PILIHAN REDAKSI

Pengumuman Pendaftaran Calon Anggota Panwaslu Kecamatan 50 Kota

  Panwaslu50kota

Budaya

Opini

Mentawai

Padang Panjang

Peristiwa

Pariwara

Sijunjung

Tiga Pilar di Mentawai Pantau Pelaksanaan Vaksinasi Massal di Halaman Kantor Dinkes
Friday, June 25, 2021

On Friday, June 25, 2021

INFONUSANTARA.NET - Jelang peringatan HUT ke -75 Bhayangkara yang jatuh pada 1 Juli 2021, tiga Pilar di Mentawai melaksnakan vaksinasi Massal secara gratis dan halal kepada masyarakat.

Vaksinasi bertempat di halaman kantor dinas kesehatan Mentawai yang di laksanakan tiga pilar terdiri dari Polres kepulauan Mentawai, Kodim 0319/Mentawai dan pemkab Mentawai melalui dinas kesehatan.

Adapun lokasi tempat pelaksanaan vaksinasi yang sudah di sediakan ini berada di Poskes Kodim 0319/Mentawai, Mako Polres Mentawai, Dinkes Mentawai, Puskesmas Siberut, Puskesmas Sikabaluan, Puskesmas Sikakap dan Puskesmas Sioban.

“Pelaksanaan Vaksinasi massal secara gratis ini di mulai dari 23 sampai 27 Juni 2021, diharapkan bisa menekan dan mencegah penyebaran covid-19, ” Konan Kam mu vaksin (ayo ikut vaksin)” ajak Kapolres Mentawai, AKBP.Mu’at, SH, MM usai pantau Vaksinasi di halaman Dinkes Mentawai, Jumat (25/6/2021).

Antusias masyarakat yang mengikuti vaksinasi massal ini terlihat cukup tinggi dan beberapa warga, telah berdatangan ke halaman kantor dinas kesehatan Mentawai.

Untuk rekapan pelaksanaan Vaksinasi Covid – 19 di wilayah hukum polres Mentawai hari Jumat (25/6/2021 bertempat di Dinas kesehatan di ikuti sebanyak 20 orang dan yang berada di Siberut, Sikabaluan, Sikakap dan sioban masih berlangsung di laksanakan.

“Meskipun banyaknya warga yang datang untuk mengikuti vaksinasi massal ini tetap penerapan protokol kesehatan dilakukan secara ketat” ucap Kapolres.

Dia menyebut, sebelum dilakukan vaksinasi tetap mengikuti prosedur, dimana setiap peserta satu persatu wajib menjalani cek suhu tubuh secara bergantian. Setelah itu, mereka mengisi formulir, pemeriksaan tekanan darah.

Kemudian kalau sudah di nyatakan lolos persyaratan, para peserta disuntik vaksin Covid-19 dan setelah itu para peserta diwajibkan menunggu masa observasi selama 30 menit.

Pelaksanaan vaksinasi massal ini, sebut Kapolres dalam rangka upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19. Imunisasi Vaksin ini merupakan Program Pemerintah untuk memutus rantai covid-19 khususnya di bumi sikerei, tuturnya.

Sementara Dandim 0319/Mentawai, Letkol.Czi.Bagus Mardyanto mengatakan, pelaksanaan vaksinasi ini di lakukan secara massal yang akan berlangsung selama 5 hari kedepan dengan menyediakan tempat vaksinasi di beberapa titik puskesmas yang ada di empat pulau besar Mentawai.

“Mari kita bersama-sama saling bersinergi berjuang untuk mensosialisasikan penanganan covid-19 serta mengikuti vaksinasi” ucap Dandim

pemberian vaksinasi massal ini,ucap Dandim salah satu upaya pemerintah dalam membantu menyelamatkan masyarakat dari wabah Covid-19 yang saat ini masih melanda Indonesia khususnya di bumi sikerei.

Dandim berharap, masyarakat jangan takut pada vaksin yang akan diberikan, dan percaya penuh kepada pemerintah demi meringankan beban masyarakat akibat Pandemi Covid-19..


Editor : Heri Suprianto.

GUBERNUR SUMBAR SEBUT HIDUPKAN KEMBALI SILEK DI SETIAP MASJID DAN SURAU
Friday, June 25, 2021

On Friday, June 25, 2021

Gubernur Sumbar peresmian sekaligus khutbah Jum'at perdana di Masjid Fathul Barri, Nagari Simawang, Kec. Rambatan Kab.Tanah Datar, Jum'at (25/6/2021).

INFONUSANTARA.NET - Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi menganjurkan silek (silat tradisional Minangkabau) dihidupkan kembali pada setiap masjid dan Surau di daerah untuk memperkuat nilai-nilai budaya dan agama demi memberikan kontribusi bagi keutuhan bangsa dan negara.

"Silek itu asal katanya sillah atau hubungan silaturahim. Setelah memperkuat hubungan dengan Allah dengan mengaji di masjid dan surau, kemudian dilanjutkan dengan memperkuat hubungan sesama manusia dengan silek," katanya saat peresmian sekaligus khutbah Jum'at perdana di Masjid Fathul Barri, Nagari Simawang, Kec. Rambatan Kab.Tanah Datar, Jum'at (25/6/2021).

Gubernur Sumbar mengatakan, sejarahnya silek dan surau di Minangkabau memang sangat erat kaitannya. Hubungan erat antara unsur budaya (silek) dan agama (surau) itulah yang membentuk tokoh-tokoh Minangkabau yang kemudian ikut menjadi pendiri bangsa Indonesia. 

"Kita berharap Ninik Mamak (tokoh adat), Wali Nagari hingga pemerintah daerah bersama-sama dengan masyarakat untuk menjaga nilai-nilai budaya dan agama tersebut," kata Mahyeldi. 

Mahyeldi menyebut kalau ingin membangun Ranah Minang maka perbaiki bangun Nagari kalau ingin membangun Sumbar maka bangun Kabupaten/Kota. 

Ia menilai gerakan kembali ke nagari, kembali ke surau yang digemakan setelah reformasi adalah momentum untuk menggali kembali nilai-nilai yang telah berhasil membentuk tokoh-tokoh Minang menjadi tokoh pendiri bangsa.

"Darah para pendiri bangsa itu mengalir dalam generasi muda kita. Dengan nilai-nilai budaya dan agama itu diharapkan generasi muda Minang sekarang bisa mengambil peran dalam pembangunan Indonesia," ujarnya. 

Ia meminta anggota DPRD ikut pula berperan untuk mengembangkan potensi generasi muda itu dengan mengalokasikan anggaran untuk berbagai kegiatan, termasuk untuk pembangunan masjid.

Wakil Bupati Tanah Datar Richi Aprian mengharapkan masjid yang dibangun bisa diisi dengan berbagai kegiatan positif untuk pembangunan nagari dan SDM generasi muda.

Namun ia mengingatkan dalam kondisi pandemi, semua kegiatan harus tetap menerapkan protokol kesehatan agar tidak terjadi penularan.

"Nagari Simawang adalah salah satu nagari yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Solok. Diharapkan masyarakat dapat menjaga kondunsifitas di tapal batas antara dua daerah itu," harapnya.

Ikut hadir dalam kegiatan itu anggota DPRD Tanah Datar Ali Muhar Sutan Tunaro, Adrijinil Dt. Rang Kayo Mulie, dan St. Abu Bakar LC. Kemudian Kepala Kementrian Agama Tanah datar Drs.H. Sahrul, Camat Rambatan Dra. Liza Martini, Wali Nagari Simawang Ernof S.H, dan Ketua Pembangunan Masjid H. Masrul Tanjung, S.Ag, M.Pd. ***

*BIRO ADPIM SETDAPROV SUMBAR*

Bela Rizieq Shihab, HNW: Vonis Hakim Tidak Sesuai Fakta Lapangan, Ferdinand: Mestinya Vonis Antara 5 - 6 Tahun
Friday, June 25, 2021

On Friday, June 25, 2021

 

Bela Rizieq Shihab, HNW: Vonis Hakim Tidak Sesuai Fakta Lapangan, Ferdinand: Mestinya Vonis Antara 5 - 6 Tahun

INFONUSANTARA.NET - Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid (HNW) menanggapi putusan Majelis Hakim PN Jakarta Timur yang menetapkan vonis 4 tahun penjara terhadap Habib Rizieq Shihab (HRS) dalam kasus tes usap RS Ummi Bogor.

HNW lewat cuitannya di Twitter, Kamis 24 Juni 2021, menilai wajar jika Rizieq Shihab menyatakan menolak vonis terhadap dirinya tersebut.

Pasalnya, menurut HNW, publik yang paham hukum bisa dengan mudah menilai bahwa vonis 4 tahun penjara terhadap mantan pentolan FPI itu tidak adil.

Sebab, kata Hidayat, vonis tersebut tidak sesuai dengan fakta lapangan tentang kebohongan maupun soal adanya keonaran dari pendukung Rizieq.

“Wajar saja HRS menolak & menyatakan banding atas vonis Hakim, karena khalayak awam hukum pun mudah menilai adanya ketidakadilan dalam vonis itu, dan ketidaksesuaian dengan fakta lapangan tentang kebohongan dan tidakterjadinya keonaran,” cuit HNW.

Oleh karena itu, ia menilai pentingnya majelis hakim benar-benar menghadirkan keadilan untuk Rizieq Shihab.

“Penting Hakim berikutnya betul2 hadirkan keadilan,” ujar Hidayat Nur Wahid.

Kicauan HNW tersebut, sontak ditanggapi Mantan Politisi Partai Demokrat sekaligus pegiat media sosial Ferdinand Hutahaean.

Ferdinand pun menilai, seharusnya Rizieq Shihab bukannya divonis hukuman 4 tahun penjara melainkan 5-6 tahun.

Hal itu, menurutnya lantaran Rizieq telah jelas-jelas membuat kegaduhan di tengah-tengah masyarakat Indonesia.

“Mestinya vonis antara 5-6 tahun karena perbuatan Rizieq Sihab jelas membuat kegaduhan ditengah publik,” tulis Ferdinand lewat kicauannya di Twitter.

Ia pun berharap, Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengajukan banding atas putusan Majelis Hakim PN Jakarta Timur untuk menambah vonis hukuman Rizieq Shihab tersebut menjadi 5-6 tahun untuk memenuhi rasa keadilan.

“Semoga JPU juga Banding karena putusan itu belum memenuhi rasa keadilan masyarakat,” ujarnya.

Source:terkini.id

SUMBAR PERSIAPKAN SINGKARAK JADI GEOPARK NASIONAL
Friday, June 25, 2021

On Friday, June 25, 2021

Wakil Gubernur Sumbar, Audy Joinaldy saat Rapat Koordinasi Mengusulkan Danau Singkarak sebagai Geopark di Kab. Solok, Kamis malam (24/6/2021).

INFONUSANTARA.NET - Kawasan Danau Singkarak yang terbentang di Kabupaten Solok dan Tanah Datar dipersiapkan menjadi Geopark Nasional untuk melindungi warisan geologi, keanakaragaman hayati serta mendukung perekonomian masyarakat melalui sektor pariwisata.

"Danau Singkarak merupakan sentral patahan Sumatera, berpotensi untuk dijadikan Geopark. Kita memproyeksikannya menjadi inti dari Geopark Ranah Minang," kata Wakil Gubernur Sumbar, Audy Joinaldy saat Rapat Koordinasi Mengusulkan Danau Singkarak sebagai Geopark di Kab. Solok, Kamis malam (24/6/2021)

Wagub Sumbar katakan, target terakhir dari pengusulan itu adalah menjadi Geopark Dunia yang diakui oleh UNESCO. Karena dengan demikian akan ada branding terhadap Geopark Singkarak di level internasional sehingga akan banyak pengunjung yang datang dari mancanegara.

Namun karena untuk mencapai hal itu butuh proses yang panjang, maka akan dilakukan secara bertahap. "Yang penting sekarang kita sudah melakukan langkah awal. Ke depan secara bertahap kita lanjutkan," ujar Audy.

Audy mengatakan berdasarkan data yang didapatkan beberapa kawasan yang ditetapkan menjadi Geopark oleh UNESCO memberikan dampak positif bagi perekonomian setempat. Kenaikan jumlah pengunjung dan PAD bisa mencapai 500 persen dalam enam hingga sepuluh tahun.

Beberapa Goepark seperti Yuntaishan di China bisa menjadi rujukan. Pada tahun 1999 kota ini dikenal miskin dan tercemar namun pada 2011 terjadi transformasi Yunthaisan menjadi Geopark, yang kini mampu meningkatkan pendapatan hingga 50 kali lipat. Demikian juga halnya dengan Geopark Gunung Sewu yang jumlah kunjungan wisatawan naik 500 persen dalam enam tahun serta PAD naik 800 persen.

Ia mengatakan saat ini di Sumbar sudah ada tiga Geopark Nasional yaitu Geopark Sianok Maninjau, Sawahlunto dan Geopark Sijunjung. Juga ada empat calon Geopark Nasional yang segera diusulkan yaitu Singkarak, Harau, Talamau dan Solok Selatan. Selain itu juga ada kawasan yang berpotensi menjadi Geopark yaitu Dharmasraya dan Pasaman.

Kekayaan potensi geologis di Sumbar itu karena berada di jalur pertemuan lempeng Eurasia dan Hindia-Australia serta dilewati oleh jalur patahan besar Sumatera yang menyebabkan terbentuknya keragaman formasi batuan dan bentang alam.

Bentang alam yang ada di Sumbar merupakan potensi warisan geologi yang memiliki keunikan tidak ditemukan di belahan dunia lain.

Keunikan geologi Sumbar adalah patahan geologi yang menjadi poros/sumbu fenomena bentang alam berupa gunung api, danau tektonik, danau vulkanik dan lembah patahan yang memanjang dari Kabupaten Solok Selatan sampai Kabupaten Pasaman.

"Data yang kita punya, Sumbar punya 870.000 jenis tanaman, 200 jenis mamalia 465 tanaman obat dan 21 jenis endemik," katanya.

Bupati Solok Epyadi Asda mengatakan pihaknya mendukung penuh upaya menjadikan Singkarak menjadi Geopark Nasional yang diharapkan menjadi salah satu tujuan wisata utama di Sumbar.

Ia menilai dengan jumlah kunjungan wisatawan yang meningkat akan memberikan dampak positif pada perekonomian masyarakat setempat.

Sementara itu Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemmenko Marves, Rustam Effendi mengatakan untuk mewujudkan Geopark Singkarak dibutuhkan sinergi semua pihak (Pemerintah, Perguruan Tinggi, Lembaga Peneliti, Swasta, Penggiat Wisata, Masyarakat).

Saat ini di Indonesia ada enam Geopark Dunia (UNESCO) diantaranya Gunung Batur Bali, Gunung Sewu Yogyakarta, Ciletuh Pelabuhan Ratu Jawa Barat, Gunung Rinjani Lombok, Kaldera Toba dan Belitung.

Selain itu ada 15 geopark nasional yang tiga diantaranya di Sumbar. "Karena yang Singkarak ini baru merintis  maka jalurnya diusulkan untuk geopark nasional dulu. Usulan dilakukan oleh pengelola Geopark sesuai rekomendasi Gubernur. Setelah itu dibutuhkan rekomendasi Komite Nasional Geopark Indonesia," katanya.

Ia menyatakan pihaknya siap mendukung untuk mewujudkan upaya Singkarak menjadi Geopark Nasional.***

*BIRO ADPIM SETDA PROV SUMBAR*

Simpatisan Rizieq Bentrok dengan Aparat, Aziz Yanuar: Selamat Tinggal Demokrasi, Selamat Datang Tirani
Friday, June 25, 2021

On Friday, June 25, 2021

Aziz Yanuar (ist)

INFONUSANTARA.NET - Putusan persidangan Rizieq Shihab yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim) pada Kamis (24 /6) yang dibanjiri banyaknya simpatisan justru terjadi bentrok dengan pihak aparat keamanan.

Bentrokan itu terjadi di sekitar Pengadilan Negeri Jakarta Timur, tepatnya di Jalan I Gusti Ngurah Rai, Duren Sawit, dekat flyover Pondok Kopi.

Diinformasikan, bentrokan itu dipicu oleh massa pendukung Rizieq yang memaksakan diri untuk memasuki PN Jaktim, yang kemudian membentuk barikade dengan batu dan berbagai benda lainnya melempari aparat kepolisian.

Oleh aparat, aksi ricuh dari simpatisan Rizieq itu kemudian dibalas dengan menembakkan gas air mata dan water canon.

Aziz Yanuar salah satu tim kuasa hukum Rizieq ini angkat suara guna menanggapi peristiwa kericuhan tersebut.

“Beliau (Rizieq) menyesalkan hal ini terjadi di negara yang katanya menjunjung tinggi demokrasi,” ujar Aziz, dikutip Infonusantara.net dari terkini.id, pada Kamis, 24 Juni 2021.

Kuasa hukum Rizieq ini mengklaim bahwa massa pendukung Rizieq menyampaikan aspirasi mereka justru datang dengan baik-baik."Umat datang tertib untuk menyampaikan aspirasinya, diperlakukan sedemikian rupa," katanya.

Menurutnya, ini adalah bentuk kesewenang - wenangan di tengah demokrasi di Tanah Air. “Selamat tinggal demokrasi, selamat datang tirani,” tuturnya.

Aziz Yanuar juga menambahkan bahwa pihaknya tidak tahu-menahu terkait kedatangan massa pendukung Rizieq ke PN Jaktim hingga mengklaim bahwa sama sekali tidak ada yang memobilisasi. “Mungkin itu aksi spontan. Saya kaget juga tadi ramai.”

Kendati demikian, kata Aziz pihaknya memastikan akan memberikan pendampingan kepada mereka yang diamankan pihak kepolisian.

Saat ini, tim kuasa hukum sudah berbagi tugas usai mendapat kabar adanya sejumlah massa simpatisan Rizieq yang diamankan.

Tim dimaksud, kata Aziz, akan mendatangi kantor-kantor polisi tempat mereka ditahan, seperti Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Timur, dan Polsek Cakung.

“Mudah-mudahan 1×24 jam ada kabar dan bisa dipulangkan ke tempat masing-masing,” ungkapnya.(Inf)


Vonis 4 Tahun Penjara,HRS Tegas Tolak Grasi Presiden dan Nyatakan Naik Banding
Friday, June 25, 2021

On Friday, June 25, 2021

Vonis 4 Tahun Penjara,HRS Tegas Tolak Grasi Presiden dan Nyatakan Naik Banding.(dok/ist).

INFONUSANTARA.NET - Habib Rizieq Shihab dalam kasus swab test Covid-19 RS Ummi Bogor mendapatkan vonis hukuman empat tahun kurungan penjara oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur

Setelah menjatuhkan vonis hukum pada Kamis (24/6) Hakim Ketua Khadwanto, menyampaikan beberapa opsi untuk Habib Rizieq sesuai Pasal 196 KUHAP, tentang hak-hak yang bisa ditempuh oleh Habib Rizieq.

Opsi pertama mulai dari menerima vonis atau menolaknya dengan mengajukan banding dan opsi terakhir 

adalah hak untuk mengajukan permohonan pengampunan kepada Presiden Jokowi dalam hal saudara menerima putusan yaitu yang disebut grasi. 

"Apakah saudara akan berkonsultasi dengan tim penasihat hukum atau langsung jawab?" tanya Hakim Ketua Khadwanto kepada Habib Rizieq, dikutip dari RMOL.

Sebelum menjawab, Habib Rizieq lebih dahulu menyampaikan dua hal yang tidak bisa diterimanya. 

Yaitu Jaksa disebut mengajukan saksi ahli forensik di Pengadilan. Padahal beber Habib Rizieq, saksi ahli forensik tidak pernah hadir di pengadilan.

Yang kedua adalah tidak adanya menggunakan hasil otentik dalam Pasal 14 Ayat 1 UU 1/1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Masih banyak lagi saya tidak sebutkan karena membuang-buang waktu saja. Secara tegas Habib Rizieq menolak pengampunan Presiden Jokowi.

"Dengan dua alasan tadi yang saya sampaikan majelis hakim, dengan ini saya menolak putusan majelis hakim dan saya menyatakan banding,"tegasnya.




Kejanggalan Penghentian Penyelidikan Dugaan Tipikor Dana Covid di BPBD Sumbar, Masyarakat Sipil Anti Korupsi Sumbar:Pasal 4 UU No 31 Pidananya Tetap Diproses Secara Hukum
Friday, June 25, 2021

On Friday, June 25, 2021

Siaran pers dengan sejumlah media di kantor LBH Kota Padang.(Inf)


Kejanggalan Penghentian Penyelidikan Dugaan Tipikor Dana Covid di BPBD Sumbar, Masyarakat Sipil Anti Korupsi Sumbar:Pasal 4 UU No 31 Pidananya Tetap Diproses Secara Hukum

INFONUSANTARA.NET -  Masyarakat Sipil Anti Korupsi Sumbar menilai ada kejanggalan dengan penghentian penyelidikan oleh Polda Sumbar atas dugaan korupsi dana Covid -19 di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumbar.

Karena kita cermati laporan hasil pemeriksaan BPK dan hasil pansus itu sudah nyata dan terang benderang,banyak sekali faktanya dan jelas sekali bahwa ini ada dugaan tindakan korupsinya. Seperti mark up harga, nepotisme yakni penunjukan perusahaan yang merupakan kolega koleganya yang ditunjuk langsung dalam pengadaan dan adanya fee - fee yang dibebankan untuk pembelian handstanitizer.

Dan seharusnya dari hasil pemeriksaan BPK dan hasil pansus itu membantu Polda Sumbar memproses perkara ini dengan serius. Sehingga kami merasa ada kejanggalan yang luar biasa pada Polda Sumbar, ada apa sebenarnya?, kata Indira Suryani, SH, MH.

Direktur LBH Padang mewakili Masyarakat Sipil Anti Korupsi Sumbar dalam siaran jumpresnya pada Kamis ( 24/6) di kantor LBH Kota Padang.

Selain itu termasuk kekecewaan kami pada Bank Nagari, BUMD kita ini tidak menjaga dana kita dengan baik. Kenapa dalam hal ini Bank Nagari memberikan transaksi bentuk tunai, kenapa bisa?.Padahal transaksi senilai Rp2 juta saja itu harus melalui rekening bank.

"Dalam hal dugaan korupsi dana Covid-19 di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumbar ini, kami mendapatkan informasi ada dua indikasi, yang pertama pengadaan handstanitizer dengan nilai sebesar Rp4,9 Miliar yang dilaporkan ke Polda Sumbar dan juga dihentikan penyelidikannya saat ini oleh Polda Sumbar. Kemudian pengadaan azmat dan masker masker medis, dan ini dari hasil audit BPK ditemukan ada senilai Rp.7,6 Miliar yang kemudian sudah dilaporkan oleh anggota dewan Sumbar ke KPK, " terangnya.

Nah,kalau kita lihat dari dua item tersebut totalnya ada 12 Miliar lebih, dan itupun belum kita lihat item - item lainnya. Dan ini sedang kami mintakan informasinya kepada pihak BPBD Sumbar. 

Lebih lanjut Indira Suryani menyampaikan, kemaren ini kami dari masyarakat sipil mengirimkan surat kepada Gubernur Sumbar. "Kami bertanya tindakan tegas apa yang dilakukan oleh gubernur atas situasi ini. Dan kami menilai tidak ada ketegasan dari seorang gubernur dalam kondisi ini.

Kemudian secepatnya dalam waktu dekat ini kami dari koalisi masyarakat anti korupsi Sumbar akan melakukan, yang pertama menyurati Polda Sumbar kenapa tiba tiba menghentikan penyelidikan hanya  gara- gara satu stetmen ahli dari Trisakti. 

Padahal ahli yang lain banyak yang  mengatakan dan hal ini ditegaskan dalam Pasal 4 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ( Tipikor) yang menyatakan bahwa pengembalian kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud pasal 2 dan pasal 3 Undang- Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

"Jika perbuatannya telah memenuhi unsur pidana korupsi maka pengembalian kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara tidak menghapuskan pidananya. Pidananya tetap diproses secara hukum," tegasnya.

Kami akan menguji hal ini di Ombudsman apakah ini benar dan jika Polda Sumbar tidak berani memilih melanjutkan ini, mungkin selanjut kami akan memilih  langkah penegak hukum lainnya untuk melaporkan kasus ini kembali.

Terakhir kami juga akan menyurati Bank Nagari tentang kelalaian mereka memberikan transaksi secara tunai dalam perkara ini. Kami merasa ada Kong kalikong dalam hal ini, antara pejabat pemerintah,pihak swasta dengan pihak bank terkait transaksi tunai miliaran ini. Jika ada indikasi, kami akan melapor ke instusi terkait, seperti OJK dan lainnya, " ungkap Indra Suryani.

Sebelumnya diberitakan Pihak Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Barat (Sumbar) menghentikan penyelidikan kasus dugaan korupsi dana covid-19 di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumbar.

Kabid Humas Polda Sumbar, Kombes Pol Stefanus Satake Bayu Setianto kepada wartawan membenarkan soal penghentian kasus tersebut. Pihak kepolisian telah melaksanakan gelar perkara di Mapolda Sumbar."Kesimpulannya, kasus tersebut dihentikan penyelidikannya,” ujar Satake, Senin (21/6/2021).

Sebelumnya, Polda Sumbar mengkaji kasus tersebut dan telah membentuk tim dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus). 

Dikatakan, dari keterangan saksi, dokumen dan ahli, perkara tersebut, bukan merupakan tindak pidana karena kerugian keuangan negara tidak terpenuhi.

Kasus ini berawal dari adanya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI tahun 2020 yang menemukan adanya kemahalan harga pembelian hand sanitizer sebesar Rp 4,9 miliar. Dalam LHP itu disebutkan kemahalan tersebut harus ditindaklanjuti dalam waktu 60 hari setelah LHP dikeluarkan pada 29 Desember 2020.

“LHP itu sudah ditindaklanjuti dengan tanda bukti pengembalian keuangan negara daerah terakhir tanggal 24 Februari 2021. Jadi unsur kerugian negara tidak ada,” ungkap Satake.(Inf)



SUMBAR TARGETKAN PENINGKATAN CAPAIAN VAKSINASI
Friday, June 25, 2021

On Friday, June 25, 2021

 

Wakil Gubernur Sumbar Audy Joinaldy usai menghadiri rapat Penanggulangan COVID-19 di Istana Gubernur, Kamis (24/6/2021).
INFONUSANTARA.NET - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menargetkan peningkatan capaian vaksinasi di daerah itu sebagai salah satu langkah penanggulangan COVID-19.

"Kita sudah ada kemajuan dalam capaian vaksin ini. Awalnya peringkat paling bawah sekarang sudah naik ke peringkat 32 secara nasional. Dalam beberapa minggu ke depan kita targetkan bisa masuk peringkat 25 dan terus meningkat," kata Wakil Gubernur Sumbar Audy Joinaldy usai menghadiri rapat Penanggulangan COVID-19 di Istana Gubernur, Kamis (24/6/2021).

Menurutnya capaian vaksinasi di Sumbar sudah pada angka 24 persen secara umum. Namun harus diakui bahwa capaian vaksinasi bagi lansia masih rendah.

"Kita lakukan segala upaya untuk meningkatkan capaian vaksinasi karena ini adalah salah satu upaya paling konkret untuk mengantisipasi COVID-19," katanya.

Terkait Bed Occupancy Rate (BOR) atau tingkat keterisian tempat tidur di RS rujukan COVID-19 ia mengatakan di Sumbar secara umum masih cukup aman sekitar 52,6 persen.

Ia menjelaskan, ke depan Sumbar juga akan mengikuti arahan dari pusat dalam hal kebijakan penanganan COVID-19 tersebut diantaranya  PPKM mikro.

Kalau perlu kebijakan pemerintah pusat itu ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Gubernur akan lebih efektif.

Sementara itu untuk isolasi terpusat, Audy mengarahkan agar bisa dibentuk di tingkat nagari sesuai PPKM mikro. Hal itu bisa diwujudkan karena ada alokasi delapan persen dari Dana Desa yang bisa dimanfaatkan untuk penanganan COVID-19.

Rapat ini juga dihadiri oleh Tim Pembahas Majelis Pertimbangan Kelitbangan Sumbar Sub Bidang Kesehatan, Pof. Dr Musliar Kasim, Koordinator Tenaga Ahli Pakar Praktisi, Prof. Dr, dr Rizanda Machmud, M.Kes, Sub Koordinator Bidang Kesehatan, Dr. Sudarman, MA, Wakil Koordinator, Muhammad Irfan, SE, M.Si, Sekretaris serta di hadiri oleh beberapa dinas terkait lainnya.

*BIRO ADPIM SETDA PROV. SUMBAR*

Wagub Sumbar:Revitalisasi Danau Maninjau Prioritaskan Angkat KJA Terbengkalai
Thursday, June 24, 2021

On Thursday, June 24, 2021

Wagub Sumbar Audy Joinaldy: Revitalisasi Danau Maninjau Prioritaskan Angkat KJA Terbengkalai 


INFONUSANTARA.NET - Proses revitalisasi Danau Maninjau akan dimulai dengan mengangkat Keramba Jaring Apung (KJA) yang terbengkalai dan tidak memiliki pemilik atau telah ditinggalkan oleh pemiliknya.

"Kita samakan dulu datanya dengan Kabupaten Agam. Kalau sudah jelas terverifikasi keramba yang tidak ada pemilik dan terbengkalai, itu dulu yang kita tertibkan," kata Wakil Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Audy Joinaldy dalam Rapat Koordinasi Pengurangan KJA Maninjau di ruang rapat Istana Gubernur Sumbar, Kamis (24/6/2021)

Wagub Sumbar memprediksi berdasarkan konsumsi pakan, jumlah KJA yang aktif itu hanya sekitar 7 ribu-8 ribu dari total 17.400 unit yang ada di Danau Maninjau.

Menurutnya dalam proses penertiban itu akan timbul potensi masalah sosial karena itu perlu langkah-langkah konkret untuk meredam dan solusinya sejak awal.

Salah satu alternatif yang menjadi kesepakatan adalah alih sumber ekonomi bagi masyarakat pemilik  keramba di selingkar danau. Perlu ada maping yang jelas terhadap pemilik keramba ini "by name by adress" agar penanganannya bisa disesuaikan dengan kondisi ril di lapangan.

"Karena pada dasarnya pemilik keramba ini adalah nelayan, bukan petani atau peternak. Jadi program alih sumber ekonomi harus disesuaikan dengan latar belakang itu. Jika ada program yang tidak berkaitan dengan latar belakang mereka, maka perlu difikirkan pelatihan-pelatihan agar bisa menyesuaikan diri dengan pekerjaan baru.

"Misalnya yang akan dialihkan ke sektor pariwisata, harus disiapkan penguatan potensi SDM melalui pelatihan," ujarnya.

Kepala Balitbang Sumbar, Reti Wafda menyebut berdasarkan data yang tersedia sementara jumlah KJA yang tidak aktif itu sekitar 40 persen dari total yang ada di danau. 

"Diperkirakan butuh anggaran sekitar Rp2,3 miliar untuk mengangkatnya keluar dari danau. Anggaran tersebut dibebankan pada Kabupaten Agam yang memiliki kewenangan di bidang budi daya ikan," katanya.

Bupati Agam Andri Warman menyebut pihaknya telah menggelar rapat dengan semua pihak terkait di Agam dan menjadwalkan gotong royong sambil mengangkat KJA yang terbengkalai dan tidak punya pemilik sekaligus menverifikasi data tentang pemilik KJA.

"Saat ini data pemilik KJA itu sudah selesai diverifikasi pada empat nagari sementara empat nagari lagi masih dalam proses. Diharapkan sebelum 16 Juli semua data itu sudah selesai diverifikasi untuk disinkronkan dengan data Pemprov Sumbar," ungkapnya.

Sementara itu Kapolda Sumbar Irjen Pol Toni Harmanto dan Danrem 032/WBR Brigjen TNI Arief Gajah Mada mengingatkan agar bijaksana dalam mengambil langkah-langkah dalam penertiban KJA agar tidak menimbulkan konflik.

"Pendataan maping pemilik sangat penting untuk menetapkan langkah yang akan diambil, demikian juga dengan proses sosialiasi agar masyarakat paham dan bisa menerima kebijakan yang diambil pemerintah," ajaknya.

Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenko Marves, Rustam Effendi mengatakan ada sejumlah kesimpulan yang diambil dalam rapat bersama Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan pada 16 Juni 2021.

Mentri akan memantau progres yang dicapai dalam setiap tahapan dan langkah yang telah disepakati tersebut.

"Setiap bulan beliau akan minta update apa yang sudah dilakukan," ingatnya.

Ia mengatakan Menteri telah meminta LIPI untuk membukukan hasil kajian tentang Tata Kelola Danau Maninjau. Kajian itu akan menjadi salah satu acuan dalam revitalisasi Danau Maninjau.

Salah satu hasil kajian itu adalah pengurangan KJA itu direkomendasikan minimal 83 persen dari total. Jadi kemungkinan hanya akan diizinkan sebanyak 2 ribuan KJA ke depannya di Danau Maninjau.

*BIRO ADPIM SETDA PROV. SUMBAR*

Kelurahan Paus Keluar Sebagai Juara Umum Jambore Kader PKK Berprestasi Tingkat Kota Padang Panjang
Thursday, June 24, 2021

On Thursday, June 24, 2021

INFONUSANTARA.NET - Berkat usaha dan upaya yang di lakukan Kelurahan Pasar Usang (Paus), Kecamatan Padang Panjang Barat, akhirnya berhasil meraih juara umum dalam Jambore Kader PKK Berprestasi Tingkat Kota Padang Panjang Tahun 2021.

Dari lima perlombaan yang diadakan, empat diantaranya berhasil dimenangkan Paus. juara pertama, kedua maupun juara tiga., Kemudian disusul Kelurahan Silaiang Bawah dari kecamatan yang sama, berhasil meraih tiga predikat juara.

Wakil Wali Kota, Drs. Asrul yang menutup kegiatan ini di Pendopo Rumah Dinas Wali Kota, Kamis (24/6/2021), memberikan apresiasi kepada panitia dan semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan acara yang berjalan lancar dan sukses.

Asrul juga mengucapkan selamat kepada kelurahan yang berhasil keluar sebagai pemenang pada perlombaan jambore kader PKK berprestasi tingkat kota Padang panjang.

“Lomba ini dapat meningkatkan kreativitas para kader, silaturrahmi terjalin dan rasa kekeluargaan semakin bertambah. Menjadi kader PKK tidaklah mudah, karena sama kita ketahui jadi kader harus banyak pengorbanan. Mereka sukarela membantu program pemerintah,” sebut Asrul.

Selain itu, kata Asrul dengan adanya jambore ini, turut membantu jalannya roda pemerintahan Kota Padang Panjang, ujarnya.

Asrul menyampaikan pesan kepada semua kader, agar menjadi kader yang tangguh dalam melaksanakan tugas di masyarakat. Menjadi kader yang dapat menjadi contoh bagi lingkungan sekitar serta tetap bersemangat dalam melaksanakan tugas sebagai ujung tombak perpanjangan tangan pemerintahan di tengah masyarakat.

“Saya berharap agar seluruh kader dapat terus meningkatkan pengetahuan tentang gerakan pemberdayaan kesejahteraan keluarga agar kehadiran PKK dalam masyarakat semakin memberi makna dan dapat membantu meningkatkan kualitas kehidupan keluarga,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua TP-PKK Kota, dr. Dian Puspita Fadly Amran, Sp.JP juga menyampaikan selamat kepada para pemenang. Bagi yang belum meraih juara, untuk tidak berkecil hati, karena tujuan jambore bukan mendapatkan juara, namun menjalin silaturrahmi.

“Kegiatan jambore ini telah kita laksanakan dan kita saksikan bersama yang dimeriahkan dengan berbagai lomba. Hendaknya ini tidak hanya sekadar ingin merebut juara, namun dapat menjadi wahana pembelajaran serta memperkuat silaturahmi untuk kedepan” ujarnya.

Dengan adanya jambore, katanya lagi, kadang timbul pemikiran dari setiap kader untuk membuat sebuah kreativitas.”Saya salut dengan semangat para ibu kader dalam membuat inovasi maupun kreativitas. Misalnya rajutan, membuat menu makanan yang bergizi, dan mengolah sampah jadi bahan berguna,” terangnya.

Dalam kesempatan tersebut, Dian juga memberikan penyuluhan terkait Covid-19. Dirinya meminta seluruh kader wajib mematuhi protokol kesehatan, lantaran Covid-19 sampai saat ini masih ada.

“Bahkan bervariasi. Ada yang namanya Alfa, Beta dan Delta. Delta inilah yang sangat berbahaya saat ini. Saya harap semua kader tetap memberikan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat terkait Covid-19 ini,” katanya.

Keberadaan PKK, tambah Dian, sangat berguna bagi pemerintah. Seperti saat ini, PKK mengutamakan kegiatannya dalam menurunkan kasus Covid-19.

Perwakilan kader PKK yang diwakili Indah Aprianti, memberikan kesan dan pesan dalam kegiatan jamboree ini. Dia mengucapkan terima kasih kepada ketua TP-PKK Kota, Kecamatan dan Kelurahan yang telah melakukan pembinaan dan bimbingan kepada semua kader.

“Banyak hal yang bisa kita petik dari kegiatan jambore ini. Mulai dari kekompakan, kebersamaan, keceriaan, dan juga prestasi yang telah didapat masing-masing kelurahan,” ucapnya.

Turut hadir dalam acara penutupan ini, kepala OPD terkait, camat, lurah, ketua GOW, ketua DWP dan organisasi wanita lainnya. (Lala kmf).


Editor : Heri Suprianto

Pantau Vaksinasi Massal di Sungai Dareh, Bupati Sutan Riska : Jangan Takut di Vaksin
Thursday, June 24, 2021

On Thursday, June 24, 2021

INFONUSANTARA.NET - Vaksinasi massal ini merupakan bentuk sinergi Pemerintah Kabupaten Dharmasraya bersama Forkopimda dalam menggencarkan pelaksanaan vaksinasi, guna memutus rantai penyebaran Covid-19 di Kabupaten Dharmasraya.

Pelaksanaan Vaksinasi massal ini langsung di pantau Bupati Sutan Riska kerajaan bersama unsur Forkopimda Dharmasraya terdiri dari, Kapolres Dharmasraya, AKBP.Anggun Cahyono, Dandim 0310/SSD, Letkol.Inf.Endim Hendra Sandi dan Kajari Dharmasraya, Harris Hasbullah. Pelaksanaan Vaksinasi massal ini bertempat di Kantor Walinagari Sungai Dareh, Kamis (24/6/2021).

“Pemkab Dharmasraya bersama Forkopimda sangat serius dalam penanganan covid-19. Saat ini setiap kecamatan, nagari dan seluruh puskesmas di wilayah Kabupaten Dharmasraya bergerak untuk menggencarkan vaksinasi secara merata, guna menekan penyebaran Covid-19,” ujar Sutan Riska.

Dia menyebut, kasus covid-19 di Kabupaten Dharmasraya sempat mengalami peningkatan pasca lebaran Idul Firti, sehingga Dharmasraya yang sebelumnya berada di zona kuning, sudah bergerak ke zona orange.

“Sekarang sudah mulai turun lagi. Namun kita tetap menghimbau masyarakat untuk selalu mematuhi protokol kesehatan, dan mengikuti arahan pemerintah untuk mengikuti vaksinasi” ajaknya

Selain itu, Sutan Riska mengajak seluruh lapisan masyarakat dan semua pihak untuk bekerjasama dan bergandengan tangan untuk menekan kasus Covid-19, khususnya di Kabupaten Dharmasraya.

“Kami tahu, masyarakat mungkin sudah jenuh dengan kondisi wabah ini. Namun kita harus tetap berikhtiar, untuk bisa terhindar dari virus ini” tuturnya.

Meski demikian, tetap jaga iman dan imunitas serta ikut vaksin, karena vaksin adalah bentuk ikhtiar kita dan menambah kekebalan tubuh untuk selamat dari wabah virus corona ini,” himbaunya, (Rel).


Editor : Heri Suprianto