'Uang Lembaran Rp.75.ooo' Uang Edisi Khusus Kemerdekaan RI Dicetak Sekali 25 Tahun, Ini 5 Fakta Uniknya

'Uang Lembaran Rp.75.ooo' Uang Edisi Khusus Kemerdekaan RI Dicetak Sekali 25 Tahun, Ini 5 Fakta Uniknya

Info Positif On Kamis, Agustus 20, 2020

Uang edisi khusus lembaran Rp.75.ooo diterbitkan Bank Indonesia (BI) Menyambut HUT ke-75 RI.(ist)

INFONUSANTARA.NET

Jakarta- Bank Indonesia (BI) menerbitkan uang rupiah edisi khusus menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-75 Republik Indonesia pada Senin (17/8/2020).

Uang rupiah khusus yang diterbitkan Bank Indonesia adalah uang lembaran Rp 75.000. Ini menjadi momen langka mengingat Bank Indonesia biasanya mengeluarkan rupiah edisi khusus berbentuk koin.

Tercatat, BI telah mengedarkan uang edisi khusus peringatan kemerdekaan RI sebanyak 4 kali. Pencetakan uang edisi khusus pertama kali dibuat untuk memperingati HUT ke-25 RI tahun 1970, diikuti HUT ke-45 RI tahun 1990, dan HUT ke-50 RI tahun 1995 sekarang HUT ke-75 RI tahun 2020.

Seiring diedarkannya uang rupiah khusus untuk memperingati kemerdekaan ke-75 tahun RI, ada berapa fakta-fakta menarik yang ditemukan.

Berikut ini fakta-fakta menarik sebagaimana dilansir (Kompas.com):

1. Bisa Untuk Transaksi

Uang rupiah edisi Kemerdekaan ke-75 tahun RI ini dicetak sangat terbatas, yakni hanya 75 juta lembar. Terbatasnya cetakan membuat banyak masyarakat beranggapan uang hanya bisa disimpan untuk koleksi.

Dalam arti lain, uang rupiah edisi khusus ini tak bisa digunakan untuk bertransaksi. Namun, hal itu dibantah oleh Direktur Eksekutif Kepala Departemen Komunikasi BI, Onny Widjanarko.

Onny mengatakan, uang tersebut sah untuk digunakan bertransaksi.

"Boleh digunakan transaksi. Sah kalau digunakan (untuk) transaksi. (Memang) uang edisi khusus ini pernah dicetak sebelumnya di hari-hari khusus seperti 25 atau 50 tahun peringatan hari kemerdekaan RI, dan event khusus lainnya. Jumlahnya terbatas," kata Onny kepada Kompas.com, Selasa (18/7/2020).

Adapun saat peluncuran rupiah edisi khusus, Senin (17/8/2020), Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo juga menyatakan hal serupa. Uang edisi khusus merupakan alat pembayaran yang sah.

Dia juga menyebut, pengeluaran dan pengedaran uang peringatan kemerdekaan merupakan bagian dari pencetakan uang tahun anggaran tahun 2020, sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Perencanaannya telah dimulai sejak 2018, dengan mendasarkan pada ketentuan dan tata kelola pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.

"Uang peringatan kemerdekaan ini secara resmi dikeluarkan dan diedarkan sebagai alat pembayaran yang sah tanggal 17 Agustus 2020," ujar Perry.

2. Tidak berkaitan dengan redenominasi.

Seiring diedarkannya rupiah khusus, desainnya pun menjadi sorotan. Teranyar, desain tiga angka 0 yang dicetak lebih kecil dari angka 75 dalam tulisan "75.ooo" banyak dikaitkan dengan redenominasi.

Dikaitkannya isu redenominasi dengan uang rupiah khusus disebabkan oleh rencana pemerintah memperkecil nominal uang.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati belum lama ini mengusulkan 19 Rancangan Undang-Undang (RUU) yang menjadi bidang tugas Kementerian Keuangan untuk ditetapkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Jangka Menengah 2020-2024.

Salah satu yang dimasukkan dalam Prolegnas 2020-2024 adalah perubahan nominal rupiah alias redenominasi. Rencana tertuang dalam PMK No.77/PMK.01/2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan 2020-2024.

Nantinya, rupiah bakal disederhakan, misal Rp 1.000 jadi Rp 1, Rp 10.000 jadi Rp 10, dan seterusnya. Pengecilan nominal bertujuan untuk mempermudah laporan dan pencatatan keuangan.

Deputi Gubernur Bank Indonesia, Rosmaya Hadi mengatakan, pengedaran dan pencetakan uang Peringatan Kemerdekaan RI pecahan Rp 75.000 tidak bertujuan untuk redenominasi.

Dia bilang, redenominasi akan dilakukan pada saat ekonomi berada dalam kondisi yang stabil, bukan saat pandemi Covid-19 masih berlangsung.

"Ini tidak masuk (redenominasi), ini (redenominasi) tentu ada satu tim lagi. Ada step-nya, berbeda tujuannya," kata Rosmaya dalam Taklimat Media Uang Peringa

3. Bukan baju adat China, tapi baju adat Suku Tidung.

Masih menyangkut desain, masyarakat beranggapan ada baju adat China di antara 9 orang anak yang mengenakan baju adat di halaman belakang mata uang rupiah khusus.

Kepala Departemen Pengelolaan Uang, Marlison Hakim mengatakan, seorang anak yang digambar paling tengah dalam pecahan Rp 75.000 bukan menggunakan baju adat China.

Baju tersebut merupakan baju adat Suku Tidung, Kalimantan Utara.

"Itu adalah pakaian adat dari Kalimantan Utara, baju adat Suku Tidung. Coba carilah di Google, mengenai pakaian adat daerah Suku Tidung, keluar seperti itu," kata Marlison dalam kesempatan yang sama.

Marlison menyebut, Suku Tidung merupakan asli Indonesia. Dengan digambarnya baju adat Suku Tidung seharusnya membuat masyarakat lebih mengenal keanekaragaman budaya.

"Bukan dari Tiongkok. Ini asli darah Indonesia. Justru (dengan) kita tampilkan 9 daerah itu, kita semua sekarang mencari tahu, oh, ternyata luar biasa kebangsaan Indonesia," ujarnya.

Lebih lanjut dia menuturkan, 9 daerah yang diambil untuk desain rupiah khusus pecahan Rp 75.000 merupakan pakaian adat daerah yang belum pernah diterbitkan sebelumnya dalam mata uang.

Sembilan daerah mewakili tiap 3 daerah di wilayah barat, tengah dan timur. Dari barat, ada Nanggroe Aceh Darussalam, Riau, dan Gorontalo. Dari wilayah tengah disematkan baju adat asal Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, dan Gorontalo.

"Sedangkan yang dari timur ada NTT, maluku dan Papua. Kita tampilkan anak-anak asli dari daerah tersebut, yang ingin kita gambarkan adalah keanekaragaman dari sisi penduduk," sebutnya.

Adapun pemilihan pakaian adat telah melalui proses diskusi yang panjang. Bank Indonesia telah melakukan kordinasi dan group discussion dengan berbagai pihak, termasuk Pemerintah daerah setempat.

Koordinasi dilakukan sampai ke level Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat, dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Adat di daerah masing-masing.

"Contohnya di Kalimantan Utara dan Gorontalo, kita sampai koordinasi ke Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kota tarakan dan UPT Balai Adat. Di Kalimantan Utara ada Balai Adat Tidung, dan di Gorontalo ada Balai adat Gorontalo kalau di gorontalo. Semua kita lakukan verifikasi dan digabungkan dalam desain," jelasnya.

4. Dibanderol harga selangit.

Selang sehari penukaran uang edisi khusus dibuka oleh Bank Indonesia, platform belanja online (e-commerce) sudah dipenuhi dengan penjualan uang Rp 75.000 tersebut.

Maklum saja, uang tersebut memang dicetak terbatas. Bank Indonesia menyatakan, hanya mencetak uang Rp 75.000 sebanyak 75 juta lembar. Pencetakan edisi khusus Kemerdekaan RI pun hanya dicetak tiap 25 tahun sekali.

Salah satu akun e-commerce yang terlihat memperjualbelikan adalah Shopee. Harga tiap lembar uang Rp 75.000 dibanderol dengan harga fantastis yang bervariasi.

Beberapa penjual seperti pkrwalet, menjualnya seharga Rp 750.000. Penjual lainnya membanderol uang edisi khusus ini seharga Rp 1,75 juta hingga Rp 8,8 juta.

Rosmaya menyatakan, masyarakat boleh menjadikan uang tersebut sebagai koleksi atau hal lainnya. Jika masyarakat menjualnya kembali, BI tidak lagi mengatur ketentuan tersebut.

"Tapi seseorang sudah dapat 1 kemudian buat koleksi, ya bisa. Mangga (silakan). Kemudian ada orang, "Saya beli dong,". Mangga (silakan) saja, masing-masing. Kita tidak lagi mengatur seperti itu," ucap dia.

Kendati demikian, Bank Indonesia telah membuat rambu-rambu agar uang tersebut tidak disalahgunakan maupun dipalsukan. Tiap 1 Kartu Tanda Penduduk (KTP), hanya memiliki hal untuk menukarkannya 1 kali.

Penukaran yang dilakukan di kantor Bank Indonesia pun tidak melebihkan nominal, cukup Rp 75.000.

Dari segi keamanan, pihaknya telah melengkapi desain uang dengan teknologi tinggi sehingga sulit dipalsukan.

"Kita sudah membuat rambu-rambu agar sesuai pedoman, satu KTP punya hak menukar 1 (uang Rp 75.000). Jadi ada mekanismenya. Insya Allah, lah akan sulit dipalsukan. Saya enggak tahu ada niat memalsukan, tapi sangat sulit untuk dipalsukan," ungkap Rosmaya.

5. Sulit dipalsukan.

Terbatasnya pencetakan membuat uang rupiah khusus semakin rentan dipalsukan. Namun, BI telah menyiapkan sejumlah cara untuk menjaga keamanan rupiah asli.

Rupiah cetakan khusus tersebut telah dilengkapi unsur pengaman teknologi tinggi terbaru, dan bahan kertas yang lebih tahan lama. Inovasi ini ditujukan agar rupiah semakin dikenali ciri keasliannya, nyaman, dan aman digunakan, dan lebih sulit dipalsukan.

Marlison menyatakan, uang telah dilengkapi ciri-ciri yang bisa dikenali masyarakat, kalangan perbankan, maupun ciri-ciri yang hanya bisa dikenali oleh Bank Indonesia.

Masyarakat bisa mengenalinya dengan fitur paling dasar, yakni 3D (dilihat, diraba, dan diterawang). Untuk memudahkan kalangan tunanetra, BI menambahkan ornamen dalam mata uang yang mudah dikenali.

Adapun ciri lainnya yang dapat dikenali di antaranya, hasil cetak yang terasa agak kasar bila diraba, gambar yang lebih mudah diterawang meski minim cahaya, dan hasil cetak yang memendar bila dilihat dari sinar ultraviolet.

"Cirinya adalah jelas warna untuk logo, warna nominal. Kami menambahkan intaglio atau tanda kasar pada frasa, dan pada logo lambang Burung Garuda. Banyak aspek yang kita tambahkan di sana," pungkasnya (*)

INFO NUSANTARA PERSADA

Tidur Dibawah Pohon!!Sehari Setelah Peringatan HUT RI ke-75, Kemerdekaan Masyarakat Adat Besipae di NTT Dirampas dari Hutan Adat Pubabu

Tidur Dibawah Pohon!!Sehari Setelah Peringatan HUT RI ke-75, Kemerdekaan Masyarakat Adat Besipae di NTT Dirampas dari Hutan Adat Pubabu

Info Positif On Kamis, Agustus 20, 2020

Masyarakat Adat Basipae NTT

INFONUSANTARA.NET

NTT - Masyarakat adat Besipae di Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur, melaporkan pengrusakan rumah di tanah adat yang membuat mereka kehilangan tempat tinggal ke kepolisian, Rabu (19/08).

Imbas dari pengrusakan yang dilakukan oleh aparat, sebanyak 29 kepala keluarga (Kk) kini sudah beralaskan tikar dan beratap langit.

Insiden yang terjadi pada Selasa (18/08) membuat anak-anak dan perempuan adat Besipae trauma, namun, Pemerintah Provinsi NTT berkukuh apa yang dilakukan oleh polisi adalah "efek kejut", sekaligus lahan seluas 3.700 hektare itu akan digunakan sebagai lahan peternakan, perkebunan dan pariwisata demi kepentingan masyarakat adat.

Kekerasan yang didapati masyarakat adat yang mendiami hutan adat Pubabu di Amnuban Selatan ini terjadi sehari setelah baju adat mereka dikenakan Presiden Joko Widodo dalam upacara peringatan kemerdekaan Indonesia ke-75, Senin lalu.

Sekjen Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Rukka Sombolinggi, menyebut di balik baju adat yang dikenakan presiden adalah "potret gelap" masyarakat adat yang tidak hanya melayani masyarakat adat Besipae, namun juga masyarakat adat di berbagai daerah.

Akan tetapi pemerintah pusat dan DPR komitmennya terkait hak-hak masyarkat adat dan mendorong pengesahan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat -yang pembahasannya sudah lebih dari satu dekade.

'Berikut yang perlu Anda ketahui tentang konflik lahan masyarakat adat Besipae.

Rumah-rumah digusur dan 'hidup di bawah pohon'

Pada Selasa (18/08) siang, aparat gabungan TNI, Polri dan Satpol PP mendatangi masyarakat adat Besipae yang tinggal di Linamnutu, Amunaban Selatan yang terletak di Kabupaten Timur Tengah Selatan, NTT.

Bangunan rumah yang selama ini menjadi tempat pengungsian warga yang mempertahankan hutan adat mereka dirubuhkan. Perempuan dan anak-anak di lokasi mendapat intimidasi, baik verbal maupun fisik oleh aparat.

Salah satu tokoh masyarakat Besipae, Nikodemus Manao, menyebut banyak anak-anak dan perempuan merasa trauma, apalagi setelah tiga tembakan peringatan aparat meletus.

“Banyak trauma, khususnya anak-anak dan ibu-ibu karena dihadapkan dengan aparat Brimob dan tentara yang datang dengan senjata laras panjang,” tutur Nikodemus kepada BBC News Indonesia, Rabu (19/08).

"Apalagi ketika mereka datang belum ada persiapan relokasi, masyarakat punya rumah itu digusur sehingga masyarakat sementara hidup di bawah pohon," katanya kemudian.

Kepada BBC Indonesia, Nikodemus mengaku bahwa rumah tinggal dirubuhkan pada Kamis (13/08) silam ketika dirinya berada di Kupang. Barang berharga di rumah tahanan kini tak ada rimbanya.

"Ketika saya lihat rumah saya digusur, saya merasa sedih dan saya pikir ini risiko perjuangan seperti ini," ujarnya pelan.

Sejak Kamis pekan lalu hingga kini, Nikodemus beserta istri dan anaknya yang masih balita udah tinggal di pekarangan dengan berlindung di bawah pohon bersama dengan anggota masyarakat lain yang tinggal digusur.

"Sementara kami berlindung di bawah pohon, anak-anak kami juga tidak bisa diperhatikan karena untuk mandi anak sendiri tidak punya udara, karena kami di sini jauh dari mata air," jelas Nikodemus. "Ada 29 KK yang sama-sama tinggal di bawah pohon," katanya.

Fadli Anetong, dari Aliansi Solidaritas Basipae menyatakan imbas dari kehilangan tempat tinggal itu, mereka kini tinggal di alam terbuka, beralaskan tikar dan beratap langit. “Kalau malam mereka tidur di hamparan kosong,” jelas Fadli.

"Menjadi pendukung kami, beberapa warga yang tidur di hamparan kosong ini takutnya nanti sakit karena lingkungan di sini sangat tidak sehat, apalagi sampai tidur di luar, kan ada angin malam," imbuhnya kemudian.

Akan tetapi, Humas Pemerintah Provinsi NTT Marius Jelamu berkukuh bahwa apa yang dilakukan oleh kepolisian adalah "membuat efek kejut" bagi warga yang menolak direlokasi dan melakukan protes dengan berbagai macam cara.

“Karena anak-anak dan perempuan-perempuan ini tidak mau bangun, selalu tidur di jalan dan menghalangi [perubuhan rumah] maka Brimob melakukan shock therapy ,” jelas Marius.

"Jadi sama sekali Brimob kita tidak melakukan kekerasan, sama sekali tidak. Itu terapi kejut dengan menembakkan peluru kosong ke tanah untuk membuat efek kejut dengan bunyi itu," imbuhnya.

Sejak Februari silam, masyarakat adat yang tinggal di hutan adat Pubabu di Amnuban Selatan ini kerap mendapat intimidasi dan nasional dari pihak yang terlibat, terkait lahan masyarakat adat yang diklaim oleh Pemerintah Provinsi NTT.

Menurut Kuasa hukum masyarakat adat Besipae, Ahmad Bumi, pengrusakan rumah setidaknya sudah terjadi tiga kali, yakni pada Febuari, Maret dan Agustus.

Apa yang terbaru dari insiden ini?

Masyarakat Adat Besipae melaporkan melaporkan pengrusakan rumah yang mengakibatkan mereka kehilangan tempat tinggal ke kepolisian pada Rabu (19/08).

Kuasa hukum masyarakat adat Besipae, Ahmad Bumi, mengungkapkan mengungkapkan laporan pengrusakan rumah yang mereka alami, masyarakat adat akan menggugat pemerintah daerah terkait sengketa lahan.

“Hari ini [laporan kasus] pidananya soal pengrusakan dan penggelapan barang, kemudian disusul langkah hukum yang berikutnya kita gugat perdata soal lahannya,” jelas Ahmad Bumi.

Menanggapi rencana gugatan masyarakat terkait sengketa lahan, Humas Pemprov NTT Marius Jelamu mengatakan gugatan itu hanya dilakukan oleh "segelintir orang yang mengklaim itu tanahnya".

"Kita justru senang kalau mereka proses itu secara hukum untuk nanti membuktikan ini lahan siapa, pemerintah atau mereka," tegas Marius.

Sengketa lahan di balik insiden penggusuran ?

Sengketa hutan adat Pubabu yang termasuk Desa Linamnutu, Mio dan Oe Ekam diawali oleh keengganan masyarakarat adat Besipae untuk transaksi penambahan izin pinjam pakai lahan di kawasan hutan Pubabu.

Ahmad Bumi, kuasa hukum masyarakat adat Besipae menjelaskan konflik lahan bermula pada tahun 1982 ketika pemerintah dan Australia bekerja sama dalam peternakan dan penggemukan sapi dengan meminjam lahan masyarakat adat

Setelah kontrak selesai, pengelolaan lahan itu semestinya dikembalikan ke masyarakat adat.

"Dalam perjalanan tidak tahu menahu ceritanya, tiba-tiba lahan itu sudah memiliki hak pakai dan luasnya tidak tanggung-tanggung, 3.700 hektare," jelas Ahmad.

Nikodemus Manao, salah satu tokoh adat Besipae menjelaskan pada 1982, pemerintah Australia menghendaki 6.000 hektar untuk peternakan sapi tersebut.

"Namun karena hutan adat Pubabu hanya seluas 2.671,4 hektar, maka tetua adat pada saat itu sepakat untuk memasukkan belukun dan pekarangan masyarakat sehingga genap 6.000 hektar," jelas Nikodemus.

Namun, pada 1985 pemerintah provinsi menerbitkan sertifikat di hutan adat Pubabu yang termasuk desa Linamnutu, Mio dan Oe Ekam.

Humas Pemprov NTT Marius Jelamu berdalih bahwa lahan itu sudah diserahkan oleh tetua adat kepada pemerintah daerah pada 1985 dan dibuat sertifikat atas lahan itu.

"Kita sertifikatkan tanah itu dan itu menjadi milik provinsi," jelasnya.

Pada tahun 1987, selama 25 tahun ke depan, wilayah itu digunakan sebagai areal proyek peternakan sapi. Pada tahun 2010, dua tahun sebelum kontrak kadaluarsa, tawaran dari Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan ditolak warga.

Akan tetapi, pada 2012, pemerintah daerah kembali mengeluarkan serfitikat dengan luas 3.780 hektare, tanpa sepengetahuan masyarakat.

"Ini yang menjadi pertanyaan. Itu belukun masyarakat masuk semua, pekarangan masyarakat juga ada di dalam, bukan hanya hutan adat saja," jelas Nikodemus.

Pada 2012, masyarakat Besipae mengambil keputusan untuk izin atas tanah. Mereka berpendapat bahwa hutan adat diperlukan untuk dikembalikan ke fungsi kawasan sebagai kawasan konservasi - yang oleh warga lokal dikenal sebagai Nais Kio.

Aktivitas bertani dan berburu tidak diperbolehkan di dalam Nais Kio.

Kendati ada perlawanan dari masyarakat adat untuk melindungi hutan adatnya, Gubernur NTT Viktor Laiskodat memutuskan untuk menjalankan rencananya mengembangkan kawasan itu sebagai area peternakan, perkebunan dan pariwisata.

Pada Mei silam, gubernur mengunjungi Desa Mio di mana warga menolak mereka dengan menolaknya masuk ke wilayah adat dan mendatangi jalan.

Pemblokiran jalan ini direspons dengan aksi kekerasan untuk membongkar jalan yang dilakukan oleh kepolisian.

Hal itu kejadian aksi histeris dari perempuan adat Besipae yang menanggalkan baju mereka sebagai simbol dukacita atas perampasan lahan hutan adat.

Sejak saat itu, rumah-rumah masyarakat adat yang berada di hutan adat lambat laun digusur, kerap kali dengan intimidasi.

Pengingkaran hak masyarakat adat?

Sekjen AMAN, Rukka Sombolinggi menyebut aksi sepihak pemprov NTT yang merusak rumah warga merupakan bentuk pengingkaran terhadap hak konstitusional masyarakat adat yang diatur dalam undang-undang dasar.

"Pemerintah harus segera menarik aparat keamanan yang masih berada di lokasi kejadian, segera membebaskan warga yang melakukan pemulihan terhadap perempuan dan anak-anak yang trauma," jelas Rukka.

Lebih jauh lagi, penyerangan terhadap komunitas Besipae juga merupakan solusi terhadap mandat putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tahun 2012 yang menyatakan bahwa hutan adat bukan merupakan hutan negara.

Hal ini diamini oleh Ahmad Bumi, kuasa hukum masyarakat adat Besipae yang menyebut semestinya pemerintah menghormati putusan MK tersebut, bukannya "mencaplok" hutan adat demi investasi.

"Hutan adat kan kekuatan hukumnya sudah ada melalui putusan MK itu, seharusnya semua pihak menghormati," kata dia.

"Tetapi hutan adat yang sudah ditetapkan sejak Indonesia belum merdeka dan dibawa turun temurun ini tiba-tiba dicaplok untuk investasi, seharusnya itu tidak boleh," ujar Ahmad.

Selain perlakuan intimidatif, lanjutnya, dua masyarakat adat Besipae, yakni Kornelius Numley (64) dan Anton Tanu (18) mendapat tindakan kriminalisasi dari aparat kepolisian setempat. Mereka ditangkap tanpa surat dan alasan yang jelas.

Salah satu di antaranya, Anton Tanu, sudah dibebaskan sementara hingga kini nasib Kornelius belum diketahui.

Pemprov siapkan lahan pengguna

Humas Pemprov NTT Marius Jelamu menjelaskan bahwa pemerintah daerah telah menyiapkan lahan seluas 20 x 40 meter bagi 37 keluarga yang tinggal di lahan yang disengketakan.

"Tapi mereka tetap tidak mau. Sementara kemiskinan terbesar di Nusa Tenggara Timur itu ada di Pulau Timor ini tempat mereka melakukan aksi. Maka kami mau mendukung kawasan yang besar itu untuk pemberdayaan ekonomi," Marius

Nikodemus Manao, anggota masyarakat adat Besipae menjelaskan bahwa saat ini telah ada empat rumah yang disediakan oleh pemerintah provinsi, kendati begitu warga enggan untuk menempatinya karena rumah itu tidak layak.

"Rumah yang dibangun pemerintah provinsi itu Cuma empat unit rumah saja. Sementara masyarakat yang jadi korban penggusuran ada 29 KK," jelas Nikodemus.

"Dan rumah yang mereka bangun itu di masyarakat yang lain, yaitu mengklaim itu milik pemerintah tetapi itu milik saudara-saudara kami," imbuhnya kemudian.

'Ironis' dan mencederai kemerdekaan

Intimidasi dan nasionalisasi yang terjadi sehari-hari masyarakat Besipae terjadi setelah Presiden Joko Widodo pakaian adat mereka dalam peringatan hari Indonesia ke-75 di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (17/08).

Dalam unggahan Instagramnya, Presiden Joko Widodo hanya menjelaskan terkait makna busana dan kain tenun yang dikenakannya tanpa menyinggung konflik lahan yang melaporkan masyarakat adat Besipae.

https://www.instagram.com/p/CD-1sw_BzAd/?utm_source=ig_web_copy_link

Rukka Sombolinggi dari AMAN menyebut apa yang terjadi sebagai "ironis" dan "mencederai kemerdekaan".

"Di balik baju adat itu ternyata ada potret gelap masyarakat adat yang ada di sana dan ini tidak hanya terjadi di sana tapi di hampir seluruh wilayah Indonesia."

“Masyarakat adat masih mengalami kekerasan,” ujar Rukka.

"Ini kan hal-hal yang saya sebut cedera janji kemerdekaan karena ternyata hampir delapan dekade, 75 tahun Indonesia merdeka, tapi masyarakat adat belum merdeka," jelasnya kemudian.

Momentum untuk mengesahkan RUU Masyarakat Adat?

Konflik-konflik dan kekerasan yang terjadi pada masyarakat adat, menurut Rukka, "menjadi momentum" untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pengakuan dan Perlindungan Masyarkat Adat (RUU Masyarakat Adat) yang sudah 15 tahun terkatung-katung.

Padahal RUU ini sangat fundamental untuk perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional masyarakat adat.

RUU ini kembali masuk agenda prioritas prolegnas setelah dua kali sebelumnya gagal ketuk palu dalam dua periode masa kerja DPR sebelumnya.

Rukka menjelaskan, meski masuk prolegnas DPR, namun dia menyatakan bahwa RUU ini "tidak sungguh-sungguh menjadi prioritas pemerintah dan DPR".

"Meskipun dibicarakan, drafnya pun bermasalah. Ini artinya DPR dan pemerintah menutup mata dengan realitas," tegas Rukka.

Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden Donny Gahral Adian bahwa pemerintah pusat berkomitmen penuh dalam pemenuhan hak masyarakat adat dan mendorong DPR segera mengesahkan RUU Masyarakat Adat.

"Saya kira ini sangat bergantung pada dinamika politik di DPR. Pemerintah sebagai eksekutif mendorong agar DPR segera bisa menyelesaikan itu," kata dia.

"Bola politiknya ada di DPR dan pemerintah hanya bisa mendorong sekolah bisa segera selesai," lanjut Donny.

Akan dibahas 'dalam waktu dekat'

Status RUU itu berada di Badan Legislatif DPR. Anggota Badan Legislatif DPR, Guspardi Gaus, membuat pembahasan rancangan undang-undang ini belum dilakukan karena prioritas Baleg saat ini adalah menuntaskan RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law.

"Tentu di dalam pembahasan ada namanya skala prioritas. Hari ini kita di Baleg sedang fokus membahas tentang [rancangan] undang-undang Cipta Kerja," ujar Guspardi.

"Dalam waktu dekat akan dilakukan pembahasan tentang [RUU] Masyarakat Adat," lanjutnya tanpa menjelaskan lebih lanjut kapan pembahasan akan dilakukan.

Akan tetapi, Sekjen AMAN Rukka Sombolinggi berpendapat pengesahan RUU Cipta Kerja yang dia sebut berpihak pada pengusaha, justru akan menjadi "senjata pamungkas" perampasan wilayah adat sehingga aksi serupa yang dilihat oleh masyarakat Besipae semakin sering terjadi.

"Ini akan menjadi senjata pamungkas untuk memastikan perampasan wilayah adat, memastikan tanah-tanah petani terancam digusur diberikan kepada perusahaan dan buruh-buruh hanya akan menjadi budak," cetus Rukka.

"Ini akan menimbulkan krisis bagi bangsa jika Omnibus Law disahkan," katanya.

(Sumber: BBC News)

INFO NUSANTARA PERSADA

Tunggakan SPR Plaza Makin Bengkak, Begini Ungkapan Pihak Pemko Padang

Tunggakan SPR Plaza Makin Bengkak, Begini Ungkapan Pihak Pemko Padang

Info Positif On Kamis, Agustus 20, 2020

Komisi II DPRD Kota Padang Sidak ke SPR Plaza Padang didampingi Kepala Disperindag, pihak Bapenda Padang. 

INFONUSANTARA.NET

PADANG - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang, Sumatera Barat terus mendorong pemerintah kota (Pemkot) agar segera menagih tunggakan retribusi senilai Rp7,5 miliar ke Sentral Pasar Raya (SPR) Plaza Padang. 

"Kami akan terus mendorong Pemkot Padang agar segera menagih tunggakan SPR Plaza Padang sebesar Rp7,5 miliar yang masih belum dibayarkan, terhitung sejak 2013 sampai saat ini," kata Ketua Komisi II DPRD Kota Padang Yandri, di Padang, Rabu (19/8). 

Ia menyampaikan hal itu pada saat kunjungan Komisi II DPRD ke SPR Plaza dalam rangka mempertanyakan persoalan tunggakan SPR hingga saat ini masih belum dibayarkan mencapai Rp7,5 miliar. 

"Kami juga meminta Pemkot Padang agar bertindak lebih tegas terhadap SPR, jika memang tidak sanggup lagi mengelolanya. Namun kita masih menunggu kejelasan dari pihak SPR sendiri," kata dia.  

Di samping itu, Koordinator Komisi II DPRD Padang, Ilham Maulana mengatakan pihaknya akan terus mendesak Pemkot agar menagih tunggakan tersebut.

"Jika surat yang dikirimkan Dinas Perdagangan ke SPR Plaza Padang belum direspon, maka kami akan mendatangi pihak bersangkutan, sehingga semua menjadi jelas," kata dia. 

Lebih lanjut ia menyebutkan kondisi keuangan Kota Padang setelah COVID-19 menurun drastis. Salah satu upaya yang diselesaikan yaitu menagih setiap piutang dari sektor yang ada. 

Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan Kota Padang Andree Algamar mengatakan pihaknya telah melakukan berbagai upaya untuk menagih tunggakan tersebut berupa mengirimkan surat ke pihak terkait.

Ia juga mengatakan terkait persoalan tersebut sudah menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan RI. Bahkan Dinas Perdagangan sudah tujuh tahun melakukan penagihan dan terakhir suratnya tertanggal 17 Juli 2020, tetapi masih belum mendapatkan jawaban.

Lebih lanjut ia menyebutkan sampai saat ini total tunggakan retribusi dari manajemen SPR Plaza Padang sebanyak Rp7,5 miliar sejak 2013.

Ia menyebutkan dalam beberapa tahun terakhir manajemen SPR hanya membayarkan sebesar Rp238.471.293,30 atau senilai 16.606 dolar AS. Sementara kewajiban yang harus dibayar mulai 2013 hingga 2019 senilai Rp7.758.229.695,30 atau 540.246 dolar AS, sehingga total tagihan yang akan dibayarkan senilai Rp7.519.758.402,00 atau 523.640 dolar AS. 

Selain itu, Kabid Pendataan dan Penetapan Bapenda Padang, Saraman juga menyebutkan sampai saat ini pihak SPR Plaza Andalas juga memiliki tunggakan PBB sekitar Rp866 juta terhitung sejak 2016.  

"Kami sudah melakukan upaya dengan menagihnya setiap tahun. Bahkan kami tidak menghitung dendanya dan boleh dicicil. Namun pihak SPR tidak pernah membayarnya hingga tahun ini," kata dia. 

Akan tetapi, pada kesempatan itu Pimpinan SPR Plaza Padang, Jimmy Hendrik Tampi tidak bisa menghadiri pertemuan tersebut, karena masih di luar kota. Sehingga persolan tersebut belum bisa ditemukan titik terangnya. 

Menanggapi hal itu, Kepala Bagian Umum SPR Plaza Andalas Padang Bharata Laksamana mengatakan dirinya belum bisa memberikan tanggapan terkait persoalan tunggakan SPR Plaza Andalas tersebut. 

"Terkait persoalan itu saya tidak punya kebijakan untuk menjawabnya, kita tunggu dulu penjelasan dari atasan saya, Minggu depan rencananya akan diakan pertemuan dan dijelaskan," kata dia. (Inf/*)

INFO NUSANTARA.NET

Dibalik Baju Adat yang Dikenakan Presiden Adalah Potret Gelap Masyarakat Adat Basipae NTT

Dibalik Baju Adat yang Dikenakan Presiden Adalah Potret Gelap Masyarakat Adat Basipae NTT

Info Positif On Kamis, Agustus 20, 2020

 Masyarakat adat punya rumah itu digusur sehingga masyarakat sementara hidup di bawah pohon, anak -anak dan perempuan trauma.(Foto/ist)

INFONUSANTARA.NET

NTT - Intimidasi dan nasionalisasi yang terjadi sehari-hari pada masyarakat Besipae terjadi setelah Presiden Joko Widodo mengenakan pakaian adat mereka dalam peringatan hari kemerdekaan Indonesia ke-75 di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (17/08).

Dalam unggahan Instagramnya, Presiden Joko Widodo hanya menjelaskan terkait makna busana dan kain tenun yang dikenakannya tanpa menyinggung konflik lahan yang melaporkan masyarakat adat Besipae.

https://www.instagram.com/p/CD-1sw_BzAd/?utm_source=ig_web_copy_link

Sekjen Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Rukka Sombolinggi, menyebut di balik baju adat yang dikenakan presiden adalah "potret gelap" masyarakat adat yang tidak hanya melayani masyarakat adat Besipae, namun juga masyarakat adat di berbagai daerah.

Rukka Sombolinggi dari AMAN menyebut apa yang terjadi sebagai "ironis" dan "mencederai kemerdekaan".

"Di balik baju adat itu ternyata ada potret gelap masyarakat adat yang ada di sana dan ini tidak hanya terjadi di sana tapi di hampir seluruh wilayah Indonesia. Masyarakat adat masih mengalami kekerasan,” ujar Rukka.

"Ini kan hal-hal yang saya sebut cedera janji kemerdekaan karena ternyata hampir delapan dekade, 75 tahun Indonesia merdeka, tapi masyarakat adat belum merdeka," jelasnya.

Pada Selasa (18/08) siang, aparat gabungan TNI, Polri dan Satpol PP mendatangi masyarakat adat Besipae yang tinggal di Linamnutu, Amunaban Selatan yang terletak di Kabupaten Timur Tengah Selatan, NTT.

Bangunan rumah yang selama ini menjadi tempat pengungsian warga yang mempertahankan hutan adat mereka dirubuhkan. Perempuan dan anak-anak di lokasi mendapat intimidasi, baik verbal maupun fisik oleh aparat.

Salah satu tokoh masyarakat Besipae, Nikodemus Manao, menyebut banyak anak-anak dan perempuan merasa trauma, apalagi setelah tiga tembakan peringatan aparat meletus.

“Banyak trauma, khususnya anak-anak dan ibu-ibu karena dihadapkan dengan aparat Brimob dan tentara yang datang dengan senjata laras panjang,” tutur Nikodemus kepada BBC News Indonesia, Rabu (19/08).

"Apalagi ketika mereka datang belum ada persiapan relokasi, masyarakat punya rumah itu digusur sehingga masyarakat sementara hidup di bawah pohon," katanya kemudian.

Kepada BBC Indonesia, Nikodemus mengaku bahwa rumah tinggal dirubuhkan pada Kamis (13/08) silam ketika dirinya berada di Kupang. Barang berharga di rumah tahanan kini tak ada rimbanya.

"Ketika saya lihat rumah saya digusur, saya merasa sedih dan saya pikir ini risiko perjuangan seperti ini," ujarnya pelan.

Sejak Kamis pekan lalu hingga kini, Nikodemus beserta istri dan anaknya yang masih balita udah tinggal di pekarangan dengan berlindung di bawah pohon bersama dengan anggota masyarakat lain yang tinggal digusur.

"Sementara kami berlindung di bawah pohon, anak-anak kami juga tidak bisa diperhatikan karena untuk mandi anak sendiri tidak punya udara, karena kami di sini jauh dari mata air," jelas Nikodemus. "Ada 29 KK yang sama-sama tinggal di bawah pohon," katanya.

Fadli Anetong, dari Aliansi Solidaritas Basipae menyatakan imbas dari kehilangan tempat tinggal itu, mereka kini tinggal di alam terbuka, beralaskan tikar dan beratap langit. “Kalau malam mereka tidur di hamparan kosong,” jelas Fadli.

(Sumber:BBC News)

INFO NUSANTARA PERSADA

Tahun Baru Islam 1442 Hijriah, Ini Keistimewaan dan Amalan yang Dianjurkan

Tahun Baru Islam 1442 Hijriah, Ini Keistimewaan dan Amalan yang Dianjurkan

Info Positif On Kamis, Agustus 20, 2020

Foto:Komunitas sepeda ontel turut serta mengarak obor perayaan tahun Baru Islam 1 Muharram 1442 Hijriah di Mushala Nurul Ihsan, Kampung Sei Sirah Kenagarian Surantih.(Dok:DebiV)

INFONUSANTARA.NET

Menyambut kedatangan bulan Muharram atau tepat di malam tahun baru Hijriyah, umat muslim sebaiknya mempersiapkan diri untuk melakukan amalan-amalan yang dianjurkan. 

Tak hanya malam tahun baru Islam saja,tetapi sepanjang bulan Muharram. Mengingat bulan tersebut begitu istimewa kedudukannya. Bulan Muharram disebut juga dengan bulan Allah yang memiliki kedudukan setelah bulan Ramadan. Sehingga sangat dianjurkan untuk rajin beribadah pada bulan ini.

Dalam masyarakat Jawa, malam tahun baru hijriyah juga disebut dengan malam 1 suro. Saat memasuki malam pergantian tahun ini, adanya larangan untuk bertikai, berkelahi ataupun berselisihi sebaiknya diperhatikan. Sebab dalam Islam pun disebutkan bahwa ketika malam 1 Muharram itu datang, sebaiknya segala bentuk pertikaian dihentikan atau menghindari peperangan. Akan jauh lebih baik jika pada malam tersebut seseorang menyelesaikan suatu permasalahan dengan cara damai.

Tahun baru hijriyah yang dibuka dengan adanya bulan Muharram ditandai dengan hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari kota Mekkah ke Madinah. Beliau melakukan dakwah dan menyebarkan agama Islam meski banyak tantangan. Peristiwa ini tentu menjadi momen penting dalam Islam sehingga pada bulan Muharram pun memang memiliki keutamaan yang bisa Anda dapatkan.

Keistimewaan di Malam Tahun Baru Hijriyah

Dulu, sebelum datangnya syiar Islam yang dibawa oleh Rasulullah, bulan Muharram ini disebut juga dengan Shafar Al Awwal. Sementara bulan Shafar sendiri merupakan bulan kedua yang juga disebut dengan Shafar Ats Tsani. Barulah ketika Islam disebarluaskan, nama Bulan Muharram dikenal yang berarti waktu yang diharamkan. Maksud dari bulan yang diharamkan adalah pada bulan istimewa ini, manusia dilarang melakukan perbuatan dholim baik terhadap diri sendiri ataupun orang lain.

Bukan berarti ketika bulan Muharram berlalu, maka perbutan tersebut diperbolehkan. Namun, yang patut diketahui adalah mereka yang melakukan amalan salih maka mendapat pahala yang berlipat ganda. Begitu pula sebaliknya. Sehingga untuk menyelamatkan diri dari murka Allah sebaiknya memulai malam tahun baru hijriyah dengan berdoa dan introspeksi diri.

Mengapa? Malam pergantian tahun baru Islam ini saat yang tepat untuk berdoa kepada Allah SWT. Jika Anda berdoa pada waktu selepas sholat maghrib, maka yang dibaca adalah doa awal tahun. Tetapi jika berdoa pada waktu setelah sholat ashar, maka doa yang dibaca ialah doa akhir tahun. Dengan berdoa dan meminta ampunan Allah SWT, di tahun baru nanti, InshaAllah segala jenis cobaan yang ada mampu dilalui dengan mudah.

Pergantian tahun baru Islam yang diawali dengan bulan Muharram memiliki keutamaan. Hal ini disampaikan melalui firman Allah pada Al-Qur’an surat At Taubah di ayat 36. Disitu disebutkan bahwa bilangan bulan di sisi Allah yakni dua belas bulan. Yang mana dalam ketetapan Allah di waktu dia menciptakan langit dan juga bumi diantaranya ialah empat bulan haram. Nabi Muhammad SAW sendiri juga menyebut bahwa bulan Muharram ini adalah bulan Allah dimana umat Islam wajib untuk mengetahui apa saja amalan yang bisa dilakukan.

Amalan yang Dianjurkan pada Malam Tahun Baru Hijriyah

1. Puasa Asyuro

Sebenarnya untuk melakukan ibadah puasa Asyuro bukanlah pada malam tahun baru hijriyah. Tetapi puasa ini dilakukan di tanggal 10 Muharram. Mengapa puasa tersebut begitu dianjurkan? Keutamaan dari puasa Asyuro adalah mampu menghapus dosa setahun yang lalu. Anjuran puasa dan keistimewaannya terdapat pada hadist riwayat Muslim nomor 1162. Puasa ini sama dengan puasa pada umumnya hanya berbeda dari bacaan niat saja.

2. Puasa Tasu’a

Jika pada malam tahun baru hijriyah dianjurkan berdoa dan introspeksi diri, maka pada tanggal 9 Muharram dianjurkan untuk melakukan puasa Tasu’a. Mereka yang melakukan puasa Tasu’a mendapatkan keberkahan dan keutamaan dari bulan Muharram. Puasa ini memang dilakukan sehari sebelum puasa Asyuro. Dulunya, para sahabat Rasulullah pernah bertanya kepada Rasul mengapa berpuasa pada hari yang diagungkan oleh kaum Yahudi dan Nasrani. Namun, Rasul bersabda bahwa pada tahun yang akan datang, beliau dan para sahabat akan berpuasa di hari kesembilan yakni tasu’a. Puasa Tasu’a sendiri dilakukan untuk membedakan dengan puasa kaum Yahudi.

3. Menyantuni Anak Yatim

Amalan salih dengan menyantuni anak yatim memang bisa dilakukan kapan saja tidak harus pada bulan Muharram. Tetapi, jika Anda melakukan amalan ini di bulan Allah maka banyak keistimewaan yang bisa didapatkan. Allah SWT akan mengangkat derajat hamba yang melakukan amal salih dengan menyantuni anak yatim.

Makna Datangnya Bulan Muharram atau Malam Tahun Baru Hijriyah

1. Pengingat Umat Islam Akan Kemaksiatan

*Mengapa malam tahun baru hijriyah menjadi pengingat manusia akan kemaksiatan? Sebab pada malam pergantian tahun baru hijriyah ini, umat muslim disarankan untuk melakukan introspeksi diri. Mengingat apa saja dosa yang telah ia lakukan setahun yang lalu. Hal ini diharapkan bisa menjadi pengingat kita untuk menghentikan perbuatan tersebut dan tidak mengulanginya. Sebab, kemaksiatan tentu merusak sendi kehidupan dan rasa cinta kepada Allah SWT.

2. Meningkatkan Amalan dan Ibadah

*Malam tahun baru hijriyah juga memberi makna bahwa umat muslim haruslah meningkatkan ketaqwaan dan ibadahnya kepada Allah SWT. Karena pada bulan Muharram, bulan ini disebut bulan Allah yang begitu istimewa. Mereka yang ingin mendapat pahala Allah, sebaiknya meningkatkan ibadah dan amal salih.

3. Datangnya Ampunan Allah

*Tahun baru hijriyah yang dilewati dengan berdoa tentu menjadi waktu dimana ampunan Allah turun untuk mereka yang meminta. Seperti pada puasa Asyuro, seorang muslim yang melakukan ibadah puasa Asyuro maka akan diampuni dosanya selama setahun yang lalu. Begitu juga dengan amalan-amalan lain yang dianjurkan, Allah memberi banyak rahmat pada bulan istimewa ini.

4. Mengingat Kebesaran Allah

*Dengan mengingat segala kebesaran Allah, rasa cinta kepadaNya tentu semakin tumbuh. Seorang muslim yang mengamati pergantian siang dan malam, bergantinya musim kemarau ke musim hujan dan lain sebagainya sebagai tanda-tanda kebesaran Allah maka ia bisa menanamkan rasa syukur. Ia bisa selalu mengingat pengawasan Allah dan memperbanyak dzikir kepada Allah SWT.

5. Momen untuk Berhijrah

@Karena hijriyah diawali dengan bulan Muharram dan ditandai dengan adanya peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Jika melihat arti hijrah itu sendiri, hijrah adalah meninggalkan segala sesuatu yang buruk dan beralih pada sesuatu yang baik. Anda bisa memanjatkan doa dan beristighfar sebanyak mungkin pada malam tahun baru hijriyah. Hal ini sebagai upaya kita untuk memantaskan diri dan segera berhijrah. Apalagi hijrah di jalan Allah membuat seorang muslim menjadi lebih baik dengan menjalankan segala perintahnya serta menjauhi apapun larangan-Nya.

Berdzikir dan berdoa kepada Allah pada malam tahun baru hijriyah adalah cara yang tepat untuk menyambut pergantian tahun baru Islam. Mengawali tahun dengan berdoa menjadikan kita sebagai manusia yang memasrahkan segala sesuatu kepada Allah. Meminta perlindunganNya dari segala cobaan yang ada di tahun yang baru. Meminta ampunanNya dari segala dosa yang telah berlalu.

Sumber: tigaraksa-ep.co.id

INFO NUSANTARA PERSADA

Tak Hanya Rp7,5M!!,SPR Plaza Padang Ternyata Juga Menunggak PBB Rp866Juta ke Pemko Padang

Tak Hanya Rp7,5M!!,SPR Plaza Padang Ternyata Juga Menunggak PBB Rp866Juta ke Pemko Padang

Info Positif On Rabu, Agustus 19, 2020

Sekretaris Komisi II DPRD Kota Padang Boby Rustam (kiri) diwawancarai wartawan didampingi Yandri,Ketua Komisi I (kanan)
 (Foto: Infonusantara.net)

INFONUSANTARA.NET

PADANG - Tunggakan royalti SPR Plaza Padang ke Pemerintah Kota Padang sampai saat ini masih menjadi perhatian serius oleh Komisi II DPRD Kota Padag yang membidangi ekonomi dan keuangan.

Masih belum adanya titik terang dari manajemen SPR Plaza Padang yang sudah beberapa kali dilayangkan surat pada pihak SPR ,Komisi II DPRD Kota Padang lakukan sidak, Rabu,19 Agustus 2020. 

Sekretaris Komisi II DPRD Kota Padang, Boby Rustam, ditemui usai sidak menyampaikan,SPR Plaza Padang sampai saat ini menunggak royalti Rp7,5 miliar ke Pemerintah Kota Padang.

"Ini berdasarkan hitungan dari pihak Pemko Padang, bukan SPR Plaza Padang. Pemerintah Kota Padang menghitung tunggakan royalti tersebut sejak tahun 2013 sampai sekarang," kata Boby Rustam didampingi Ketua Komisi II, Yandri diruang Komisi II DPRD Padang.

"Selain itu Pemko juga mengatakan ke kami, ketika peninjauan kontrak baru pada 2015, SPR Plaza Padang ada melakukan pembayaran," ungkapnya.

Disamping penunggakkan royalti sebesar Rp.75 miliar. Dalam sidak tadi sebut Boby, juga terungkap lagi dari pemaparan yang disampaikan Kabid Pendataan dan Penetapan Bapenda Padang, Saraman, yang menyebutkan sampai saat ini pihak SPR Plaza Andalas juga memiliki tunggakan PBB sekitar Rp866 juta terhitung sejak 2016," ujar Boby.

Melihat kondisi seperti ini, sebut Boby Rustam, kami dari Komisi II tak bisa mendengarkan sepihak dari Pemko Padang saja, tapi juga harus mendengar manajemen SPR Plaza Padang dalam hal ini yang bisa mengambil kebijakan.

Sekali lagi tegas Boby Rustam, kami ingin berjelas- jelas kepada pihak manajemen SPR Plaza Padang.Tolong dari pihak SPR adalah yang berkompeten dalam mengambil kebijakan untuk bisa duduk bersama. 

"Mari kita berjelas- jelas, jangan ditutupi kalau ada hal - hal yang selama ini menjadi beban pihak manajemen,apapun itu bentuknya. Dan memang kita lihat dari sidak tadi bahwa kondisi di SPR Plaza Padang banyak sekali kios -kios yang kosong.

"Jika pihak SPR Plaza Padang tak mampu lagi dengan kondisi yang ada saat ini, silahkan lambaikan bendera putih. Jadi sisa masa kontrak yang berakhir di 2030 nanti, dalam artian 10 tahun kedepan bisa dicarikan solusi, dan sehingga tunggakan pihak SPR tidak makin bertambah juga," ungkap kader Gerindra Padang ini.(Inf)

INFO NUSANTARA PERSADA

Andre Temui Langsung Dirut Telkomsel Sampaikan Aspirasi Warga Sumbar

Andre Temui Langsung Dirut Telkomsel Sampaikan Aspirasi Warga Sumbar

Info Positif On Selasa, Agustus 18, 2020

Foto:Andre Rosiade (kiri) dan Dirut Telkomsel Setyanto Hantoro (kanan) (Dok/ist)

INFO NUSANTARA.NET

JAKARTA - Di saat pandemi, mayoritas pembelajaran di lakukan secara online. Persoalan mengenai jaringan yang belum merata pun mengemuka. Untuk itu, Ketua DPD Gerindra Sumbar Andre Rosiade menyampaikan aspirasi warga secara langsung ke Dirut Telkomsel Setyanto Hantoro.

Masih hangat dalam ingatan peristiwa yang terjadi di Jorong Sungai Guntuang, Nagari Pasie Laweh, Kecamatan Palupuah, Kabupaten Agam. Peserta didik dari daerah tersebut harus naik ke puncak bukit untuk mendapatkan sinyal supaya tetap bisa mengikuti KBM daring. Informasi ini juga sempat viral di Indonesia sebulan terakhir.

Selain urusan sinyal di Agam, dalam pertemuan dengan Setyanto, Andre juga membawa aspirasi dari masyarakat Kabupaten Dharmasraya dan Sijunjung.

"Saya hari ini bertemu dengan pak Dirut Telkomsel sesuai dengan aspirasi masyarakat Sumbar. Mengantarkan surat dari Bupati Agam Indra Catri yang menitipkan harapan kepada kami. Agar daerah-daerah blank spot di Agam, bisa dibantu pembangunan BTS (base transceiver station) atau tower," kata Andre yang juga ketua harian DPP Ikatan Keluarga Minang (IKM) ini.

Andre menyebut, di Agam ada sejumlah titik yang benar-benar tanpa sinyal, karena berada di antara perbukitan dan lembah yang penuh hutan. Dia berharap Telkomsel mau membantu pembangunan BTS. "Pak, ini titik-titik dan koordinatnya lengkap. Surat langsung dari Bupati Agam," kata Andre sembari menyerahkan surat kepada Setyanto Hantoro.

Kedua, kata Andre, diserahkan proposal pembangunan tower untuk Nagari Padukuhan, Kecamatan Koto Salak, Kabupaten Dharmasraya. Kabupaten paling ujung di Sumbar yang berbatasan dengan Jambi.

Andre Rosiade (kiri) menyerahkan proposal kepada Dirut Telkomsel Setyanto Hantoro (kanan)

"Tolong dibantu pak, agar warga di sana juga bisa menikmati sinyal dan mengetahui dunia luar. Apalagi sekarang sekolah mayoritas daring," kata Andre.

Selanjutnya, sebut Andre, penyerahan proposal pembangunan BTS di Nagari Pulasan, Tanjung Gadang, Kabupaten Sijunjung. Proposal itu juga langsung dibuat oleh Bupati Sijunjung Yuswir Arifin. Karena, masih banyak lokasi-lokasi yang tidak memiliki sinyal di Sijunjung.

"Sesuai janji kami, Andre Rosiade sebagai anggota DPR RI bertugas mengayomi masyarakat Sumbar. Ini bagian tugas kami menyampaikan aspirasi masyarakat Sumbar yang menginginkan sinyal Telkomsel di Sumbar. Hari ini kami datang menemui pak Dirut. Insya Allah pak dirut akan membantu kita," sebut Andre.

Dirut Telkomsel Setyanto Hantoro berterima kasih kepada Andre Rosiade yang langsung memberikan surat dan proposel pembangunan tower Telkomsel kepadanya. Tentunya, dia akan langsung meminta timnya di Sumbar untuk menindaklanjutinya. Karena, Telkomsel akan terus membangun tower untuk memeratakan sinyal."Kami akan mencoba melaksanakannya pak Andre," kata Setyanto.

Telkomsel memang menargetkan pembangunan sekitar 23.000 unit BTS 4G di seluruh Indonesia sepanjang tahun 2020. Ini merupakan salah satu wujud komitmen perusahaan dalam pemerataan akses jaringan di seluruh wilayah Indonesia.

Fokus pembangunan BTS 4G tahun ini juga sebagai wujud konsistensi meningkatkan kapasitas dan kecepatan, serta kenyamanan stabilitas akses guna memenuhi kebutuhan pelanggan terhadap gaya hidup digital. Telkomsel terus mengakselerasikan pertumbuhan jaringan broadband terutama 4G yang agresif untuk mendukung ekosistem gaya hidup digital.

Sumber : detikNews

INFO NUSANTARA PERSADA

Unik!Detik-detik Proklamasi ke-75 Dilakukan Ditengah Sawah

Unik!Detik-detik Proklamasi ke-75 Dilakukan Ditengah Sawah

Info Positif On Senin, Agustus 17, 2020

Dusun Sidodadi RT 03 Pujarahayu, Nagari Persiapan Pujarahayu, Kabupaten Pasaman Barat, Organisasi Pemuda Cakra Minata bersama Masyarakat, upacara detik-detik proklamasi di lakukan ditengah sawah, Senin 17 Agustus 2020.(Ist)

INFONUSANTARA.NET

Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang Ke 75. tahun 2020, hampir seluruh masyarakat di Indonesia memperingati dengan melakukan upacara dan kegiatan lainnya untuk memeriahkan hari Kemerdekaan Republik Indonesia.

Unik, khususnya di Dusun Sidodadi RT 03 Pujarahayu, Nagari Persiapan Pujarahayu, Kabupaten Pasaman Barat, Organisasi Pemuda Cakra Minata bersama Masyarakat, upacara detik-detik proklamasi di lakukan ditengah sawah, Senin 17 Agustus 2020.

Dalam upacara yang digelar di tengah sawah itu dihadiri oleh Anggota DPRD Kabupaten Pasaman Barat, Subandrio, SH sekaligus bertindak sebagai Inspektur upacara.

Ketua Pemuda Cakra Minata, Didin Syaefudin mengatakan, gagasan dan ide ini muncul dari Pemuda yang tergabung dalam Pemuda Pemudi Cakra Minata Dusun Sidodadi RT 03 Pujarahayu, untuk melaksanakan Upacara dalam rangka memperingati HUT RI Ke 75., tepatnya di tengah sawah yang berlokasi Dusun Sidodadi Pujarahayu.

“Kegiatan upacara ini diikuti oleh Pemuda Pemudi Cakra Minata, lapisan masyarakat dan mahasiswa KKN Kampus Yayasan Pendidikan Pasaman,” ujarnya.

Didin Syaifudin menyebut upacara yang digelar penuh hikmat dan sederhana dan dilakukan sebagai bentuk rasa syukur serta cinta terhadap Tanah Air Indonesia, serta juga menghormati jasa para pahlawan yang telah berjuang dalam merebut kemerdekaan.

“Sebagai wujud syukur dan menghormati jasa para pahlawan, bukan hanya di lapangan terbuka saja kita bisa menggelar upacara, akan tetapi dengan sederhana di tengah sawah ini, kita bisa mengibarkan sang Merah Putih.” ucapnya.

Atas nama Pemuda Pemudi Cakra Minata mengucapkan terima kasih kepada Tokoh Masyarakat dan Sesepuh Pujarahayu, Kepala Jorong Pujarahayu, Pemerintah Nagari Persiapan Pujarahayu, Mahasiswa Kampus Yappas dan Masyarakat Pujarahayu yang telah berpartisipasi serta memberikan dukungan, suport, baik secara moril maupun materil dalam pelaksanaan kegiatan ini.

Sumber: Matasumbar.com

INFO NUSANTARA PERSADA