Dua Nelayan Terbalik di Perairan Tuapejat Berhasil di Selamatkan Tim SAR Gabungan

Dua Nelayan Terbalik di Perairan Tuapejat Berhasil di Selamatkan Tim SAR Gabungan

Info Positif On Wednesday, November 25, 2020

MENTAWAI,infonusantara.net - Tim gabungan SAR Mentawai Berhasil melakukan penyelamatan terhadap dua orang nelayan yang di hantam ombak di perairan tuapejat depan batu tongga, Rabu (25/11/2020)

Operasi kecelakaan kapal (perahu nelayan terbalik) diketahui setelah mendapat informasi dari salah satu warga tuapejat atas nama Rizal sekira pukul 10.15 WIB.

Setelah mendapat informasi tim gabungan yang terdiri dari unsur SAR, Tim Rescue SAR Mentawai, TNI, Polair Mentawai, BBPD Mentawai, Satpol PP dan Masyarakat melakukan operasi dan pencarian menuju lokasi kejadian.

"Nelayan yang terbalik di hantam ombak itu Jasman (30) dan Aris (25) berhasil dilakukan evakuasi dalam kondisi selamat" ucap Kakansar Mentawai, Akmal di Tuapejat, Rabu (25/11/2020).

Kedua nelayan ini, kata Akmal hendak pergi melaut berangkat sekitar pukul 08.00 WIB. Dalam perjalanan perahu nelayan di terjang ombak, sehingga mengakibatkan perahu terbalik di perairan tuapejat tepatnya di batu tongga, kecamatan sipora Utara.

Dalam operasi pencarian dan pertolongan pihaknya menggunakan Alut RIB 02 Mentawai, Alkom & Albanav, Pal Evakuasi, Rescue Carrier, Pal Protokol Kesehatan, Kapal Masyarakat.

Saat ini kedua nalayan sudah dilakukan evakuasi ke demarga dan langsung di serahkan ke pihak keluarga.

Dengan berkahir operasi pencarian dan pertolongan terhadap kedua nelayan dinyatakan selesai dan diusulkan untuk ditutup, semua unsur yang terlibat kembali kesatuan masing-masing.

Akmal mengajak seluruh nelayan yang berada di pesisir pantai untuk waspada sebelum melakukan aktivitas melaut sangat perlu diperhatikan kondisi cuaca.

Editor : Heri Suprianto

Edhy Prabowo dan Deretan Menteri Jokowi Terseret Korupsi

Edhy Prabowo dan Deretan Menteri Jokowi Terseret Korupsi

Info Positif On Wednesday, November 25, 2020

 

Selain Edhy Prabowo, hingga kini ada empat menteri era Presiden Jokowi yang pernah ditangkap KPK maupun terseret kasus korupsi. (CNN Indonesia/Feri Agus Setyawan)

INFONUSANTARA.NET -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo  pada Rabu (25/11). Selain Edhy, sedikitnya ada empat menteri era Presiden Joko Widodo yang pernah ditangkap KPK maupun terseret kasus korupsi.

Edhy ditangkap setibanya di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, setelah melakukan perjalanan dari Honolulu, Hawaii.

"Tadi malam Menteri KKP diamankan KPK di Bandara Soetta saat kembali dari Honolulu [Amerika Serikat], yang bersangkutan diduga terlibat korupsi dalam penetapan izin export baby lobster," kata Ketua KPK Firli Bahuri lewat pesan singkat.

Tak hanya Edhy, ada sejumlah menteri era Presiden Joko Widodo yang pernah terseret kasus korupsi di KPK. Pertama, mantan Menteri Sosial Idrus Marham yang kini menjadi terpidana kasus pembangunan PLTU MT Riau 1.

Oleh Pengadilan Tipkor, Idrus dijatuhi hukuman tiga tahun penjara lantaran terbukti berperan dalam memuluskan Blackgold Natural Resource (BNR) sebagai pemegang proyek PLTU. Ia juga menerima dana dari salah satu pemegang saham BNR Johannes Kontjo.

Kemudian mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi dalam kasus penyaluran hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dan dijatuhi hukuman tujuh tahun penjara. Imam disebut sebagai salah satu penerima suap dengan nilai Rp11,5 miliar.

Suap itu dimaksudkan agar Imam mempercepat proses persetujuan dan pencairan bantuan dana hibah yang diajukan KONI kepada Kemenpora RI untuk tahun kegiatan 2018.

Selain itu ada sejumlah menteri yang namanya turut terseret dalam kasus korupsi. Salah satunya ialah mantan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. Ia disebut menerima uang Rp70 juta dalam kasus jual beli jabatan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur (Kanwil Kemenag Jatim).

Nama Lukman dibawa pada kasus jual beli jabatan Ketua Umum PPP Romahurmuziy (Rommy) yang saat itu menerima uang Rp 255 juta.

Terakhir ialah mantan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita terkait kasus dugaan suap bidang pelayaran yang menjerat Anggota DPR RI Komisi VI Bowo Sidik Pangarso.

KPK sempat menggeledah ruang kerja Enggar. Pengacara Bowo Sidik Saut Edward Rajagukguk mengatakan salah satu menteri menjadi sumber dari 400 ribu amplop yang akan digunakan untuk serangan fajar.

Dalam ke-400 ribu amplop tersebut setidaknya berisi uang berjumlah Rp8 miliar dalam pecahan Rp20 ribu dan Rp50 ribu dalam 400 ribu amplop tersebut.

Sumber:CNN Indonesia

Pemko Terima 16 Sertifikat Dari ATR/BPN Terkait Legalitas Kepemilikan Aset Tanah

Pemko Terima 16 Sertifikat Dari ATR/BPN Terkait Legalitas Kepemilikan Aset Tanah

Info Positif On Tuesday, November 24, 2020

PadangPanjang,infonusantara.net - Pemko Padang Panjang menerima sebanyak 16 sertifikat tanah dari  Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Sertifikat diserahkan secara simbolis oleh Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno didampingi Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN  Sumbar, Saiful kepada Walikota, H Fadly Amran, BBA Datuak Paduko Malano dan kepala daerah lainnya. 

Diterimanya sertifikat tanah ini, kata Wako Fadly, merupakan  bukti kerjasama antara Pemko dengan BPN Kota Padang Panjang yang bersinergi untuk mewujudkan target yang ditetapkan pemerintah pusat.

"Kita mengucapkan terimakasih dan apresiasi kepada seluruh pihak terkait yang terlibat dalam penataan aset milik negara ini. Ke depan, pensertifikatan tanah ataupun program dari pemerintah pusat ini bisa kita jalankan bersama dan bersinergi untuk mewujudkannya," sebutnya dalam acara rapat koordinasi Perbaikan Tata Kelola Aset serta Penyerahan Sertifikat Aset Tanah PT. PLN (Persero) dan Pemerintah Daerah di Wilayah Provinsi Sumatera Barat yang digelar di Grand Zuri Hotel Padang, Selasa (24/11/2020).

Dalam sambutannya, Irwan Prayitno mengatakan, dirinya mengapresiasi adanya kerjasama antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), ATR/BPN, PT. PLN dan Pemda serta lembaga lainnya dalam memberikan satu kemudahan  untuk melakukan tertib penatausahaan pengelolaan aset milik Negara.

"Dengan adanya sertifikasi ini, bisa menjadi legalitas bagi kita semuasebagai tandanya kita punya aset," sebutnya.

Sementara itu Saiful mengatakan, sepanjang tahun 2020 ini pihaknya telah mensertifikasi sebanyak 470 tanah Pemda yang tersebar di Sumbar dari target sebanyak 734 bidang tanah dengan total nilai aset sebesar Rp. 147.501.577.700.

"Insya Allah sisanya  akan dapat kami selesaikan pada bulan Desember tahun ini, dengan persyaratan yang sudah clear dan clean," katanya.

Sementara itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Sofyan Djalil yang turut hadir pada kegiatan tersebut mengapresiasi kinerja dari Pemda dan BPN yang telah melakukan penataan terhadap aset tanah milik negara ini. 

Demikian juga Wakil Ketua KPK RI, Lili Pintauli Siregar yang turut hadir, juga mengapresiasi kerja keras  Kementerian ATR/BPN untuk mengamankan aset negara dengan melakukan sertifikasi tanah.

“Kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada semua pihak yang telah bersinergi dan berkolaborasi, sebagai salah satu upaya meningkatkan capaian penertiban dan penyelamatan aset dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan publik, serta menutup celah korupsi untuk mendukung tujuan nasional yang ada pada pembukaan UUD 1945,” tutur Lili.

Hadir juga pada kesempatan tersebut, Dirjen Bakeuda Kementerian Dalam Negeri, Muhammad Ardia, Direktur Utama PT. PLN Persero, Zulkifli Zaini, Forkopimda se-Sumatera Barat dan Kepala BPKD Kota Padang Panjang, Dr. Winarno, SE. 

Pewarta : yb.kmf

Editor : Heri Suprianto

Program Gema Cermat Menggunakan Obat Dengan Aman di Launching Dinkes

Program Gema Cermat Menggunakan Obat Dengan Aman di Launching Dinkes

Info Positif On Tuesday, November 24, 2020

 

PadangPanjang,infonusantara.net - Penggunaan obat secara tepat dan aman adalah salah satu cara untuk mewujudkan layanan kesehatan yang berkualitas dan profesional.

Berpijak pada harapan tersebut, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Padang Panjang melakukan kegiatan Launching dan Sosialisasi Gerakan Masyarakat Cerdas Menggunakan Obat yang disingkat Gema Cermat, bertempat di Hotel Pangeran , Selasa (24/11/2020).

Gema Cermat merupakan program yang dicanangkan  Kementerian Kesehatan RI berdasarkan SK Menkes No. HK.02.02/7Menkes/427/2015. Dan melalui Dinkes kabupaten/kota, program Gema Cermat disosialisasikan secara massif kepada masyarakat luas.

Melalui Gema Cermat diharapkan dapat terwujud kepedulian, kesadaran, pemahaman, dan ketrampilan masyarakat dalam menggunakan obat secara tepat dan benar.

Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Kepala Dinkes Provinsi Sumatera Barat yang diwakili Kabid SDK, dr. Lila Yanwar, MARS didampingi Kepala Dinkes Padang Panjang Drs. H. Nuryanuar, Apt, MM, M.Kes.

Sosialisasi ini diadakan dari tanggal 24 sampai dengan 27 November 2020, dengan melibatkan peserta dari berbagai latar belakang profesi dan pekerjaan, antara lain perwakilan dari  Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Ikatan Apoteker Indonesia (IAI), dan Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK), perwakilan organisasi PKK kota, perwakilan organisasi Bundo Kanduang, perwakilan apoteker/TTK apotek dan toko obat se- Kota Padang Panjang.

Peserta berikutnya menghadirkan perwakilan dari  guru pengelola Unit Kesehatan Sekolah, kader Posyandu Lansia, dan kader Posyandu Penyakit Tidak Menular (PTM).

Dinkes secara aktif memfasilitasi kegiatan Gema Cermat sebagai upaya bersama pemerintah dan masyarakat untuk mewujudkan kepedulian, kesadaran, pemahaman dan keterampilan masyarakat dalam menggunakan obat secara tepat dan benar.

Nuryanuwar memandang perlu dilakukan pemberdayaan dan edukasi masyarakat agar mampu menyaring informasi yang benar dalam penggunaan obat, tutrnya.

"Peran TTK terutama apoteker, perlu ditingkatkan dalam pelayanan informasi tentang obat, baik dalam upaya kuratif, maupun promotif dan preventif" sebutnya

"Semoga dengan kegiatan sosialisasi Gema Cermat ini, masyarakat akan lebih paham dan mengerti tentang penggunaan obat secara baik dan benar. Intinya masyarakat harus cerdas dalam menggunakan obat, " harapnya.

Pewarta : yb.kmf
Editor : Heri Suprianto

Wawako Asrul Ajak UMKM Manfaatkan Perdagangan Secara Online

Wawako Asrul Ajak UMKM Manfaatkan Perdagangan Secara Online

Info Positif On Tuesday, November 24, 2020

PadangPanjang,infonusantara.net - Wakil Walikota Drs. Asrul mengajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) memanfaatkan perdagangan secara online atau e-Commerce.

Menurut Asrul, hampir seluruh pengusaha yang mengambil strategi tersebut, mampu bertahan di masa pandemi, tuturnya.

"Di tengah pandemi Covid-19 yang belum jelas kapan akan berakhir ini, hampir seluruh pengusaha yang survive telah mengambil strategi e-Commerce atau perdagangan online sebagai sebuah kenormalan baru," papar Wawako saat membuka acara Rapat Kordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Ruang VIP Balaikota, Selasa 24 November 2020.

Dipaparkan Wawako, e-Commerce menciptakan pasar yang nyaris tanpa batas. Namun demikian, tentu tidak mudah menguasai pasar yang melimpah tersebut. Para pelaku usaha dituntut untuk konsisten menghasilkan produk yang memiliki keunggulan dan daya saing, karena e-commerce juga menciptakan persaingan yang sempurna. 

Menghadapi persaingan, lanjut Wawako, para pelaku usaha harus melakukan evaluasi dan perbaikan sepanjang waktu pada produk-produknya. Sehingga ada peningkatan kualitas dari hari ke hari. Dan pada gilirannya menjadi produk yang ditunggu-tunggu pelanggan.

Dikatakan, e-Commerce dan digitalisasi pasar rakyat adalah sesuatu yang tidak terelakkan. Semua pihak, baik produsen, pedagang, konsumen bahkan pemerintah sendiri, harus siap menghadapi perkembangan tersebut. 

"Masing-masing pihak dituntut mampu menyiapkan diri dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan, agar proses peralihan dari transaksi tradisional menjadi transaksi modern, dapat berjalan mulus dan tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak," kata Wawako.

Turut hadir pada acara tersebut, Sekdako, Sonny Budaya Putra, A.P, M.Si, Staf Ahli, Iriansyah Tanjung, SE, Kacab Bank Nagari  Padang Panjang, Zulhendri, SE, Kepala BPS Padang Panjang, Arius Jonnaidi dan pejabat terkait lainnya. 

Adapun narasumber yang diundang secara virtual antara lain Kasubdit Pengelolaan Sarana Distribusi Ditjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan RI, Dicky Farabi dan Direktur Eksekutif Asparindo, Suhendro. 

Pewarta : yb.kmf

Editor : Heri Suprianto

Hadapi Pilkada 2020, Satlinmas di Berikan Pembekalan

Hadapi Pilkada 2020, Satlinmas di Berikan Pembekalan

Info Positif On Tuesday, November 24, 2020

PadangPanjang,infonusantara.net - Hindari konflik dan tingkatkan keamanan serta ketertiban dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020, Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) diberikan pembekalan.

Pembekalan tersebut berlangsung di Gedung M. Syafei, Selasa (24/11/2020) yang dihadiri Wakil Walikota Drs. Asrul, perwakilan Polres Padang Panjang, ketua KPU, ketua Bawaslu, OPD se-Kota Padang Panjang.

Wawako Asrul menyampaikan, Satlinmas merupakan garda terdepan dalam menjaga ketertiban dan menjaga kelancaran dalam pemilihan umum.

"Kondisi aman dan kondusif yang kita harapkan dari peranan Satlinmas ini," ujarnya.

Sama diketahui, tambah Wawako, dalam pemilihan nanti belum diketahui kejadian apa yang akan menimpa. Makanya dari sekaranglah diantisipasi dan dipersiapkan segala halnya.

"Kita harap semua pihak juga dapat memberikan kontribusi terhadap lancarnya pelaksanaan Pilgub di Kota Padang Panjang," harapnya.

Sementara itu, Kabid Pemadam Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat, Jhon Eriko, S.Sos menyampaikan, jumlah keseluruhan Satlinmas yang ada di Kota Padang Panjang sebanyak 307 orang. Terdiri dari Satlinmas TPS, Linmas kelurahan, Linmas kecamatan dan Linmas kota.

"Setiap TPS nantinya akan dijaga dua petugas dari Linmas," ujarnya.

Pewarta :  yb.kmf

Editor : Heri Suprianto

Bangsa Para Relawan, Optimisme Indonesia lewat Semangat Masyarakat Sipil

Bangsa Para Relawan, Optimisme Indonesia lewat Semangat Masyarakat Sipil

Info Positif On Tuesday, November 24, 2020

 

Keterangan Gambar : Ketua Pembina Masyarakat Relawan Indonesia Ahyudin (tengah) menyampaikan makna kerelawanan dalam Diskusi Kebangsaan Indonesia Bangsa Para Relawan, Selasa (24/11). Hadir juga Presiden Aksi Cepat Tanggap sekaligu Pembina Masyarakat Relawan Indonesia Ibnu Khajar (kiri) dan Pembicara Tamu Ustaz Fariz BQ (kanan).

INFONUSANTARA.NET -- Covid-19 telah memberi dampak bagi roda perekonomian, sosial, kesehatan, bahkan kondisi psikis masyarakat. Jutaan orang menjadi korban, baik secara langsung maupun tidak langsung. Di kalangan ekonomi dan bisnis, terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) massal, pedagang gulung tikar, dan pembatasan aktivitas di luar rumah yang berdampak pada pekerja upah harian. 

Di dunia kesehatan, jumlah yang terkonfirmasi terus meningkat termasuk gugurnya para tenaga medis. Dalam menghadapi kondisi darurat ini, semangat dan solidaritas masyarakat sipil dianggap perlu untuk membangkitkan optimisme bangsa di tengah narasi pesimisme.

Benih-benih optimisme terus ditanam dengan solidaritas kerelawanan terhadap sesama. Patut diakui, peran relawan sangat penting dalam membantu penanganan Covid-19 sebagai bentuk sinergi antara seluruh instrumen bangsa. Tidak hanya di sektor medis saja, relawan kemanusiaan juga dibutuhkan untuk masalah nonmedis dalam menghadapi situasi krisis akibat pandemi Covid-19 dalam melengkapi pemerintah untuk meringankan penderitaan saudara sebangsa. 

Di sisi lain, istilah “relawan” telah menjadi wacana yang populer dan kuat di tengah masyarakat. Relawan menjadi bagian pemberdayaan masyarakat dalam menciptakan perubahan dan peradaban yang lebih baik. Pun, relawan dan gerakan kerelawanan memiliki konotasi dan persepsi yang positif di tengah masyarakat. Sehingga, diperlukan upaya-upaya serius untuk menjadikan masyarakat relawan sebagai sebuah kekuatan bagi perubahan yang signifikan. Inilah menjadi alasan penting atas kehadiran Masyarakat Relawan Indonesia (MRI) sebagai aktivitas pemberdayaan masyarakat sipil dalam menjalankan misi kemanusiaan. 

Dengan kondisi krisis yang bereskalasi, gerakan kepedulian yang lebih besar pun dibutuhkan untuk meluaskan aksi-aksi nyata yang dapat meredam dampak pandemi. Gerakan ‘Bangkit Bangsaku’ yang beberapa hari lalu diinisiasi ACT, menjadi semangat utama dan akan terus digaungkan bersamaan dengan rangkaian aksi nyata berbagai elemen masyarakat dan MRI sebagai salah satu aset publik.

Peran penting relawan ini disampaikan Ahyudin selaku Ketua Dewan Pembina MRI pada launching logo MRI dan diskusi Kebangsaan (24/11). “Relawan dan aktivitas kerelawanan potensial menjadi sebuah gerakan sosial sekaligus menjadi modal sosial yang dahsyat untuk menciptakan perubahan. Hal ini karena, Indonesia tidak hanya dikenal sebagai bangsa para pahlawan namun juga bangsa para relawan. Melalui Gerakan ‘Bangkit Bangsaku’ yang diinisiasi ACT maka kehadiran MRI merupakan pasukan peradaban untuk memantik optimisme anak bangsa dengan skala yang lebih luas lagi. Relawan tidak boleh disematkan untuk apapun yang konotasinya negatif, sebab relawan dan kerelawanan adalah energi kebaikan,” ungkap Ahyudin.

Ahyudin menyampaikan pula jika setiap individu adalah relawan. Sebagai manusia, kita harus memahami setiap individu bergantung pada individu atau makhluk hidup lainnya. Hal ini karena relawan adalah sebuah kehidupan, dan kehidupan sesungguhnya adalah kerelawanan.

Dalam diskusi ini, disebutkan pula adanya banyak bencana yang telah terjadi dan peristiwa-peristiwa besar di Indonesia, semua merupakan tanda-tanda dari Yang Maha Kuasa untuk memicu kita sebagai manusia untuk meningkatkan semangat gerakan civil society. “Indonesia adalah bangsa besar dan bangsa hebat, melalui kerja-kerja hebat maka negara ini bisa kembali menjadi jati diri bangsa gotong royong, bangsa dermawan. Semua manusia adalah saudara kita, itulah objek-objek kemanusiaan. Inti dari kerelawanan adalah kesukarelaan, terlibat dalam kerja-kerja kebaikan,” tambahnya Ahyudin.

Tidak hanya sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat sipil, MRI menjadi organisasi masa yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, berupaya mengokohkan kebersamaan, membangun  harmoni sosial antar masyarakat, dan memiliki spirit nasionalisme kebangsaan. Kedepannya, peran strategis MRI, selain aktif melakukan aksi-aksi kemanusiaan, juga akan memperkuat peran pada level advokasi, dan peran makro seperti isu-isu emergency di masyarakat. Artinya, bahwa relawan MRI harus mampu memberikan kontribusi pada perubahan lingkungan masyarakat luas, nasional, bahkan lingkungan global.

Sekjen MRI, Ibnu Khajar juga menambahkan dengan tema besar "Bangkit Bangsaku", MRI menjadi salah satu tonggak yang akan menyukseskan implementasi gerakan ini di tengah masyarakat. “Pemberdayaan masyarakat sipil sangat penting. Hal ini karena  masyarakat merupakan komunitas inti dan bagian terpenting dari konstruksi sebuah bangsa dan negara. Peran masyarakat sipil juga menentukan eksistensi sebuah bangsa, derajat sebuah bangsa, dan menjadi ukuran harga diri sebuah bangsa dan negara,” kata Ibnu. Alasan itu pula, lanjut Ibnu, yang membuat masyarakat bersolidaritas mendukung satu sama lain.

“Bangsa kita butuh disemangati sebuah gerakan, penyadaran terhadap berbagai permasalahan, pembuka jalan solusi dan implementasi nyata, serta penjaga optimisme tetap menyala. Seluruh aksi ini membutuhkan kolaborasi besar berbagai elemen masyarakat. Semua anak bangsa diundang kontribusinya, menyiarkan semangat dan ide untuk bangkitkan bangsa. Bersama, kita akan gulirkan bola salju kepedulian kita untuk Indonesia,” tutup Ibnu.(*)

'Habis Gelap Terbitlah Terang' Menghargai Perjuangan Penyintas Kekerasan Dalam Rumah Tangga

'Habis Gelap Terbitlah Terang' Menghargai Perjuangan Penyintas Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Info Positif On Tuesday, November 24, 2020

 

Acara tahunan kedua 5 Desember 2020

Habis Gelap Terbitlah Terang Menghargai Perjuangan Penyintas Kekerasan dalam Rumah Tangga

Kita berkumpul bersama untuk membuat sejarah. Memperingati kematian Nelson Mandela pada 5 Desember 2013 lalu. Harapannya, apa yang kita lakukan ini, bisa menjadi katalisator perubahan.

Kali ini, acara yang digelar satu tahun sekali ini, mengangkat dan memberi penghargaan terhadap perjuangan para penyintas kekerasan dalam rumah tangga.

Selain itu, kita menyalakan kembali apa impian para pahlawan seperti Mandela, Sudirman and Kartini.

Hal itu sesuai tujuan Rahasia Mafiusa NPO:

Meningkatkan kesadaran tentang Seni dan Budaya Indonesia untuk membangun hubungan baru dengan sejarah leluhur. Serta sejarah bagi semua orang Afrika Selatan. 

Memastikan ikatan antara Indonesia dan Afrika Selatan.

Menggunakan puisi dan musik sebagai media untuk ekspresi diri dan penyembuhan.

Menggunakan bemacam kesenian sebagai alat pemersatu antara komunitas yang selama ini terpisah atau berjarak.

Abospitter (CPT)- Rapper Gracia Tobing (ID)- Penyair Na’am Grupo (ID)- NasyidTari Cewang (ID)- Tarian Prince Shapiro (USA)- Penyair Riyo (CPT)- Rapper LOR (JHB)- PenyairSuperWomen (CPT)- Cerita & motivasi Husnil Fajri (ID)- Qari PerempuanRochelle Coetzee (PTA)- Penyair Annette Muller (CPT)- Penyair Def Poets Ink (JHB)- PenyairBarkie Mckrea (CPT)- Pembicara Motivasi Tridhatu (ID)- Kolektif musik eksperimental.

Tahun ini komunitas yang berpartisipasi semakin bertambah. Termasuk dari Afrika Selatan, Indonesia, Malaysia, Jamaika, Amerika Serikat, Inggris dan masih banyak lagi!

Kita semua di seluruh dunia telah merasakan lockdown di masa pandemi ini. Waktunya untuk masuk ke dalam batin, lebih terhubung dengan Allah dan memperbanyka membantu mereka yang membutuhkan. 

Di dalam acara ini, kita gunakan untuk menginspirasi supaya tidak menyerah.Supaya terus berjuang untuk potensi yang lebih baik dalam diri kita dan komunitas kita.

Di dalam terang ada unsur kegelapan dan di kegelapan akan selalu ada cahaya, walaupun kecil. Kita merayakan semangat hidup Kartini dengan “Habis Gelap Terbitlah Terang.” Kita membagikan jalur untuk penyembuhan, serta berbagai perspekif untuk menciptakan rasa kebersamaan. 

Bergabunglah dengan 15 bintang tamu di Habis Gelap Terbitlah Terang,menampilkan puisi, tarian, music, rap, lagu, cerita, pembicara motivasi dan kesempatan Open Mic untuk membagikan ekspresi 

Anda. Hasilnya, akan digunakan untuk mengirimkan alat musik, kostum dan buku tentang Indonesia (warisan, Wali yang berasal dari Indonesia, seni tradisi) ke Afrika Selatan.

Kapan: 5 Desember 2020

Waktu: WIB 22:30/ WITA 23:30

Apa: 15 Bintang Tamu Nasional & Internasional & OPEN MIC

Dimana: Kota Cape Town & Aplikasi Zoom

Tiket: IDR 150k

 

Hubungi: +27820719414 rahasiamafiusanpo@gmail.com

Nina Alexia Brazzo, Ketua Rahasia Mafiusa NPOM

Menjematani kesenjangan antar komunitas

Pelaku Jambret Beserta BB Berhasil di Amankan Polsek Sutera

Pelaku Jambret Beserta BB Berhasil di Amankan Polsek Sutera

Info Positif On Tuesday, November 24, 2020

PESSEL,infonusantara.net - Kepolisian Sektor (Polsek) Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), Sumatera Barat kembali menangkap seorang pelaku jambret handphone, setelah kembali memangsa targetnya di wilayah tersebut.

Pelaku jambret kali merupakan remaja 20 tahun, bernama Randi Irviandi asal Kampung Pasar Gompong, Nagari Kambang Barat, Kecamatan Lengayang. Pelaku ditangkap di Padang, pada Sabtu 21 November 2020 lalu.

"Barang bukti tadi malam berhasil kami amankan (Senin 23 November 2020). Sesuai dengan LP/45/K/X/2020/SPKT Sek- Sutera tanggal 27 Oktober 2020," ungkap Kapolsek Sutera, Iptu. Welly Anoftri kepada media, Selasa 24 November 2020.

Ia menjelaskan, penangkapan saat itu, Polsek di bantu jajaran anggota Opsnal Polresta Padang.Tepat, di Cafe Happy Family Taplau, Kecamatan Padang Selatan, pelaku tak bisa mengelak.

"Ditangan terlapor, juga berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU Warna Hitam Tanpa Plat Nomor Polisi," terangnya.

Selain pelaku, saat ini pihaknya juga tengah mengintai beberapa pelaku lainnya. Menurutntnya mereka merupakan satu rekanan dalam aksi penjambretan handphone di wilayah tersebut.

"Tersangka dan barang bukti di bawa ke Mako Polsek Sutera guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku," tutupnya. 

Pewarta : Topit Marliandi

Editor : Heri Suprianto

Pemko Bersama BPJS Akan Samakan Persepsi Soal Jamkes

Pemko Bersama BPJS Akan Samakan Persepsi Soal Jamkes

Info Positif On Tuesday, November 24, 2020

PadangPanjang,infonusantara.net - Pemko dan BPJS Kesehatan Kota Padang Panjang akan menyamakan persepsi dan pandangan terkait dengan kebijakan jaminan kesehatan.

Kebijakan ini tertuang di dalam PP Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan yang telah diubah terakhir kali dengan PP Nomor 64 tahun 2020 dan Permendagri No 70 Tahun 2020.

Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah, Sonny Budaya Putra, AP, M.Si seusai mengikuti kegiatan Sosialisasi Permendagri No 70 Tahun 2020 tentang Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pekerja Penerima Upah di Lingkungan Pemerintah Daerah yang digelar BPJS Kesehatan secara virtual, Senin 23 November 2020.

Dalam kegiatan itu Ikut mendampingi Staf Ahli Bidang Ekonomi dan SDM, Yas Edizarwin, SH, Kepala BPKSDM, Rudy Suarman, AP, Kepala Dinas Kesehatan, Drs. Nuryanuwar, Apt, MM, M.Kes, MMR dan Kepala BPJS Kesehatan Kota Padang Panjang, Yusneli, S.Si, A.Pt, AAK.

"Insyaa Allah, Pemko bersama BPJS Kesehatan Kota Padang Panjang akan menyamakan persepsi dan pandangan terkait jaminan kesehatan ini. Yang jelas, patut diingat, pentingnya kepatuhan dalam melaksanakan perundang-undangan yang berlaku,” sebutnya.

Sosialisasi ini dibuka langsung Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah yang diwakili  Sekjen Bina Keuangan Daerah, Dr. Komedi, M.Si. Dalam sambutannya mengatakan, Permendagri No 70 Tahun 2020  ini merupakan tindak lanjut dari Perpres Nomor 4 Tahun 2020.

"Di mana dalam amanatnya, Pekerja Penerima Upah (PPU) adalah setiap orang yang bekerja pada pemberi kerja dengan menerima gaji/upah," jelasnya.

Lebih lanjut dijelaskan, PPU terdiri dari gubernur-wakil gubernur, walikota/bupati-wakil walikota/wakil bupati, pimpinan dan anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Daerah (PPPKD), Pegawai non Pegawai Negeri Sipil Daerah serta kepala desa dan perangkat desa.

“Persamaan besaran iuran bagi peserta PPU di lingkungan Pemda yaitu sebesar 5% dari gaji atau upah perbulan. Dengan rincian 4% dibayari pemberi kerja dan 1% oleh peserta," ungkapnya. 

Pewarta : Lala-kmf

Editor : Heri Suprianto

20 Warga TPL Ikuti Pelatihan Usaha di Bidang Tata Rias

20 Warga TPL Ikuti Pelatihan Usaha di Bidang Tata Rias

Info Positif On Tuesday, November 24, 2020

PadangPanjang,infonusantara.net - Para ibu rumah tangga di Kelurahan Tanah Pak Lambik (TPL), Kecamatan Padang Panjang Timur ikuti pelatihan tata rias yang digelar pihak kelurahan, Senin 23 November 2020. 

Dalam pelatihan itu Instruktur di datangkan dari Institut Seni Indonesia (ISI) Padang Panjang. Kegiatan dibuka Camat Padang Panjang Timur dengan peserta sebanyak 20 orang.

"Pelatihan ini dilaksanakan guna meningkatkan sumber daya manusia, yang berbasis kompetensi dalam pengembangan usaha yang memberikan manfaat ekonomi bagi warga" ucap Doni Rahman dt Simarajo

Dia menyebut, peluang usaha di bidang tata rias kini tumbuh dengan cepat. Sehingga sangat baik bila ibu-ibu yang memiliki bakat, ditambah dengan kompetensi melalui pelatihan keterampilan merias.

"Saya berharap kelurahan bisa memfasilitasi lebih lanjut bila ada para ibu yang berminat membuka dan mengembangkan usaha tata rias,” ujarnya.

Sementara itu, Lurah TPL melalui Sekretaris Lurah, Muryenti mengatakan, tujuan kegiatan ini agar peserta dapat mengembangkan minat, bakat serta keterampilan dalam hal tata rias.

Selain mampu berhias untuk diri sendiri, juga dapat menjadi bekal untuk pengembangan profesi dengan membuka salon kecantikan, ujarnya.

”Harapan kami setelah pelatihan ini peserta mampu mengaplikasikannya,” harapnya, sembari menambahkan, selesai mengikuti pelatihan ini peserta juga diberi alat make up dari kelurahan.

Pewarta : Lala-kmf

Editor : Heri Suprianto

Kejari : Bila Menemukan Praktek Pungli Segera Lapor ke Sekretariat UPP Rumah Aspirasi

Kejari : Bila Menemukan Praktek Pungli Segera Lapor ke Sekretariat UPP Rumah Aspirasi

Info Positif On Tuesday, November 24, 2020

 

PadangPanjang,infonusantara.net - Kepala Kejaksaan Negeri Kota Padang Panjang Dwi Indrayati, SH, MH melalui Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara, Minang Sazali, mengimbau semua pihak melaporkan ke Unit Pemberantasan Pungli (UPP) bila ada menemukan praktek pungutan liar (pungli).

Dikatakannya, dukungan seluruh unsur, baik aparatur pemerintah maupun masyarakat, diperlukan mengawasi praktek pungli ini. Hal itu lantaran pungli merupakan perbuatan melanggar hukum, meminta pembayaran sejumlah uang yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

“Praktek pungli,  telah merusak sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, efisien, dan mampu menimbulkan efek jera,” papar Sazali pada acara Sosialisasi Pencegahan Pungli di Lingkungan Pemko Padang Panjang, Senin, 23 November 2020 di Halaman Balaikota.

Menurutnya, ketidakpastian pelayanan akibat prosedur pelayanan yang panjang dan melelahkan merupakan salah satu faktor. Akibatnya, masyarakat mencari cara mendapatkan pelayanan secara cepat tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Di sisi lain, penyalahgunaan jabatan atau kewenangan dan faktor ekonomi karena penghasilan yang tidak mencukupi kebutuhan hidup, dan tidak sebanding dengan tugas/jabatan diemban, membuat seseorang terdorong untuk melakukan pungli.

"Hal ini di perlukan berbagai upaya dan inovasi pelayanan sehingga dapat mengurangi birokrasi yang panjang, guna memberantas pungli," ujarnya.

Sazali memaparkan, inovasi bisa berupa penggunaan sistem pelayanan secara online, memberikan atensi terhadap persoalan pungli di lingkungan OPD masing-masing serta Mendorong Unit Pemberantasan Pungli untuk melaporkan kegiatan yang telah dilakukan berupa laporan tertulis serta dokumentasinya.

Sosialisasi ini, bersamaan dengan apel pagi yang dipimpin Sekretaris Daerah, Sonny Budaya Putra AP, M.Si yang dihadiri jajaran ASN Pemko.

Sekdako menyampaikan, jangan sampai pungli terjadi di lingkungan Pemko. Penindakan bagi pegawai negeri yang terbukti melakukan pungli, selain diatur dalam Pasal 423 KUHP, juga dapat ditindak dengan Pasal 12 huruf e UU No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, dengan ancaman hukuman penjara minimal 4 (empat) tahun dan maksimal 20 (dua puluh) tahun. ASN Diberhentikan secara tidak  hormat dan tidak mendapatkan pensiun.                                                                                            Terpisah, Kepala Inspektorat, Dr. Syahril, SH, MH menyampaikan, masyarakat yang melihat indikasi pungli, bisa langsung mendatangi Rumah Aspirasi, atau pihak kepolisian maupun kejaksaan.

“Sekretariat UPP ada di Rumah Aspirasi. Silahkan melapor ke sana. Atau hubungi nomor Lapor Wali di 08116690112, yang terhubung melalui SMS atau WA,” katanya.

Pewarta : Lala-kmf
Editor : Heri Suprianto