Jokowi Perintahkan Kapolri Usut Tuntas Kasus Pembantaian 4 Orang di Sigi Sulteng

Jokowi Perintahkan Kapolri Usut Tuntas Kasus Pembantaian 4 Orang di Sigi Sulteng

Info Positif On Monday, November 30, 2020

 

Presiden Joko Widodo buka suara terkait pembantaian empat orang di Sigi, Sulawesi Tengah.( Dok:BiroSetpres)

INFONUSANTARA.NET -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengutuk keras pembantaian empat orang yang terjadi di Desa Lembontongoa, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah pada Jumat (27/11).

Jokowi menyebut pembantaian itu bertujuan untuk memprovokasi dan menyebarkan teror di tengah masyarakat. Ia menilai ada upaya merusak persatuan dan kesatuan bangsa.

"Saya mengutuk keras tindakan di luar batas kemanusiaan yang tidak beradab yang sebabkan 4 orang meninggal dunia dalam aksi kekerasan yang terjadi di Sigi," kata Jokowi dalam akun YouTube Sekretariat Presiden, Senin (30/11).

Jokowi juga menyampaikan duka cita yang mendalam kepada seluruh keluarga korban. Ia memastikan pemerintah akan memberi santunan kepada para keluarga korban

Mantan Wali Kota Solo itu memerintahkan Kapolri untuk mengusut tuntas kejadian tersebut. Ia juga menugaskan TNI-Polri untuk meningkatkan kewaspadaan.

"Tidak ada tempat di Tanah Air bagi terorisme," ucap Jokowi.

Sebelumnya, empat orang dibantai di Desa Lembontongoa, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah pada Jumat (27/11). Polisi menduga kelompok jaringan teroris Mujahidin Indonesia Timur (MIT) Poso pimpinan Ali Kalora sebagai pelaku.

Sejumlah rumah juga dirusak dalam kejadian itu. Majelis Pekerja Harian Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) menyebut salah satu rumah di antaranya difungsikan sebagai tempat ibadah.

Menko Polhukam Mahfud MD menyebut Satuan Tugas TNI-Polri Operasi Tinombala telah mengepung lokasi yang dicurigai terkait dengan pelaku teror di Desa Lemban Tongoa, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, Jumat (27/11). Menurut Mahfud MD aksi terorisme ini murni dilakukan oleh kelompok teroris Mujahidin Indonesia Timur (MIT).

"Tadi Tim Tinombala sudah menyampaikan tahap-tahap yang dilakukan untuk mengejar pelaku dan melakukan isolasi dan pengepungan terhadap tempat yang dicurigai ada kaitan dengan para pelaku," ujarnya.

Sumber:CNN Indonesia

Kasatpol PP Mentawai : Pilkada dan Libur Nataru, Penegakan Disiplin Prokes di Perketat

Kasatpol PP Mentawai : Pilkada dan Libur Nataru, Penegakan Disiplin Prokes di Perketat

Info Positif On Monday, November 30, 2020

MENTAWAI,infonusantara.net - Jelang pelaksanaan pilkada 2020 dan menghadapi hari libur natal dan tahun baru (Nataru), Satpol PP Mentawai tingkatkan pengawasan protokol kesehatan di wilayah kabupaten mentawai.

"Selama pelaksanaan pemilu, bagi masyarakat yang tidak mengikuti protokol kesehatan akan kita bubarkan" tegas Kepala Dinas Saptop PP dan Damkar Mentawai, Dul Sumarno pada konfrensi pers di Aula Sekretariat Umum Daerah, Senin (30/11/2020).

Dengan penerapan serta sosialisasi yang dilakukan dan di bantu melalui KPU mentawai dapat saling mengingatkan, agar tidak terjadi penambahan kasus covid-19 selama pemilu berlangsung.

Menurutnya pilkada 9 Desember 2020 mendatang pemilihan dilakukan didaerah masing-masing berkemungkinan tidak begitu banyak yang melakukan perjalanan menuju mentawai, tuturnya.

"Meski demkian, kita tetap mewaspadai pelaku perjalanan yang akan masuk kementawai walaupun tidak terlalu signifikan  yang pastinya dilakukan deteksi dini" sebut Dul Sumarno.

Terkait penegakan protokol kesehatan jelang pilkada di wilayah kecamatan, pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan satgas tiap-tiap kecamatan, secara umum sudah di laksanakan, namun belum begitu maksimal, tuturnya.

Jadi, untuk memaksimalkan penegakan dispilin prokes di setiap wilayah kembali kepada setiap satgas kecamatan untuk meningkatkan kembali pengawasan terhadap pelaku perjalanan serta kepada masyarakat setempat, ujarnya lagi

"Kalau di tingkat kabupaten, sebut Dul Sumarno kita sudah melakukan penertiban seperti pemberian sanksi sosial dan sanksi adminitrasi, seharusnya di kecamatan juga melakukan demkian, ucapnya.

Sementara untuk pelaksanaan penegakan dispilin hanya tinggal tiga minggu terakhir di bulan Desember dan sambil menunggu tim gabungan dari Provinsi Sumbar.

Dia menyebut, penegakan hukum AKB di wilayah mentawai pemberlakuan sanksi sosial kepada pelanggar prokes tercatat sebanyak 95 orang dengan melakukan kerja sosial yaitu goro selama satu jam lebih, sedangkan yang memilih sanksi adminitrasi atau membayar denda sebesar 100 ribu lebih kurang sebanyak 15 orang.

Dengan adanya aturan ini, diharapkan seluruh masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan, termasuk cek poin di pelabuhan juga untuk tidak melakukan antrian panjang guna mengantisipasi kerumunan, ujarnya.

Mengantisipasi antrian tidak panjang saat pemeriksaan surat keterangan di pelabuhan, bagi pelaku perjalanan di minta menyerahkan fhoto copy hasil swab dan bagi yang tidak memiliki surat keretangan tentu harus didata dan wajib melakukan swab test di fasilitas kesehatan di pelabuhan, terangnya.

"Untuk kedepan kita akan melakukan penegakan disiplin dua kali dalam seminggu sampai masuk minggu ketiga di bulan desember sambil menunggu tim gabungan dari provinsi Sumbar, kalau cek poin dipelabuhan sampai akhir Desember masih di laksanakan, tutupnya.

Editor : Heri Suprianto

Sambangi Masyarakat Mentawai, Cawagub Genius Umar Sampaikan Beberapa Program Kerja FaGe

Sambangi Masyarakat Mentawai, Cawagub Genius Umar Sampaikan Beberapa Program Kerja FaGe

Info Positif On Monday, November 30, 2020

MENTAWAI,infonusantara.net - Turuk sikerei merupakan salah satu tarian khas mentawai yang biasanya dilakukan ketika ada kunjungan orang yang di hormati datang ke daerah mentawai.

Kunjungan Calon Wakil Gubernur Sumbar (Cawagub) Genius Umar ke mentawai di pelabuhan beliau di sambut dengan tarian turuk sikerei didampingi partai Nasdem, Perindo, Berkarya dan tim relawan lainnya, Senin (30/11/2020).

Dalam agenda kunjungan Genius Umar kementawai lakukan pertemuan dengan masyarakat tuapejat km.0 Desa Tuapejat di lanjutkan ke SP.2, Desa Goiso'oinan serta mengunjungi beberapa UMKM yang ada di wilayah sipora utara.

Pada kesempatan itu rombongan juga menyempatkan waktu melihat pembangunan pariwisata di home stay Dusun Mapaddegat, kecamatan Sipora Utara, Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Genius Umar menyampaikan beberapa program visi dan misi sebagai Paslon FaGe pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar dan meminta doa dan dukungan kepada maayarakat kepulauan mentawai.

Menuju Sumbar Religius, Sejahtera dan Bermartabat, Nan Jujur nan merakyat ada 8 poin Misi Paslon FaGe yang disamapaikan kepada masyarakat mentawai

1.Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan menjadikan Sumatera Barat sebagai mercusuar pengembangan ilmu pengetahuan dan pusat pendidikan bergengsi di Indonesia. 

2.Mengembangkan peradaban berdasarkan nilai-nilai adat dan agama. 

3.Mensejahterakan masyarakat berbasis pengembangan pariwisata, yang terintegrasi dengan pertumbuhan ekonomi kerakyatan. 

4.Menciptakan keamanan, ketertiban, dan kepastian hukum, guna mendukung penanaman modal. 

5.Mereformasi birokrasi demi membangun pemerintahan yang melayani dan memberi jalan keluar terhadap masalah serta kebutuhan masyarakat. 

6.Meningkatkan mutu daya saing daerah melalui pembangunan infrastruktur berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. 

7.Membangun ekosistem kreatifitas digital bagi pengembangon talenta kreatif di Sumbar. 

8.Pengembangan pertanian unggul yang berorientasi pada pemberdayaan sosial ekonomi dan ekologi

Editor : Heri Suprianto

Hendra Saputra Terima Berbagai Aspirasi Masyarakat Saat Reses di Tanah Hitam

Hendra Saputra Terima Berbagai Aspirasi Masyarakat Saat Reses di Tanah Hitam

Info Positif On Monday, November 30, 2020

PadangPanjang,infonusantara.net - Reses Caturwulan III tahun 2021 yang dilaksanakan anggota DPRD Padang Panjang, Hendra Saputra, SH di Kelurahan Tanah Hitam, Kecamatan Padang Panjang Barat, mendapat antusiasme warga, Senin (30/11/2020).

Dalam kegiatan reses itu berbagai aspirasi dilayangkan kepada Hendra Saputra, untuk diperjuangkan ke pemerintah kota dalam rangka memenuih kebutuhan dan permintaan masyarakat di daerah tersebut.

Salah satu permintaan, disampaikan Ketua RT XII, Remon Zamora itu agar diperjuangkan pembuatan riol yang melingkar di RT-nya. Pasalnya ketika hujan turun, menggenangi jalan setapak yang mengganggu kenyamanan warga. Di samping itu, juga ada permintaan dari warga agar dilakukan pengedaman di pemukiman yang berada di kawasan RT III dan XI.  

Menanggapi ini, politisi Partai Bulan Bintang (PBB) itu menjelaskan, lantaran saat ini pandemi Covid-19 sedang melanda, anggaran Pokok-pokok Pikiran (Pokir) dewan dialihkan penggunaannya untuk penanganan dan penanggulangan dampak Covid-19 itu. 

"Yang jelas saya selaku wakil rakyat, aspirasi masyarakat akan diteruskan kepada pimpinan dewan dan selanjutkan direkomendasikan ke Pemko" kata Hendra Saputra

Reses ini merupakan kewajiban bagi anggota DPRD di setiap tiga bulan untuk turun ke daerah pemilihan, bertemu konstituen guna menjaring informasi. Oleh karenanya,  apa yang menjadi aspirasi masyarakat, sudah menjadi tugas kami untuk mengawalnya ke pemerintah daerah,” jelasnya.

Sementara itu, terkait pertanyaan warga yang mempertanyakan belum cairnya dana DID UMKM yang pendataannya sudah dilakukan sejak dua bulan lalu, Hendra dengan gamblang memberikan jawaban, Bahwa dana tersebut akan cair awal bulan Desember, karena saat ini dana BPUM juga akan dicairkan. 

“Agar tidak terjadi penerimaan ganda, makanya dana DID UMKM yang terakhir dibagikan. Semuanya itu dilakukan semata-mata agar bantuan tersebut menyeluruh dirasakan oleh masyarakat,” ujarnya. 

Pewarta : Lala/kmf

Editor : Heri Suprianto

Perolehan Suara Paslon FaGe di Mentawai Sebut Nikanor Kita Tidak Muluk-Muluk Target 40 Persen

Perolehan Suara Paslon FaGe di Mentawai Sebut Nikanor Kita Tidak Muluk-Muluk Target 40 Persen

Info Positif On Monday, November 30, 2020

MENTAWAI,infonusantara.net - Pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) hanya tinggal menghitung hari yang akan diselenggarakan pada 9 Desember 2020 mendatang.

Dengan agenda kunjungan kementawai calon Wakil Gubernur Sumbar, Genius Umar, Ketua DPD Nasdem Mentawai akan targetkan perolehan suara capai 40 persen.

"Kita tidak muluk-muluk, lebih pun dari target 40 persen perolehan suara di mentawai lebih bagus" kata Ketua Nasdem Mentawai Nikanor Saguruk saat kunjungan Cawagub Genius Umar di Tuapejat, Senin (30/11/2020).

Dia menyebut, paslon FaGe ini tidak di ragukan lagi sepak terjangnya, dimana Irjen.Pol.Purn Fakhrizal ini sudah dua kali menjabat Kapolda tentu kinerja beliau sudah terukur dan terakhir mempimpin Polda Sumbar selama tiga tahun dan sekarang beliau di minta masyarakat Sumbar untuk memimpin Sumbar.

Sementara Cawagub Genius Umar ini merupakan Wali Kota Pariaman yang sudah masuk dua periode dan sisa jabatan sekitar tiga tahun lagi, namun saat ini beliau mengambil cuti untuk mengikuti pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

Terkait dengan dukungan partai terhadap paslon FaGe khusus di mentawai, kata Nikanor tim dari partai mulai kader hingga para relawan sudah berjalan mengitari kepulauan mentawai yang memiliki geografis yang cukup ekstrim ini untuk menjemput dukungan dari masyarakat mentawai berjulukan bumi sikerei itu.

Kunjungan Cawagub Genius kali ini di mentawai, beliau bersilahturahmi bersama masyarakat tuapejat, SP.2 hingga ke Desa Goiso'oinan dalam rangka menyampaikan visi dan misi sebagai paslon FaGe maju pilkada Sumbar.

"Kita sangat mengharapkan dukungan masyarakat kepukauan mentawai dalam mewujudkan perubahan di Sumatera Barat khususnya di mentawai nantinya" sebut Nikanor.

Soal Visi dan Misi Paslon FaGe menurut Nikanor sederhana, namun memberikan dampak kepada masyarakat, dimana program yang diusung ini sudah dijalankan di kota pariaman seperti satu rumah satu sarjana bagi warga kurang mampu  membangun SDM yang mumpuni.

Program ini akan di jalankan di 19 kota/kabupaten di sumbar, kalau di beri amanah, namun tak terlepas dari dukungan masyarakat Sumbar khususnya masyarakat mentawai, terangnya.

Selain itu meningkatkan UMKM yang ada dimentawai sesuai permintaan masyarakat, namun dalam hal ini juga masuk dalam program Paslon FaGe untuk memajukan usaha-usahan kecil dan menegah di mentawai.

Kalau soal pariwisata di mentawai sangat perlu di kembangkan, karena wisata mentawai tak kalah dengan wisata lainnya serta juga unik, namun di butuhkan pengelolaan yang baik, sehingga mendatangkan PAD besar bagi pemkab mentawai.

"Pariwisata juga salah satu misi paslon FaGe, bagaimana wisata mentawai ini menjadi salah satu prioritas Provinsi Sumbar" sebutnya.

Editor : Heri Suprianto

Fraksi Demokrat DPRD Padang Menolak dengan Tegas Pengesahan APBD TA 2021

Fraksi Demokrat DPRD Padang Menolak dengan Tegas Pengesahan APBD TA 2021

Info Positif On Monday, November 30, 2020

 

Ketua Fraksi Demokrat DPRD Kota Padang Surya Jufri menyampaikan Penolakan terhadap APBD TA 2021

INFONUSANTARA.NET -- Fraksi Demokrat menolak dengan tegas Ranperda APBD tahun 2021sebelum disetujui bersama menjadi Perda Kota Padang melalui paripurna penyampaian pandangan akhir fraksi- fraksi DPRD Kota Padang yang dilaksanakan,Senin (30/11/2020) di ruang sidang utama gedung DPRD Kota Padang Jalan Sawahan Timur No.50 Kota Padang.

Ketua Fraksi Demokrat Surya Jufri menyatakan saat keputusan diambil jumlah kehadiran anggota banggar tidak mencukupi, sehingga Fraksi Demokrat menolak dengan tegas ranperda yang akan disahkan menjadi Perda APBD TA 2021 tersebut.

“Kita tidak tahu kapan Covid-19 ini berakhir. Pembahasan APBD harus melibatkan tim ahli yang benar-benar mengerti tentang persoalan ini. Alhasil, pembahasan APBD harus tajam sehingga bisa mengakomodir seluruh kebutuhan yang dibutuhkan sebuah kota,” ucapnya usai paripurna ada awak media.

Lebih lanjut,  Surya Jufri menjelaskan juga Pemko Padang tidak bisa memberikan gambaran tentang kebutuhan apa yang diutamakan saat pademi Covid-19 belum dapat teratasi dengan baik.

“Ini telah menjadi budaya dari sebuah pembahasan APBD. Pemerintah tidak bisa memberikan gambaran tentang kebutuhan apa saja yang paling utama,” tegasnya.

Lebih lanjut, Surya Jufri menyoroti masih banyak infrastruktur di Kota Padang yang perlu penanganan dan perbaikan cepat.

Kita lihat saja, Kota Padang membutuhkan perbaikan drainase. Ini yang sangat urgen pada saat ini. Kalo tidak, banjir akan selalu menghantui Kota Padang. 

Pemerintah Kota hanya memperbaiki drainase hanya di sebuah kecamatan saja. Lihat kecamatan lain, mereka juga butuh perbaikan drainase. Jika tidak, mereka akan selalu menjadi wilayah tumbal banjir di Kota Padang,” tambahnya.

 Surya Jufri juga menjelaskan ada tiga faktor yang harus dilakukan oleh Pemko Padang, seperti indeks pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi, dan indeks kerja pemerintah.

“Sejauhmana masyarakat dapat merasakan pelayanan yang diberikan oleh pemko Padang. Kita harapkan tiga indikator ini harus dilakukan pemerintah. Action,” tutupnya.(inf)

Dirut RS UMMI:Habib Rizieq dan Keluarga Memilih Opsi untuk Pulang

Dirut RS UMMI:Habib Rizieq dan Keluarga Memilih Opsi untuk Pulang

Info Positif On Monday, November 30, 2020

RS UMMI Bogor (ist)

INFONUSANTARA.NET -- Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab (HRS) meninggalkan Rumah Sakit (RS) Ummi, Bogor tanpa sepengetahuan manajemen RS pada Sabtu (28/11) malam.

Diduga, HRS pergi meninggalkan RS lewat pintu belakang RS. Hal tersebut diketahui usai ada laporan dari pihak RS Ummi.

"Hasil koordinasi dan komunikasi dengan Security RS Ummi, yang bersangkutan meninggalkan RS Ummi melalui pintu belakang sekitar pukul 21.45 WIB, diduga melalui gudang obat," ujar Kapolresta Bogor Kota, Kombes Pol. Hendri Fiuser saat dikonfirmasi wartawan, Minggu (29/11).

Kabid Humas Polda Jawa Barat (Jabar), Kombes Pol Erdi A Chaniago pun membenarkan kabar jika HRS meninggalkan RS Ummi pada Sabtu malam.

"Kami sedang dalami ini. Petugas dari Polresta Bogor sudah datang ke RS dan melakukan penyelidikan," ujar Erdi kepada wartawan di Bandung, Minggu (29/11).

Sementara itu, pihak RS Ummi menyatakan tidak bertanggungjawab bila terjadi sesuatu terhadap HRS.

"RS Ummi tidak bertanggungjawab jika terjadi sesuatu pada pasien yang memaksa pulang. Oleh karenanya, pasien bersedia menandatangani dokumen bahwa kepulangan sepenuhnya atas kemauan pasien dan keluarga," jelas Direktur Utama RS Ummi, Andi Tata dalam keterangannya, Minggu (29/11).

Dia mengatakan, RS Ummi telah meminta kepada Habib Rizieq dan keluarganya menunggu hasil pemeriksaan terlebih dahulu.

"Pasien dan keluarga pada Sabtu (28/11) malam menginformasikan ke pihak rumah sakit untuk meminta pulang atas permintaan sendiri. Pihak RS mengedukasi mengenai pemeriksaan yang belum ada hasil, tapi keluarga tetap memilih opsi untuk pulang," paparnya.

Andi pun menyatakan, kejadian tersebut merupakan pulang atas permintaan sendiri, bukan RS yang memulangkan.

Terpisah, pihak FPI membantah kabar bahwa HRS kabur usai sempat dirawat di RS Ummi, Bogor.

Hal ini ditegaskan Sekretaris Bantuan Hukum DPP FPI, Azis Yanuar. Ia menyebut kabar HRS kabur dari RS Ummi tidak benar.

"Tidak benar (kabur dari RS). Beliau pulang karena sudah sehat," kata Azis saat dikonfirmasi wartawan, Minggu (29/11).

Azis juga menjawab kabar yang menyebutkan HRS tidak kooperatif karena tidak memberitahukan hasil swab test usai keluar dari RS UMMI.

Menurutnya, hasil swab test merupakan privasi pasien. Itulah alasannya kenapa, saat Habib Rizieq keluar dari RS tidak memberikan informasi terkait swab test Covid-19.

"Hasil swab itu privasi beliau. Sekarang Alhamdulillah sehat," pungkasnya, seperti dilansir dari Akuratnews.com.

Habib Rizieq Dikabarkan Kabur dari RS Ummi Bogor

Habib Rizieq Dikabarkan Kabur dari RS Ummi Bogor

Info Positif On Monday, November 30, 2020

Ilustrasi (Dok: Istimewa)

INFONUSANTARA.NET -- Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab disebut-sebut kabur dari perawatan di RS Ummi, Kota Bogor, Jawa Barat diperkirakan kabur dari rumah sakit sekitar pukul 20.50 WIB.

Menurut informasi yang beredar, Habib Rizieq kabur dari RS Ummi Bogor pada Sabtu (28/11/2020).

Seperti yang diberitakan sebelumnya, Habib Rizieq dan sang istri menjalani perawatan di RS Ummi Kota Bogor. Sudah beberapa hari Habib Rizieq dirawat di rumah sakit tersebut.

Informasi keberadaan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) di rumah sakit di wilayah Kota Bogor beredar pada Kamis (26/11/2020) lalu.

Beredar juga kabar Habib Rizieq telah melakukan swab test secara diam-diam. Kini justru muncul kabar baru yang mengatakan bahwa Habib Rizieq kabur dari rumah sakit.

Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto pun angkat bicara terkait kabar kaburnya Habib Rizieq.

Bima Arya Sugiarto membenarkan Habib Rizieq Shihab kabur. "Iya betul," ujar Bima Arya, Minggu (29/11/2020).

Bima Arya yang mendapat informasi dari pihak rumah sakit, pemimpin FPI itu dirawat karena kelelahan.

Kemudian beredar informasi Habib Rizieq melakukan swab test dengan dokter pribadi tanpa diketahui pihak rumah sakit dan Satgas Covid-19 Kota Bogor.

Sementara itu terkait kaburnya Habib Rizieq, pihak RS Ummi ,Direktur Utama RS Ummi, Andi Tatat dan Direktur Umum Najamudin belum bisa dikonfirmasi.

Secara terpisah, Kapolres Bogor Kota, Kombes Pol Hendri Fiuser mengatakan, Habib Rizieq kabur lewat pintu belakang rumah sakit pada pukul 20.50 WIB tadi malam.

Untuk lebih jelasnya Kombes Pol Hendri Fiuser mempersilahkan TribunnewsBogor menanyakan ke RS Ummi dan Satgas Covid.

Hasil Swab

Habib Rizieq Shihab sebelumnya menyampaikan surat kepada Ketua Satgas Covid-19 Bima Arya Sugiarto terkait hasil pemeriksaan swab test.

Koordinator Bidang Penegakan Hukum dan Pendisiplinan Satgas Covid-19 Kota Bogor Agustian Syach menjelaskan bahwa surat tersebut merupakan surat keberatan hasil swab Rizieq Shihab dipublikasi.

Agus menegaskan bahwa selama menjalankan tugasnya Satgas Penanganan Covid-19 Kota Bogor tidak pernah mempublikasi data pasien

"Kami tekankan sekali lagi kami dari Satgas Covid-19 Kota Bogor tidak pernah mempublis data pasien jadi untuk semua, kami tidak pernah mempublis data pasien," ujarnya di Balaikota Bogor, Sabtu (28/11/2020)

Kami sangat menghargai privasi pasien kami tidak pernah mempublikasi data pasien tapi kami meminta sinergi dan kolaborasi untuk mencatat dan mengetahui untuk mengambil langkah yang tepat untuk selanjutnya.

Agustian Syach memastikan bahwa kepentingan Satgas Covid-19 adalah untuk bersinergi dan berkordinasi dalam penanganan Covid-19 untuk mengambil langkah yang tepat selanjutnya. Terlebih saat ini pasien terindikasi berstatus ODP dari klaster Petamburan.

Untuk itu Ia pun meminta kepada pihak rumah sakit untuk bersinergi dan berkolaborasi.Karena kata Agustian Syach yang berkewajiban melaporkan adalah pihak rumah sakit.

"Karena ada kewajiban rumah sakit untuk melaporkan setiap pasien pasien yang dirawat dirumah sakitnya yang telah melakukan swab test, jadi sampai saat ini pihak rumah sakit belum ada respon apapun," katanya.

Karena hasil swab menjadi penting untuk Satgas Covid-19 Kota Bogor mengambil langkah untuk penanganan Covid-19 di Kota Bogor. Dikutip dari TribunnewsBogor.com.

Mahfud Sesalkan Sikap Rizieq Tolak Penelusuran Kontak Covid

Mahfud Sesalkan Sikap Rizieq Tolak Penelusuran Kontak Covid

Info Positif On Monday, November 30, 2020

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud M. (Dok. Humas Polhukam)

INFONUSANTARA.NET -- Menteri Koordinator Politik HAM Mahfud MD menyatakan pihaknya menyesalkan tindakan pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab karena menolak penelusuran kontak atau tracing terkait pasien Covid-19.

"Kami sangat menyesalkan sikap saudara Rizieq Shihab yang menolak untuk dilakukan penelusuran kontak, mengingat yang bersangkutan pernah melakukan kontak erat dengan pasien covid-19," ujarnya dikutip dari Youtube Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Minggu (29/11).

Mahfud mengatakan seluruh masyarakat, siapapun itu, harus kooperatif dalam penanganan covid-19. Termasuk bersedia mengikuti tahapan testing, tracing dan treatment (3T).

Mahfud menegaskan hasil pelaksanaan 3T bukan dilakukan untuk disebarluaskan ke publik. Namun dipakai oleh petugas kesehatan untuk mengakses informasi, data dan kontak erat pasien jika terkonfirmasi positif.

"Data tersebut tidak untuk disebarkan kepada publik, melainkan hanya untuk kepentingan kasus," tegasnya.

Dalam masa pandemi ini, lanjutnya, upaya menerapkan 3T maupun 3M (memakai masker, menjaga cara dan mencuci tangan) berlaku untuk seluruh masyarakat dan tidak dilakukan secara diskriminatif.

Untuk itu ia meminta setiap masyarakat mematuhi protokol kesehatan, termasuk secara sukarela menjalani tes covid-19, ditelusuri kontaknya dan diisolasi jika terbukti positif.

"Pemerintah akan melakukan langkah dan tindakan tegas bagi siapapun yang melanggar ketentuan yang membahayakan keselamatan dan kesehatan masyarakat," tambah Mahfud.

Sebelumnya Kapolresta Kota Bogor Kombes Kombes Pol Hendri Fiuser melaporkan Rizieq pulang dari Rumah Sakit Ummi, Bogor, Jawa Barat sejak Sabtu (28/11) malam. Ia dikatakan keluar melalui pintu belakang.

Sedangkan Ketua DPP FPI Slamet Maarif mengklaim sudah diperbolehkan pulang oleh pihak dokter. Namun ia tidak menjelaskan dimana keberadaan Rizieq sekarang.

Hingga saat ini pihak Rizieq pun enggan mempublikasikan hasil pemeriksaan medisnya kepada publik maupun Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Bogor. Hal ini berbuntut pelaporan terhadap RS Ummi ke polisi.

Sumber:CNN Indonesia

Prancis Ricuh! Puluhan Ribu Warga Demo Tolak RUU Keamanan Polisi

Prancis Ricuh! Puluhan Ribu Warga Demo Tolak RUU Keamanan Polisi

Info Positif On Sunday, November 29, 2020

Demo berakhir ricuh terjadi di Prancis. (Foto: AP/Francois Mori)

INFONUSANTARA.NET -- Puluhan ribu masyarakat menggelar aksi demonstrasi di seluruh Prancis, Sabtu (28/11), pasca pengajuan Rancangan Undang-Undang (RUU) Keamanan yang bakal membatasi pengambilan gambar petugas polisi. Di sejumlah lokasi demo berakhir ricuh antara pedemo dan polisi.

Jika RUU tersebut disahkan, setiap orang yang mempublikasikan foto atau video petugas polisi yang sedang bertugas dengan maksud merusak integritas fisik atau psikologis aparat bisa dijerat hukum hingga satu tahun penjara dan denda 45 ribu euro.

Hal ini memunculkan kekhawatiran di kalangan kelompok kebebasan sipil, jurnalis dan korban pelecehan oleh aparat kepolisian. Mereka menilai beleid tersebut bakal menghalangi kebebasan pers dan memungkinkan kekebalan hukum terhadap aparat.

Dalam unjuk rasa, demonstran menuntut balik tanggung jawab aparat kepolisian yang berulang kali menggunakan gas air mata untuk membubarkan massa yang gaduh dalam aksi protes beberapa tahun belakangan.

Demonstran yang terdiri dari jurnalis, mahasiswa, aktivis sayap kiri, kelompok pembela hak migran dan warga lainnya itu menilai sikap polisi dalam menindak demonstrasi mengeras beberapa tahun terakhir. Khususnya sejak gerakan protes rompi kuning muncul 2018 lalu.

Kerusuhan pada demonstrasi yang dipicu oleh kesulitan ekonomi itu awalnya dimulai saat pengunjuk rasa melempari polisi dengan batu. Langkah ini dibalas polisi dengan tembakan gas air mata.

Buntut terjadi bentrokan antara aparat dan pengunjuk rasa. Insiden ini berujung pada pembakaran bagian depan bank sentral Prancis dan barikade polisi oleh pengunjuk rasa.

"Kami harus memperluas debat. Dan dengan melakukan itu, kami mengatakan bahwa jika tidak ada kekerasan polisi, kami tidak perlu merekam polisi yang melakukan kekerasan," kata Assa Traore, aktivis anti brutalitas kepada Associated Press.

Setidaknya ada 46 ribu pengunjuk rasa yang turut memadati alun-alun Republique di Paris bersama Traore. Para demonstran juga menyerukan pengunduran diri Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Menteri Dalam Negeri Gerald Darmanin.

Kepala Kepolisian Paris Didie Lallement menginstruksikan jajarannya agar mengawasi aksi protes dengan kejujuran, rasa hormat dan etika. Aksi sendiri terpantau berjalan damai.

Pemerintah Macron berdalih UU Keamanan dibutuhkan untuk melindungi aparat kepolisian di tengah ancaman dan serangan kekerasan. Sedangkan pemimpin redaksi surat kabar Prancis Le Mondo, Luc Bronner berpendapat lain.

"Sudah ada hukum yang ada untuk melindungi pegawai negeri, termasuk pasukan polisi ketika mereka menjadi sasaran. Dan itu sah, polisi melakukan tugas yang penting," katanya.

"Tapi bukan itu masalahnya. Ini tentang membatasi kapasitas warga dan bersama mereka, jurnalis, untuk mendokumentasikan kekerasan polisi ketika itu terjadi," lanjut Bronner.

Perdana Menteri Prancis Jean Castex telah menunjuk komisi untuk menyusun kembali Pasal 24 pada UU tersebut. Namun menanggapi penolakan dari parlemen, komisi itu akan membahas kembali draf yang baru pada awal tahun depan bersama media dan polisi.

Unjuk rasa nasional sendiri mulanya didorong oleh rekaman video yang menunjukkan petugas polisi tengah memukuli seseorang pria kulit hitam yang tersebar beberapa hari terakhir.

Macron menyatakan tindakan yang terekam dalam video tersebut telah mempermalukan negara. Tak lama kemudian muncul lagi rekaman video lain yang menunjukkan sejumlah aparat memukuli prosedur musik Michel Zecler.

Sumber:CNN Indonesia

DPRD Sahkan APBD 2021 Kota Padang Panjang

DPRD Sahkan APBD 2021 Kota Padang Panjang

Info Positif On Sunday, November 29, 2020

 

PadangPanjang,infonusantara.net - D𝖾𝗐𝖺𝗇 P𝖾𝗋𝗐𝖺𝗄𝗂𝗅𝖺𝗇 R𝖺𝗄𝗒𝖺𝗍 D𝖺𝖾𝗋𝖺𝗁 (𝖣𝖯𝖱𝖣) Kota Padang Panjang 𝗋𝖾𝗌𝗆𝗂 𝗌𝖾𝗍𝗎𝗃𝗎𝗂 Ranperda tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021 menjadi Perda.

Dengan demikian, APBD 2021 telah sah dan menunggu evaluasi gubernur Sumbar untuk kemudian diterapkan. Penetapan persetujuan itu dalam rapat paripurna yang berlangsung Sabtu, 28 𝖭𝗈𝗏𝖾𝗆𝖻𝖾𝗋 2020 𝗄𝖾𝗆𝖺𝗋𝖾𝗇 𝗆𝖺𝗅𝖺𝗆

𝖣𝖺𝗅𝖺𝗆 𝗉𝖾𝗇𝗀𝖾𝗌𝖺𝗁𝖺𝗇 𝖠𝖯𝖡𝖣 2021, Rapat dipimpin Ketua DPRD Mardiansyah, A.Md didampingi Wakil Ketua, Yulius Kaisar dan Imbral, SE, 𝗌𝖾𝖽𝖺𝗇𝗀𝗄𝖺𝗇 unsur 𝖽𝖺𝗋𝗂 eksekutif 𝖽𝗂𝗁𝖺𝖽𝗂𝗋𝗂 𝗅𝖺𝗇𝗀𝗌𝗎𝗇𝗀 Walikota, H. Fadly Amran, BBA Datuak Paduko Malano, Wakil Walikota, Drs. Asrul, Sekdako, Sonny Budaya Putra, A.P, M.Si beserta para pimpinan perangkat daerah dan Forkopimda.

Dalam berita acara persetujuan bersama DPRD dan Pemko yang disampaikan Sekretaris Dewan, Zulkifli SH mengatakan, belanja APBD 2021 disetujui Rp. 609.302.360.536 . Sedangkan untuk jumlah pendapatan ditargetkan sebesar Rp. 582.302.360.536. Hal tersebut menjadi kesepakatan Banggar dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) selama pembahasan yang intens di beberapa bulan terakhir ini. 

"Setelah persetujuan, selanjutnya Ranperda ini akan dikirimkan kepada gubernur untuk dilakukan evaluasi. Jadi ini belum keputusan final. Keputusan finalnya nanti setelah adanya evaluasi dari gubernur," 𝗍𝖾𝗋𝖺𝗇𝗀𝗇𝗒𝖺.

Persetujuan penetapan APBD 2021 ini, 𝗌𝖾𝖻𝗎𝗍𝗇𝗒𝖺 disertai dengan berbagai saran dan masukan dari lima fraksi di DPRD, yang intinya berkaitan dengan pemulihan dan recovery ekonomi pasca Covid-19 dan program prioritas yang akan diselenggarakan Pemko.

Fadly Amran menyampaikan terima kasihnya kepada legislatif yang telah berkenan membahas APBD 2021 dengan intens.

 ”Secara khusus saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Banggar bersama komisi-komisi DPRD yang telah bekerja keras mempercepat dan merampungkan pembahasan rancangan APBD  2021 ini. Sehingga dapat disetujui bersama sesuai jadwal yang telah ditentukan. Dengan begitu, evaluasi  gubernur dapat segera dilaksanakan,” ujarnya.

Fadly menegaskan, setelah adanya evaluasi dari gubernur, pihaknya berkomitmen akan merealisasikan anggaran ini secepatnya. Pemko juga akan serius  memaksimalkan anggaran yang terbatas di tahun 2021 ini.

"Kami akan merealisasikan kegiatan di 2021 ini secepatnya dan maksimalkan. Insyaa Allah, untuk tender pembangunan, dimulai pada Desember tahun ini juga. Selain itu, kita juga akan mencari peluang-peluang lain, seperti ke pusat dan provinsi untuk sharing dana dalam recovery ekonomi pasca Covid-19 maupun yang lainnya," jelasnya.

Sementara Mardiansyah mengatakan, DPRD akan terus melakukan pengawasan terhadap Pemko. Dia juga meminta  program-program  pembangunan, termasuk penyempurnaan Pasar Pusat,  pengerjaannya di awal tahun sudah ditenderkan. 

Di samping itu, untuk membantu pemerintah dalam penanganan Covid-19 dan recovery ekonomi, pada tahun anggaran 2021 ini DPRD juga sudah sepakat untuk meniadakan pokir.

"Ini kami lakukan untuk membantu visi-misi walikota dan membantu apa yang betul-betul dibutuhkan  masyarakat  Padang Panjang," pungkasnya. 

𝖯𝖾𝗐𝖺𝗋𝗍𝖺 : Lala/kmf

𝖤𝖽𝗂𝗍𝗈𝗋 : 𝖧𝖾𝗋𝗂 𝖲𝗎𝗉𝗋𝗂𝖺𝗇𝗍𝗈

Inisiatif Pribadi, Anggota DPRD Dari PKB Berikan Sembako Beras 1,6 Ton Kepada Warga

Inisiatif Pribadi, Anggota DPRD Dari PKB Berikan Sembako Beras 1,6 Ton Kepada Warga

Info Positif On Sunday, November 29, 2020

PadangPanjang,infonusantara.net - Di masa Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB), Herman Datuak Batuah dari partai PKB tetap berbagi sembako berupa beras kepada warga padang panjang.

Penyerahan sembako kali ini tidak saja di daerah Kelurahan Pasar Usang tetapi pembagian dilakukan sampai ke jembatan kembar Kelurahan silaing bawah, Minggu (29/11/2020).

Kalau disebut soal pekerjaan sosial Herman Datuak Batuah yang akrab disapa dengan panggilan Baher itu sangat perlu diberi acungan jempol, selama ini namanya sering disebut-sebut sebagai Donatur pembagian sembako di Kelurahan Pasar Usang dan sekitarnya.

Beliau juga salah seorang pendiri PETIR (Peduli Pendidikan dan Prestasi di Kelurahan) juga cukup banyak berkontribusi berupa perlengkapan dalam kegiatan PETIR dan memberikan bantuan berupa materi.

Pemberian bantuan sembako yang dilakukan legislator dari partai PKB ini merupakan bentuk kepedulian kepada masyarakat yang terdampak pandemi covid-19. Baher ini adalah Anggota DPRD kota Padang panjang dari Dapil Barat.

Baher menyebut kegiatan yang dilakukan ini murni dijalankan untuk membantu masyarakat, selain itu hal ini merupakan suatu keharusan atas amanah yang mengantarkan dirinya sebagai wakil rakyat di DPRD sekarang.

Paket bantuan beras ini, kata dia bukan merupakan program kedewanan, inisiatif pribadi atas kepedulian terhadap masyarakat apalagi disaat Pandemi Covid sekarang, sebutnya.

"Kegiatan ini murni dengan pembiayaan pribadi, yang bertujuan untuk membantu kebutuhan pokok masyarakat berupa beras. Kalau dikaji jumlah mungkin juga tidak banyak, karena kita juga harus membagi jumlah paket lebih banyak untuk menjangkau warga di banyak tempat," sebut Baher 

Baher mengakui tidak ingin nawaitunya dikait-kaitkan dengan kepentingan politik. Namun ditegaskannya, inilah cara partai PKB membangun rasa kebersamaan dengan masyarakat yang membutuhkan.

"Ini inisiatif pribadi saya sebagai kader PKB, berbagi untuk masyarakat dengan menyisihkan sebagian rejeki, namun tidak dapat dipungkiri, tentu masih banyak masyarakat kita yang belum dapat tersentuh dalam kesempatan bantuan kali ini," tuturnya.

Pewarta : YB

Editor : Heri Suprianto