PILIHAN REDAKSI

Karbak, Babinramil 01 Sikabaluan Bersama Pelajar Bersihkan Lingkungan Sekolah

INFO|MENTAWAI - Guna menjaga lingkungan bersih, agar jauh dari berbagai penyakit dan bencana banjir di perlukan kepedulian dengan melakukan...

Budaya

Opini

Mentawai

Padang Panjang

Peristiwa

Pariwara

Sijunjung

KPID Sumbar Ajak BEM KM UNAND Sinergi Awasi Konten Penyiaran Televisi dan Radio
Jumat, April 23, 2021

On Jumat, April 23, 2021

 

Kunjungan Silaturrahmi BEM KM Unand ke kantor KPID Sumatera Barat. 

INFONUSANTARA.NET - Komisioner KPID Sumbar Jimmi Syah Putra Ginting mengajak mahasiswa turut mengawal penyiaran di Sumatera Barat. Hal itu disampaikannya pada saat menerima kunjungan silaturrahmi dari BEM KM Unand ke kantor KPID Sumatera Barat, Jum’at (23/4/2021). 

“Kami mengapresiasi kunjungan BEM KM Unand di KPID Sumbar, karena semangat dan peran mahasiswa sangat penting dalam mengawal penyiaran yang berkualitas di Sumatera Barat,” kata Jimmi.

Sesuai amanat undang – undang nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran, dibutuhkan peran serta masyarakat dalam pemantauan lembaga penyiaran. Ini bisa dilakukan dengan mengajukan keberatan terhadap program atau isi siaran yang dianggap merugikan masyarakat. 

Oleh karena itu, aktivis BEM KM Unand sebagai generasi muda Sumatera Barat dapat mengambil peran untuk mendorong pemenuhan program siaran lokal dalam televisi sistem stasium jaringan (SSJ), di samping program siaran lainnya.

“Program siaran lokal sangat bermanfaat bagi masyarakat Sumatera Barat. Setidaknya ada 10 persen program siaran lokal yang kontennya perlu masukan – masukan positif dari masyarakat demi kemajuan Sumatera Barat,” katanya.

Ia juga menjelaskan bahwa BEM KM Unand pernah menginisiasi terbentuknya forum mahasiswa peduli penyiaran Sumatera Barat sebagai wadah aktivis mengkaji isu – isu penyiaran di Sumatera Barat.Kita berharap bisa menjadi mitra KPID Sumatera Barat ke depan. Dia juga mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat agar ikut mengawasi konten siaran baik televisi maupun radio.

“KPID Sumbar siap menerima aduan dari masyarakat apabila masyarakat menemukan pelanggaran atas konten siaran, baik televisi maupun radio. Silakan sampaikan aduan baik secara langsung maupun lewat media sosial KPID Sumbar,” pungkasnya.

Presiden Mahasiswa BEM KM Unand Teza Kusuma menjelaskan bahwa mereka menggagas agar aktivis mahasiswa dapat berkolaborasi dengan media, khusunya media elektronik. Maka sebelum itu dirasa perlu untuk menjalin komunikasi dengan KPID Sumbar terlebih dahulu karena fungsi dan peran KPID Sumbar selaku regulator dan pengawas atas media di Sumbar.

“Kunjungan ini merupakan langkah awal dari upaya kita dalam menggandeng media dan untuk berkolaborasi dengan akitivis mahasiswa dalam menyuarakan gagasan – gagasan kepada publik,” ujarnya.

Senada dengan itu, Menteri Kominfo BEM KM Unand Fandi Akbar menyampaikan bahwa kunjungan ini memang telah diinisiasi oleh BEM KM Unand sejak jauh hari, khususnya dari bidang kominfo. “Maksud dari kunjungan ini adalah untuk menjalin komunikasi dengan KPID Sumbar dan juga untuk sharing wawasan tentang tugas dan fungsi KPID Sumbar itu sendiri,” katanya.(Inf)

Makassar Sepekan Terakhir Jadi Kunjungan Tiga Menteri, Ada Apa?
Jumat, April 23, 2021

On Jumat, April 23, 2021

 

(ist)

INFONUSANTARA.NET -- Makassar sepekan terakhir jadi pusat perhatian Nasional. Beberapa orang menteri Presiden Joko Widodo berganti-gantian datang ke Kota Makassar. 

Diagendakan pada Jumat (23/4/2021), Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD berkunjung pula, dikutip dari Fajar.co.id.

Sebelumnya Menteri Sosial, Tri Rismaharini datang ke Kota Daeng pada tanggal 20 April 2021. 

Risma datang ke Makassar dengan agenda mengunjungi korban bom Gereja Katedral Makassar dan mengunjungi keluarga korban KKB.

Sehari berselang, ganti Menteri dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian berkunjung ke Makassar. 

Tito datang membawa misi melihat perkembangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan seusai tertangkapnya Gubernur Nurdin Abdullah.

Selain itu, mantan Kapolri ini juga melakukan pengarahan secara langsung ASN di lingkup Pemerintah Kota Makassar.

Menteri ketiga yang akan datang ke Makassar adalah Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD. 

Mahfud diagendakan bakal menjadi khatib salat Jum’at di Masjid Al-Markaz Al-islami Makassar.

Selain itu, ia juga bakal berkunjung ke gereja Katedral Makassar, untuk melihat bagaimana kondisi Gereja pasca bom bunuh diri, lalu.

Ini menjadi sinyal bahwa Makassar kini menjadi pusat perhatian pemerintah pusat saat ini.


Ngabuburit Seru Bersama Pegiat Literasi Merenda Dharmasraya
Jumat, April 23, 2021

On Jumat, April 23, 2021

Ngabuburit Seru Bersama Pegiat Literasi Merenda Dharmasraya.

INFONUSANTARA.NET - Serba - serbi Ramadhan di Dharmasraya beragam cara dilakukan untuk mengisi waktu ngabuburit di Jalan Sumatera Km.18 Nagari Koto Padang Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat.

Pegiat literasi Dharmasraya yang diberi nama Merenda yang digagas oleh Dr. Amar Salahuddin,M.Pd. bersama teman-temannya, pemuda, dan mahasiswa tidak hanya menyediakan lapak baca, tetapi juga ada musik akustik, baca puisi, dan bagi-bagi takjil gratis untuk masyarakat yang sedang menanti waktu berbuka puasa,Kamis (22/4/2021).

Amar Salahuddin menuturkan pegiat literasi Merenda ini hadir sebagai wujud kepedulian dan kerja nyata dalam gerakan literasi. 

Direncanakan akan berlangsung secara rutin selama Ramadhan juga setelah Ramadhan yang bertempat di depan gerbang Gelanggang Olahraga (GOR) Dharmasraya.

"Harapan besar digelarnya lapak baca yaitu membumikan buku dan menumbuhkan gemar membaca serta membangkitkan semangat berliterasi dikalangan masyarakat, khususnya pelajar dan mahasiswa," kata Amar

Kegiatan ini juga bekerjasama dengan para mahasiswa kreatif, mahasiswa wirausaha dari Universitas Dharmas Indonesia (Undhari) merupakan mahasiswa tahun akhir yang sibuk dengan tugas akhir, yaitu Herianto Silalahi (Opung), Abdullah Gymnastiar, M. Redho Firdaus, M. Reyno, M.Didit, Suci Annisa I.,Try Apriatna, dan Dyna.

Mereka tergabung dalam wadah usaha Berkah Grup yang bergerak di bidang percetakan, travel, pariwisata, dan konveksi.

Amar Salahuddin menambahkan, sebagai pendiri dan pengagas pegiat literasi Merenda Dharmasraya, sangat bangga dan bersyukur dengan adanya kegiatan literasi yang dihelat ini.

“Saya merasa sangat bahagia, beruntung bahwa gerakan literasi yang menjadi agenda aksi nyata pegiat literasi Merenda ini dapat terus massif digerakkan oleh seluruh pegiat literasi Merenda Dharmasraya dan mahasiswa Undhari,"ungkapnya.

“Ini merupakan aksi nyata yang menjadi nafas segar bagi pegiat literasi Merenda di Dharmasraya untuk terus bergerak bersama, berbagi dan berkolaborasi untuk memberi kebermanfaatan bagi sesama dalam rangka meningkatkan budaya literasi," harapnya.

Ariyanti salah seorang pengunjung lapak baca ikut berkomentar dan mengapresiasi kegiatan literasi yang digelar.

"Lapak baca ini memikat banyak pengunjung dan melibatkan teman-teman mahasiswa, pelajar, ibu-ibu warga setempat. Saya senang dan bangga juga bisa hadir dan ikut menyukseskan dan ikut baca puisi," kata Ariyanti dengan semangat.(*MsX)

Terungkap Sosok di Balik Pertemuan Penyidik KPK yang Kini Jadi Tersangka Kasus Dugaan Suap
Jumat, April 23, 2021

On Jumat, April 23, 2021

Ketua KPK Firli Bahuri (Foto: IST).

INFONUSANTARA.NET -- Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firli Bahuri menyebut Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsuddin merupakan aktor yang mempertemukan penyidik KPK dari unsur Polri Stefanus Robin Pettuju dengan Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial.

Stefanus dan Syahrial kini sudah ditetapkan tersangka kasus dugaan suap oleh KPK.

Stefanus mendapatkan uang Rp1,3 miliar agar dapat menutup kasus korupsi Syahrial yang tengah ditangani KPK.

Selain Syahrial dan Stefanus, KPK juga menetapkan seorang pengacara bernama Maskur Husein jadi tersangka.

Mengutip suaracom jaringan terkini.id, Firli membeberkan kontruksi kasus, pada awal Oktober 2020, Stefanus ternyata melakukan pertemuan dengan Syahrial dan Aziz Syamsuddin.

“SRP melakukan pertemuan dengan MS di rumah dinas AZ (Aziz Syamsudin) Wakil Ketua DPR RI di Jakarta Selatan,” kata Firli di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis kemarin.

Dalam pertemuan itu, kata Filri, tujuan Aziz Syamsuddin agar Stefanus dapat membantu Syahrial supaya kasus yang tengah diusut KPK di Tanjungbalai dihentikan.

Lebih lanjut, kata Firli, hingga akhirnya Stefanus mau membantu Syahrial yang tersangkut kasus korupsi di Tanjingbalai oleh KPK.

Stefanus meminta imbalannya, yaitu uang Rp1,3 miliar yang diterimanya.

Uang itu, kata Filri, agar Stefanus tidak mengusut kasus yang tengah diusut oleh KPK mengenai perkara korupsi di Tanjung balai yang telah menyeret Syahrial.

“SRP bersama MH sepakat untuk membuat komitmen dengan MS terkait penyelidikan dugaan korupsi di Pemerintah Kota Tanjungbalai agar tidak ditindaklanjuti oleh KPK dengan menyiapkan uang sebesar Rp1,5 miliar,” kata Firli.

Kemudian, kata Firli, tersangka Syahrial menyetujui permintaan Stefanus dan Maskur.

Selanjutnya, Syahrial mentransfer sebanyak 59 kali secara bertahap kepada rekening milik Riefka Amalia (RA) saudara Stefanus dan juga Maskur.

“MS memberikan uang secara tunai kepada SRP sebesar Rp1,3 miliar,” ungkap Firli.

Firli menyebut pembukaan rekening bank oleh SRP (Stefanus Robin Pettuju) dengan menggunakan nama RA dimaksud telah disiapkan sejak bulan Juli 2020 atas inisiatif Maskur.

Setelah menerima uang sebesar Rp1,3 miliar, Stefanus menjanjikan tidak akan mengusut kasus korupsi di Tanjungbalai.

Untuk proses penyidikan lebih lanjut, Stefanus dan Maskur langsung dilakukan penahanan selama 20 hari pertama terhitung dimulai tanggal 22 April 2021 sampai dengan 11 Mei 2021.

Stefanus ditahan pada Rutan KPK Gedung Merah Putih. Sedangkan Maskur ditahan pada Rutan KPK Cabang Pomdam Jaya Guntur.

Untuk Wali Kota M. Syahrial, KPK masih melakukan pemeriksaan intensif di Tanjungbalai, Sumatera Utara. Sehingga, belum dapat dihadirkan dalam konferensi pers.

Atas perbuatan tersebut, Stefanus dan Maskur Syahrial disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 dan Pasal 12B UU No. 31 Tahun 1999 UU No. 20 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan M. Syahrial disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 UU No. 20 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (suara.com).


Prabowo Akan Serahkan Masterplan 25 Tahun Pertahanan RI
Jumat, April 23, 2021

On Jumat, April 23, 2021

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto  (CNN Indonesia/Feri Agus Setyawan)

INFONUSANTARA.NET -- Menteri Pertahanan Prabowo Subianto akan segera menyerahkan masterplan pertahanan Indonesia kepada Presiden Joko Widodo. Masterplan ini untuk digunakan 25 tahun ke depan.

Masterplan ini telah disusun Prabowo bersama Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto selama kurang lebih satu tahun. Sejak tahun lalu, Jokowi telah memerintahkan Prabowo membuat strategi pertahanan Indonesia.

"Presiden telah memerintahkan saya satu tahun yang lalu untuk bersama-sama pimpinan TNI menyusun suatu masterplan, rencana induk, 25 tahun yang memberi kepada kita suatu totalitas kemampuan pertahanan," kata Prabowo saat menggelar konferensi pers di Bali, Kamis (22/4) sebagaimana dilansir dari CNN Indonesia.

Masterplan itu diklaim hampir rampung.Prabowo memperkirakan dua minggu ke depan akan segera menyerahkannya ke Jokowi.

"Insyaallah dalam 2-3 minggu ini kita akan bersama dengan Panglima TNI dan kepala staf kita rampungkan dan akan kita sampaikan kepada bapak presiden," kata dia.

Dalam kesempatan itu, Prabowo menegaskan pemerintah saat ini memang tengah berpikir untuk berinvestasi lebih besar terkait alat utama sistem pertahanan (alutsista). Namun investasi tersebut diharapkan tidak mengganggu jalannya pembangunan.

"Kita sedang merumuskan pengelolaan, pengadaan alutsista untuk lebih tertib, lebih efisien," kata Prabowo.

Dia pun meyakini peremajaan alutsista berbagai matra baik dari TNI AL, TNI AU bahkan TNI AD memang harus segera dilakukan. Sebab masih banyak alutsista Indonesia yang sudah masuk kategori tua dan ketinggalan zaman.

"Kita memang perlu meremajakan alutsista kita. banyak alutsista kita memang karena keterpaksaan dan karena kita mengutamakan pembangunan kesejahteraan kita belum modernisasi lebih cepat," kata dia.

"Tapi sekarang mendesak, kita harus modernisasi alutsista kita lebih cepat lagi dan kami yakin, saya yakin, bahwa dalam waktu dekat kelengkapan kita bisa modernisasi untuk tiga matra, darat, laut dan udara," jelasnya.


Hina Anies Baswedan, Jozeph Paul Zhang: Gubernur Goblok Anjing Babi
Jumat, April 23, 2021

On Jumat, April 23, 2021

 

Jozeph Paul Zhang. (Masoji com)
INFONUSANTARA.NET – Jozeph Paul Zhang melontarkan hinaan terhadap Anies Baswedan dengan menyebut Gubernur DKI Jakarta itu orang yang goblok. Bahkan, ia juga menyebut Anies dengan istilah asu (anjing) dan babi.

Penghinaan Jozeph Paul Zhang terhadap Anies Baswedan tersebut dilontarkan WNI yang bermukim di Jerman itu lewat videonya yang dibagikan ulang kanal Youtube Masoji com, seperti dilihat pada Kamis 22 April 2021.

Dalam tayangan video berjudul ‘Jozeph Paul Zhang Part Video yang Paling Buat Muslim Geram’ tersebut, awalnya Zhang menyinggung soal mayoritas negara Islam yang menurutnya tidak pernah maju.

“Percaya saya, tidak ada mayoritas negara Islam yang maju. Adanya yang kaya pemimpinnya, rakyatnya kere (miskin),” ujar Jozeph Paul Zhang.

Ia juga menyinggung soal acara pengajian yang digelar salah satu BUMN yang sempat menuai sorotan publik lantaran disebut radikal.

“Masa di dalam perusahaan mau bikin pengajian pembawaannya Islam radikal ya kan. Niatannya sudah busuk. Sementara umatnya yang penting Allahu Akbar bacot gubrak gubrak,” ungkap Paul Zhang.

Selanjutnya, Zhang menyindir soal banjir di DKI Jakarta. Menurutnya, perkataan pihak yang menyebut banjir tidak masalah yang penting masuk surga adalah ucapan bodoh.

Bahkan, ia mengaitkan banjir DKI tersebut dengan Gubernur Anies Baswedan yang juga disebutnya goblok.

“Tidak apa-apa banjir yang penting masuk surga, yah goblok. Goblok gubernurnya,” ucap Jozeph.

Lantaran hal itu, Jozeph Paul Zhang lantas menyebut Anies Baswedan dengan istilah asu (anjing), babi dan edan (gila).

“Anies babi asu edan, ya kan. Anies B asu edan gitu ya kan. Ya gimana, yang penting gubernurnya seiman. Islam gitu loh, susah dibahas,” ujarnya.

Source: Terkini.id


WN India Ramai-Ramai Kabur ke Indonesia, Diminta Ditjen Imigrasi dan Kemlu Bergerak Cepat Sebelum terjadi Eksodus Besar-besaran
Kamis, April 22, 2021

On Kamis, April 22, 2021

Corona di India makin mengganas. (Bbc.com)

INFONUSANTARA.NET – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengungkap adanya eksodus warga negara India yang ramai-ramai kabur ke Indonesia lantaran virus Corona di negara mereka makin mengganas.

Adanya eksodus warga India ke Indonesia tersebut disampaikan Kasubdit Karantina Kesehatan Ditjen P2P Kemenkes, dr Bengat.

“Pertama, terkait ada kedatangan WNI dan WNA, kemarin sudah banyak warga India masuk ke Indonesia, banyak sekali,” kata dr Bengat, Rabu 22 April 2021 seperti dikutip Detik.com.

Pihaknya, kata Bengat, saat ini tengah melakukan pemantauan yang ketat terhadap eksodus warga India tersebut.

“Kami hari ini telah lakukan pemantauan perketat, karena informasi ada eksodus,” ungkap dr Bengat.

Menurutnya, warga negara India datang ke Indonesia melalui jalur udara dengan mendarat di Bandara Soekarno-Hatta. Saat ini mereka sedang dikarantina di satu hotel agar mudah diawasi.

Bengat mengatakan, eksodus WN India terjadi setelah negaranya dihantam pandemi COVID-19. Mereka kemudian ramai-ramai masuk ke Jakarta dan beberapa daerah lain.

“Sekarang India sedang tsunami COVID-19 dan mereka masuk ke Jakarta sekarang. Di Samarinda sudah ada yang positif, jadi kami tadi sudah bahas dengan pimpinan untuk diperketat, kita mau tahu apakah ada varian baru,” tuturnya.

Selain itu, Bengat juga menyampaikan bahwa WN India tersebut masuk ke Indonesia memakai visa dan memiliki kartu izin tinggal terbatas (Kitas).

“Mereka banyak masuk mempunyai kitas dan pakai visa. Ini mungkin yang menjadi tugas juga dari Imigrasi,” ungkapnya.

Terkait kedatangan warga India tersebut, Kepala BNPB sekaligus Ketua Satgas COVID-19 Doni Monardo meminta Ditjen Imigrasi dan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) bertindak cepat sebelum terjadi eksodus besar-besaran.

“Saya baru tahu nih ada WNA bisa masuk ke Indonesia. Ini informasi penting, tolong didalami, karena kita ini masih melakukan pelarangan WNA masuk, kecuali kalau dia punya kitas, di luar itu tidak boleh. Dirjen Imigrasi dan Kemlu, tolong jangan sampai kita membiarkan kedatangan WNA. Satu sisi mudik tidak boleh, tapi ada WNA yang difasilitasi,” ujarnya.

Source: Terkini.id

Persiapan Pengamanan Mudik, Berikut 10 Sebaran Pos Penyekatan Perbatasan di Wilayah Sumbar
Kamis, April 22, 2021

On Kamis, April 22, 2021

PADANG,infonusantara.net – Antisipasi mobilisasi mudik lebaran, Polda Sumatera Barat (Sumbar) bakal mendirikan 10 pos penyekatan di wilayah perbatasan. Pos penyekatan disiapkan untuk mengantisipasi mobilitas masyarakat yang melakukan aktivitas mudik lebaran 1442 Hijriah.

Guna mematangkan segala persiapan aturan itu, Polda Sumbar bersama Forkopimda Sumbar dan lintas sektoral lainnya menggelar rapat bersama, Kamis (22/4/2021). di ruang Jenderal Hoegeng lantai IV Polda Sumbar.

“Rapat ini menyikapi kesiapan pengamanan Idul Fitri dan larangan mudik. Makanya pemahaman ini perlu disamakan dahulu dengan instansi lain,” kata Kapolda Sumbar Irjen Pol Drs. Toni Harmanto, MH didampingi Kabid Humas Kombes Pol Satake Bayu Setianto, S.Ik usai rapat.

Dikatakan, bahwa pemerintah pusat telah mengambil kebijakan untuk larangan mudik lebaran. Untuk itu, pihaknya dalam hal ini akan mengambil langkah-langkah teknis yang telah dipersiapkan.

Salah satunya adalah, langkah persiapan yang diambil tidak jauh berbeda pada tahun sebelumnya. Seperti upaya penyekatan di wilayah perbatasan Sumbar dengan provinsi tetangga.

“Siang ini saya meminta pak Gubernur untuk memimpin rapat dengan Bupati dan Wali Kota. Supaya informasi ini bisa dimengerti dan sosialisasi kegiatan pengamanan Idul Fitri dan larangan mudik dapat tersosialisasikan,” ujarnya.

Dijelaskan, bahwa trend perkembangan Covid-19 saat ini assessment untuk wilayah Sumbar nomor empat tertinggi. Begitupun untuk penambahan kasus positif terus terjadi.

“Ini upaya untuk pengamanan Idul Fitri sekaligus untuk mencegah penyebaran covid-19,” ujar jenderal bintang dua.

Sementara, Kabid Humas Polda Kombes Pol Satake Bayu mengatakan, 10 pos penyekatan ini dilakukan pada tujuh wilayah Polres. Pos penyekatan akan menjaga pintu masuk darat wilayah Sumbar.

“Perbatasan antara provinsi Jambi, Riau, Bengkulu hingga Sumut. Nanti setiap pos ditempatkan personel dibantu instansi lainnya,” tutur Kabid Humas Polda Sumbar.

Kombes Pol Satake Bayu menegaskan, pihaknya juga mengantisipasi jalur alternatif atau jalur tikus yang mungkin dimanfaatkan para pemudik. Personel akan disiapkan di jalur alternatif tersebut.

“Terutama di wilayah Kabupaten Limapuluh Kota banyak jalur tikus, personel akan kami siagakan juga,” tuturnya.

Berikut Sebaran Pos Penyekatan Pemudik di Wilayah Sumbar

Polres Pasaman

1. Pos Sekat Muaro Cubadak, Kecamatan Rao perbatasan dengan Sumatra Utara.

2. Pos Sekat Mapat Tunggul, Kecamatan Mapat Tunggul berbatasan dengan Provinsi Riau.

Polres Pasaman Barat

3. Pos Sekat Provinsi (Kampung Baru, Nagari Bantahan, Kecamatan Rabat).

Polres Limapuluh Kota

4. Pos Sekat Pangkalan berbatasan dengan Provinsi Riau.

Polres Pesisir Selatan

5. Pos Sekat Silaut, Kecamatan Silaut berbatasan dengan Provinsi Bengkulu dan Kabupaten Mukomuko.

6. Pos Sekat Sako, Kecamatan Rahul Tapan berbatasan dengan Provinsi Jambi, Kabupaten kota Madya Sungai Penuh Kerinci.

Polres Sijunjung

7. Pos Sekat JTO Kamang perbatasan dengan Provinsi Riau.

Polres Dharmasraya

8. Pos Sekat Simalidu berbatasan dengan Provinsi Jambi.

9. Pos Sekat Sungai Rumbai berbatasan dengan Kabupaten Muaro Bungo, Provinsi Jambi.

Polres Solok Selatan

10. Pos Sekat Provinsi Kubang Gajah Perbatasan dengan Kabupaten Solok Selatan dengan Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi.

Babinsa Koramil 07/Tarusan Ajak Warga Untuk Tidak Panik Menghadapi Covid-19
Kamis, April 22, 2021

On Kamis, April 22, 2021

PESSEL,infonusantara.net – Untuk mencegah penyebaran covid-19, Babinsa Koramil 07/Tarusan Sertu Raflis dan Sertu Maiyendri ajak masyarakat untuk tidak panik.

“Intinya patuhi protokol kesehatan serta terapkan 5 M” ucap Sertu Raflis didampingi Sertu Maiyendri saat melakukan patroli di wilayah sekaligus Komsos Dengan masyarakat, Kamis (22/4/2021).

Selain melakukan patroli, pihaknya juga memberikan himbauan kepada warga di Ampang Pulai Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, ujarnya.

Dalam Komsos yang di lakukan dua orang Babinsa ini selalu memaksimalkan informasi yang akan di berikan kepada masyarakat, agar informasi dapat di aplikasikan masyarakat dan diterapkan.

“Kita edukasi masyarakat hingga sampai mengetahui tentang cara pencegahan penularan Covid 19 sesuai anjuran Pemerintah, jangan panik terpenting patuhi prokes” ucapnya.

Komsos dalam memberikan edukasi kepada masyarakat ini di harapkan masyarakat dapat memahami dan mematuhi Protokol Kesehatan sesuai dengan anjuran Pemerintah dalam mencegah penyebaran Virus Corona” ujarnya.

“Tentunya, kita semua berharap wabah Virus Corona ini dapat segera berlalu, dan kita semua dapat beraktivitas seperti sedia kala” sebutnya.

Meski demikian semuanya membutuhkan peran dan kesadaran masyarakat untuk menjaga kesehatan masing-masing dan mematuhi anjuran Pemerintah, agar terhindar dari Virus ini,” pungkasnya, (Pendim 0311/Pessel).


Editor ‘ Heri Suprianto

Surat Pengunduran Diri Dari Partai Garuda Maju Calon Kades Tuapejat di Duga Terjadi Perbuatan Melawan Hukum
Kamis, April 22, 2021

On Kamis, April 22, 2021

MENTAWAI,infonusantara.net – Terkait akan ada Pergantian Antar Waktu (PAW) dari partai Garuda di lembaga DPRD Mentawai diduga terjadi pelanggaran aturan terhadap salah satu anggota Partai Garuda yang akan di PAW kan nanti.

Hal ini terjadi bahwa salah satu anggota partai Garuda atas nama Suhendra maju sebagai calon kepala desa Tuapejat yang di sertai dengan pengunduran diri dari partai yang di tanda tangani ketua DPC Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda) Kabupaten Mentawai.

Secara aturan Undang-undang yang berlaku bahwa anggota atau pengurus partai yang mencalonkan sebagai kepala desa harus mengundurkan diri, dengan persyaratan tersebut sudah di lakukan saudara Suhendra membuat pengunduran diri tanpa ada paksaan yang terlampir dalam persyaratan.

Menyikapi hal itu, Fransiskus Sakeru sebagai salah satu Anggota partai Garuda yang ikut pemilihan DPRD tahun kemaren keberatan karena di duga adanya penarikan kembali saudara Suhendra sebagai anggota partai Garuda.

Sementara dalam pencalonan sebagai kepala desa saudara Suhendra telah membuat pengunduran diri artinya keputusan yang di ambil ketua DPC partai Garuda Mentawai ada indikasi terjadinya perbuatan melawan hukum, sebut Fransiskus Sakeru kepada media, Kamis (22/4/2022).

Dia menyebut, dengan fakta hukum yang bersangkutan, maka tidak ada lagi ruang untuk di aktifkan kembali sebagai anggota Partai politik gerakan perubahan Indonesia (Garuda) dari tingkat manapun, apalagi sebagai pengurus Partai.

“Apabila hal itu di lakukan ketua Partai DPC partai garuda maka semuanya cacat hukum dan batal demi hukum” ucapnya lagi menegaskan.


Lampiran fakta-fakta hukum baik permohonan pengunduran diri oleh saudara dan pemberhentiannya sebagai anggota partai garuda yang di tindaklanjuti surat dari partai yang di tangani ketua DPC partai Garuda dan pemberhentian sebagai calon kades tuapejat terlampir.

Keberatan ini bahwa bukti aktif sebagai anggota partai Garuda atas nama Fransiskus Sakeru juga sebagai caleg yang ditetapkan oleh KPU kabupaten Mentawai juga terlampir.

Dalam hal ini pihaknya keberatan karena adanya dugaan saudara Suhendra di tarik kembali sebagai anggota partai yang telah mendaftar sebagai calon kepala desa tuapejat.

Maka dalam hal ini Fransiskus Sakeru sebagai anggota partai Garuda meminta kepada Ketua DPC partai Garuda untuk mempertimbangkan keputusan yang di ambil dalam menarik kembali saudara Suhendra masuk sebagai anggota partai.

"Jangan ada pemaksaan kehendak akan tetapi cacat demi hukum, karena aturan sudah di tetapkan dan juga tidak bisa di anggap sepele” sebut Fransiskus.

Dengan adanya informasi yang bersangkutan di tarik kembali sebagai anggota partai Garuda, seakan aturan ini di permainkan dan adanya dugaan penyeludupan hukum, pungkasnya.


Editor : Heri Suprianto



Koramil 04/Sikakap Bagikan Masker Kepada Jemaah Jami Al-Furgon
Kamis, April 22, 2021

On Kamis, April 22, 2021

SIKAKAP,infonusantara.net – Memastikan kepatuhan masyarakat serta peduli dengan kesehatan, Koramil 04/Sikakap bagikan masker kepada jemaah Jami Al-Furqon Sikakap, Kamis (22/4/2021).

Bulan suci ramadhan yang di hadapkan dengan bencana non alam ini sangat di perlukan untuk mematuhi protokol kesehatan agar tidak terpapar covid-19.

Kepatuhan dalam menjalani prokes ini guna menekan angka civid-19 serta penyebarannya agar setiap lingkungan tidak terkena imbasnya.

Danramil 04/Sikakap, Kapten.inf.Putra Irawan Damanik menyebut, pembagian masker di bulan suci ramadhan ini merupakan kegiatan ibadah serta kepedulian terhadap kesehatan masyarakat agar tidak terserang virus Corona.

“Pembagian masker ini, kita berikan kepada jemaah yang melaksanakan ibadah agar tidak terjadi penyebaran covid-19 di sekitar lingkungan tempat ibadah” ucap Danramil

Kegiatan pembagian masker sebelumnya juga sudah di lakukan, karena saat ini mengingat kondisi kasus semakin meningkat serta di hadapkan bulan suci ramadhan, sangat perlu di ingatkan kembali kepada masyarakat untuk menggunakan masker saat beraktivitas, ternagnya.

“Masker yang kita bagikan ini setidaknya dapat mencegah penyebaran virus Corona di sekitar lingkungan ibadah” kata Danramil.

Selama bulan suci ramadhan, Danramil mengajak masyarakat untuk tetap mematuhi prokes dengan menerapkan 5 M yaitu, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas.

“Selalu ingat, virus corona bisa menyebar dan menginfeksi seseorang dengan cepat. Sebenarnya 5M ini dilakukan untuk membantu mencegah penularan dan penyebaran virus corona di tengah masyarakat” ucapnya mengakhiri.


Editor : Heri Suprianto

Pengamat Terorisme: Ulah Jozeph Paul Zhang Berpotensi Memicu Aksi Teroris
Kamis, April 22, 2021

On Kamis, April 22, 2021

 

Joseph Paul Zhang 
INFONUSANTARA.NET - Pengamat terorisme dari Universitas Indonesia (UI) Ridwan Habib menilai kasus penistaan agama Jozeph Paul Zhang alias Shindy Paul Soerjomoelyono berpotensi memicu aksi teror. Sehingga, Polri perlu membuat tim khusus untuk secepatnya mengejar dan menangkap.

Mengutip suaracom jaringan terkini.id, Pengamat Ridwan mengatakan penistaan agama yang dilakukan oleh Jozeph dapat dijadikan pembenaran bagi kelompok teroris seperti Jamaah Ansharut Daulah (JAD) dan ISIS untuk melakukan aksi teror terhadap etnis atau umat beragama tertentu.

“Paul jelas identitas keagamaannya, ini berbahaya, karena bisa jadi alasan pembenaran bagi kelompok teror melakukan aksinya,” kata Ridwan Kamis 22 April 2021.

Dalam hal ini, Ridwan mengimbau Polri untuk turut memberikan pengamanan terhadap keluarga Jozeph ataupun memperketat pengamanan di tempat-tempat lain menyusul adanya kasus ini.

Terlebih kasus penistaan agama Jozeph ini sangat serius, sensitif dan berbahaya bagi kenyamanan hidup rukun bagi umat beragama di Indonesia.

“Kelompok teroris yang marah dengan Paul Zhang bisa melampiaskan kemarahannya secara membabi-buta, termasuk pada keluarga atau rekan-rekan Paul di Indonesia,” katanya. 

Dia lantas menyarankan Polri untuk segera membentuk tim khusus. Misalnya, dengan turut melibatkan Badan Intelijen Negara (BIN).

“Indonesia menganut asas penegakan hukum dan tidak boleh ada main hakim sendiri, polisi bisa berkoordinasi dengan BIN maupun atase pertahanan kita di luar negeri untuk menangkap Paul Zhang,” pungkasnya.

Buron

Jozeph hingga kekinian masih dalam upaya pengejaran Polri. Belakangan dia disebut-sebut berada di Jerman.

Polri sendiri membuka peluang untuk melakukan upaya jemput paksa terhadap Jozeph yang telah menyandang status tersangka.

Meskipun, pemerintah Indonesia tidak memiliki perjanjian ekstradisi dengan Jerman.

Kabag Penum Divisi Humas Mabes Polri Kombes Pol Ahmad Ramadhan mengatakan jika red notice Jozeph yang kekinian tengah diproses oleh Sekretariat NCB Indonesia di Kantor Pusat Interpol, Lyon, Perancis, telah terbit, upaya jemput paksa itu bisa saja dilakukan.

“Bisa dideportasi oleh KBRI (Kedutaan Besar Republik Indonesia) Berlin di Jerman, dan tentunya penyidik juga bisa menjemput ke sana,” kata Ramadhan di Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa 20 April 2021 lalu.

Dia lantas meminta semua pihak bersabar. Sebab, hingga kekinian Polri dan instansi terkait masih terus berupaya mengejar yang bersangkutan.

“Sekali lagi kita tunggu saja karena proses yang dilakukan oleh penyidik itu tidak langsung tetapi melalui Sekretariat NCB Interpol Indonesia dan dikomunikasikan langsung ke Interpol yang ada di Kota Lyon, Prancis. Itu mekanismenya dan ini membutuhkan waktu bisa seminggu atau lebih,” tutupnya. (suaracom).