PILIHAN REDAKSI

Kapolres 50 Kota Berikan Bansos Untuk Masyarakat Kurang Mampu

INFO|Limapuluh Kota - Kepala Kepolisian Resor 50 Kota AKBP Ricardo Condrat Yusuf, S.H., S.I.K., M.H., melaksanakan program “Bantuan Kemanus...

Budaya

Opini

Mentawai

Padang Panjang

Peristiwa

Pariwara

RAGAM

Marhaban ya Ramadhan, Cerint Iralloza Tasya Bacalon DPD RI dari Independen Ucapkan Selamat Menunaikan Ibadah Puasa Ramadhan 1444 H
Tuesday, March 21, 2023

On Tuesday, March 21, 2023

 

Cerint Iralloza Tasya Bakal Calon DPD RI Sumbar.


INFONUSANTARA.NET -- Bakal calon DPD RI Sumbar dari independen Cerint Iralloza Tasya menyampaikan selamat memasuki bulan suci Ramadan 1444 H kepada segenap masyarakat Sumbar, yang mana puasa pertama akan dimulai pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023.


“Marhaban ya Ramadan. Saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan kepada umat muslim, khususnya masyarakat Sumbar,” ujar Cerint, Minggu (19/3/2023).


Menurut Cerint, puasa merupakan wadah bagi umat muslim untuk melatih diri dalam mengendalikan hawa nafsu, dan memperbanyak amaliyah, untuk membantu sesama yang membutuhkan.


“Dengan tidak makan dan minum di siang hari, serta larangan lainnya, maka di situlah iman kita diuji untuk bisa mengendalikan hawa nafsu. Kemudian di bulan suci Ramadan, pahalanya berlipat-lipat ketika kita mengerjakan amaliyah,” ucap putri peduli kesehatan dan pendidikan.


Cerint mengimbau semua pihak untuk dapat menjaga kekhusyukan umat di dalam beribadah di bulan suci Ramadan. Apakah itu dalam pelaksanaan puasanya, maupun saat ibadah salat tarawih, dan lainnya, yang dilaksanakan di malam hari.


Adanya para pihak yang memanfaatkan bulan suci Ramadan untuk berpolitik, menurut Cerint asal kegiatan yang dilakukan sesuai dengan aturan dan hukum-hukum positif yang ada, tidak mengganggu ibadah, kemudian bagi masyarakat aman-aman saja, dia kira sah-sah saja.


“Asalkan itu tidak melanggar aturan yang ada saja,” tegas alumni Kedokteran Baiturahmah ini.


Mengingatkan pemerintah daerah agar bisa mengendalikan harga-harga bahan pokok yang sering mengalami kenaikan saat memasuki bulan puasa, dan menjelang Hari Raya Idul Fitri.


“Beban ekonomi masyarakat yang baru mencoba bangkit setelah terpuruk akibat pandemi Covid-19, seharusnya tidak dibebani lagi dengan naiknya harga-harga bahan pokok, apalagi di bulan puasa Ramadan pula,” tukasnya.


Semoga saja Ramadan tahun ini, lanjutnya, dapat dilalui dengan khusyuk, dan sampai pada hari kemenangan Idul Fitri.(*)

Sumbar Jadi Pilot Project Sekolah Lapangan Pertanian Udara Bersih, Field Indonesia
Thursday, March 09, 2023

On Thursday, March 09, 2023

 



INFONUSANTARA.NET  --Yayasan FIELD INDONESIA melakukan Pelatihan Fasilitator Sekolah lapangan Pertanian Udara Bersih Indonesia bagi Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Provinsi Sumatera Barat. Pelatihan berlangsung dari tanggal 8-15 Maret 2023 di UPT Balai Diklat Pertanian Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat.


Pelatihan ini di buka oleh Dr.Heru Setyoko, MM, Direktur Field Indonesia. Selain itu juga dihadiri oleh Hillario Padilla, Regenerative Agriculture Advisor Earth Foundation dan Tim Fasilitator FIELD Indonesia.


“Program UDARA BERSIH INDONESIA (UBI) telah dilaksanakan mulai Februari 2020-Maret 2024, dalam upaya mitigasi perubahan iklim dengan mengurangi pembakaran lahan pertanian di Kalimantan dan Sumatera, memberikan pelatihan dan praktik Pertanian yang dapat menciptakan udara bersih, penguatan kelembagaan petani, dan meningkatkan pendapatan petani,"ujar Heru, dalam sambutanya.


Heru mengatakan daerah Sumbar dipilih sebagai pilot project program Pertanian Udara Bersih ini karena dukungan swluruh pihak di daerah Sumatera Barat dan antusias pelaku pertanian untuk menerapkan program pertanian ini.


Pernyataan tersebut pun dibenarkan oleh Plt Kadis Pertanian Provinsi Sumatera Barat, Ferdinal Asmin.


"Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Khususnya Dinas Pertanian sangat mendukung program Pertanian Udara Bersih karena tujuan nya selaras dengan visi dan misi serta progul prioritas kita yaitu meningkatkan pendapatan petani. Sesuai pula dengan konsep pertanian pokok murah yang saat ini sedang diterapkan petani mandiri di Sumatera Barat,"ucap Ferdinal Asmin.


Menurut Fasilitator Program Udara Bersih Sumatera Barat, Suhatril isra, Pelatihan ini diikuti oleh 40 orang Penyuluh pertanian lapangan (PPL) yang berasal dari 8 Kabupaten di Sumatera Barat yaitu Pesisir Selatan, Solok, Agam, Sijunjung, Dharmasraya, Tanah Datar, Solok Selatan dan Padang Pariaman. Setiap Kabupaten diikuti oleh 5 orang PPL dari lima Kecamatan di setiap kabupaten.


Adapun teknik yang akan dipelajari oleh PPL selama pelatihan adalah Mulsa-Tanpa Olah Tanah pada Bedengan, Ayam Serasah Dalam, Bedengan dengan Batang Kayu. Hasilnya lebih baik dan lebih stabil dan dapat menjaga keamanan pangan daripada metode konvensional.Teknik ini juga berbiaya rendah, menghilangkan kebutuhan untuk membakar, dan lebih baik untuk tanah, kualitas udara, mitigasi perubahan iklim, dan kesehatan masyarakat.


Setelah pelatihan, PPL akan melaksanakan Sekolah lapangan Udara Bersih Indonesia di daerahnya.(mns)

DPRD Sumbar Minta KPID Awasi Netralitas Lembaga Penyiaran Jelang Pemilu
Monday, March 06, 2023

On Monday, March 06, 2023

 



INFONUSANTARA.NET -- Telah bergulir tahapan pelaksanaan pemilu 2024 Wakil  Ketua DPRD Sumbar Suwirpen Suib meminta Komisioner KPID Sumbar  memiliki pekerjaan yang cukup berat yakni dalam mengawasi netralitas tayangan jelang Pemilihan Umum 2024.


“Tahun 2023 ada PR yang lebih yaitu bagaimana menjaga agar TV dan radio ini tetap dapat melakukan siaran secara cerdas, netral, terhadap Pemilu 2024,” ujarnya, Jumat 3 Maret 2024 lalu.


Hal tersebut penting untuk dicermati mengingat apabila di hitung mundur, pemilihan umum hanya tinggal hitungan 11 bulan lagi.


“Ini tahun politik, tahun yang penuh tantangan bagi semua pihak terutama teman-teman di industri penyiaran. Jadi KPID harus dapat mengawasi netralitas tayangan,” pintanya 


Melihat kondisi yang ada saat ini, ketua umum Solok Saiyo Sakato ini juga berharap adanya batasan batasan terkait dengan iklan partai politik yang saat ini menghiasi layar televisi, ada beberapa partai politik yang nota benenya juga memiliki media dengan masif lembaga penyiaran menyiarkan hal tersebut secara berulang ulang, saya melihat tidak ada keadilan disini, KPID Melalui KPI pusat hendaknya tela membuat regulasi yang jelas akan iklan politik tersebut.


Politisi Partai besutan SBY  ini  juga menerangkan, komisioner KPID Sumbar juga mengemban tugas perihal digitalisasi penyiaran yang disertai dengan masifnya berbagai konten, menyusul perkembangan transformasi digital di segala bidang. 


Untuk itu, DPRD Sumbar menekankan pula pentingnya tugas dan fungsi KPID agar lebih inovatif, adaptif, lincah dalam membumikan program-program strategis pengawasan siaran. 


“Dan penguatan pemirsa dalam hal ini literasi juga sosialisasi penyiaran yang sehat bagi masyarakat,” ujarnya


Selain menyinggung tentang iklan kampanye dan kepemiluan , wakil ketua DPRD Sumbar ini juga mengingatkan tugas yang selalu melekat pada KPI dalam mengawasi konten-konten siaran berbau kekerasan, termasuk melakukan kampanye antikekerasan seksual yang tidak menutup gender manapun, karena saat ini hal hal tersebut sangat marak terjadi di Sumatera Barat.


Menanggapi hal tersebut Ficky Tri Saputra korbid  pengawasan isi siaran KPID Sumbar berjanji akan segera berkonsultasi dengan KPI Pusat terkait hal hal yang menjadi perhatian dari DPRD Sumbar, ficky juga mengakui monopoli iklan kampanye di beberapa lembaga penyiaran sangat kental sekali di lakukan oleh salah satu partai politik, apakah itu melanggar atau tidaknya, KPID Sumbar akan segera berkoordinasi dengan KPI Pusat.


Mewakili kawan -kawan komisioner di KPID Sumbar, mantan wartawan di salah satu TV lokal ini juga berterima kasih atas masukan dan pandangan pandangan yang di berikan oleh DPRD Sumbar terkait kinerja kedepan di tahun tahun politik yang saat ini telah dimulai.


KPID Sumbar juga  pastikan, tidak akan tebang pilih kepada setiap lembaga penyiaran yang melanggar ketentuan dan tidak netral nantinya.(*)

KPID Sumbar Minta Lembaga Penyiaran Proaktif Kampanye Stunting
Friday, February 24, 2023

On Friday, February 24, 2023

 

Koordinator bidang isi siaran KPID Sumbar, Ficky Tri Saputra (kanan) bersama Eri Sendjaya,Kepala Dinas DP3AP2KB Kota Padang (kiri).


INFONUSANTARA.NET -- Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumatera Barat meminta lembaga penyiaran di Sumbar ikut berperan aktif menginformasikan program pemerintah dalam menangani stunting.  saat ini Sumbar masih dihadapkan dengan masalah gizi buruk dan stunting.


"Stunting bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi tanggung jawab bersama termasuk lembaga penyiaran. Kami minta lembaga penyiaran ikut berperan menginformasikan penanganan stunting," ujar  koordinator bidang isi siaran KPID Sumbar, Ficky Tri Saputra, Jumat (24/2/2023).


Ficky juga mengatakan provinsi ini masih dihadapkan dengan masalah gizi buruk dan stunting. Stunting ditandai dengan pertumbuhan kurang optimal sesuai dengan usianya.


Terkait permasalahan tersebut, setiap Lembaga penyiaran di harapan ikut mengkampanyekan stunting dan gizi buruk setiap pemirsa dan pendengar dari setiap lembaga penyiaran, mulai dari pencegahan hingga apa yg harus dilakukan apabila terdapat anggota keluarga yang masuk kedalam kategori stunting.


'Lembaga penyiaran juga menjadi pejabat berwenang mulai dari kepala daerah baik itu gubernur hingga bupati dan walikota serta kepala dinas kesehatan untuk bisa memberikan informasi yang benar akan stunting itu sendiri," ujar ficky .


Sementara itu Eri Sendjaya,Kepala Dinas DP3AP2KB Kota Padang  menambah, saat ini pemerintah terus menggalakkan program pencegahan stunting, dengan melahirkan berbagai inovasi dan program, salah satunya “Gerakan 1000 Telur” yang dicanangkan oleh salah satu kecamatan di kota Padang.


Eri Sendjaya mengatakan agar terminimalisir potensi anak stunting, pertumbuhan janin sejak di dalam kandungan harus diperhatikan.


"Ibu-ibu hamil makanlah yang banyak dan bergizi, penuhi protein hewani, agar pertumbuhan anak ideal. Kemudian untuk pencegahan, kita imbau calon pengantin agar menyiapkan kondisi ideal untuk hamil dan melahirkan," ungkap Eri.


Ia juga meminta agar para ibu mengunduh dan memanfaatkan aplikasi Elektronik Siap nikah dan Hamil (Elsimil). Aplikasi “Elsimil”,  akan melakukan penilaian otomatis dalam menentukan apakah kondisi calon pengantin perempuan 'ideal' atau 'berisiko' untuk hamil dan melahirkan nantinya.


Eri juga meminta kepada setiap lembaga penyiaran yang ada di Kota Padang baik itu televisi dan radio bisa bekerjasama agar permasalahan stunting bisa di minimalisir di Kota Padang.(*)

Tahun Politik! Gubernur Ajak KPID Sumbar Memainkan Perannya Memaksimalkan Pengawasan
Wednesday, February 08, 2023

On Wednesday, February 08, 2023

 




INFONUSANTARA.NET -- Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah ingatkan pentingnya pengawasan yang ketat terhadap lembaga penyiaran ditengah tahun politik agar suasana kondusif dapat terus terjaga di Sumatera Barat.


Hal tersebut disampaikan pada saat menerima kunjungan Ketua dan Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumatera Barat di Istana Gubernur, Selasa (7/2/23).


Mahyeldi menegaskan, jangan sampai konten siaran menjadi pemicu terjadinya konflik sosial ditengah masyarakat, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) berharap KPID dapat memainkan perannya dengan maksimal terkait hal tersebut.


“Gesekan antar masyarakat sangat rentan terjadi dalam tahun politik, lembaga penyiaran harus terawasi dari segi penyajian, jangan sampai kontennya menjadi pemicu, kita yakin KPID mampu untuk itu,” harap Mahyeldi


Menanggapi hal tersebut, Ketua KPID Sumbar, Rahmadi Sutrisno mengatakan dalam menjalankan fungsi KPID selalu berpedoman kepada pengawasan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS), sementara untuk pengoptimalan pengawasan tentu KPID butuh dukungan dari pemerintah daerah.


“Apa yang disampaikan Gubernur tadi sangat sesuai dengan tujuan kami di KPID, kami memiliki acuan yang jelas dalam pengawasan, terkait sarana prasarana monitoring tentu kami butuh dukungan dari Pemprov agar kedepan semakin baik,” ungkap Trisno.


Dalam kesempatan tersebut Gubernur Mahyeldi didampingi oleh Plt. Kadis Kominfotik, Widya Prima Hatta. Sementara dari pihak KPID Sumbar turut hadir Wakil Ketua Eka Jumiati, Koordinator Bidang Kelembagaan Edra Mardi, Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran Ficky Tri Saputra, Robert Cenedy serta Baldi Pramana. (*)

Kongres Bundo Kanduang Se Dunia Sukses, Bupati Eka Putra dan Ketua TP KK di Dapuk Penghargaan
Wednesday, February 01, 2023

On Wednesday, February 01, 2023




INFO|PADANG - Bupati Tanah Datar Eka Putra, SE. MM menerima penghargaan sebagai Inisiator dan penangungjawab Kongres Bundo Kanduang se Dunia begitu juga dengan Ketua TP PKK Tanah Datar Ny. Lise Eka Putra menerima penghargaan sebagai Ketua Pelaksana Kongres Bundo Kanduang se Dunia.


Dua penghargaan itu diserahkan secara langsung oleh Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Barat Audy Jonaldy di acara Menaiki Rumah Gadang Bundo Kanduang Minangkabau, di Komplek Mesjid Raya Sumbar, Rabu (1/2/2023).


Bupati Eka mengatakan penghargaan itu, mengambarkan sinergitas

Pemerintah Daerah (Pemda) Tanah Datar untuk terus berkontribusi pada kegiatan organisasi Bundo Kandung.


 "Alhamdulillah, penghargaan ini menjadi bentuk sinergi dalam mensukseskan program-progam yang dicanangkan organisasi Bundo Kanduang baik itu lingkup provinsi Sumbar maupun di daerah Tanah Datar," ujar Bupati Eka.


Bupati Eka menambahkan, bahwa tidak menutup kemungkinan Kongres Bundo Kandung se Dunia akan digelar untuk tahun-tahun selanjutnya.


"Insya Allah, kita akan bicarakan bersama pengurus organisasi Bundo Kanduang, terkait  pelaksanaan Kongres Bundo Kanduang se Dunia ditahun selanjutnya," ujar Bupati Eka.


Sementara itu, Wagub Audy Joinaldy mengatakan Organisasi Bundo Kanduang memiliki peran sentral dalam pembangunan masyarakat di tengah-tengah percepatan digitalisasi.


“Tentunya Bundo Kanduang memiliki peran besar sebagai penengah dan penetralisir dalam percepatan digitalisasi,” ujar Wagub Audy.


Wagub Audy mendorong agar Bundo Kanduang juga semakin proaktif meningkatkan perannya di masyarakat. Tidak hanya di bidang kebudayaan, tapi juga ekonomi, politik, pendidikan dan sektor lainnya.


“Kita yakin Bundo Kanduang mampu berpartisipasi  di segala aspek dan sendi aspek kehidupan masyarakat,” ujar Wagub Audy.


Ketua Bundo Kanduang Sumbar Puti Reno Raudhatul Hannah Thaib mengatakan, rumah gadang ini nantinya tidak hanya akan dimanfaatkan oleh Organisasi Bundo Kanduang Sumbar, tetapi juga dapat dimanfaatkan oleh semua masyarakat.


Ia pun berharap, adanya rumah gadang akan dapat semakin menggali dan mengembangkan potensi adat dan budaya Minangkabau yang selama ini terpendam akan dapat segera dimunculkan.


“Baik melalui pelatihan, penataran, diskusi, maupun perlombaan, dan sebagainya,” ujar Puti Reno Raudhatul Hannah Thaib di acara yang juga dihadiri Ketua LKAAM Sumbar Fauzi Bahar, Kepala DP3AP2KB Sumbar Gemala Ranti, serta Bundo Kanduang dari seluruh Kabupaten/Kota di Sumbar. 


Penulis : Elvi

Editor : Heri Suprianto

Viral Jadi Trending Topic Penculikan dan Kasus Kekerasan Seks Anak: Mestinya KPAID Sumbar Sudah Harus Dibentuk oleh Gubernur dan DPRD
Tuesday, January 31, 2023

On Tuesday, January 31, 2023

Ketua JPS Adrian Tuswandi


INFONUSANTARA.NET --Publik Kota Padang dan Sumatera Barat gempar dengan isu penculikan anak. Isu itu tersebar secara berantai di media sosial. 


Ketua Jaringan Pemred Sumbar (JPS) Adrian Tuswandi mengatakan, marak informasi di media sosial tentang penculikan anak dan kasus kekerasan seksual anak di Sumbar, butuh perhatian serius semua pihak. 


Untuk itu, ia mendesak Gubernur dan DPRD Sumbar segera lahirkan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Provinsi Sumatra Barat (Sumbar). 


"Ini sudah bikin parno dan panik satu provinsi ini, sudah semestinya Pak Gubernur dan Pak Ketua DPRD segera membentuk KPAI Provinsi Sumbar,’ ujar Adrian Tuswandi lewat rilisnya kepada media, Selasa (31/ 1-2023). 


KPAI ini sebuah lembaga yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 


"Pasal 74 dijelaskan bahwa: (1) Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan penyelenggaraan pemenuhan Hak Anak, dengan UndangUndang ini dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang bersifat independen (2) Dalam hal diperlukan, Pemerintah Daerah dapat membentuk Komisi Perlindungan Anak Daerah atau lembaga lainnya yang sejenis untuk mendukung pengawasan penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah," ujar Toaik biasa praktisi pers ini menyampaikan. 


Adanya diksi ‘dalam hal diperlukan’ pada UU tersebut, mestinya jangan dianggap Sumbar tidak sebuah keharusan. 


"Dasar mendesaknya jelas, kasus kekerasan seksual pada anak, terakhir banyaknya informasi kasus soal penculikan anak yang membuat warga di Sumbar panik," katanya. 


"Bahkan info itu pun viral serta jadi trending topic, mestinya KPAID Sumbar itu sudah harus dibetuk oleh Pak Gubernur dan bapak dan ibu di lembaga DPRD Sumbar,"ujar Toaik. 


Jangan sampai kata Adrian Tuswandi kedepan soal kekerasan seksual pada anak di Sumbar menjadi hal biasa dan lumrah. 

Pewarta: Novrianto Ucoxs 





Ini Tugas Dan Besaran Pendapatan Komisioner KI Sumbar, Hasil Seleksi Periode 2023 -2027 Menunggu Keputusan DPRD
Monday, January 30, 2023

On Monday, January 30, 2023

 

Adrian Tuswandi, Komisioner KI Sumbar 2 periode.(ist)


PADANG,Infonusantara.net-- Menghitung jam kayaknya, Komisi I DPRD Sumbar akan memutuskan lima Komisioner Komisi Informasi Sumatera Barat (KI Sumbar) periode 2023-2027. 


Seleksi Calon Komisioner KI Sumbar ini sudah berlangsung sejak empat bulan lebih. Komisi I DPRD Sumbar diketuai Syawal, Wakil Ketua Maigus Nazir dan Sekretaris Rafdinal sudah menyelesaikan fit and proper test 15 Calon Komisioner KI Sumbar pada tanggal 19- 20 Januari 2023. 


Terus apa sih tugas Komisioner KI Sumbar itu, menurut Komisioner KI Sumbar 2 periode, Adrian Tuswandi, tugas utama adalah menerima, memeriksa dan memutus sengketa informasi publik. 


“Tugas berdasarkan UU 14 Tahun 2008 lainnya adalah memperkuat penerapan keterbukaan informasi publik di badan publik dan memasifkan ke masyarakat bahwa informasi publik itu hak anda untuk tahu,” ujar Adrian Tuswandi, Sabtu (28/1/2023) kemarin di Padang. 


Tugas penting itu selama dua periode di KI Sumbar 2008-2019 dan 2019- 2023 dilakukan dalam bentuk monitoring evaluasi terhadap badan publik dengan indikator terukur yang ditutup dengan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik. 


Lalu ada tugas Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) 2023 ini adalah tahun ketiga IKIP dilaksanakan, merupakan program KI Pusat bersama Kementerian Koordinator  Polhukam RI melibatkan Komisi Informasi seluruh Indonesia. 


“Tugas lain memberikan supervisi dan berkoordinasi dengan seluruh stakholder badan publik dan publik,” ujar Adrian. 


Terus apa yang diperoleh komisioner KI Sumbar itu, menurut Adrian Tuswandi sebagai lembaga yang dilahirkan berdasarkan UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, penganggaran lembaga ini dibebankan kepada APBN untuk KI Pusat dan APBD untuk KI provinsi, kota dan kabupaten. 


Komisioner KI Provinsi itu di SK-kan dan dilantik oleh Gubernur, Dan di Sumbar setiap bulan Komisioner KI Sumbar ini menerima honor Rp 10 juta untuk ketua Rp 9,5 juta untuk Wakil Ketua dan Rp 9 juta untuk anggota.


"Periode pertama dulu (2014-2019) besaran honor nya Ketua Rp 7 juta, Wakil Ketua Rp 6,5 juta dan Komisioner Rp 6 juta,. Naik sejak periode KI Sumbar 2019 - 2023,”ujar Toaik biasa Adrian Tuswandi disapa berbagai kalangan di Sumbar maupun di kalangan pegiat keterbukaan informasi publik nasional. 


Selain honor, Komisioner KI Sumbar itu juga mendapatkan perjalanan dinas dalam dan luar provinsi, serta anggaran untuk peningkatan kapasitas, seperti pelatihan mediator bersertifikat maupun pelatihan lain yang berbayar (berkontribusi). 


“Untuk perjalanan dinas ini berdasarkan Pergub Sumbar terbaru Ketua disetarakan dengan Eselon ll, Wakil Ketua dan Anggota disetarakan Eselon III,” ujar Adrian. 


Siapapun Komisioner KI Sumbar periode ketiga ini terpilih, Toaik mengingatkan untuk selalu menjaga harmonisasi dengan Pemprov Sumbar, biasanya Dinas Kominfotik dan Komisi I DPRD Sumbar selaku mitra strategis KI Sumbar. 


“Menjalin kemitraan harmonis itu penting, soal independen dan kemandirian di Kl itu adanya di ruang sidang saat komisioner itu menerima, memeriksa dan memutuskan sengketa informasi publik,” ujar Toaik. (***) 


Waspada Akun Twitter Palsu, Perhatikan Tanda-Tanda Akun Resmi KAI Ini
Friday, January 27, 2023

On Friday, January 27, 2023

 


INFONUSANTARA.NET -- PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional II Sumatera Barat mengingatkan masyarakat agar waspada terhadap akun media sosial palsu yang mengatasnamakan Contact Center KAI di platform Twitter. Akun-akun palsu tersebut memiliki foto profil dengan logo KAI121 dan memiliki nama akun Kereta Api Indonesia namun dengan username yang berbeda, bukan @KAI121 yang merupakan username resmi Contact Center KAI.


“KAI menyayangkan aksi tidak bertanggung jawab oknum yang membuat akun seolah mengatasnamakan akun Twitter resmi Contact Center KAI. Masyarakat diimbau agar lebih teliti dan berhati-hati, saat berinteraksi dengan akun-akun penipuan yang mengatasnamakan akun resmi Contact Center KAI,” ujar Kepala Humas PT KAI (Persero) Divre II Sumbar Yudi. 


Akun resmi Twitter KAI121 telah terverifikasi atau memiliki ciri centang biru, memiliki username @KAI121 dengan nama akun Kereta Api Indonesia, memiliki lebih dari satu juta followers, dan telah beroperasi sejak Maret 2012. 


Akun media sosial palsu yang mengatasnamakan KAI tersebut tidak memiliki centang biru verifikasi dan jumlah followersnya masih sedikit. Akun tersebut juga kerap meminta korban menghubungi nomor WhatsApp yang tidak resmi atau pribadi dan meminta data-data pribadi pelanggan.  


Akun Twitter resmi KAI121 tidak pernah mengarahkan untuk berinteraksi melalui nomor WhatsApp pribadi. Nomor WhatsApp resmi KAI121 yaitu 0811-1211-1121 dengan ciri sudah mendapat centang hijau terverifikasi.


Yudi menambahkan, jika masyarakat menemukan akun palsu dengan ciri-ciri di atas, masyarakat dapat segera melaporkanya langsung ke Twitter melalui fitur Report atau menyampaikannya ke akun resmi KAI untuk dapat segera ditindaklanjuti. 


“Kami terus mengimbau kepada masyarakat untuk terus waspada terhadap segala jenis penipuan yang mengatasnamakan KAI melalui media sosial ataupun dengan modus lainnya. Hal tersebut untuk menghindari dampak kerugian yang ditimbulkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Akun media sosial resmi KAI hanyalah Kereta Api Kita dan KAI121 yang telah memiliki centang biru.” tutup Yudi.(Inf)


Melanggar P3SPS, Komisioner KPID Sumbar Ingatkan LP di Sumbar Tidak Latah Tayangkan Fajar Sadboy
Wednesday, January 18, 2023

On Wednesday, January 18, 2023

 

Koordinator bidang isi siaran KPID Sumatera Barat Ficky Tri Saputra

Infonusantara.net -- Komisi penyiaran daerah Indonesia Sumatera Barat ingatkan lembaga penyiaran swasta dan lembaga penyiaran public yang berjaringan  di Sumbar  untuk tidak latah menyiarkan progam acara Fajar Sadboy yang bertemakan percintaan yang saat ini ramai di layar kaca demi mengerjar rating dan jumlah penonoton.


Fajar menjadi sangat viral karena unggahan video dirinya yang menangis karena di putusi oleh sang pujaan hati. Sembari menangis Fajar berucap “Cinta Memang Tidak Selama nya Indah, Tapi Setidaknya Saya Punya Perjuangan Di Hargai”.


Koordinator bidang isi siaran KPID Sumatera Barat Ficky Tri Saputra menjelaskan , sesuai dengan peraturan komisi penyiaran Indonesia nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang pedoman perilaku penyiaran yang terdapat padang BAB ketiga tentang anak - anak dan remaja sebagai narasumber hal ini diungkapkan Ficky, Rabu (18/1/2023).


Lebih rinci Ficky menguraikan dalam PKPI tersebut setiap lembaga penyiaran dalam menyiarkan program yang melibatkan anak atau remaja sebagai narasumber wajib mengikuti beberapa ketentuan , dimana lembaga penyiaran tidak boleh mewawancari anak atau remaja dibawah umur mengenai hal hal diluar kapasitas mereka untuk menjawab pertanyaan seperti kematian, perceraian , perselingkuhan orang dan keluarga , serta kekerasan , konflik serta bencana yang menimbulkan dampa traumatik.


Tidak itu saja dalam PKPI tersebut menurut mantan koordinator liputan disalah satu TV lokal ini juga menambahkan  setiap lembaga penyiaran wajib mempertimbangkan kemanan dan masa depan anak dan remaja yang menjadi narasumber dari program siaran yang di tampilkan , dan yang terpenting menurut Ficky lembaga penyiaran menyamarkan identitas anak baik sebagai korban maupun pelaku.


Melihat kenyataan saat ini, program siaran yang viral saat ini adalah tentang Fajar Sadboy tentang drama percintaan dengan mantannya yang saat ini menjadi tontonan yang paling banyak digemari,namun faktanya merujuk kepada PKPI nomor 1 tahun 2012 tersebut fajar dan mantanya tidak tepat untuk dijadikan sebagai narasumber diluar kapasitasnya.


Ficky juga mencermati, tayangan televisi di Indonesia sering kali mengambil adegan pergaulan para pemuda-pemudi atau sindrom bintang yang dialami oleh anak-anak muda. Banyak adegan yang mencontohkan hal-hal yang tidak baik untuk kalangan anak-anak di lingkungan. Misalnya adegan percintaan, panggilan mesra, bahkan adegan-adegan bermesraan.


Hal tersebut, menurutnya, dapat mendorong anak-anak dan remaja mengerti bahwa pacaran atau bermesraan telah menjadi sebuah  wajar untuk dilakukan. Sehingga gaya dan pola pergaulan yang disiarkan di televisi maupun Youtube dapat dengan mudah ditiru anak-anak dan remaja yang psikologisnya masih labil dan mudah untuk dipengaruhi.


Fenomena progam reality show di Indonesia saling berlomba mengambil simpati masyarakat demi keuntungan semata tanpa memikirkan dampak dari tayangan tersebut untuk anak-anak sebagai generasi penerus bangsa,” terangnya


Saat ini di Sumatera Barat saat ini terdapat sebanyak 21 TV swasta dan 1 TV pemerintah , 50 radio baik milik pemerintah maupun swasta, komisioner kpid sumbar ini berharap kepada semua lembaga penyiaran untuk mematuhi setiap pedoman perilaku siaran dan program siaran atau P3SPS yang menjadi kiblat suci bagi setiap lembaga penyiaran dalam melakukan penayangan di televisi maupun radio.(*)