PILIHAN REDAKSI

Buruknya Jalan Payakumbuh-Lintau, Dump Truck Bermuatan Kayu Bakar Rebah Kuda

INFO|Limapuluh Kota - Rusak parahnya Jalan Payakumbuh-Lintau, berakibat buruk bagi Asnam yang sudah sepuh, istrinya dan satu orang cucunya....

Budaya

Opini

Mentawai

Padang Panjang

Peristiwa

Pariwara

Sijunjung

H.Muhaimin Iskandar Layak Jadi Pemimpin Nasional Dalam DISKUSI "CAK IMIN DI MATA AWAK MEDIA"
Sunday, October 01, 2017

On Sunday, October 01, 2017

Diskusi " Cak Imin di Mata Awak Media Sumatera Barat"

Dari diskusi bersama awak media diambil kesimpulan, bahwasanya Muhaimin Iskandar layak jadi pemimpin nasional.

INFONUSANTARA (Padang) - Diskusi "Cak Imin di Mata Awak Media Sumatera Barat" berlangsung hangat, Minggu (1/10/2017) , di Amaris Hotel Padang, Sumatera Barat untuk membedah tentang sosok Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar yang akrab di panggil Cak Imin, sebagai alternatif bakal calon Wakil Presiden, Minggu,1 Oktober 2017

Dari diskusi bersama media itu, bisa diambil kesimpulan, bahwasanya Muhaimin Iskandar layak jadi pemimpin nasional.

Masing-masing wartawan dari berbagai media cetak, eletronik dan online menyampaikan pandangannya tentang sosok Cak Imin. Rata-rata mengaku tidak mengenal langsung Muhaimin, namun daei pengamatan di media bagaimana sepak terjangnya, dia layak diusung setidaknya menjadi Wakil Presiden periode mendatang.

Diskusi itu dipandu wartawan senior Sulaiman Tanjung bersama Ketua Forum Wartawan Parlemen (FWP) Padang Dasrul dan Ervin Hasibuan dari Posmetro Padang.

Ketua FWP Dasrul selaku moderator kegiatan, dalam penyampaiannya membeberkan perjalanan karir sosok Muhaimin Iskandar atau yang lebih akrab disapa Cak Imin selama berkiprah dalam dunia perpolitikan tanah air.

Dikatakannya, perjalanan politik Cak Imin memang dimulai dari nol. Sewaktu menjadi mahasiswa UGM yang juga menjadi anggota PMII, ia selalu gencar melawan otoritarianisme dan sentralisasi.

Dan perjuangan untuk menyuarakan kepentingan masyarakat ternyata tidak sampai disitu. Ia kemudian bersama kyai Nadhatul Ulama (NU) mendirikan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang pada saat itu masih berorientasi pada ukhuawah keagamaan, dengan kedudukan sebagai sekretaris umum partai.

Seiring waktu, perjalanan karir politiknya terus menanjak, dengan dipercaya Cak Imin sebagai ketua Umum PKB. Dan terakhir diera presiden SBY, ia dipercaya menduduki jabatan Menteri Tenaga Kerja. "Dimasa dia menjadi Menaker sistem outsourching dihapuskan," ujar Dasrul.

Kemudian di era kepemimpinan presiden Jokowi, Ia juga berhasil menempatkan empat orang kader PKB menduduki jabatan Menteri.

"Sesuai dengan diskusi yang bertemakan "Cak Imin di Mata Awak Media Sumbar" tentunya kita perlu melihat, apakah sosok dari Cak Imin ini, memang pantas dipercaya mengemban amanah menjadi bakal calon Wakil Presiden untuk periode berikutnya," ulasnya.

Menanggapi hal tersebut Debi Fernando, dari Koran Padang Ekspres mengakui, secara pribadi, ia memang belum mengenal sosok Cak Imin. Namun melihat dari perjalanan politiknya, dan kepemimpinannya dalam membesarkan partai, patut diapresiasi.

Terkait dengan pantas atau tidak pantasnya, Ia diberi amanah diusung calon Wakil Presiden, menurut Debi memang pantas. Namun perlu kerjasama dan dukungan dari semua pihak, bagaimana sosok dari Cak Imin ini dapat dikenal masyarakat luas.

Adrian Ascha dari Padang TV mengatakan, Cak Imin hanya baru dikenal luas di akar rumput Nahdliyin. Tapi Ascha melihat Cak Imin punya potensi untuk menjadi capres atau cawapres,  apalagi dia adalah ketum partai besar dengan massa yang jelas.

Menariknya diskusi ini,  kata Zamri Yahya dari BentengSumbar.com, seorang tokoh yang dibesarkan dari rahim Nahdlatul Ulama dibedah di basis Muhammadiyah. Pasalnya,  jarang-jarang hal itu dilakukan, sebab biasanya yang dibedah adalah tokoh Muhammadiyah.

"Cak Imin itu harus kita lihat pemikirannya. Seorang Cak Imin yang gigih memperjuangkan agar kebhinekaan itu harus dirawat. Kalau yang dijual Cak Imin sebagai tokoh politik yang lahir dari rahim NU, tentu tak laku di Sumbar," ujarnya.

Agib Noerman dari GoSumbar.com melihat sosok Cak Imin sebagai mantan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi di era Presiden SBY. Ia menilai Cak Imin cukup gigih memperjuangkan hak-hak tenaga kerja. "Tapi bukan berarti tidak ada cacat. Namun kita harus mengakui juga kelebihannya," ungkapnya. (*)


DISKUSI "CAK IMIN DI MATA AWAK MEDIA" Muhaimin Iskandar Layak Jadi Pemimpin Nasional
Sunday, October 01, 2017

On Sunday, October 01, 2017

Diskusi "Cak Imin di Mata Media Sumatera Barat

Dari diskusi bersama media itu, bisa diambil kesimpulan, bahwasanya Muhaimin Iskandar layak jadi pemimpin nasional.

INFONUSANTARA (Padang) 
Diskusi "Cak Imin di Mata Awak Media Sumatera Barat" berlangsung hangat, Minggu (1/10/2017) , di Amaris Hotel Padang, Sumatera Barat untuk membedah tentang sosok Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar yang akrab di panggil Cak Imin, sebagai alternatif bakal calon Wakil Presiden, Minggu,1 Oktober 2017

Dari diskusi bersama media itu, bisa diambil kesimpulan, bahwasanya Muhaimin Iskandar layak jadi pemimpin nasional.

Masing-masing wartawan dari berbagai media cetak, eletronik dan online menyampaikan pandangannya tentang sosok Cak Imin. Rata-rata mengaku tidak mengenal langsung Muhaimin, namun daei pengamatan di media bagaimana sepak terjangnya, dia layak diusung setidaknya menjadi Wakil Presiden periode mendatang.

Diskusi itu dipandu wartawan senior Sulaiman Tanjung bersama Ketua Forum Wartawan Parlemen (FWP) Padang Dasrul dan Ervin Hasibuan dari Posmetro Padang.

Ketua FWP Dasrul selaku moderator kegiatan, dalam penyampaiannya membeberkan perjalanan karir sosok Muhaimin Iskandar atau yang lebih akrab disapa Cak Imin selama berkiprah dalam dunia perpolitikan tanah air.

Dikatakannya, perjalanan politik Cak Imin memang dimulai dari nol. Sewaktu menjadi mahasiswa UGM yang juga menjadi anggota PMII, ia selalu gencar melawan otoritarianisme dan sentralisasi.

Dan perjuangan untuk menyuarakan kepentingan masyarakat ternyata tidak sampai disitu. Ia kemudian bersama kyai Nadhatul Ulama (NU) mendirikan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang pada saat itu masih berorientasi pada ukhuawah keagamaan, dengan kedudukan sebagai sekretaris umum partai.

Seiring waktu, perjalanan karir politiknya terus menanjak, dengan dipercaya Cak Imin sebagai ketua Umum PKB. Dan terakhir diera presiden SBY, ia dipercaya menduduki jabatan Menteri Tenaga Kerja. "Dimasa dia menjadi Menaker sistem outsourching dihapuskan," ujar Dasrul.

Kemudian di era kepemimpinan presiden Jokowi, Ia juga berhasil menempatkan empat orang kader PKB menduduki jabatan Menteri.

"Sesuai dengan diskusi yang bertemakan "Cak Imin di Mata Awak Media Sumbar" tentunya kita perlu melihat, apakah sosok dari Cak Imin ini, memang pantas dipercaya mengemban amanah menjadi bakal calon Wakil Presiden untuk periode berikutnya," ulasnya.

Menanggapi hal tersebut Debi Fernando, dari Koran Padang Ekspres mengakui, secara pribadi, ia memang belum mengenal sosok Cak Imin. Namun melihat dari perjalanan politiknya, dan kepemimpinannya dalam membesarkan partai, patut diapresiasi.

Terkait dengan pantas atau tidak pantasnya, Ia diberi amanah diusung calon Wakil Presiden, menurut Debi memang pantas. Namun perlu kerjasama dan dukungan dari semua pihak, bagaimana sosok dari Cak Imin ini dapat dikenal masyarakat luas.

Adrian Ascha dari Padang TV mengatakan, Cak Imin hanya baru dikenal luas di akar rumput Nahdliyin. Tapi Ascha melihat Cak Imin punya potensi untuk menjadi capres atau cawapres,  apalagi dia adalah ketum partai besar dengan massa yang jelas.

Menariknya diskusi ini,  kata Zamri Yahya dari BentengSumbar.com, seorang tokoh yang dibesarkan dari rahim Nahdlatul Ulama dibedah di basis Muhammadiyah. Pasalnya,  jarang-jarang hal itu dilakukan, sebab biasanya yang dibedah adalah tokoh Muhammadiyah.

"Cak Imin itu harus kita lihat pemikirannya. Seorang Cak Imin yang gigih memperjuangkan agar kebhinekaan itu harus dirawat. Kalau yang dijual Cak Imin sebagai tokoh politik yang lahir dari rahim NU, tentu tak laku di Sumbar," ujarnya.

Agib Noerman dari GoSumbar.com melihat sosok Cak Imin sebagai mantan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi di era Presiden SBY. Ia menilai Cak Imin cukup gigih memperjuangkan hak-hak tenaga kerja. "Tapi bukan berarti tidak ada cacat. Namun kita harus mengakui juga kelebihannya," ungkapnya. (*)


Nobar Film G 30S/PKI, Desri Ayunda Tegaskan Ideologi Komunis Jangan Bangkit Kembali.
Sunday, October 01, 2017

On Sunday, October 01, 2017

Acara Nobar G 30S/PKI di Posko Emzalmi - Desri
INFONUSANTARA (Padang)- 
Posko Emzalmi-Desri mengadakan acara  pemutaran film Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia (G30S/PKI) bertempat di Jalan By Pass Balai Baru, Kecamatan Kuranji Kota Padang, pukul 20.30 Wib, Sabtu 30 September 2017.

Terlihat antusias warga beserta tim Emzalmi - Desri menghadiri acara nonton bareng (nobar) itu. Turut hadir dalam acara itu H.Desri Ayunda, Ketua FKAN Pauh, Evi Yandri Rajo Budiman dan  tokoh masyarakat setempat. 

Pemutaran film tersebut untuk mengingatkan kepada seluruh anak bangsa dan generasi muda, jangan sampai peristiwa yang sama terulang kembali.

Selain itu pemutaran film dengan nonton sebagai bentuk menyebarluaskan fakta-fakta nilai sejarah bagi seluruh generasi muda Indonesia, seperti memetik ucapan Presiden RI Pertama Bung Karno "Jangan lupa Jas Merah (Jangan Sesekali Melupakan Sejarah).

Dalam kesempatan itu H.Desri Ayunda, SE,MBA, menyampaikan pandangannya dalam tentang kondisi Bangsa Indonesia dan tantangan yang kemungkinan dihadapi ke depannya.

Menurut Desri pentingnya generasi muda sekarang untuk mengetahui sejarah Indonesia di masa lalu. Salah satunya soal sejarah Partai Komunis Indonesia yang dikemas dalam film Pengkhianatan G30S/PKI.

"Tujuannya bukan untuk mendiskreditkan siapa yang salah, tapi memberi gambaran jangan sampai peristiwa yang pahit dan kejam itu terjadi lagi," ujar Desri

Desri menyoroti di era sekarang banyak sekali berita-berita bohong atau HOAX berkembang liar.  Dikhawatirkan isu-isu yang melenceng tersebut bisa saja sebagai sesuatu hal yang benar-benar terjadi.

Melalui kegiatan ini ia mengajak masyarakat khususnya generasi muda untuk mengetahui cerita dan sejarah dari kekejaman PKI dalam melakukan gerakannya.

"Desri menegaskan agar ideologi komunis jangan sampai bangkit kembali Indonesia" sebutnya.

Tim Kemenangan Emzalmi Desri, menyebut acara itu diadakan atas rekomendasi dari Masyarakat. Acara nonton bareng diadakan untuk mengingat kembali sejarah kelamnya kekejaman G 30S/PKI di NKRI. ( Im7/Dedi Prima )

PPP Satu -Satunya Fraksi Yang Tegas Menolak Dalam Paripurna Perubahan APBD 2017.
Saturday, September 30, 2017

On Saturday, September 30, 2017


Anggota DPRD Padang H.Maidestal Hari Mahesa Fraksi PPP.

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) adalah satu satunya fraksi di DPRD Padang yang tetap menolak dalam pandangan akhir fraksi pada rapat Paripurna terhadap Pendapat Akhir Fraksi tentang Ranperda Perubahan APBD Kota Padang TA 2017, Sabtu(30/9).



INFONUSANTARA (PADANG) --Anggota DPRD Padang ,Maidestal Hari Mahesa menegaskan, fraksi PPP dan dirinya tegas menolak permintaan dana tambahan untuk kegiatan Festival Qasidah Skala Besar Tingkat Nasional ke-22 yang bakal digelar di Kota Padang.

Hal itu karena melihat anggaran yang ada, ditumpangkan pada kegiatan lain. Kegiatan itu sebetulnya kegiatan Da'i internasional, semetara ditumpangkan pada Lembaga Seni Qasidah Indonesia (LASQI) untuk perlombaan qasidah rebana tingkat nasional.

"Silahkan bagi fraksi lain setuju, yang jelas saya pribadi dan Fraksi PPP menolak ini, "tegas Ketua DPD PPP Kota Padang ini usai paripurna.

Hal yang tidak mungkin kita lakukan. Mana mungkin anggaran dan kegiatan dipakai atau dilaksanakan terlebih dahulu, baru kemudian anggarannya diminta lagi. Pasalnya, anggaran dipakai dan kegiatan dilaksanakan terlebih dahulu, kemudian anggarannya dimintakan lagi. 

Apalagi pelaksanaan kegiatan Pertemuan Da'i Internasional dan Festival Qasidah Skala Besar Tingkat Nasional ke-22, waktunya berbeda. Pertemuan Da'i Internasional dilaksanakan tanggal 11-20 Juli 2017, sedangkan Festival Qasidah Skala Besar Tingkat Nasional ke-22 baru akan dilaksanakan pada tanggal 18-25 November 2017 nanti. Berapa bulan jaraknya?. "Itukah namanya satu rangkaian kegiatan?, yang benar sajalah, "kata Hesa.

Kita mempertanyakan bagaimana  sistem penganggarannya. Terlihat banyaknya pemborosan anggaran yang tak masuk logika pikiran kita dan penuh kebohongan. 

"Anda bayangkan, dana penginapan masa 1 harinya sampai Rp5,5 juta per malam. Dan diajukan 4 malam. Pejabat negara mana yang akan menginap sampai 4 hari. Paling kalau yang hadir presiden sekalipun datang pagi, sorenya sudah balik lagi," ujarnya.

Lebih lanjut sebutnya, yang jadi pertanyaan satu lagi untuk kegiatan qasidah rebana ini, ironis nya kita tidak diberikan laporan, ada berapa banyaknya sumbangan dari pihak ketiga kepada pemko dan panitia pelaksana. "Mana sumbangan pihak ke tiga?. Apakah tidak ada satu pun lembaga, perusahaan, BUMN, BUMD yang menyumbang?. Apakah dana sumbangan pihak ketiga tersebut masuk kantong oknum?," ujarnya.

"Sedangkan untuk kegiatan lomba 17 Agustusan saja pasti adalah pihak - pihak yang ikut berpartisipasi menyumbang dana, apalagi ini kegiatan besar tingkat nasional, "katanya.

Hesa menambahkan, kalau Pemerintah Kota Padang mau dana tambahan untuk kegiatan tersebut, maka sampaikan terlebih dahulu laporan keuangan kegiatan tersebut kepada DPRD. Lagian, dimana-mana pemko selalu menyampaikan kepada rakyat, kita keterbatasan anggaran. Namun kegiatan ini dinilai menghamburkan uang rakyat hanya demi sebuah pretise dan kegiatan serimonial, " ujarnya.

Sementara itu banyak hal lagi anggaran yang diperlukan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat dan pembangunan sarana prasarana, seperti untuk penanganan banjir, bidang pendidikan yang mobilernya banyak parah, bidang kesehatan yakni puskesmas dan pustu yang masih jauh dari layak untuk pelayanan kepada masyarakat, mestinya hal ini harus di perhatikan lebih serius lagi.

"Dalam hal ini kami Fraksi PPP DPRD Kota Padang wanti - wanti supaya tidak ingin nantinya kegiatan ini tersangkut persoalan hukum. Yang menurut pandangan fraksi PPP, sebut Hesa bertentangan dengan aturan " tutupnya.(Im7)


KPU Padang Resmi Launching Tahapan Pilkada 2018 dan Rumah Pintar Pemilu
Saturday, September 30, 2017

On Saturday, September 30, 2017


PILWAKO PADANG 2018 - Komisioner KPU pusat Wahyu Setiawan didampingi Wakil Walikota Padang Emzalmi menabuh tambua tanda dimulainya tahapan Pilwako Padang 2018 disertai pelepasan balon Pilwako ke udara oleh Ketua KPU Padang M. Sawati. (bbg)

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padang secara resmi meluncurkan tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil walikota Padang 2018, sekaligus Rumah Pintar Pemilu di halaman Kantor KPU Padang, Sungai Sapih, Jumat (29/9).

INFONUSANTARA.PADANG --Kegiatan itu dilaksanakan sebagai tanda dimulianya tahapan kegiatan untuk mensosialisasikan pemilihan walikota dan wakil Walikota Padang yang akan berlangsung pada 27 Juni 2018 mendatang.

Peluncuran tahapan Pilwako Padang itu dilakukan Komisioner KPU pusat Wahyu Setiawan, didampingi Wakil Walikota Padang Emzalmi. Serta pelepasan balon ke udara oleh Ketua KPU Padang M. Sawati.

Launching Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang itu turut dihadiri oleh Ketua KPU Sumbar Amnasmen, Anggota KPU Sumbar Wakil Walikota Padang, Bawaslu Sumbar, pimpinan partai politik dan Forkopimda Padang serta undangan lainnya.

Wahyu Setiawan menyatakan, Pilkada Padang merupakan satu dari empat Pilkada di Sumbar. Pemilihan serentak tahun 2018 diselenggarakan 171 daerah seluruh Indonesia 17 Provinsi, 39 Kota, dan 115 Kabupaten.

"Penyelenggaraan Pilkada serentak ini merupakan tantangan bagi KPU untuk bekerja secara profesional dan independen," katanya.

Ketua KPU Sumbar Amnasmen mengatakan ada empat kota yang melakukan penyelenggaraan pemilihan serentak yakni Kota Sawahlunto, Kota Padang, Kota Pariaman, Kota Padang Panjang. Hari pemilihan serentak secara nasional 27 Juni 2018.

“KPU Kota Padang agar bisa menjaga Indepedensi dan netralitas dalam pelaksanaan Pemilihan Serentak,” ujar Amnasmen.

Sementara Wakil Walikota Padang Emzalmi mengajak Peran aktif masyarakat dalam mensukseskan pemilihan walikota dan Wakil Walikota Padang 2018 mendatang. Dia juga mengajak para pemilih pemula untuk segera mengurus kartu identitas diri sehingga nanti bisa ikut berpartisipasi menyalurkan hak suara dalam proses demokrasi.

“Peran serta semua pihak di kota ini sangat menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemilihan” ujarnya.

Ketua KPU Padang M. Sawati mengatakan untuk pelaksanaan tahapan Pilwako ini, mendapat dukungan dari Pemko Padang dan DPRD, dimana telah ditandatangani MoU anggaran sebesar Rp37 miliar lebih. 

"Kami tentunya berharap dukungan semua elemen masyarakat. Keberhasilan penyelenggaran Pilwako tentu tak terlepas dari peran serta semua pihak," katanya.(bbg)


Wahyu: Golkar Adalah Partai Yang Secara Tegas Tak Menginginkan Adanya PKI di NKRI.
Friday, September 29, 2017

On Friday, September 29, 2017

Ketua DPD Golkar Kota Padang H.Wahyu Iramana Putra.
INFONUSANTARA.PADANG  - Wakil Ketua DPRD Padang Wahyu Iramana Putra yang juga merupakan politikus Partai Golkar Padang Sumatera Barat, tegas - tegas menyatakan tidak ada ruang untuk Partai Komunis Indonesia (PKI) di NKRI ini.

"PKI ya PKI dan ini jelas - jelas adalah Organisasi terlarang di Negeri kita, PKI itu organisasi yang  tidak mempunyai tuhan mereka, dan jelas tidak sesuai dengan dasar negara kita pada Sila Pertama Pancasila yakni Ketuhanan Yang Maha Esa, " tegasnya,Jum'at (29/9) di ruang kerjanya.

Terkait dengan pemutaran film G30S/PKI diputar kembali kata Wahyu, ia sangat menyesalkan adanya pemotongan - pemotongan dalam film tersebut. Seharusnya biar dibuka secara terang - terangan bagaimana kekejaman PKI itu. Tidak ada alasan sedikitpun, kita ingin semua elemen anak bangsa ini tahu bagaimana kekejaman PKI ini.

Terkait pemutaran film G30S/PKI diputar kembali, menurutnya bisa menjadi pembelajaran bagi generasi muda. Dan saya sebenarnya menginginkan agar kembali diajarkan sejarah bagaimana kekejaman PKI ini di tingkat pelajar baik,SD, SMP, SMA.
Sampaikan saja, karena PKI itu memang tidak boleh ada di Indonesia dan itu harga mati.

" Dengan adanya pemutaran film  tersebut serta pembelajaran di tingkat sekolah dapat membuat anak - anak kita dan generasi  muda tidak mudah terpengaruh dengan ideologi yang tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945, " katanya.

"Golkar adalah salah satu partai yang secara tegas tidak menginginkan adanya PKI di NKRI ini. Makanya pada seluruh kader agar merespon jika ada pergerakkan PKI ini di Kota Padang, karena PKI itu dia menyusup, "ujar Ketua DPD Golkar Kota Padang ini.

Lebih lanjut dikatakan, menurut informasi dahulunya golangan A dan B ini oleh pemerintah tidak diperbolehkan sama sekali masuk menduduki jabatan - jabatan penting, namun saat ini seperti lepas. Untuk itu jika ada terjadi pergerakkan atas nama PKI harus segera di tindak tegas oleh aparat keamanan dan pemerintah.

Bisa kita lihat dan sangat menyangkan saat ini masa mereka berani secara terang - terangan menampilkan lambang palu dan arit, bahkan secara terang - terangan baru - baru ini dimedia sosial ada vidio - vidionya. 

"Sekali lagi kita tegaskan tidak ada ruang untuk PKI di NKRI dan itu harga mati, "ungkap Wahyu.(Im7)

H.Maidestal HM : Tegas Menolak, Banyak Anggaran Festival Qasidah Rebana Tak Masuk Akal
Friday, September 29, 2017

On Friday, September 29, 2017

Anggota DPRD Kota Padang H.Maidestal Hari Mahesa Ketua DPC PPP kota Padang 
INFONUSANTARA.PADANG- Sebagai anggota DPRD Kota Padang H.Maidestal Hari Mahesa menegaskan, dirinya menolak permintaan dana tambahan untuk kegiatan Festival Qasidah Skala Besar Tingkat Nasional ke-22 yang bakal digelar di Kota Padang. Bahkan, ia berupaya penolakan itu juga dilakukan fraksinya, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP)

"Silahkan bagi fraksi lain setuju, yang jelas saya pribadi dan berupaya agar Fraksi PPP menolak ini. Dalam pembahasan, saya mempertanyakan dana penambahan tersebut. Ternyata dana itu diminta penambahan untuk kegiatan da'i tersebut," ungkap Ketua DPC PPP Kota Padang ini, Kamis (28/9).

Ia mengaku, sebagai anggota dewan dirinya tidak mungkin meloloskan permintaan dana tambahan tersebut. Pasalnya, anggaran dipakai dan kegiatan dilaksanakan terlebih dahulu, kemudian anggarannya dimintakan lagi. 

"Hal yang tidak mungkin kita lakukan. Mana mungkin anggaran dan kegiatan dipakai atau dilaksanakan terlebih dahulu, baru kemudian anggarannya diminta lagi. Tapi semua kita lihat lagi dalam pembahasan APBD-P ini," pungkasnya. 

Apalagi, pelaksanaan kegiatan Pertemuan Da'i Internasional dan Festival Qasidah Skala Besar Tingkat Nasional ke-22, waktunya berbeda. Pertemuan Dai Internasional dilaksanakan tanggal 11-20 Juli 2017, sedangkan Festival Qasidah Skala Besar Tingkat Nasional ke-22 baru akan dilaksanakan pada tanggal 18-25 November 2017 nanti.

"Pertemuan da'i itu kapan? Festival Qasidah Rabbana kapan? Nah, acara da'inya kapan? Hampir setahun kan? Berapa bulan jaraknya? Itukah namanya satu rangkaian kegiatan? Jangan kibuli lagi anggota dewan lah," tegas Mahesa. 

Ia menilai banyak anggaran yang tidak masuk akal dan penuh kebohongan. Ia mencontohkan untuk biaya penginapan yang menurutnya terlalu besar, bahkan diajukan untuk empat malam.

"Banyak anggaran yang tidak masuk akal, bohong itu. Anda bayangkan, dana penginapan masa 1 harinya sampai Rp5,5 juta per malam. Dan diajukan 4 malam. Pejabat negara mana yang akan menginap sampai 4 hari. Paling kalau yang hadir presiden sekalipun datang pagi, sorenya sudah balik lagi," ungkapnya.

Ironisnya, terang Mahesa, DPRD Kota Padang tidak pernah diberikan laporan terkait pelaksanaan kegiatan tersebut. Ia pun mempertanyakan kemana larinya dana sumbangan pihak ketiga. 

"Toh juga tidak ada pernah satu pun kegiatan sebesar ini kita diberikan laporan kegiatannya. Mana sumbangan pihak ke tiga? Apakah tidak ada satu pun lembaga, perusahaan, BUMN, BUMD yang menyumbang? Apakah dana sumbangan pihak ketiga tersebut masuk kantong oknum?" ujarnya.

Dikatakannya, kalau Pemerintah Kota Padang mau dana tambahan untuk kegiatan tersebut, maka sampaikan terlebih dahulu laporan keuangan kegiatan tersebut kepada DPRD. Jika tidak, jangan harapkan tambahan dana tersebut. 

"Lagian, dimana-mana pemko selalu menyampaikan kepada rakyat, "Kita keterbatasan anggaran". Tapi kenyataanya? Foya-foya. Habiskan uang rakyat untuk prestise," sebutnya.

"Sementara itu banyak hal lagi anggaran yang diperlukan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat dan pembangunan sarana prasarana. Contohnya untuk penanganan banjir, sekolah-sekolah yang mobilernya banyak yang parah, puskesmas dan pustu yang masih jauh dari layak untuk pelayanan kepada masyarakat,"ungkapnya.(Im7/by)

Wagub Nasrul Abit: Apresiasi Karya Sineas Muda Sumbar Semoga Bisa ke Kancah Nasional.
Friday, September 29, 2017

On Friday, September 29, 2017


Sambutan Wagub Sumbar Nasrul Abit Dalam Acara Malam Penganugerahan Sumbar Film Festival 2017.
INFONUSANTARA (Sumbar) - Kita berharap, kegiatan yang bersifat positif ini, dapat diambil suatu hikmah untuk kedamaian, terutama para generasi muda yang lebih energik dalan berinovasi.

Karena tanpa dorongan dan sokongan yang kuat dari pemerintah, sudah tentu bakat -bakat yang mereka simpan menjadi kurang greget dan kurang maksimal.

Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit, pada acara malam penganugerahan Sumbar Festival Film 2017, yang digelar Dinas Pariwisata Sumbar disalah satu hotel Kota Padang, Kamis(28/9)

Pada kesempatan itu Nasrul Abit juga meminta kepada Dinas Pariwisata agar terus memberi motivasi dan mengapresiasi karya berkualitas dari bakat - bakat yang ada pada sineas - sineas muda Sumatera Barat.

"Mudah mudahan, ini langkah awal bagi Sumatera Barat dalam mendorong dan menyalurkan karya sineas muda berkualitas kekancah nasional, "harapnya.

Berikut pemenang film Dokudrama:
1. Wisata Musiduga karya Elfit. Dengan memperoleh hadiah Rp.15 juta.
2. Kota  Kecil Sejuta Cerita karya Abdi Riki dengan hadiah Rp.10 juta.
3. Sakilek Perak karya Satria Arganggi hadiah Rp.5 juta

Untuk juara favorit dengan judul Triarga karya Wahyudi Maswar hadiah Rp.2 juta

Dan pemenang film Animasi ;
1. Ibrahim Vlog hadiah Rp.8 juta
2. Potret Pariwisata Sumatera Barat hadiah Rp.5 juta
3. Surga di Ranah Minang hadiah Rp.3 juta

Pemenang Dokudrama Tingkat Pelajar
1. Takana Baliak karya SMA 4 Padang
2. Pesona Minang Nan Elok Baso karya SMA 10 Padang
3. Singkek Carito karya Debi Asriadi.
Sementara pemenang Favorit dengan judul Ba'ombai karya Dinda Okzadera.(Im7*)

Sumbar Film Festival 2017, "Mempromosikan Pariwisata Halal di Provinsi Sumatera Barat"
Friday, September 29, 2017

On Friday, September 29, 2017

Sambutan Kepala Dinas Pariwisata Sumbar Oni Yulfian Dalam Acara Malam Penganugerahan Sumbar Film Festival 2017.
INFONUSANTARA (Sumbar) - Malam Penganugerahan Sumbar Festival Film 2017 yang tengah berlangsung, diawali kata sambutan dan laporan kegiatan dari Kepala Dinas Pariwisata Sumbar Oni Yulfian.

Dalam penyampaiannya Oni Yulfian, mengatakan bahwa tujuan digelar kegiatan ini, dalam rangka untuk menggali potensi sineas sineas muda yang ada di Sumatera Barat, terutama dalam hal mengembangkan ekonomi kreatif untuk mempromosikan Pariwisata Halal di Provinsi Sumatera Barat.

Pariwisata Halal ini tidak saja diperuntukkan bagi wisatawan muslim, tetapi bagi seluruh wisatawan, wisata syariah yang merujuk pada gaya hidup untuk memberikan kenyamanan kepada traveler agar dapat menikmati pelayanan wisata halal, seperti  kemudahan menjalankan ibadah, hotel dengan fasilitas halal, cenderamata halal, serta makanan yang halal untuk dikonsumsi.

Sementara untuk malam penganugerahan Sumbar Film Festival ini, pihak panitia akan memilih 3 pemenang yakni 1 favorit untuk kategori film dokudrama tingkat umum/ mahasiswa, 3 pemenang. Dan 1 favorit kategori Dokudrama tingkat siswa serta 3 pemenang film animasi.

Untuk juri film Dokudrama diambil dari kalangan akademisi yang profesional, seperti Akademisi dari IKJ, ISI Padang Panjang, TVRI Sumbar.

Sedangkan pada Film Animasi, juga diambil dari AINAKI Jakarta, UNPN Padang dan ketua AINAKI Sumbar.

"Kami menyadari, kegiatan ini tidak akan dapat dirasakan manfaatnya apabila tidak adanya dukungan dari semua pihak, "sebut Kadis Pariwisata Sumbar.

"Mudah mudahan SF2 dapat menjadi wadah untuk sineas muda dalam berkarya dan menghasilkan karya yang berkualitas, sehingga dapat bersaing ditingkat nasional," "harapannya.(Im7*)

Dinas Pariwisata Sumbar Selenggarakan Malam Penganugerahan "Sumbar Film Festival 2017"
Friday, September 29, 2017

On Friday, September 29, 2017

Malam Penganugerahan SF2" Sumbar Film Festival 2017"
INFONUSANTARA (Sumbar) - Untuk merangsang dan meningkatkan pengembangan ekonomi kreatif, serta menunjang  dan mempromosikan Pariwisata Halal di Provinsi Sumatera Barat, malam ini,Kamis (28/9), Dinas Pariwisata Sumbar menyelenggarakan kegiatan malam penganugerahan SF2 "Sumbar Film Festival 2017".

Sebelumnya kegiatan yang berlangsung disalah satu hotel di Kota Padang, diawali dengan pemutaran cuplikan film festival dan cuplikan film animasi.

Adapun bentuk dari festival ini terdiri dari pembuatan film dokumenter, festival film tingkat umum/ mahasiswa, tingkat siswa dan film animasi se Sumatera Barat.

Ini disampaikan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sumatrra Barat Ir. Oni Yulfian, M.BTM melalui Kabid Pengembangan Ekonomi Kreatif Derliati didampingi Irwan disela sela kegiatan yang sedang berlangsung, beberapa menit lalu.

Menurut Derliati acara akan dibuka langsung Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit didampingi Kepala Dinas Pariwisata Sumbar Oni Yulisman.

Hadir dalam kesempatan tersebut, Ketua DPED Sumbar, Kepala OPD serta ratusan perwakilan mahasiswa yang tergabung dalam Unit Kegiatan Mahasiswa yang mewakili 14 fakuktas yang ada di Kota Padang.

Hingga berita ini tayang, penyelenggaraan malam anugerah Sumbar Film Festival 2017, sedang berlangsung.(Im7*)

HUT PAN Ke-19 Berjaya Bersama Rakyat, Hendri Septa Siap Maju di Pilkada 2018
Thursday, September 28, 2017

On Thursday, September 28, 2017

Ketua DPD PAN Kota Padang,Hendri Septa.
Meriahkan HUT Partai Amanat Nasional (PAN) ke -19, DPD PAN Kota Padang laksanakan kegiatan Jalan Santai pada Minggu,1 Oktober 2017. Kegiatan jalan santai ini mulai pukul 07.00 Wib, start dari Jalan Ujung Gurun depan kantor DPD PAN Kota Padang dan finish di pantai Muaro Lasak.

INFONUSANTARA.PADANG 
Ketua DPD PAN Kota Padang Hendri Septa, menyampaikan rangkaian kegiatan dalam HUT PAN Ke-19 ini dimulai dengan melakukan konvoi keliling Kota Padang pada Sabtu (30/9) pukul 13.00 Wib. Konvoi ini nantinya di iringi oleh foreder di ikuti truck yang membawa hadiah Doorprize.

HUT PAN Ke -19 ini akan dihiasi taburan hadiah doorprize, antara lain 2 unit sepeda motor ,10 sepeda gunung , lemari es, TV 32 inc layar datar , majic com , dan banyak lagi hadiah lainnya. Nantinya para peserta jalan santai juga akan di hibur  penampilan artis ternama Minang di panggung hiburan HUT PAN Ke-19 di pantai Muaro Lasak. Selanjutnya konvoi di iringi rombongan sepeda motor dikuiti seluruh kader serta iringan kendaraan roda empat oleh seluruh pengurus .

"Setelah kegiatan konvoi, pada malam harinya seluruh kader, pengurus, simpatisan maupun masyarakat akan nonton bareng (nobar) film 30 S/PKI di depan kantor DPD PAN jalan ujung gurun, " ujar Hendri Septa, ketika ditemui media ini di kantor DPD PAN Kota Padang Jalan Ujung Gurun, Kamis (28/9)

Target kita massa yang datang dalam memeriahkan HUT PAN Ke- 19 ini tentunya sebanyak-  banyaknya, dan 30.000 kupon untuk hadiah Doorprize sudah disebar panitia. 

"Dalam rangka memperingati HUT Ke 19 ini, juga akan dilakukan kegiatan pemberian santunan  pada anak yatim dan piatu. Nanti di minta 5 anak yatim dan piatu di dari masing - masing DPC PAN, " katanya.

Semakin banyak massa yang datang tentu akan membantu ekonomi masyarakat di Muaro Lasak dan pastilah para pedagang akan memperoleh jual beli yang lebih dari hari biasanya dengan banyaknya massa yang hadir dalam memeriahkan HUT PAN Ke -19 di pantai Muaro Lasak 

"Lebih lanjut dikatakan, untuk Pilkada 2018, dia siap maju terus apakah itu untuk posisi Walikota maupun Wakil Walikota. Namun itu tetap tak terlepas dikawal seluruh kader dan partai serta tentunya nanti kembali ke DPP PAN," sebutnya.

"Harapan kita di HUT ke -19 ini partai PAN dapat menjadi partai nya rakyat, partai yang dicintai di hati masyarakat khusus nya Kota Padang. Kalau partai PAN sudah dicintai masyarakat mendapat hati ditengah - tengah masyarakat tentu partai PAN akan semakin besar dan jaya untuk rakyat," ujar Ketua DPD PAN Kota Padang ini.

Diharapkan Hendri, seluruh ka­der PAN bisa bekerja sama dan so­lid di bawah kepemimpinannya dan mau berkorban untuk mem­besarkan­ partai agar berjaya seperti awal Demokrasi yang lalu. 

"Kita Ingin lebih baik lagi, Tetap Jaya, harus menang dalam  pencapaian peraihan kursi dilegislatif nanti agar bisa  bertambah yang saat ini ada 6 kursi di Legislatif kedepannya bisa lebih lagi, " ungkapnya.

Sementara Ketua Panitia HUT PAN Ke -19, Amril Amin yang juga ketua BK DPRD Padang ini menyampaikan, dalam menyelenggarakan HUT PAN kali ini menurutnya persiapan saat ini  sudah matang. " Kita sudah lakukan koordinasi dengan seluruh panitia maupun kader dan berharap pelaksanaan kegiatan HUT PAN Ke- 19 ini berjalan sukses dan lancar, " pungkasnya.(Im7)

Antisipasi Isu Kebangkitan PKI, Kesbangpol Padang Terus Lakukan Pemantauan
Wednesday, September 27, 2017

On Wednesday, September 27, 2017


Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Padang,Mursalim Nafis

Isu kebangkitan Partai Komunis Indonesia (PKI) kembali menjadi perhatian publik di Indonesia. Kebangkitan PKI dianggap tak hanya sekedar isu, bahkan ada yang mengatakan sudah nyata.
INFONUSANTARA.PADANG - Menyikapi isu kebangkitan PKI ini
Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Padang Mursalim Nafis menegaskan, sampai saat ini tidak ada pergerakan PKI di Kota Padang.

Lantas bagaimana pergerakan PKI di Kota Padang? Apakah benar nyata atau hanya sekedar isu yang sengaja digoreng pihak-pihak tertentu untuk maksud tertentu?

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Padang Mursalim Nafis menegaskan, sampai saat ini tidak ada pergerakan PKI di Kota Padang. Namun, pihaknya tetap waspada terhadap isu kebangkitan PKI tersebut.

"Belum ada pergerakan mereka. Kita akan terus pantau. Kita juga terus berkoordinasi dengan Kodim, BIN, dan pihak Polisi," ungkap mantan Kepala Bagian Humas Kota Padang ini, Rabu(27/9)

Ia mengatakan, untuk mewaspadai segala macam isu dan paham menyimpang, tak hanya isu kebangkitan PKI saja, Pemerintah Kota Padang telah membentuk Forum Kewaspadaan Masyarakat dan kemarin kita lantik pengurusnya.

"Melalui Forum Kewaspadaan Masyarakat ini, masyarakat diharapkan dapat mendeteksi, memantau, mencegah, dan melaporkan bahaya yang dapat mengancam keberlangsungan negara, " pungkasnya.(Im7/by)