PILIHAN REDAKSI

Diduga Banyak Langgar Aturan, Izin dan Bagunan Serta Aktivitas Bule di Katiet Perlu di Pertanyakan

INFO|MENTAWAI -  Keberadaan turis di wilayah Dusun Katiet, Desa Bosua, Kecamatan Sipora Selatan seakan tidak terawasi dengan ketat, dimana ...

Budaya

Opini

Mentawai

Padang Panjang

Peristiwa

Pariwara

Hendra Irwan Rahim Dukung Penguatan Lembaga KPID SUMBAR

 


INFONUSANTARA.NET --Anggota Komisi 1 DPRD Sumbar Hendra Irwan Rahim memandang lembaga komisi penyiaran daerah Indonesia Sumbar merupakan ujung tombak pengawal undang - undang penyiaran di Sumatera Barat. 


Dalam amanah undang -undang penyiaran tersebut KPID memiliki tupoksi untuk mengawasi aktivitas lembaga penyiaran swasta maupun pemerintah baik radio dan televisi yang bersiaran dan berizin di daerah Sumatera Barat. 


Dalam menjalankan tupoksi tersebut KPID Sumbar diatur dalam peraturan kepenyiaran dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran.


Hendra Irwan Rahim memandang,KPID Sumbar perlu lebih di perkuat lagi dengan peraturan daerah tentang penyiaran Sumatera Barat. Dengan adanya Perda tersebut, akan mampu mengatur lebih jauh kewenangan KPID Sumbar dan mampu mengakomodir hak masyarakat Sumbar dalam mendapat informasi berimbang yang sesuai kearifan lokal. "Dan tentu saja juga di harapkan mengatur tentang regulasi badan usaha penyiaran yang di bertujuan meningkatkan ekonomi masyarakat lokal, "terang mantan Ketua DPRD Sumbar periode 2004 2019 ini.


Sementara itu, komisioner KPID Sumbar Endra Mardi yang merupakan koordinator bidang lembaga KPID Sumbar, memandang penguatan lembaga KPID di bidang perda akan mampu memaksimalkan kinerja KPID dalam menjalankan fungsi pengawasan lembaga penyiaran, baik dari segi isi siaran, sdm pelaku penyiaran maupun regulasi etika bisnis penyiaran di sumatera barat. 


"Saat ini KPID sudah maksimal menjalankan kerja dalam hal pengawasan isi siaran. Terbukti lembaga penyiaran baik radio dan televisi sudah mulai menunjukan kualitas isi siaran mereka. Namun, dari sisi lain, KPID belum di topang dengan peraturan penyiaran lokal, sehingga belum mampu mengakomodir kepentingan daerah baik provinsi maupun kabupaten kota di Sumbar.


Buktinya lembaga penyiaran televisi berjejaring daerah belum mampu bersiaran 100 wilayah Sumbar. Dengan adanya perda, kami berharap dapat mengatur regulasi tersebut, sehingga dapat memenuhi kebutuhan hak masyarakat sumbar di bidang penyiaran. 


"Dalam rangka mewujudkan perda tersebut, KPID akan terus melaksanakan kampanye guna mendapatkan dukungan dari seluruh stackholder dan masyarakat di Sumbar,"ucapnya.(Inf)

Sebelumnya
« Prev Post
Selanjutnya
Next Post »