KAMI Bukan Pengecut! Din Syamsudin: Moeldoko Tak Perlu Mengancam

KAMI Bukan Pengecut! Din Syamsudin: Moeldoko Tak Perlu Mengancam

Info Positif On Saturday, October 03, 2020

Din Syamsuddin (istimewa)

Infonusantara.net -- Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Din Syamsuddin mengingatkan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko untuk tak melempar aneka ancaman terhadap rakyat dan KAMI pada khususnya.

Peringatan itu disampaikan Din merespons pernyataan Moeldoko yang meminta agar KAMI tak mengganggu stabilitas politik Indonesia.

Din menegaskan bahwa cara-cara mengancam dan pertunjukkan arogansi kekuasaan sudah ketinggalan zaman dalam iklim demokrasi yang dianut Indonesia saat ini.

"Akhirnya KAMI mengingatkan Bapak KSP Moeldoko dan jajaran kekuasaan untuk tidak perlu melempar 'ancaman' kepada rakyat. Pada era demokrasi modern dewasa ini arogansi kekuasaan, sikap represif dan otoriter sudah ketinggalan zaman," kata Din dalam keterangan resminya dilansir dari CNNIndonesia.com, Jumat (2/10).

Din menyatakan saat KAMI mendapat tantangan dan ancaman, justru akan menjadi pelecut untuk tetap berjuang.

"Kami bukan kumpulan orang-orang pengecut. karena para insan yang bergabung dalam KAMI adalah mereka yang menyerahkan segala urusan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT, dan hanya takut kepadaNya," kata Din.

Selain itu, Din juga menyetujui bila Moeldoko menganggap KAMI merupakan sekumpulan kelompok kepentingan. Diketahui, Moeldoko menyebut KAMI hanya berbentuk sekumpulan kelompok kepentingan.

KAMI, kata Din, memiliki kepentingan agar pemerintah dan jajarannya bisa bekerja mengemban amanat masyarakat. Kepentingan itu diantaranya untuk meluruskan kiblat bangsa dan negara yang dinilai banyak mengalami penyimpangan.

Lalu, turut mengingatkan pemerintah agar serius memberantas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang masih merajalela di lingkungan pemerintahan.

Tak hanya itu, Din menyatakan KAMI berkepentingan mengingatkan Pemerintah agar serius menanggulangi Covid-19 dengan mengedepankan kesehatan dan keselamatan rakyat.

KAMI turut mengingatkan pemerintah bersungguh-sungguh mengatasi ketidakadilan ekonomi dan mengutamakan lapangan kerja bagi rakyat sendiri.

"Bukan untuk Tenaga Kerja Asing (TKA) dan mencabut Undang-Undang yang lebih menguntungkan pengusaha dari pada Kaum Buruh," kata dia.

Diketahui, KAMI dideklarasikan pada 18 Agustus 2020 lalu. Kelompok ini memiliki tokoh utama seperti Din Syamsuddin, Gatot Nurmantyo hingga Rochmat Wahab.KAMI menamakan gerakannya sebagai gerakan moral. Mereka juga aktif dalam memberikan kritik kepada pemerintah.

Silahkan Saja 'KAMI', Moeldoko: Semua Ada Resikonya Jangan Coba Ganggu Stabilitas Politik

Silahkan Saja 'KAMI', Moeldoko: Semua Ada Resikonya Jangan Coba Ganggu Stabilitas Politik

Info Positif On Saturday, October 03, 2020

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. (Istimewa)

Infonusantara.net -- Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko berkomentar mengenai kehadiran Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) baru-baru ini. Menurut Moeldoko tidak ada yang salah dengan pembentukan kelompok tersebut.

Dilansir dari CNN Indonesia."Mereka itu bentuknya hanya sekumpulan kepentingan. Silakan saja, tidak ada yang melarang," kata Moeldoko dalam keterangannya, Kamis (1/10).

Bahkan, kata Moeldoko, siapa saja bisa mengikuti gagasan KAMI jika memang bermanfaat. Namun Moeldoko bilang lain ceritanya jika kelompok itu memiliki arah untuk memaksakan kehendak.

"Kalau gagasannya bagus, kita ambil. Tetapi kalau arahnya memaksakan kepentingan, akan ada perhitungannya," terang dia.

Moeldoko mengakui bahwa dinamika politik selalu berkembang bahkan ia memprediksi bahwa bisa saja ada kelompok politik lain setelah KAMI. Adapun hal yang harus diperhatikan, kata Moeldoko ialah gagasan yang diusulkan kelompok tersebut.

"Kita tidak perlu menyikapi berlebihan sepanjang masih gagasan-gagasan. Sepanjang gagasan itu hanya bagian dari demokrasi, silakan," terang dia.

"Tapi jangan coba-coba mengganggu stabilitas politik. Kalau bentuknya sudah mengganggu stabilitas politik, semua ada risikonya. Negara punya kalkulasi dalam menempatkan demokrasi dan stabilitas," lanjut dia.

KAMI merupakan kelompok besutan Din Syamsuddin, yang disebut sebagai gerakan moral. Mereka juga aktif dalam memberikan kritik kepada pemerintah. Ada tokoh mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo.

Belakangan, aparat membubarkan Pertemuan Silaturahmi Akbar KAMI di Gedung Jabal Nur, Surabaya, Jawa Timur, Senin (28/9). Polisi dari Polda Sultra menggunakan helikopter yang terbang rendah ke arah massa untuk membubarkan kerumunan.

Polri menyatakan acara itu tidak mendapatkan rekomendasi dari Satgas Penanganan Covid-19 setempat. Karena hal itu, polisi membubarkan kegiatan silaturahmi tersebut.

"Acara yang dilangsungkan oleh KAMI tidak memiliki hasil assesmen dari Satgas Covid-19," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Mabes Polri Brigadir Jenderal Awi Setiyono di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (29/9).

Menolak RUU Cipta Kerja, Gatot:'KAMI' Dukung Rencana Buruh Mogok Kerja Nasional

Menolak RUU Cipta Kerja, Gatot:'KAMI' Dukung Rencana Buruh Mogok Kerja Nasional

Info Positif On Saturday, October 03, 2020

Gatot Nurmantyo (istimewa)

Infonusantara.net -- Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Gatot Nurmantyo mendukung para buruh mengambil langkah mogok kerja nasional menuntut pembatalan Omnibus Law RUU Cipta Kerja.

Mogok nasional diwacanakan oleh Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang Dan Kulit (FSP TSK), Senin lalu.Gatot menyatakan aksi mogok tersebut merupakan hak yang dilindungi oleh konstitusi.

"Mencermati bahwa Kaum Buruh Indonesia akan mengadakan mogok nasional pada tanggal 6-8 Oktober 2020 ini, maka KAMI mendukung langkah konstitusional Kaum Buruh tersebut," kata Gatot dalam keterangan resmi seperti dilansir dari CNNIndonesia.com, Jum'at (2/10).

Gatot juga meminta agar jejaring KAMI di seluruh Indonesia dan semua gerakan masyarakat sipil berkolaborasi bersama kelompok buruh yang menolak RUU Cipta Kerja. Hal itu bertujuan untuk mewujudkan perjuangan menuntut hak demi terwujudnya keadilan dan kesejahteraan rakyat.

"KAMI berpendapat pula bahwa menyelamatkan Indonesia di antaranya adalah dengan menggagalkan disahkannya RUU Cipta Kerja tersebut," kata dia.

Gatot menegaskan bahwa KAMI sejak awal telah menolak RUU Cipta Kerja yang kini tengah digodok di DPR. RUU tersebut, kata dia, bisa menghilangkan kedaulatan Indonesia sebagai bangsa, meningkatkan kesenjangan sosial, dan merusak lingkungan.

"Dan juga memiskinkan dan menghilangkan posisi tawar kaum buruh," kata Gatot.

Tak hanya itu, Gatot menyinggung hasil kajian Komnas HAM yang menyebut RUU Cipta Kerja memiliki potensi penyalahgunaan kekuasaan. Sebab, RUU tersebut membutuhkan 516 peraturan pelaksana yang berdampak kekacauan tatanan dan ketidakpastian hukum.

"RUU ini juga tidak pro pada pekerja bangsa sendiri, lebih berpihak pada kepentingan buruh asing," kata Gatot.

Sebelumnya, Ketua Umum Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang Dan Kulit (FSP TSK) SPSI Roy Jinto menyatakan, aksi mogok nasional akan dilakukan pada 6-8 Oktober 2020. Salah satu tuntutan para buruh adalah mencabut RUU Cipta Kerja yang kini tengah dibahas di DPR.

Roy menilai nasib kaum buruh akan semakin susah apabila RUU Cipta Kerja disahkan pada sidang Paripurna DPR pada 8 Oktober 2020 mendatang.

Presiden Prancis Sebut Islam Sedang Alami Krisis di Seluruh Dunia

Presiden Prancis Sebut Islam Sedang Alami Krisis di Seluruh Dunia

Info Positif On Friday, October 02, 2020

Emmanuel Macron (AP Photo/Bilal Hussein, File)

Infonusantara.net -- Presiden Prancis, Emmanuel Macron, mengumumkan bahwa Prancis akan berupaya 'membebaskan' Islam di Prancis dari pengaruh asing, dengan meningkatkan pengawasan terhadap pendanaan untuk masjid-masjid. Akan ada juga pengawasan lebih erat terhadap sekolah-sekolah dan asosiasi yang secara eksklusif melayani komunitas keagamaan.

Dia mengungkap rencana untuk mempertahankan nilai-nilai sekuler di negara itu dari radikalisme Islam. 

Dilansir AFP, Jum'at (2/10/2020), Macron dalam pidato terbarunya menegaskan 'tidak ada konsesi' yang akan dibuat dalam upaya baru untuk mendorong agama keluar dari sektor pendidikan dan sektor publik di Prancis.

"Islam adalah agama yang sedang mengalami krisis di seluruh dunia saat ini, kita tidak hanya melihat ini di negara kita," ucap Macron.

Dia mengumumkan bahwa pemerintah akan mengajukan sebuah rancangan undang-undang (RUU) pada Desember mendatang, untuk memperkuat undang-undang (UU) tahun 1905 yang secara resmi memisahkan gereja dan negara di Prancis. 

Langkah-langkah tersebut, kata Macron, ditujukan untuk mengatasi persoalan tumbuhnya radikalisasi Islam di Prancis dan meningkatkan 'kemampuan kita untuk hidup bersama'.

"Sekularisme adalah dasar dari Prancis yang bersatu," tegas Macron, namun menambahkan bahwa tidak ada gunanya menstigmatisasi semua Muslim yang beriman.

Disebutkan Macron bahwa UU itu mengizinkan orang-orang untuk menganut agama dan keyakinan apapun yang mereka pilih, namun menampilkan afiliasi agama di luar dalam keadaan apapun tidak diizinkan di sekolah atau layanan publik.

Dalam beberapa tahun terakhir, Prancis dipaksa melihat dengan cermat nilai-nilai inti republiknya, yang dianggap banyak pihak terancam oleh Islam setelah serangkaian serangan teror sejak tahun 2015 menargetkan kebebasan sekuler, termasuk kebebasan berekspresi.

Pidato Macron ini disampaikan sepekan setelah seorang pria melukai dua orang dengan pisau daging di luar bekas kantor majalah satire Charlie Hebdo. Pemerintah Prancis mengecam serangan itu sebagai aksi 'terorisme Islam'.

Pada Januari 2015, beberapa staf majalah Charlie Hebdo diserang oleh sekelompok pria bersenjata yang berupaya membalas penerbitan karikatur Nabi Muhammad.

Pada Januari lalu, perdebatan baru soal kebebasan berekspresi mencuat setelah seorang remaja menerima ancaman pembunuhan karena menyerang Islam dalam postingan Instagram yang penuh sumpah serapah. 

Awal bulan ini, opini publik terbelah saat sejumlah anggota parlemen Prancis melakukan walk-out ketika seorang mahasiswi memasuki gedung parlemen dengan memakai kerudung.
Source:detiknews.

Ratusan Demonstran di Turki Protes Tindakan China terhadap Uighur

Ratusan Demonstran di Turki Protes Tindakan China terhadap Uighur

Info Positif On Friday, October 02, 2020

Demonstrasi di Istanbul memprotes dugaan kekerasan China kepada Uighur (AFP/OZAN KOSE)/detiknews.

Infonusantara.net -- Ratusan demonstran turun ke jalan-jalan di Istanbul, Turki untuk memprotes perlakuan China terhadap sebagian besar warga Muslim Uighur di Xinjiang. Otoritas China selama ini diduga melakukan pelanggaran HAM di Xinjiang.

Dilansir AFP, Jumat (2/10/2020), sekitar 500 orang berkumpul di alun-alun kota Beyazit pada Kamis (1/10) waktu setempat, memegang foto keluarga mereka yang hilang dan membentangkan spanduk bertuliskan: "Di mana keluargaku?", "Bebaskan keluargaku" dan "Matikan kamp konsentrasi!"

Kelompok itu, termasuk anak-anak, menyerukan diakhirinya tindakan kekerasan di Xinjiang, wilayah barat laut China - di mana lebih dari satu juta orang Uighur dan sebagian besar penduduk Muslim berbahasa Turki lainnya diduga ditahan di kamp-kamp.

Mukerrem Kutar, salah satu pengunjuk rasa yang memegang foto kerabatnya yang hilang, mengatakan: "Saya tidak bisa mendapatkan kabar dari keluarga saya, saya tidak mendapat kabar sama sekali dari saudara laki-laki saya, putranya, dan seluruh keluarga mereka."

Dia mengatakan kepada AFP: "Saya tidak tahu apakah mereka masih hidup, mati, di kamp. Saya ingin mencari tahu di mana mereka."

Demonstran lainnya, Yunus Abduzahir (25) mengatakan dia telah kehilangan kontak dengan keluarganya sejak 2006.

"Terakhir kali saya mendengar dari mereka, ibu saya, ayah saya dan kakak laki-laki saya ditahan dan saudara laki-laki saya dikirim ke kamp kerja paksa," katanya.

Sebelumnya, otoritas China disebut menjalankan ratusan pusat penahanan di Xinjiang, di seluruh jaringan yang jauh lebih besar dari yang diperkirakan sebelumnya. Hal ini berdasarkan penelitian yang dipresentasikan bulan lalu oleh thinktank Australian Strategic Policy Institute (ASPI).

Jumlah fasilitas tersebut sekitar 40 persen lebih besar dari perkiraan sebelumnya, menurut penelitian ASPI tersebut, dan terus bertambah meskipun China mengklaim bahwa banyak orang Uighur telah dibebaskan.

Beijing membantah keberadaan kamp-kamp penahanan. Pemerintah China menyebut fasilitas-fasilitas di Xinjiang tersebut sebagai pusat pelatihan kejuruan yang digunakan untuk melawan ekstremisme.

Tidak banyak pemimpin Muslim yang secara terbuka mengkritik perlakuan China terhadap warga Uighur, kecuali Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, yang memiliki hubungan linguistik dan budaya dengan orang Uighur.
Sumber:detiknews

Kasus Penembakan Intan Jaya,Mahfud Bentuk TGPF Dipimpin Kompolnas

Kasus Penembakan Intan Jaya,Mahfud Bentuk TGPF Dipimpin Kompolnas

Info Positif On Friday, October 02, 2020

Menko Polhukam Mahfud MD (Dok:CNN)

Infonusantara.net -- Pemerintah pusat melalui Menko Polhukam Mahfud MD resmi membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) untuk menginvestigasi peristiwa yang menewaskan dua anggota TNI, satu warga sipil, dan satu pendeta di Intan Jaya, Papua.

Surat keputusan pembentukan ini tertuang dalam surat bernomor 83 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Intan Jaya.

"Kemudian kami bentuk Tim Gabungan Pencari Fakta atau TGPF kasus Intan Jaya dengan nomor keputusan 83 tahun 2020," kata Mahfud saat menggelar konferensi pers secara daring, Jum'at (2/10).

Ada sejumlah nama yang terdiri dari unsur pemerintah, polisi, dan tokoh masyarakat baik tokoh adat Papua maupun tokoh agama. Namun tak ditemukan satu pun nama anggota Komnas HAM dalam TGPF ini.

Sedikitnya ada 30 nama dalam susunan TGPF ini. Terdiri dari dua komponen utama yakni Tim Pengarah yang terdiri dari 11 orang anggota dan Investigasi Lapangan terdiri dari 18 anggota. Mahfud sendiri bertugas sebagai penanggung jawab dalam tim ini.

Berikut nama-nama yang dikutip CNNIndonesia.com dari dokumen resmi surat penunjukan TGPF Intan Jaya ini.

Tim Investigasi Lapangan diketuai Benny J Mamoto yang juga merupakan Ketua Harian Nasional Kompolnas. Anggotanya terdiri dari Sugeng Purnomo, Makarim Wibisono, Jhony Nelson Simanjuntak, Henok Bagau, Apolo Safono, Constan Karma, Thoha Abdul Hamid, Samuel Tabuni, Victor Abraham Abaidata, I Dewa Gede Palguna, Bambang Purwoko, Budi Kuncoro, Rudy Heriyanto, Asep Subarkah, Eddy Rate Muis, Arif dan Edwin Partogi Pasaribu.

Ditunjuk sebagai Tim Ketua Pengarah TGPF Tri Soewandono yang merupakan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.

Kemudian anggotanya terdiri dari Purnomo Sidi, Lutfi Rauf, Rudianto, Armed Wijaya, Janedjri M Gaffar, Rus Nurhadi Sutedjo dan Rizal Mustary. Tujuh orang ini merupakan pejabat di Kemenko Polhukam.

Kemudian dari Kantor Staf Kepresidenan (KSP) diutus Jaleswari Pramodhawardani dan Dari BIN yakni Imron Cotan.

Tim TGPF ini, kata Mahfud akan mulai bekerja sejak SK resmi dikeluarkan yakni Kamis (1/10) kemarin hingga dua pekan ke depan. Nantinya TGPF ini berkewajiban melaporkan semua temuannya kepada Mahfud selaku Menko Polhukam.

Mahfud mengatakan, dalam perjalanannya kasus pembunuhan terhadap Pendeta Yeremia yang juga diikuti dengan tewasnya dua anggota TNI dan satu orang warga sipil lainnya itu menimbulkan perdebatan.

Pihak Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) bersikeras Pendeta Yeremia tewas setelah ditembak oknum TNI. Sementara pihak TNI Polri justru menuding KKB lah yang telah membunuh pendeta tersebut.

"Ini menimbulkan banyak perdebatan siapa yang melakukan dan siapa korban. KKB yang menurut TNI dan Polri bertanggung jawab justru menuding balik bahwa yang melakukan aparat," katanya.

"Karena ditembak, tetapi sampe sekarang belum jelas karena aparat sendiri masih sulit menembus keluarganya apalagi melihat mayatnya," imbuhnya.

Mahfud kemudian berjanji, pemerintah akan bertindak tegas dalam pengungkapan peristiwa tewasnya Pendeta Yeremia ini. Penegakan hukum kata dia, akan dilakukan dengan tegas dan adil ketika si pelaku telah terungkap melalui investigasi yang akan mulai dilakukan ini.

Kasus penembakan pendeta Yeremia Zanambani di wilayah Distrik Hitadipa, Intan Jaya, Papua, pada 19 September lalu masih gelap di mata hukum hingga kini.

Pendeta Yeremia tewas disebut karena tembakan di Distrik Hitadipa pada 19 September lalu. Sebelumnya, pihak TNI menyebut pendeta tersebut tewas karena tembakan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) sebutan untuk Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (OPM). Tudingan itu diyakini lantaran lokasi kejadian merupakan tempat yang dikuasai oleh kelompok separatis itu.

Berdasarkan data intelijen Polda Papua, Paulus mengatakan setidaknya ada 50 personel KKB yang dilengkapi dengan 17 pucuk senjata api di wilayah Distrik Hitadipa.

Namun, pernyataan penyebab kematian Pendeta Yeremia itu kemudian disanggah pihak Gereja Kemah Injil Indonesia (GKII) yang menaungi Pendeta Yeremia. Berdasarkan keterangan para saksi, Pendeta Yeremia disebut tewas karena ditembak anggota TNI.

Belakangan TPNPB-OPM melalui juru bicaranya pun mengeluarkan rilis yang menampik tudingan TNI tersebut.
Sumber: CNN Indonesia

Pemkab Apresiasi BTS Portabel Beroperasi di Wilayah Agam, Andre:Alhamdulillah Siswa Sudah Bisa Nikmati Internet Ikuti KBM Daring

Pemkab Apresiasi BTS Portabel Beroperasi di Wilayah Agam, Andre:Alhamdulillah Siswa Sudah Bisa Nikmati Internet Ikuti KBM Daring

Info Positif On Friday, October 02, 2020

Andre Rosiade (istimewa)

Infonusantara.net -- Sebagian nagari di wilayah Kabupaten Agam, Sumatera Barat, sempat tak tersentuh sinyal atau jaringan internet akibatkan para siswanya kesulitan belajar daring. 

Saat ini masyarakat dan khususnya peserta didik di Jorong Sungai Guntuang, Nagari Pasie Laweh, Kecamatan Palupuah, Kabupaten Agam, Sumbar, kini merasakan pemerataan jaringan internet setelah dipasang tower portabel.

Warga di Nagari Pasie Laweh tak perlu memanjat pohon untuk berselancar di dunia maya.Kemudahan akses internet tersebut setelah beroperasinya tower Compact Mobile Base Station (Combat) portabel milik Telkomsel di wilayah setempat.

Anggota DPR RI Dapil I Sumbar Andre Rosiade mengatakan, beberapa waktu lalu saya mendatangi Pak Dirut Telkomsel sesuai dengan aspirasi masyarakat Sumbar. Mengantarkan surat dari Bupati Agam Indra Catri yang menitipkan harapan kepada kami. Agar daerah-daerah blank spot di Agam bisa dibantu pembangunan BTS atau tower. ''Alhamdulillah saat ini sudah terealisasi," kata Andre Rosiade, Kamis (1/10/2020) dikutip dari detikcom.

Andre menuturkan, sebelum tower portabel milik Telkomsel beroperasi, peserta didik di daerah tersebut harus bersusah payah naik ke puncak bukit untuk mengakses jaringan internet supaya tetap bisa mengikuti Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) daring selama masa Covid-19.

"Saya ucapkan terima kasih kepada Dirut Telkomsel. Kini anak-anak didik sudah menikmati sinyal, mereka bisa mengakses internet dengan nyaman dari rumah masing-masing," kata Ketua DPD Gerindra Sumbar ini.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Agam, Martias Wanto, mengatakan Pemerintah Kabupaten Agam berterima kasih kepada seluruh pihak yang telah terlibat dalam mendorong pembangunan tower tersebut dalam tempo yang tidak terlalu lama.

"Terima kasih Telkomsel. Terima kasih Bapak Andre Rosiade sebagai anggota DPR RI yang sudah ikut memperjuangkan dan mendorong Telkom mambangun tower, sehingga manfaatnya bisa dirasakan masyarakat Sungai Gantuang ini," ungkapnya.

Bawaslu RI: Kampanye di 35 Daerah Langgar Protokol Kesehatan Covid-19, Solok Selatan Termasuk.

Bawaslu RI: Kampanye di 35 Daerah Langgar Protokol Kesehatan Covid-19, Solok Selatan Termasuk.

Info Positif On Thursday, October 01, 2020

Ilustrasi (istimewa)

Infonusantara.net -- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mencatat pelanggaran protokol kesehatan pencegahan penularan Covid-19 masih terjadi dalam tiga hari pertama masa kampanye Pilkada Serentak 2020.

Anggota Bawaslu RI Mochammad Afifuddin mengatakan pelanggaran terjadi di 35 daerah sejak kampanye dimulai Sabtu (26/9). Salah satunya adalah kampanye di zona merah Covid-19, Kota Depok.

"Pelanggaran protokol kesehatan tersebut ditemukan di 35 Kabupaten/Kota dimana masih tim kampanye tidak memastikan protokol pencegahan Covid-19 selama kampanye berlangsung. Di antara daerah yang melanggar protokol pencegahan Covid-19 adalah Depok, Trenggalek, Mojokerto, Ketapang, Bontang, Supiori, Bulukumba, Pasangkayu, Makassar dan Solok Selatan," kata pria yang karib disapa Afif itu kepada wartawan, Kamis (1/10) dilansir CNN Indonesia.

Bawaslu mencatat ada 582 kegiatan kampanye di 187 daerah selama tiga hari. Sebanyak 250 di antaranya, atau sekitar 43 persen, berbentuk pertemuan terbatas atau tatap muka.

Afif mengatakan para kandidat masih mengutamakan pertemuan tatap muka untuk berkampanye. Padahal dalam kondisi pandemi, kegiatan itu berpotensi sebagai wadah penularan.

"Mayoritas pilihan pasangan calon dan tim kampanye masih menggunakan kampanye dalam bentuk pertemuan langsung yang membutuhkan protokol kesehatan. Pilihan kampanye ini juga berpotensi adanya penyebaran Covid-19," ucapnya.

Masa kampanye akan berlangsung selama 71 hari hingga Sabtu (5/12). Setelah itu, KPU akan menggelar masa tenang selama tiga hari. Hari pencoblosan jatuh pada Rabu (9/12).

Pilkada Serentak 2020 akan menyerentakkan pemilihan di 270 daerah. Sebanyak 105 juta orang akan terlibat dalam pilihan di masa pandemi ini.

Jika Menang Pilkada Pasuruan, Cawalkot PDIP Terapkan Ekasila

Jika Menang Pilkada Pasuruan, Cawalkot PDIP Terapkan Ekasila

Info Positif On Thursday, October 01, 2020

(istimewa)

Infonusantara.net -- Kader PDIP yang juga calon wali kota petahana Pasuruan, Jawa Timur, Raharto Teno Prasetyo bertekad menerapkan ekasila atau gotong royong jika memenangkan pilkada bersama calon wakil wali kota Mochammad Hasjim Asjari.

Hal itu diungkapkan Teno dalam acara deklarasi kampanye damai yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pasuruan, Sabtu lalu (26/9). Videonya diunggah oleh akun resmi KPU Pasuruan di Youtube.

Mulanya, Teno mengatakan bahwa Pasuruan merupakan kota dengan berbagai keanekaragaman dan dinamika. Dia menilai Pasuruan adalah miniatur Indonesia.

"Kota Pasuruan dengan keanekaragamannya, dengan dinamikanya, miniatur Indonesia, bisa disatukan saling bahu membahu, demi kemajuan Kota Pasuruan, seperti halnya bangsa Indonesia dengan keanekaragaman yang bisa dipersatukan dalam sebuah frame Pancasila," kata Teno dilansir CNN Indonesia.

Keanekaragaman, lanjutnya, merupakan sebuah kekuatan dalam membentuk suatu bangsa dan daerah. Oleh karena itu, dia menilai penerapan ekasila atau gotong royong bisa membuat Pasuruan maju di tengah keberagaman yang ada.

"Jika kita peras Pancasila munculah ekasila yang didapatkan dari Trisila, yaitu dari sosio nasionalis, sosio demokratis, ketuhanan yang berkebudayaan," kata Teno.

"Dan jika kita peras lagi, kita kristalisasi lagi, hanya ada satu kata untuk mewujudkan kota Pasuruan yang lebih maju dan sejahtera adalah dengan cara bergotong-royong," tambahnya.

Teno lalu berharap masyarakat Pasuruan tidak terpecah hanya karena berbeda pilihan di pilkada kali ini. Dia ingin masyarakat kembali menyatu usai pilkada selesai dihelat.

"Semoga panggung Pilkada ini hanya satu hari, tidak ada lagi setelah 9 Desember mari berkumpul lagi siapapun nantinya yang amanah dililih warga kota Pasuruan menjadi satu lagi yaitu menjadi warga kota Pasuruan demi Pasuruan yang kita cintai," katanya.

Pilkada Kota Pasuruan 2020 nanti bakal diikuti oleh dua pasangan calon. Paslon nomor urut 1 yakni Saifullah Yusuf (Gus Ipul)-Adi Wibowo, dan nomor urut 2 adalah pasangan Raharto Teno Prasetyo-M Hasjim Asjari.

Gus Ipul- Adi diusung koalisi partai politik, yakni PKB, Golkar, PKS, PAN, PPP dan Partai Gelora. Sedangkan Teno - Hasjim diusung PDI Perjuangan, Hanura, Nasdem dan Gerindra.

Isu tentang ekasila sendiri pernah menjadi sorotan publik. Bermula dari rancangan undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (HIP).

Dalam RUU tersebut dimuat tentang Pancasila yang bisa diperas menjadi Trisila dan Ekasila. Sejumlah pihak merasa RUU HIP tersebut sama saja berupaya mengerdilkan lima sila Pancasila.

Demonstrasi lalu dilakukan di beberapa tempat. Salah satunya di depan Gedung DPR/MPR Jakarta. Hingga kemudian, DPR dan pemerintah memutuskan untuk berhenti membahas RUU tersebut.

Mahfud Tegaskan Tak Ada Negosiasi bagi Papua untuk Meminta Merdeka, Semua Sudah Final

Mahfud Tegaskan Tak Ada Negosiasi bagi Papua untuk Meminta Merdeka, Semua Sudah Final

Info Positif On Thursday, October 01, 2020

Menteri Koordinator Bidang Politik,Hukum dan Keamanan Mahfud MD (ist)

Infonusantara.net -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menegaskan pemerintah tak akan membuka ruang negosiasi untuk masyarakat Papua yang meminta memisahkan diri atau merdeka dari Indonesia.

Demikian hal tersebut disampaikan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu melalui jumpa pers yang dilakukan secara virtual pada Kamis (1/10/2020).

Mahfud mengatakan bahwa pemerintah tak akan pernah melepaskan Papua, meskipun saat ini ada berbagai upaya dari masyarakat Papua untuk mencari kemerdekaan.

"Bagi pemerintah Indonesia kebersatuan Papua, baik Provinsi Papua maupun Papua Barat dengan NKRI sudah final," kata Mahfud dalam keterangan persnya dilansir Kompas TV

"Tidak ada jalan lagi bagi masyarakat Papua meminta kemerdekaan, tidak ada negosiasi apapun untuk kemerdekaan, untuk memisahkan diri."

Terlebih, kata Mahfud, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah melakukan referendum di Papua pada 1963 dan sudah disahkan oleh PBB.

Ia mengatakan tidak ada penolakan dari PBB ketika itu dan hasil referendum tersebut juga dinyatakan sah.

"Sejak saat itu tidak ada jalan lagi bagi Papua, bagi orang-orang tertentu di Papua untuk meminta kemerdekaan," kata Mahfud.

Lebih lanjut, Mahfud menuturkan, perkembangan situasi di Papua dalam seminggu terakhir memang sempat mencekam karena Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) kembali berulah di Kabupaten Intan Jaya, Papua.

Bahkan, kata dia, insiden itu memakan korban jiwa sebanyak dua orang. Keduanya terdiri atas seorang anggota TNI dan seorang lainnya warga sipil yang merupakan pendeta.

Menurut Mahfud, menjelang hari peringatan pergerakan kemerdekaan Papua yang jatuh pada 1 Desember memang cenderung selalu muncul insiden kekerasan yang dilakukan oleh KKB.

Mahfud menyebut kekerasan yang ditimbulkan oleh KKB tersebut hampir terjadi setiap tahunnya.


Pada 1 Desember 2018 bersamaan dengan peringatan pergerakan kemerdekaan Papua, KKB membantai 31 pekerja PT Istaka Karya yang tengah membangun proyek jembatan di jalur Trans Papua.

Pada tahun 2019 pun demikian. Sepanjang tahun tersebut, KKB disebut polisi telah membunuh sebanyak 20 orang.

"Sekarang terjadi lagi karena memang di sana ada sekelompok orang yang ingin memisahkan diri," ujar Mahfud.

"Entah mereka bekerja sama dengan provokator-provokator Warga Negara Asing atau gerakan sendiri di dalam, dan itu akan kami hadapi karena semua itu melanggar hukum."

Sebenarnya RI Sudah Resesi Belum? Ini Penjelasannya!

Sebenarnya RI Sudah Resesi Belum? Ini Penjelasannya!

Info Positif On Thursday, October 01, 2020

Ilustrasi (ist)

Infonusantara.net -- Apakah Anda jadi salah satu masyarakat yang masih bingung saat ini Indonesia sudah masuk jurang resesi atau belum?

Tenang, mari kita simak dulu apa itu pengertian resesi. Secara teknis, resesi adalah kondisi di mana pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan atau minus dalam dua kuartal berturut-turut.

Berdasarkan pengertian itu, ekonomi Indonesia sudah masuk resesi. Sebab realisasi pertumbuhan ekonomi atau produk domestik bruto (PDB) pada kuartal II tahun ini minus 5,32%. Sementara kuartal III dipastikan minus dengan proyeksi antara -2,9% sampai -1%.

Beberapa pejabat pemerintah pun mengkonfirmasi bahwa pertumbuhan ekonomi di kuartal III berapa di zona negatif atau minus. Adapun perhitungan ekonomi kuartal III berlangsung dari Juli-Agustus-September. Dengan begitu, mengacu pada data dan angka proyeksi, maka ekonomi Indonesia bisa dikatakan telah masuk resesi Oktober ini.

Hanya saja, pengumuman secara resmi mengenai pertumbuhan ekonomi Indonesia baru dilaksanakan pada tangga 5 November 2020. Pengumuman dilakukan langsung oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Menteri Riset dan Teknologi Bambang Brodjonegoro juga pernah mengatakan resesi di Indonesia tinggal menunggu pengumuman BPS. Dia bilang saat ini intinya kondisi hari ini sedang mengalami disrupsi ekonomi dengan tingkat yang signifikan.

"Dengan potensi resesi intinya tinggal tunggu dari BPS mengenai kinerja ekonomi kuartal III," kata Bambang dalam diskusi virtual, Kemarin (24/9/2020) lalu.

Bambang mengungkapkan harus dilakukan berbagai upaya agar bisa tahan di masa pandemi dan menyiapkan pondasi kuat untuk ekonomi usai pandemi. Dia mengungkapkan saat ini masyarakat diminta untuk menerima new normal atau adaptasi dengan kondisi normal yang baru.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan ekonomi nasional resmi resesi pada kuartal III-2020. Hal itu menyusul revisi proyeksi yang dilakukan Kementerian Keuangan. Pada kuartal III-2020, angka proyeksinya minus 2,9% sampai minus 1%.

Sri Mulyani mengatakan, pihak Kementerian Keuangan melakukan update proyeksi perekonomian Indonesia untuk tahun 2020 secara keseluruhan menjadi minus 1,7% sampai minus 0,6%.

"Forecast terbaru kita pada September untuk 2020 adalah minus 1,7% sampai minus 0,6%. Ini artinya, negatif territory kemungkinan terjadi pada kuartal 3," kata Sri Mulyani dalam video conference APBN KiTa, Selasa (22/9) lalu.
Sumber:detikcom

Kompolnas Sentil Dugaan Surplus Jenderal Titipan di Polri

Kompolnas Sentil Dugaan Surplus Jenderal Titipan di Polri

Info Positif On Thursday, October 01, 2020

Ketua Harian Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Benny J Mamoto.(detikcom/Hasan Alhabshy)

Infonusantara.net -- Ketua Harian Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Benny J Mamoto mengatakan penempatan sosok 'titipan' untuk diangkat menjadi perwira tinggi (pati) Polri menjadi salah satu alasan tingginya jumlah personel pada pangkat tersebut di Korps Bhayangkara.

Dalam golongan pati Polri, ada empat pangkat yang dapat ditembus aparat kepolisian yakni Brigadir Jenderal (Bintang 1), Inspektur Jenderal (Bintang 2), Komisaris Jenderal (Bintang 3), dan Jenderal (Bintang 4).

Hal itu, kata Benny, sebenarnya tidak akan menjadi masalah apabila memang sosok-sosok tersebut memiliki kemampuan yang memadai dan dapat menunjukkan prestasi sehingga tidak membuat surplus personel pada pangkat tertentu.

"Faktor yang bisa memengaruhi kebijakan Kapolri, ya faktor titipan tadi. Faktanya ada, tapi kan sulit untuk diungkapkan terbuka," kata Benny saat dihubungi CNNIndonesia.com, Kamis (1/10).

Benny sendiri menilai jumlah personel Polri yang gemuk pada pangkat tertentu memang menjadi masalah. Benny yang merupakan seorang purnawirawan Polri dengan pangkat Inspektur Jenderal (Irjen) menilai tongkat pergantian pucuk pimpinan di institusi itu dapat membuat sistem mutasi dan promosi menjadi tidak konsisten.

Padahal, kata dia, sudah ada seleksi berjenjang berdasarkan rekam jejak prestasi dan penilaian-penilaian khusus yang menjadi sistem bagi kepolisian dalam melakukan mutasi dan promosi personelnya.

"Sistem pembinaan SDM Polri sudah ada dan sudah diperhitungkan dan diantisipasi agar tidak terjadi penumpukan pati," kata mantan Deputi Pemberantasan Narkotika BNN tersebut.

"Namun, dalam perjalanannya masing-masing Kapolri pada masanya yang lalu memiliki kebijakan yang kurang konsisten dengan sistem yang dibangun," imbuhnya.

Pemetaan Kompetensi

Kini, menghadapi surplus Pati hingga perwira menengah berpangkat Komisaris Besar (Kombes), Benny menilai Polri harus melakukan pemetaan kompetensi untuk pemberdayaan mereka. Selain itu, kata dia, dampak psikologis terhadap anggota juga perlu menjadi perhatian institusi.

Hasil dari pemetaan itu bisa menjadi gambaran institusi untuk menempatkan pati-pati yang dimilikinya dalam jabatan fungsional di masing-masing satuan kerja (satker) atau di Lembaga atau Badan di luar Polri.

"Memang perlu dilakukan kajian dan langkah terobosan tapi masih dalam koridor aturan yang berlaku agar segera ada solusi," ujar Benny.

Dia lalu mengusulkan beberapa solusi. Misalnya, penambahan rentang masa waktu dalam kenaikan kepangkatan. Kemudian, penugasan personel Polri di luar institusi bisa mengajukan alih status menjadi aparatur sipil negara (ASN). Atau, mengkaji ulang masa pensiun personel.

Menurutnya, usia pensiun yang terlalu panjang dapat berdampak pada menumpuknya pangkat tertentu, termasuk juga pati.

"Mengenai masa pensiun memang memerlukan kajian yang matang," kata Benny.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Idham Azis mengungkapkan bahwa saat ini pihaknya kebanjiran Jenderal polisi yang masuk dalam golongan pati Polri. Idham menjelaskan bahwa hal itu menjadi salah satu tantangan Korps Bhayangkara dalam sistem mutasi dan promosi.

"Kombes surplus 288 dan perwira tinggi surplus 213 orang," kata Idham dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (30/9).

Ia tak merinci mengenai pangkat-pangkat pada surplus Pati tersebut. Idham juga tak memaparkan kajian alasan terjadi surplus jenderal dan kombes di tubuh Korps Bhayangkara tersebut. Namun, tegasnya, untuk mengatasi hal tersebut Polri sudah mulai berbenah.

Mantan Kabareskrim Polri ini mengatakan kepada anggota Komisi III DPR RI bahwa pihaknya mulai mengimplementasikan 13 komponen penilaian dalam melakukan mutasi dan promosi anggota.

Tiga belas komponen penilaian itu meliputi mutasi dan promosi mempertimbangkan kompetensi, prestasi, kepangkatan, pendidikan, senioritas tanpa mengorbankan kualitas, dan hukuman dan penghargaan.

Kemudian keseimbangan organisasi, penilaian kinerja via SMK Online, catatan personel dari Divisi Profesi dan Pengamanan, Assessment Center Polri dan melalui sidang Dewan Pertimbangan Karier Polri.

Idham juga mengaku mulai menyusun Peraturan Kapolri (Perkap) tentang sistem manajemen dan standar keberhasilan pembinaan SDM Polri yang berkeunggulan.

Sejauh ini, sistem mutasi dan promosi di tubuh Korps Bhayangkara diatur dalam Perkap Nomor 16 Tahun 2012 tentang mutasi Mutasi Anggota Polri.
Source:CNN Indonesia