Gubernur Mahyeldi Buka Suara soal Surat Minta Sumbangan yang Bertanda tangannya.

 

INFONUSANTARA.NET -- Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi buka suara soal surat minta sumbangan yang bertanda tangannya. Apakah tanda tangan tersebut asli?

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut tidak secara gamblang menjelaskan apakah surat itu memang ditandatanganinya atau tidak.

“Kami terkadang tidak sempat memeriksa surat yang ditandatangani, karena sudah melalui sejumlah tahapan yang ada,” ujar Mahyeldi seperti lansir dari laman Detikcom, Jumat (17/9/2021).

Gubernur Mahyeldi juga mengaku tidak kenal dengan 5 orang peminta sumbangan. Diketahui, 5 orang tersebut sempat diamankan Polresta Padang.

“Namanya surat yang sampai kepada kita itu, kita tidak melihat orangnya, yang sekarang ini mana orangnya, secara detail tentu saya ndak kenal,” kata Mahyeldi dalam video wawancara dengan Detikcom.

“Tidak tahu persis orangnya, karena bicara masalah surat, kami bukan bicara orangnya, tapi materi surat itu,” katanya.

Kelima orang ini disebut dikenalkan ke Mahyeldi oleh Eri Santoso. Eri Santoso ini santer terdengar sebagai orang dekat Mahyeldi.

“Barangkali mungkin ada, namun tidak kelima-limanya saya tahu persis. Yang lima itu siapa, tentu tidak tahu mana yang mengenal saya dari mana tempatnya segala macam,” kata Mahyeldi.

Menurutnya, dirinya sangat banyak bertemu dengan orang. Mulai dari orang dalam urusan kerja sama hingga investasi. Sehingga ia tidak begitu ingat dengan kelima orang itu.

“Jadi bukan satu dua orang, apalagi tadi jumlahnya lima, kan,” sebutnya.

Seperti diketahui, surat bertanda tangan Gubernur Sumbar tanggal 12 Mei 2021 dengan nomor 005/3904/V/Bappeda-2021 digunakan oleh lima orang untuk meminta sumbangan uang penerbitan buku profil dan potensi Sumbar.

Surat tersebut meminta sejumlah uang kepada perusahaan dan kampus yang ada di Sumbar. Total uang yang sudah terkumpul mencapai Rp170 juta via rekening mereka.

Kelima orang tersebut sempat diamankan Polresta Padang atas dugaan penipuan. Namun, pihak Polresta Padang menghentikan kasus dugaan penipuan itu, karena tanda tangan Mahyeldi tersebut diyakini asli. (*)