Penggeledahan di RSUD Rasidin Padang , Polisi Sita Beberapa Dokumen

Penggeledahan di RSUD Rasidin Padang , Polisi Sita Beberapa Dokumen

Info Positif On Sabtu, September 07, 2019

Tim penyidik Tipikor Polresta Padang geledah beberapa ruangan di RSUD Rasidin Padang (Foto: Irwanda) 

Infonusantara.net - Tim penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polresta Padang menyita beberapa dokumen dari penggeledahan yang dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Rasidin Padang. Penggeledahan dilakukan sejak pukul 15.48 WIB hingga 18.00 WIB. 

Usai penggeledahan, penyidik menuju ruangan Direktur Utama (Dirut) RSUD Rasidin, Herlin Sridiani. Cukup lama penyidik berada di dalam ruangan Dirut rumah sakit berpelat merah tersebut. Penyidik baru keluar ruangan sekitar pukul 19.00 WIB. 

Menurut penyidik Tipikor Polresta Padang, di ruangan Dirut mereka sedang mengurus beberapa adminstrasi dan penandatangan sitaan dari hasil penggeledahan yang dilakukan. 

"Sudah di tandatangani. Kalau soal wawancara kasus ini langsung ke Pak Kasat Reskrim aja," ujar salah seorang penyidik kepada wartawan di rumah sakit usai keluar dari ruangan Dirut. 

Sementara itu Dirut RSUD Rasidin, Herlin Sridiani mengakui pihak kepolisian menyita beberapa dokumen dari penggeledahan. Seperti Surat Keputusan (SK) dan surat dokumen lainnya. 

"Ada SK yang dibawa. Saya tidak terlalu tahu kasus ini sebab saya menjabat Dirut sejak tahun 2016. Saya sendiri belum pernah diminta keterangan dari pihak kepolisian," ujarnya. 

Meskipun tidak tahu persis kasus dari penggeledahan tersebut, namun Herlin mengakui dari surat yang diajukan pihak kepolisian merupakan dugaan korupsi alat kesehatan (alkes) tahun 2013. 

"Kalau dari surat pihak kepolisian soal alkes 2013. kalau sikap kita dari penggeledahan ya namanya pihak kepolisian melaksanakan tugasnya, kita cuman bisa mendampingi," katanya. 

Menurutnya, dari pengadaan anggaran dari kementerian kesehatan itu terdapat beberapa jenis alkes. Namun, Herlin tidak bisa merincikan karena terdapat ratusan alkes. 

"Banyak, alatnya ratusan, saya engga bisa detail satu-satu. Alkes ini (Dirut) periode sebelum saya," pungkasnya. 

Seperti diketahui, sebelumnya ada beberapa ruangan yang digeledah pihak kepolisian. Di antaranya ruangan Kabid Keperawatan Wirdanelly dan Kasi Askep Irwandi serta Kasi Etika Keperawatan dan SDM Hastrina Yanti. Termasuk juga ruangan Kasubag Program Sofiantita. 

Dari pengeledahan tampak penyidik membawa koper berwarna merah. Mereka juga memeriksa beberapa dokumen-dokumen di beberapa ruang di lantai dua tersebut. 

Kemudian, penyidik berlanjut melakukan penggeledah di ruang arsip RSUD Rasidin yang berada di lantai dasar. Di sini, penyidik cukup lama melakukan penggeledahan dan memeriksa beberapa dokumen yang ada. Selanjutnya penyidikan menggeledah ke gudang yang berada di belakang rumah sakit. (Irwanda)

Polisi Tetapkan 5 Tersangka Dugaan Korupsi Pengadaan Alkes di RSUD Rasidin Padang

Polisi Tetapkan 5 Tersangka Dugaan Korupsi Pengadaan Alkes di RSUD Rasidin Padang

Info Positif On Sabtu, September 07, 2019

Tim penyidik berada di ruangan Direktur Umum RSUD Rasidin Padang, Herlin Sridiani (Foto: Irwanda)

Infonusantara.net - Tim penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polresta Padang melakukan penggeledahan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Rasidin Padang, Jumat (6/9/2019). Pengeledahan itu dilakukan terkait adanya dugaan kasus korupsi di rumah sakit berpelat merah tersebut.

Kasat Reskrim Polresta Padang AKP Edriyan Wiguna, membenarkan penggeledahan yang dilakukan pihaknya merupakan perlengkapan penyidikan kasus korupsi di RSUD Rasidin. Dugaan korupsi itu pengadaan anggaran alat kesehatan dari Kementerian Kesehatan.

"Alokasi anggaran tahun 2013 sebesar Rp10 miliar. Dugaan korupsi bini membuat kerugian negara sekitar Rp5 miliar," ujar Edriyan dihubungi, Jumat (6/9/2019) malam.

Ia mengatakan, dari pengungkapan kasus dugaan korupsi ini pihaknya juga telah menetapkan lima orang tersangka. Penetapan tersangka telah dilaksanakan sejak satu bulan yang lalu.

"Empat orang tersangka dari swasta dan satu tersangka merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN). Berkemungkinan, tersangka akan bertambah," katanya.

Meski telah menetapkan tersangka, namun Edriyan belum enggan membeberkan identitas para tersangka. Termasuk juga, pemeriksaan terhadap tersangka belum pernah dilakukan.

"Pemberkasan kemungkinan satu bulan lagi. Tersangka belum pernah kami periksa namun kemungkinan akan ada tambahan tersangka. Dugaan korupsi ini ada beberapa item alkes," pungkasnya.

Sebelumnya, penggeledahan dilakukan di  beberapa ruangan di RSUD Rasidin. Di antaranya ruangan Kabid Keperawatan Wirdanelly dan Kasi Askep Irwandi serta Kasi Etika Keperawatan dan SDM Hastrina Yanti. Termasuk juga ruangan Kasubag Program Sofiantita.

Dari pengeledahan tampak penyidik membawa koper berwarna merah. Mereka juga memeriksa beberapa dokumen-dokumen di beberapa ruang di lantai dua tersebut.

Kemudian, penyidik berlanjut melakukan penggeledah di ruang arsip RSUD Rasidin yang berada di lantai dasar. Di sini, penyidik cukup lama melakukan penggeledahan dan memeriksa beberapa dokumen yang ada. Selanjutnya penyidikan menggeledah ke gudang yang berada di belakang rumah sakit.

Usai penggeledahan, penyidik menuju ruangan Direktur Utama (Dirut) RSUD Rasidin, Herlin Sridiani. Cukup lama penyidik berada di dalam ruangan Dirut rumah sakit berpelat merah tersebut. Penyidik baru keluar ruangan sekitar pukul 19.00 WIB.

Dirut RSUD Rasidin, Herlin Sridiani mengakui, pihak kepolisian menyita beberapa dokumen dari penggeledahan. Seperti Surat Keputusan (SK) dan surat dokumen lainnya.

"Ada SK yang dibawa. Saya tidak terlalu tahu kasus ini sebab saya menjabat Dirut sejak tahun 2016. Saya sendiri belum pernah diminta keterangan dari pihak kepolisian," ujarnya. (Irwanda)

Polisi Geledah RSUD Rasidin Padang Diduga Terkait Korupsi Alkes

Polisi Geledah RSUD Rasidin Padang Diduga Terkait Korupsi Alkes

Info Positif On Sabtu, September 07, 2019

Penjagaan pihak kepolisian terkait penggeledahan dugaan korupsi di RSUD Rasidin Padang 

Infonusantara.net - Tim penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polresta Padang melakukan penggeledahan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Rasidin Padang, Jumat (6/9/2019). Pengeledahan itu dilakukan terkait adanya dugaan kasus korupsi di rumah sakit berpelat merah tersebut.

Informasinya, dugaan korupsi itu terkait pengadaan alat kesehatan (alkes) anggaran dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Pantauan di RSUD Rasidin, penggeledahan berlangsung sekitar pukul 15.48 WIB.

Sedikitnya, ada tiga penyidik Tipikor Polresta Padang yang melakukan penggeledahan. Mereka juga didampingi personel lainnya seperti Polwan dan anggota Sabhara yang berjaga di luar ruangan.

Ada beberapa ruang yang disasar penyidik dalam pengeledahan. Di antaranya ruangan Kabid Keperawatan Wirdanelly dan Kasi Askep Irwandi serta Kasi Etika Keperawatan dan SDM Hastrina Yanti. Termasuk juga ruangan Kasubag Program Sofiantita.

Dari pengeledahan tampak penyidik membawa koper berwarna merah. Mereka juga memeriksa beberapa dokumen-dokumen di beberapa ruang di lantai dua tersebut.

Kemudian, penyidik berlanjut melakukan penggeledah di ruang arsip RSUD Rasidin yang berada di lantai dasar. Di sini, penyidik cukup lama melakukan penggeledahan dan memeriksa beberapa dokumen yang ada. Selanjutnya penyidikan menggeledah ke gudang yang berada di belakang rumah sakit.

Dalam penggeledah itu, tampak juga Direktur Utama (Dirut) RSUD Rasidin, Herlin Sridiani mendampingi penyidik. Proses penggeledahan tersebut bari berakhir sekitar pukul 18.00 WIB.

Hingga berita diturunkan, belum ada keterangan resmi dari kepolisian maupun pihak rumah sakit. Sebab, hingga pukul 19.00 WIB tampak para penyidik memasuki ruangan Dirut RDUD Rasidin Herlin Sridiani. (Irwanda)

Banyaknya Cafe Illegal Beroperasi di Padang,Anggota DPRD Minta Satpol PP Padang Lakukan Tindakan Tegas

Banyaknya Cafe Illegal Beroperasi di Padang,Anggota DPRD Minta Satpol PP Padang Lakukan Tindakan Tegas

Info Positif On Sabtu, September 07, 2019

Infonusantara.net - Anggota DPRD Kota Padang dari Partai Gerindra, Budi Syahrial menyayangkan masih beroperasinya 21 kafe yang tidak mengantongi izin operasi alias ilegal di Kota Padang. Ia pun memberikan reaksi keras dengan menyentil Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Padang. 

Menurut Budi Syahrial, pemilik kafe atau tempat hiburan diberi tenggang waktu selama 2 minggu untuk mengurus izin mereka. Tetapi berdasarkan pantuan dirinya di lapangan, kafe illegal tersebut masih saja beroperasi walau belum mengantongi izin. "Kita kan memberi tenggang waktu 2 minggu. Jika mereka tidak mengurus izinnya, maka harus ditutup," pungkasya, Jum'at (6/9) 

Ironisnya, kata Budi Syahrial, Satpol PP Kota Padang terkesan adem ayem, tanpa melakukan penindakan. Ini dibuktikan dengan masih beroperasinya 21 kafe yang tidak berizin tersebut. 

"Saya lihat Satpol PP adem ayem saja. Buktinya, 21 kafe yang tidak berizin tersebut masih buka. Kita kan minta mereka mengurus izin. Setelah izin keluar baru dibuka. Tapi ironisnya sampai saat ini mereka masih buka," ujarnya. 

Bahkan Budi Syahrial mensinyalir ada okum yang bermain, sehingga sampai saat ini kafe yang tak berizin tersebut masih buka. "Saya mensinyalir ada oknum di dalam yang bermain dan yang membocorkan rencana operasi. Itu sudah rahasia umum. Saya minta oknum yang bermain itu ditindak tegas," cakapnya.

Al Amin: Jika Ada Oknum yang Bermain, Kami Berhentikan 

Sementara Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Padang, Al Amin menegaskan, pihaknya akan menindak tegas jika ada anggota Satpol PP Kota Padang yang bermain mata dengan pemilik kafe atau tempat hiburan malam.

Hal itu disampaikannya menjawab sentilan anggota DPRD Kota Padang dari Partai Gerindra, Budi Syahrial terkait masih beroperasinya 21 kafe atau tempat hiburan malam yang idak mengantongi izin.

Al Amin mengatakan, pihaknya berkerja dengan aturan. Berdasarkan Perwako No. 29 tahun 2019, pembinaan dilakukan oleh OPD terkait. Misalnya terkait tempat hiburan malam, maka OPD terkaitnya adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padang. Sedangkan terkait minuman keras (minol), maka OPD terkaitnya Dinas Perdagangan. 

"Yang mengeluarkan izin adalah OPD terkait. Mereka yang melakukan pembinaan. Tetapi jika tidak bisa dibina, sudah dikasih SP 1, SP 2 dan SP 3 yang ditembuskan ke Satpol PP, maka baru Satpol PP beraksi, bisa saja menutup tempat hiburan malam itu," katanya. 

Al Amin menegaskan, jika Budi Syahrial bisa membuktikan ada oknum yang bermain, maka ia akan menindak dengan tegas. Jika ada oknum yang bermain, hari itu dia buktikan, hari itu pula kita tindak tegas.

"Kami ingin menegakan amar ma'ruf nahi munkar di Kota Padang, kalau ada maling yang teriak maling, jeruk makan jeruk, hari itu kami tindak tegas yang bersangkutan. Kalau dia honor, kita berhentikan, kalau dia pejabat, kami usulkan untuk berhenti," pungkasnya. (Inf)

Delma Putra Motivasi Siswa - Siswi SMP N15 Padang, Keberhasilan Terletak Dari Diri Kita Sendiri Dan Nasib Kita

Delma Putra Motivasi Siswa - Siswi SMP N15 Padang, Keberhasilan Terletak Dari Diri Kita Sendiri Dan Nasib Kita

Info Positif On Sabtu, September 07, 2019

Anggota DPRD Kota Padang Delma Putra memberikan motivasi kepada siswa #siswi SMP Negeri 15 Padang,Jum'at (6/9/2019)

Infonusantara.net - Anggota DPRD Kota Padang dari Partai Gerindra, Delma Putra memotivasi siswa siswi SMP Negeri 15 Padang yang merupakan Sekolah Ramah Anak (SRA) yang beralamat di Jalan Adinegoro Km.16, Batipuh Panjang, Kec. Koto Tangah, Kota Padang

Motivasi itu ia berikan saat menghadiri undangan Kepala SMP Negeri 15 Padang. "Alhamdulillah, dirinya berkesempatan memberikan motivasi kepada siswa siswi SMP Negeri 15 Padang melalui undangan dari kepala sekolah, "kata Delma, Jumat (6/9/2019).

Dalam kesempatan itu dihadapan siswa siswi. Ia berharap semua siswa siswi SMP Negeri 15 Padang harus giat dan tekun dalam belajar, sehingga berhasil menimba ilmu yang diberikan para guru yang selalu senan tiasa tanpa pamrih memberikan bekal ilmu pengetahuan bekal kelak dimasa depan. 

"Ilmu yang didapat dari guru-guru kita pasti akan bermanfaat dikemudian hari untuk masa depan kita. Untuk itu, adik-adik semuanya, saya harapkan belajarlah dengan gigih, capai prestasi dan gapai cita-cita kalian, jangan pernah dan mudah putus asa," ajaknya.

Selain itu dia juga mengimbau agar siswa siswi SMP Negeri 15 Padang jangan sampai terjerumus dalam perilaku yang menyimpang, seperti terlibat tawuran dan penyalahgunaan narkoba. 

"Hal ini sangat penting untuk diingat dan di hindari. Tak lain tujuannya tentu agar masa depan kita tidak hancur serta pengorbanan orangtua yang telah mati - matian inginkan kesuksesan dimasa depan bagi siswa - siswi semuanya tak akan sia - sia," ujarnya. 

Selain itu sangat perlu membentuk karater dari dini hari dari bangku SMP ini. Dengan pembentukan karakter bagi peserta didik, sehingga  kedepannya mampu bersaing, beretika, bermoral, sopan santun dan berinteraksi dengan masyarakat.

"Mau ikut sukses dan ingin berhasil, tentunya adik - adik para pelajarlah yang menentukan, jadi keberhasilan terletak dari kita sendiri dan nasib kita, " ungkap anggota dewan dua periode putra asli Koto Tangah ini mengakhiri (Inf)

Ayo Wujudkan Rumah Layak untuk Yatim Piatu Bersaudara Ini.

Ayo Wujudkan Rumah Layak untuk Yatim Piatu Bersaudara Ini.

Info Positif On Kamis, September 05, 2019

Giswanda bersama Kirana, dua Yatim Piatu yang butuh bantuan. 

Infonusantara.net - Giswanda (16 Tahun) dan Kirana (11 Tahun) adalah dua kakak beradik yang tengah berjuang menjalani kehidupan ini. Bisa dibayangkan, sejak kecil mereka berdua telah ditinggal oleh sang bunda dan sang ayah dikarenakan sakit yang diderita oleh kedua orang tuanya sehingga memaksa mereka menerima keadaan sebagai yatim piatu.

Selama ini, Kirana dan Giswanda tinggal bersama sang nenek di sebuah rumah panggung berdinding bambu yang ternyata rumah tersebut adalah rumah bantuan gempa yang terjadi di daerah ini beberapa tahun lalu. Mereka tinggal di Desa Talang Petai, Kecamatan V Koto, Kab. Muko-muko.

Aan Saputra selaku staf program ACT Sumatera Barat mengatakan “Yang ditinggalkan oleh kedua orangtua tidaklah hanya kepedihan dan kehilangan sosok orangtua, namun rumah ini menjadi satu-satunya harta yang  ditinggalkan oleh mendiang orangtua Kirana dan Giswanda. 

Lanjutnya, “Tidak hanya tinggal di rumah yang sudah tidak layak ini, namun Gis dan Kirana memiliki kesulitan untuk mendapatkan biaya pendidikan. Neneknya pun adalah seorang janda yang bekerja sebagai buruh tani ini tidak memiliki penghasilan yang tetap dan menentu. 

"Kami sudah kumpulkan donasi untuk membantunya sejak bulan ini melalui laman https://www.kitabisa.com/bantuyatimbersaudara," kata Staf Program ACT Sumatera Barat Aan Saputra, Kamis (4/9/2019).

"Sanak saudara dari mendiang orangtua pun memiliki keadaan yang serupa dalam hal ekonomi yang dalam hal mencukupi biaya harian saja mereka sulit. Hal ini membuat mereka tidak dapat memberi bantuan langsung secara ekonomi kepada Gis dan Kirana secara lebih. Maka dari itu, ACT Sumbar menghimbau para dermawan sekalian bersama-sama berikan kado terbaik berupa rumah layak huni di dalam kehidupan Kirana dan Gis", tutup Aan Saputra(*)

Waspadai Proyek Asal Jadi Akhir Tahun. Helmi Moesim Ingatkan OPD Harus Serius Awasi Pekerjaan Kontraktor

Waspadai Proyek Asal Jadi Akhir Tahun. Helmi Moesim Ingatkan OPD Harus Serius Awasi Pekerjaan Kontraktor

Info Positif On Senin, September 02, 2019

Anggota DPRD Kota Padang Helmi Moesim Partai Berkarya periode 2019-2024. 

Infonusantara.net - Sejumlah proyek pembangunan di Kota Padang baik drainase hingga pendestrian kawasan wisata di daerah itu yang digelontorkan dari APBD terus menjadi perhatian berbagai pihak.

Untuk menghindari penyimpangan dan menjaga kualitas,serta mutu pengerjaan proyek pembangunan maka perlu dilakukan pengawasan secara ketat oleh seluruh OPD. Tujuannya untuk menghindari kegagalan pekerjaan atau tidak selesai tepat waktu.

Anggota DPRD Kota Padang, Helmi Moesim yang kembali duduk melalui Partai Berkarya periode 2019-2024 ini mengatakan, seluruh pelaksanaan proyek di Kota Padang tahun 2019 diharapkan bisa berjalan sesuai ketentuan. DPRD siap mengawal proyek-proyek pembangunan yang dilakukan oleh kontraktor agar proyek tersebut tuntas sesuai target,” tegas politisi Partai Berkarya.

Tidak terkecuali DPRD Kota Padang yang salah satu tupoksinya sebagai kontrol pengawasan, kita juga mengingatkan kepada OPD terkait betul-betul melakukan pengawasan terhadap jangka waktu pelaksanaan (proyek pembangunan di Kota Padang, red) yang diberikan kepada pihak ketiga agar memperhatikan mutu kualitasnya,” kata Helmi Moesim, Senin ( 2/9) di DPRD Padang. 

Menurut Helmi, dengan melakukan pengawasan yang baik dari OPD dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR), PPTK-PPK, maka hasil pengerjaan akan sesuai dengan perencanaan,  selain itu juga seluruh dinas wajib memastikan seluruh pengerjaan berjalan dengan maksimal sehingga tidak ada anggaran yang percuma.

“DPRD juga siap mengawal proyek-proyek pembangunan yang dilakukan oleh kontraktor agar proyek tersebut tuntas sesuai target,” tegas politisi Partai Berkarya.

Lebihlanjut disampaikan, DPRD mengingatkan apalagi jelang akhir tahun, kepada sejumlah rekanan agar bekerja secara profesional, serta memperhatikan schedulenya (waktu).Dia khawatir ketika sudah di penghujung tahun baru pengerjaan pembangunan di Kota Padang dikebut berdampak kepada kualitas yang tak maksimal sehingga sangat merugikan pemerintah maupun masyarakat.

"Jangan sampai karena kejar target di akhir tahun, baru kontraktor kebut-kebut pengerjaannya sehingga kualitasnya asal-asalan. Kalau berdampak pada kualitas, kita asumsikan misalnya punya target (pembangunan, red) yang bisa bertahan selama 10 tahun maka akan menjadi 3 tahun, inikan tak maksimal hasilnya.

"Untuk itu kontraktor harus menghasilkan mutu proyek yang bagus, yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam waktu yang lama. Dan dalam hal ini masyarakat juga ikut aktif memperhatikan pelaksanaan proyek pembangunan di Kota ini , ” imbau Helmi Moesim.

Selain itu ia juga mengingatkan bahwa faktor cuaca buruk (musim hujan,red) sangat berpengaruh, dan biasanya jelang penghujung tahun kondisi cuaca akan berpotensi musim penghujan. Hal ini akan berdampak pada pengerjaan proyek, kondisi ini sangat penting untuk diingat bagi para kontraktor,"  pungkasnya. 

Diketahui, saat ini nampak sejumlah proyek pembangunan pada Tahun Anggaran 2019 di Kota Padang telah dikerjakan. Sebut saja pendestrian kawasan Batang Arau, Pantai Padang, pengerjaan trotoar hingga pembangunan drainase. Hingga kini, sejumlah proyek tersebut masih dalam proses pengerjaan dan ditargetkan tuntas akhir tahun. (inf)

Demo Rusuh di Jayapura: Jokowi Akan Segera Temui Para Kepala Suku dan Tokoh Papua

Demo Rusuh di Jayapura: Jokowi Akan Segera Temui Para Kepala Suku dan Tokoh Papua

Info Positif On Jumat, Agustus 30, 2019

Foto: Presiden Jokowi ketika mengunjungi Papua(ist)

Infonusantara.net - Presiden Jokowi meminta semua pihak menjaga Papua tetap aman dan damai. Jokowi juga berencana menemui para kepala suku dan tokoh Papua.

"Kita sudah berusaha tetapi waktunya saja yang sebenarnya minggu ini kita akan bertemu kita rencanakan tetapi masih belum memungkinkan," kata Jokowi di Purworejo, Jawa Tengah, Kamis, 29 Agustus 2019. 

Karena itu, pertemuan bakal dijadwal ulang. Jokowi mengatakan akan segera menemui para tokoh dan kepala suku di Papua.

"Sehingga akan kita lakukan dalam waktu yang secepat-cepatnya untuk bisa bertemu dengan baik tokoh muda, baik tokoh adat, baik tokoh masyarakat, dan tokoh agama," ujarnya.

Selain itu, Jokowi menyinggung soal pendekatan keamanan di Papua. Jokowi mengatakan pola pendekatan itu akan dievaluasi.

"Ya semuanya semuanya akan kita evaluasi," tuturnya.

Menko Polhukam Wiranto sebelumnya mengingatkan aparat keamanan bertindak persuasif dalam menghadapi massa pendemo. Senjata dengan peluru tajam, ditegaskan Wiranto, tidak boleh digunakan.

"Bahwa aparat keamanan sudah diinstruksikan jangan sampai melakukan tindakan represif. Harus persuasif terukur, bahkan senjata peluru tajam tidak boleh digunakan. Tapi jangan sampai kemudian justru dimanfaatkan oleh pendemo atau pendompleng pendemo untuk mencelakakan aparat keamanan," kata Wiranto di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis, 29 Agustus 2019.

(Source: detik.com)

Baru Saja Dilantik, Anggota DPRD Sumbar Langsung Didemo Mahasiswa

Baru Saja Dilantik, Anggota DPRD Sumbar Langsung Didemo Mahasiswa

Info Positif On Kamis, Agustus 29, 2019

Pelantikan anggota DPRD Sumbar periode 2019-2024 

Infonusantara.net - Pelantikan 65 Anggota DPRD Sumbar periode 2019-2024 diwamai aksi demonstrasi mahasiswa dari lintas perguruan tinggi di Sumbar, seperti Unand, UNP. PNP, STKIP Adzkia, STKIP Fort de Kock Bukittinggi, AKBP, dan Politani Payakumbuh, yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Sumbar. Mereka menggelar aksi di Tugu Adipura. Rabu pagi (28/8). 

Sejak pukul 09.00 WIB, mahasiwa sudah berkumpul di depan Rumah Makan Lamun Ombak, Jalan Khatib Sulaiman. Sempat tertahan oleh aparat di sana, setelah pelantikan usai pada pukul 12.00 WIB, mahasiswa baru bisa bergerak menuju Gedung DPRD Sumbar yang sedang ‘baralek gadang‘.Namun aksi mahasiswa ltu dapat dicogah plhak kepolisnan yang berjaga ketat di pintu gerbang. Pintu gerbang itupun tampak dltutup rapat rapat. 

Para mahasiswa meminta 65 anggota DPRD Sumbar terpilih menemui mereka dilokasi aksi. Namun para wakil rakyat tersebut tidak ada yang datang. Menurut mahasiswa, para anggota DPRD dulunya begitu antusias mengetuk pintu rumah mereka untuk meraup suara. Namun kini mahasiswa yang mengetuk kantor anggota dewan Mu malah tidak ditanggapi. “Sekarang kita tagih janji mereka. Jangan berdiam diri di gedung ini,“ tukas mahasiswa. 

Pada kesempatan itu, Rahma Adina, salah seorang mahasiswa Unand mengatakan agenda mereka adalah untuk mengingatkan anggota dewan yang akan dilantik agar bekerja transparan dan membawa aspirasi rakyat yang diwakilinya. 

Koordinator aksi, Nanda, mengatakan. aksi itu dilakukan mengingat anggota dewan periode sebelumnya dinilai belum bekerja maksimal. Mereka tidak ingin dalam lima tahun ke depan. produk legislasi yang dihasilkan jauh dari harapan karena tanpa pengkajian yang matang. Untuk itu kepada anggota DPRD periode 2019-2024. mereka menyampaikan 7 pain tuntutan. Di antaranya, poin pertama integritas dan komitmen bekerja untuk kepentingan rakyat, poin kedua transparan dalam setiap kebijakan yang ditetapkan, poin ketiga memberikan pembuktian realisasi kerja setiap 3 bulan sekali, selanjutnya menggunakan anggaran secara efektif, mendesak tegas pemerintah eksekutif untuk menjalankan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kawasan Tanpa Rokok. mendesak tegas eksekutif untuk menjalankan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Sumbar, dan poin terakhir menyelesaikan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumbar di antaranya. Perda Tentang LG BT, Perda Tentang Penyelenggaraan Persandian untuk Keamanan Informasi. Perda tentang Kesejahteraan Sosial. Perda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Perda tentang Provinsi Layak Anak. Perda tentang Lahan Abadi. dan Perda tentang BUMD Energi. 

Setelah menunggu beberapa lama, akhirnya para mahasiswa dntemui oleh Ketua Sementara DPRD Sumbar, Desrio Putra, di depan pagar gedung DPRD. Desrio mengatakan akan memperjuangkan aspirasi mahasnswa tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan aturan dan merupakan kewenangan dewan provinsi. 

"Tugas dan tanggungjawab anggota dewan mendengar dan menerima aspirasi. Kita siap untuk itu." ujarnya. (Inf/fai)

65 Anggota DPRD Sumbar Dilantik, Desrio Putra Ketua Sementara

65 Anggota DPRD Sumbar Dilantik, Desrio Putra Ketua Sementara

Info Positif On Kamis, Agustus 29, 2019

Foto bersama 65 anggota DPRD Provinsi Sumbar periode 2019-2024 (ist)

Infonusantara.net - Sebanyak 65 anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat masa bakti 2019-2024 resmi dilantik. Anggota dewan diambil sumpah dan janjinya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Barat, Panusunan Harahap. Bertempat di Gedung DPRD Provinsi Sumatera Barat, Rabu (28/08/2019) Pagi.

“Apakah Bapak-Ibu bersedia untuk disumpah?” tanya Panusunan Harahap dan para anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat yang dilantik serempak menjawab bersedia.

Usai pengucapan sumpah, prosesi dilanjutkan dengan pemasangan ‘Tuah Sakato’, lambang daerah Provinsi Sumatera Barat.

Berikut ini adalah Nama-nama 65 anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat masa bakti 2019-2024. Ini sesuai dengan hasil penetapan rapat pleno terbuka KPU Sumatera Barat.

Daerah Pemilihan Sumatera Barat daerah pemilihan (Dapil 1 Kota Padang), adalah Desrio putra (Gerindra), Hidayat (Gerindra), Evi Yandri Rajo Budiman (Gerindra), Albert Hendra Lukman (PDI Perjuangan), Afrizal (Golkar), Gustami Hidayat (PKS), Rahmat Saleh (PKS), Indra dt Rajo Lelo (PAN), Maigus Nasir (PAN), Suwirpen Suib (Demokrat).

Daerah Pemilihan Sumatera Barat daerah pemilihan (Dapil 2): Firdaus (PKB), Tri Suryadi (Gerindra), Jempol (Gerindra), Siti Izzati (Golkar), M Ridwan (PKS), M Ikhbal (PAN), M Nurnas (Demokrat).

Daerah Pemilihan Sumatera Barat daerah pemilihan (Dapil 3): Ismunandi Sofyan (Gerindra), Lazuardi Erman (Golkar), Rinaldi SP (PKS), Rafdinal (PKS), Syafril Huda (PPP), Andri Warman (PAN), Ismet Amzis (Demokrat), Nofrizon (Demokrat).

Daerah Pemilihan Sumatera Barat daerah pemilihan (Dapil 4): Donizar (PKB), Yunisra Syahiran (Gerindra), Khairudin Simanjuntak (Gerindra), Syamsul Bahri (PDI Perjuangan) Benny Utama (Golkar), Muhammad Ihpan (PKS), Syawal (PPP), Muzli M Nur (PAN), Sabar AS (Demokrat).

Daerah Pemilihan Sumatera Barat daerah pemilihan (Dapil 5): Nurkhalis Dt Rajo Bijo Dirajo (Gerindra), Supardi (Gerindra), Syafruddin dt Bandaro Rajo (Golkar), Irsyad Syafar (PKS), Dody Delvy (PAN), Darman Sahladi (Demokrat).

Daerah Pemilihan Sumatera Barat daerah pemilihan (Dapil 6): Rico Alviano (PKB), Mesra (Gerindra), Syafruddin Putra (Gerindra), Hendra Irwan Rahim (Golkar), Leli Arni (PDI Perjuangan), Taufik Syahrial (Nasdem), Budiman Dt Malano Garang (PKS), Yosrisal (PAN), Syahrul Furqan (PAN), Jefri Masrul (Demokrat), Arkadius dt Intan Bano (Demokrat).

Daerah Pemilihan Sumatera Barat daerah pemilihan (Dapil 7): Mario Syah Johan (Gerindra), Khairunnas (Golkar), Irwan Afriadi (Nasdem), Nurfirmanwansyah (PKS), Daswippetra Dt Manjinjiang Alam (PPP), Ahmad Rius (PAN), Irzal Ilyas Dt Lawik Basa (Demokrat).

Daerah Pemilihan Sumatera Barat daerah pemilihan (Dapil 8): Muchlis Yusuf Abit (Gerindra), Zarfi Deson (Golkar), Bakri Bakar (Nasdem), Hamdanus (PKS), Imral Adenansi (PPP), Muhayatul (PAN).Ali Tanjung (Demokrat).

Ketua sementara DPRD Provinsi Sumatera Barat dipegang oleh Desrio Putra dari Partai Gerindra dan Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Irsyad Syafar dari PKS.

Selamat kepada anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat yang terpilih masa bakti 2019-2024. Selamat menjalankan amanah yang diberikan oleh rakyat di lembaga DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Global Zakat-ACT Distribusikan Air Bersih dan Makanan Gratis Bagi Warga yang Terdampak Kekeringan di Bekasi

Global Zakat-ACT Distribusikan Air Bersih dan Makanan Gratis Bagi Warga yang Terdampak Kekeringan di Bekasi

Info Positif On Kamis, Agustus 29, 2019

Distribusi air bersih dari Global-Zakat ACT di Bekasi 

Infonusantara.net - Merespon kondisi kekeringan yang terjadi hampir di seluruh provinsi Indonesia, Global Zakat- Aksi Cepat Tanggap (ACT) terus mendistribusikan jutaan liter air bersih per hari di seluruh wilayah Indonesia. Desa Ridogalih, Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi menjadi salah satu wilayah menjadi target distribusi. 

Kondisi saat ini, hampir seluruh warga Desa Ridogalih di Kecamatan Cibarusah mengalami krisis air. Penampungan air depan rumah warga sudah kering. Kalaupun ada, airnya hanya di dasar dan warnanya sudah kehijauan. Warga juga kerap mengambil air dari pasir sungai saking tidak adanya air.

Distribusi makanan dari Global-Zakat ACT di Bekasi 

Merespon bantuan dari Global-Zakat ACT, Komarudin selaku Kepala Desa Ridogalih mengatakan ia turut bersyukur dengan hadirnya bantuan dari ACT.  Komarudin pun menambahkan bahwa di sisi lain pemerintah terus berupaya membantu warga melalui distribusi air hampir setiap harinya, yaitu melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bekasi.

“Kadang kalau ada warga yang memang mampu, ya mereka beli air. Kalau mau beli satu tangki air yang besar, itu sekitar 400 ribu rupiah. Sementara satu toren kecil itu harganya 50 ribu rupiah, dapat airnya sekitar seribu liter,” jelas Komarudin.

Namun, tidak mudah buat warga untuk membeli air. Komarudin mengatakan bahwa Desa Ridogalih yang dihuni sekitar 12.000 penduduk tersebut kebanyakan berada pada ekonomi menengah ke bawah. Mayoritas warga bekerja sebagai petani, sementara lahan di Desa Ridogalih sendiri semenjak kekeringan ini telah mengalami gagal panen sekitar 50% dari total lahan.

Masrifah menjelaskan, kondisi kekeringan ini sudah berlangsung semenjak Ramadan kemarin atau lebih dari tiga bulan yang lalu. Dengan total 104.000 liter air yang didistribusikan di Kecamatan Cibarusah melalui 13 armada tangki air. Masrifah mewakili warga di sana bersyukur, mendapatkan bantuan air dari ACT.  

“Alhamdulillah senang rasanya, terima kasih sudah dibantu oleh ACT. Karena kalau di sini susah dapat air. Inginnya kita ada lagi bantuan-bantuan seperti ini. Kalau bisa sampai musim hujan nanti,” harap Karsih.

Kondisi air di Bekasi terdampak kekeringan 

Sejalan dengan rutinnya distribusi air bersih, ACT juga mendistribusikan 1.000 makanan siap santap di daerah yang tengah dilanda kekeringan. “Saat ini, kita ada sedekah pangan yang akan membagikan makan gratis bersama warga sekitar di Desa Ridogalih. Untuk menunya kita memasak seribu porsi ayam, olahan sayuran, menu pelengkap, menu pendamping, dan nasi putih,” kata Joni Kusumahadi selaku koki dari Humanity Food Truck ACT. 

Meskipun sempat terkendala pasokan air, semua bahan makanan rampung dimasak menjelang Zuhur. Ribuan hidangan lezat dan bergizi pun siap dibagikan ke warga Desa Ridogalih.  “Terima kasih banyak ya. Alhamdulillah hari ini saya dapat distribusi air dari ACT terus dapat makanan juga. Nanti ke sini saya gantian sama si aki (suami) ke sini. Biar dapat makanan juga,” kata Masrifah salah satu warga Desa Ridogalih.

Selain di Desa Ridogalih, Humanity Food Truck berencana mengadakan aksi lanjutan di sekitar Kecamatan Cibarusah. “Dengan kita berbagi makanan, otomatis kan juga mengurangi jumlah air yang dipakai di dalam rumah untuk memasak. Jadi insya Allah, masakan yang kita buat semoga bermanfaat, dan berkah buat masyarakat yang sedang tertimpa bencana kekeringan,” harap Joni.

Zeng Wellf selaku Branch Manager ACT Sumatera Barat mengungkapkan, “Sejauh ini, ACT telah merespons dengan melakukan distribusi air bersih, ACT pun menargetkan distribusi 2,1 juta liter air bersih di 28 cabang kantor ACT dengan total 500.000 penerima manfaat per hari. Dalam kurun empat bulan terakhir juga, ACT telah memproses kurang lebih 1.400 sumur wakaf di seluruh Indonesia.”

Lanjutnya, “ACT juga mengajak semua masyarakat untuk bahu-membahu mengirimkan bantuan melalui aksi nyata di bit.ly/DermawanPadangAtasiKekeringan atau via transfer rekning atas nama Yayasan Global Zakat BNI Syariah 99 0000 761 dan Mandiri 127 000 77 89512 . Mari kita atasi kekeringan yang mematikan ini dengan menjadi Dermawan. Insya Allah, ini bukti kita peduli tidak hanya untuk warga Indonesia namun juga dunia.” #KekeringanMematikan.[*]

Ketua Askot PSSI Terpilih Mastilizal Aye Bertekad Putus Rantai Kegagalan dan Boyong Emas Porprov

Ketua Askot PSSI Terpilih Mastilizal Aye Bertekad Putus Rantai Kegagalan dan Boyong Emas Porprov

Info Positif On Senin, Agustus 26, 2019

Mastilizal Aye Ketua Askot PSSI Padang 

Mastilizal Aye akhirnya terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Askot PSSI Padang masa bakti 2019-2023 dalam Kongres Askot PSSI Padang yang diikuti 29 voters, Sabtu pagi (24/8).

Infonusantara.net - Kongres yang diwarnai dengan banyaknya pengunduran diri bakal calon ketua, wakil ketua dan exco-exco ini berjalan dengan lancar dan kondusif. Hadir juga pada saat itu Ketua Asprov PSSI Sumbar Indra Dt Rajo Lelo serta Sekjen Hendra Dupa.

Mastilizal Aye yang saat ini juga menjabat Anggota DPRD Kota Padang periode 2019-2024 menang secara aklamasi, setelah calon lainnya Surya Jufri Bitel di detik detik akhir pemilihan mengundurkan diri dari pertarungan.

Aye, sapaan familiar Manejer Janse FC ini dalam menjalankan kepengurusannya nanti didampingi Wakil Ketua Mai Irwansyah yang juga secara aklamasi terpilih usai pengunduran diri 2 (dua) orang kompetitornya, Yulius Dede dan Ahmad Yani.

Dia bakal didampingi tujuh orang Exco terpilih yakni Afdal Yusra (26 suara), Surya Jufri Bitel (23), Susuno Putro (23), Satria Welly (20), Edo Wiradana (17), Yendrizal (15) dan Afri Yuzar (14).

“Alhamdulillah, Kongres Biasa Askot PSSI Padang dengan agenda pemilihan Ketua, Wakil Ketua dan Exco berjalan lancar. Terima kasih kepada Ketua Asprov PSSi Sumbar dan jajarannya serta semua pihak yang telah bersama-sama menyukseskan Kongres ini. Semoga mereka yang terpilih dan dapat kepercayaan dari voters, menjalankan amanah sesuai yang kita harapkan,” tutur Nofiardi, S.Sos, Ketua Komite Pemilihan Kongres Biasa Askot PSSI Padang.

Mastilizal Aye kepada wartawan usai Kongres menyebutkan bakal segera membentuk kabinet agar program PSSI Padang bisa berjalan, dengan melibatkan semua unsur terkait.

Ia bertekad memajukan sepakbola dengan menjalankan roda kompetisi sebaik-baiknya sesuai statuta dan sesuai regulasi.

“Kami berusaha untuk periode kali ini kompetisi bisa dijalankan. Itu agenda utama yang menjadi perhatian kami,” ujar pria gila bola ini.

Hal paling utama lainnya yang jadi fokus perhatian Mastilizal Aye adalah, membawa Padang menasbihkan diri menjadi juara umum sepakbola Pekan olahraga provinsi (Porprov) di Pasaman Barat tahun 2020 mendatang.

“Padang selalu menjadi juara umum Porprov. Namun sejak 1997 tidak pernah meraih emas cabor sepakbola di ajang tersebut. Rantai kegagalan itu akan kita putuskan, agar medali emas bisa diraih,” tekad Aye.

Ia mengajak semua insan sepakbola Kota Padang, mari bersama-sama bangun sepakbola Padang yang dicintai ini. (Inf/Ridho)