PILIHAN REDAKSI

Upaya Lakukan Pemulihan Pasca Banjir Bandang, Bupati Sijunjung Perintahkan Seluruh Stakeholder Terkait Turun Meninjau Lokasi Pasca Banjir

  Turun ke Lokasi Pasca Banjir Kepala BPBD Sijunjung, Henry Chaniago, Kepala Dinas Perkim LH, Dinas PUPR dan didampingi oleh Camat Kupitan s...

Budaya

Opini

Mentawai

Padang Panjang

Peristiwa

Pariwara

Sijunjung

Solusi Masalah Kulit dan Wajah,Klinik Kecantikan Axella Padang Aesthetic & Antiaging Soft Launching Berikan Promo 30 Persen
Sabtu, Mei 21, 2022

On Sabtu, Mei 21, 2022

 

Walikota Padang Hendri Septa potong tumpeng di launching Klinik Kecantikan Axella's Padang Aesthetic & Antiaging 

INFONUSANTARA.NET -- Solusi untuk masalah kulit dan wajah, kini telah hadir Klinik kecantikan Axella Padang Aesthetic & Antiaging di Jl. Bandar Purus No.75, Padang Pasir, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang pada Sabtu (21/5/2202).


Owner Klinik Axella Padang Maidestal Hari Mahesa dan dr. Wulan Harahap Mbiomed (AAM) mengatakan, klinik kecantikan merupakan solusi untuk mengatasi masalah kulit sekaligus klinik konsultasi kesehatan dan menawarkan berbagai treatment berbeda dibandingkan klinik kecantikan lainnya.


"Kami menyediakan treatment dan konsultasi anti penuaan bagi warga kita di Padang terkait kesehatan kulit wajah yang mungkin belum ada di salon kecantikan lainnya," ujar Maidestal Hari Mahesa.



Selain konsultasi treatment dan antiaging, Klinik Kesehatan Axella Padang memiliki peralatan lengkap serta produk yang telah memiliki izin BPOM. Kemudian klinik Pratama Axella Padang merupakan cabang keenam, dan salon kecantikan premium di Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar).


"Axella Padang merupakan klinik cabang keenam selain yang berada di Bangko, Jambi, Dharmasraya, Bungo, dan Tungkal. Semoga dengan hadirnya klinik kecantikan kita ini bisa menjadi solusi sehat dan anti penuaan," terang. Maidestal.


Selain itu sambung Maidestal Hari Mahesa bahwa akan membuka cabang Klinik Axella di Pasaman, Solok dan Payakumbuh.


"Ini menandakan bahwa sudah banyak warga kita di Sumbar melakukan treatment dan perhatian terhadap kesehatan kulit. Semoga investasi bidang kesehatan di daerah kita terus berkembang," ungkapnya.


Manajer Axella Padang Vhannya Putri Harimahesa menyampaikan, klinik melayani berbagai masalah terutama pada wajah, dengan layanan konsultasi seperti medical facial, relaksasi treatment facial ultimate, facial laser double glowing, chemical peeling (jerawat, flek, glowing).


Selanjutnya mikrodermabrasi, jetpeel oxy, laser (flek hitam, peremajaan, jerawat, glowing). Laser (penghilang bulu, pembuluh darah, tatto).


"Untuk perawatan kecantikan kami menawarkan harga 50 ribu hingga 1 juta rupiah sesuai kebutuhan masing-masing pasien maupun pelanggan Axella Padang. Kami juga berikan promo bagi pelanggan 30 persen untuk setiap kebutuhan," ucap Vhannya Putri Harimahesa, saat Grand Opening di Padang.


Vhannya Putri Harimahesa menyebut agar tidak ragu datang ke klinik kecantikan Axella Padang untuk mengatasi masalah kulit wajah, karena Axella Padang ditangani para ahli dan dokter yang telah mengantongi sertifikat resmi termasuk produk berlisensi izin BPOM.


Walikota Padang Hendri Septa secara resmi membuka Klinik kecantikan Axella Padang Aesthetic dan Antiaging.


Walikota Padang Hendri Septa mengatakan, bangga dan bahagia karena banyak usaha bermunculan dan termasuk klinik kecantikan di kota Padang. 


"Alhamdulillah, kondisi pandemi tidak menghambat investasi di Padang bahkan makin membuka peluang membangun ekonomi daerah," ungkap Hendri Septa.


Semoga klinik kecantikan Axella Padang aesthetic dan antiaging

terus berkembang dan semoga jadi pilihlah, tidak hanya bagi Padang tapi untuk warga Sumatera Barat.


"Saya senang dengan hadirnya klinik kecantikan ini sehingga menambah investasi bagi Padang dan memberikan perawatan untuk warga kita di Sumatera Barat," ungkap Hendri Septa didampingi istri. (*)

Sistem Pengkaderan NU Semakin Baik, Suleman Tanjung Bantah Pernyataan Andi Jamaro
Senin, Maret 21, 2022

On Senin, Maret 21, 2022

 



INFONUSANTARA.NET - Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) H Suleman Tanjung menyayangkan sekaligus membantah pernyataan Mustasyar PWNU Sulawesi Selatan (Sulsel) Dr. H. Andi Jamaro Dulung, yang menyebutkan bahwa moratorium PKPNU, MKNU dan KARTANU bakal mengamputasi atau membuat NU Lumpuh. 


Menurut Suleman Tanjung, pernyataan itu sangat keliru. Justru dengan moratorium PKPNU, MKNU dan KARTANU, akan memperbaiki sistem pengkaderan NU sehingga akan lebih eksis, lebih maju dan lebih dibutuhkan masyarakat hari ini. "Organisasi besar itu butuh perbaikan, termasuk pengkaderan," tegasnya.


Diterangkannya, dengan pola pengkaderan yang baik,  seorang kader diciptakan sanggup menjalankan amanat, mempunyai kapasitas pengetahuan dan keahlian, pemegang tongkat estafet kelangsungan suatu organisasi.  


Kader merupakan ujung tombak sekaligus tulang punggung keberlangsungan sebuah organisasi. "Mereka,  bukan saja diharapkan eksistensi organisasi tetap terjaga, melainkan juga diharapkan kader bisa membawa misi gerakan dari organisasi," terangnya.


Menurut Suleman Tanjung, Andi Jamaro Dulung tak pantas menyebutkan hal itu,  apalagi dia adalah seorang  senior di lingkungan NU. Seharusnya dia lebih mendukung program NU agar lebih maju ke depan. Memberikan semangat para nahdliyin bukan malah melemahkan," tegas pria yang akrab disapa bang Tanjung itu. 


Suleman Tanjung yang juga Sekretaris PWNU Sumbar, menyebutkan, kebijakan PBNU dalam moratorium pengkaderan itu adalah untuk menyempurnakan sistem pengkaderan di PBNU dengan menyesuaikan perkembangan zaman 


"PBNU tentu menyesuaikan kebutuhan masyarakat dan organisasi dan kualitas kader yang militan profesional dalam hal berhikmah di lingkungan NU dan  di tengah masyarakat,"  terang Suleman.


Perlu diketahui, lanjutnya, mulai kemarin dan beberapa bulan ke depan, khususnya bidang organisasi kaderisasi dan keanggotaan (OKK), PBNU sedang merumuskan model pengkaderan yang pas untuk kebutuhan masyarakat lewat PBNU. 


"Sangat tidak rasional jika disebut PBNU lemah. Sampai hari ini NU tetap eksis sampai ke bawah," bebernya.


Suleman Tanjung menegaskan, apa yang menjadi keputusan Ketum PBNU sangatlah tepat dan bijak. Kita juga sangat mendukung sepenuhnya.


PBNU sudah merampungkan konsep pengkaderan NU secara integratif, berjenjang, dan berkelanjutan. Dalam sistem kaderisasi NU yang baru, pengkaderan akan dilakukan secara berjenjang, yakni tingkat dasar (basic training), menengah (intermediate training), dan lanjutan (advance training). Namun, semua proses pengkaderan di lingkungan NU dan badan otonom tetap akan diakui. (*)

Pertemuan Dengan Korban Kekerasan Seksual, Kadiv Humas Polri : Informasi Satu Nama Berpotensi Menjadi Tersangka
Jumat, Januari 21, 2022

On Jumat, Januari 21, 2022



INFO|MANADO - Polisi masih menyelidiki kasus dugaan kekerasan seksual yang menimpa bocah 10 tahun berinisial CT di Manado, Sulawesi Utara. Dalam kasus ini, penyidik sudah memeriksa sebanyak sembilan saksi, termasuk tiga orang dokter.


Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan, laporan dugaan kekerasan seksual tersebut sudah dilaporkan pada 28 Desember 2021. Saat ini proses penyelidikan sedang berlangsung.

“Penyidik telah melakukan observasi rumah korban yang diduga sebagai tempat terjadinya perkara dan melakukan koordinasi dengan dokter kandungan, dokter anak dan dokter forensik serta melakukan visum,” kata Dedi dalam keterangan tertulisnya, Jumat (21/1/2022).

Lebih lanjut, jenderal bintang dua ini menuturkan penyidik juga akan melakukan gelar perkara untuk menaikkan kasus ini menjadi penyidikan.

Selain melakukan penyelidikan dan penyidikan, Kapolda Sulawesi Utara Irjen Pol Mulyatno bersama Kapolresta Manado dan penyidik Polresta Manado juga mengunjungi Rumah Sakit Kandou untuk memberikan penguatan dan penghiburan kepada korban dan keluarga.

Dari hasil pertemuan dengan korban, didapati informasi satu nama yang menjadi terduga pelaku kekerasan seksual terhadap korban. Satu nama tersebut nantinya berpotensi menjadi tersangka dan akan dilakukan penangkapan.

“Rencana tindak lanjut besok hari akan melangsungkan rilis dengan mengundang mitra pemerhati anak, psikolog anak, serta UPTD (Unit Pelayanan Tehnis Daerah) Provinsi Sulut yang membidangi perlindungan, perempuan dan anak,” katanya.

Sebelumnya, Seorang bocah 10 tahun di Manado, berinisial CT menjadi korban kekerasan seksual. Ibu korban, berinisial HS meminta bantuan kepada Anggota DPR Dapil Sulawesi Utara (Sulut), Hillary Lasut, dengan mengunggah video di media sosial.

Unggahan video ibu korban kekerasan seksual di media sosial tersebut, akhirnya viral. Peristiwa tersebut kata HS, sudah dilaporkan ke Polresta Manado pada 28 Desember 2021. Dia memohon agar menyelesaikan kasus itu hingga tuntas.

“Saya memohon agar ibu membantu saya membantu saya menyelesaikan kasus ini, karena anak saya seperti cacat,” kata dia dikutip Rabu (19/1/2022).

Dalam video berdurasi satu menit itu, ibu korban kekerasan seksual itu mengaku sampai saat ini hanya bisa melaporkan kasus tersebut ke Polresta Manado, dan masih terus menunggu hasil penyelidikannya. “Sampai saat ini anak saya masih kritis,” ujarnya.

Dari informasi yang berhasil dihimpun, diketahui peristiwa kekerasan seksual itu terjadi pada 7 Desember 2021 lalu. Korban sendiri saat ini mendapatkan perawatan intensif di RSUD Prof. Kandou, (*).

Terpilih Secara Aklamasi, Asni Fitri Dipercaya Nahkodai DPD LPPKI Pekanbaru Periode 2022-2025
Senin, Januari 17, 2022

On Senin, Januari 17, 2022



INFONUSANTARA.NET - Lembaga Perlindungan dan Pemberdayaan Konsumen Indonesia (LPPKI) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Kota Pekanbaru- Riau menyelenggarakan Musyawarah Daerah I dalam rangka pemilihan ketua  LPPKI DPD Kota Pekanbaru -Riau masa Bhakti  2022 - 2025 pada Minggu (16/01/2022) di Kota Pekanbaru.


Musda dibuka oleh Dewan Pimpinan Nasional (DPN) LPPKI yang diwakili oleh Daherman Boy SE.Akt. dab diikuti oleh utusan para Pimpinan Cabang kecamatan (DPC) Kota Pekanbaru.


Dalam Musda I ini terpilih secara aklamasi untuk ketua yakni Asni Fitri.S.Kom, seorang aktivis di Kota Pekanbaru yang berasal dari kota hujan Padang panjang.


Dalam sambutan singkatnya mengatakan terimakasih atas kepercayaan keluarga besar LPPKI dan peserta Musda telah mempercayainya untuk memimpin LPPKI DPD Kota  Pekanbaru untuk tiga tahun kedepannya.


Ketua terpilih dibantu oleh dua orang Wakil ketua langsung ditetapkan yaitu Aris Fadilla.SH dan Alfiera Gaffar.SE.dan dalam waktu dekat akan segera menyusun kabinet kerja untuk diteruskan ke kantor pusat DPN LPPKI di Kota Padang untuk diterbitkan surat keputusan (SK) kepengurusan agar pengurus mempunyai legalitas untuk menjalankan program kerjanya.


Sementara itu Ketua Umum DPN- LPPKI Azwar Siri SH, ketika dihubungi via ponselnya mengatakan, bahwa beliau tidak bisa menghadiri musda tersebut namun telah mengirim perwakilannya.


Lebih lanjut disampaikan, ia  mengucapkan terimakasih atas  terlaksananya Musda I LPPKI Kota Pekanbaru tersebut. Dan Asni Fitri .S.Kom.adalah wanita pertama yang memimpin LPPKI karena yang sudah adalah laki-laki semua. 


"Berharap pada ketua terpilih dapat segera menyusun kabinet kerja dan program kerja untuk mewujudkan Visi dan Misi LPPKI dalam rangka membantu masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen," pungkas Azwar Siri mengakhiri.(Rj)

Gaji Ditabung Hingga Tidur dengan Buku, Begini Kisah Bintara di Polda Sumbar Demi Kejar Gelar Doktor!
Sabtu, Januari 15, 2022

On Sabtu, Januari 15, 2022




INFONUSANTARA.NET – Menjadi seorang polisi tentunya menjadi pilihan bagi setiap orangtua untuk anak-anak mereka. Dalam pandangan masyarakat, seorang polisi adalah sosok yang sangat berwibawa dan gagah. Namun, beberapa tahun belakangan, polisi kerap menjadi bahan hujatan masyarakat karena tindakan sejumlah oknum.


Tapi, tidak semua polisi memiliki perilaku yang menyimpang, masih ada pula yang memiliki kisah inspiratif untuk bisa menjadi contoh bagi khalayak ramai. Salah satunya adalah Bripka Reszil Mustesiswara. Tak ada yang menyangka, Bripka Reszil saat ini tengah menjalani pendidikan untuk mengejar predikat Doktor atau S3.


Pria yang dinas di Polda Sumbar saat ini bisa dibilang sebagai Bintara pertama di Sumatera Barat yang tengah mengejar gelar S3. Tak main-main, studi yang tengah dijalani oleh Bripka Reszil sebenarnya lebih diperuntukkan untuk para perwira kepolisian ataupun pejabat daerah serta ASN golongan II keatas dengan biaya yang tidak murah.



“Untuk kuliah S3 hingga menyelesaikan doktor, saya harus menyiapkan uang hingga Rp12 juta per semester. Sementara, saya hanya Bintara Polisi, belum lagi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tapi, Bripka Reszil tetap semangat untuk meraih gelar itu, padahal yang bergelar Doktor hingga Profesor di Kepolisian dominan berpangkat Jenderal,"sebutnya.


Dia pun bercerita kisahnya dari awal menjadi polisi dan saat ini sudah mendapatkan S2. Setelah menamatkan SMU pada tahun 2003, Bripka Reszil menyebut sempat mengikuti seleksi AKPOL, namun belum ada rezeki saat itu. Kemudian, mempersiapkan diri kembali untuk mengikuti seleksi AKPOL tahun 2004, tapi takdirnya hanya menjadi Bintara Polri usai ikut DITUKBA POLRI di SPN Padang Besi dengan peringkat 7 dari 534 siswa.


“Setelah dua tahun mengabdi di Kepolisian, pada tahun 2007 Bripka Reszil ikut kembali seleksi AKPOL, namun tetap tidak ada rezeki jadi Perwira Polri sumber AKPOL,” sebut Bripka Reszil Mustesiswarah, Ayah dari dua orang anak yang bernama Muhammad Feroz Relota dan Xena Halona Relota buah cintanya dari istri tercinta Meta Nora Putri.


Selama di kepolisian hingga saat ini, Bripka Reszil sudah bertugas di berbagai Fungsi Kepolisian mulai dari Ditsamapta Polda Sumbar, Sat Samapta Polresta Padang, Sat Reskrim Polresta Padang, Sat Polairud Polresta Padang, Bhabinkamtibmas Sat Binmas Polresta Padang dan saat ini di Fungsi Kepolisian yang berbeda di Polda Sumbar.


Menabung Gaji untuk Biaya Kuliah

Bripka Reszil sendiri memang disebut sebagai pria yang pekerja keras. Waktu luangnya sebagai anggota Polri diisi dengan kuliah di STIE KBP Padang untuk S1 Manajemen tanpa mengganggu waktu dinas. Setelah menamatkan S1, dia kemudian melanjutkan S2 di kampus yang sama.


“Untuk biaya, tentunya saya harus menabung Rp500 ribu setiap terima gaji untuk biaya kuliah, disamping harus menafkahi keluarga juga,” tutur Bripka Reszil.


Usai S2, Bripka Reszil sempat berpikir panjang untuk kembali melanjutkan studinya dengan alasan biaya untuk menamatkan S2 saja cukup berat, apalagi untuk S3. “Saya juga ada tanggungan biaya keluarga dengan dua anak yang masih sekolah,” sebutnya.


Setelah berpikir panjang, Bripka Reszil pun kembali melanjutkan kuliahnya dan mengambil Program Doktor Kajian Lingkungan dan Pembangunan di FE UNP Padang. Dimana, saat itu niat dia hanya mengikuti semester satu saja untuk mengetahui siapa yang mengajar, siapa yang belajar dan apa yang dipelajari. “Alhamdulillah, saya bisa mengatur waktu antara dinas dan kuliah. Semuanya tidak bentrok,” ucapnya.


“Seiring waktu dan berjalan dengan tabungan secukupnya, akhirnya saya bisa menyelesaikan semua mata kuliah dan istirahat beberapa semester untuk menabung kembali agar bisa melakukan riset dan meraih gelar Doktor tahun ini,” kata Bripka Reszil semangat.


Tertidur dengan Buku

Selain itu, Bripka Reszil sendiri mengaku tak bisa lepas dari buku untuk riset-risetnya. Di tengah sibuknya tugas sebagai anggota Polri di Polda Sumbar, Bripka Reszil selalu menyempatkan untuk membaca buku dan jurnal-jurnal international. Bahkan, sering ketika di rumah, Bripka Reszil tertidur dengan kondisi buku masih berada di pegangan tangannya.


“Bagi saya, ilmu itu adalah hal yang sangat penting bagi setiap orang. Percuma saja kita punya semuanya, kalau tak berilmu, tak ada artinya juga. Saya hanya berharap ingin memberikan yang terbaik untuk keluarga dan institusi saya,” tutup Bripka Reszil.


Terpisah, Kapolda Sumatera Barat, Irjen Pol Teddy Minahasa Putra melalui Kabid Humas, Kombes Pol Satake Bayu Setianto mengaku bangga dan sangat mengapreasiasi usaha dari Bripka Reszil untuk terus belajar. Dia menyebut, apa yang dilakukan oleh Bripka Reszil ini bisa menjadi motivasi bagi personel yang lain, terutama yang dinas di Polda Sumbar.


“Kita apresiasi penuh kepada personil yang tekun belajar dalam rangka peningkatan SDM secara pribadi. Kita ingin dia bisa menjadi contoh untuk personel kita yang lain bahwa menuntut ilmu itu penting,” tutup Satake. (**)

Pengarahan di Polda Lampung, Kapolri : Segera Respon Pengaduan dan Turun Kelapangan Dengar Aspirasi Masyarakat
Selasa, Januari 11, 2022

On Selasa, Januari 11, 2022



INFO|LAMPUNG - Usai melaksanakan peninjauan vaksinasi, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan pengarahan kepada jajaran Polda Lampung, terkait seputaran situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (sitkamtibmas), penanganan covid-19 hingga soal transformasi Polri yang Presisi.


Dia menekankan, seluruh personel kepolisian harus mau turun ke lapangan, guna menyerap aspirasi dan harapan serta kemauan dari masyarakat dan mendengar langsung keinginan dari warga, hal itu bisa dijadikan bahan evaluasi atau acuan untuk mewujudkan Korps Bhayangkara yang semakin dipercaya serta dicintai oleh warga.

“Datang ke masyarakat dengarkan apa yang mereka inginkan. Bila perlu kumpul masyarakat tingkat Polsek, Polres, Polda. Sehingga tahu apa yang harus ditingkatkan. Akan muncul trust dari masyarakat,” kata Sigit dalam pengarahannya di Polda Lampung, Selasa (11/1/2022).

Dalam hal ini, instruksi dan arahan yang diberikan bukan hanya harus dijalankan oleh Polda Lampung. Melainkan, seluruh Polda dan personel kepolisian dimanapun harus melakukan hal tersebut.

Demi semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat, mantan Kapolda Banten itu menegaskan untuk pelayanan publik harus terus ditingkatkan menjadi jauh lebih baik. Sigit tak ingin mendengar adanya pelayanan yang tidak sesuai harapan masyarakat.

Sigit menyebut, dalam semangat Polri yang Presisi, pelayanan terhadap masyarakat tidak boleh adanya perbedaan, dilakukan dengan cepat, ramah dan humanis. Dengan begitu, kata Sigit, kepolisian akan mendapatkan doa dan apresiasi dari warga yang mana itu akan berdampak pada organisasi Polri secara keseluruhan.

“Layani dengan cepat pengaduan. Sehingga masyarakat mengetahui kita melakukan respons apa yang mereka keluhkan. Cek apakah itu berjalan atau belum. Karena ini tidak mudah. Mudah diucapkan tapi sulit dilaksanakan,” ujar mantan Kabareskrim Polri itu.

Semua upaya tersebut, menurut Sigit, harus dikomandoi dengan sosok yang memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat dan pengawasan sistem yang ketat untuk menghindari adanya penyimpangan oknum kepolisian yang tidak menjalankan tugas sesuai dengan aturan.

“Ini butuh suatu kepemimpinan, pengawasan sistem yang ketat. Kita tak ingin anggota kita selama ini telah bekerja keras kemudian ada masalah hanya gara-gara kita tak memberikan bimbingan. Sehingga salah jalan terpengaruh lingkungan salah terus menjadi korban. Apalagi pelanggaran itu dilakukan bersama dan terorganisir,” ucap Sigit.

Masih terkait dengan strategi untuk wujudkan Polri yang diharapkan dekat dan dicintai masyarakat, menurut Sigit, semangat menuju Polri yang Presisi dapat dilakukan dengan menciptakan budaya untuk memulai berbuat baik dari hal-hal yang kecil setiap harinya, baik di level terbawah hingga paling atas.

“Profesionalisme apabila tak didukung etik yang benar akan terjadi pelanggaran dan penyalahgunaan wewenang. Ini dampaknya berbahaya bagi Polri. Lakukan perbaikan, apabila tak mampu bersihkan dan evaluasi. Karena banyak anggota kita yang siap kerja dan tak rela kalau institusi kita dirusak oknum yang tak bisa memahami harapan organisasi dan masyarakat,” tutur Sigit..

Sigit mengatakan, di era dewasa ini mau tidak mau, Polri harus melakukan pembenahan dan perubahan untuk menjadi lebih baik lagi. Untuk saat ini, Sigit menyampaikan, budaya yang kurang baik selama ini harus dihapuskan dengan mengganti kebiasaan yang jauh lebih positif.

“Kita berbenah kenapa anggota melakukan pelanggaran apakah terkait faktor individu yaitu pemahaman terhadap spiritualnya lemah, pengaruh negatif komunitas, tak mampu menyesuaikan kondisi yang ada dan gaya hidup yang tak sesuai dengan budaya organisasi Polri atau dari faktor organisasi yaitu regulasi yang lemah, kurangnya wawasan literasi, kurang sarana dan prasarana. Budaya yang harus diperbaiki karena warisan lama mungkin sudah tak cocok. Bukan lagi anak buah layani pimpinan,” papar Sigit.

Terkait penanganan dan pengendalian Pandemi Covid-19, Sigit memberikan apresiasi kepada seluruh jajaran kepolisian yang tidak kenal lelah berada di garis terdepan dalam hal tersebut. Kendati begitu, Sigit tetap mengingatkan untuk tidak abai dan lengah, apalagi saat ini varian Covid-19, Omicron sudah masuk ke Indonesia.

“Apa yang kita lakukan selama ini bukan pencapaian akhir, saat ini ada Omicron masuk ke Indonesia. Omicron lebih cepat lima kali walaupun tingkat fatalitas tidak setinggi varian Delta,” ujar Sigit.

Oleh karenanya, Sigit meminta agar personel kepolisian untuk terus bersinergi dengan seluruh stakeholder melakukan percepatan akselerasi vaksinasi terutama pada masyarakat lanjut usia (lansia) dan anak-anak.

“Langkah-langkah menuntaskan vaksinasi di beberapa tempat masih belum optimal. Kedua untuk antisipasi kita siapkan rumah sakit rujukan dan obat-obatan. Saat ini mumpung masih ada waktunya agar dicek kembali kesiapannya. Penguatan terhadap pemeriksaan khususnya di penyeberangan. Jemput bola agar saudara-saudara kita betul-betul sudah di vaksin karena memang peningkatan ini kalau tak bisa dikendalikan bisa jadi gelombang tiga,” jelas Sigit.

Sigit juga mengingatkan soal kebijakan vaksin booster. Ia berharap, hal ini harus dijadikan kesempatan untuk semakin menguatkan atau meningkatkan imunitas akan bahaya Covid-19 bagi masyarakat.

Dalam pengarahannya, Sigit juga menekankan soal penguatan strategi komunikasi publik, responsif terhadap peristiwa bencana alam, antisipasi konflik sosial, fenomena kejahatan konvensional, kesiapan menghadapi Pemilu, mengawal iklim investasi dan penguatan sinergitas TNI-Polri, (*).


Capaian Vaksinasi Yang Belum Capai Target 70 Persen, Kapolri Minta Untuk di Tingkatkan
Selasa, Januari 11, 2022

On Selasa, Januari 11, 2022



INFO|LAMPUNG - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau kegiatan percepatan akselerasi vaksinasi serentak seluruh Indonesia dengan hadir secara langsung di Gedung Graha Wangsa, Lampung, Selasa (11/1/ 2022).


Dalam tinjauannya, Sigit meminta kepada seluruh jajarannya di wilayah dengan bersinergi seluruh stakeholder terkait, untuk terus mengejar target vaksinasi Presiden Joko Widodo (Jokowi), khususunya di wilayah yang masih di bawah 70 persen.

“Ini secara nasional dilaksanakan vaksinasi serentak dengan target sasaran 1 juta lebih. Harapan kita, bisa terus mengejar pencapaian vaksinasi. Sehingga wilayah yang masih kurang atau di bawah 70 persen untuk segera mengejar ketertinggalannya,” kata Sigit usai meninjau percepatan akselerasi vaksinasi tersebut.

Mantan Kapolda Banten itu menekankan, kepada wilayah yang sudah mencapai atau melebihi target 70 persen, untuk segera melakukan percepatan vaksinasi terhadap masyarakat Lanjut Usia (Lansia) dan anak-anak.

“Kemudian yang sudah diatas 70, dan lansia juga sudah 60 persen, bisa segera mengejar target untuk anak-anak khususnya umur 6 sampai dengan 11 tahun, itu bisa segera dilakukan percepatan. Kita berikan target beberapa wilayah untuk bisa menyelesaikan ini dalam waktu dua minggu untuk bisa mencapai 100 persen,” ujar mantan Kabareskrim Polri tersebut.

Menurut Sigit, percepatan vaksinasi terhadap lansia dan anak-anak menjadi penting. Mengingat, saat ini telah dimulainya kebijakan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di sekolah. Dengan disegerakannya proses vaksinasi, hal itu akan meminimalisir risiko-risiko penyebaran virus corona.

“Ini menjadi penting karena PTM sudah mulai dibuka. Sehingga mau tidak mau ada potensi terjadinya kontak erat, potensi terjadinya carrier dan munculkan klaster baru apabila kita tidak antisipasi. Oleh karena itu jalan satu-satunya bagaimana lakukan akselerasi vaksinasi,” ucap Sigit.

Lebih dalam, Sigit menyebut, percepatan vaksinasi, juga merupakan kunci untuk mengantisipasi dan meminimalisir risiko dari varian baru Covid-19, Omicron.

“Kenapa kita lakukan, karena kita tahu bahwa saat ini varian Omicron sudah masuk. Sebagian besar dari masyarakat pelaku perjalanan luar negeri yang kemudian, membawa varian baru. Karena memang di luar negeri, saat ini varian omicron sedang meningkat luar biasa,” tutur Sigit.

Sigit memaparkan, varian Omicron bisa menjangkiti masyarakat yang sudah mendapatkan vaksin. Namun, tingkat fatalitas yang disebabkan menjadi rendah karena sudah mendapatkan suntikan vaksin. Hal itu berbeda dengan masyarakat yang belum mendapatkan vaksinasi, tingkat risikonya jauh lebih tinggi.

“Kita jaga masyarakat yang rentan, usia lansia dan yang memiliki komorbid yang belum sempat divaksin. Dan ini tentunya akan berdampak. Yang kurang baik apabila ini sampai terjangkit. Karena itu dalam kesempatan ini saya imbau untuk masyarakat, yang belum vaksin segera datangi gerai yang ada, segera hubungi titik-titik vaksinasi yang sudah disiapkan baik oleh Pemda, Kapolda dengan bekerjasama dengan TNI, seluruh relawan, BINDA, BKKBN, supaya kita yakin keluarga kita betul-betul sudah divaksin. Karena ini sudah didepan mata. Kita sudah bisa menjaga dalam waktu 167 hari lebih angka stabil. Tapi kalau varian baru ini masuk maka tren mulai meningkat ini harus kita jaga,” papar Sigit.

Oleh karena itu, Sigit tak lelah kembali menghimbau dan memberikan edukasi kepada masyarakat, untuk segera dan tidak takut melakukan vaksinasi serta menerapkan protokol kesehatan (prokes) dengan kuat dan disiplin.

“Karena itu kita dorong bagaimana kembali ingatkan masyarakat untuk betul-betul melaksanakan protokol kesehatan dengan baik, gunakan masker, jaga jarak, dan kemudian mulai lakukan kegiatan tracing dan testing yang baik manakala di satu wilayah, ditemukan terjadinya klaster. Karena ini memang betul-betul harus kita laksanakan. Sekali lagi percepat vaksin, tetap pakai masker dan betul-betul laksanakan prokes dengan baik,” kata Sigit.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolri juga melakukan dialog interaktif secara virtual pelaksanaan vaksinasi serentak ini di wilayah, Papua, Sulawesi Barat, Sumatera Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan DKI Jakarta.

Saat memberikan pengarahan, Sigit berharap beberapa wilayah yang sudah mencapai target 70 persen, untuk segera bergerak untuk menuju ke capaian 100 persen. Ia menyebut, beberapa daerah memiliki target waktu tersendiri guna meraih 100 persen, mulai dari dua minggu, satu bulan hingga kurang dari 10 hari.

“Karena itu saya minta kepada wilayah lain yang capaiannya masih di bawah 70 atau sudah 70 namun usia lansia belum sampai 60 persen apalagi anak-anak dan anak remaja. Tolong ditingkatkan. Kemudian, ingatkan kembali ke masyarakat terkait masalah prokes. Karena memang ini varian baru kecepatan penyebarannya dalam waktu lima menit sudah bisa menular dan menyebar. Walaupun secara fatalitas risikonya rendah. Namun demikian terhadap yang belum divaksin ini tentu berbeda,” tutup Sigit, (*).


380 Personel Polda Papua di Kerahkan Bantu Penanganan Banjir dan Longsor di Jayapura
Minggu, Januari 09, 2022

On Minggu, Januari 09, 2022



INFO|PAPUA -  Polda Papua menurunkan sebanyak 380 personel yang terdiri dari Satbrimob, Samapta dan Polairud untuk membantu Polres Jayapura dan Jayapura Kota dalam penanganan banjir dan longsor yang terjadi di kota tersebut.


Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Ahmad Musthofa Kamal mengatakan, Kapolda Papua Irjen Pol Mathias D Fakhiri memimpin langsung para personel menuju lokasi titik banjir dan longsor, untuk selanjutnya melakukan evakuasi atau pertolongan kepada para korban.

“Para personel melakukan penanganan secara terpadu dengan instansi terkait pada titik terjadinya longsor, pohon tumbang dan terdapat material akibat longsor di jalan raya dan pembersihan saluran Irigasi/drainase atau got yang menyumbat aliran air,” kata Kamal dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (8/22)

Selain Kapolda, kata Kamal, para pejabat utama Polda Papua dilibatkan langsung untuk turun ke lapangan memimpin proses penanganan bencana alam banjir dan longsor.

Para personel yang diturunkan juga melakukan patroli untuk mengecek perkembangan sekaligus memonitor bertambahnya korban jiwa. Kemudian memberikan imbauan kepada masyarakat untuk waspada adanya curah hujan lanjutan yang cukup deras.

Kamal menambahkan, rapat koordinasi juga sudah dilakukan bersama dengan forkopimda Kota Jayapura. Hasilnya jajaran forkopimda mendirikan tempat penampungan untuk pengungsi yang berpusat di Balai Diklat Sosial Tanah Hitam. Surat Keputusan (SK) status tanggap darurat juga akan segera dibuat oleh Wali Kota Jayapura.

“Kemudian mendirikan posko induk di GOR Waringin dengan 3 posko pembantu (Organda, Pasar Yautefa dan SMA 4 Jayapura),” ujarnya kepada media, (9/1/2022).

Personel Polda dan forkopimda juga membantu pengurusan surat atau dokumen yang hilang akibat bencana.

“Makanan yang dibagikan kepada masyarakat terdampak dalam bentuk siap saji di 4 Distrik (Jayaapura Utara, Jayapura Selatan, Abepura dan Heram) oleh Dinas Sosial sebanyak 3 kali sehari,” katanya.

Total korban meninggal dunia akibat banjir dan longsor di Kota Jayapura sebanyak 7 orang dan luka-luka sebanyak 4 orang. Untuk korban selamat dievakuasi ke Rumah Sakit terdekat diantaranya RS DOK II Jayapura, RS Provita Jayapura dan RS Bhayangkara Jayapura.

“Kejadian bencana alam tanah longsor yang menyebabkan korban meninggal dunia dikarenakan curah hujan yang cukup tinggi melandah wilayah Kota Jayapura,” katanya.

Adapun wilayah bencana tanah longsor yang paling parah terdapat di wilayah Jayapura Utara dengan 4 titik Tanah Longsor antara lain Nirwana I Bhayangkara, APO Kali, dan Kloofkamp.

Untuk wilayah genangan air atau banjir yang terparah berada pada distrik Abepura yaitu Perumahan Organda, Kali Acai, dan Kompleks Pasar Youtefa dan Distrik Jayapura selatan yaitu wilayah pemukiman kompleks SMAN 4 , PTC Entrop  dan Hamadi. Sedangkan untuk wilayah Kabupaten Jayapura banjir terparah terjadi di Perumahan BTN Gajah Mada Yahim Sentani, Areal Stadion Lukas Enembe.

“Untuk saat ini genangan banjir sudah tidak ada, yang tersisa hanya material bekas banjir dan tanah longsor dan sedang dibersihkan oleh personel gabungan TNI-Polri dan Pemerintah setempat,” katanya, (*).

Kadiv Humas Menyambut Baik Upaya Nyata Kelompok KKB Kampung Ambaidiru Menyerahkan Diri dan Kembali Kepangkuan NKRI
Minggu, Desember 19, 2021

On Minggu, Desember 19, 2021



INFO|JAYAPURA - Kelompok KKB Kampung Ambaidiru Distrik Kosiwo menyerahkan diri untuk kembali kepangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Penyerahan diri kelompok KKB kampung Ambaidiru ini melalui Polres Yapen.


Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menjelaskan, TNI-Polri mempunyai komitmen yang tinggi untuk menjaga wilayah kita, dimana masyarakat Yapen telah kami anggap sebagai bagian dari keluarga kami TNI-Polri termasuk juga pemerintah daerah tidak tinggal diam.


“Maka dari itu pasca-kita melaksanakan kegiatan penegakan hukum kemarin, kita terus melakukan upaya penegakan secara persuasif dan humanis untuk memberikan pemahaman serta meyakinkan saudara-saudaraku semuanya bahwa aparat TNI-Polri yang ada di Kepulauan Yapen ini bukan sebagai musuh tapi sebagai keluarga,” kata Dedi, kepada wartawan, Minggu (19/12/2021).

Menurut Dedi, pihaknya hadir untuk membantu Pemerintah Daerah dalam membangun Kepulauan Yapen dan membantu percepatan kesejahteraan untuk bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat, dari sisi pendidikan dan dari sisi kesehatan.

“Saat ini kita juga fokus melindungi masyarakat serta menjaga masyarakat dalam menyongsong perayaan Hari Natal di tanggal 25 Desember di tahun 2021, kita harus pastikan bahwa perayaan natal berjalan dengan damai, aman, sukacita dan penuh hikmat sehingga saudara kita semua yang merayakan Natal dapat melaksanakan ibadah dengan tenang,” ujar Dedi.

Ia menambahkan bahwa kami menyambut baik upaya nyata dari semua pihaknya yang telah menyerahkan diri dan menyatakan bahwa kita semua adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Papua dari dulu adalah Indonesia, Indonesia adalah Papua jadi sudah tidak ada lagi perjuangan – perjuangan yang di luar, tidak ada lagi yang namanya perjuangan mengatas namakan Papua Merdeka atau west Papua, Papua Barat,” ucapnya, (*).

Dugaan Penyelewengan Pengadaan Mobil Ambulance Dinas PMDT di Laporkan Ormas Pekat IB di Kejati Lampung
Senin, Oktober 25, 2021

On Senin, Oktober 25, 2021

INFO|LAMPUNG - Anggaran pengadaan mobil ambulance tahun 2019 di Dinas PMDT Provinsi Lampung yang semula di kira tersimpan rapi, akhirnya tercium diduga adanya penyelewengan.


Pengadaan mobil ambulance ini anggarannya cukup fantastis capai miliran rupiah yang di duga tidak terealisasi semuanya. Fasilitas tersebut sudah di bagikan kedesa-desa sebagai calon penerima yang tertera sebanyak 50 unit kendaraan di sebar keseluruh kabupaten Provinsi Lampung.

Berdasarkan temuan dari tim investigasi ormas DPW Pekat IB Provinsi Lampung, beberapa desa yang tidak mau di sebutkan namanya hingga sampai saat ini belum terima mobil ambulance saat di konfirmasi.

Menyikapi persoalan tersebut, Ketua ormas DPW Pekat IB Provinsi Lampung, Novianti, SH mengambil sikap tegas dengan melayangkan surat somasi ke pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Transmigrasi (PMDT) Provinsi Lampung.

Bahkan dua kali di layangkan surat somasi terkait pengadaan mobil ambulance ini, pihak dari Dinas PMDT tidak ada memberikan tanggapan, seolah terkesan menyepelekan, ketusnya.

Berangkat dari persoalan itu, Senin 25 Oktober 2021, Wakil Ketua Bidang Infokom DPW Pekat IB Provinsi Lampung, Joni Firmansyah datangi Kejati Provinsi Lampung untuk melaporkan dugaan penyelewengan anggaran pengadaan ambulance di Dinas PMDT.

Terpisah, Ketua Infokom DPW Pekat IB Provinsi Lampung, Saudi Abdi mengatakan, dugaan penggelapan dana hibah pengadaan mobil ambulance ini sangat tidak sesuai dengan anggaran yang ada.

“Kami menduga dana tersebut di korupsi di perkirakan sekitar 4,4 miliar dan laporan yang sudah masuk di kejati Provinsi Lampung akan kami kawal” ucapnya.

Dugaan penyelewengan anggaran pengadaan mobil ambulance ini, Saudi Abdi menegaskan kepada pihak Kejati Provinsi Lampung agar profesional dalam mengungkap dugaan tindak pidana korupsi serta transparan, pungkasnya, (**).