang Zulhardi.Z Latif dari Partai Golkar Kota Padang tak henti - hentinya merealisasikan pokok - pokok pikirannya selaku wakil rakyat untuk pembangunan Kota Padang, khususnya  di nagari Kuranji- Pauh kearah yang lebih baik lagi.

Diketahui, baru - baru ini Zulhardi Z.Latif baru saja selesai merealisasikan  pembangunan untuk kantor pemuda PGMKK Kuncie Kuranji.Dan kali ini, sosok yang ramah senyum ini kembali akan merealisasikan pokirnya untuk rehap tiga Puskesmas Pembantu (Pustu)di Kecamatan Kuranji-Pauh.

Disela - sela kunjungan ke Puskesmas Pembantu (Pustu) di RW 03 Kelurahan Kuranji Kecamatan Kuranji, pada Selasa (5/1/2021), Zulhardi Z.Latif menyampaikan, bahwasannya pada tahun 2021 ini beliau sudah menganggarkan dana pokirnya melalui dana pokir di tahun 2020 untuk rehap tiga Pustu di Kecamatan Kuranji-Pauh, yang akan di laksanakan paling lambat bulan Maret-April.

"Alhamdulillah tahun 2021 kami sudah menganggarkan untuk rehap pada tiga Puskesmas Pembantu (Pustu) di Kecamatan Kuranji dan Pauh, yaitu ada di Tui Kelurahan Kuranji, di Astek Kelurahan Kalumbuk dan di Koto Lua Kelurahan Koto Lua," papar Zulhardi.Z Latif yang akrab disapa Buya ini.

Dia mengatakan, bahwa tujuan dari pembenahan dan renovasi Pustu ini yaitu untuk meningkatkan jangkauan dan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang ada di wilayah kerjanya serta menciptakan rasa kenyamanan bagi masyarakat yang pergi berobat.

Disamping itu dia juga berharap kepada Dinas Kesehatan Kota (DKK) Padang agar bisa menambah satu orang petugas untuk ditugaskan sebagai penjaga atau petugas kebersihan di Pustu -pustu yang ada di Kota Padang. Hal ini karena kita lihat di lapangan, hanya satu orang bidan ini saja tidak mungkin bisa melaksanakan seluruh kegiatan dengan baik.

"Kita harus memfokuskan bidan ini khusus untuk penanganan pasien bukan untuk kegiatan yang lain, supaya apa tujuan dari didirikan Pustu ini bisa tercapai dengan maksimal. Kan tidak mungkin seorang bidan dia tumbuk tanak di situ, mengerjakan segala hal, karena keahliannya berbeda-beda ,"ujarnya.

"Profesi seorang bidan itu adalah di bidang kesehatan dan tentu untuk tenaga-tenaga lain perlu kita carikan orangnya dan ini perlu di pikirkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang," pungkas politisi Golkar Kota Padang ini.

Dalam kunjungan itu, penanggung jawab Pustu di RW 03, Lina Ariani, Amd.Keb.,mengucapkan terimakasih kepada anggota DPRD Kota Padang, Zulhardi Z. Latif.

"Semoga dengan bantuan rehap Pustu (Puskesmas Pembantu) di RW 03 ini bisa jadi lebih layak lagi dan bisa di manfaatkan oleh masyarakat sesuai dengan apa yang kita harapkan yaitu bisa memberikan fasilitas kesehatan bagi masyarakat yang berada di sekitar Pustu ini,"ungkapnya.(dori/inf)

DPRD Padang Setujui Ranperda AKB Menjadi Perda
Monday, December 28, 2020

On Monday, December 28, 2020

Iswanto Kwara juru bicara fraksi Golkar PDI Perjuangan menyampaikan pandangan akhir fraksi tentang Ranperda AKB,Senin (28/12)

INFONUSANTARA.NET -- Enam Fraksi di DPRD Kota Padang setujui Ranperda Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) dalam sidang paripurna Istimewa yang digelar di ruang sidang utama DPRD Padang pada, Senin (28/12).

Juru Bicara Fraksi PKS, Rafdi mengatakan dengan disahkannya menjadi Perda nanti pemko padang harus konsisten dalam menjalankannya serta warga harus ikut. 

"OPD terkait harus disiplin dalam menjankannya serta awasi ketat. Soal sanksi bagi pelanggar, aparat harus tegakkan dengan baik,"paparnya

Juru Bicara Fraksi Golkar PDI Perjuangan, Iswanto Kwara menyampaikan materi Perda AKB ini tim ahli mesti mengevuasi naskah yang ada. Supaya kesalahan tak terjadi dan dapat terlaksana dengan baik. Lalu, sosialisasikan dengan masif, agar warga sadar dan taat aturan.

Juru Bicara Fraksi Persatuan Berkarya NasDem, Yuhilda Darwis mengatakan memang perlu Perda disahkan, tujuannya gerak-gerik warga tak terhambat dan keselamatan warga terjamin.

" Kita sangat sambut lahirnya Perda ini dan meminta Satpol Pp tegakkan sanksu tegas bagi yang nakal,"ujar kader PPP ini.

Juru Bicara Fraksi Demokrat, Nila Kartika menyebutkan OPD terkait harus berperan aktif. Pelaku usaha untuk mematuhi Perda AKB nanti, sehingga usaha yang dijalankan tak terganggu.

" Kita minta pelaku usaha dapat menerapkan dengan baik. Jangan abai terhadap aturan," paparnya

Sementara itu, Wakil Wali Kota Padang, Hendri Septa mengucapkan terima kasih kepada fraksi-fraksi yang telah menyampaikan pandangan akhir soal Ranperda ini serta menyetujui menjadi Perda.

" Ke depan dengan disahkannya Perda ini, masalah Covid 19 teratasi dan penularan tak terjadi dengan taatnya warga,"paparnya.(de)

Sidak Komisi II DPRD Padang Ungkap Hak Pejalan Kaki Dipakai untuk Parkir Kendaraan di Kawasan Muaro.
Tuesday, December 15, 2020

On Tuesday, December 15, 2020

Boby Rustam bersama rombongan komisi II DPRD Kota Padang beserta Dishub sidak ke jalan Niaga kawasan Muaro Padang

INFONUSANTARA.NET -- Usai kunjungan ke UPTD Parkir, Komisi II DPRD Kota Padang melakukan sidak bersama Dinas Perhubungan Kota Padang ke sejumlah titik  parkir di kawasan Muara Padang, Selasa sore 15 Desember 2020.

Wakil Ketua DPRD Kota Padang Ilham Maulana selaku koordinator Komisi II yang didampingi Sekretaris Komisi II Boby Rustam (Gerindra) anggota Komisi II Meilasa Waruwu (PDIP) dan Kepala Dinas Perhubungan Kota Padang, Dian Fakri beserta jajaran menemukan kendaraan parkir di atas trotoar dan badan jalan.

Trotoar yang semestinya merupakan hak pejalan kaki, digunakan untuk tempat parkir. Begitu juga sebagian badan jalan, dipakai untuk parkir lapis kedua. Misalnya saja di depan Cafe Janji Jiwa.

Akibatnya, sepanjang kawasan Muara menjadi macet total, dan hal itu membuat Kepala Dinas Perhubungan Kota Padang Dian Fakri gusar.

Komisi II DPRD Kota Padang pun mendesak Dinas Perhubungan Kota Padang untuk menertibkan parkir kendaraan yang merampas hak pejalan kaki tersebut.

"Kita minta Dinas Perhubungan menertibkan parkir yang telah merampas hak pengguna jalan ini," tegas Boby Rustam.

Bahkan Boby Rustam memerintahkan staf komisi untuk membuat surat pemanggilan terhadap Satpol PP dan Dinas Pariwisata Kota Padang.

"Buat surat, kita panggil Satpol PP dan Dinas Pariwisata. Bagaimana proses izinnya, kok sampai seperti ini, tak ada lahan parkirnya," kata Boby.

Boby Rustam mengatakan, berkembangnya usaha kuliner di Kota Padang wajib didukung. Tapi mestinya tak merampas hak pejalan kaki yang digunakan untuk parkir kendaraan dan menggelar meja kursi untuk tamu.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Padang Dian Fakri menyampaikan terimakasih kepada Komisi II DPRD Kota Padang yang telah turun ke lapangan.

"Kami berterimakasih kepada Komisi II yang telah turun ke lapangan. Kita bersyukur usaha kuliner tumbuh berkembang di Kota Padang. Tapi jangan seperti ini juga, trotoar dan badan jalan dipakai untuk parkiran," tegasnya.(by)


Kunjungi Penerima Bantuan Modal Usaha, Zulhardi: Apalagi Selanjutnya yang Bisa Dibantu
Tuesday, December 08, 2020

On Tuesday, December 08, 2020

Anggota DPRD Kota Padang Zulhardi Z Latif kunjungi penerima bantuan modal usaha di kandang Gabuo Kuranji. 

INFONUSANTARA.NET -- Anggota DPRD Kota Padang Zulhardi Z Latif, SH.MM menemui warga penerima bantuan modal usaha melalui dana pokir kedewanannya di Kelurahan Kuranji dan Kelurahan Korong Gadang Kecamatan Kuranji.

Zulhardi Z Latif menyampaikan bahwasanya tujuan dia melakukan kunjungan itu untuk melihat bantuan yang telah disalurkan melalui Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang.

"Alhamdulillah bantuan yang kami berikan kepada masyarakat yang ada di Kecamatan Kuranji-Pauh sudah mulai di salurkan kepada masyarakat yang memiliki usaha, dan bantuan ini di salurkan secara bertahap, untuk tahap pertama Dinas Koperasi dan UKM telah menyalurkan bantuan etalase di beberapa kelurahan di Kecamatan Kuranji-Pauh, salah satunya Kelurahan Korong Gadang," sebut Zulhardi, Senin (7/12/2020).

"Selanjutnya kami juga menyampaikan kepada seluruh masyarakat yang belum menerima bantuan ini agar bersabar, karena bantuannya disalurkan secara bertahap dan untuk kita ketahui bantuan di Kecamatan Kuranji lebih kurang berjumlah 370 kepala keluarga(KK), tentunya Dinas Koperasi dan UKM memerlukan waktu untuk menyalurkannya," ujar kader Golkar ini yang akrab disapa Buya ini.

Selain itu disampaikan, melalui bantuan yang telah disalurkan ini tentunya diharapkan bisa mengangkat perekonomian masyarakat terkena dampak pandemi dari wabah covid-19 di Kota Padang, khususnya Kecamatan Kuranji-Pauh.

"Tujuan kita turun langsung menemui penerima bantuan modal usaha ini juga sekaligus melihat bantuan apa lagi yang akan bisa kita berikan untuk tahap selanjutnya," ungkap Ketua Fraksi Golkar PDI Pejuangan DPRD Kota Padang ini.

Salah seorang penerima bantuan Emi, warga RT 04 RW I,kandang Gabuo Kuranji mengucapkan terimakasih banyak kepada anggota DPRD Kota Padang yang telah memberikan bantuan modal usaha ini.

"Ditengah masyarakat yang kondisi ekonominya sedang terpuruk karena wabah covid-19, Buya Zulhardi datang memberikan bantuan, tentunya kami sangat senang dan bersyukur sekali dan dengan bantuan ini kami bisa kembali menjalankan usaha kami," ungkap Emi.(dori)


Fraksi Demokrat DPRD Padang Menolak dengan Tegas Pengesahan APBD TA 2021
Monday, November 30, 2020

On Monday, November 30, 2020

 

Ketua Fraksi Demokrat DPRD Kota Padang Surya Jufri menyampaikan Penolakan terhadap APBD TA 2021
INFONUSANTARA.NET -- Fraksi Demokrat menolak dengan tegas Ranperda APBD tahun 2021sebelum disetujui bersama menjadi Perda Kota Padang melalui paripurna penyampaian pandangan akhir fraksi- fraksi DPRD Kota Padang yang dilaksanakan,Senin (30/11/2020) di ruang sidang utama gedung DPRD Kota Padang Jalan Sawahan Timur No.50 Kota Padang.

Ketua Fraksi Demokrat Surya Jufri menyatakan saat keputusan diambil jumlah kehadiran anggota banggar tidak mencukupi, sehingga Fraksi Demokrat menolak dengan tegas ranperda yang akan disahkan menjadi Perda APBD TA 2021 tersebut.

“Kita tidak tahu kapan Covid-19 ini berakhir. Pembahasan APBD harus melibatkan tim ahli yang benar-benar mengerti tentang persoalan ini. Alhasil, pembahasan APBD harus tajam sehingga bisa mengakomodir seluruh kebutuhan yang dibutuhkan sebuah kota,” ucapnya usai paripurna ada awak media.

Lebih lanjut,  Surya Jufri menjelaskan juga Pemko Padang tidak bisa memberikan gambaran tentang kebutuhan apa yang diutamakan saat pademi Covid-19 belum dapat teratasi dengan baik.

“Ini telah menjadi budaya dari sebuah pembahasan APBD. Pemerintah tidak bisa memberikan gambaran tentang kebutuhan apa saja yang paling utama,” tegasnya.

Lebih lanjut, Surya Jufri menyoroti masih banyak infrastruktur di Kota Padang yang perlu penanganan dan perbaikan cepat.

Kita lihat saja, Kota Padang membutuhkan perbaikan drainase. Ini yang sangat urgen pada saat ini. Kalo tidak, banjir akan selalu menghantui Kota Padang. 

Pemerintah Kota hanya memperbaiki drainase hanya di sebuah kecamatan saja. Lihat kecamatan lain, mereka juga butuh perbaikan drainase. Jika tidak, mereka akan selalu menjadi wilayah tumbal banjir di Kota Padang,” tambahnya.

 Surya Jufri juga menjelaskan ada tiga faktor yang harus dilakukan oleh Pemko Padang, seperti indeks pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi, dan indeks kerja pemerintah.

“Sejauhmana masyarakat dapat merasakan pelayanan yang diberikan oleh pemko Padang. Kita harapkan tiga indikator ini harus dilakukan pemerintah. Action,” tutupnya.(inf)

Boby Rustam Sorot Kinerja UPTD TPI dan RPH, Jika Tak Mampu Hasilkan PAD Tutup Saja
Saturday, November 28, 2020

On Saturday, November 28, 2020

Anggota Fraksi Gerindra DPRD Kota Padang
 Boby Rustam (Inf)


Ujung Ujung Minta Penyertaan Modal!Boby Rustam tegaskan UPTD UPTD Jika Tak Mampu Hasilkan PAD Tutup Saja.

INFONUSANTARA.NET -- Anggota fraksi Gerindra DPRD Kota Padang, Boby Rustam menilai ada kejanggalan terhadap penyampaian laporan dari UPTD di dinas kemitraan Komisi II DPRD Kota Padang.

Kejanggalan yang disampaikan Boby Rustam ini berdasarkan hasil kunjungannya bersama Komisi II pada 2 dinas,yakni pada UPTD Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Pasia Jambak dan Rumah Pemotongan Hewan (RPH) di Aia Pacah beberapa waktu lalu.

Secara blak - blakan, kepada awak media yang mangkal di DPRD Kota Padang Boby Rustam menyampaikan, pertama mengenai pabrik pembuatan es balok di UPTD TPI, Dinas Kelautan dan Perikanan. 

Dalam memproduksi es balok diketahui pihak UPTD TPI tidak mampu memenuhi permintaan, hanya separuh dari hasil produksi. Sementara biaya produksi dari yang di akibatkan mencapai Rp.100 juta perbulannya. Dan ini hanya untuk bayar tagihan listrik saja.

Namun demikian sebut Boby Rustam apa yang disampaikan oleh pihak UPTD TPI tidak mentah- mentah begitu saja dia terima. 

Secara tegas dia mengatakan, dalam waktu dekat akan memanggil pihak terkait untuk membuktikan semua laporan tersebut. Apa iya tagihan listrik PLN mencapai Rp.100 juta perbulan dari UPTD TPI. Kita akan cek hal ini ,mana bukti rekening pembayaran listrik yang disebutkan hingga sebesar itu. "Jangan main - main masalah ini, "tegas kader Gerindra ini.

Kalau alasannya kapasitas mesin yang tidak sesuai dengan specs nya ,kenapa bantuan mesin dari pusat tidak segera di klaim dari awalnya.

Boby Rustam Tinjau Mesin untuk produksi es balok di UPTD TPI Pasia Jambak Koto Tangah 

Inikan namanya merugikan keuangan negara, padahal yang mana tujuannya awalnya bantuan dari pemerintah diberikan pada dinas terkait adalah untuk menghasilkan pendapatan. Heran jangankan balance , ini malah jadinya nombok terus.

"Nah sekarang minta ingin diganti dengan mesin baru, yang harganya capai hingga Rp.5 Miliar, tentu ini bukan jumlah yang sedikit yang akan ditanggung oleh APBD Kota Padang, " ucapnya.

Menurut Boby, sifatnya yang dilaksanakan UPTD TPI ini kan produksi dan produksi pada prinsipnya harus mendapatkan keuntungan. Namun kondisi yang terjadi malah di subsidi terus.

"Kalau tidak mendapatkan keuntungan sama sekali, tidak ada feedbacknya untuk pendapat daerah, bagusnya ditutup saja. Atau diserahkan kepihak ketiga yang dirasa mampu untuk melaksanakan itu," tegas Boby Rustam ketika ditemui diruang fraksi Gerindra DPRD Padang.

Kalau hanya sekitar Rp.18 juta per bulan ,ya untuk apa, sementara pekerjanya untuk gaji mereka  bagaimana. Ujung- ujungnya minta subsidi atau minta  penyertaan modal lagi pada Pemko Padang.

Kemudian untuk Rumah Potong Hewan (RPH) Aia Pacah lanjut Boby Rustam, hanya 15 ekor sapi sehari dengan upah potong Rp.75 ribu per ekor, jadi kisaran Rp.1 jutaan didapat sehari.Inikan tak sesuai dengan harapan yang kita maksudkan untuk peningkatan PAD.Sementara karyawan nya berapa banyaknya itu yang akan digaji. 

Data Jumlah Pedagang Daging Sapi Potong di Kota Padang.

Nama Pasar Jumlah Pedagang Daging Sapi

1 Pasar Raya 45

2 Pasar Lubuk Buaya 10

3 Pasar Ulak Karang 1

4 Pasar Nanggalo 8

5 Pasar Alai 6

6 Pasar Simpang Haru 4

7 Pasar Bandar Buat 8

8 Pasar Tanah Kongsi 3

9 Pasar Belimbing 5

JUMLAH 90. Sumber: Dinas Perdagangan Kota Padang 2019

Berdasarkan data yang kita peroleh, apakah singkron apa yang terlaksana dalam kinerja pihak RPH. Dari mana para pedagang daging sapi ini mendapatkan daging sapi potongnya. Tentu ada indikasi dari tempat pemotongan hewan lain diluar RPH Aia Pacah dalam artian tempat pemotongan ilegal yang tak mempunyai sertifikasi halal nya.

Menurut Peraturan Menteri Pertanian nomor 14 tahun 2008 tentang Pedoman Pengawasan dan Pengujian 

Keamanan dan Mutu Produk Hewan ialah:

1. Pemeriksaan penandaan (cap RPH) dan label produk hewan

2. Pemeriksaan terhadap kemungkinan terjadinya pemalsuan hewan seperti 

pencampuran produk, daging gelonggongan.

3. Pemeriksaan residu, pencemaran, dan penggunaan bahan pengawet, pewarna, dan 

bahan lainnya.

4. Pemeriksaan higiene produk hewan dan kesehatan personilnya.

5. Melakukan pencatatan dan/atau merekam secara langsung setiap ditemukannya penyimpangan.

Berdasarkan kegiatan yang dilakukan seharusnya daging sapi yang beredar dipasar telah memenuhi standar kelayakan. Namun ternyata masih ada ditemukan permasalahan seperti pemeriksaan cap RPH atau label. Daging yang ada di pasar terlihat sama tidak terlihat jelas cap atau label pada daging tersebut. Hal ini tentu akan menyulitkan masyarakat dalam memilih daging yang berasal dari rumah potong hewan. 

Untuk Imbauan dari fraksi Gerindara tegas Boby Rustam ,tolong tertibkan atau benahi dulu kinerja nya .Bisa tidak pihak dinas menertibkan, Ada bersileweran beredar berita bahwasanya diluar rumah potong yang resmi ada juga rumah potong yang tidak bersertifikasi halal. Bagaimana pihak RPH mengatasi hal ini. Bagaimana memperanggung jawabkan ke halalan daging ini.

Selain itu kita juga pertanyakan, di dapatkan juga informasi bahwa Bulog menjual daging impor dengan harga murah Rp 65 ribu, ini akan membunuh pedagang daging lokal dimana sementara dipasaran harga Rp110 ribu per Kg nya.

Selain itu ketika kemarin ini ada ivent nasional, kok bisa pihak panitia dengan mudah menghendel 6 ton daging untuk  rendang. Dan yang anehnya lagi pihak RPH pun tidak ada mendapatkan orderan pemotongan sapi untuk acara MTQ Tk Nasional kemarin ini. Kemudian yang sangat kita sayangkan tidak ada feedback untuk UMKM Kota Padang pada ivent nasional ini, seakan panitia melupakan hal ini.

Terakhir disampaikan anggota Fraksi Gerindra DPRD Kota Padang ini, kita berbicara saat ini mengenai PAD , bagaimana pendapatan Kota Padang bisa meningkat dan maksimal. Lebih bersinergi dan lebih maju dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kota Padang.

Jika UPTD - UPTD yang tak mampu  menghasilkan pendapatan , untuk apa dibina lagi. Lebih baik tutup saja, lebih baik penyertaan modal yang  digelontorkan dialihkan ke yang lain ,kapan perlu diberikan saja pada anak yatim dan orang tidak mampu yang membutuhkan, jelas berfaedah bagi mereka, atau serah kan kepihak ke  tiga yang dirasa mampu menghasilkan PAD Kota Padang,"pungkas Boby Rustam salah seorang kader Gerindra yang kritis terhadap kinerja Pemerintah kota Padang ini.(Inf)