Fhoto Ketua Ormas DPD Pekat IB Mentawai, Suharman
MENTAWAI,infonusantara.net – Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Mentawai setiap hari besar di hari pertama kerja pasca cuti bersama selalu melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) terhadap ASN untuk memastikan kehadiran setiap pegawai.
Namun, sidak yang di lakukan masih belum memberikan perubahan hanya sebatas menjalankan sidak terhadap ASN, adapun tindakan yang diberikan juga tidak diketahui publik.
Seharusnya sidak yang di lakukan di jajaran pemerintahan Mentawai di hari pertama kerja pasca cuti bersama memberikan dampak dan perubahan sehingga ada efek jera terhadap pegawai dan disiplin menjalankan tugas.
“Kalau hanya sebatas melaksanakan sidak tanpa ada penindakan serta efek jera tehadap pegawai percuma saja di lakukan” kata Ketua Ormas DPD Pekat IB Mentawai, Suharman kepada media, Selasa (18/5/2021).
Dari pantauan yang kita lakukan, sebut Suharman setiap usai cuti bersama di masa hari-hari besar seperti hari raya idul Fitri dan tahun baru sering di lakukan sidak terhadap ASN Mentawai.
Meski sering di lakukan sidak, tapi tidak memberikan perubahan, selain itu juga tidak diketahui publik apa saja tindakan yang diberikan kepada pegawai, bahkan minim di rilis media, karena tidak semua awak media tahu ada kegiatan sidak.
Prinsipnya sidak yang di lakukan terhadap pegawai merupakan kewajiban bagi pemerintah maka disitu ada hak, jangan hanya menuntut hak tetapi kewajiban tidak di laksanakan, bagaimana masyarakat bisa simpatik terhadap pemerintah.
Untuk mendisiplinkan pegawai, sebut Suharman di mulai dari pucuk pimpinan dulu, sehingga jadi contoh bagi pegawai untuk disiplin, jangan pula “Tungkek mambaok rabah” (pepatah Minang) yang kiasannya bagi seseorang yang menjadi panutan namun tidak memberi contoh.
Ormas Pekat IB mengkritisi hal ini merupakan bagian dari aspirasi masyarakat, karena pemerintah adalah pengelola uang rakyat dan apapun kebijakan pemerintah kalau tidak berpihak kepada rakyat, maka wajib masyarakat mengetahui dan menyorotinya.
Dalam hal ini masih banyak lagi yang harus di benahi pemkab mentawai, bukan hanya soal kedisplinan pegawai, termasuk pengelolaan anggaran, soal pembangunan dan masih banyak lagi.
Menurut Suharman kalau menjalankan roda pemerintah hanya untuk adem-adem saja atau mencari aman tanpa mau di kritik, akan sulit bisa mewujudkan perubahan suatu daerah untuk lebih berkembang lagi.
Pasalnya pemkab Mentawai hampir memasuki usia 21 tahun, seharusnya perubahan itu terus berjalan dan sudah waktunya juga masyarakat berbicara soal kemajuan Mentawai yang nota benenya kaya dengan potensi alam dan wisata, namun faktanya belum mampu mengelola dengan baik untuk mendatangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Masa iya, dari tahun ke tahun PAD hanya itu ke itu tidak sesuai lagi besar anggaran yang di berikan dengan pendapatan, seharusnya anggaran besar pendapatan besar pula, minimal balance” kata Suharman.
Masih banyak lagi yang harus di sorot di jajaran pemerintah, agar terbuka hati untuk serius membangun Mentawai, karena masyarakat juga rindu dengan kemajuan seperti di kabupaten kota lainnya yang ada di Sumatera Barat, pungkasnya.
Terkait sidak di lingkungan Pemkab Mentawai, pejabat pengambil kebijakan harus ada tindakan di berikan kepada pegawai yang tidak hadir, serta mengundang media untuk mempublikasikan sidak yang di laksanakan, agar masyarakat mengetahui” tutupnya.
Editor : Heri Suprianto
« Prev Post
Next Post »