Survei Indikator:Publik Makin Tak Percaya Polri, KPK,DPR! Kepercayaan Meningkat untuk TNI Juga Presiden

Survei Indikator:Publik Makin Tak Percaya Polri, KPK,DPR! Kepercayaan Meningkat untuk TNI Juga Presiden

Info Positif On Monday, October 19, 2020

 

ILUSTRASI: Gedung KPK (istimewa)

INFONUSANTARA.NET -- Di tengah pandemi Covid-19, tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga negara masih terbilang cukup tinggi.

Akan tetapi, ada juga sejumlah lembaga negara yang mengalami penurunan tingkat kepercayaan publik cukup tajam.

Di antaranya adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Polri dan DPR.

Hal itu sebagaimana hasil survei yang dirilis lembaga survei Indikator, Minggu (18/10/2020).

Dalam hasil survei tersebut, tingkat kepecayaan publik terhadap KPK terus mengalami penurunan, menjadi 73,2 persen.

Padahal pada survei Februari 2020, tingkat kepercayaan publik terhadap KPK mencapai 81,3 persen.

Sedangkan pada survei Mei dan Juli, angka 74,7 persen tidak berubah.

Penurunan kepercayaan publik juga dialami Korps Bhayangkara yang pada bulan September 2020 mencapai 72,9 persen.

Kepercayaan publik kepada Polri sempat mencapai 85,6 persen pada survei Februari 2020.

Namun anjlok di angka 79,4 persen pada Mei 2020 dan 75,3 persen pada Juli 2020.

Kepercayaan paling rendah dicatatkan DPR RI di mana hanya 58,3 persen pada September.

Angka itu jauh menurun dibanding pada Februari lalu yang mencapai 74,6 persen.

Lalu terjun di angka 60,1 persen pada Mei dan 57,6 persen pada bulan Juli.

Sebaliknya, Kepercayaan terhadap Presiden justru naik signifikan dibanding bulan Juli lalu yang mencapai 79,1 persen, kini melonjak menjadi 85,5 persen.

Pun demikian dengan TNI yang terus mengalami kenaikan kepercayaan publik sejak Mei 2020 dan menjadi satu-satunya lembaga negara yang memiliki tingkat kepercayaan publik paling tinggi.

Saat itu, sebanyak 85,5 persen publik menyatakan percaya terhadap TNI, lalu naik menjadi 88,00 persen di bulan Juli.

Kini, lembaga yang dipimpin Marsekal TNI Hadi Tjahjanto itu dipercaya oleh 89,9 persen publik.

Untuk diketahui, survei Indikator ini menggunakan metode kontak telepon dengan sample sebanyak 1.200 responden yang dipilih secara acak.

Survei ini disebut memiliki margin of error sekitar lebih kurang 2,9 persen dengan tingkat kepercayaan mencapai 95 persen.

Sedangkan periode survei dilakukan pada 24 sampai 30 September 2020.

Source:(pojoksatu/fajar)

Blak blakan! Nikita Mirzani:Makanya, Jangan Berantem Sama Niki Deh

Blak blakan! Nikita Mirzani:Makanya, Jangan Berantem Sama Niki Deh

Info Positif On Monday, October 19, 2020

Nikita Mirzani (istimewa)

INFONUSANTARA.NET -- Aktris Nikita Mirzani mengaku santai meski dirinya kerap bertengkar di media sosial.

Hal tersebut disampaikan Nikita Mirzani saat berbincang dalam podcast Atta Halilintar di YouTube. 

“Apa rasanya jadi artis yang paling sering berantem?,” tanya Atta Halilintar, Minggu (18/10).”Biasa aja,” jawab Nikita Mirzani.

Mantan istri Dipo Latief itu tidak ambil pusing walaupun dirinya sering bermasalah dengan orang lain.

Nikita Mirzani menganggap itu semua sebagai bagian dari kehidupan.

“Karena itu algoritma kehidupan,” ujar pemain film Nenek Gayung itu.

Nikita Mirzani tidak memungkiri bahwa popularitas dirinya di media sosial memberi untung ketika bertengkar.

Selain suaranya lebih didengar, dia mengaku banyak mendapat jasa promosi di akun Instagram miliknya.

“Makanya Niki bilang ke orang-orang, jangan berantem sama Niki deh. Karena Niki punya media sosial wadah buat mencurahkan apapun di situ,” jelasnya.

“Nah bedanya lawan Niki bukan orang top, bukan siapa-siapa, jadi mereka tidak lebih dilihat. Pasti orang berpacunya ke Niki. Selain itu dapat endorse,” imbuh Nikita Mirzani. 

Source: (jpnn/fajar)

Dituduh Ingin Gulingkan Jokowi,Gatot Nurmantyo: Saya dan Pak Din Syamsudin Kami Ini Sudah Pensiun Tak Punya Power Lagi

Dituduh Ingin Gulingkan Jokowi,Gatot Nurmantyo: Saya dan Pak Din Syamsudin Kami Ini Sudah Pensiun Tak Punya Power Lagi

Info Positif On Monday, October 19, 2020

Gatot Nurmantyo dan Din Syamsudin (istimewa)

INFONUSANTARA.NET -- Gerakan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) di bawah komando Jenderal TNI (Purn) Gatot Nurmantyo dan Prof Din Syamsuddin dinilai sarat kepentingan politik. Bahkan keduanya dituduh ingin menjatuhkan Presiden Joko Widodo.

Terhadap tuduhan tersebut, mantan Panglima TNI ini hanya menanggapinya dengan senyum. Dalam perbincangannya dengan Refly Harun, Gatot mengatakan tuduhan tersebut sangat tidak beralasan.

Mengingat dia dan Din Syamsuddin kini rakyat biasa, yang tidak punya power lagi.

“Saya dan Pak Din Syamsuddin itu punya apa? Saya sudah rakyat biasa, pensiunan tentara kemudian Prof Din Syamsuddin juga bukan lagi ketum PP Muhammadiyah. Sudah tidak punya anak buah, bagaimana caranya menggulingkan pemerintahan?,” ungkap Presidium KAMI ini dalam kanal Refly Harun di YouTube.

Dia balik mempertanyakan terhadap pihak-pihak yang menuduhnya ingin menggulingkan pemerintahan yang sah, apakah selama ini ada indikasinya.

“Apakah selama ini saya memang ada indikasi seperti itu?,” sambungnya.

Dia lantas menceritakan, sejak pertama kali KAMI melakukan deklarasi di tugu Proklamasi, tiba-tiba ada banner yang bertuliskan “Turunkan Jokowi”.

Bersamaan itu kemudian ada demo lagi. Saat itu KAMI langsung dicap ingin menggulingkan pemerintahan yang sah.

“Padahal yang masang (banner) siapa, kami sendiri tidak tahu kok,” ucapnya.

Setelah kejadian itu, lanjut Gatot Nurmantyo, setiap ada KAMI selalu ada keramaian-keramaian (penolakan). Seolah-olah KAMI ini sesuatu yang sangat berbahaya.

“Berbanding terbalik dengan tujuan KAMI dan yang dilakukan, ya saya ketawa saja,” imbuhnya.

Sejak awal KAMI terbentuk, Gatot mengaku sudah menyampaikan bahwa ini organisasi perjuangan, yang penuh dengan tantangan, hambatan, dan juga ancaman.

Siapkan mental, karena kadang-kadang menyuarakan kebenaran itu sulit. Lebih sulit dibandingkan menyuarakan ketidakbenaran. 

Source: (jpnn/fajar)

Lobi Presiden Bebaskan Aktivis KAMI, Arief Poyuono: Mereka Bukan Penjahat Negara

Lobi Presiden Bebaskan Aktivis KAMI, Arief Poyuono: Mereka Bukan Penjahat Negara

Info Positif On Sunday, October 18, 2020

 

Arief Poyuono (istimewa)

INFONUSANTARA.NET -- Arief Poyuono mengaku sudah melobi Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar memerintahkan Kapolri Jenderal Idham Azis untuk membebaskan dua aktivis KAMI (Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia) yang ditangkap dan ditahan oleh Bareskrim Mabes Polri.

Kedua aktivis KAMI yang dibela Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja (FSP) BUMN Bersatu itu adalah Syahganda Nainggolan dan Jumhur Hidayat. Keduanya sudah berstatus tersangka dan ditahan.

“Yang pasti saya sudah sampaikan ke orang kepercayaan Pak Jokowi agar Syahganda dan Jumhur dibebaskan. Segera,” ucap Arief, saat dikonfirmasi jpnn.com (grup FAJAR), Sabtu (17/10/2020).

Namun, mantan wakil ketua umum Partai Gerindra ini tidak menyebut siapa orang kepercayaan Presiden Ketujuh RI yang dia titipi pesan itu. Arief berharap agar Syahganda dan Jumhur dibebaskan dari penahanan, dan kasusnya dihentikan atau SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan).

“Ya dibebaskan dulu yang penting, dan kemudian SP3-lah,” tegasnya.

Arief Poyuono menilai dua aktivis KAMI itu bukan penjahat negara, dan bukan seorang teroris apalagi koruptor. “Artinya Kapolri harus melihat itu semua,” ucap Arief.

Menurutnya, Syahganda dan Jumhur merupakan tokoh pergerakan demokrasi yang memang saat ini sedang berbeda pendapat dengan pemerintah, dan sering mengkritik pemerintah.

Namun, kata Arief, tujuan mereka mengkritik pemerintah bukan untuk makar, tetapi masih dalam koridor di sebuah negara demokrasi. Apalagi, pemerintahan ini membutuhkan kritik supaya bisa dinilai kinerjanya.

Selain itu, Arief juga meyakini bukan Presiden Jokowi yang memerintahkan penangkapan Syahganda dan Jumhur. “Saya curiga orang-orang dekat Jokowi yang memerintahkan mereka ditangkap dan ditahan,” ungkap Arief.

Pria kelahiran Jakarta, 4 Februari 1971 ini mengatakan, bila Syahganda dan Jumhur memang diduga melanggar UU ITE, maka diproses saja secara elegan. Polisi tinggal memanggil keduanya dan melakukan pemeriksaan untuk diklarifikasi soal tulisannya di media sosial.

“Diperiksa saja dulu, tidak perlu ditahan dan digelandang macam koruptor-koruptor, Djoko Chandra dan para bandar narkoba. Tidak (perlu) digelandang dan ditunjukkan pada publik,” pungkas Arief Poyuono.

Source:JPNN 

Kapitra Ampera Prediksi Kegaduhan Berlanjut Sampai Akan Ada Perebutan Kekuasaan

Kapitra Ampera Prediksi Kegaduhan Berlanjut Sampai Akan Ada Perebutan Kekuasaan

Info Positif On Sunday, October 18, 2020

Foto Kapitra Ampera
Warning dari Politisi PDIP, Akan Ada Perebutan Kekuasaan.(istimewa)

INFONUSANTARA.NET -- Pengacara sekaligus politikus PDI Perjuangan Kapitra Ampera mengingatkan rakyat untuk mewaspadai kegaduhan politik yang saat ini terjadi.

Kapitra memprediksi, kegaduhan demi kegaduhan ini akan terus berlanjut sampai ada perebutan kekuasaan.

"Kegaduhan ini tampaknya belum akan selesai sampai agenda-agenda terselubung untuk perebutan kekuasaannya tercapai," kata Kapitra dalam keterangan tertulisnya yang diterima jpnn.com, Minggu, 18 Oktober 2020.

Karena itu, eks pengacara Habib Rizieq Shihab ini meminta rakyat untuk waspada, dan menolak dipengaruhi oleh kelompok-kelompok yang punya hasrat merebut kekuasaan yang sah.

"Mereka yang mempunyai hasrat dan ambisi nafsu kekuasaan, seperti tak lagi peduli dengan bangsa, dan terus membuat kegaduhan politik," tegas Kapitra.

Di tengah kegaduhan ini, katanya, kelompok-kelompok tersebut kemudian menyerang sisa energi dengan memunculkan isu-isu yang tak produktif.

Kegaduhan demi kegaduhan menurutnya akan terus diciptakan dengan berbagai macam cara. Mulai menebar kebencian di media sosial, hingga ada yang terang-terangan menghujat dan menghasut di depan umum.

"Sebagian bahkan menghasut dan turut dalam demonstrasi yang merusak, sehingga menimbulkan korban dan kerusakan ada fasilitas umum," ucap pria kelahiran Padang, 20 Mei 1966 ini.

Saat ditanya siapa pihak yang dia sebut akan merebut kekuasaan itu, Kapitra tidak menjawab secara eksplisit.

"Oleh orang yang selalu turun ke jalan, baik yang mengatasnamakan agama maupun moral," jawab Kapitra.

Dia menyebutkan bahwa negara memang memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berpendapat, berpolitik, dan bebas untuk mengoreksi serta mengkritisi jalannya pemerintahan.

"Namun sayangnya kebebasan dalam demokrasi itu dijadikan alat politik kekuasaan yang agitatif dan destruktif bagi sekelompok masyarakat," jelas Kapitra.

Dia juga menilai bahwa bagi pihak yang mengincar kekuasaan yang sah, kebebasan berpendapat menjadi corong untuk membuat kegaduhan, sehingga tak salah masyarakat jadi berprasangka buruk terhadap kinerja dan kebijakan pemegang kekuasaan saat ini.

Bahkan tambahnya, kegaduhan-kegaduhan sengaja diciptakan untuk memproyeksikan kepada rakyat bahwa seakan-akan segala kesulitan yang terjadi sekarang ini adalah akibat ketidakbecusan pemerintah dalam mengelola negara.

Source:JPNN

Pengcab Perpani Kota Padang Laksanakan Seleksi Atlit Panahan Berprestasi Menuju Porprov 2021

Pengcab Perpani Kota Padang Laksanakan Seleksi Atlit Panahan Berprestasi Menuju Porprov 2021

Info Positif On Sunday, October 18, 2020

Foto bersama Ketum Pengcab Perpani Kota Padang Rustam Efendi dengan Atlit Panahan Kota Padang dan pengurus.

INFONUSANTARA.NET -- Pengurus Cabang Persatuan Panahan Seluruh Indonesia (Pengcab Perpani) Kota Padang Sumatera Barat laksanakan seleksi atlit cabang olahraga panahan dalam mencari bibit panahan yang handal menuju Porprov 2021.

Sekretaris Umum Peba Rasaki, Syafrizal mengatakan dalam seleksi kali ini untuk pertandingan di ikuti sebanyak 37 orang atlit, dimana pertandingan dibagi dan dilaksanakan pada dua lokasi.

Untuk atlit Barebow di ikuti 19 orang  bertanding di lapangan GOR H Aguslim sementara 18 atlit Recurve dan Standard Bow laksanakan seleksi di lapangan Wirabraja Tarandam.

Sekretaris umum Peba Rasaki, Syafrizal menyampaikan, untuk Kota Padang dari 6 Clup panahan di ikuti oleh 4 Club panahan yang mendaftar dalam seleksi kali ini, yakni dari Semen Padang Archery Club, Wirabraja Archery Club, Sabalango Archery Club dan Padang Archery Club.

"Jumlah atlet dari semua club panahan saat ini yang junior dan senior ada sebanyak lebih kurang sebanyak 65 orang atlit,"pungkasnya.

Ketua Umum Pengcab Perpani Kota Padang Rustam Efendi mengatakan bahwa  seleksi atlet Perpani Kota Padang yag tujuannya untuk melihat perkembangan atlit dan menampung wadah atlit  berpestasi di tingkat provinsi maupun nasional, "katanya .

Lebih lanjut Rustam Efendi menyampaikan kegiatan ini juga merupakan salah satu langkah bagi Pengcab untuk mensosialisasikan cabang olahraga panahan ini. 

"Tentunya harapan kita dari pengurus cabang Perpani Kota Padang olahraga panahan ini bisa berkembang lebih maju lagi kedepanya seperti sepak bola, futsal,dan cabang olahraga lainnya yang sudah dikenal umum masyarakat, "ujar Rustam Efendi yang juga anggota DPRD Kota Padang ini.

Mudah - mudahan melalui cabang olahraga panahan ini , menjadi ajang persatuan, menciptakan atlit - atlit tingkat internasional,minimal nasional harapan kita bersama untuk kedepanya.

Tak lupa pula kami dari pengurus Perpani Kota Padang mengucapkan terimakasih kepada Bank Nagari serta CV CECAC yang telah ikut membantu mensukseskan kegiatan seleksi atlit panahan di 2020 ini. "Alhamdulillah seleksi kali ini telah dilaksanakan dengan baik tanpa ada kendala, "pungkas Rustam Efendi.(Inf)

Akui Sosok Mamak dan Santun dalam Diri Indra Catri, Emak - emak di Pasaman Siap Perjuangkan NA-IC

Akui Sosok Mamak dan Santun dalam Diri Indra Catri, Emak - emak di Pasaman Siap Perjuangkan NA-IC

Info Positif On Sunday, October 18, 2020

 

Indra Catri bersama emak emak di Bonjol Kabupaten Pasaman 

INFONUSANTARA.NET -- Emak - emak  di sejumah nagari di Kecamatan Bonjol, Kabupaten Pasaman, jatuh hati dengan kesantunan Indra Catri ketika berbicara dan bersikap.Kesantunan itu pula yang menjadi alasan bagi kaum ibu ini untuk mendukung Indra Catri terus berjuang dalam Pilgub Sumatera Barat 2020.

Sikap santun dinilai Emak-emak di Bonjol tak terlepas dari sosok mamak yang melekat dalam diri Indra Catri. Sebagai mamak, Indra Catri dianggap bijaksana dalam bersikap dan selalu menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya.

Salah seorang emak-emak di Bonjol, Yenti Nirmala, mengatakan bahwa selain memiliki sifat santun dan bijaksana, Indra Catri juga memiliki sosok pemimpin yang dibutuhkan masyarakat karena kinerjanya sudah nyata dan jelas.

“Masyarakat di Pasaman sudah tahu dengan Indra Catri. Dia sering ke daerah ini karena masa kecilnya juga dihabiskan di Pasaman,” katanya, Sabtu (17/10).

Oleh sebab itu, Yenti yakin emak-emak di Kecamatan Bonjol memilih pasangan nomor urut 2 dalam Pilgub Sumbar 2020, yakni Nasrul Abit-Indra Catri. Ia juga sudah bertemu dengan Indra Catri ketika calon wakil gubernur itu berkunjung ke Pasaman.

Emak-emak lainnya dari Jorong kampung Hangus, Nagari Koto Kaciak, Bonjol, Rosma mengatakan bahwa ia juga mendukung Indra Catri dalam pesta demokrasi kali ini. Ia berharap Bupati Agam dua periode ini terus rendah hati, santun, dan bijaksana jika nanti terpilih.

“Kami hanya berharap mamak kami seperti adanya sekarang yang bisa memberi nasehat kepada anak kemenakannya,” ujarnya.

Kepada emak-emak tersebut, Indra Catri mengatakan bahwa ia mendampingi Nasrul Abit pada pilkada ini untuk membawa Sumbar menjadi provinsi yang unggul dalam semua hal, seperti tata kelola pemerintahan, pendidikan, ekonomi, infrasruktur pembangunan jalan, dan sosial kemasyarakatan.

“Pasaman bagi saya sudah seperti kampung halaman juga karena masa kecil saya habiskan di sini. Banyak kenangannya,” ucapnya.

Karena itu, Indra Catri meminta dukungan masyarakat Pasaman. Ia juga datang langsung ke tengah masyarakat untuk memohon doa restu dari semua lapisan masyarakat di daerah setempat. (*)

Andre Rosiade dan NA-IC akan Bagikan Sejuta Masker di Sumbar, Komitmen pada Kemendagri dan Perda AKB

Andre Rosiade dan NA-IC akan Bagikan Sejuta Masker di Sumbar, Komitmen pada Kemendagri dan Perda AKB

Info Positif On Sunday, October 18, 2020

 

Ketua DPD Gerindra Sumbar Andre Rosiade dan Cagub-Cawagub Sumbar Nasrul Abit dan Indra Catri.

INFONUSANTARA.NET - Kemendagri meminta kampanye Pilkada 2020 diwarnai bagi-bagi masker. Gerindra Sumatra Barat berkomitmen menaati permintaan tersebut, selain adanya Perda Adaptasi Kebiasaan Baru di Sumbar, dengan menjanjikan bagi-bagi sejuta masker.

“Kami akan membagi-bagikan 1 juta masker di Sumbar. Ini bagian dari komitmen kami untuk mematuhi Kemendagri dan Perda Adaptasi Kebiasaan Baru di Sumbar,” kata Ketua DPD Gerindra Sumbar Andre Rosiade kepada wartawan, Sabtu (17/10).

Pembagian masker ini merupakan bagian dari kampanye Nasrul Abit-Indra Catri, paslon yang diusung Gerindra di Pilgub Sumbar. Jenis masker yang dibagikan adalah masker kain.

“Masker kain yang ber-SNI, sesuai standar pemerintah,” ujar Ketua Harian Ikatan Keluarga Minang ini. Seperti diketahui, Mendagri Tito Karnavian meminta pasangan calon Pilkada 2020 berkampanye dengan menggunakan alat peraga kampanye (APK) yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Tito meminta paslon menggunakan APK yang mendukung pencegahan COVID-19, seperti masker.

“Tolong sampaikan kepada para kontestan dan timses untuk membagikan sebanyak-banyaknya, alat proteksi, masker. Tapi beda, bukan masker biasa. Masker dengan ada gambar paslon, nomornya, pesannya apa, ‘pilih saya, COVID daerah kita akan aman’, misalnya, ‘yang PHK tidak ada’. Yang namanya janji boleh saja,” kata Tito dalam rapat ‘Analisis dan Evaluasi Kampanye Pilkada Serentak 2020’, di kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Jumat (2/10/2020).

Di sisi lain, DPRD Sumbar telah mengesahkan rancangan perda khusus tentang adaptasi kebiasaan baru menjadi perda. Perda tersebut disahkan untuk menjadi landasan kebijakan menekan laju penyebaran virus Corona (COVID-19).

Pengesahan perda dilakukan melalui rapat paripurna di gedung Dewan, Jumat (11/9/2020). Rapat dipimpin Ketua DPRD Sumbar Supardi. Gubernur Sumbar Irwan Prayitno terlihat hadir menerima berkas keputusan DPRD setelah meneken nota kesepakatan.

“Alhamdulillah, hari ini kita sudah punya perda. Kami berterima kasih kepada kawan-kawan Pansus DPRD yang telah bekerja keras menyelesaikan perda ini dalam waktu cepat,” kata Ketua DPRD Sumbar Supardi. (r)

Kelihatan Warna Aslinya! Sindir Rizal Ramli pada Gatot Nurmantyo

Kelihatan Warna Aslinya! Sindir Rizal Ramli pada Gatot Nurmantyo

Info Positif On Sunday, October 18, 2020

Rizal Ramli (kiri) Gatot Nurmantyo (kanan )

INFONUSANTARA.NET – Ekonom senior, Rizal Ramli rupanya kaget dengan pernyataan Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Jenderal TNI (purn) Gatot Nurmantyo soal undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja.

Seperti diberitakan, Gatot menilai baik adanya Undang-undang Omnibus Law. Menurutnya, UU itu akan mendatangkan investor dan memangkas pengangguran.

Rizal Ramli menilai pernyataan Gatot tersebut seperti seorang juru bicara pemerintah. Rizal kemudian menyentil mantan Panglima TNI itu.

“Lha kok sudah jadi jubir?” tuturnya dalam akun Twitter pribadi @RamliRizal, dikutip Sabtu (17/10).

Seharusnya, menurut Rizal Ramli, Gatot Nurmantyo sekarang fokus pada pembebasan para tokoh KAMI yang ditangkap. Seperti diketahui, hingga saat ini ada sejumah aktivis KAMI yang ditangkap polisi di antaranya, Syahganda Nainggolan dan Jumhur Hidayat.

“Piye toh? Bukannya keluarin Syahganda, loyalis situ?” sindirnya.

Rizal Ramli mengatakan, Omnibus Law itu perkaya oligarki dan menindas buruh. Dia pun diduga kembali menyindir Gatot. Dia menilai Gatot di lain sisi setuju dengan Omnibus Law, tetapi di sisi lain, setuju dengan isi dari UU tersebut.

“Ada yang tidak setuju UU Omni-Cilaka karena prosesnya banyak pat-gulipat, tapi setuju dengan roh dan isinya:” ucap Rizal Ramli.

“Padahal UU itu akan semakin memperkaya oligarki, dengan menindas buruh & abaikan hak2 adat dan lingkungan hidup. Jadi kelihatan warna aslinya deh berpihak kemana.” katanya lagi.

Sebelumnya, Gatot Nurmantyo menilai, Undang-undang Omnibus Law yang telah disahkan pemerintah dan DPR, mempunyai tujuan mulia. Yaitu mendatangkan investor dan membuka lapangan kerja.

“Undang-undang (Omnibus Law-red) ini, saya tahu tujuannya sangat mulia, karena dengan demikian investasi akan datang, roda ekonomi berputar, ekspor banyak pajak masuk banyak kembali lagi ke masyarakat, sehingga sandang, pangan papan masyarakat bisa.” Ujar Gatot Nurmantyo saat berbincang dengan Refly Harus di Chanel YouTube Refly Harun, Sabtu (17/10).

Namun, Gatot mengkritik proses dari pembuatan Undang-undang itu sendiri yang tidak transparan. “Prosesnya seperti siluman, tengah malam diadakan rapat. Tidak jelas, tidak transparan.” Pungkas Gatot.

Source: fajar.co.id

Teriak Allahu Akbar! Pelaku Penggal Guru Pembahas Kartun Nabi Muhammad

Teriak Allahu Akbar! Pelaku Penggal Guru Pembahas Kartun Nabi Muhammad

Info Positif On Sunday, October 18, 2020

 

Ilustrasi (istimewa)

INFONUSANTARA.NET -- Gara-gara memperlihatkan kartun Nabi Muhammad ke anak-anak muridnya, seorang guru sejarah di Prancis ditikam hingga tewas di dekat sekolah.

Tindakan guru tersebut dianggap menghujat umat Islam, kata pejabat Prancis. Penyerang ditembak mati oleh polisi tidak jauh dari lokasi serangan pada Jumat sore, di daerah permukiman di pinggiran barat laut Paris.

"Salah satu warga kami dibunuh hari ini karena dia mengajar, dia mengajar murid-muridnya tentang kebebasan berekspresi," kata Presiden Prancis Emmanuel Macron kepada wartawan di lokasi serangan itu.

"Rekan kami diserang secara mencolok, menjadi korban serangan teroris. Kami akan bertindak. Dengan tegas, dan cepat," kata Macron.

Insiden itu menggemakan serangan lima tahun lalu di kantor majalah satir Charlie Hebdo yang menerbitkan karikatur Nabi Muhammad.

Penerbitan karikatur Nabi Muhammad itu menimbulkan masalah di masyarakat Prancis.

Pembunuhan yang menargetkan seorang guru, ditafsirkan oleh banyak tokoh masyarakat sebagai serangan terhadap esensi kenegaraan Prancis, dengan nilai-nilai yang dianutnya yaitu sekularisme, kebebasan beribadah, dan kebebasan berekspresi.

"Malam ini, Prancis diserang," ujar Menteri Pendidikan Jean-Michel Blanquer dalam cuitannya di Twitter.

Korban serangan menderita beberapa luka di leher, menurut seorang perwakilan polisi mengatakan, bahwa guru tersebut dipenggal dalam serangan itu.

Penyiar Prancis BFMTV melaporkan bahwa tersangka penyerang berusia 18 tahun dan lahir di Moskow. Petugas penegak hukum tidak menyebutkan nama penyerang, atau korbannya.

Sumber polisi mengatakan bahwa saksi mendengar penyerang berteriak "Allahu Akbar" atau "Tuhan Yang Maha Besar".

Serangan terjadi di jalan di depan sekolah menengah tempat korban bekerja, di pinggiran kota Conflans Sainte-Honorine.

Daerah tersebut merupakan lingkungan kelas menengah dengan banyak penduduk yang pulang pergi bekerja di Paris.

Menurut laporan media Prancis, guru yang terbunuh itu awal bulan ini menunjukkan kartun itu kepada siswanya sebagai bagian dari pelajaran kewarganegaraan.

Sebuah rangkaian pesan di Twitter yang dikirim pada 9 Oktober berisi video seorang pria yang mengatakan putrinya, seorang Muslim, adalah salah satu murid di kelas. Dia terkejut dan kesal dengan tindakan guru tersebut.

Pria dalam video tersebut mendesak pengguna Twitter untuk mengadu kepada pihak berwenang.

Prancis selama beberapa tahun terakhir telah mengalami serangkaian serangan kekerasan oleh militan, termasuk pembunuhan Charlie Hebdo 2015, dan pemboman juga penembakan pada November 2015 di teater Bataclan dan beberapa lokasi di sekitar Paris yang menewaskan 130 orang.

Kurang dari sebulan yang lalu, seorang pria asal Pakistan menggunakan pisau daging menyerang dan melukai dua orang yang sedang merokok di luar kantor tempat Charlie Hebdo bermarkas pada saat serangan 2015.

Masalah kartun tersebut dihidupkan kembali bulan lalu ketika Charlie Hebdo memutuskan untuk menerbitkannya kembali bertepatan dengan dimulainya persidangan terkait serangan 2015.

Al-Qaeda, kelompok militan Islam yang mengaku bertanggung jawab atas pembunuhan tersebut, mengancam akan menyerang Charlie Hebdo lagi setelah menerbitkan ulang kartun tersebut.

Majalah itu mengatakan bulan lalu bahwa penerbitan ulang kartun tersebut untuk menegaskan haknya atas kebebasan berekspresi, dan untuk menunjukkan bahwa mereka tidak akan diam oleh serangan kekerasan. Pendirian itu didukung oleh banyak politisi dan tokoh masyarakat Prancis terkemuka.

Menanggapi serangan hari Jumat di luar sekolah, Charlie Hebdo menulis di akun Twitter-nya: "Intoleransi telah melewati ambang batas baru dan tampaknya tidak memberikan dasar apa pun dalam memaksakan terornya ke negara kita."

Source: suara.com

Tersinggung tentang Pernyataan Bodoh! Ferdinand Hutahaean Tantang Debat Musni Umar

Tersinggung tentang Pernyataan Bodoh! Ferdinand Hutahaean Tantang Debat Musni Umar

Info Positif On Sunday, October 18, 2020

Ferdinand Hutahaean (kiri) Musni Umar (kanan) /(Inf/istimewa)

"Mumpung Pak Musni Umar sedang tersinggung dengan pernyataan saya tentang 'bodoh', saya mengundang Pak Musni untuk debat atau diskusi," kata Ferdinand Hutahaean.

INFONUSANTARA.NET -- Eks Politisi Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean merespons Rektor Universitas Ibnu Chaldun (UIC) Musni Umar yang tersinggung dengan pernyataannya terkait sosok Anies Baswedan.

Lewat jejaring Twitter pribadinya, Ferdinand Hutahean mengirim surat terbuka kepada Musni Umar dan mengajaknya berdebat untuk membuktikan benar dan salahnya.

"Mumpung Pak Musni Umar sedang tersinggung dengan pernyataan saya tentang 'bodoh', saya mengundang Pak Musni untuk debat atau diskusi tentang pernyataan saya tersebut. Supaya publik membuktikan argumen siapa yang salah dan benar," kata Ferdinand Hutahaean, Jumat malam.

"Kalau bersedia, saya siapkan link zoomnya besok. Ayo Pak Musni," imbuhnya.

Kicauan Ferdinand Hutahaean Tantang Debat Musni Umar (Twitter/FerdinandHaean3).

Tantangan Ferdinand Hutahaean ini bermula dari kicauan Musni Umar yang menyinggung soal dirinya.

Pasalnya, Musni Umar sendiri mengaku tersinggung dengan pernyataan Ferdinand Hutahaean yang menyebut Anies Baswedan bodoh.

"Saya sangat tersinggung pernyataan Ferdinand Hutahaean sebut Anies Baswedan bodoh. Kalau Anies Baswedan bodoh berarti mayoritas penduduk DKI Jakarta pilih gubernur bodoh. Pendidikan Anies Baswedan UGM, gelar master, Ph.D di Amerika Serikat, pemimpin mahasiswa, rektor termuda," ujarnya, Jumat (16/10/2020).

"Coba bercermin, anda siapa, sekolah dimana, karir apa," sambung Musni Umar.

Sebelumnya, Ferdinand Hutahaean memang menanggapi pernyataan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait pelajar yang ikut aksi unjuk rasa menolak UU Omnibus Law Cipta Kerja.

Sebagaimana diberitakan, Anies Baswedan menilai keterlibatan pelajar dalam aksi unjuk rasa adalah hal yang bagus dan perlu dirangsan lagi kedepannya.

Namun, Ferdinand Hutahaean bertolak belakang dengan pernyataan Anies Baswedan. Menurutnya, pernyataan tersebut tak pantas keluar dari mulut seorang gubernur.

"Maaf Nies, jika ini benar anda bicara seperti ini, betapa bodohnya ternyata anda. Hanya nasibmu yang sedang bagus jadi Gubernur dan pernah jadi Menteri meski dipecat," cetus Ferdinand Hutahaean, Kamis (15/10/2020).

Lebih lanjut lagi, Ferdinand Hutahaean menuturkan bahwa para pelajar yang ikut aksi unjuk rasa tolak UU Omnibus Law Cipta Kerja hanya sekadar ikut-ikutan saja. Mereka juga dinilai olehnya tak mengerti soal UU itu sendiri.

"Pelajar itu tak mengerti apa yang didemo. Mereka hanya ikut-ikutan. Kamu saja gak paham UU Ciptaker, apalagi anak sekolah," tandas Ferdinand Hutahaean kepada Anies Baswedan.

Selain itu, Ferdinand Hutahaean juga menyoroti respons sejumlah kepala daerah atas adanya demonstrasi tolak UU Omnibus Law Cipta Kerja.

Menurutnya, kepala daerah harus tunduk kepada kebijakan nasional. Pasalnya, otonomi daerah memberikan kebebasan mengatur daerahnya sendiri, bukan malah untuk menantang kebijakan pemerintah pusat.

Source:fajar.co.id

Akal Sehatnya Hilang Terlena Kenikmatan Istana, Slamet Maafrif: Ngabalin Bertobatlah!

Akal Sehatnya Hilang Terlena Kenikmatan Istana, Slamet Maafrif: Ngabalin Bertobatlah!

Info Positif On Sunday, October 18, 2020

Ali Mochtar Ngabalin (istimewa)

INFONUSANTARA.NET -- Ketua PA 212, Slamet Maarif menanggapi pernyataan Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin yang menyebut pendemo merupakan sampah demokrasi.

PA 212 sendiri merupakan salah satu ormas dari aksi massa 1310 yang menggelar demonstrasi di kawasan Patung Kuda, dekat Istana Negara, Jakarta Pusat untuk menolak UU Cipta Kerja.

Slamet Maarif menganggap Ngabalin telah kehilangan akal sehat terkait pernyataan yang melecehkan para demonstran tersebut. Sebab, kata dia, unjuk rasa di negara demokrasi seperti Indonesia sudah dilindungi Undang-Undang dan konstitusional.

Maka dari hal itu, menurutnya, Ngabalin ucapkan sampah demokrasi telah terlena dengan kenikmatan lingkungan Istana.

"Dia (Ngabalin) lupa di negara demokrasi unjuk rasa dilindungi UU dan konstitusional terlalu terlena dengan kenikmatan istana sampai akal sehatnya hilang," kata Slamet.

Berkenaan dengan itu, Slamet mengingatkan Ngabalin untuk bertobat ke jalan yang benar. Dia mengatakan, jika rezim pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) nantinya berakhir, Ngabalin akan berakhir menjadi sampah masyarakat dan politik.

"Hai Ngabalin bertobatlah kepada Allah SWT agar engkau setelah Jokowi turun tidak jadi sampah masyarakat dan sampah politik,' sambungnya.()