PILIHAN REDAKSI

17 Calon Panwaslu Kecamatan di Mentawai Ikuti Tes Wawancara

INFO|MENTAWAI - Sebanyak 17 orang anggota calon Pengawas pemilu Kecamatan ikuti tes wawancara untuk pemilihan umum kepala daerah 2024, sete...

Budaya

Opini

Mentawai

Padang Panjang

Peristiwa

Pariwara

Sijunjung

Wujudkan Pelayanan di Pulau Terluar, Polsek Sikakap Siapkan Pos Sementara di Bulasat
Kamis, Januari 28, 2021

On Kamis, Januari 28, 2021

SIKAKAP,infonusantara.net - Sebagai wujud pengabdian dalam menunaikan tugas negara  untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, Kapolsek Sikakap, AKP.Tirto Edhi bersama personel berbagi waktu melakukan dinas di daerah pulau terluar.

Seperti di ketahui wilayah hukum Polsek Sikakap sangat cukup luas meliputi Pagai Utara, Pagai Selatan dan Sikakap, sedangkan Mako Polsek berada di Kecamatan Sikakap.

Untuk mencapai tujuan lokasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di pulau terluar membutuhkan waktu lama, bahkan bisa berhari-hari, karena terhambat dengan faktor alam dan geografis baik melalui darat maupun laut.

Memaksimalkan pelayanan, di awal tahun 2021 ini, jajaran Polsek Sikakap menjajakan kaki di kecamatan Pagai Selatan untuk melihat kondisi wilayah sekaligus penetapan pos polsek sementara jelang di bangun.

Kapolsek Sikakap, AKP.Tirto Edhi, SH menjelaskan, memang cukup berat untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama dalam merespon dengan cepat setiap pengaduan masyarakat yang berada di pulau terluar.

Semua ini di sebabkan faktor alam dan geografis, karena wilayah Pagai Utara dan Pagai selatan untuk menuju hingga kelokasi menempuh jalan yang sangat jauh, sedangkan kondisi jalan belum di kategorikan memadai, apalagi menggunakan transportasi laut biaya costnya cukup besar tak sama seperti di daerah daratan lainnya.

Tak hanya itu, ketika kondisi cuaca kurang bersahabat atau hujan, personil berpikir dua kali untuk turun kelokasi, bisapun turun kelokasi menunggu waktu yang pas.

Menindaklanjuti hal tersebut, Kapolsek Sikakap rancang dua program tahun ini dengan membagi waktu pelayanan di daerah pulau terluar seperti Pagai Utara dan Pagai selatan.

Melakukan kunjungan atau pelayanan, Kapolsek selalu membawa personel terutama Kanit Binmas Bripka Silvester dan para Bhabinkamtibmas, personel yang di bawa merupakan putra asli Mentawai guna membantu Polsek Sikakap dalam beradaptasi dengan masyarakat menggunakan bahasa daerah, ketika ada persoalan ditengah masyarakat dapat di selesaikan dengan adanya polisi asal Mentawai.

Pada kesempatan ini Kapolsek Sikakap sudah membuktikan berdinas di wilayah hukum Pagai Selatan dengan memanfaatkan waktu untuk bermalam dirumah masyarakat. Bahkan masyarakat Pagai Selatan terutama di Bulasat merasakan adanya Polisi di tengah masyarakat.

Memanfaatkan waktu, pihaknya melakukan kegiatan-kegiatan pembinaan di Bulasat serta kerjasama dengan Camat Pagai Selatan yang saat ini di pimpin Andar Sabelau.

Kapolsek Sikakap juga melakukan koordinasi dengan camat Pagai Selatan untuk memohon bantuan mencarikan lokasi Pos Polsek sementara yang nantinya beberapa personel akan standbay selalu di pos pelayanan tersebut.

“Adanya pos akan mudah memberikan pelayanan kepada masyarakat tidak lagi ke Polsek Sikakap, karena ketika ada kejadian pengaduan atau laporan langsung berurusan dengan personil Polsek yang sudah stand by di Bulasat, sebut Kapolsek

Koordinasi yang dilakukan Kapolsek mendapat respon baik dari Camat Pagai Selatan dan Kepala Desa Bulasat Firman Saogo, Bahwa pihaknya siap memberikan Pos sementara yang lokasinya tidak jauh dari Kecamatan dan kantor desa.

Pemberian lokasi pos sementara ini, menjelang di bangunnya Mako Polsek Pagai Selatan, soal lahan tanah sudah disediakan masyarakat Bulasat serta masyarakat juga menginginkan adanya pos pelayanan di wilayah mereka.


Editor : Heri Suprianto


JMSI Sumbar Dikukuhkan, 7 Tokoh Milenial Inspiratif 2020 JMSI Sumbar Terima Penghargaan
Kamis, Januari 28, 2021

On Kamis, Januari 28, 2021

JMSI Sumbar Dikukuhkan, 7 Tokoh Milenial Inspiratif 2020 JMSI Sumbar Terima Penghargaan

INFONUSANTARA.NET - Pemilihan kepala daerah serentak 2020 di Sumatera Barat, berhasil mengantarkan anak muda milenial sebagai pemimpin daerah. Sebelumnya, pada pemilu 2019, kaum milenial ini juga banyak yang berhasil mengisi kursi parlemen.

Kaum milenial yang mengisi panggung publik ini, dihadang persoalan yang tak pernah terprediksi sebelumnya. Yakni, Pandemi Covid19 yang mulai masuk Indonesia sejak Maret 2020. Pandemi ini secara langsung akan berdampak pada bonus demografi yang puncaknya akan terjadi di Indonesia pada 2030 mendatang.

"Pengalaman saya saat jadi Plt Bupati Solsel, kerjasama dengan ketua DPRD, Zigo Rolanda yang termasuk anak milenjal, membuahkan prestasi amat baik. Solsel jadi daerah pertama di Sumatera Barat yang mengesahkan APBD 2021," ungkap Kepala Dinas Kominfo Sumbar, Jasman Rizal yang mewaikili gubernur Sumbar saat membuka webinar sekaligus pelantikan JMSI Sumbar, Rabu (27/1/2021).

Bekerjasama dengan anak muda, terang Jasman, maunya itu serba ringkas dan efektif. Mereka terbiasa fokus pada tujuan.

"Saya melihat, penghargaan yang diberikan JMSI Sumbar pada anak-anak muda sangat bernilai startegis dalam menghadapi tantangan Pandemi Covid19 dan Bonus Demografi yang mungkin akan terjadi di masa depan," ungkap Jasman.

Sebelumnya, Tim Penilai Tokoh Milenial Inspiratif 2020 JMSI Sumbar, Yofialdi mengungkapkan, 7 tokoh yang diberikan penghargaan, berlatar belakang politisi, kepala daerah, akademisi dan pengusaha.

JMSI melihat, terangnya, pers sebagai pilar keempat demokrasi, berkewajiban untuk ikut berkontribusi aktif mengatasi persoalan yang tengah dihadapi masyarakat.
"Ketujuh tokoh penerima penghargaan yang mewakili sejumlah profesi itu, kami jadikan simbol ke publik, bahwa mengatasi tantangan kedepan itu mesti berkolaborasi. Yakni kolaborasi dunia pendidikan, pengusaha, politisi dan kepala daerah," ungkap Yofialdi.

Penerima Tokoh Milenial Inspirasi 2020 JMSI Sumbar dari unsur akademisi yakni Sepris Yonaldi (Rektor Universitas Tamansiswa Padang), Iqra Chissa (unsur pengusaha/Ketua BPD HIPMI Sumbar), Zigo Rolanda (unsur politisi/ketua DPRD Solsel).

Selanjutnya, unsur kepala daerah, Audy Joinaldy (Wagub Sumbar terpilih Pilkada 2020), Benny Dwifa Yuswir (bupati Sijunjung terpilih Pilkada 2020), St Riska Tuanku Kerajaan (bupati Dharmasraya terpilih Pilkada 2020) dan Erman Safar (wali kota Bukittinggi terpilih Pilkada 2020).

"Penerima penghargaan ini, semuanya berusia paling tinggi 38 tahun. Di antaranya, bahkan ada yang sudah jadi bupati sejak berusia 26 tahun (St Riska-red)," ungkap Yofialdi.

"Semoga, kehadiran tokoh milenial inspiratif ini dipanggung publik Sumatera Barat, jadi inspirasi bagi generasi bonus demografi dalam menapak tantangan di masa depan," tambahnya.

JMSI Sumbar Dikukuhkan

Pengukuhan JMSI Sumatera Barat ini dilakukan Sekjen Mahmud Marhaba. Sedangkan susunan pengurus yang dipimpin Syahrial Azis, Aguswanto (Sekum), Al Imran (Bendahara) dengan sejumlah wakil ketua, wakil sekretaris, wakil bendahara dan bidang-bidang, dibacakan Ketua Bidang Hukum dan Advokasi JMSI, Novermal Yuska.

Sedangkan Ketum JMSI, Teguh Santosa hadir secara virtual melalui aplikasi zoom meeting.

Selain itu, acara ini juga dihadiri Kadis Perhubungan Sumbar, Heri Nofiarsi, Kadis Kominfo se-Sumbar, Forkopimda dan undangn lainnya.

Pelantikan ini juga disertai webinar nasional mengambil tema "Tantangan Ekonomi pada Pandemi Covid19."

Menghadirkan tiga narasumber, Rektor UNP yang juga Ketua PWNU Sumbar, Prof Ganefri, Sepris Yonaldi (Rektor Unitas Padang) dan Nevi Zuairina (anggota Komisi VI DPR RI) dengan moderator akademisi UIN Imam Bonjol Padang, Muhammad Taufik. (Inf)

Listyo Sigit Prabowo Resmi Jadi Kapolri
Rabu, Januari 27, 2021

On Rabu, Januari 27, 2021

JAKARTA,infonusantara.net - Presiden Joko Widodo melantik Listyo Sigit Prabowo sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri).Pelantikan digelar di Istana Kepresidenan, Jakarta, pukul 09.30 WIB, Rabu (27/1/2021).

Pengangkatan Sigit sebagai Kapolri dituangkan dalam Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dengan demikian, Sigit resmi menjadi Kapolri menggantikan Idham Azis.

Mengangkat Komisaris Jenderal Polisi Drs Listyo Sigit Prabowo MSi sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia,” kata Sekretaris Militer Presiden Marsda TNI M Tony Harjono.

Dalam Keppres itu juga disebutkan bahwa Jokowi memberhentikan dengan hormat Jenderal (Pol) Idham Azis sebagai Kapolri.

“Disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya yang telah disumbangkan kepada bangsa dan negara Republik Indonesia selama memangku jabatan tersebut,” ucap Tony (**).

Melalui Komsos, Babinsa Sikakap Terapkan Prokes Kepada Nelayan Pukat Harimau
Rabu, Januari 27, 2021

On Rabu, Januari 27, 2021

SIKAKAP,infonusantara.net - Bintara Pembina Desa (Babinsa) Koramil 04/Sikakap, Kodim 0319/Mentawai melakukan komunikasi sosial dengan nelayan pukat cincin yang berlabuh di pelabuhan TPI Sikakap.

Kapal pukat cincin ini bermerk KM.Trisakti merupakan kapal asal dari Sibolga singgah di pelabuhan TPI Sikakap lantaran badai.

Dalam kegiatan itu, Babinsa bersama Muspika melakukan komunikasi sosial terkait prokes dengan Kapten kapal KM.Trisakti beserta ABK disebuah warung dekat pelabuhan TPI Sikakap, Rabu (27/1/2021). 

Danramil 04/Sikakap, Kapten.inf.Putra Irawan Damanik menjelaskan, Kapal nelayan pukat cincin asal Sibolga ini sandar di pelabuhan TPI di karenakan cuaca ekstrim sehingga tidak bisa melanjutkan perjalanan.

Selain itu hasil tangkapan juga menjadi minim akibat cuaca kurang bersahabat. Kapal singgah di pelabuhan Sikakap sekaligus mengisi logistik untuk persiapan selama di laut, ujarnya.

Komunikasi sosial yang dilakukan, pihak kapal pukat harimau ini bisa melanjutkan kembali perjalanan ketika cuaca sudah mulai membaik.

Kondisi pandemi saat ini, Danramil menghimbau kepada crew kapal pukat harimau untuk mengikuti aturan protokol kesehatan selama bersandar di pelabuhan maupun saat beraktivitas.

"Himbauan ini kita lakukan guna mengantisipasi terjadinya penyebaran covid-19, karena kita belum mengetahui perjalanan kapal tersebut" kata Danramil

Di menambahkan, pengawasan prokes yang di lakukan ini terhadap kapal masuk ke sikakap baik kapal penumpang maupun kapal nelayan demi menjaga kesehatan masyarakat agar tidak terpapar covid-19, pungkasnya.




Editor : Heri Suprianto

MUI soal Kasus Jilbab SMKN 2 Padang: Bermasalah Kalau Dipaksa
Rabu, Januari 27, 2021

On Rabu, Januari 27, 2021

 

Waketum MUI, Anwar Abbas (tengah) saat menyampaikan sikap lembaga mengenai pernyataan di Kantor MUI, Jakarta, Selasa (19/11). (Foto: CNN Indonesia/Nurika Manan)

INFONUSANTARA.NET - Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas tak mempermasalahkan bila siswa non-muslim mengenakan jilbab sebagai bagian seragam di sekolah. Asalkan, lanjut dia, tidak ada paksaan dan atas keinginan sendiri.

Pernyataan Anwar Abbas itu merespons kasus aturan siswi di SMK Negeri 2 Padang Sumatera Barat yang diwajibkan memakai jilbab.

"Di beberapa tempat ada sekolah-sekolah yang mirip seperti ini juga. Anak-anaknya sebagian besar beragama Islam, siswi-siswi memakai jilbab, tapi ada juga anak-anak sekolah itu tak beragama Islam. Tapi mereka dengan keikhlasan pakai tutup kepala gitu," tutur , Selasa (26/1).

"Kalau seandainya mereka bisa menerima bahwa mereka bisa memakai seragam seperti yang ditetapkan sekolah, ya Alhamdulillah. Iya [tak masalah pakai Jilbab]. Dimana pula letak masalahnya? Dia baru bermasalah kalau dipaksa," tambah Anwar lagi.

Kendati begitu Anwar menekankan, pihak sekolah tak seharusnya memaksa para siswi non-muslim untuk memakai jilbab saat kegiatan belajar mengajar. Ia pun menyarankan agar pihak sekolah membuat regulasi yang bersifat anjuran ketimbang pemaksaan atau beban kewajiban.

Namun bagaimanapun ia tak menginginkan persoalan tersebut justru menimbulkan polemik berkepanjangan sehingga mengganggu kegiatan belajar yang seharusnya kondusif.

"Mungkin menganjurkan saja. Namanya anjuran kan bisa diikuti dan tak diikuti," sambung Anwar.

Ia mengusulkan perlu ada alternatif aturan bagi siswa non-muslim agar bisa memilih antara memakai jilbab atau tidak saat di sekolah.

"Karena itu saya berharap kepala sekolah bisa membuat kebijakan dari peraturan tersebut. Saya dukung peraturan itu [kewajiban memakai jilbab], tapi buat yang bukan agama Islam dibuat pengecualian, seandainya mau pakai yang sama silakan. Nggak mau pakai, silakan," pungkas Anwar Abbas.

Source: CNN Indonesia

Kedatangan Kapal Antar Pulau, Babinsa Sikakap Lakukan Patroli Prokes di Pelabuhan
Selasa, Januari 26, 2021

On Selasa, Januari 26, 2021

SIKAKAP,infonusantara.net - Demi menjaga kesehatan masyarakat serta mengantisipasi penyebaran covid-19, Babinsa Koramil 04/Sikakap, Kodim 0319/Mentawai lakukan patroli kedatangan kapal KM Simasin yang berlabuh di pelabuhan Sikakap, Selasa (26/1/2021).

Kapal Simasin ini bertolak dari pelabuhan tuapejat membawa penumpang yang akan turun di pelabuhan Sikakap.

Kedatangan kapal tersebut, Babinsa bersama tim gabungan gugus tugas kecamatan Sikakap standbay di pelabuhan guna menegakkan disiplin protokol kesehatan 

Setiap penumpang yang turun Babinsa menyampaikan agar tetap menerapkan aturan yang telah di tetapkan pemerintah yakni protokol kesehatan untuk mengantispasi penyebaran covid-19.

Selain itu pihaknya mengingatkan kepada masyarakat dan penumpang untuk menjaga pola hidup bersih dan sehat dengan sering mencuci tangan, mejaga jarak, hindari kerumunan dan tetap pakai masker.

Kegiatan Patroli yang di lakukan tim gugus tugas melibatkan Babinsa Koramil Sikakap, Kamla Sikakap, Babinkantibmas Polsek Sikakap, Satpol PP Sikakap dan Tim Kesehatan Puskesmas Sikakap.




Editor : Heri Suprianto

Tak Mau di Isolasi, Pasien Positif Covid-19 Warga Dusun Sao di Jemput Gabungan Tim Gugus Tugas
Selasa, Januari 26, 2021

On Selasa, Januari 26, 2021

SIPORA,infonusantara.net - Salah satu warga   asal Dusun Sao, Desa Bosua terkonfirmasi positif Covid-19 setelah keluar hasil Swab pada 24 Januari 2021.

Berdasarkan hal itu, Tim medis puskesmas Bosua pada hari Minggu mendatangi bersangkutan untuk di lakukan isolasi namun tidak mau, kemudian esok hari Senin, timkes kembali datangi pasien juga tidak mau di isolasi.

Setelah dua kali mendatangi bersangkutan, timkes menginformasikan kejadian ini kepada tim gugus tugas covid-19 kecamatan sipora selatan.

Dari informasi dari Timkes, Kapolsek Sipora, Iptu.Donny Putra,SH,MH, Camat Sipora Selatan, Danramil 03/Sipora serta anggota yang tergabung dalam tim gugus tugas covid-19 kecamatan sipora selatan mendatangi rumah warga yang terkonfirmasi positif covid-19.

Sesampai di lokasi rumah warga terpapar covid-19, Kapolsek bersama Camat dan Danramil menyampaikan kepada suami Leorince agar istrinya untuk melakukan isolasi di rumah sakit guna memutus mata rantai penyebaran Covid 19, sehingga tidak menularkan kepada orang lain termasuk suami dan anak yang ada di rumah.

Tapi kalau bersangkutan juga masih membandel tidak mau di isolasi, kata Kapolsek bisa di proses sesuai dengan undang-undang No.6 tahun 2018 tentang karantina kesehatan.

"Kita yang tergabung dalam tim gugus tugas covid-19 kecamatan sipora selatan tetap memberikan pemahaman dan secara persuasif" kata Kapolsek kepada media, Selasa (26/1/2021).

Dia menyebut, setelah di berikan pemahaman terkait dengan aturan, akhirnya yang bersangkutan mau untuk di isolasi dan petugas berpakaian APD langsung membawa pasien menggunakan sepeda motor menuju RSUD Mentawai.

Kapolsek menjelaskan, pasien positif di bawa dengan sepeda motor lantaran jembatan di lokasi Desa Nemnemlelu tidak bisa di lalui mobil, karena ambruk beberapa waktu lalu.

Diharapkan tidak ada lagi kejadian seperti ini, apabila ada warga terpapar covid-19 dan di jemput Timkes segera ikuti, karena soal kesehatan di atur dalam undang-undang.

Untuk menghindari agar tidak berurusan dengan hukum, di himbau kepada masyarakat memtauhi aturan yang sudah ditetapkan pemerintah serta mematuhi protokol kesehatan, tutupnya mengkahiri.



Editor : Heri Suprianto


Pemko Padang Panjang Segera Realisasikan Beasiswa S2 Untuk Guru
Selasa, Januari 26, 2021

On Selasa, Januari 26, 2021

PadangPanjang,infonusantara.net - Pemko membuka peluang bagi para guru yang ingin melanjutkan program studinya ke jenjang pascasarjana strata II (S2) melalui beasiswa. Ini sejalan dengan visi misi kepemimpinan Walikota, H. Fadly Amran, BBA Datuak Paduko Malano dan Wakil Walikota, Drs. Asrul di bidang pendidikan.

Wako Fadly menyebut, program ini terbuka untuk semua guru sekolah yang ada di Padang Panjang, termasuk guru dari SDIT ini.

"Saya minta kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) agar menyaring (penerima beasiswa-red), supaya realisasinya tepat sasaran," ucap Fadly Amran saat temu ramah ke SDIT Ma'arif, Selasa (26/1/2021).

Kedatangan Fadly didampingi Kadisdikbud, Drs. M. Ali Tabrani, M.Pd ke SDIT Ma'arif ini, merupakan tindak lanjut dari hasil pertemuan antara pengurus yayasan dengan dirinya beberapa waktu lalu.

"Kami tadi juga sudah melihat beberapa titik lokasi di kawasan SDIT ini dan akan menjadikan catatan bagi kami. Bagaimana pun, visi-misi pendidikan ini harus kita laksanakan bersama dan akan kita percepat," sebutnya.

Fadly juga telah memerintahkan Ali Tabrani dan jajaran untuk merealisasikan apapun bentuk bantuan yang bisa diberikan ke SDIT Ma'arif dan juga sekolah lainnya, baik negeri maupun swasta yang ada di Kota Padang Panjang.

Sementara itu, Pengurus Yayasan Wakaf Ma'arif, Drs. Masril menyebutkan, pihaknya juga akan berusaha untuk mewujudkan visi dan misi walikota, salah satunya menjadi sekolah Islam yang rahmatan lil a'lamin terdepan di Kota Padang Panjang.

"Mudah-mudahan satu per satu dapat kita realisasikan," ucapnya di acara yang turut dihadiri Kepala SDIT Ma'arif, Marniati, SE, S.Pd beserta majelis guru lainnya. (Lala/kmf).




Editor : Heri Suprianto


Tolak Ukur Keberhasilan Pemerintah, Wako Fadly Minta Setiap OPD Rampungkan LPPD dan LKPD
Selasa, Januari 26, 2021

On Selasa, Januari 26, 2021

PadangPanjang,infonusantara.net - Walikota, H. Fadly Amran, BBA Datuak Paduko Malano meminta laporan capaian kinerja pemerintah yang terangkum dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKPD) dapat dirampungkan secara tepat dan akurat. 

“Ini menjadi tolak ukur keberhasilan kita, termasuk saya sendiri sebagai walikota. Ini adalah pertanggung jawaban walikota yang didukung data-data dari masing masing OPD,” ungkap Fadly dalam Rapat Teknis Penyusunan LPPD dan LKPJ tahun anggaran 2020, Selasa (26/1/2021). di Hall Lantai III Balikota.

Penyusunan LPPD dan LKPJ, kata Fadly, tak terlepas dari kerjasama semua OPD yang menyerahkan laporan capaian kinerjanya masing masing. 

"Apa yang dilakukan dalam intern OPD dan action di lapangan harus seimbang. Percuma action hebat, tapi pertanggung jawaban tidak realible. Saya meyakini ini semua tentang leadership,” imbuhnya.

 LPPD dan LKPJ, menurut Fadly, bukan sekadar penyusunan saja, tetapi terkait peradaban. Kemudian, hal itu harus dapat diketahui masyarakat secara umum.

“Laporan harus transparan. Bisa diumumkan  lewat website. Laporan hendaknya bisa diketahui masyarakat lewat PPID,” ujarnya lagi.

Sementara itu, Kabag Otonomi Daerah Biro Pemerintahan Setda Provinsi Sumbar, Marliosni, S.Sos, MM menyampaikan, OPD harus mememahai indikator kinerja yang melekat pada OPD masing-masing. 

“Data harus ada, perencanaan tugas harus sesuai dengan target yang diberikan. Apresiasi kepada pemerintah Kota Padang Panjang yang telah lebih dahulu melangkah melakukan penyusunan,” katanya, (Lala/kmf).



Editor : Heri Suprianto

Bupati Padang Pariaman Terpilih Suhatri Bur Dilaporkan ke KPK
Selasa, Januari 26, 2021

On Selasa, Januari 26, 2021

Bupati Padang Pariaman Terpilih Suhatri Bur Dilaporkan ke KPK

INFONUSANTARA.NET - DPP Pembela Kesatuan Tanah Air Indonesia Bersatu (Pekat IB) bersama sejumlah LSM dan masyarakat Kabupaten Padang Pariaman melaporkan bupati terpilih, Suhatri Bur, atas dugaan rasuah penyalahgunaan APBD Tahun 2020 ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ketua Infokom DPP Pekat IB, Lisman Hasibuan, menyatakan pihaknya menduga APBD tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi Suhatri yang sebelumnya menjadi Wakil Bupati Padang Pariaman.

"Suhatri Bur diduga kuat menggunakan anggaran APBD saat cuti menjadi Wakil Bupati, beliau membagi-bagikan bantuan yang bersumber dari APBD Padang Pariaman Tahun 2020 untuk kepentingan pribadinya menjadi Calon Bupati Padang Pariaman 2020," kata Lisman dalam pesan tertulis, Senin (25/1).

"Data, fakta, foto, bahkan saksi lengkap kita serahkan ke KPK," lanjut dia.

Lisman berharap laporannya dapat ditindaklanjuti oleh lembaga antirasuah.

Sementara Pelaksana Tugas Juru Bicara Penindakan KPK, Ali Fikri, membenarkan bahwa lembaganya telah menerima laporan tersebut. Ia meyakini KPK akan bekerja sesuai prosedur dalam menindaklanjuti sebuah laporan.

"Benar ada laporan dimaksud dan hari ini diterima di bagian persuratan KPK. Berikutnya terhadap setiap laporan masyarakat, tentu KPK akan melakukan langkah-langkah analisis lebih lanjut dengan lebih dahulu melakukan verifikasi mendalam terhadap data yang diterima," ucap Ali kepada wartawan.

Ali melanjutkan, prosedur berikutnya adalah melakukan penelaahan dan kajian terhadap informasi dan data yang turut dimasukkan ke dalam laporan.

Upaya itu, terang dia, guna mengetahui apakah laporan sesuai ketentuan Undang-undang yang berlaku masuk ke ranah tindak pidana korupsi dan menjadi kewenangan KPK atau tidak.

"Apabila dari hasil telaah dan kajian memang ditemukan adanya indikasi peristiwa pidana, maka tidak menutup kemungkinan KPK tentu akan melakukan langkah-langkah berikutnya sebagaimana hukum yang berlaku," pungkasnya.

Source: CNN Indonesia

Ketahanan Pangan, Koramil 04/Sikakap Monitoring Persawahan di Desa Matobe
Selasa, Januari 26, 2021

On Selasa, Januari 26, 2021

SIKAKAP,infonusantara.net - Untuk meningkatkan pertanian masyarakat dalam rangka Ketahanan Pangan (Hanpang), Koramil 04/Sikakap, Kodim 0319/Mentawai monitoring persawahan di Desa Matobe.

Dimasa pandemi sangat perlu menyiapkan kebutuhan hidup salah satunya meningkatkan perekonomian masyarakat yakni di bidang pertanian.

Salah satu untuk meningkatkan ekonomi masyarakat khusus di kecamatan Sikakap hanya bercocok tanam dan perkebunan.

Saat ini petani yang berada di dusun Panatarat dan Makukuet sedang giat-giatnya melakukan pemeliharaan tanaman agar terhindar dari serangan hama keong dan belalang.

"Menjadikan sawah yang bermutu memang harus di lakukan pemeliaharaan, sehingga benih padi yang di tanam menghasilkan padi yang maksimal" sebut Danramil 04/Sikakap, Kapten.inf.Putra Irawan Damanik, Selasa (26/1/2021).

Dia menyebut, benih padi masyarakat sekarang sudah berusia 21 hari hingga usia 40 hari dan siap tanam

"Dengan adanya penanaman tidak serentak ini, petani harus menjaga dan merawat agar tidak terserang oleh hama keong dan belalang" imbuhnya.

Semangat masyarakat dalam bercocok tanam, diharapkan untuk kedepan soal kebutuhan pokok tidak kekurangan dalam menjaga ketahanan pangan di masa pandemi, tandasnya.



Editor : Heri Suprianto

Ucap Syukur Alhamdulillah,Ketua DPRD Padang:SMPN 44 Dibangun 2022 di Kec.Pauh
Selasa, Januari 26, 2021

On Selasa, Januari 26, 2021

 

Ucap Syukur Alhamdulillah,Ketua DPRD Padang Syafrial Kani:SMPN 44 Dibangun 2022 di Kec.Pauh 

INFONUSANTARA.NET -- Berdasarkan dukungan banyak pihak termasuk masyarakat, rencana di tahun 2022 akan dibangun SMP Negeri 44 Padang di Kecamatan Pauh Kota Padang.

Pembangunan sekolah ini terlaksana berkat dukungan dari eksekutif dan legislatif di Kota Padang. Pada 2021 dilakukan pembebasan lahan di kawasan Kelurahan Binuang Kampung Dalam dan pembangunannya Insyaallah terealisasi pada 2022 dianggarkan sebesar Rp 40 miliar. Hal ini diungkap Ketua DPRD Kota Padang Syafrial Kani, Selasa (26/1)

Syafrial Kani mengatakan untuk menunjang dan meningkatkan mutu pendidikan masyarakat Kota Padang sangat diperlukan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan yang merupakan faktor penting harus dipenuhi oleh negara dan Pemko Padang.

Syafrial Kani menegaskan dengan bertambahnya pembangunan sekolah negeri di Kota Padang maka masyarakat Kota Padang tidak perlu mencari sekolah swasta.

“Dengan adanya sekolah terdekat didaerah masing-masing maka masyarakat setempat sudah berkurang biaya pendidikan karena bangunan sekolah mudah diakses dan dekat dengan lingkungan tempat tinggal.”ujar Syahrial Kani.

Diberitakan sebelumnya. Pemerintah Kota Padang, Sumatra Barat segera membangun dua SMP baru sebagai upaya mengoptimalkan sistem zonasi. Pembangunan SMP baru dilakukan sehingga ada jumlah sekolah yang representatif di setiap kecamatan.

"Belajar dari penerapan sistem zonasi pada 2018 ternyata ada sejumlah daerah yang kecamatannya tidak seimbang antara jumlah calon siswa dengan SMP yang ada sehingga perlu dibangun dua sekolah baru, yaitu SMP 43 dan SMP 44," kata Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Padang Danti Arvan beberapa waktu lalu.

Menurut dia, selama ini pembangunan sekolah fokus di Kecamatan Padang Selatan, Padang Utara, Padang Barat dan Padang Timur. "Jadi di empat kecamatan tersebut jumlah sekolah cukup padat mulai dari SD sampai SMA, sementara di tujuh kecamatan lainnya tidak signifikan pembangunan sekolah," ujarnya.

Sedangkan SMP 44 dibangun karena di wilayah Lubuk Kilangan hanya ada satu SMP yaitu SMP 21 dan itupun harus mengakomodasi siswa dari Pauh. SMP Negeri 11 yang ada di Cengkeh sebenarnya itu berada di wilayah Lubuk Begalung.

"Tahun ini sudah dianggarkan dana Rp 15 miliar untuk pembebasan lahan dan ditargetkan segera bisa dimulai pembangunan," kata dia

Ia menilai dengan penambahan dua SMP baru akan bisa mendukung penerapan sistem zonasi karena pertumbuhan jumlah penduduk di sejumlah kecamatan saat ini belum seimbang dengan jumlah SMP. "Kalau hanya menambah ruang kelas baru sifatnya statis, sementara sistem zonasi mengharuskan siswa sekolah berbasis wilayah tempat tinggal. Saat ini di Padang terdapat 341 SD negeri dan 43 SMP Negeri.(Inf)