 |
| Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo & Menteri Sosial Juliari Batubara.(ist) |
INFONUSANTARA.NET -- Dua menteri Kabinet Indonesia Maju diringkus Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rentang waktu 9 hari. Pakar menilai dua kasus korupsi ini mencoreng wajah Presiden Joko Widodo di mata publik.
Tak lama setelah satu tahun pemerintahan, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dicokok KPK. Ia ditangkap basah usai membelanjakan uang hasil suap dalam kunjungannya di Amerika Serikat, Rabu (25/11) lalu.
Politikus Gerindra itu jadi menteri pertama di pemerintahan Jokowi yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT). Ia diduga menerima suap Rp9,8 miliar dari perusahaan eksportir benur atau benih lobster.
Sembilan hari berselang, giliran menteri dari PDIP yang dijerat KPK. Menteri Sosial Juliari Batubara ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi dana bantuan sosial (bansos) Covid-19.
Penetapan itu merupakan kelanjutan dari OTT sejumlah pejabat di Kemensos pada Jumat (4/12). Juliari disebut mengantongi Rp17 miliar setelah memotong Rp10 ribu dari setiap paket sembako.
Pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin mengatakan kasus korupsi dua menteri mencoreng wajah Jokowi di mata publik.
Terlebih lagi dua menteri itu berasal dari parpol motor koalisi Jokowi, PDIP dan Gerindra. Waktu penangkapan yang cenderung singkat juga dinilai melukai integritas pemerintahan Jokowi.
"Dalam sembilan hari ini, kita melihat fenomena tamparan keras bagi Presiden karena faktanya para menteri itu patgulipat, bermain dengan kasus-kasusnya itu," kata Ujang seperti dilansir dari CNNIndonesia.com, Senin (7/12).
Jokowi, bukannya tak bersikap. Segera setelah MensosJuliari Batubara ditetapkan sebagai tersangka, Presiden langsung menyatakan tidak akan melindungi menterinya yang terlibat korupsi.
Ujang pun memahami Jokowi tidak terlibat dalam kasus-kasus korupsi itu. Namun, menurut dia, Jokowi punya tanggung jawab moral sebagai orang yang memberi kepercayaan bagi Juliari dan Edhy untuk menjabat menteri.
Ia juga menyoroti respons Jokowi yang seolah lepas tangan dengan mengklaim telah mengingatkan para menteri. Menurut Ujang, wajar jika publik kecewa dengan respons itu. Sebab rakyat memilih presiden, bukan menteri.
"Publik tidak mau tahu kejadian tersebut hanya ditimpakan kepada menteri yang tertangkap itu. Publik merasakan kebatinan bahwa ini bagian dari tanggung jawab Presiden," ucap Ujang.
Dihubungi terpisah, pengamat politik Universitas Andalas Asrinaldi juga menilai kasus korupsi dua menteri membuat integritas pemerintahan Jokowi babak belur dalam sekejap.
Asrinaldi menilai hanya ada satu jalan keluar bagi Jokowi. Ia berpendapat sudah saatnya Jokowi mengeluarkan Kartu As, yaitu kocok ulang (reshuffle) kabinet.
"Reshuffle kabinet akan menolong wajah pemerintahan Jokowi. Orang akan menaruh harapan kembali. Bagaimanapun politik itu soal harapan," ucap Asrinaldi.
Dia berkata kocok ulang kabinet harus dilakukan secepatnya. Selain itu, kocok ulang tak boleh sebatas mencari pengganti Edhy dan Juliari.
Jokowi harus mengevaluasi seluruh jajaran Kabinet Indonesia Maju. Asrinaldi berpendapat ada beberapa menteri yang juga mengecewakan publik dengan kinerjanya di masa pandemi.
"Evaluasi mana kinerja yang kurang baik. Dengan cara itu harapan publik meningkat, kepercayaan meningkat," ujarnya.(CNN Indonesia)
