PILIHAN REDAKSI

Aksi Peduli Wartawan Sijunjung Lakukan Penggalangan Dana Untuk Korban Terdampak Bencana di Sumbar

Aksi peduli wartawan Sijunjung lakukan penggalangan dana untuk korban  bencana galodo dan lahar dingin merapi serta banjir di Sumatera Barat...

Budaya

Opini

Mentawai

Padang Panjang

Peristiwa

Pariwara

Sijunjung

RAGAM

Polda Sumbar Kembali Ungkap Kasus Penyalahgunaan BBM Bersubsidi Dengan 5 Pelaku
Rabu, Juni 08, 2022

On Rabu, Juni 08, 2022



INFO|SUMBAR - Kasus penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Bio Solar kembali di ungkap Polda Sumatera Barat (Sumbar).


Kabid Humas Polda Sumbar, Kombes Pol.Satake Bayu Setianto menyebut, pelaku tertangkap tangan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) saat melakukan pengangkutan atau niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi oleh pemerintah tanpa Izin Usaha Niaga.

“TKPnya di sebuah gudang yang berada di Terminal truk Koto Lalang RT 003 RW 008 Kelurahan Bandar Buat Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang Provinsi Sumatera Barat,” katanya Satake Bayu didampingi Kasubbid Penmas AKBP Afriyani dan Ps. Kanit Subdit IV Ditreskrimsus AKP Gusnedi saat jumpa pers di ruang Jenderal Hoegeng Mapolda Sumbar, Rabu (8/6/2022).

Untuk tersangka yakni Y (60) pekerjaan sopir, warga Kampung Baru Cengkeh Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang, kemudian E (50) warga Kelurahan Batu Gadang Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang.

Selanjutnya, RA (19) warga Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Lubuk Begalung, RJ (31) warga Kelurahan Cengkeh Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung dan R (23) warga Kelurahan Koto Lalang Kecamatan Lubuk Kilangan.

“Kelima pelaku di tangkap pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2022 sekira pukul 17.30 WIB,” terang Kabid Humas Kombes Pol Satake Bayu.

Barang bukti berhasil di amankan petugas dengan menyita 35 jerigen kapasitas 33 Liter yang berisikan BBM jenis Bio Solar, 16 jerigen kapasitas 35 Liter yang berisikan BBM jenis Bio Solar, 54 buah jerigen kosong, 4 buah slang plastik, 1 unit Mobil truk tongkang merk Nissan CK warna Merah beserta kunci kontak, 1 unit Mobil truk tongkang merk Mercy warna Orange nomor Polisi BA 8534 AO beserta kunci kontak, dan 1 unit Mobil jenis minibus merk Toyota Avanza warna Silver nomor Polisi BA 1659 QH beserta kunci kontak.

“Modus operandi melakukan pembelian BBM yang disubsidi oleh pemerintah berupa bahan bakar minyak jenis bio solar ke SPBU Bandar Buat menggunakan mobil truck dengan tangki yang sudah dimodifikasi dan dipindahkan ke dalam jerigen untuk dijual kembali,” sebutnya.

Kepada lima terangka melanggar Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang dirubah Pada Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana tuntutat penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp 60.000.000.000,00,” pungkasnya.

Sementara, Ps. Kanit Subdit IV Ditreskrimsus Polda Sumbar AKP Gusnedi menerangkan, pelaku ditangkap setelah petugas mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya kegiatan penyalahgunaan BBM subsidi jenis Bio Solar di sebuah gudang yang berada di Terminal truk Koto Lalang.

“Personel Subdit IV Ditreskrimsus Polda Sumbar bergerak melakukan penyelidikan terkait informasi dari masyarakat tersebut. Sekira pukul 16.00 WIB tim menemukan adanya 2 unit mobil truk tongkang yang dilengkapi tanki modifikasi sedang melakukan antrian pengisian BBM jenis Bio Solar di SPBU Bandar Buat Padang,” katanya.

Selanjutnya, Polisi kemudian membuntuti kedua mobil truk tongkang tersebut, didapati mobil tongkang tersebut masuk ke arah Terminal truk Koto Lalang dan melakukan pembongkaran di sebuah gudang.

“Kemudian terhadap para pelaku serta beberapa barang bukti diamankan dan dibawa ke Mapolda Sumbar guna proses hukum lebih lanjut,” ungkapnya.

Ia menambahkan, dari hasil pemeriksaan sementara terhadap para tersangka untuk pemodalnya telah diketahui. “Pemodal berinisial E, dan akan kita kembangkan lagi,” ujarnya.(*)

Editor : Heri Suprianto


Ditreskrimsus Polda Sumbar Tangkap Pelaku Penjual Sisik Trenggiling
Rabu, Juni 08, 2022

On Rabu, Juni 08, 2022



INFO|SUMBAR - Penjual sisik trenggiling yang telah memperniagakan satwa di lindungi di bekuk Ditreskrimsus Polda Sumbar.


Pelaku di ketahui berinisial RR (37) warga kelurahan Sawahan, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang. Pelaku di ringkus di lokasi depan masjid Baitul Ma’wa jalan angkasa Puri Kelurvahan Perupuk Tabing, Kecamatan Koto Tanga, Kota Padang, Selasa 31 Mei sekira 14.30 WIB

“Satwa yang di lindungi itu seberat 12,8 Kg sisik trenggiling yang berada di dalam karung plastik warna putih,” kata Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Pol Satake Bayu Setianto, S.Ik, Rabu (8/6/2022) di Mapolda Sumbar.

Barang bukti lainnya juga diamankan berupa 1 unit motor matic merk Honda Genio warna Merah nomor Polisi BA 3628 BX, 1 unit Handphone merk Oppo Reno F9 warna Maroon, dan 1 unit Handphone merk Nokia warna putih.

Untuk modus operandinya, sebut Kombes Pol Satake Bayu, adalah memperniagakan bagian tubuh satwa yang dilindungi secara illegal.

“Pasal yang disangkakan Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,” ujarnya.

Ps. Kanit Subdit IV Ditreskrimsus Polda Sumbar AKP Gusnedi menyebut, kronologis penangkapan bermula dari informasi dari masyarakat tentang adanya kegiatan memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi.

Dari informasi tersebut, pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 personil Tipidter Subdit IV Ditreskrimsus Polda Sumbar bergerak dan melakukan penegakan hukum.

“Petugas menemukan langsung pelaku membawa sisik trenggiling tersebut di TKP kemudian mengamankannya,” ujarnya.

Ia menambahkan, pelaku tersebut menjual dan memasarkan sisik trenggiling itu melalui media sosial.(*).

Editor : Heri Suprianto

Seminar Nasional JMSI Sumbar: Tepis Dampak Era Post Truth, Praktisi Media Harus Terus Memperkuat Idealisme Pers
Minggu, Juni 05, 2022

On Minggu, Juni 05, 2022

 


INFONUSANTARA.NET - Komisioner KPU RI, Idham Kholik menegaskan, publik Indonesia telah ikut terseret dalam era post truth yang melanda berdunia. Akibatnya, lanskap kehidupan demokrasi Indonesia juga ikut terseret arus post truth yang cenderung merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. 


“Saatnya, media memperteguh peran sebagai penyuara kepentingan publik (voice of the people). Praktisi media harus terus memperkuat idealisme pers, menepis dampak era post truth yang ditandai dengan kemenangan Donald Trump sebagai presiden Amerika dan peristiwa British Exit,” ungkap Idham di Padang, Ahad. 


Pernyataan ini disampaikan Idham Kholik saat jadi pembicara pada seminar nasional yang digagas Pengda JMSI Sumbar di Convention Hall Pemprov Sumatera Barat di Jl Raya Padang-Painan Km 13 Bukit Lampu, Kota Padang, Minggu (5/6)


Seminar bertemakan ‘Peran Media Menyukseskan Pemilu 2024 Berkualitas dan Berintegritas’ ini, selain Idham Kholik, juga menghadirkan Ketua Umum Pengurus Pusat JMSI, Teguh Santosa dan Hary Efendi Iskandar (Dewan Pakar JMSI Sumbar sekaligus peneliti utama Pusat Studi Humaniora FIB Unand). 


Dikatakan Idham, sampai saat ini, pers ditempatkan di tempat terhormat dalam panggung demokrasi Indonesia. Yakni ditempatkan sebagai pilar keempat demokrasi. Karenanya, praktisi media (wartawan) adalah penjaga pilar demokrasi tersebut. 


Dalam konteks kehidupan demokrasi, terang Idham, media massa adalah ruang dalam melakukan pendidikan pemilih secara lebih luas. Selain itu, media massa memiliki peran untuk menepis berbagai informasi negatif yang tersebar secara massif di media sosial (medsos). 


“Agar post truth tidak terus berkembang di ruang publik, salah satu strategi KPU RI dalam menyelenggarakan Pemilu 2024, masa kampanye baru diumumkan pada 27 Juni 2022 depan. Tujuannya, agar selama masa kampanye, hoaks tidak terus diproduksi dan disebarkan,” ungkap Idham. 


Selain itu, Idham Kholik juga mengapresiasi praktisi media yang ikut aktif memerangi penyebaran hoaks. Salah satu langkah yang dilakukan praktisi media, mengampanyekan gerakan Fact finding atau fact checking. 


Hal senada dikatakan Peniliti Utama Pusat Studi Humaniora FIB Unand, Hary Efendi Iskandar. Menurutnya, media memiliki peran besar dalam kesuksesan pembangunan terutama dalam pembangunan iklim demokrasi yang semakin lebih baik. 


“Kita tentu tak menginginkan era post truth ini terus berlanjut. KPU di momentum Pemilu 2024 ini, harus mengambil peran agar kehidupan berdemokrasi kita semakin baik,” harap Hary. 


Pers jadi Alat Perang


Sementara, Teguh Santosa menyatakan, saat ini media massa telah dijadikan alat perang paling canggih yang pernah ada. Dia bisa mengalahkan fungsi berbagai peralatan perang tercanggih yang pernah ada. 


“Produk media massa, bisa mempengaruhi kepercayaan publik tanpa harus mencederai. Ini sangat berbahaya seperti halnya kejadian glasnost dan perestroika yang jadi salah satu alasan di balik keruntuhan Uni Soviet,” ungkap Teguh Santosa. 


Dikesempatan itu, Teguh juga mengajak praktisi media untuk tak sekadar mengejar click bite. Data 2017 lalu, ungkap Teguh, ada lebih dari 43 ribu media online yang mendiseminasi informasi di ruang publik pascareformasi 1998.


“JMSI sebagai salah satu konstituen Dewan Pers, berkomitmen untuk mewujudkan ekosistem pers yang sehat. Mewujudkan itu, JMSI membutuhkan kerjasama seluruh stake holder agar harapan itu bisa terwujud,” terangnya.


“Masyarakat pers sendiri, juga berkomitmen kuat mewujudkan ekosistem pers yang sehat ini. Salah satu perwujudannya, dilakukannya uji kompetensi wartawan dengan tiga tingkatan. Kompetensi muda, madya dan utama,” tambah Teguh. 


Aneka perbaikan yang dilakukan masyarakat pers ini, ungkap Teguh, demi menjaga marwah pers agar tak terseret dalam pusaran post truth. “Kabar bohong yang terus diproduksi secara terus menerus, akan membuat publik jadi percaya. Masyarakat pers tentu tak menginginkan ini, karena juga bisa berpotensi membunuh bangsa sendiri,” tegasnya. 


Menurut Teguh, masyarakat pers juga harus terus melakukan literasi pada publik, tentang mana yang substansi informasi (bersumber dari industri media massa) dan mana kabar yang tersiar melalui platform digital (sosial media). 


“Post truth itu lahir dari kegamangan masyarakat yang terpengaruh dengan informasi yang tersebar melalui platform digital. Kemudian, penggunanya juga melonjak drastis dimana platform digital juga menyiarkan informasi yang disampaikan media massa,” tegas teguh. 


Seminar nasional ini dibuka Asisten III Pemprov Sumbar, Andri Yulika mewakili gubernur Sumbar. Dia berpesan tentang besarnya pengaruh media ditengah makin menjamurnya industri pers. "Semoga JMSI bisa berperan aktif meningkatkan kualitas literasi masyarakat terutama tentang kepemiluan," harapnya. 


“Dengan peran aktif JMSI dalam menyosialisasikan program dan tahapan Pemilu, diharapkan target partisipasi sebesar 79,5 persen,” tambah dia. 


Seminar yang berlangsung selama 2 jam lebih yang dipandu Direktur Eksekutif Center for Analisys Research and Development (CARE) Indonesia, Jen Zuldi itu juga diikuti Ketua KPU Sumbar, Yanuk Sri Mulyani dan anggota KPU Sumbar lainnya seperti Izwaryani, Gebril Daulay dan Yuzalmon. 


Juga hadir Komisioner yang membidangi Divisi Teknis KPU bersama Kasubag Teknis di 19 kabupaten/kota se-Sumatera Barat. Kemudian, mahasiswa Universitas Andalas serta pengurus JMSI Sumbar, Pengcab JMSI Bukittinggi dan pemegang mandat JMSI Kota Payakumbuh, Wizri Yasir. (*)

JMSI Sumbar Hadirkan Tokoh Nasional Mengupas Peluang dan Tantangan Pemilu 2024
Minggu, Juni 05, 2022

On Minggu, Juni 05, 2022

 


INFONUSANTARA.NET - Pengguna internet aktif di Indonesia menembus angka 171,1 juta, naik sebesar 27,9 juta dari tahun sebelumnya yang berjumlah 143,2 juta (survei APJII, 2018). Sementara, jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019, berada di angka 190,5 jutaan orang. 


“Berdasarkan sensus Penduduk 2020 yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS), penduduk Indonesia sebanyak 270,2 juta jiwa. Fenomena demografi penduduk dan pengguna internet ini, merupakan tantangan sekaligus peluang bagi KPU dalam menyelenggarakan perhelatan akbar, Pemilu 2024,” ungkap Dewan Pakar Pengurus Daerah Jaringan Media Siber Indonesia (Pengda JMSI) Sumatera Barat, Dr (Cand) Hary Efendi Iskandar di Padang, Sabtu. 


Pernyatan Hary Efendi ini, sekaitan dengan seminar nasional yang digagas Pengda JMSI Sumbar di Convention Hall Pemprov Sumatera Barat di Jl Raya Padang-Painan Km 13 Bukit Lampu, Kota Padang, besok, Ahad (5/6/2022), pukul 10.00 WIB sampai selesai. 


Seminar bertemakan ‘Peran Media Menyukseskan Pemilu 2024 Berkualitas dan Berintegritas’ ini, menghadirkan Komisioner KPU RI, Idham Kholik, Teguh Santosa (Ketum Pengurus Pusat JMSI) dan Hary Efendi Iskandar. 


Acara yang merupakan kolaborasi Pengda JMSI Sumbar dengan KPU RI dan Pusat Studi Humaniora (PSH) Universitas Andalas ini, akan dipandu Direktur Eksekutif Center for Analisys Research and Development (CARE) Indonesia, Jen Zuldi. 


Seminar nasional ini digelar secara hybrid. Untuk kegiatan luar jaringan (Luring), peserta dibatasi sebanyak 100 orang. Sedangkan dalam jaringan (Daring), peserta bisa mengikuti melalui aplikasi zoom meeting di link https://bit.ly/3xgfAhO atau Meeting ID: 948 0019 3613 dengan passcode: jmsi2022. 


Dikatakan Hary, perubahan pola tatanan kehidupan masyarakat di Era Industri 4.0 yang kemudian beralih cepat ke Era Society 5.0, mesti dibaca secara cermat oleh seluruh elemen anak bangsa. 

Terlebih, Indonesia akan mengalami masa bonus demografi yang akan mengalami masa puncaknya di 2045 nanti, tepatnya di 100 tahun Indonesia merdeka. 


“KPU periode 2022-2027 beserta jajaran di bawahnya, harus mampu melakukan lompatan besar dalam penyelenggaraan Pemilu di zaman yang telah semuanya berbasis internet. Terlebih, banyak aktivitas masyarakat, semuanya sudah selesai melalui perangkat telepon seluler saja,” ungkap Hary. 


Sementara, Ketua Pengda JMSI Sumbar, Syahrial Azis menyebutkan, sebagai tempat bernaungnya pemilik media siber, JMSI sangat siap berkolaborasi dengan KPU menyambut sekaligus menyukseskan salah satu pesta demokrasi terbesar di dunia ini. 


“Sebagai sebuah organisasi, JMSI telah terdaftar di Dewan Pers JMSI seiring terbittnya SK Dewan Pers No: 15/SK-DP/I/2022 tanggal 10 Januari 2022 yang ditandatangi Ketua Dewan Pers periode itu, Muhammad Nuh,” ungkap Syahrial Azis didampingi Aguswanto (sekretaris Pengda JMSI Sumbar).


Untuk Sumatera Barat, JMSI beranggotakan 24 orang pemilik media siber. Dimana, sebanyak lima media sudah berstatus terverifikasi administrasi dan faktual oleh Dewan Pers. 


Kemudian, sebanyak lima media berstatus terverifikasi administrasi Dewan Pers dan sisanya sebanyak 14 media lagi telah memiliki badan hukum berbentuk perseroan terbatas (PT) yang merupakan salah satu syarat wajib pendirian sebuah media massa saat ini. 


Secara nasional, ungkap Syahrial Azis, JMSI telah tersebar di 31 provinsi di Indonesia. Sedangkan keanggotaannya, sudah seribuan lebih pemilik media. 


“JMSI bukan organisasi profesi seperti PWI, AJI, PFI maupun IJTI yang juga telah terdaftar di Dewan Pers. JMSI adalah organisasi pemilik media khusus media siber (online),” terang dia. (*)

Kapolresta Padang Pindah Ke Polda Jateng, Kombes Imran di Gantikan AKBP Ferry Harahap
Jumat, Juni 03, 2022

On Jumat, Juni 03, 2022



INFO|SUMBAR -  Serah terima jabatan (Sertijab) Kapolresta Padang di pimpin Kapolda Sumbar Irjen Pol Teddy Minahasa P, SH, S.Ik. MH bertempat di Ruang rapat besar Jenderal Soekanto,  Polda Sumbar, Jumat (3/6/2022).


Sertijab Kapolresta Padang dari Kombes Pol Imran Amin, S.Ik. MH ini diserahkan kepada AKBP Ferry Harahap, S.Ik, M.Si, sebelumnya AKBP Ferry Harahap menjabat sebagai Wadirreskrimsus Polda Sumatera Selatan. Sedang Kombes Pol Imran Amir selanjutnya menjabat sebagai Kabid Hukum Polda Jawa Tengah.

Pelaksanaan sertijab ini sesuai dengan Surat Telegram Kapolri Nomor : ST/747/IV/KEP./2022 tanggal 13 April 2022 tentang mutasi jabatan dilingkungan Polri, Polda Sumbar dalam rangka serah terima jabatan (Sertijab) Kapolresta Padang.

Kapolda Sumbar, Irjen Pol Teddy Minahasa menyampaikan, terkait mutasi jabatan dilingkungan Polri merupakan hal yang wajar. Itu merupakan sesuatu hal yang menjadi ketentuan setiap institusi.

Tidak ada sesuatu pejabat di suatu jabatan yang utuh sampai pensiun, dimana ada istilah tour of duty tour of area atau gabungan dari keduanya, sebut Teddy dalam sambutannya.

“Kali ini pak Imran tour of duty dan tour of area, dari Kapolresta menjadi Kepala Bidang, tempatnya di Jawa,” ucap Kapolda Sumbar.

Demikian pula dengan AKBP Ferry Harahap kata Irjen Pol Teddy, beliau berangkat dari Sumatera Selatan kemudian pindah ke Sumatera Barat menjadi Kapolresta Padang. “Itu juga fenomena tour of duty dan tour of area. Kita pun suatu saat cepat atau lambat akan kena mutasi,” sebutnya.

Atas nama pribadi dan sebagai Kapolda Sumbar, Irjen Pol Teddy menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kombes Pol Imran Amir atas dedikasi yang sudah diberikan kepada institusi Polri terutama di Sumatera Barat.

“Segala karya dan pengabdian yang saudara berikan dan tunjukkan semua, itu merupakan amal ibadah yang kelak akan menjadi bekal saudara,” ujarnya.

Lanjut Kapolda, kepada AKBP Ferry Harahap ia menyampaikan selamat datang dan bergabung di ranah minang. “Saya berharap kepada saudara dapat mengikuti dinamika yang ada, kemudian meneladani apa yang telah dilakukan pak Imran didalam memimpin suatu organisasi yang cukup dinamis di Polresta Padang,” harapnya.

Upacara sertijab diikuti oleh Pejabat Utama Polda Sumbar serta para Kapolres sejajaran Polda Sumbar, dan para Pamen Polda Sumbar.(*)

Bernilai Ekspor, Alex: Sudah Selayaknya Sektor Perkebunan Kopi di Sumbar Diurus Serius
Selasa, Mei 31, 2022

On Selasa, Mei 31, 2022

 

Ketua PDIP Perjuangan Sumatera Barat, Alex Indra Lukman (ist)

INFONUSANTARA.NET -- Ketua DPR RI, Puan Maharani mengajak seluruh kader PDI Perjuangan, bahu-membahu menjadikan kopi dari Indonesia, juara dunia. Menurutnya, bijih kopi dari berbagai daerah di Indonesia, kualitasnya bagus-bagus bahkan sampai dicari-cari di manca negara.


“Sudah sewajarnya, kader PDI Perjuangan membawa Indonesia menjadi juara dunia kopi,” ujar Puan saat membuka Festival Kopi Tanah Air 2022 yang digelar di Parkir Timur Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, Jakarta, Jumat (27/5). 


Menurut Puan, Festival Kopi Tanah Air ini merupakan wujud dukungan untuk majunya petani Indonesia. “Kita bangun bangsa ini secara bergotong-royong,” imbuhnya.


Puan yang juga Ketua DPP PDIP itu mengatakan, setiap berkeliling Indonesia, kedai kopi hampir ada di tiap kota yang disinggahi.  


“Saya harap, kita bisa kasih souvenir berupa kopi untuk tamu-tamu yang datang. Mari kita dukung petani Indonesia,” ajak Puan.


Iven ini merupakan gagasan PDIP sebagai rangkaian kegiatan peringatan HUT ke-49 PDIP. Hadir Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto bersama jajaran DPP seperti Sukur Nababan, Mindo Sianipar, Ribka Tjiptaning, Djarot Saiful Hidayat dan Wiryanti Sukamdani. 


Juga tampak hadir, Menkop dan UKM, Teten Masduki serta Wakil Menteri Pertanian, Harvico Hasnul Qolbi. 


Hadir juga jajaran anggota fraksi PDIP seperti Charles Honoris, Dolfie OVP, Sudin, Gus Nabil Haroen, Vita Ervina, Masinton Pasaribu, Trimedya Panjaitan, Krisdayanti, Adian Napitupulu dan Aria Bima. 


Penerima Kalpataru dan Aktivis Lingkungan pembina Komunitas Sangga Buana, Chairuddin, karib disapa Babe Iddin juga hadir beserta ribuan peserta acara yang hadir dari berbagai daerah. Acara ini melibatkan 5 kementerian, 29 DPD PDI Perjuangan dari seluruh Indonesia, 4 komunitas produsen kopi dan puluhan merk kopi lokal. 


Terpisah, Ketua PDIP Perjuangan Sumatera Barat, Alex Indra Lukman mengharapkan, Pemprov beserta kabupaten dan kota di Sumatera Barat, tak hanya fokus pada produk pertanian. Sektor perkebunan yang bernilai ekspor seperti bijih kopi, sudah selayaknya diurus secara serius.


“Banyak daerah di Sumatera Barat yang cocok jadi budidaya tanaman kopi. Sayangnya, tanaman ekspor ini masih belum dilirik secara serius oleh petani. Pemerintah mesti berperan agar petani kita tertarik bertanam kopi, karena Indonesia sudah dikenal memiliki potensi besar atas kopi sejak lama,” ungkap Alex. 


Dulunya, ungkap Alex, Sumatera Barat merupakan salah satu penyumbang produksi kopi di Indonesia. “Saat ini, kebutuhan kopi dunia mencapai angka 8,2 juta ton per tahun. Sementara, produksi kopi Indonesia baru diangka 750-an ribu ton per tahun. Potensi pasar masih besar untuk digarap terutama oleh kader-kader PDIP yang berprofesi sebagi petani kopi,” ungkap Alex. 


Jika kader PDIP Sumatera Barat yang terlibat dalam perkebunan kopi terlibat aktif memenuhi kebutuhan pasar nasional bahkan internasional, ungkap Alex, maka telah berkontribusi dalam upaya pemulihan ekonomi pascapandemi. 


“Kita telah mewujudkan salah satu instruksi Ibu Ketua Umum, Ibu Megawati Sukarnoputi, tentang kebangkitan nasionalisme Indonesia, yang jadi tema festival kopi itu,” ungkap Alex.  


Ketua Panitia Festival Kopi Tanah Air 2022, Ono Surono mengatakan, festival inin diawali dengan dialog kopi Tanah Air yang digelar beberapa bulan lalu. Saat itu, melibatkan sejumlah pejabat pemerintahan dan pengusaha kopi lokal. Di situ dibahas topik kopi dari hulu sampai hilir. Termasuk gelar sulang kopi terbanyak yang akan menjadi rekor MURI.  


Ada juga kegiatan pameran oleh sejumlah barista, workshop, pasar lelang biji kopi, mini museum kopi dan pertunjukan seni budaya dan penampilan artis. 


“Ada 535 peserta pelatihan barista. Ada juga photo competition yang pemenangnya diumumkan tiap hari,” kata Ono. (*)

Ciptakan Terobosan Baru KPID Sumbar Bakal Hadirkan Sekolah P3SPS
Sabtu, Mei 28, 2022

On Sabtu, Mei 28, 2022

 


INFONUSANTARA.NET - Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumatera Barat bakal membentuk Sekolah Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) bagi setiap lembaga penyiaran di Sumatera Barat. 


Ketua KPID Sumatera Barat Daarul, Sabtu (28/5) menyatakan Sekolah P3SPS ini sudah masuk ke dalam Rancangan Kerja KPID Sumbar tahun 2022. Hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kompetensi kerja bagi lembaga penyiaran.


Sekolah P3SPS ini menjadi penting untuk diadakan, karena terlalu banyaknya data pelanggaran yang dilakukan oleh Lembaga Penyiaran (LP) dalam segi konten. 


Ini di sinyalir karena ketidakpahaman dan ketidaktahuan akan apa saja yang "halal dan haram" disiarkan oleh setiap lembaga penyiaran itu sendiri.


Dia menjelaskan bahwa beberapa lembaga penyiaran tidak memenuhi kewajibannya untuk menyajikan konten 10 persen pada tayangan lokal, padahal kewajiban menayangkan konten 10 persen ini sudah diatur dalam P3SPS.


"Tidak hanya konten 10 persen, siaran yang ditayangkan oleh lembaga penyiaran pun kerap kali terjadi pengulangan/Re-run. Hal ini jelas-jelas bertentangan dengan P3SPS yang mesti dipahami dan diikuti oleh setiap lembaga penyiaran," terang Dasrul.


Sementara itu Koordinator Bidang Pengawasan dan Konten Siaran KPID Sumbar Ficky Tri Saputra menambahkan, tayangan re-run sering terjadi pada lembaga Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) dengan konten yang monoton dan tayang pada jam Jam Hantu (jam tidur). 


Tentunya hal ini tidak bisa menjadi acuan untuk informasi yang baik ketika ditayangkan kepada masyarakat.


Maka dari itu, hal inilah yang mendorong KPID Sumbar untuk melakukan edukasi terhadap LP melalui sekolah P3SPS yang nantinya sekolah tersebut ditujukan kepada penyiar, reporter, bahkan editor video di setiap lembaga penyiaran.


Sementara itu, Komisioner KPID Sumbar lainnya, Robert Cennedy menambahkan Sekolah P3SPS ini diharapkan membentuk rasa tanggung jawab khususnya di kalangan industri penyiaran dengan selalu menghadirkan konten berkualitas bagi masyarakat dengan memperhatikan kandungan P3SPS dan Undang-Undang Penyiaran No. 32 Tahun 2002 ketika memproduksi karya terbaiknya. 


Penguatan kaidah P3SPS seperti ini sangat penting dilakukan agar dunia kreatif di Sumatera Barat semakin terarah dan bernilai baik serta bisa memberikan tontonan dan siaran yang menarik dan tontonan sehat yang bisa dinikmati oleh masyarakat banyak. (Rls)

Munas VII Gebu Minang di Kota Padang Sejumlah Tokoh Mencuat di Bursa Caketum
Rabu, Mei 25, 2022

On Rabu, Mei 25, 2022

 

Pembukaan Munas VII Gebu Minang di Kota Padang

INFONUSANTARA.NET -- Munas VII Gebu Minang di Kota Padang FC yang akan berlangsung selama tiga hari terhitung dari Rabu - Jum'at (25 -27/5/2022) bertempat di hotel Truntum Padang ini mengusung sejumlah agenda, selain pemilihan ketua umum sebagai agenda utama. Pembukaan akan diisi dengan berbagai pertunjukan seni budaya.


Selama pelaksanaan Munas, panitia juga menyediakan sebanyak 18 stan yang akan diisi oleh sekitar 50 pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dalam daerah. Tujuannya, untuk memberi kesempatan pelaku usaha kecil untuk meraih peluang pemasaran produk lebih luas lagi.


“Produk yang ditampilkan diutamakan yang memiliki prospek pemasaran jangka panjang seperti kerajinan tangan, songket, sepatu, sulaman dan bordir sebagainya,” ucap Official Commite (OC) Munas VII Gebu Minang Fadly Amran dalam konferensi pers Rabu (25/5/2022).


Pada Munas VII Gebu Minang ini sejumlah tokoh disebut-sebut akan ikut meramaikan bursa pemilihan calon ketua umum (caketum) Gerakan Ekonomi dan Budaya Minang (Gebu Minang) periode 2022-2027. Pemilihan akan berlangsung dalam Musyawarah Nasional (Munas) ke VII.


Steering Commite (SC) Munas VII Gebu Minang Alirman Sori dalam konferensi pers Rabu (25/5/2022) sore mengakui hal itu. Meskipun hingga saat ini belum memasuki proses pencalonan.


“Ada sejumlah tokoh yang disebut-sebut akan ikut maju dalam bursa pencalonan nanti, karena memang agenda utama Munas ini adalah pemilihan ketua umum untuk periode mendatang,” kata Alirman.


Dia mengungkapkan, beberapa nama yang sudah menjadi “buah bibir”, antara lain Osman Sapta Odang yang merupakan ketua umum saat ini. Kemudian ada nama Marwan Paris yang saat ini menjabat wakil ketua umum DPP Gebu Minang. Hingga nama Ketua DPW Gebu Minang Provinsi Sumatera Barat Fadly Amran pun tak luput dari lirikan peserta Munas.


“Seluruhnya berpotensi namun di Gebu Minang, tidak ada kubu-kubu yang berpotensi menimbulkan perpecahan. Siapa yang terpilih itulah yang terbaik dan akan didukung dalam menjalankan roda organisasi,” pungkasnya.(Inf)


Hendra Irwan Rahim Dukung Penguatan Lembaga KPID SUMBAR
Selasa, Mei 24, 2022

On Selasa, Mei 24, 2022

 


INFONUSANTARA.NET --Anggota Komisi 1 DPRD Sumbar Hendra Irwan Rahim memandang lembaga komisi penyiaran daerah Indonesia Sumbar merupakan ujung tombak pengawal undang - undang penyiaran di Sumatera Barat. 


Dalam amanah undang -undang penyiaran tersebut KPID memiliki tupoksi untuk mengawasi aktivitas lembaga penyiaran swasta maupun pemerintah baik radio dan televisi yang bersiaran dan berizin di daerah Sumatera Barat. 


Dalam menjalankan tupoksi tersebut KPID Sumbar diatur dalam peraturan kepenyiaran dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran.


Hendra Irwan Rahim memandang,KPID Sumbar perlu lebih di perkuat lagi dengan peraturan daerah tentang penyiaran Sumatera Barat. Dengan adanya Perda tersebut, akan mampu mengatur lebih jauh kewenangan KPID Sumbar dan mampu mengakomodir hak masyarakat Sumbar dalam mendapat informasi berimbang yang sesuai kearifan lokal. "Dan tentu saja juga di harapkan mengatur tentang regulasi badan usaha penyiaran yang di bertujuan meningkatkan ekonomi masyarakat lokal, "terang mantan Ketua DPRD Sumbar periode 2004 2019 ini.


Sementara itu, komisioner KPID Sumbar Endra Mardi yang merupakan koordinator bidang lembaga KPID Sumbar, memandang penguatan lembaga KPID di bidang perda akan mampu memaksimalkan kinerja KPID dalam menjalankan fungsi pengawasan lembaga penyiaran, baik dari segi isi siaran, sdm pelaku penyiaran maupun regulasi etika bisnis penyiaran di sumatera barat. 


"Saat ini KPID sudah maksimal menjalankan kerja dalam hal pengawasan isi siaran. Terbukti lembaga penyiaran baik radio dan televisi sudah mulai menunjukan kualitas isi siaran mereka. Namun, dari sisi lain, KPID belum di topang dengan peraturan penyiaran lokal, sehingga belum mampu mengakomodir kepentingan daerah baik provinsi maupun kabupaten kota di Sumbar.


Buktinya lembaga penyiaran televisi berjejaring daerah belum mampu bersiaran 100 wilayah Sumbar. Dengan adanya perda, kami berharap dapat mengatur regulasi tersebut, sehingga dapat memenuhi kebutuhan hak masyarakat sumbar di bidang penyiaran. 


"Dalam rangka mewujudkan perda tersebut, KPID akan terus melaksanakan kampanye guna mendapatkan dukungan dari seluruh stackholder dan masyarakat di Sumbar,"ucapnya.(Inf)

Jadi Sorotan! Kemenhub Tutup 245 Perlintasan Liar Kereta Api di Sumbar 2022 Ini
Minggu, Mei 22, 2022

On Minggu, Mei 22, 2022

 

Sosialisasi Gerakan Nasional Keselamatan Berlalu Lintas di Perlintasan Sebidang, yang dilaksanakan Ditjend Perkeretaapian Kemenhub Sabtu pagi (21/5) di Halaman Kantor Gubernur Sumbar.


INFONUSANTARA.NET -- Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sorot banyaknya perlintasan liar jalur kereta api (KA) di Provinsi Sumatera Barat. 


Direktur Keselamatan Ditjend Perkeretaapian Kemenhub, Edi Nursalam mengungkapkan, perkembangan pembangunan KA di Sumbar cukup pesat, karena pemerintah memberikan perhatian cukup besar. Hal ini dibuktikan dengan hampir Rp1 triliun anggaran dari pemerintah pusat digelontorkan untuk merehab dan mereaktivasi kembali jalur KA di Sumbar.


Namun yang jadi masalah, Sumbar juga memiliki perlintasan sebidang dan perlintasan liar yang cukup banyak. Edi mencatat ada 245 perlintasan liar KA di daerah ini.


“Hampir semua rumah di depannya ada jalur kereta api, ada perlintasan. Patok rel dibongkar dan warga membuat sendiri perlintasan di depan rumahnya. Kondisi seperti ini sering menyebabkan terjadi kecelakaan,” ungkap Edi saat Sosialisasi Gerakan Nasional Keselamatan Berlalu Lintas di Perlintasan Sebidang, Sabtu pagi (21/5) di Halaman Kantor Gubernur Sumbar.


Untuk mengatasi banyaknya perlintasan liar ini, tahun 2022 ini Kemenhub akan menata kembali seluruh perlintasan liar tersebut dan perlintasan sebidang KA. Tujuannya untuk memastikan masyarakat aman melalui perlintasan.


“Penataan dilaksanakan dengan melaksanakan pekerjaan memasang pintu, early warning sistem (EWS), menempatkan penjaga dan membangun jalan kolektor di kiri dan kanan jalur kereta api. Jadi setiap masyarakat yang keluar rumah tidak lagi harus menyeberang rel. Sebanyak 245 perlintasan liar yang ada kita tutup,” ungkap Edi.


Edi juga berharap, upaya penataan perlintasan KA ini mendapat dukungan seluruh pihak. Termasuk Pemprov Sumbar dan Pemko Padang, Pemkab Padang Pariaman dan Pemko Pariaman. Terutama dalam hal sosialisasi kepada masyarakat.


Sosialisasi Gerakan Nasional Keselamatan Berlalu Lintas di Perlintasan Sebidang, yang dilaksanakan Ditjend Perkeretaapian Kemenhub Sabtu pagi (21/5) di Halaman Kantor Gubernur Sumbar.


“Untuk menata kembali perlintasan kereta api ini lebih banyak masalah sosialnya. Karena itu butuh sosialisasi kepada masyarakat. Karena itu butuh dukungan seluruh pihak. Ini demi kepentingan bersama,” harapnya.


Edi juga berharap Balai Pengelolaan Transportasi Darat (BPTD) Wilayah III Provinsi Sumbar Kemenhub juga dapat membantu dalam hal melengkapi rambu-rambu khusus di jalan nasional.


Asisten 2 Setdaprov Sumbar, Wardarusmen tidak memungkiri, banyaknya permasalahan perlintasan KA di Sumbar. Bahkan, dari beberapa kejadian terakhir, tingkat kecelakaan korban KA masih tinggi akibat banyaknya perlintasan sebidang dan perlintasan liar.


“Perlintasan yang ada, selama ini diberdayakan masyarakat. Namun, SOP-nya tidak sesuai dengan perkeretaapian. Ini perlu disikapi. Dengan sosialisasi, faktual serta implementasi program Kemenhub khusus untuk pembenahan sarana dan prasarana perkeretapian, kita juga akan sejalan meyakinkan masyarakat nantinya. Kami mendukung dengan apa yang menjadi kewenangan kami, agar program dapat dilaksanakan,” terangnya.


Wardarusmen juga mengungkapkan, kemacetan kendaraan pada Lebaran beberapa waktu lalu di Sumbar disebabkan karena kapasitas jalan tidak sesuai dengan jumlah kendaraan yang ada dan kendaraan yang masuk ke Sumbar.


Solusinya menurut Wardarusmen dengan menggunakan sarana kereta api. “Sekarang banyak reaktivasi jalur KA dan penambahan jalur baru. Ini sangat bermanfaat dalam mengatasi kemacetan. Karena naik kereta api hemat biaya, hemat lahan dan bisa angkut masyarakat dengan jumlah banyak,” ucapnya.(sar)